ADIAN HUSAINI 11

GHAZWUL FIKRI

ADIAN HUSAINI

ARKIB KOLEKSI CHEGU RIDHWAN
mahasiswamenggugat.blogspot.com

“Pembaca Sayyid Quthb Tak Akan Jadi Pengikut Sarah Azhari”

Adian Husaini, MA
Rencana pemerintah yang akan meneliti buku karya Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb mendapat
tanggapan dingin pengamat pemikiran Islam, Adian Husaini. “Jumlah buku-buku jihad ratusan, “katanya.
“Lagian, pembaca Sayyid Qutb tak akan jadi pengikut Sarah Azahari”.

Perang melawan apa yang disebut “terorisme” makin gencar dilakukan aparat keamanan. Apalagi
setelah aparat kepolisian berhasil menewaskan seseorang yang disebut-sebut sebagai Dr Azahari di Batu
Malang (Jawa Timur), perburuan tampak semakin heroik.

Belakangan, perburuannya tak cuma ditujukan untuk mencokok sosok tertentu, tetapi sampai pada
tahap pemikiran tertentu yang disinyalir (oleh aparat dan pemerintah) berpotensi menyebarkan
“terorisme”.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, misalnya, dalam wawancara dengan sebuah majalah berita mingguan
meminta aparat intelijen untuk meneliti buku-buku karya cendekiawan Sayyid Quthb dan Hasan Al-
Banna. Hal itu pula yang diusulkan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN, AM Hendropriyono.
Sementara Departemen Agama membentuk Tim Penanggulangan Terorisme (TPT) untuk mengkaji
makna “jihad”.

Untuk membahas rencana pengawasan dan pelarangan pemikiran itu, Hidayatullah mewawancarai
Adian Husaini, MA, cendekiawan Muslim yang juga kandidat doktor Pemikiran Islam di ISTAC-IIUM
Kualalumpur, Malaysia.

Pemerintah (Departemen Agama) akan mengkaji buku-buku yang mengajarkan tentang jihad. Apa
pendapat Anda?
Kita hargai niat pemerintah itu, biar belajar lagi tentang jihad. Kitab-kitab dan buku-buku yang
membahas masalah jihad itu berjubel, ribuan jumlahnya. Dalam kitab-kitab fiqh, masalah jihad telah
dibahas dengan gamblang dan jelas. Tapi, saya menduga, pekerjaan pemerintah itu tidak akan banyak
manfaatnya.

Kenapa?

Bidang penelitiannya terlalu luas. Meneliti masalah terorisme saja sudah bukan main rumitnya, apalagi
meneliti masalah jihad pula. Ada baiknya, tim pemerintah itu fokus pada penelitian pada apa yang
disebut Jamaah Islamiyah saja. Jangan ditarik kemana-mana, nanti malah tujuannya tidak tercapai.

Pemerintah juga berencana mengkaji buku pemikiran Islam, misalnya karya Sayyid Quthb dan Hasan Al-
Banna. Tanggapan Anda?

Buku-buku Sayyid Quthb dan Hasan Al-Banna itu terbuka untuk dikaji dan diteliti oleh siapa saja. Sudah
ribuan orang meneliti tulisan dua tokoh Ikhwanul Muslimin tersebut. Ini juga perlu waktu yang panjang
dan lama. Apa tim itu sempet membaca puluhan bahkan ratusan buku-buku tentang itu? Ini kan terlalu
luas yang mau dicapai, sudah melebar dari akar masalahnya.

Apa yang Anda ketahui tentang Sayyid Quthb dan Hasan Al-Banna?

Saya tidak secara khusus mengkaji pemikiran dua tokoh itu. Tapi, banyak membaca karya mereka. Ya,
mereka adalah tokoh-tokoh yang telah berusaha keras dalam merumuskan teori dan strategi perjuangan
Islam. Sayyid Quthb adalah seorang ilmuwan Muslim yang pemikirannya banyak berpengaruh. Tafsirnya,
Fii Zhilalil-Qu`ran, banyak dikaji di perguruan tinggi dan pesantren. Bahkan diterbitkan secara luas edisi
Indonesianya dan secara rutin pernah dikaji oleh sebuah stasiun televisi swasta. Jutaan kaum Muslimin
membaca dan mendengar pemikiran Sayyid Quthb, dan mereka tidak menjadi pengikut Dr Azahari atau
Sarah Azhari.

Menurut Anda, apakah pemikiran tokoh tersebut “berbahaya” seperti yang dikhawatirkan pemerintah?

Ketika mahasiswa tingkat satu di Institut Pertanian Bogor (IPB), saya sangat suka membaca buku
terjemahan Ma’alim Fith-Thariq karya Sayyid Quthb. Buku ini memberi semangat yang tinggi untuk
berjuang membela Islam. Begitu juga saya suka membaca buku-buku Hasan Al-Banna, yang rata-rata
memberikan semangat untuk berjuang. Tapi, pengalaman saya, kita tidak boleh berhenti sampai di situ.
Perlu banyak mengkaji juga pemikiran-pemikiran lain dari tokoh-tokoh dan cendekiawan Muslim
lainnya.

Jangan berhenti pada Sayyid Quthb saja, sehingga cakrawala berpikir dan keilmuan kita bertambah. Jadi,
semangat yang muncul dari buku-buku bacaan dari Sayyid Quthb, Hasan Al-Banna, dan seterusnya perlu
dilanjutkan dengan membaca buku-buku karya Yusuf Al-Qaradhawi dan cendekiawan Muslim lainnya.

Menurut Anda, sudah benarkan sikap pemerintah itu?

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, khususnya Tim Penanggulangan Terorisme (TPT), perlu
mengkaji masalah terorisme dengan jernih dan multidimensi, yaitu dari sisi fiqh, sosial, hukum, dan juga
politik internasional. Tujuannya agar tim itu tidak terjebak menjadi alat untuk mengadu domba atau
memojokkan ummat Islam. Ya, misalnya, usaha untuk mengaitkan antara terorisme dengan apa yang
disebut radikalisme Islam. Perlu berhati-hati dan memahami masalahnya dengan benar, sehingga apa
yang dilakukan itu tidak sia-sia.

Menurut Anda, apakah pemikiran seseorang bisa dilarang?

Pemikiran tidak bisa dilarang. Yang bisa dilarang adalah penyebaran pemikiran kepada masyarakat.
Kalau ada warga negara Indonesia yang menyebarkan pemikiran bahwa Indonesia harus dibubarkan
karena negara ini merupakan warisan penjajah, tentu penyebaran pemikiran itu perlu dilarang. Kalau
ada yang menyebarkan pemikiran agar anak durhaka pada orangtua, tentu harus dilarang. Sama dengan
penyebaran pemikiran bahwa korupsi itu sangat baik untuk kemajuan bangsa, itu juga mesti dilarang.
Tapi, dalam perspektif Islam, penyebaran pemikiran yang bathil perlu dilarang.

Sekarang ini Indonesia memasuki era kebebasan informasi. Jangankan buku-buku Sayyid Quthb dan
Hasan al-Banna, pemerintah hingga kini tidak berdaya menghadapi penyebaran buku-buku komunis
yang jelas-jelas dilarang oleh Tap MPR. Saya menduga, pemerintah tidak akan sejauh itu dalam
melarang buku-buku karya Sayyid Quthb atau Hasan Al-Banna. Tidak mudah melakukan pelarangan
semacam itu. Paling-paling hanya mengingatkan, agar berhati-hati dalam membaca dan dilengkapi
dengan perspektif yang luas.

Lebih penting mana, melarang/mengawasi buku-buku yang membahayakan aqidah seperti sekularisme,
pluralisme, dan libaralisme, daripada buku-buku Sayyid Quthb dan Hasan Al-Banna?

Dalam kondisi seperti ini saya tidak ingin bicara tentang pelarangan buku. Yang penting, kita lihat saja.
Dan kewajiban kaum Muslimini, ketika melihat kemunkaran–semisal penyebaran buku-buku yang
mengandung ajaran sekularisme, pluralisme agama, dan liberalisme yang sudah diharamkan Majelis
Ulama Indonesia (MUI)–adalah melakukan amar ma’ruf nahi munkar, yakni dengan bermujahadah yang
lebih baik. Jika ada 10 buku liberal terbit, kita usahakan terbit 15 buku yang menjawab dan mengajarkan
Islam yang benar.

Menurut Anda, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan isu “terorisme” sekarang ini?

Kita sekarang harus mengakui, memang di kalangan orang Islam ada yang berpikir dan bertindak seperti
Dr Azahari, entah itu diskenario atau masuk skenario pihak lain. Bagi kita umat Islam, yang penting
melakukan introspeksi, memahami situasi dengan baik, tidak masuk dalam “perangkap”, dan belajar
Islam lebih baik lagi. Sekarang saatnya untuk ngaji dan bergiat dalam mengkaji pemikiran Islam dengan
serius dan tekun. Sebab, ummat Islam saat ini sedang mendapatkan teror yang sangat dahsyat dari
paham-paham yang menghancurkan aqidah Islam. Ini tantangan yang lebih serius daripada
penghancuran ekonomi ummat dan sebagainya.

Ke dalam, kita perlu memberikan penjelasan kepada ummat agar lebih mencintai ilmu-ilmu Islam dan
memahami segala macam rekayasa dan tipudaya setan. Sebab, setan itu musuh yang nyata bagi
manusia.

Ke luar, kita perlu terus mengingatkan dan berdialog dengan pemerintah, agar mereka– yang juga
Muslim–tidak mengorbankan ummat Islam hanya karena keuntungan duniawi yang sedikit. Kita
mengimbau agar pemerintah lebih mandiri, dan terus berdialog dan berkoordinasi dengan para ulama
dalam mengatasi masalah terorisme. Hidup di dunia ini singkat saja. Kekuasaan yang dipegang oleh
presiden, wapres, menteri, kapolri, panglima TNI, juga sifatnya sesaat. Jangan sampai kekuasaan itu
digunakan tidak semestinya, tidak sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Mengapa Barat dan juga sebagian kaum Muslimin belakangan ini tampak begitu takut dengan kata-kata
“jihad”?

Sejak dulu, banyak yang takut pada kata-kata jihad. Tapi, sekarang banyak juga kalangan non-Muslim
yang pakai kata-kata jihad. Siapa pun yang mau menindas dan menaklukkan ummat Islam, pasti tidak
suka dengan kata jihad. Kalau suka, itu malah aneh. Malah, Dr Joseas Lengkong, Rektor Institut Teologi
Kalimatullah, menulis buku yang berjudul Jihad Kristen. Jadi, ada juga orang Kristen yang bersemangat
mengambil kata jihad dari Islam.* (Cholis Akbar/Hidayatullah)

‘Radikalisme’ dan ‘Terorisme’

Oleh: Adian Husaini

Depag berencana mengkaji dan melarang buku tentang jihad. Di masa Belanda, istilah ‘radikal’
bermakna positif. Sekarang dinisbatkan pada yang anti-AS.

Harian Republika, Jumat (27/11/2005), hal. 20, memuat berita berjudul: “Depag Kaji Buku Jihad Radikal”.
Dalam berita ini tertulis: “Terkait dengan rencana pelarangan buku-buku tentang jihad, menyusul
munculnya aksi terorisme berkedok perjuangan suci Islam, Departemen Agama (Depag) RI, saat ini terus
melakukan kajian mendalam terhadap buku-buku yang telah beredar.”

Sekjen Depag, Faisal Ismail, seperti dikutip dalam berita itu, menjelaskan, ayat-ayat yang dipakai dalam
buku-buku jihad yang cenderung radikal ini, biasanya yang melegitimasi tindak kekerasan. Kata Faisal:
“Inilah yang harus diberikan pencerahan kepada generasi muda sehingga mereka tidak gampang
terjebak dalam radikalisme yang menyesatkan.”

Selanjutnya, Republika juga menulis: “Menyinggung pembentukan tim penanggulangan ajaran
radikalisme Islam yang dibentuk Depag dan Mejelis Ulama Indonesia (MUI), Faisal mengakui jika tim
yang digagas dalam pertemuan antara ulama, MUI, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini tidak akan bersifat
operasional lapangan seperti halnya tim penanggulangan lainnya.”

Dari pernyataan Sekjen Depag itu, bisa diambil kesimpulan, bahwa radikalisme Islam adalah ajaran
terlarang, sehingga buku-buku yang mengandung ajaran radikal Islam, akan dilarang beredar di pasaran,
dan ditarik dari peredaran.

Pernyataan Sekjen Depag itu hanyalah sebagian dari rangkaian besar gelombang penyebaran opini
melalui media massa yang mengkaitkan masalah terorisme dengan radikalisme. Bahwa, terorisme yang
dilakukan oleh kelompok Azahari dan kawan-kawan adalah buah dari pemahaman radikalisme Islam.
Karena itu, untuk mencegah terorisme, ajaran radikalisme harus dilarang. Itulah logika yang selama ini
mencoba hendak dibangun.

Masalahnya, sebagaimana dalam wacana ‘terorisme’, ‘fundamentalisme’, ‘militan’, para peneliti
masalah sosial keagamaan, akan selalu terbentur pada soal ‘definisi’. Apa dan siapa yang disebut
‘radikalisme’?

Definisi ini sangat penting, agar jangan salah dalam memberikan cap, sehingga menimpakan kezaliman.
Orang yang dizalimi doanya maqbul. Tidak ada hijab lagi antara dirinya dengan Allah. Jangan sampai
para ulama itu salah membuat definisi dan membuat cap teroris atau radikal.

Karena itu, para ulama dan pejabat yang tergabung dalam Tim Penanggulangan Terorisme Depag saat ini
memikul amanah yang sangat berat – yang nyaris impossible — untuk membuat definisi tentang
“terorisme” dan “radikalisme”.

Dalam soal terorisme, misalnya, dunia Islam masih belum sepakat dengan dunia Barat dalam
merumuskan, siapa yang sebenarnya teroris: Hamas atau Israel?

Pada 11 September 2003, Harian terkemuka di Timur Tengah, Al–Syarqul Ausat, menulis, bahwa setelah
dua tahun peristiwa 11 September 2001 berlalu, AS masih belum mampu mengatasi aksi terorisme.

Bahkan perluasan konsep terorisme yang dipegangnya menciptakan banyak masalah baru. “Dua tahun
setelah peristiwa 11 September seharusnya AS sadar bahwa konsep terorisme yang dipegangnya tidak
relevan dan harus mendengar usul dunia Arab sebab terbukti AS makin kepayahan menghadapi aksi
tersebut,” demikian Al-Sharqul Awsat.

Diingatkan, agar AS mendengar usul dunia Arab untuk menyepakati terlebih dahulu definisi dan maksud
dari terorisme. “Usul Arab agar terlebih dahulu menentukan definisi terorisme yang disetujui dunia
adalah salah satu cara untuk keluar dari perang jangka panjang dan melelahkan. Kita berharap agar
kejadian di Iraq menyadarakan kelompok konservatif di Washington,” demikian laporan harian terbesar
Arab itu.

Yang sering terjadi, seperti disindir oleh Prof. Edward S. Herman, guru besar di Universitas Pennslyvania,
dalam bukunya The Real Terror Network (1982), dunia mengutuk ‘retail violance’ (kekerasan eceran)
tetapi mendiamkan ‘wholesale violance’ (kekerasan borongan) yang diusung oleh kekuatan negara,
semata-mata hanya karena faktor ketidakberdayaan. Ahmad Yassin dicap sebagai teroris dan militan
oleh Israel. Karena itu, ia boleh dibunuh kapan saja. Tanpa pertanggungjawaban apa-apa.

Radikalisme
Sama halnya dengan wacana ‘terorisme’, wacana ‘radikalisme’, ‘fundamentalisme’, dan ‘militan’, juga
sangat rumit dalam lapangan akademis. Apalagi, makna suatu istilah juga bisa mengalami
perkembangan.

Di masa penjajahan Belanda, istilah ‘radikal’ bermakna positif. Dalam disertasinya di Utrecht, Belanda,
Adnan Buyung Nasution mencatat, pada tahun 1918, di Indonesia dibentuk apa yang disebut sebagai
“Radicale Concentratie”, yang terdiri atas Budi Utomo, Sarekat Islam, Insulinde, dan Indische Sociaal
Democratische Vereniging. Tujuannya untuk membentuk parlemen yang terdiri atas wakil-wakil yang
dipilih dari kalangan rakyat.

Saat ini, tentu saja, wacana radikalisme sudah sangat berbeda dengan dulu. Apalagi jika ditambahi
dengan kata ‘Islam’, menjadi ‘radikal Islam’ atau ‘Islam radikal’. Siapa yang mendapat cap itu, ,maka
sudah mendapatkan stigma kejahatan. Tahun 2004, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas
Islam Negeri (UIN) Jakarta sudah menerbitkan hasil penelitiannya dalam bentuk sebuah buku berjudul
“Gerakan Salafi Radikal di Indonesia” (Penyunting: Jamhari dan Jajang Jahroni).

Ada empat kelompok yang mendapat cap “salafi radikal” dalam buku ini, yaitu Front Pembela Islam
(FPI), Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbuttahrir.

Dalam pengantar buku ini ditulis: “Meskipun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia dilanda
fenomena gerakan salafi radikal, tetapi ternyata, survei membuktikan, bahwa mayoritas Muslim masih
setia dengan ideologi Islam yang moderat dan toleran.”

Dari kalimat tersebut bisa diambil mafhum mukhalafah, bahwa FPI, Laskar Jihad, MMI, dan Hizbuttahrir
tidak moderat dan tidak toleran. Jadi, sesuai hasil penelitian UIN Jakarta itu, FPI, Laskar Jihad (sudah
membubarkan diri), MMI, Hizbuttahrir,bisa jadi tinggal tunggu waktu untuk diberangus.

Yang menarik adalah kriteria ‘Islam radikal’ yang disebutkan dalam buku ini: (1) kelompok yang
mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan
tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung; (2) dalam kegiatannya mereka seringkali
menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kegiatan
kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka, (3) secara sosio-kultural dan sosio-
religius, kelompok radikal mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan
diri dan ritual yang khas. (4) Kelompok ‘Islam radikal’ seringkali bergerak secara bergerilya, walaupun
banyak juga yang bergerak secara terang-terangan.

Tentang ideologi ‘Islam radikal’, buku ini mengutip pendapat John L. Esposito (dari bukunya, Islam: The
Straight Path). Pertama, mereka berpendapat bahwa Islam adalah sebuah pandangan hidup yang
komprehensif dan bersifat total, sehingga Islam tidak dipisahkan dari politik, hukum, dan masyarakat.

Kedua, mereka seringkali menganggap bahwa ideologi masyarakat Barat yang sekular dan cenderung
materislistis harus ditolak. Ketiga, mereka cenderung mengajak pengikutnya untuk ‘kembali kepada
Islam’ sebagai sebuah usaha untuk perubahan sosial.

Keempat, karena idelogi masyarakat Barat harus ditolak, maka secara otomatis peraturan-peraturan
sosial yang lahir dari tradisi Barat, juga harus ditolak. Kelima, mereka tidak
menolak modernisasi sejauh tidak bertentangan dengan standar ortodoksi keagamaan yang telah
mereka anggap mapan, dan tidak merusak sesuatu yang mereka anggap sebagai kebenaran yang sudah
final.

Keenam, mereka berkeyakinan, bahwa upaya-upaya Islamisasi pada masyarakat Muslim tidak akan
berhasil tanpa menekankan aspek pengorganisasian ataupun pembentukan sebuah kelompok yang kuat.

Jadi, anda, organisasi anda, atau siapa pun juga, yang merasa punya kriteria idelogi semacam itu, siap-
siaplah dicap sebagai ‘Islam radikal’, ‘Islam fundamentalis’, ‘Islam militan’, ‘Islam revivalis’, ‘Islam
literalis’, dan sebagainya. Dengan kriteria semacam itu, PKS, MUI, DDII, PBB, Hidayatullah dan sederet
organisasi Islam lainnya dengan mudah bisa dimasukkan kategori ‘Islam radikal’, karena bersikap kritis
terhadap pandangan hidup Barat dan meyakini pandangan hidup dan sistem Islam sebagai solusi
kehidupan umat manusia.

Dengan rumitnya perumusan definisi ‘terorisme’ dan ‘radikalisme’, sebaiknya ulama, cendekiawan,
pejabat lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah tertentu.

Jika belum paham, sebaiknya ngaji lagi dan memikirkan masalahnya dengan tenang. Soal pelarangan
buku misalnya. Di Indonesia, paham komunisme sudah resmi dilarang melalui Tap MPR. MUI sudah
resmi mengharamkan sekularisme. Toh, buku-buku yang mempromosikan komunisme dan sekularisme
beredar bebas.

Kita sangat menyesalkan pemahaman dan aplikasi jihad yang keliru oleh sejumlah pelaku Bom Bali. Tapi,
masalahnya kemudian jangan ditarik kemana-mana, tanpa batasan ilmiah yang jelas. Jika mau berburu
teroris, baiknya bicara masalah terorisme saja.

Jika berburu Jamaah Islamiyah, baiknya bicara tentang Jamaah Islamiyah saja. Karena itu, mungkin ada
baiknya, Tim Penanggulangan Terorisme Depag, diganti namanya menjadi ‘Tim Penanggulangan
Jamaah-Islamiyah” atau ‘Tim penanggulangan Kelompok Dr. Azahari .’’

Jangan sampai para ulama yang ada di Tim itu masuk perangkap strategi global ‘perang melawan Islam’,
sebagaimana dirumuskan ilmuwan ‘neo-orientalis’ Samuel P. Huntington, dalam bukunya, Who Are We?
(2004).

Dalam buku ini, Huntington menempatkan satu sub-bab berjudul “Militant Islam vs. America”, yang
menekankan, bahwa saat ini, Islam militan telah menggantikan posisi Uni Soviet sebagai musuh utama
AS.

(This new war between militant Islam and America has many similarities to the Cold War. Muslim
hostility encourages Americans to define their identity in religious and cultural terms, just as the Cold
War promoted political and creedal definitions of that identity).

Upaya pemerintah melibatkan ulama dalam penanggulangan masalah terorisme merupakan hal yang
baik, agar jangan sampai perang melawan terorisme diseret menjadi perang melawan Islam, yang ingin
mengadu domba antar umat Islam, sehingga akan
berdampak pada pelemahan bangsa.

Para ulama dan pemerintah juga perlu menyadari, jangan sampai isu terorisme ini melenakan bangsa ini
dari masalah dan akar masalah yang sebenarnya, mengapa bangsa ini terpuruk. Jangan sampai ada
kesimpulan, bahwa BBM mahal, pendidikan melangit, harga-harga kian mencekik, lapangan pekerjaan
kian menyempit, korupsi sulit diberantas, pemborosan harta negara terus berkelanjutan, pornografi dan
narkoba masih merajalela, semua itu terjadi gara-gara ulah Dr. Azahari.

Karena itu, kita berharap dan mengimbau, sebaiknya Nordin M. Top segera menyerahkan diri kepada
polisi, mempertanggungjawabkan perbuatannya, memberikan penjelasan secara terbuka, dan membuka
semua cerita misteri dibalik tragedi dan drama tentang aksi-aksi bom yang terjadi. Apa motif dan tujuan
sebenarnya.

Itu perlu dilakukan oleh Nurdin M. Top, agar masalah ini cepat tuntas. Daripada bunuh diri, lebih baik
menyerahkan diri dan beragumentasi di depan televisi. Juga, agar umat Islam Indonesia tidak menjadi
korban stigmatisasi dan kambing hitam dari persoalan bangsa. Wallahu a’lam. (Jakarta, 27 November
2005/hidayatullah.com).

Pemerintah Didesak Tarik Buku “Jihad” Imam Samudra
Pemerintah diminta untuk menarik peredaran “Buku Jihad ” karya Imam Samudra. Karena buku ini
dapat mempengaruhi ideologi seseorang untuk bertindak seperti para terpidana mati kasus bom Bali I.
Selain itu pemaknaan jihad oleh mereka kurang tepat. Demikian Ketua PBNU Hasyim Muzadi kepada
pers, di Jakarta, Selasa (22/11).

Menurut Hasyim, dalam buku-buku karya terpidana teroris itu, Islam telah dijadikan gerakan nafsu dan
bukan Islam sebagai pegangan hidup dan kaidah ilmu. “Ajaran Islam juga menegaskan tidak boleh
membunuh orang kecuali dalam keadaan perang dan jika hal itu sampai terjadi maka pelakunya bisa
dikenakan hukuman mati,” tegas Hasyim. “Karena itu pemerintah harus segera menarik dari peredaran
buku-buku itu, jika memang ada di samping organisasi-organisasi massa Islam yang mengeluarkan buku
tandingan, untuk meluruskan makna jihad yang sesungguhnya,” sambung Hasyim.

Selain itu, ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU dan MUI dan lainnya diminta membuat buku
tandingan karya Imam Samudra atau Amrozi, guna meluruskan makna jihad yang sesungguhnya dalam
Islam. Alasannya, pengertian jihad dalam buku mereka tidak tepat.

Dijelaskannya, jihad itu makanya adalah berjuang dalam dimensi yang luas, yakni bisa bermakna
memperbaiki nasib rakyat, bersedekah, mendirikan sarana pendidikan, mengayomi masyarakat dan
berbagai kebajikan lainnya. “Lalu sekarang jihad diartikan hanya berperang, itu sudah keliru. Karena itu
action plan-nya juga pasti keliru,” tambahnya.

Hasyim menyatakan, sasaran tembak para pelaku teror di Indonesia adalah Amerika Serikat (AS), tapi
yang menjadi sasaran penghancuran justru bangsanya sendiri seperti menebar bom di Bali, Jakarta dan
sejumlah daerah lainnya.

Hasyim menambahkan peperangan yang sesungguhnya terjadi adalah perang politik dan ekonomi
antara AS dengan orang-orang di kawasan Timur Tengah dan sebagai imbasnya agama Islam
dimanfaatkan, orang melawan kesewenang-wenangan AS dengan menggunakan simbol agama.

“Perlawanan dengan menggunakan simbol-simbol agama itu menjadi tidak relevan jika diterapkan di
negara non-perang seperti Indonesia,” sambungnya.

Terkait dengan hal itu, ia meminta penayangan VCD pelaku teror bom kepada umum dihentikan.
Alasannya, dikhawatirkan justru bisa mempengaruhi masyarakat awam mengikuti jejak teroris.

“Tayangan pelaku teror di VCD itu sebenarnya tidak perlu ditayangkan kepada umum, karena
dampaknya bisa jadi pemuda-pemuda justru katut (ikut-ikutan). Itu kan sama artinya mengajarkan anak
SMP membuat bom dan mereka masih belum bisa menganalisisnya,” imbuhnya. (dina/bbs/eramuslim)

“Seni Anjasmara”
Adian Husaini
Seniman berdalih, ketelanjangan adalah sebuah seni. Bila foto tanpa busana dipertontonkan di publik,
masalahnya jadi lain. Lain hal bila disimpan di kamar.

Anjasmara, yang berakting tolol sebagai si Cecep dalam sebuah sinetron TV, ternyata mampu membuat
heboh. Foto-foto telanjangnya yang terpampang pada Pameran “CP Biennale 2005” di Museum Bank
Indonesia Jakarta Kota, mendapatkan protes dari berbagai kalangan. Masyarakat Tolak Pornografi (MTP)
menilai foto-foto Anjas itu sebagai produk yang tidak santun.

Dalam siaran pers LSM yang diterima ANTARA, (19/9/2005) MTP menyatakan bahwa, karya seni
seharusnya memenuhi unsur kepatutan dan kesantunan.

MTP lebih jauh menegaskan, kalangan seniman tidak bisa diperlakukan sebagai warga istimewa yang
berhak mengekspresikan apa saja tanpa batas, dan bahwa kebebasan berekspresi yang di jamin di
negara ini tidak berarti segala hal bisa dipamerkan kepada masyarakat umum.

Siaran pers dengan judul “Protes Pameran Foto Telanjang Anjasmara” itu menyatakan, bila suatu karya
seni diungkapkan dengan foto-foto tanpa busana hanya untuk koleksi pribadi atau disimpan di kamar
tidur, itu menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan, tetapi mana kala itu dipertontonkan
di muka umum, apalagi diliput media massa secara bebas sehingga bisa menjangkau khalayak sangat
luas, masalahnya menjadi lain.

MTP meminta para seniman untuk tidak memaksakan nilai-nilai liberal kepada masyarakat secara
arogan.

“Masalah pornografi sudah sangat memprihatinkan dan melibatkan pelaku maupun korban berusia
muda,” demikian dikatakan MTP.

Anjasmara sendiri dalam wawancara yang dimuat salah satu tabloid ibukota, menyatakan foto-fotonya
yang dibuat oleh fotografer Davy Linggar tersebut benar-benar untuk kepentingan seni. “Itu pure art,”
kata suami aktris Dian Nitami tersebut.

Dalam pameran “CP Biennale 2005”, 5 September-5 Oktober, foto-foto telanjang Anjasmara
dipersandingkan dengan foto-foto bugil model wanita, Isabel Yahya dengan menggunakan teknologi
digital imaging, dalam konteks “Adam dan Hawa”. Rangkaian foto tersebut menampilkan dua sosok
manusia yang bisa digambarkan sebagai Adam dan Hawa, dalam pose bugil di alam bebas.

Front Pembela Islam (FPI) juga tidak tinggal diam terhadap perilaku Anjasmara. Mereka kemudian
melaporkan kasus foto Anjasmara itu ke Polda Metro Jaya. Ketua laskar FPI Jakfar Sidiq mengatakan,
foto Anjasmara yang terpampang di pameran itu telah menodai
perasaan umat Islam.

“Anjasmara di foto telanjang bersama model Isabele Yahya dengan berlatarbelakang kisah nabi Adam
dan Hawa di Surga. Itu sudah penodaan terhadap Nabi Adam,” katanya. Selain Anjasmara, FPI juga
melaporkan model Isabele Yahya, fotografer Dafy Linggar dan penyelenggara pameran CP Bienalle.

Kasus foto bugil Anjasmara ini kembali mengangkat isu laten dalam diskursus “nilai” dalam seni, apakah
kesenian termasuk bidang yang bebas nilai, atau tidak. Kasus seperti ini senantiasa terulang dan tidak
terselesaikan, mengingat sikap negara Indonesia sendiri yang berada “serba tidak jelas” dalam masalah
nilai.

Nilai apa yang digunakan untuk menilai salah dan tidaknya tindakan Anjas? Ketika menampilkan foto-
foto karyanya yang terdiri atas sejumlah wanita telanjang, Darwis Triadi juga beralasan, itu semata-mata
suatu seni.

Para artis lain yang pernah terkena kasus semacam ini juga berpendapat sama: seni adalah seni, tidak
boleh dimasuki nilai-nilai agama.

Jika kalangan seniman berpikiran sekuler-liberal, seperti Anjasmara, Darwis Triadi, dan sebagainya, itu
bisa dimaklumi. Karena mereka tidak mengatasnamakan kalangan Islam. Mereka bicara dari kalangan
seniman, yang mencoba memisahkan antara seni dan agama. Seni adalah seni yang punya nilai sendiri,
dan agama adalah agama, yang harus tahu batas-batasnya. Jika seni dimasuki agama, maka akan
hancurlah kesenian. Itulah logika yang dikembangkan dalam seni sekuler.

Ketika kasus Inul bergulir kencang, seorang aktivis Islam Liberal menulis epilog dalam buku “Mengebor
Kemunafikan”: “Agama tidak bisa “seenak udelnya” sendiri masuk ke dalam bidang-bidang itu (kesenian
dan kebebasan berekspresi) dan memaksakan sendiri
standarnya kepada masyarakat…Agama hendaknya tahu batas-batasnya.”

Dengan logika semacam itu, maka tentu saja, kasus-kasus asusila yang mengatasnamakan seni –seperti
dilakukan Anjasmara– merupakan wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh agama. Tapi, bukankah
Anjasmara adalah Muslim? Apakah dia tidak boleh membawa nilai-nilai agamanya saat ia berpose
telanjang?

Kita kasihan pada Anjasmara. Dia menjadi korban dari ketidaktahuannya tentang agama, artau
mendapat informasi yang salah tentang agama. Sayangnya, dia kemudian membela diri, dengan
menyatakan, bahwa perbuatannya adalah benar.

Jadi, salahnya dua kali: menyebarkan foto-foto telanjangnya, dan sekaligus membenarkan perbuatan
yang salah. Tindakan kedua ini lebih berat salahnya. Jika opini Anjas mempengaruhi orang lain, maka dia
juga akan ikut menanggung dosa orang yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikirannya.

Mudah-mudahan Anjasmara mau segera mengaku bersalah, menyesal, dan bertobat.

Tapi, jika direnungkan lebih mendalam, kasus Anjas hanyalah sebagian kecil dari problem besar dalam
persoalan pornografi dan pornoaksi di Indonesia. Fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi yang
dikeluarkan tahun 2001 tidak digubris oleh media-media massa yang tergiur untuk meraup keuntungan
besar melalui penayangan pornografi.

Dalam fatwanya tentang pornografi dan pornoaksi, MUI memberikan definisi dan hukum yang jelas
tentang kedua bentuk kejahatan itu.

Diantaranya, MUI memutuskan, Pertama, bahwa menggambarkan secara langsung atau tidak langsung
tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan;
baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram.

Kedua, membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud
untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.

Ketiga, melakukan penggambilan gambar sebagaimana dimaksud pada langkah 2 adalah haram.

Keempat, melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan
gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat
hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

Kelima, memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan
gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat tembus pandang
yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual adalah haram;

Keenam, berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan
mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan
seksual di luar pernikahan, adalah haram;

Ketujuh, memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi
laki-laki serta seluruh tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali
dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar’i;

Kedelapan, memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh
adalah haram.

Tampak, bahwa fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi sangat jelas dan rinci. MUI mengutip
banyak ayat al-Quran dan sabda Nabi Muhammad saw yang menekankan pentingnya masalah menjaga
aurat dan pakaian.

Seperti hadits Nabi saw: “Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; (1)
sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk-cambuk itu mereka
memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang, berjalan lenggak-
lenggok, menggoda, kepala merreka bersanggul besar dibalut laksana punuk unta; mereka ini tidak akan
masuk sorga dan tidak dapat mencium harumnya, padahal keharuman sorga dapat tercium dari jarak
sekian.” (HR Muslim).

Fatwa MUI itu kemudian diupayakan untuk menjadi Undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi.
Maka, kaum liberal bereaksi keras. Jaringan Islam Liberal, misalnya, pada 28 Juni 2005 menurunkan
wawancara dengan aktivis perempuan, Dra. Myra Diarsi, MA. Wawancara diberi judul “RUU Anti
Pornografi & Pornoaksi Mubazir.” Berikut ini petikan wawancaranya:

NOVRIANTONI: Orang yang menyuarakan soal moral selalu merasa tidak mungkin memperjuangkan
moral tanpa regulasi pornografi dan pornoaksi itu sendiri.

MYRA: Kalau regulasi, saya kira tujuannya berbeda. Regulasi menyangkut juga soal pajak dan
pengaturanya akan bagaimana. Itu berbeda dengan mengatur moral. Regulasi VCD/DVD porno dan
produk tehnologi canggih lain, itu lain soal. Tapi di sini yang mau diatur adalah keseluruhan aspek yang
dianggap pornografi dan pornoaksi itu sendiri. Peredaran DVD porno menurut saya memang perlu
dipersoalkan dan diregulasi. Itu hal yang berbeda dengan meregulasi pakaian apa yang perlu dipakai
perempuan; menonjolkan pantat dan dada atau tidak, dan lain sebagainya.

Sebagai perempuan, pantat, buah dada, dan beberapa organ tubuh kami memang sudah menonjol. Lalu
mau diapain? Masak dilarang menonjol!

NOVRIANTONI: Kalau RUU ini disahkan, anak-anak UI, Trisakti, dll, mungkin bisa terjerat, karena banyak
yang “berpakaian menonjol”, ya?

MYRA: Tidak hanya mahasiswi, tentara saja seharusnya terjerat karena mereka menonjolkan bagian
dada dan pantatnya dengan pakaian ketat. Orang-orang yang bagian pinggulnya cenderung menonjol
kan kasihan juga!

Itu kan bukan kehendak mereka. Lagi pula, apa yang dijadikan masalah kalau hanya menyangkut soal
pakaian yang melekat di tubuh. Saya kira, tidak ada yang dirugikan dari itu. Kalau sekelompok
perempuan dijadikan komoditi, dieksploitasi secara seksual,
kemudian dijual-belikan, itu jelas ada unsur pelanggaran hak asasi manusianya. Tapi ini soal orang mau
memakai apa. Apakah juga mesti diatur?

NOVRIANTONI: Bagi Anda, soalnya apakah pornografi dan pornoaksi bersifat eksploitatif atau tidak?

MYRA: Ya, karena definisi atau batasan pornografi dalam RUU ini memang tidak jelas. Karena itulah
kelompok-kelompok perempuan yang progresif tidak bisa mendukung.

Kita justru melihat, kecenderungan yang lebih kuat RUU ini justu hendak menjerat orang-orang—dalam
hal ini perempuan—yang justru rentan. Di RUU ini misalnya tercantum, “setiap orang dilarang
mempertontonkan dan/atau mengeksploitasi pantat di muka umum”. Bagaimana membatasi definisi
mempertontonkan itu? Apakah berpakaian ketat juga akan dijerat?

Demikian petikan wawancara dengan Myra Diarsi.

Dari wawancara itu kita bisa melihat, bagaimana cara pandang kaum liberal terhadap masalah pakaian
dan pornografi. Mereka merasa bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri, dan karena itu,
mereka boleh saja berpakaian apa saja, tanpa batasan aturan agama.

Inilah konsep kebebasan yang tidak sama dengan konsep ‘ikhtiyar’ dalam Islam. Yakni, bahwa manusia,
sebagai hamba al-Khaliq, sudah seharusnya mengakui, bahwa tubuhnya, dirinya, dan semua yang
dimilikinya adalah ciptaan dan amanah Allah. Sebagai amanah, maka semua itu harus diperlakukan
sesuai dengan ajaran Allah SWT.

Karena aturan Allah itu begitu jelas dan gamblang, maka tidak sulit untuk menjadikannya buat semua
manusia, khususnya yang mengaku Muslim.

Mengapa perlu Undang-undang? Di dunia Barat sendiri, masalah pakaian juga diatur. Di Inggris,
misalnya, orang yang berdemonstrasi sambil bertelanjang bulat, ditangkap polisi. Ada aturan tentang
pakaian di muka umum.

Jadi, masalahnya, bukan ada atau tidaknya aturan atau regulasi tentang pakaian dan aksi porno. Tapi,
dimana letak batasannya. Dalam hal inilah bisa terjadi perbedaan antar konsep pada tiap agama dan
budaya/peradaban.

Islam menetapkan batas yang tetap tentang aurat. Mana yang boleh dibuka, dan mana yang tidak boleh
dibuka dan dipertontonkan di muka umum. Islam tidak menganut prinsip batasan “public decency”
(kepantasan umum) sebagai batas aurat. Menurut mereka, batas aurat adalah relatif, tergantung situasi
dan kondisi.

Di sebagian daerah pedalaman, maka pakaian yang halal adalah “koteka”. Di kolam renang – meskipun
ditonton banyak orang – pakain renang adalah bentuk pakaian yang sah dan bernilai ibadah.

Di kontes ratu kecantikan, maka bikini adalah pakaian yang dihormati dan diwajibkan. Di kontes
kecantikan internasional, jilbab wajib dilepas, dan pada sesi tertentu, wajib berpakain bikini. Kabarnya,
dalam sejumlah acara klub nudis di Jakarta, mereka juga membuat peraturan, bahwa semua orang yang
hadir wajib telanjang bulat.

Jadi, pada akhirnya, kasus Anjasmara, kasus Inul, dan berbagai kasus pornografi dan pornoaksi lainnya,
terletak pada cara pandang seseorang tentang dirinya, tentang Tuhan, dan tentang alam (worldview).

Para ulama sudah berusaha menunjukkan tentang aturan-aturan Tuhan yang seyogyanya dihormati
manusia. Jika banyak yang menentangnya, itu bukan hal yang mengherankan.

Sejak dulu, selalu ada penentang konsep-konsep ketuhanan yang dibawa oleh para Nabi, utusan Allah.

Kaum Nabi Luth, sebelum diazab oleh Allah SWT, juga mengejek dan menertawakan larangan Nabi Luth
terhadap praktik homoseksual. Bahkan, akhirnya Nabi Luth sendiri terdesak.

Kaum Nabi Ibrahim malah membakar dan mengusir Ibrahim a.s. Jadi, jangan heran, jika selalu banyak
manusia yang menentang dan menertawakan ajaran para Nabi. Bahkan, seringkali, para penentang
ajaran Nabi itu adalah kaum cendekiawan yang menggunakan kata-kata yang canggih dan indah dengan
tujuan menipu dan menyesatkan umat manusia.

Allah SWT berfirman: “Dan demikianlah, Kami jadikan untuk setiap Nabi itu, musuh yaitu setan-setan
(dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain perkataan-
perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia).” (QS al-An’am:112). Wallahu a’lam. (Jakarta, 30
September 2005)

Catatan Akhir Pekan (CAP) Adian Husaini merupakan hasil kerjasama Radio Dakta FM dan
http://www.hidayatullah.com/

Pluralisme Agama: MUI Terlambat!

Adian Husaini,MA

Bagi sebagian kalangan, fatwa MUI tentang Pluralisme Agama, Liberalisme, dan Sekularisme, tampaknya
bagaikan ‘bom siang bolong’, sehingga disikapi dengan keras dan –dalam beberapa hal– tampak sangat
emosional. Salah satu yang banyak disoal adalah pendefinisian MUI tentang ketiga hal itu. Dalam tulisan
ini hanya dibahas masalah Pluralisme Agama, apa dan bagaimana, dan perlukah MUI
mengharamkannya.

MUI mendefinisikan Pluralisme Agama (PA) sebagai: ”Suatu paham yang mengajarkan bahwa semua
agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap
pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang
lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup
berdampingan di surga.”

Definisi empiris

Definisi PA versi MUI memang bukan definisi akademis, tetapi tampaknya lebih merujuk kepada definisi
empiris gagasan PA yang selama ini dikembangkan para aktivisnya. Berikut ini berbagai ungkapan
tentang PA, sebagaimana disampaikan para pendukung dan penyebarnya di Indonesia.

Dalam catatan hariannya tertanggal 16 September 1969 –yang dibukukan dengan judul Pergolakan
Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib– Ahmad Wahib juga mengaku sebagai seorang pluralis.
Wahib mengaku diasuh selama dua tahun oleh Romo HC Stolk dan selama tiga tahun oleh Romo
Willenborg. Ia mencatat: ”Aku tak tahu apakah Tuhan sampai hati memasukkan dua orang bapakku itu
ke dalam api neraka. Semoga tidak.” Ide persamaan agama dan jawabannya telah dibahas dengan baik,
misalnya, oleh Prof Rasjidi, dalam bukunya Empat Kuliah Agama di Perguruan Tinggi (Bulan Bintang,
Jakarta, 1985, hal. 24-33). Dr J Verkuil pernah menulis buku berjudul Samakah Semua Agama? yang
memuat hikayat Nathan der Weise (Nathan yang Bijaksana).

Nathan adalah seorang Yahudi yang ditanya oleh Sultan Saladin tentang agama manakah yang terbaik,
apakah Islam, Yahudi, atau Nasrani. Ujungnya, dikatakan, bahwa semua agama itu intinya sama saja.
Hikayat Nathan itu ditulis oleh Lessing (1729-1781), seorang Kristen yang memercayai bahwa intisari
agama Kristen adalah Tuhan, kebajikan, dan kehidupan kekal. Intisari itu, menurutnya, juga terdapat
pada Islam, Yahudi, dan agama lainnya.

Transcendent Unity of Religion

Dalam Konferensi Parlemen Agama-Agama di Chicago tahun 1893, diserukan bahwa tembok pemisah
antara berbagai agama di dunia ini sudah runtuh. Konferensi itu akhirnya menyerukan persamaan
antara Kon Hu Chu, Budha, Islam, dan agama-agama lain. Mereka juga berkesimpulan bahwa berita yang
disampaikan oleh nabi-nabi itu sama saja.

Gagasan penyamaan agama, oleh sebagian kalangan kemudian dipopulerkan dengan istilah Pluralisme
Agama yang dikembangkan sampai ke level operasional kehidupan sosial, seperti penghalalan
perkawinan antaragama, dan sebagainya. Gagasan ini juga secara tidak terlalu tepat disandarkan pada
ide Trancendent Unity of Religion yang secara sistematis dikembangkan oleh Fritchof Schuon.

Dengan gagasan Pluralisme Agama itu, maka tidak boleh ada truth claim, bahwa hanya satu agama saja
yang benar. Dengan gagasan ini, maka masing-masing agama tidak dibolehkan mengklaim memiliki
kebenaran secara mutlak, karena masing-masing mempunyai metode, jalan, atau bentuk untuk
mencapai Tuhan.

Ide Trancendent Unity of Religion sendiri berpendapat, bahwa semua Agama, esensinya dianggap sama
saja, sebab agama-agama itu didasarkan kepada sumber yang sama, Yang Mutlak. Bentuknya bisa
berbeda karena manifestasi yang berbeda ketika menanggapi yang Mutlak. Tapi, semua agama dapat
bertemu pada level esoteris, kondisi internal atau batin, dan berbeda dalam bentuk lahirnya (eksoteris)
saja. Semua agama adalah jalan untuk mencapai Yang Mutlak (Fritchof Schuon, The Transcendent Unity
of Religions, The Philosophical Publishing House, Wheaton, 1984).

Ide trancendent unity of religion ini secara sistematis telah dikritisi oleh berbagai ilmuwan Muslim,
seperti Prof Naquib al-Attas. Lihat uraian masalah ini secara lengkap di Majalah ISLAMIA edisi 3 dan 4).
Tanpa banyak mendapat perhatian para tokoh Muslim, diam-diam paham Pluralisme Agama disebarkan
secara aktif ke tengah umat. Paham ini menyelusup jauh ke jantug-jantung lembaga pendidikan umat,
sehingga dapat disaksikan pada respons negatif terhadap fatwa MUI yang diberikan sejumlah kalangan
akademisi dari kalangan perguruan tinggi Islam.

Para penyokong paham ini mempromosikan gagasan ‘Teologi Pluralis’. Salah satu penyebar aktif paham
ini adalah Budhy Munawar Rahman, yang menulis satu artikel di website http://www.islamlib.com/
pada 13 Januari 2002, berjudul ”Memudarnya Kerukunan Hidup Beragama, Agama-Agama Harus

Berdialog.” Berikut ini kutipan agak panjang dari artikel tersebut: ”Teologi pluralis melihat agama-agama
lain sebanding dengan agama-agama sendiri, sebagai dalam rumusan: Other religions are equally valid
ways to the same truth (John Hick); Other religions speak of different but equally valid truths (John B.
Cobb Jr); Each religion expresses an important part of the truth (Raimundo Panikkar); atau setiap agama
sebenarnya mengekspresikan adanya The One in the many (Seyyed Hossein Nasr). Di sini jelas teologi
pluralis menolak paham eksklusivisme, sebab dalam eksklusivisme itu ada kecenderungan opresif.

Dalam tulisannya yang lain, Budhy, yang juga penulis buku Islam Pluralis, menyimpulkan,”Karenanya,
yang diperlukan sekarang ini dalam penghayatan masalah Pluralisme antar agama yakni pandangan
bahwa siapa pun yang beriman –tanpa harus melihat agamanya apa– adalah sama di hadapan Allah.
Karena Tuhan kita semua adalah Tuhan Yang Satu.”

Ulil Abshar Abdalla mengatakan: ”Semua agama sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam
bukan yang paling benar.” (GATRA, 21 Desember 2002). Ide Ulil tentang agama ini berimbas pada
masalah hukum perkawinan antaragama, yang akhirnya ditegaskan kembali keharamannya oleh fatwa
MUI. Dalam artikelnya di Kompas (18/11/2002) yang berjudul ”Menyegarkan Kembali Pemahaman
Islam”, Ulil menyatakan: ”Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan
lelaki non-Islam, sudah tidak relevan lagi.”

Sukidi, aktivis PSAP Muhammadiyah menulis di koran Jawa Pos (11/1/2004): ”Dan, konsekuensinya, ada
banyak kebenaran (many truths) dalam tradisi dan agama-agama. Nietzsche menegasikan adanya
Kebenaran Tunggal dan justru bersikap afirmatif terhadap banyak kebenaran. Mahatma Gandhi pun
seirama dengan mendeklarasikan bahwa semua agama –entah Hinduisme, Buddhisme, Yahudi, Kristen,
Islam, Zoroaster, maupun lainnya– adalah benar. Dan, konsekuensinya, kebenaran ada dan ditemukan
pada semua agama. Agama-agama itu diibaratkan, dalam nalar Pluralisme Gandhi, seperti pohon yang
memiliki banyak cabang (many), tapi berasal dari satu akar (the One). Akar yang satu itulah yang
menjadi asal dan orientasi agama-agama. Karena itu, mari kita memproklamasikan kembali bahwa
Pluralisme Agama sudah menjadi hukum Tuhan (sunnatullah) yang tidak mungkin berubah. Dan, karena
itu, mustahil pula kita melawan dan menghindari. Sebagai muslim, kita tidak punya jalan lain kecuali
bersikap positif dan optimistis dalam menerima Pluralisme Agama sebagai hukum Tuhan.”

Sumanto Al Qurtuby, dalam bukunya Lubang Hitam Agama, menulis: ”Jika kelak di akhirat, pertanyaan di
atas diajukan kepada Tuhan, mungkin Dia hanya tersenyum simpul. Sambil menunjukkan surga-Nya yang
mahaluas, di sana ternyata telah menunggu banyak orang, antara lain, Jesus, Muhammad, Sahabat
Umar, Ghandi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresa, Udin, Baharudin Lopa, dan Munir!”
(Sumanto Al Qurtuby, Lubang Hitam Agama, Rumah Kata, Yogyakarta, 2005, hal. 45). Jadi itulah contoh-

contoh pemikiran Pluralisme Agama yang dikembangkan di Indonesia. MUI sudah tepat merumuskan
dengan ringkas fenomena pengembangan faham ini dan status hukumnya. Jadi, diskusinya tidak perlu
melebar ke mana-mana.

Romo Magnis pun menolak

Frans Magnis Suseno, dalam bukunya yang berjudul Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat
Majemuk uga menolak keras PA. Pluralisme agama, kata Magnis, sebagaimana diperjuangkan di
kalangan Kristen oleh teolog-teolog seperti John Hick, Paul F. Knitter (Protestan) dan Raimundo Panikkar
(Katolik), adalah paham yang menolak eksklusivisme kebenaran. Bagi mereka, anggapan bahwa hanya
agamanya sendiri yang benar merupakan kesombongan.

Paham Pluralisme agama, menurut Frans Magnis, jelas-jelas ditolak oleh Gereja Katolik. Pada tahun
2001, Vatikan menerbitkan penjelasan ”Dominus Jesus.” Penjelasan ini, selain menolak paham
Pluralisme Agama, juga menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara
keselamatan Ilahi dan tidak ada orang yang bisa ke Bapa selain melalui Yesus.

Di kalangan Katolik sendiri, ”Dominus Jesus” menimbulkan reaksi keras. Frans Magnis sendiri
mendukung ”Dominus Jesus” itu, dan menyatakan, bahwa ”Dominus Jesus” itu sudah perlu dan tepat
waktu. Menurutnya, Pluralisme Agama hanya di permukaan saja kelihatan lebih rendah hati dan toleran
daripada sikap inklusif yang tetap meyakini imannya. Bukan namanya toleransi apabila untuk mau saling
menerima dituntut agar masing-masing melepaskan apa yang mereka yakini.

Terhadap paham semacam itu, Frans Magnis menegaskan: ”Menurut saya ini tidak lucu dan tidak serius.
Ini sikap menghina kalau pun bermaksud baik. Toleransi tidak menuntut agar kita semua menjadi sama,
bari kita bersedia saling menerima. Toleransi yang sebenarnya berarti menerima orang lain, kelompok
lain, keberadaan agama lain, dengan baik, mengakui dan menghormati keberadaan mereka dalam
keberlainan mereka! Toleransi justru bukan asimilasi, melainkan hormat penuh identitas masing-masing
yang tidak sama.” Jadi, fatwa MUI tentang Pluralisme Agama sudah tepat, meskipun terlambat. Wallahu
a’lam. (RioL)

“Tantangan Berat Paus Benediktus XVI”
Adian Husaini,MA

Selain banjirnya liberalisme di tubuh Kristen, gereka juga menghadapi masalah serius menyangkut
dasar-dasar teologi mereka. Mampukan Benediktus XVI menghadapinya?

Habemus papam (Kita punya Paus). Begitu kata penganut Katolik Roma, menyusul terpilihnya Joseph
Ratzinger sebagai Paus baru menggantikan Paus Yohannes Paulus II, Selasa (19/4). Ratzinger yang
memilih gelarnya “Paus Benedictus XVI” dikenal sebagai teolog konservatif, sehingga meruntuhkan
harapan banyak kaum liberal dalam Katolik. Paus yang oleh kaum Katolik dijuluki sebagai “Bapa Suci”
atau “Wakil Kristus”, memegang peran sentral dalam agama Katolik.

Meskipun berbagai persoalan teologis masih mengganjal di benak banyak teolog Katolik, namun
keputusan Paus adalah penentu. Begitu sentralnya peran Paus sebagai Wakil Kristus di bumi, maka
sampai abad ke-17, masih ada kepercayaan bahwa bumi adalah pusat tata surya dan seluruh alam
semesta bergerak mengelilingi Mahkota Paus.

Dalam tradisi Katolik, dikenal doktrin infalibilitas/infallibility, yang menyatakan bahwa Gereja bebas dari
kemungkinan sesat dalam hal-hal yang berkaitan dengan iman dan kesusilaan yang diwahyukan. Sifat ini
dianugerahkan kepada seluruh Gereja dengan perantaraan Roh Kudus, khususnya kepada Dewan Uskup
dalam kesatuan dengan Paus, pengganti Petrus. Konsili Vatikan I (1869-1870) mengajarkan bahwa Paus
tidak dapat sesat kalau sebagai gembala seluruh orang Kristiani dan pengganti Petrus.

Akan tetapi doktrin infalibilitas itu tidak mampu mencegah terjadinya konflik dan perpecahan dalam
Kristen. Oleh para penentangnya dari kalangan Kristen lain, Paus dinilai banyak melakukan kesalahan
yang fatal, sehingga Gereja tidak mampu lagi mempertahankan sifatnya yang “satu, kudus, katolik, dan
apostolik”, sebagaimana diputuskan dalam Konsili Konstantinopel tahun 381. Dari sekitar 1,8 milyar
orang Kristiani di seluruh dunia kini, pemeluk Katolik berjumlah sekitar 1,1 milyar, Ortodoks 173 juta,
Protestan 382 juta, dan Anglikan 75 juta.

Perpecahan – bahkan konflik-konflik berdarah antara Katolik dan Protestan- telah memunculkan
pertanyaan mendasar tentang ‘kebenaran dan keselamatan’ internal Kristiani. Gereja manakah yang
benar? Jika Gereja Katolik saja yang benar, apakah Gereja-Gereja lain – yang juga mengakui Ketuhanan

Yesus – merupakan Gereja yang sesat? Tokoh Protestan Martin Luther menyebut Paus sebagai sosok
anti-Kristus yang dalam berbagai karikatur ketika itu digambarkan sebagai monster jahat. Balasan Katolik
terhadap Protestan juga tidak tanggung-tanggung. Sejarah mencatat, pada 1527, misalnya, terjadi “The
St. Bartholomew’s Day Massacre”, yaitu pembantaian sekitar 10.000 kaum Protestan diParis – termasuk
wanita dan anak-anak- oleh kaum Katolik.

Beban sejarah yang kelam dari Gereja Katolik semacam itu tidak mudah dilupakan, dan berpengaruh
besar dalam pengambilan kebijakan di masa kemudian. Kekejaman insitusi Gereja yang bernama
Inquisisi sangat terkenal. Karen Armstrong mencatat, bahwa salah satu dari institusi Kristen yang paling
jahat adalah Inquisisi, yang merupakan instrumen teror dalam Gereja Katolik sampai dengan akhir abad
ke-17.

Kesalahan Gereja Katolik dimasa lalu akhirnya diralat oleh pemuka gereja di masa kemudian. Tentu saja,
fakta-fakta kesalahan Gereja Katolik di masa lalu memunculkan pertanyaan yang mendasar tentang
keabsahan doktrin infalibilitas.

Ketika mengobarkan Perang Salib, 1095, misalnya, Paus Urbanus II menyatakan bahwa bangsa Turki
(Muslim) adalah bangsa terkutuk dan jauh dari Tuhan. Maka, Paus menyerukan, “membunuh monster
tak bertuhan seperti itu adalah suatu tindakan suci; adalah suatu kewajiban Kristiani untuk
memusnahkan bangsa jahat itu dari wilayah kita.” Dampak seruan Paus itu memang luar biasa pada
sikap dan tindakan pasukan Salib di Jerusalem dan berbagai wilayah lain. Di Jerusalem, hampir semua
penduduknya dibantai. Laki-laki, wanita, anak-anak, tanpa pandang bulu dibantai di jalan-jalan, lorong-
lorong, rumah-rumah, dan di mana saja mereka ditemui. Apakah tindakan Paus dan kaum Kristen seperti
itu merupakan perwujudan doktrin infalibilitas?

Perubahan sikap yang besar ditunjukkan Gereja Katolik saat Konsili Vatikan II, 1962-1965. Kaum Yahudi
tidak lagi diburu. Literatur-literatur anti-Yahudi disisihkan dari perpustakaan Vatikan. Terhadap kaum
Muslim, Gereja Katolik juga secara formal mengubah pendekatan. Dialog-dialog antar agama digalakkan.
Eksklusivisme Gereja Katolik ‘melunak’, dan secara

verbal meninggalkan jargon “extra ecclesiam nulla salus” (di luar Gereja tidak ada keselamatan). Konsili
memang tetap menekankan kewajiban menjalankan misi Kristen kepada seluruh bangsa (ad gentes).
Tapi, hal itu dilakukan dengan cara-cara yang jauh lebih halus dibandingkan pada masa lalu. Tidak lagi
menggunakan cara-cara pembaptisan paksa.

Meskipun Konsili Vatikan II sudah banyak mencoba ‘berkompromi’ dengan ‘modernitas’, namun,
masalah dalam Gereja Katolik bukan berarti selesai. Paus-paus setelah Konsili Vatikan II terus
dihadapkan pada masalah-masalah pelik, khususnya ketika harus berhadapan dengan nilai-nilai
sekularisme dan liberalisme Barat. Sebagai salah satu aktor penting dalam politik internasional, Paus
tentu saja harus terlibat dalam berbagai problema politik yang didominasi nilai-nilai sekular-pragmatis.

Tidak jarang, dalam pengambilan keputusan, nilai-nilai pragmatis tampak lebih dominan. Sikap Vatikan
terhadap Israel adalah contohnya. George Emile Irani, dalam tulisannya berjudul “The Holy See and the
Israeli-Palestinian Conflict” memaparkan kecenderungan sikap pragmatis Vatikan tersebut. Pada tahun
1947, Vatikan mendukung sikap PBB untuk melakukan ‘internasionalisasi’ terhadap Kota Jerusalem.
Sikap ini kemudian bergeser, setelah Israel mengokohkan cengkeramannya terhadap Jerusalem. Tahun
1948, menyusul diproklamasikannya Negara Israel 14 Mei 1948, Vatikan menyatakan bahwa Zionisme
bukanlah perwujudan Israel, sebagaimana disebutkan dalam Bibel. Vatikan juga menegaskan, bahwa
Kota Jerusalem bagian dari Dunia Kristen. Namun, sejak Israel menduduki Jerusalem tahun 1967, sikap
Vatikan mulai melunak. Pada akhirnya Vatikan mengakui eksistensi faktual dari Israel, haknya untuk
eksis, sebagaimana negara-negara berdaulat lainnya.

Hebatnya sambutan dan pemberitaan tentang kematian Paus Yohannes Paulus II di media massa
internasional, sebenarnya sebuah fenomena paradoks diera globalisasi yang didominasi nilai-nilai
sekular-liberal Barat. Betapa tidak, dalam wacana sekularisasi dan

liberalisasi -termasuk yang dijejalkan kepada dunia Islam- terdapat keharusan untuk memisahkan antara
agama dengan politik. Namun, Vatikan adalah pengecualian. Kaum Katolik diberi hak untuk memiliki
negara dan agama sekaligus. Vatikan mendapat hak satu suara di PBB. Vatikan juga diberi hak untuk
menempatkan dua besarnya di berbagai negara. Disamping kepala Gereja Katolik Roma, Paus adalah
kepala Negara Vatikan. Memang kekuasaan Paus tidak sebesar seperti di zaman Pertangahan Eropa,
dimana Paus menjadi penguasa di atas semua kepala pemerintahan di dunia Kristen ketika itu. Sekarang,
setelah mengurangi banyak lingkup kekuasaannya oleh kekuatan sekuler Barat, Vatikan masih terus
dihadapkan pada masalah-masalah yang pelik dan rumit menyangkut eksistensi teologisnya sendiri.
Sekularisasi dan liberalisasi masih ‘belum puas’ memakan mangsanya. Apalagi, borok-borok di kalangan
pemuka agama Katolik juga terus diekspose di media massa.

Sebelum meninggalnya Paus Yohannes Paulus II, Gereja Katolik dan kaum Kristen pada umumnya
digoncang novel “The Da Vinci Code” karya Dan Brown. Isinya -sebagaimana dipaparkan dalam catatan
sebelumnya– membongkar dasar-dasar teologi Kristen dan memporak-porandakan sebuah susunan

gambar yang bernama Kristen. Novel ini berusaha meyakinkan pembacanya, bahwa umat manusia telah
dibohongi Gereja selama 2000 tahun. Yesus yang dipuja sebagai Tuhan, ternyata sempat mengawini
Mary Magdalena dan punya keturunan dari Mary.

Beberapa tahun terakhir, citra Gereja Katolik juga sempat babak belur dihajar isu skandal seks sejumlah
tokohnya di AS. Prof. Hans Kung, teolog Katolik terkenal asal Jerman, misalnya, menutup bukunya, The
Catholic Church: A Short HIstory (New York: Modern

Library, 2003), dengan sebuah epilog: “Can The Catholic Church Save Itself”? (Mampukah Gereja Katolik
Menyelamatkan Dirinya Sendiri?). Pesimisme Hans Kung didasari banyaknya laporan tentang skandal
seks para pemuka Gereja Katolik, sehingga ia mengusulkan agar

Vatikan mencabut doktrin ‘celibacy’ (larangan menikah bagi pastor). Menurut Hans Kung, doktrin
celibacy bertentangan dengan Bible (Matius, 19:12, 1 Timotius, 3:2). Doktrin ini, katanya, juga menjadi
salah satu sumber penyelewengan seksual di kalangan pastor. Karena itu Hans Kung menyerukan,
“Celibacy sukarela, Yes! Celibacy paksaan, No!”

Dunia Katolik sangat terpukul ketika media massa membongkar ribuan kasus pedopilia (pelecehan
seksual terhadap anak-anak) yang dilakukan oleh para tokoh Gereja. Pada 27 Februari 2004, The
Associated Press wire menyiarkan satu tulisan berjudul Two Studies Cite

Child Sex Abuse by 4 Percent of Priests, oleh Laurie Goodstein, yang menyebutkan, bahwa pelecehan
seksual terhadap anak-anak dilakukan oleh 4 persen pastur Gereja Katolik. Setelah tahun 1970, 1 dari 10
pastur akhirnya tertuduh melakukan pelecehan seksual itu. Dari tahun 1950 sampai 2002, sebanyak
10.667 anak-anak dilaporkan menjadi korban pelecehan seksual oleh 4392 pastur. Studi ini dilakukan
oleh The American Catholic Bishops tahun 2002 sebagai respon terhadap tuduhan adanya
penyembunyian kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan para tokoh Gereja.

A.W. Richard Sipe, seorang pendeta Katolik Roma, menulis buku berjudul “Sex, Priests, and Power:
Anatomy of A Crisis” (1995). Buku ini menceritakan perilaku seksual di kalangan para pendeta dan
pastor. Sebagai gambaran, pada 17 November 1992, TV Belanda menayangkan program 17 menit
tentang pelecehan seksual oleh pemuka agama Kristen di AS. Esoknya, hanya dalam satu hari, 300 orang

menelepon stasiun TV, dan menyatakan, bahwa mereka juga mengalami pelecehan seksual oleh para
pendeta di Belanda.

Tahun 2002, The Boston Globe, juga menerbitkan sebuah buku berjudul “Betrayal: The Crisis in the
Catholic Church”, yang membongkar habis-habisan pengkhianatan dan skandal sex para pemuka agama
Katolik. Pembongkaran skandal-skandal sex ini telah memunculkan krisis paling serius dalam Gereja
Katolik. Pelecehan seksual – khususnya terhadap anak-anak – memang sangat serius. Sebagai contoh,
tahun 1992, di Tenggara Massacusetts, ditemukan seorang pastor saja -bernama James R. Porter-
melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 100 anak-anak (pedofilia).

Kini tugas berat berada di pundak Paus Benediktus XVI. Sebagai teolog konservatif yang menolak
berbagai paham liberalisme, Ratzinger harus berhadapan dengan realita, bahwa mayoritas masyarakat
Kristen sendiri sudah menjadi sekular dan liberal. Di tengah arus globalisasi dan liberalisasi yang
mengarah pada terbentuknya satu ‘teologi global’, ia haruscxmempertahankan dekrit “Dominus Jesus”
yang menolak paham pluralisme agama, dan menegaskan, bahwa satu-satunya jalan keselamatan
adalah melalui Yesus Kristus.

Paus juga masih harus berhadapan dengan derasnya tuntutan agar wanita diberi peran yang lebih besar
dalam Gereja. Hingga kini, wanita menjadi warga ‘kelas dua’ dalam Gereja Katolik. Gereja tidak
mengizinkan wanita ditahbiskan menjadi pelayan Gereja. Menyusul perdebatan sengit masalah ini,
tahun 1994, Paus Yohannes Paulus II mengeluarkan deklarasi “Ordinatio Sacerdotalis” yang
menegaskan: “Gereja tidak mempunyai otoritas untuk memberi tahbisan imam kepada wanita dan
bahwa keputusan ini harus ditaati oleh semua umat beriman.”

Maka, dunia kini sedang menunggu corak dan kebijakan Paus Benediktus XVI dalam merespon berbagai
masalah dan tantangan yang melingkupi Gereja Katolik saat ini. Akankah ia bertahan dengan gaya
“panzer” nya menolak liberalisme, atau akan berkompromi dengan liberalisme? (Hidayatullah.com)

RUU KUHP Beraroma Yahudi-Kristen

Adian Husaini

Sejumlah media di Indonesia – cetak dan elektronik – rupanya sedang ramai mempersoalkan sejumlah
pasal kontroversial, khususnya pasal-pasal perzinahan dalam Rancangan Undang-Undang kitab Undang-
undang Hukum Pidana (RUU-KUHP).

Majalah TEMPO edisi 6-12 Oktober 2003, menampilkan laporan Utama dengan judul “Rancangan KUHP:
KITAB YANG SEMAKIN MENAKUTKAN”.

Majalah GATRA pekan ini memuat sejumlah komentar dari aktivis HAM dan perempuan yang menolak
urusan Zina diatur dalam KUHP, karena dianggap itu masalah pribadi. Beberapa hari ini, ada sejumlah
email yang saya terima dari kalangan aktivis Kristen yang menolak masuknya unsur-unsur hukum Islam
dalam KUHP. Seperti dikutip Majalah TEMPO, Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra memang
mengakui, RUU KUHP kali ini mengganti definisi Zina dari hukum Belanda ke sistem hukum Islam.
(Meskipun soal sanksi, masih belum pas dengan hukum Islam). Yakni, bahwa Zina adalah hubungan
seksual di luar nikah.

Banyak pasal yang menjadi bahan konrtroversi dalam RUU KUHP yang baru. Tetapi, yang menarik untuk
kita jadikan bahan Catatan Kahir Pekan kali ini adalah pasal-pasal tentang perzinahan.

TEMPO menulis soal pasal-pasal Zina dalam RUU KUHP ini dengan satu judul naskah: “Jeratan Buat Para
Pezina”. Ditulis di sini: “Makna zina dalam RUU KUHP diperluas, membuka peluang aparat ke ruang
pribadi. AROMA HUKUM ISLAM, MINUS SANKSI.”

Berikut ini sejumlah contoh pasal RUU KUHP tentang perzinahan yang dihebohkan: (1) Pasal 419
berbunyi: Dipidana karena permukahan, dengan pidana penjara lima tahun: (a). Laki-laki yang berada
dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya. (b).
Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan
suaminya. (c) Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan
perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan, atau
perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal
diketahui laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.

Pasal 420 RUU KUHP menyatakan: “Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat
perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan
masyarakat setempat, dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda dalam kategori II (Rp
750 ribu).

Kumpul kebo pun diancam hukuman pidana. Ini diatur dalam pasal 422: “Seorang yang melakukan hidup
bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah karenanya menganggu perasaan kesusilaan
masyarakat setemoat dipidana penjara dua tahun. Tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan
keluarga salah seorang sampai derajat ketiga, kepala adat atau oleh kepala desa atau lurah setempat.”

Hubungan seks sejenis (homoseksual atau lesbian) pun tak luput dari sanksi pidana, seperti diatur pasal
427: “Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang
diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun dipidana paling singkat satu tahun penjara dan
paling lama tujuh tahun.”

Banyak sekali pendapat yang sudah terungkap melalui media massa, baik yang pro terhadap pasal-pasal
semacam itu, maupun yang kontra. Tampaknya, kaum Muslim yang menginginkan tegaknya syariah
Islam, cenderung setuju dengan pendefinisian Zina sebagai delik pidana tanpa aduan. Sedangkan
sejumlah respon yang menolak muncul dari kalangan Kristen, yang menyebut atau disebut sebagai
aktivis HAM, atau pun kalangan Muslim secular. Yang jelas, seperti ditulis TEMPO, RUU KUHP ini
dianggap “beraroma Islam”. Dalam catatan kali ini, kita tidak akan mendiskusikan seputar pro-kontra
masalah ini. Tetapi, kita akan menganalisis sebutan Majalah TEMPO, bahwa pasal-pasal zina adalah
“beraroma Islam”. Benarkah demikian?

Memang, dalam hukum Islam, persoalan zina sudah begitu gamblang. Hukuman bagi pezina yang telah
memenuhi syarat – seperti adanya empat saksi yang melihat langsung “dengan mata kepala sendiri”
proses perzinahan itu — pun jelas. Bagi pezina muhsan, maka ia dihukum mati dengan cara rajam.
Pezina ghairu muhsan, dicambuk 100 kali. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Perempuan yang
berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (fajlidu) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali
dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah,
dan jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. [QS An-Nur: 2] Hukuman dera seratus kali
dalam ayat tersebut di atas diperuntukkan lelaki atau perempuan yang belum menikah, dan menurut
jumhur ulama ditambah pengasingan (taghrib) satu tahun bila itu dipandang perlu, namun bila tidak,
maka tidak dilakukan. (Tafsir Ibn al-Katsir, [1401H] vol. I, hal. 261).

Hukum rajam, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam surat An-Nur tersebut, tetapi para
ulama telah bersepakat tentang hukuman rajam bagi pezina yang telah menikah, sebagaimana yang
ditegakkan Rasulullah atas Ma’iz al-Aslami dan al-Ghamidiyah. Tidak ada yang menolak kesepakatan
(ijma’) ini kecuali golongan al-Khawarij. Pendapat para ulama itu diperkuat oleh Abu Hanifah, Malik dan
Syafi’i bahwa mereka menetapkan hukuman rajam bagi pezina muhshan tanpa didahului oleh hukum

cambuk. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa sebelum dijalankan hukuman rajam, pezina
muhshan harus dicambuk dulu. Pendapat beliau ini merujuk kepada riwayat khalifah Ali bin Abi Thalib
yang menghukum dera seorang wanita (Syarahah) pada hari Kamis dan dirajam pada hari Jum’at.
Kemudian beliau berkata, “Saya menderanya dengan hukum kitabullah sedangkan saya merajamnya
dengan sunnaturrasul.” [Ibnu Katsir, Jilid III, hal. 262]

Meninjau secara singkat ketentuan Islam tentang Zina tersebut, maka wajar ada yang menyebut bahwa
pasal-pasal Zina dalam RUU KUHP itu adalah “Beraroma Islam”. Karena Islam memang begitu tegas
menekankan, Zina dalah kejahatan besar. Bahkan, lebih besar dari pencurian atau korupsi. Tetapi, apa
benar pasal-pasal Zina dalam RUU KUHP kali ini beraroma Islam? Untuk menjawab hal ini, ada baiknya
kita telaah pasal-pasal perzinahan dalam Bible. (Istilah Bible bagi kaum Kristen, menunjuk kepada
Perjanjian Lama (Old Testament) dan Perjanjian Baru (New Testament). Sedangkan bagi Yahudi, Bible
yang dimaksud adalah “Perjanjian Lama”, meskipun Yahudi tidak mau menyebutnya sebagai “The Old
Testament” tetapi menyebutnya sebagai “Hebrew Bible” atau “Bible” saja. Yahudi tidak mengakui New
Testament)

Dalam konsep Bible, perbuatan zina dipandang sebagai kejahatan yang sangat berat – bahkan lebih
berat dari konsep hukum Islam. Hukuman bagi pezina adalah hukuman mati, dengan cara dilempari batu
sampai mati. Beberapa jenis perzinahan diantaranya malah dihukum dengan dibakar hidup-hidup.
Dalam Kitab Ulangan 22:20-22, disebutkan: (Teks-teks di sini diambil dari Alkitab terbitan Lembaga
Alkitab Indonesia tahun 2000).

“(20) Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, (21) maka
haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah
melempari dia dengan batu, sehingga mati – sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di
rumah ayahnya. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. (22) Apabila
seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh
mati: laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus
kauhapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel.”

Kitab Imamat (Leviticus) 20:8-15 juga menjelaskan, bahwa berbagai bentuk dan jenis perbuatan zina,
semuanya wajib dihukum mati. Bahkan, pezina dengan binatang pun, harus dihukum mati, termasuk
binatangnya harus dibunuh juga.”(8) Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapan-Ku dan
melakukannya;

Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. (9) Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya dan ibunya,
pastilah ia dihukum mati; ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya
sendiri. (10) Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya
manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. (11) Bila
seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka
tertimpa kepada mereka sendiri, (12) Bila seorang laki-laki tidur dengan manantunya perempuan,
pastilah keduanya dihukum mati; mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka
tertimpa kepada mereka sendiri, (13) Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang
bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum
mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri, (14) Bila seorang laki-laki mengambil seorang
perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum; ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya
jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu, (15) Bila seorang laki-laki berkelamin dengan
seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itupun harus kamu bunuh juga.”

Encyclopedia Talmudica menjelaskan tentang hukuman mati pagi pezina: “For it says, “And the man who
commits adultery and the adulteress shall be put to death.” (Lev. 20:10) … This is so in the case of
married woman. If, however, she is a bethrothed maiden and virgin, they are both punishable by
stoning. If the married woman is a priest’s daughter she is punishable by burning and he by
strangulation.” Leviticus 18:20 (versi Encyclopedia Talmudica) menyebutkan: “Do not have sexual
relations causing an emission of semen with the wife of your fellow, to defile yourself with her.” Alkitab
versi Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2000, menulis ayat ini: “Dan janganlah engkau bersetubuh
dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia.” Sedangkan versi King James Version
menulis teks ayat ini: “Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour’s wife, to defile thyself
with her.” Dalam Ten Commandents juga ditegaskan: “You shall not commit adultery.” (Ex. 20:14).
(Lihat, Encyclopedia Talmudica, (Jerusalem, Talmudic Encyclopedia Pbl. Ltd., 1978), Vol. III, hal. 202-204.

Mencermati pasal-pasal tentang Zina dalam Bible tersebut, seharusnya TEMPO juga menulis, bahwa
pasal-pasal perzinahan dalam RUU KUHP yang sekarang ini “beraroma Yahudi-Kristen”. Kita memang
heran, mengapa pasal-pasal zina dalam RUU KUHP hanya disebutkan “beraroma Islam”, sehingga
dihantam habis-habisan. Dan mengapa banyak kalangan Kristen yang menolaknya? Mengapa?

Jika dicermati lebih jauh, persoalan seksual, perzinahan, perselingkuhan, memang banyak menjadi
pembahasan dalam Bible. Dalam bukunya yang berjudul, “Christianity”, terbitan Hodder Headline Ltd.,
London, 2003, hal. 75, John Young menempatkan satu subjudul: “Why so much sex and violence?” Ia
menulis sebagai pembelaan terhadap Bible: “The Bible takes the form of a history, not a treatise. This is
why it contains so much sex and violence, for all real history does! We learn from this that God is
concerned with the world as it really is. The ancient world was certainly very violent.”

Memang, meskipun hukum Zina begitu keras dalam Bible, tetapi pada saat yang sama, banyak sekali
kisah-kisah para tokoh Bible yang melakukan praktik perzinaan. Dan para tokoh itu tidak dihukum,
sesuai dengan konsep Bible. Misalnya, perzinahan antara David dengan Batsheba. Dalam Bible juga
disebutkan setelah David menzinahi Batsheba, maka kemudian ia juga menjebak suaminya agar
terbunuh di medan perang. Kisah ini diceritakan dalam Kitab 2 Samuel 11:2-5 dilanjutkan ayat 13-17.
Lalu, Kitab Kejadian 19:30-38 menceritakan kisah perzinahan Lot dengan kedua anak perempuannya
sendiri dan akhirnya melahirkan anak dari kedua anaknya itu. Dari anak yang lebih tua lahir anak yang
diberi nama Moab, dan dari anak yang lebih muda, lahir cucu Lot yang diberi nama Ben-Ami.

Kasus perzinahan lain terjadi pada tokoh penting dalam Bible, yaitu kasus yang terjadi pada Judah
(Yehuda). Yehuda adalah anak Yakub dari Lea. Kitab Kejadian 35:22b-26 menceritakan ke-12 anak Yakub.
Yaitu, dari istrinya Lea, lahir Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, dan Zevulon. Dari istrinya, Rahel,
lahir Yusuf dan Benyamin. Dari istrinya, Bilha, lahir anak bernama Dan dan Naftali; dan dari istri bernama
Zilpa lahir anak bernama Gad dan Asyer). Kitab Kejadian 38:15-18 menceritakan perzinahan Yehuda
dengan Tamar, menantunya sendiri.

Kisah lain kasus kejahatan seksual seperti diceritakan dalam Bible adalah cerita tentang Amon bin David
yang memerkosa adiknya sendiri. Kisah ini dengan sangat panjang dan secara terperinci diceritakan
dalam 2 Samuel 13:1-22. Ceritanya terjadi antara Amnon bin David dan Tamar bin David. Tamar adalah
adik dari Absalom bin David. Amnon dan Tamar adalah sama-sama anak Daud tapi berlainan Ibu (half
brother). Tamar digambarkan sebagai perempuan cantik, dan Amnon jatuh cinta pada adiknya itu. Ia
sangat tergoda pada Tamar, sehingga ia jatuh sakit. Atas nasehat saudara sepupunya bernama Yonadab,
Amnon berpura-pura sakit untuk menjebak Tamar, agar dapat masuk ke kamarnya, dengan
mengidangkan kue buatannya. Berikut ini petikan 2 Samuel 13:11-14:

(11) Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan
berkata kepadanya: “Marilah tidur dengan aku, adikku.” (12) Tetapi gadis itu berkata kepadanya: “Tidak
kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda
seperti itu. (13) Dan aku, kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau ini, engkau akan dianggap
sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan
menolak memberikan aku kepadamu.” (14) Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan
sebab ia lebih kuat dari padanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia.

Meskipun dikenang sebagai Raja Israel yang sangat dihormati, tetapi keluarga David digambarkan
amburadul dalam soal moral. Amnon memerkosa adiknya sendiri. Amnon kemudian dibunuh oleh kakak

Tamar yang bernama Absalon. Cerita berikutnya, Absalom pun melakukan persetubuhan dengan gundik-
gundik David di depan mata seluruh bangsa Israel. Persetubuhan Absalom dengan gundik-gundik
ayahnya dilakukan setelah Absalom berhasil merebut tahta kekuasaan dari ayahnya, David, seperti
diceritakan dalam 2 Samuel 16:21-23.

Kisah perzinahan David dan Batsheba sudah dianggap hal biasa saja di Barat. Dan seperti bukan
dianggap sebagai kejahatan yang serius, padahal sanksi hukum atas perzinahan begitu beratnya.
Seorang Novelis Swedia terkenal, bernama Torgny Lindgren menulis sebuah novel berjudul Bathsheba.
Novel ini memenangkan penghargaan Prix Femina di Perancis tahun 1986. Penulis novel ini mengaku,
sejak kecil ia sudah mendengar cerita tentang hal ini. Berbagai pujian mengalir untuk novel Lindgren.

Cerita kejahatan David tentu tidak ada dalam al-Quran. Sebab, al-Quran menggambarkan Daud a.s.
adalah seorang nabi yang saleh. Tentang Daud a.s., Al-Quran menggambarkan: “Bersabarlah atas segala
apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba Kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya
dia amat taat kepada Allah.” (QS Shaad:17).

Jadi, menelaah sejumlah ayat al-Quran dan Bible tentang perzinahan, pasal-pasal perzinahan dalam RUU
KUHP yang diributkan ini, “beraroma Islam” atau “beraroma Yahudi-Kristen”? Wallahu a’lam.

Adrian Husaini
(Kuala Lumpur, 10 Oktober 2003)
Disadur dari Hidayatullah.com

Menelaah Laporan Kebebasan Beragama (versi) Amerika
Adian Husaini
Laporan Deplu AS terbaru menyinggung sulitnya pemurtadan di negeri-negeri Muslim termasuk di
negara Melayu. Tapi tidak mempersoalkan mengapa misi Kristen begitu ‘ngotot’ di negeri muslim?.

Beberapa hari terakhir, media massa Malaysia banyak memberitakan reaksi keras para pemimpin
Malaysia terhadap isi Laporan Kebebasan Beragama yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika
Serikat.

Pada 20 Desember 2003 lalu, BBC melaporkan, bahwa Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi
menanggapi dengan marah kecaman Amerika Serikat yang menyebut “kekurangan-kekurangan dalam
kebebasan beragama di Malaysia”. Laporan AS itu menempatkan Malaysia dalam daftar sembilan
negara di mana undang-undang menganak-emaskan kelompok-kelompok keagamaan tertentu dan
melakukan diskriminasi terhadap yang lainnya.

Juga dikatakan dalam laporan tersebut, orang-orang non-Muslim yang ingin membangun tempat-
tempat peribadatan sering menghadapi halangan. Abdullah Badawi meminta Washington mengirimkan
peninjau-peninjaunya untuk menyaksikan sendiri suasan keagamaan di Malaysia. Harian Utusan
Malaysia, edisi 24 Desember 2003, mengutip ungkapan Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar,
yang menyatakan, akan mengirimkan bantahan resmi kepada pemerintah AS.

Bantahan lain juga datang dari berbagai tokoh agama di Malaysia. Timbalan Ketua Menteri Serawak, Tan
Sri Alfred Jabu, mengatakan, bahwa kewujudan kuil, gereja dan masjid di Malaysia membuktikan
wujudnya toleransi beragama di kalangan rakyat Malaysia.

“Saya sendiri yang beragama Kristian tidak pernah menjadi mangsa kezaliman kerana agama, dan
sebaliknya mempunyai hubungan yang amat baik dengan bangsa lain daripada pelbagai agama,”
katanya kepada Kantor Berita Malaysia, Bernama.

Selain Malaysia, Laporan Tahunan Mengenai Kebebasan Beragama yang dikeluarkan oleh Departemen
Luar Negeri AS itu juga mengkritik Belarus, Brunei, Eritrea, Indonesia, Israel (termasuk kawasan yang
didudukinya), Moldova, Rusia dan Turki.

Setiap tahun, Departemen Luar Negeri AS secara rutin mengeluarkan apa yang disebut sebagai
“International Religious Freedom Report yang dikeluarkan oleh “The Bureau of Democracy, Human
Rights, and Labor” dari Departemen Luar Negeri atau Secretary of State. Kali ini, yang menarik kita catat
adalah laporan tentang Malaysia. Laporan lengkap versi Deplu AS itu dapat disimak di website
http://www.state.gov/

Malaysia adalah sebuah negara yang menyatakan Islam sebagai agama resmi negara. Penduduknya
berjumlah 23 juta jiwa. Berdasarkan sensus tahun 2000, sebanyak 60,4 persen penduduknya Muslim,

19,2 persen mempraktikkan Budhisme, 6,3 persen Hinduisme, dan 2,6 persen Konfusius, Taoisme, dan
agama tradisional Cina lainnya, termasuk Sikh dan Bahai. Kaum non-Muslim terkonsentrasi di Malaysia
Timur (Sabah dan Serawak).

Malaysia juga mengakui Hari-hari besar agama dan menjadikannya sebagai hari libur, seperti Hari Raya
Idul Fithri (Muslim), Hari Raya Qurban (Muslim), Hari Maulid Nabi Muhammad saw (Muslim), Hari
Waisak (Buddhis), Deepavali (Hindu), Hari Natal/Christmas (Kristen).

Pada September 2001, Perdana Menteri Mahathir mendeklarasikan Malaysia sebagai negara Islam.
Pemerintah Malaysia mempromosikan sejumlah aspek hukum Islam terhadap warga Muslim. Misalnya,
kaum Muslim terkena larangan untuk berjudi dan berkhalwat (berudua-duaan bukan muhrim).

Identitas Islam juga masih menjadi satu dengan identitas Melayu. Sebagai misal, Enakmen Jenayah
Syariah (1995) Selangor, perkara 29 (berhubung khalwat), menyatakan: “(1) Mana-mana (a) orang lelaki
yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan
istrinya atau mahramnya; (b) orang perempuan yang didadapi berada bersama dengan seorang atau
lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya, dimana-mana tempat yang
terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa
mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan
apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi 3.000 ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak
melebihi dua tahun atau kedua-duanya.”

Juga, Enakmen Jenayah Syariah (1995), perkara 31 (berkaitan perbuatan tidak sopan di tempat awam),
menyatakan: “Mana-mana orang yang dengan sengaja bertindak atau berkelakuan tidak sopan
bertentangan dengan Hukum Syara’ di mana-mana tempat awam adalah melakukan suatu kesalahan
dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi 1.000 ringgit atau dipenjarakan selama tempoh
tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.”

Bahkan, pemerintah Malaysia juga secara tegas menyatakan berkewajiban melindungi akidah Islam.
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) – semacam Departemen Agama-nya Malaysia — membuat
garis panduan tentang masalah ini, yakni: “Kerajaan tidak pernah bersikap sambil lewa dalam hal-hal
yang berkaitan dengan akidah umat Islam. Segala pendekatan dan saluran digunakan secara bersepadu
dan terancang bermula dari pendidikan hinggalah ke penguatkuasaan undang-undang semata-mata
untuk melihat akidah umat Islam terpelihara di bumi Malaysia”.

Apakah yang dirisaukan oleh AS sehubungan dengan kehidupan beragama di Malaysia? Jika dicermati isi
laporan Deplu AS itu, tampaknya yang disorot tajam adalah masalah pemurtadan atau Misi Kristen yang
tidak begitu bebas berlangsung di Malaysia. Laporan tentang hal ini diletakkan di bawah sub-judul
“Restrictions on Religious Freedom”.

Ada beberapa kutipan yang menarik untuk dicermati: “Muslims who wish to convert from Islam face
severe obstacles. For Muslims, particularly ethnic Malays, the right to leave the Islamic faith and adhere
to another religion is a controversial question, and in practice it is very difficult for Muslims to change
religions.”

Jadi, laporan ini menyatakan, orang Muslim yang ingin berganti agama akan menghadapi hambatan-
hambatan yang berat, dan pada praktiknya, bagi etnis Melayu, sangatlah sulit untuk mengganti
agamanya.

Renungkanlah kutipan laporan Deplu AS tersebut. Karena Malaysia mempersulit orang yang murtad dari
Islam, maka dia dikecam dan dikatakan menghalangi kebebasan beragama. Padahal, bagi kaum Muslim,
urusan agama adalah masalah vital. Sebab hal ini menyangkut keselamatan hidup di dunia dan akhirat.
Jika orang mati dalam kekufuran atau murtad, maka dia akan mendapatkan siksa di neraka. Ini akidah
Islam, karena itu, dalam ajaran Islam, tidak sewajarnya, jalan menuju neraka dimudahkan.

Ada hadits Nabi saw yang diriwayatkan Imam Muslim yang menyebutkan, bahwa murtad (keluar dari
Islam) merupakan kejahatan besar. Nabi saw bersabda: “Tidak halal darah seseorang melainkan dengan
salah satu daripada tiga sebab yaitu janda atau duda yang berzina, membunuh, dan meninggalkan
agamanya serta berpisah dari jemaahnya.”

Masalah penerapan hukum murtad telah banyak dibahas oleh para ulama Islam. Yang jelas, murtad
adalah tindakan tercela, sebagaimana zina, korupsi, mencuri, menfitnah, tidak mengerjakan shalat
wajib, dan sebagainya. Murtad adalah kemaksiatan yang besar dan serius.

Al-Quran surat An Nisa’ ayat 137 menyebutkan: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian
kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian

bertambah-tambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka,
dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.”

Cara pandang orang Islam terhadap agamanya ini tentulah berbeda dengan cara pandang negara AS.
Menurut AS, agama tidaklah penting. Sebab, AS sudah punya agama sendiri, yang disebut sebagai “civil
religion”, yang mengadopsi teori pemikir Perancis Ruosseau. Agama AS adalah demokrasi versi AS,
dengan nabinya bernama Abraham Lincoln. Richard D. Hefner, dalam bukunya, A Documentary History
of The United States (2002), menulis satu bab khusus berjudul “The Prophet of Democracy” atau Nabi-
nya Demokrasi, yaitu Lincoln.

Dalam teori demokrasi di AS, memang negara tidak memberikan keistimewaan kepada agama terentu.
Ini teorinya. Praktiknya, negara tetap memberikan keistimewaan kepada kelompok Kristen. Bahkan, ada
doktrin tidak tertulis, syarat untuk jadi Presiden AS haruslah WASP (White, Anglosaxon, dan Protestant).

Dalam negara seperti AS, dan negara-negara Barat yang percaya kepada agama sekuler, untuk
menggantikan agama-agama lainnya, memang masalah agama dan moralitas keagamaan tidaklah
penting. Hal itu dapat disimak dari biografi para pemikir besar yang menjadi panutan mereka.

Paul Johnson, dalam bukunya yang berjudul “Intellecutals” (1988), memaparkan kebejatan moral
sejumlah ilmuwan besar yang menjadi rujukan keilmuan di Barat dan dunia internasional saat ini, seperti
Jean Jacques Ruosseau, Henrik Ibsen, Leo Tolstoy, Ernest Hemingway, Karl Marx, Bertrand Russel, Jean-
Paul Sartre, dan beberapa lainnya. Ruosseau, misalnya, dicatatnya sebagai “manusia gila yang menarik”
(an interesting madman).

Pada tahun 1728, saat berumur 15 tahun, dia bertukar agama menjadi Katolik, agar dapat menjadi
peliharaan Madame Francoise-Louise de Warens. Ernest Hemingway, seorang ilmuwan jenius, tidak
memiliki agama yang jelas. Kedua orang tuanya adalah pengikut Kristen yang taat. Istri pertamanya,
Hadley, menyatakan, ia hanya melihat Hemingway sembahyang selama dua kali, yaitu saat perkawinan
dan pembaptisan anaknya. Untuk menyenangkan istri keduanya, Pauline, dia berganti agama menjadi
Katolik Roma. Kata Johnson, dia bukan saja tidak percaya kepada Tuhan, tetapi menganggap “organized
religion” sebagai ancaman terhadap kebahagiaan manusia. (He not only did not believe in God, but
regarded organized religion as a menace to human happiness).

Dengan cara pandang seperti terhadap agama, maka bisa dimengerti, mengapa AS sangat tidak suka,
ada negara tertentu yang secara tegas melindungi akidah atau keyakinan agama rakyatnya.
Pemerintahan sekuler menganggap negara haram ikut campur dalam urusan akidah rakyatnya. Jadi,
apakah rakyatnya mau menjadi bajingan, durhaka kepada orang tua, meninggalkan solat wajib, berzina,
dan berbagai tindak jahat lainnya, pemerintah tidak punya urusan apa-apa. Yang penting, rakyatnya
tidak mengganggu ketertiban.

Cara pandang sekuler seperti itu tentu berbeda dengan cara pandang Islam, yang menggariskan, bahwa
setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Karena itu, urusan pindah
agama, urusan murtad, dalam pandangan Islam, memang merupakan masalah serius. Seharusnya, AS
memahami “pluralitas” dalam tata pergaulan dunia saat ini, dan tidak memaksakan nilai-nilainya sendiri
kepada negara lain.

Laporan Deplu AS itu memang banyak menyinggung masalah sulitnya pemurtadan terhadap Muslim
Melayu di Malaysia. Dikatakan dalam laporan tersebut: “Proselytizing of Muslims by members of other
religions is prohibited strictly, although proselytizing of non-Muslims faces no obstacles. The
Government discourages — and in practical terms forbids — the circulation in peninsular Malaysia of
Malay-language translations of the Bible and distribution of Christian tapes and printed materials in
Malay. However, Malay-language Christian materials are available. Some states have laws that prohibit
the use of Malay-language religious terms by Christians, but the authorities do not enforce them
actively. The distribution of Malay-language Christian materials faces few restrictions in East Malaysia.”

Jadi, menurut laporan tersebut, pemurtadan terhadap kaum Muslim dilarang keras. Pemerintah
Malaysia masih melarang peredaran Bible dalam bahasa Melalyu dan berbagai bahan-bahan bacaan
Kristen lainnya. Beberapa negara bagian Malaysia melarang penggunaan istilah-istilah keagamaan
bahasa Melayu oleh kaum Kristen.

Bagian dari laporan ini menarik, bahwa meskipun AS merupakan negara sekuler, tetapi memberikan
perhatian besar kepada usaha Kristenisasi, sehingga merasa perlu untuk mengkritik kebijakan
pemerintah Malaysia yang membatasi usaha-usaha Kristenisasi, khususnya terhadap orang Islam.
Padahal, meskipun jumlahnya sangat kecil, gaung Kristen di Malaysia cukup besar, khususnya pada saat-
saat peringatan Hari Natal. Jauh sebelum Natal berlangsung, mal-mal, hotel, dan pusat-pusat
perbelanjaan, sudah memutar lagu-lagu Natal (di Malaysia disebut Krismas), dan memasang pohon
Natal. Televisi-televisi di sini pun tidak ketinggalan menampilkan banyak sosok Santaklaus dan film-film
bernuansa Natal

Mestinya, pemerintah AS bertanya kepada para misionaris Kristen di negeri Islam Melayu ini, untuk apa
mereka “ngotot” mau mengkristenkan kaum Muslim di Melayu ini, sedangkan di negara-negara Barat
sendiri, begitu banyak yang perlu di-Kristenkan. Bahkan, orang seperti Gene Robinson, Uskup Gereja
Anglikan di News Hampshire, yang terang-terangan melakukan praktik homoseksual, haruslah
dikristenkan terlebih dahulu. Betapa banyak gereja yang kosong yang kini ditinggalkan oleh pemeluk
Kristen sendiri. Mengapa usaha-usaha Kristenisasi itu dilakukan untuk orang-orang Muslim yang sudah
jelas-jelas memeluk agamanya sendiri?

Dalam buku e Theology of Mission and Evangelism” (edited by Thomas Shivute) terbitan Helsinki (1980),
disebutkan, bahwa dalam pertemuan misionaris Kristen se-dunia di Jerusalem tahun 1928, sekulerisme
telah ditetapkan sebagai musuh besar dari Geraja Kristen dan misi Kristen. Di tulis dalam buku ini: “The
Jerusalem meeting focused its attention on the new secularism that was seen as the great enemy of the
Church and its message, and therefore, also, of world evangelization. It was made clear that in its efforts
to evangelize the world, the Christian Church has to confront not only the rival claims of non-Christian
religious system, but also the challenge of secularism.”

Sekularisme itulah yang seharusnya diperangi secara serius oleh kaum Kristen, bukan malah memerangi
akidah kaum Muslim. Lihatlah, bagaimana peringatan Hari Natal itu sendiri sudah jauh dari ajaran
Kristen. Malah yang menonjol adalah praktik-praktik Barat. Figur Santaklaus jauh lebih populer daripada
Jesus atau para pengikut Jesus. Penggunaan simbol pohon cemara, salju, dan bahkan penetapan tanggal
25 Desember (yang merupakan Hari kelahiran Dewa Matahari, Sol Invictus di Romawi dan Dewa Mithra
di Persia), banyak mendapatkan kritik keras dari kalangan Kristen sendiri.

Harusnya, para misionaris Kristen segera meninggalkan negeri-negeri Muslim dan negerei-negeri
lainnya, lalu kembali ke Barat, dan memusatkan perhatian untuk memerangi sekularisme di sana. Itu
kalau mereka konsisten dengan program misi mereka dalam Kongres di Jerusalem itu. Maka, patut
dipertanyakan, untuk apa misionaris Kristen berbondong-bondong meninggalkan Barat dan pergi ke-
Timur? Adakah ini ada hubungannya dengan teori Jawa “tiji tibeh”, “mati siji mati kabeh”, (mati satu
mati semua). Karena Kristen di Barat sudah kalah dengan sekularisme, maka agama lain pun harus
begitu juga? Wallahu a’lam. Yang jelas, di banyak negara Muslim, para misionaris Kristen malah
memperjuangkan sekularisme, utamanya tentu untuk kaum Muslim.

Deplu AS kemungkinan besar sudah tahu masalah-masalah seperti ini. Meskipun, klaim bahwa
pemerintah AS dan sejumlah negara Barat, bersikap netral terhadap agama, dan menjalankan prinsip
murni sekulerisme, yang tidak membeda-bedakan pemeluk agama satu dengan lainnya, juga dapat
dipertanyakan. Mengapa, misalnya, Perancis melarang jilbab bagi anak-anak Muslim saat bepergian ke

sekolah? Mengapa hingga kini mereka tidak memberikan hak kepada kaum Muslim untuk menikmati
Libur Hari Raya Idul Fithri, misalnya? Jangan tanya lagi soal hak-hak politik bagi kaum Muslim. Di
Malaysia, seperti halnya Indonesia, banyak kaum non-Muslim menduduki jabatan-jabatan tinggi, sampai
tingkat menteri.

Kaum Muslim sebenarnya sangat paham, bahwa sejak dulu, prinsip imperialisme, “gold”, “gospel”, dan
“glory”, belum berubah. Negara-negara Barat yang sekarang memegang kendali peradaban masih tetap
menjalankan misi imperialistiknya. Dalam hal ini, masih saja ada yang berpikir, bahwa misi Kristen ke
dunia Islam, harus tetap didukung dan dijalankan, sebab akan menguntungkan Barat. Itulah yang dulu
pernah dikatakan tokoh Kristen Belanda, yaitu Alb C. Kruyt dan OJH Graaf van Limburg Stirum, yang
mengatakan: “Bagaimanapun juga Islam harus dihadapi, karena semua yang menguntungkan Islam di
Kepulauan ini akan merugikan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini diakui bahwa
kristenisasi merupakan faktor penting dalam proses penjajahan dan zending Kristen merupakan rekan
sepersekutuan bagi pemerintah kolonial, sehingga pemerintah akan membantu menghadapi setiap
rintangan yang menghambat perluasan zending.” (hidayatullah.com)

Apakah pendapat kedua aktivis misi Kristen Belanda itu yang dijalankan oleh AS? Silakan menilainya
sendiri. (KL, 25 Desember 2003).

Hermeneutika dan Infiltrasi Kristen

Adian Husaini

Majalah Gatra, edisi 3 April 2004 menurunkan laporan cukup panjang tentang fenomena kajian
hermeneutika di kalangan perguruan Islam di Indonesia. Disebutkan, dua perguruan tinggi negeri, yakni
Universitas Islam Negeri Jakarta dan IAIN Yogyakarta sudah mengajarkan mata kuliah Hermenutika
untuk mahasiswanya. Laporan Gatra itu menarik untuk dicermati, di tengah-tengah hingar bingar pemilu
2004. Mengapa? Sebab, fenomena ini menunjukkan, betapa lemahnya pertahanan kaum Muslim dalam
aspek yang sangat strategis, yakni cara pemahaman (epistemologis) terhadap sumber utama Islam,
yakni al-Quran.

Laporan Gatra mengulas terbitnya satu majalah pemikiran dan peradaban Islam, ISLAMIA, awal Maret
2004, yang nomor perdananya mengulas secara mendalam masalah hermeneutika.

Pada dasarnya, hermeneutika adalah metode tafsir Bible, yang kemudian dikembangkan oleh para
filosof dan pemikir Kristen di Barat menjadi metode interpretasi teks secara umum. Oleh sebagian

cendekiawan Muslim, kemudian metode ini diadopsi dan dikembangkan, untuk dijadikan sebagai
alternatif dari metode pemahaman al-Quran yang dikenal sebagai “ilmu tafsir”.

Jika metode atau cara pemahaman al-Quran sudah mengikuti metode kaum Yahudi-Nasrani dalam
memahami Bible, maka patut dipertanyakan, bagaimanakah masa depan kaum Muslim di Indonesia?
Pertanyaan ini perlu disampaikan, kepada kita semua, termasuk kepada para politisi Muslim, yang
sedang aktif menggalang dukungan suara untuk partai dan dirinya. Bahwa, ada kanker ganas yang
sedang bekerja sangat cepat menggeregoti organ-organ vital kaum Muslimin.

Apakah hermeneutika dapat diadopsi untuk menggantikan tafsir al-Quran? Sebuah ulasan ringkas dan
komprehensif tentang hermeneutika dan al-Quran disusun oleh Syamsuddin Arif, kandidat doktor
bidang pemikiran Islam di ISTAC-IIUM, yang sedang melakukan penelitian di Johann Wolfgang Goethe-
Universitet, Frankfurt am Main, Jerman. Syamsuddin Arif termasuk salah satu cendekiawan Muslim
langka yang kini dimiliki kaum Muslim. Selain menguasai bahasa Arab dan Inggris dengan fasih, lisan dan
tulisan, alumnus Pondok Gontor ini juga menguasai bahasa Latin dan Yunani. Di Jerman, di tengah-
tengah kesibukan penelitiannya, sedang menekuni bahasa Hebrew dan Syriac.

Catatan Syamsuddin Arief yang dikirimkan kepada saya berikut ini sangat menarik dan penting untuk
dicermati, mengingat, bahwa biasanya, banyak pemikir dan tokoh Islam, sangat peduli dengan wacana
pemikiran Islam yang terkait dengan aspek fiqih dan politik, seperti isu perkawinan antar agama atau
masalah penerapan syariat Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi, jarang
sekali yang peduli atau memahami masalah-masalah kajian metodologis atau epistemologis yang
sebenarnya lebih mendasar dan berdampak besar dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia di
masa depan.

Contohnya masalah hermeneutika. Tampak, bagaimana banyak ulama dan cendekiawan Muslim di
Indonesia, terlambat memahami masalah yang sangat fundamental tersebut. Padahal, beberapa
institusi pendidikan Islam sudah mengajarkan hermeneutika sebagai alternatif bagi metode penafsiran
al-Quran yang selama ini dikenal olen umat Islam pada umumnya. Bahkan, sekarang sudah banyak
muncul cendekiawan dan tokoh-tokoh organisasi Islam, yang begitu bersemangat menyebarkan dan
mengajarkan hermeneutika, dengan menyerukan agar metode tafsir ‘klasik’ al-Quran tidak digunakan
lagi.

Semestinya, umat Islam tidak menunjukkan sikap ekstrim dalam menyikapi setiap gagasan baru, baik
bersikap latah untuk menerima atau menolaknya. Yang diperlukan adalah sikap kritis. Sikap inilah yang

telah ditunjukkan oleh para ulama Islam terdahulu, sehingga mereka mampu menjawab setiap
tantangan zaman, tanpa kehilangan jatidiri pemikiran Islam itu sendiri.

Apalagi, di kalangan umat Islam, mulai muncul gejala umum yang mengkhawatirkan, yakni mudahnya
mengambil dan meniru metodologi pemahaman al-Quran dan al-Sunnah yang berasal dari pemikiran
dan peradaban asing. Gerakan ‘impor pemikiran’ semakin gencar dilakukan, terutama oleh kalangan
yang menggeluti Islamic Studies. Sayangnya, tidak banyak yang memiliki sikap ‘teliti sebelum membeli’
gagasan-gagasan impor yang sebenarnya bertolak-belakang dengan dan berpotensi menggerogoti sendi-
sendi akidah seorang Muslim. Salah satu produk asing tersebut adalah “hermeneutika”, yang belum
lama ini dipasarkan dalam sebuah seminar nasional “Hermeneutika al-Qur’an: Pergulatan tentang
Penafsiran Kitab Suci” di sebuah perguruan Tinggi. Konon tujuannya antara lain mencari dan
merumuskan sebuah ‘hermeneutika al-Qur’an’ yang relevan untuk konteks umat Islam di era globalisasi
umumnya dan di Indonesia khususnya. Terlanjur gandrung pada segala yang baru dan Barat (everything
new and Western), sejumlah cendekiawan yang nota bene Muslim itu menganggap hermeneutika
bebas-nilai alias netral. Bagi mereka, hermeneutika dapat memperkaya dan dijadikan alternatif
pengganti metode tafsir tradisional yang dituduh ‘ahistoris’ (mengabaikan konteks sejarah) dan
‘uncritical’ (tidak kritis). Kalangan ini tidak menyadari bahwa hermeneutika sesungguhnya sarat dengan
asumsi-asumsi dan implikasi teologis, filosofis, epistemologis dan metodologis yang timbul dalam
konteks keberagamaan dan pengalaman sejarah Yahudi dan Kristen.

Istilah dan Sejarahnya

Secara etimologi, istilah “hermeneutics” berasal dari bahasa Yunani (ta hermeneutika), (bentuk jamak
dari to hermeneutikon) yang berarti ‘hal-hal yang berkenaan dengan pemahaman dan penerjemahan
suatu pesan. Kedua kata tersebut merupakan derivat dari kata “Hermes”, yang dalam mitologi Yunani
dikatakan sebagai dewa yang diutus oleh Zeus (Tuhan) untuk menyampaikan pesan dan berita kepada
manusia di bumi. Dalam karya logika Aristoteles, kata “hermeneias” berarti ungkapan atau pernyataan
(statement), tidak lebih dari itu.

Bahkan para teolog Kristen abad pertengahan pun lebih sering menggunakan istilah ‘interpretatio’ untuk
tafsir, bukan ‘hermeneusis’. Karya St. Jerome, misalnya, diberi judul “De optimo genere interpretandi”
(Tentang Bentuk Penafsiran yang Terbaik), sementara Isidore dari Pelusium menulis “De interpretatione
divinae scripturae” (Tentang Penafsiran Kitab Suci). Adapun pembakuan istilah ‘hermeneutics’ sebagai
suatu ilmu, metode dan teknik memahami suatu pesan atau teks, baru terjadi kemudian, pada sekitar
abad ke-18 Masehi. Dalam pengertian modern ini, ‘hermeneutics’ biasanya dikontraskan dengan
‘exegesis’, sebagaimana ‘ilmu tafsir’ dibedakan dengan ‘tafsir’.

Adalah Schleiermacher, seorang teolog asal Jerman, yang konon pertama kali memperluas wilayah
hermeneutika dari sebatas teknik penafsiran kitab suci (Biblical Hermeneutics) menjadi ‘hermeneutika
umum’ (General Hermeneutics) yang mengkaji kondisi-kondisi apa saja yang memungkinkan
terwujudnya pemahaman atau penafsiran yang betul terhadap suatu teks. Schleiermacher bukan hanya
meneruskan usaha Semler dan Ernesti untuk “membebaskan tafsir dari dogma”, ia bahkan melakukan
desakralisasi teks. Dalam perspektif hermeneutika umum, “semua teks diperlakukan sama,” tidak ada
yang perlu di-istimewakan, apakah itu kitab suci (Bible) ataupun teks karya manusia biasa. Kemudian
datang Dilthey yang menekankan ‘historisitas teks’ dan pentingnya ‘kesadaran sejarah’ (Geschichtliches
Bewusstsein). Seorang pembaca teks, menurut Dilthey, harus bersikap kritis terhadap teks dan konteks
sejarahnya, meskipun pada saat yang sama dituntut untuk berusaha melompati ‘jarak sejarah’ antara
masa-lalu teks dan dirinya. Pemahaman kita akan suatu teks ditentukan oleh kemampuan kita
‘mengalami kembali’ (Nacherleben) dan menghayati isi teks tersebut.

Di awal abad ke-20, hermeneutika menjadi sangat filosofis. Interpretasi merupakan interaksi keberadaan
kita dengan wahana sang Wujud (Sein) yang memanifestasikan dirinya melalui bahasa, ungkap
Heidegger. Yang tak terelakkan dalam interaksi tersebut adalah terjadinya ‘hermeneutic circle’,
semacam lingkaran setan atau proses tak berujung-pangkal antara teks, praduga-praduga, interpretasi,
dan peninjauan kembali (revisi). Demikian pula rumusan Gadamer, yang membayangkan interaksi
pembaca dengan teks sebagai sebuah dialog atau dialektika soal-jawab, dimana cakrawala kedua-belah
pihak melebur jadi satu (Horizontverschmelzung), hingga terjadi kesepakatan dan kesepahaman.
Interaksi tersebut tidak boleh berhenti, tegas Gadamer. Setiap jawaban adalah relatif dan tentatif
kebenarannya, senantiasa boleh dikritik dan ditolak. Habermas pergi lebih jauh. Baginya, hermeneutika
bertujuan membongkar motif-motif tersembunyi (hidden interests) yang melatarbelakangi lahirnya
sebuah teks. Sebagai kritik ideologi, hermeneutika harus bisa mengungkapkan pelbagai manipulasi,
dominasi, dan propaganda dibalik bahasa sebuah teks, segala yang mungkin telah mendistorsi pesan
atau makna secara sistematis.

Asumsi dan Implikasinya

Dengan latarbelakang seperti itu, hermeneutika jelas tidak bebas-nilai. Ia mengandung sejumlah asumsi
dan konsekuensi. Pertama, hermeneutika menganggap semua teks adalah sama, semuanya merupakan
karya manusia. Asumsi ini lahir dari kekecewaan mereka terhadap Bible. Teks yang semula dianggap suci
itu belakangan diragukan keasliannya. Campur-tangan manusia dalam Perjanjian Lama (Torah) dan
Perjanjian Baru (Gospels) ternyata didapati jauh lebih banyak ketimbang apa yang sebenarnya
diwahyukan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa as. Bila diterapkan pada al-Qur’an, hermeneutika
otomatis akan menolak status al-Qur‘an sebagai Kalamullah, mempertanyakan otentisitasnya, dan
menggugat ke-mutawatir-an mushaf Usmani.

Kedua, hermeneutika menganggap setiap teks sebagai ‘produk sejarah’—sebuah asumsi yang sangat
tepat dalam kasus Bible, mengingat sejarahnya yang amat problematik. Hal ini tidak berlaku untuk al-
Qur’an, yang kebenarannya melintasi batas-batas ruang dan waktu (trans-historical) dan pesan-
pesannya ditujukan kepada seluruh umat manusia (hudan li-n naas).

Ketiga, praktisi hermeneutika dituntut untuk bersikap skeptis, selalu meragukan kebenaran dari
manapun datangnya, dan terus terperangkap dalam apa yang disebut sebagai ‘lingkaran hermeneutis’,
dimana makna senantiasa berubah. Sikap semacam ini hanya sesuai untuk Bibel, yang telah mengalami
gonta-ganti bahasa (dari Hebrew dan Syriac ke Greek, lalu Latin) dan memuat banyak perubahan serta
kesalahan redaksi (textual corruption and scribal errors). Tetapi tidak untuk al-Qur’an yang jelas
kesahihan proses transmisinya dari zaman ke zaman.

Keempat, hermeneutika menghendaki pelakunya untuk menganut relativisme epistemologis. Tidak ada
tafsir yang mutlak benar, semuanya relatif. Yang benar menurut seseorang, boleh jadi salah menurut
orang lain. Kebenaran terikat dan bergantung pada konteks (zaman dan tempat) tertentu. Selain
mengaburkan dan menolak kebenaran, faham ini juga akan melahirkan mufassir-mufassir palsu dan
pemikir-pemikir yang tidak terkendali (liar).

Dampak penggunaan metode hermeneutika terhadap pemikiran Islam sudah sangat mencolok di
Indonesia. Misalnya, pemikiran tentang kebenaran satu agama, serta tidak boleh adanya truth claim
(klaim kebenaran) dari satu agama tertentu. Paham ini disebarkan secara meluas. Pada 1 Maret 2004
lalu, dalam sebuah seminar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, seorang profesor juga mengajukan
gagasan tentang tidak bolehnya kaum Muslim melakukan truth claim. Sebab, hanya Allah yang tahu
kebanaran. Pada tataran fiqih, semakin gencar disebarkan pemahaman yang mendekonstruksi hukum-
hukum fiqih Islam, yang qath’iy, seperti kewajiban jilbab, haramnya muslimah menikah dengan laki-laki
non-Muslim, dan sebagainya.

Jika metodologi pemahaman al-Quran sudah dirusak oleh para ulama, cendekiawan, dan tokoh Islam,
yang semestinya menjaga umat, maka keadaan ini bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Pekerjaaan
merusak pemikiran Islam semacam ini dulu hanya diakukan oleh para misionaris Kristen dan Orientalis.
Karena itu, tentunya kaum Muslimin sangat perlu mencermati dan melakukan tindakan pencegahan dan
penyembuhan terhadap serbuan penyakit yang sudah begitu jauh mencengkeram dan merusak tubuh
umat Islam. Wallahu a’lam. (KL, 31 Maret 2004). (Hidayatullah)

“Kemunkaran Ilmu dan Keadilan Umat”

Adian Husaini

Dosa menjadi pelacur mungkin masih ringan dibandingkan orang yang mengkampanyekan paham dan
kesesatan dalam ilmu.

Salah satu kewajiban penting yang diamanahkan oleh Rasulullah saw kepada kaum Muslim adalah “al
amru bil ma’ruf dan al-nahyu ‘anil munkar” (memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah kemunkaran).
Secara umum, kaum Muslim wajib mendukung tegaknya kebaikan dan melawan kemunkaran. Tugas ini
wajib dilakukan oleh seluruh kaum Muslimin, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sebab,
Rasulullah saw sudah mengingatkan, agar siapa pun jika melihat kemunkaran, maka ia harus mengubah
dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati, sesuai kapasitasnya. Namun, secara kolektif, umat juga
diwajibkan melakukan aktivitas ini secara jama’iy. Sebab, ada hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan
secara individual (fardhiy).

Dalam kitabnya, Ihya’ Ulumuddin, Imam al-Ghazali menekankan, bahwa ativitas “amar ma’ruf dan nahi
munkar” adalah kutub terbesar dalam urusan agama. Ia adalah sesuatu yang penting, dan karena misi
itulah, maka Allah mengutus para nabi. Jika aktivitas ‘amar ma’ruf nahi munkar’ hilang, maka syiar
kenabian hilang, agama menjadi rusak, kesesatan tersebar, kebodohan akan merajelela, satu negeri
akan binasa. Begitu juga umat secara keseluruhan.

Allah SWT berfirman, yang artinya: “Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud
dan Isa Putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.
Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya
amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” (QS al-Maidah: 78-79).

Jadi, karena tidak melarang tindakan munkar diantara mereka, maka kaum Bani Israel itu dikutuk oleh
Allah. Rasulullah saw juga memperingatkan: “Tidaklah dari satu kaum berbuat maksiat, dan diantara
mereka ada orang yang mampu untuk melawannya, tetapi dia tidak berbuat itu, melainkan hampir-
hampir Allah meratakan mereka dengan azab dari sisi-Nya.” (HR Abu Dawud, at-Turmudzi, dan Ibnu
Majah).

Juga, sabda beliau saw: “Hendaklah kamu menjalankan amar ma’ruf dan nahi munkar, atau Allah akan
memberikan kekuasaan atasmu kepada orang-orang jahat diantara kamu, dan kemudian orang-orang
yang baik diantara kamu berdoa, lalu tidak dikabulkan doa mereka itu.” (HR al-Bazzar dan at-Thabrani).

Sebab itu, langkah pertama setelah menyadari begitu pentingnya melakukan perlawanan terhadap
kemunkaran, adalah memahami tentang ‘kemunkaran’ itu sendiri. Yang mana yang dimaksud dengan
munkar. Kemudian, setelah paham, sesuai dengan ‘fiqhul awlawiyyat’ (fiqh prioritas), dilakukan
pemetaan dan skala prioritas, kemunkaran mana yang wajib diperangi terlebih dulu.

Saat ini begitu banyak kemunkaran bertebaran di muka bumi. Melalui media televisi, sebagian
kemunkaran itu menyelusup masuk ke pojok-pojok kamar kita, tanpa permisi.

Tentu saja, kemunkaran terbesar dalam pandangan Islam, adalah kemunkaran di bidang aqidah
Islamiyah. Yakni, kemunkaran yang mengubah dasar-dasar Islam. Inilah kemunkaran yang berawal dari
kerusakan ilmu-ilmu Islam, yang menyangkut asas-asas pokok dalam Islam. Kemunkaran jenis ini jauh
lebih dahsyat dari kemunkaran di bidang amal. Dosa orang yang mengingkari kewajiban salat lima
waktu, lebih besar daripada dosa orang yang meninggalkan salat karena malas, tetapi masih meyakini
kewajiban salat. Dosa orang yang menjadi pelacur masih lebih ringan dibandingkan dengan orang yang
mengkampanyekan paham, bahwa menjadi pelacur adalah tindakan mulia. Karena itu, adalah
merupakan tindakan kemunkaran yang sangat serius, ketika seorang mahasiswi sebuah kampus Islam di
Yogyakarta menerbitkan buku berjudul “Tuhan, Ijinkan Aku Menjadi Pelacur”.

Buku itu memberikan legitimasi terhadap pelacuran dan free sex. Buku seperti ini membawa misi
pengaburan antara yang haq dan yang bathil. Ironinya, ketika dibedah di kampusnya, banyak sekali
mahasiswa yang mendukungnya. Buku-buku, tulisan-tulisan, atau ucapan-ucapan yang keliru yang
disebarkan melalui media massa juga merupakan kemunkaran yang besar, lebih dari kemunkaran amal.
Pornografi adalah munkar. Tetapi, pemikiran yang menyatakan, bahwa pornografi adalah tindakan
mulia, merupakan kemunkaran yang lebih besar.

Inul memang bersalah dalam melakukan aksi dangdut ngebornya di depan khalayak umum. Semua
ulama paham akan hal itu. Tetapi, orang-orang yang diposisikan sebagai ‘tokoh Islam’ yang memberikan
legitimasi terhadap Inul, jelas melakukan kemunkaran yang lebih besar daripada Inul. Seorang
pengasong ide liberal di Indonesia mengecam tokoh-tokoh Islam yang menilai Inul dengan menggunakan
standar nilai-nilai Islam. Ia menulis tentang Inul ini dalam sebuah buku: “Agama tidak bisa “seenak

udelnya” sendiri masuk ke dalam bidang-bidang itu (kesenian dan kebebasan berekspresi) dan
memaksakan sendiri standarnya kepada masyarakat…Agama hendaknya tahu batas-batasnya.”

Saat ini, bukan rahasia lagi, banyak kaum Muslimin yang mengabaikan ajaran-ajaran Al-Qur’an. Tetapi,
selama ini, mereka tetap yakin bahwa Al-Qur’an adalah Kitab Suci. Al-Quran adalah firman Allah SWT.
Tindakan mengabaikan ajaran al-Quran adalah munkar. Tetapi, penerbitan buku-buku dan artikel yang
meragukan kesucian al-Qur’an adalah kemunkaran yang lebih besar.

Kemunkaran ilmu merupakan kemunkaran yang terbesar dalam perspektif Islam. Sebab, jika ilmu salah,
maka akan muncul ulama yang salah. Jika ulama salah, maka umara (penguasa) dan umat pun akan
salah. Kemunkaran ilmu adalah sumber kesalahan asasi dalam Islam. Ilmu yang salah mengacaukan
batas antara al-haq dan al-bathil. Orang yang bathil tidak menemukan jalan untuk bertaubat, sebab dia
merasa apa yang dilakukannya adalah tindakan yang baik. Allah SWT berfirman, yang artinya:
“Katakanlah, akankah Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amal
perbuatannya?” Yaitu orang-orang yang telah sesat amal perbuatannya di dunia ini, tetapi mereka
menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya.” (QS al-Kahfi:103-104).

Di dalam Majalah Islamia edisi ke-5, 2005, yang membahas tentang “Epistemologi Islam”, Prof. Wan
Mohd Nor Wan Daud, menguraikan bahaya kekeliruan dan kejahilan dalam ilmu. Menurut konsepsi
Islam tentang kejahilan seperti diuraikan Ibn Manzur dalam karyanya, Lisan Al-‘Arab, bahwa kejahilan itu
terdiri daripada dua jenis. Pertama, kejahilan yang ringan, iaitu kurangnya ilmu tentang apa yang
seharusnya diketahui; dan kedua, kejahilan yang berat, yaitu keyakinan salah yang bertentangan dengan
fakta ataupun realita, meyakini sesuatu yang berbeda dengan sesuatu itu sendiri, ataupun melakukan
sesuatu dengan cara yang berbeda dengan yang seharusnya.

Jelaslah bahwa kejahilan dalam kedua-dua konteks di atas adalah penyebab utama terjadinya kesalahan,
kekurangan, atau kejahatan manusia. Kejahilan yang ringan dapat dengan mudah diobati dengan
pengajaran biasa ataupun pendidikan, tetapi kejahilan yang berat, sebagaimana, merupakan sesuatu
yang sangat berbahaya dalam pembangunan keilmuan, keagamaan, dan akhlak individu dan
masyarakat, sebab kejahilan jenis ini bersumber ari diri rohani yang tidak sempurna, yang dinyatakan
engan sikap penolakan terhadap kebenaran.

Demikian kutipan ringkas pendapat Prof. Wan Mohd Nor. Kita bisa memahami, kejahilan jenis kedua
justru terjadi di kalangan para cendekiawan/ulama. Sebagian mereka sudah menjuluki dirinya ilmuwan
(bergelar doktor, profesor, cendekiawan, Kyai Haji dan sebagainya). Tetapi, ilmu yang mereka punyai

dan mereka sebarkan ke tengah masyarakat, adalah ilmu yang keliru. Bisa saja, mereka paham akan hal
itu, tetapi karena tidak tahan dengan godaan dunia, mereka menjual kebenaran dengan kesesatan. Bisa
juga mereka memang tidak paham. Bisa jadi ia seorang profesor bidang sejarah atau politik, tetapi
karena posisinya sebagai okoh Islam, maka ia merasa tahu tentang Islam dan menulis atau berbicara
semaunya tentang Islam, meskipun dia sebenarnya tidak memahami ‘ulumuddin’ dengan baik.

Kejahilan di kalangan cendekiawan ini tidak mudah diobati. Di zaman Nabi Muhammad saw, tantangan
keras terhadap misi kenabian justru datang dari para bangsawan dan cerdik pandai. Mereka pandai
berhujjah dan memutarbalikkan fakta kebenaran, sehingga mampu mempengaruhi masyarakat luas.
Ketika hujjah mereka sudah dipatahkan, mereka pun enggan mengikuti kebenaran, karena berbagai
kepentingan duniawi. Tidak ada niat sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, karena memang niat
awalnya untuk mengacau kebenaran.

Kemunkaran ilmu membutuhkan pemahaman yang agak rumit. Para ulama kita dulu-disamping
menguasai dengan baik ajaran-ajaran Islam – juga menguasai dengan baik-baik paham-paham atau ilmu-
ilmu yang munkar. Mereka bukan saja menulis tentang Islam, tetapi juga menulis apa yang
membahayakan atau menyerang Islam. Karena memang antara haq dan bathil akan selalu terjadi
konfrontasi. Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah, misalnya, disamping menulis ratusan kitab di bidang aqidah,
syariah, dan akhlaq, beliau juga menulis tentang hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Beliau menulis
kitab yang sangat tebal berjudul “Al-Jawab al-Shahih liman Baddala Din al-Masih” (Jawaban yang Benar
terhadap Orang Yang Mengubah Agama al-Masih).

Pemahaman beliau tentang masalah Kristen sangat mendalam. Di masa lalu, para ulama kita
mempelajari dengan sangat mendalam paham-paham yang berkembang ketika itu. Imam Syahrastani
menulis Kitab yang sangat fenomenal hingga saat ini, yaitu “al-Milal wal-Nihal”, yang diakui sebagai
Kitab perbandingan agama pertama.

Maka, di tengah-tengah era globalisasi dan hegemoni peradaban Barat saat ini, seyogyanya para ulama
dan cendekiawan Muslim juga memahami paham-paham yang berasal dari Barat yang kini
menghegemoni pemikiran umat manusia, termasuk dalam bidang studi Islam. Paham dan pemikiran
Pluralisme Agama, relativisme, sofisme, hermeneutika, sekularisme, liberalisme, dan sebagainya, kini
telah diajarkan dan disebarkan oleh para tokoh dan lembaga-lembaga pendidikan Islam sendiri.

Sementara itu, begitu banyak kalangancendekiawan Muslim atau ulamanya yang tidak dapat

melakukan respon yang tepat, karena tidak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga saat ini,
misalnya, belum ada satu pun organisasi Islam di Indonesia yang secara resmi mengeluarkan pernyataan
sikap tentang paham Pluralisme Agama. Padahal, Vatikan saja, pada tahun 2000, sudah mengeluarkan
dekritL ‘Dominus Jesus’ yang secara menolak paham Pluralisme Agama itu. Sebab, paham ini sejatinya
memang menghancurkan agama-agama yang ada.

Akibat ketidaktahuan terhadap hakikat ‘kemunkaran’ yang terjadi, bisa muncul respon-respon yang
tidak adil. Sebagian kalangan muslim melihat masalah politik Sebagai problema utama umat, sehingga
berjuang mati-matian untuk menggolkan tujuannya. Milyaran rupiah dana dikurcurkan untuk
perjuangan ini. Seorang calon walikota di Jawa Barat dari partai Islam. Perlu memerlukan dana sekitar
Rp 4 milyar untuk biaya kampanyenya.

Apakah kaum Muslim mau mengeluarkan dana sebesar itu ntuk mencetak ulama yang unggul, membuat
TV Islam, radio Islam, atau membangun institusi penelitian Islam ang berkualitas? Kaum Muslim marah
ketika mendengar berita Al-Qur’an dilelecehkan di Guantanamo, tetapi tenang-tenang saja, ketika di
Indonesia sendiri muncul buku-buku atau artikel yang menghujat Al-Qur’an. Banyak cendekiawan
Muslim yang tidak merasa perlu untuk mengkaji masalah ini dengan serius, dengan mengumpulkan
semua literatur yang berkaitan dengan studi Al-Qur’an. Malah, bukan tidak sedikit, organisasi Islam yang
membiarkan tokoh-tokohnya menyebarkan pemikiran yang keliru tentang Islam.

Banyak organisasi Islam yang sibuk luar biasa menjelang acara pemilihan presiden, tetapi bungkam

saja ketika berbagai kemunkaran besar berseliweran. Aktivitas dan perilaku adalah cermian dari cara
berpikir. Jika cara berpikir keliru, maka tindakan yang muncul juga akan keliru. Karena itu, sudah
saatnya, kita semua, tokoh-tokoh umat, organisasi Islam, lembaga pendidikan Islam, merumuskan
kembali tantangan dan strategi dakwah di “zaman baru” ini.

Zaman yang sangat berbeda dengan era sebelumnya. Zaman dimana orang-orang yang diamanahi
menjaga Islam (ulama) justru banyak diantara mereka yang menyerang Islam. Zaman dimana dari
lembaga-lembaga perguruan tinggi Islam, justru muncul orang-orang yang bekerja untuk merobohkan
Islam. Zaman dimana orang-orang yang belajar dan mengajar ushuluddin (dasar-dasar agama), banyak
diantaranya yang justru mengajarkan ilmu-ilmu yang meragukan kebenaran Islam. Zaman dimana begitu
banyak yang belajar syariah tetapi justru akhirnya anti-pati terhadap syariah.