Buku Saku Pengelolaan Dana Kelurahan Tapos

BUKU SAKU

Pengelolaan Dana Kelurahan

Kelurahan Tapos

2021

Buku Saku
Pengelolaan Dana Kelurahan

KELURAHAN TAPOS

DANA KELURAHAN

Kelurahan Tapos © 2021

i

Apa saja yang akan

dibahas?

DAFTAR ISI

Judul............................................................................................................. i
Daftar Isi ....................................................................................................... ii
Pengertian.................................................................................................... iii
Apa itu Dana Kelurahan ............................................................................. 1
Tujuan Dana Kelurahan .............................................................................. 2
Sumber Pendanaan .................................................................................... 3
Ruang Lingkup ............................................................................................ 4
Kegiatan ....................................................................................................... 5

Sarana Prasarana & Pemberdayaan ........................................................ 6
Pelayanan Sosial Dasar ............................................................................ 8
Peningkatan Kapasitas & Kapabilitas ....................................................... 9
Perencanaan ............................................................................................... 10
Penganggaran ............................................................................................ 12
Pelaksanaan ............................................................................................... 13
Struktur Organisasi & Pejabat Pengelola Keuangan Kelurahan .............. 14
Tugas Pengguna Anggaran ...................................................................... 15
Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan .............................................. 16
Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan ............................................... 17
Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu .............................................. 18
Mekanisme Pembayaran.......................................................................... 19
Pengadaan Barang & Jasa ....................................................................... 22

Pelaku Pengadaan............................................................................... 23
Cara Pengadaan .................................................................................. 24
Definisi Swakelola ................................................................................ 26
Tujuan Swakelola................................................................................. 27
Tahapan Swakelola ............................................................................. 28

Perencanaan Swakelola .................................................................. 29
Persiapan Swakelola ....................................................................... 34
Pelaksanaan Swakelola................................................................... 38
Pengawasan Swakelola................................................................... 40
Tahapan Umum Pengadaan (Penyedia) ............................................. 41
Perencanan Pengadaan melalui Penyedia ..................................... 42

ii

Persiapan Pengadaan melalui Penyedia......................................... 49
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia ................................................... 61

Pelaksanaan Kontrak Penyedia ....................................................... 70
Serah Terima Hasil Pekerjaan ......................................................... 73
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban ............................................. 74
Pembinaan dan Pengawasan ................................................................... 76
Daftar Referensi ......................................................................................... iv

PENGERTIAN

Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Depok yang dipimpin

oleh Camat.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat

kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah.

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah

selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pengelolaan Kegiatan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih

unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa di Kelurahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui

oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah

Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan

adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang

dipimpinnya

iii

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK- SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah orang yang ditunjuk
untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran
kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan
pembayaran.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah
yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah
kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan,
dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama
satu periode anggaran

Musyawarah Pembangunan Kelurahan adalah sistem perencanaan
pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan
pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi
penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas,
responsif yang bermitra masyarakat

Swakelola adalah Cara memperoleh barang / jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Kementrian / Lembaga/ Perangkat Daerah / Kementrian / Lembaga/
Perangkat Daerah lain / Organisasi kemasyarakatan , atau Kelompok
Masyarakat.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi,kehendak, kebutuhan, kepentingan,kegiatan
dan tujuan untuk berpartisipasi demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kelompok Masyarakat adalah Kelompok masyarakat yang
melaksanakan pengadaan barang / jasa dengan dukungan APBN / APBD
Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dan
Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk
mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah.

Pokja / PP adalah Kelompok kerja yang terdirdari Pejabat Fungsional
Pengadaan yang berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga)
orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang
bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.

Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP atau PjPHP) adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Rancangan Anggaran Biaya (RAB) merupakan suatu upaya perhitungan
biaya yang dilakukan sebelum dilakukannya pekerjaan.

Kerangka Acuan Kerja atau Kerangka Acuan Kegiatan yang disingkat
KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi
penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana,
bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan

APBD.

APA ITU
DANA KELURAHAN ?

DANA KELURAHAN

DANA KELURAHAN adalah dana yang
bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
dan di gunakan untuk kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan.

1

TUJUAN DANA KELURAHAN

Mempercepat Mengurangi angka
peningkatan kemiskinan
kesejahteraan
masyarakat

Memperkecil Meningkatkan
kesenjangan kualitas pelayanan
pendapatan di
masyarakat sosial dasar

21

SUMBER PENDANAAN

• Pemerintah Daerah kabupaten/kota

mengalokasikan anggaran dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan

prasarana Kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan.
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) melalui Dana Alokasi Umum (DAU)

tambahan.
• Kegiatan – kegiatan yang bersumber dari

APBN Melalui DAU Tambahan harus memiliki

jumlah total anggaran sama dengan alokasi

pagu yang ditetapkan dalam Peraturan

Presiden tentang Rincian APBN tahun

anggaran berkenaan.

3

RUANG LINGKUP

4

KEGIATAN

Pembangunan sarana dan prasarana
adalah kegiatan yang ditujukan untuk
membiayai pelayanan sosial dasar yang
berdampak langsung pada meningkatnya
kualitas hidup masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah
kegiatan yang ditujukan untuk
peningkatan kapasitas dan kapabilitas
masyarakat di Kelurahan dengan
mendayagunakan potensi dan sumber
daya sendiri

5

Kegiatan – Dana Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Pemberdayaan
Prasarana di Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan
Pelayanan Sosial Dasar
Peningkatan Kapasitas dan
Pengadaan, pembangunan, pengembangan Kapabilitas
dan pemiliharaan sarana prasarana
lingkungan pemukiman, transportasi, Pengelolaan kegiatan pelayanan
kesehatan, pendidikan dankebudayaan kesehatan, pendidikan, kebudayaan,
UMKM, lembaga kemasyarakatan,
Trantibum, Linmas
Penguatan kesiapsiagaan menghadapi
bencana dan kejadian luar biasa

6

PEMBANGUNAN SARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PRASARANA DI KELURAHAN DI KELURAHAN

a. Pengadaan, pembangunan, a. Pengelolaan kegiatan pelayanan

pengembangan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat;

sarana dan prasarana lingkungan b. Pengelolaan kegiatan pelayanan

pemukiman; pendidikan dan kebudayaan;

b. Pengadaan, pembangunan c. Pengelolaan kegiatan

pengembangan, dan pemeliharaan pengembangan usaha mikro, kecil,

sarana prasarana transportasi; dan menengah;

c. Pengadaan, pembangunan, d. Pengelolaan kegiatan lembaga

pengembangan dan pemeliharaan kemasyarakatan;

sarana prasarana kesehatan; dan e. Pengelolaan kegiatan ketentraman,

d. Pengadaan, pembangunan, ketertiban umum, dan

pengembangan dan pemeliharaan perlindungan masyarakat;

sarana prasarana pendidikan dan f. Penguatan kesiapsiagaan

kebudayaan. masyarakat dalam menghadapi

bencana serta kejadian luar biasa

PELAYANAN SOSIAL DASAR lainnya.
PENINGKATAN KAPASITAS DAN

KAPABILITAS

7

PELAYANAN SOSIAL DASAR

Pengadaan, Pengadaan, Pengadaan, Pengadaan,
pembangunan, pembangunan pembangunan, pembangunan,
pengembangan dan pengembangan, dan pengembangan dan pengembangan dan
pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana
dan prasarana prasarana transportasi prasarana kesehatan prasarana pendidikan
lingkungan pemukiman dan kebudayaan.

1. Jaringan air 1. Jalan pemukiman 1. Mandi, cuci, kakus 1. Taman bacaan
masyarakat;
minum; diluar perumahan (MCK) untuk umum
2. Bangunan
2. Drainase dan didalam wilayah / komunal; pendidikan ana usia
dini;
selokan; kelurahan sesuai 2. Posyandu dan
3. Wahana permainan
3. Sarana Keputusan Wali posbindu; dan / anak di pendidikan
anak usia dini; dan /
pengumpulan Kota tentang jalan; atau atau

sampah dan sarana dan / atau 3. Sarana prasarana 4. Sarana prasarana
pendidikan dan
pengelohan antara; 2. Sarana prasarana kesehatan lainnya kebudayaan lainnya
sesuai dengan hasil
4. Sumur resapan; transportasi sesuai dengan hasil yang diputuskan
dalam musyawarah
5. Sistem lainnya sesuai yang diputuskan pembangunan
Kelurahan.
pengelolaan air dengan hasil yang dalam musyawarah

limbah domestik diputuskan dalam pembangunan

skala pemukiman; musyawarah Kelurahan.

6. Alat pemadam api pembangunan

ringan; Kelurahan.

7. Pompa kebakaran

portable;

8. Penerangan

lingkungan

pemukiman;

9. Pembangunan dan

pemeliharaan

Taman RW dan /

atau

10. Sarana prasarana

lingkungan

pemukiman lainnya

sesuai dengan hasil

yang diputuskan

dalam musyawarah

pembangunan

Kelurahan.

8

PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS

Pengelolaan kegiatan Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat; 1
pelayanan kesehatan Keluarga berencana;
masyarakat; Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan / atau
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya
sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah
pembangunan Kelurahan.

Pengelolaan kegiatan Penyelenggaraan latihan kerja;
Penyelenggaraan kursus seni budaya; dan / atau
2 pelayanan pendidikan dan Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan
kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang
kebudayaan; diputuskan dalam musyawarah pembangunan
Kelurahan.

Pengelolaan kegiatan Penyelenggaraan pelatihan usaha; dan / atau 3
pengembangan usaha Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan
mikro, kecil, dan menengah lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam
menengah; musyawarah pembangunan Kelurahan.

Pengelolaan lembaga Pelatihan dan pembinaan Lembaga
kemasyarakatan; kemasyarakatan Kelurahan; dan / atau
4 Kegiatan pengelolaan Lembaga kemasyarakatan
lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan
dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

Pengelolaan kegiatan Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; 5
ketentraman, Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga
ketertiban umum, dan keamanan/ketertiban (Satlinmas) Kelurahan;
perlindungan Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban dan
masyarakat; perlindungan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang
diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

Penguatan kesiapsiagaan Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam
masyarakat dalam menghadapai bencana;
Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan
menghadapi bencana bencana;
Edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan /
6 serta kejadian luar atau
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya
biasa lainnya; sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam
musyawarah pembangunan Kelurahan

9

PERENCANAAN

Hal -hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan Pengelolaan Dana
Kelurahan :

Penentuan usulan rencana kegiatan prioritas melalui Musyawarah
Pembangunan Kelurahan dengan memperhatikan petunjuk teknis
kegiatan prioritas Kelurahan dan pagu anggaran .
Proposal usulan kegiatan dan RAB untuk dijadikan bahan masukan
penyusunan RKA.
Pemilihan cara pengadaan untuk kegiatan
Pelibatan pihak yang kompeten dalam perencanaan teknis,pelaksanaan
dan pengawasan

Penentuan kegiatan Dalam hal penambahan dan/atau Berita
pembangunan sarana dan perubahan kegiatan pembangunan Acara
prasarana Kelurahan dan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kesepakatan
pemberdayaan masyarakat di pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan dilakukan melalui Kelurahan melalui musyawarah antara
Musyawarah Pembangunan lurah dengan lembaga pemberdayaan
Kelurahan masyarakat Kelurahan

10

Tujuan Musyawarah Pembangunan di Kelurahan :
Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di
tingkat RW yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan Kelurahan.
Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan usulan
tingkat RW yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan
Kelurahan.
Menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di Kelurahan berdasarkan
tugas dan fungsi perangkat daerah dalam bentuk Berita Acara
Kesepakatan.

Kriteria umum untuk usulan kegiatan prioritas Kelurahan :
Merupakan kegiatan untuk kepentingan masyarakat tingkat Kelurahan.
Memiliki tingkat urgensi tinggi dan memberikan manfaat kepada
masyarakat Kelurahan.
Mendukung pengembangan potensi lokal/kewilayahan.
Mengatasai permasalahan di tingkat Kelurahan pada bidang ekonomi,
sosial, budaya, pemerintahan dan infrastruktur.
Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan Kota.
Mempedomani Pagu Prioritas dan Juknis Pembangunan Kelurahan tahun
berkenaan.

11

PENGANGGARAN

RKA- RKA- • Berdasarkan Dokumen Perencanaan
Kecamatan Kelurahan Daerah, Kecamatan menyusun RKA-
Kecamatan berdasarkan sumber
(APBD) pendanaan masing-masing

RKA- • RKA-Kecamatan disusun Camat atas
Kelurahan usul Lurah selaku KPA atas
Anggaran Kegiatan di Kelurahan
(DAU-
Tamb) • Anggaran Kegiatan Kelurahan
dituangkan pada RKA tersendiri
RKA-Kecamatan
• Penyusuan RKA mengacu pada Surat
Edaran Pedoman Penyusunan RKA
yang diterbitkan untuk tahun
berkenaan.

Pedoman penyusunan RKA

1. Surat Edaran Walikota
2. Petunjuk Teknis Penyusunan RKA
3. Standar Biaya
4. Kode Rekening

12

PELAKSANAAN

• Kepala Daerah menetapkan Lurah • Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan
selalu Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana
pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan
sarana dan prasarana Kelurahan dan masyarakat di Kelurahan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diprioritaskan dengan melibatkan
kelompok masyarakat dan/atau
• Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran organisasi kemasyarakatan di
menunjuk Pejabat Penatausahaan Kelurahan
Keuangan dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan di Kelurahan. • Kelompok masyarakat yang dilibatkan
dalam kegiatan pembangunan sarana
• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan prasarana Kelurahan dan kegiatan
merupakan ASN yang menduduki jabatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
struktural merupakan kelompok yang berdomisili
di wilayah administrasi Kelurahan
• Dalam hal tidak terdapat ASN yang yang bersangkutan
menduduki jabatan struktural,Lurah
dapat menetapkan pejabat fungsional • Kriteria kelompok masyarakat
umum selaku PPTK dan/atau organisasi kemasyarakatan
sesuai dengan Peraturan perundang-
• Kepala Daerah menetapkan Bendahara undangan dibidang pengadaan barang
Pengeluaran Pembantu di Kelurahan
berdasarakan usulan Lurah selaku dan jasa
Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD

• Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kegiatan merupakan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang ditempatkan di
Kelurahan

• Apabila tidak terdapat PNS,maka
Lurah dapat mengusulkan PNS yang
bertugas di Kecamatan wilayah

tersebut

13

Struktur Organisasi Kelurahan &
Pejabat Pengelola Keuangan di Kelurahan

KPA LURAH Staf /
KUASA PENGGUNA Pelaksana

ANGGARAN Staf /
Pelaksana
Sekretaris Lurah
PPK-Pembantu PEJABAT

PENATAUSAHAAN
KEUANGAN PEMBANTU

(PPK-PEMBANTU)

Staf / Pelaksana
BENDAHRA

PENGELUARAN
PEMBANTU

PPTK Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi
PEJABAT PELAKSANA PEJABAT PELAKSANA PEJABAT PELAKSANA
Bendahara Pengeluaran
Pembantu TEKNIS KEGIATAN TEKNIS KEGIATAN TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) (PPTK) (PPTK)

Staf / Staf / Staf /
Pelaksana Pelaksana Pelaksana

14

Tugas Kuasa Pengguna Anggaran

• melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja;
• melaksanakan anggaran unit kerja

yang dipimpinnya;
• melakukan pengujian atas tagihan

dan memerintahkan pembayaran;
• mengadakan
ikatan/perjanjian

kerjasama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah

ditetapkan;
• menandatangani SPM-LS dan SPM-

TU;
• mengawasi pelaksanaan anggaran

unit kerja yang dipimpinnya; dan
• melaksanakan tugas-tugas kuasa

pengguna anggaran lainnya

berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh pejabat

pengguna anggaran.

15

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

16

Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK-Pembantu)

• meneliti kelengkapan SPP-LS

pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh bendahara

pengeluaran Pembantu dan

diketahui/ disetujui oleh PPTK
• meneliti kelengkapan SPP-TU

yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran Pembantu
• melakukan verifikasi SPP;
• menyiapkan SPM;
• melakukan verifikasi harian

atas penerimaan;

17

Tugas Bendahara pengeluaran Pembantu

• Mengajukan permintaan

pembayaran baik melalui

mekanisme TU dan LS
• Menerima dan menyimpan TU
• Melakukan pembayaran dari

tambahan uang persediaan

yang dikelolannya
• Menolak perintah bayar
• Meneliti kelengkapan dokumen

pendukung LS
• Mengembalikan
dokumen

pendukung LS

Pedoman Penunjukan Bendahara Pembantu

Bendahara Pembantu ditetapkan melalui Keputusan KDH.
Penunjukan Bendahara Pembantu dilakukan oleh kepala

SKPD dan diusulkan kepada KDH oleh PPKD.
Bendahara Pembantu bertanggungjawab sepenuhnya

kepada Bendahara.
Bendahara Pembantu dalam menyampaikan pertanggung-

jawabannya harus melalui Bendahara.

18

MEKANISME PEMBAYARAN

Surat Permintaan Pembayaran, terdiri dari:
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
b.SPP Ganti Uang (SPP-GU);

Khusus KPA Kelurahan:
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
d.SPP Langsung (SPP-LS).

19

PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN TU

PEJABAT SPM - TU
PENGGUNA
ANGGARAN/KPA KUASA
BUD

PPK-SKPD SP2D

SPP - TU UANG

BENDAHARA BANK
PENGELUARAN

PEMBANTU

Non
Tunai

PIHAK III

20

PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN LS

SPM

PEJABAT PENGGUNA KUASA
ANGGARAN/KPA BUD

PPK-SKPD SP2D

BANK

BENDAHARA Uang Non
PENGELUARAN Tunai

PEMBANTU

PIHAK III

PPTK
(menyiapkan

dokumen)

21

Pengadaan Barang & Jasa

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan dieksekusi dengan tata kelola
pengadaan barang/jasa pemerintah
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melibatkan kelompok
masyarakat dan/atau oraganisasi kemasyarakatan melalui mekanisme
swakelola tipe 3 atau tipe 4 sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden tentang pengadaan barang dan jasa
Dalam hal pengadaan barang / jasa melalui swakelola tidak
memungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan
barang / jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dibidang pengadaan barang / jasa
Pengadaan barang / jasa melalui penyedia dapat dilakukan apabila
tidak terdapat kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang
memiliki kemampuan secara teknis dan/atau memenuhi kriteria
melaksanakan kegiatan swakelola tersebut, dibuktikan dengan surat
pernyataan yang ditandatangani oleh perwakilan kelompok
masyarakat/organisasi kemasyarakatan diketahui Lurah.

22

Pelaku Pengadaan

PA / KPA PPK Pokja / PP

Perencanaan, Perencanaa(menyusun) dan Persiapan dan Pelaksanaan
Pengadaan(Penetapan),Pemake Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia

tan,Pengangkatan personil Spesifikasi Teknis, HPS,
Kontrak

PPHP / PJPHP Penyelenggara Swakelola Penyedia

Pemeriksaan administrasi Meliputi tim persiapan, Pelaksanaan kontrak, Kualitas
setelah pekerjaan selesai pelaksana dan pengawasan kuantitas, tempat, dan waktu

23

Cara Pengadaan

Swakelola Penyedia

1. Tipe 1 1. E-Purchasing
2. Tipe 2 2. PengadaanLangsung
3. Tipe 3 3. Penunjukan Langsung
4. Tipe 4 4. Tender Cepat
5. Tender / Seleksi

+ Pengadaan yang Dikecualikan

24

25

Definisi Swakelola

“Swakelola adalah cara memperoleh
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh

Kementrian/Lembaga/Perangkat
Daerah,Kementrian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain,organisasi kemasyarakatan,

atau kelompok masyarakat.”

226

27

Ta h a pa n Sw a ke l o l a

Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pertanggungja-
danPelaporan waban

Penetapan Penetapan sasaran Pelaksana rencana Pengawasan dan Penyerahan hasil
tipe Penyelenggaran kerja pengendalian pekerjaan
Penyusunan Swakelola Pengadaan bahan Pelaporan Kemajuan
Spek/KAK Rencana Kegiatan peralatan jasa Pelaporan realisasi
Penyusunan Jadwal pelaksanaan lainnya, tenaga pekerjaan
RAB RAB ahli,dll
Pembayaran

28

Perencanaan Swakelola

SUMBER DANA APBD
Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA
Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan KUA-PPAS

Perencanaan pengadaan melalui
swakelola meliputi :

Penetapan tipe swakelola
Penyusunan spesifikasi
teknis/KAK
Penyusunan perkiraan
biaya/rencana anggaran
biaya (RAB)

29

30

Persyaratan Penyelenggaraan Swakelola

Swakelola tipe 1 Memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan
Swakelola tipe 2 teknis untuk menyediakan barang/jasa yang
Swakelola tipe 3 diswakelolakan.

Memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan
diswakelolakan.
Swakelola Tipe II dapat dilaksanakan oleh :
a. Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang

pekerjaan Swakelola yang akan dilaksanakan;
b. Badan Layanan Umum (BLU);atau
c. Perguruan Tinggi Negeri

Persyaratan Ormas Pelaksana Swakelola:

1. Berbadan hukum yayasan /perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum
kemenkumham;

2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
3. Memiliki Struktur Organisasi/Pengurus;
4. Memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga(ART);
5. Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan;
6. Mempunyai kemampuan manajerial dana pengalaman menyediakan/mengerjakan

barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sesuai
peraturan perundang-undangan;
7. Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
8. Mempunyai/menguasai kantor dengan alamat yang benar,tetap,dan jelas berupa milik
sendiri/sewa;
9. Dalam hal ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama
PersakyeamraittraananK.elompok Masyarakat Pelaksana Swakelola :

1. Memiliki Surat pengukuhan Yang dikeluarkan Oleh Pejabat Swakelola tipe 4
Yang Berwenang;

2. Memiliki Struktur Organisasi/pengurus;
3. Memiliki anggaran dasar (AD) dan anggran rumah tangga

(ART);
4. Memiliki Sekretariat dengan Alamat Yang Benar dan Jelas;
5. Memiliki kemampuan teknis untuk

menyediakan/mengerjakan barang/jasa sejenis yang
diswakelolakan

31

Spesifikasi Teknis / KAK & RAB

2382

Penyusunan RAB

PA/KPA menyusun perkiraan biaya berdasarkan biaya

Swakelola tipe 1 masukan

Dalam Pelaksanaan Dilaksanakan sesuai dengan

Swakelola Terdapat ketentuan dalam Peraturan

kebutuhan PENGADAAN Presiden tentang Pengadaan

MELALUI PENYEDIA Barang/Jasa Pemerintah

K/L/PD Pelaksana Swakelola menyampaikan RAB. Swakelola tipe 2
Selanjutnya PPK melakukan review atas usulan
proposal dan RAB

Dalam Pelaksanaan K/L/PD Pelaksanan Swakelola menerapkan tarif berdasarkan
Swakelola Terdapat PNPB
kebutuhan PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA Semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa dimasukan dalam
kontrak Swakelola

K/L/PD Pelaksanan Swakelola tidak menerapkan tarif
berdasarkan PNPB

a. Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa dimasukkan dalam
kontrak Swakelola

b. Dalam hal Pelaksanaan Swakelola tidak tersedia/tidak
mampu maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya
pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK

Swakelola tipe 3 dan tipe 4

Ormas / Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola menyampaikan RAB.
Selanjutnya PPK melakukan review atas usulan proposal dan RAB

Dalam Pelaksanaan Kebutuhan Pengadaan Barang / Jasa dimasukan dalam
Swakelola Terdapat Kontrak Swakelola
kebutuhan PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA ATAU

Dalam hal Pelaksanaan Swakelola tidak tersedia/tidak mampu
maka pengadaan bahan/material/jasa lainnyapendukung
dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK

33

Persiapan Swakelola

Swakelola tipe 1

304

Swakelola tipe 2

35

Swakelola tipe 3

36

Swakelola tipe 4

37

Pelaksanaan Swakelola

Swakelola tipe 1
Swakelola tipe 2

38

Swakelola tipe 3

Swakelola tipe 4

Kelompok masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjan
utama kepada pihak lain

39

Pengawasan Swakelola

SWAKELOLA TIPE I, II, III, dan IV

40

TAHAPANUMUM PENGADAAN(PENYEDIA)

05 Serah Terima
04 Kontrak
03 Pemilihan Penyedia
02 Persiapan Pengadaan
01 Perencanaan Pengadaan

41

Perencanaan Pengadaan
Melalui Penyedia

Penyusunan Spesifikasi
teknis/KAK

Penyusunan Perkiraan
Biaya/RAB

Pemaketan Pengadaan
Barang/Jasa

Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa

Penyusunan Biaya Pendukung

Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP

42

1. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK

Menggunakan Produk Dalam
Negeri

Menggunakan Produk
bersertifikat SNI

Memaksimalkan penggunaan produk
industri hijau

Pemenuhan PPDN dan Produk bersertifikat SNI
dilakukan sepanjang tersedia dan mencukupi

Penyebutan merek dimungkinkan pada kondisi :

Komponen Suku Cadang
barang/jasa

Bagian dari sistem Barang/Jasa dalam
yang sudah ada e-katalog

Barang/Jasa pada
tender cepat

43