Buku Saku Pengelolaan Dana Kelurahan Tapos

2. Penyusunan perkiraan
biaya /
Rencana Anggaran Biaya
(RAB)

Membuat Membuat Membuat daftar
spesifikasi spesifikasi rincian pekerjaan
teknis /KAK bahan dan
peralatan (aktifitas-
aktifitas)

Menghitung Mendapatkan Menghitung
volume tiap- harga barang harga satuan
tiap pekerjaan atau biaya upah dan volume

Menyusun RAB dalam format yang berlaku untuk pengesahan

44

3. Pemaketan Pengadaan

Pemaketan pengadaan berorientasi pada :

keluaran / hasil ketersediaan
barang/jasa

kemampuan Ketersediaan
pelaku usaha Anggaran

volume
barang/jasa

Larangan Pemaketan Pengadaan

• Menyatukan/ memusatkan beberapa PBJ yang
tersebar di beberapa lokasi/ daerah yang menurut
sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya
dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing

• Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut
sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan

• Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran
nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil

• Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi
beberapa paket dengan maksud menghindari
Tender/Seleksi

45

4. Konsolidasi Pengadaan

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi PBJ
yang menggabungkan beberapa paket PBJ sejenis

Konsolidasi dilakukan pada tahap:

Dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan/atau UKPBJ

Perencanaan Persiapan Persiapan
Pengadaan Pengadaan Pemilihan
penyedia
melalui
penyedia

Dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan/atau UKPBJ

Manfaat Konsolidasi? penurunan biaya pengadaan
efisiensi proses pengadaan
mengurangi biaya transaksi

46

Rencana Umum Pengadaan

• Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) adalah
daftar rencana PBJ yang akan dilaksanakan oleh
K/L/Perangkat Daerah

• RUP ditetapkan dan diumumkan oleh Pengguna Anggaran (PA)

masing-masing K/L/Perangkat Daerah

RUP tersebut sedikitnya berisikan, antara lain:
1. Nama dan alamat Pengguna Anggaran
2. Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan
3. Lokasi Pekerjaan; dan
4. Jumlah Paket penyedia dan paket swakelola
5. Perkiraan besaran biaya

Pengumuman RUP

Perangkat Pengumuman RUP Perangkat
Daerah Daerah dilakukan setelah

rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD disetujui bersama

oleh Pemda dan DPRD

47

Pengumuman RUP

• diumumkan diaplikasi SIRUP
• dapat ditambahkan melalui:

o Situs web K/L/Pemda
o Papan Pengumuman resmi

untuk masyarakat
o Surat kabar dan/atau media

lainnya

Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat
perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

48

Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia

Hal hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan

persiapan pengadaan :

• Daftar barang/jasa dalam e-
katalog

• Kriteria barang/jasa untuk
keadaan tertentu

• Nilai paket pekerjaan
• Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK

atau terintegrasi)

PPK menetapkan :

Spesifikasi Teknis/KAK Rancangan Kontrak
Harga Perkiraan
Sendiri Uang muka, jaminan uang
muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan ,
sertifikat garansi dan/atau
penyesuaian harga

49

Spesifikasi Barang/Jasa

Produksi dalam Produk S N I Tersedia dan
negeri mencukupi

Produksi Diperbolehkan
Industri Hijau menyebut Merk*

Penyebutan merk seperti Komponen barang/jasa, Suku
tsb diatas dimungkinkan cadang, Bagian dari satu
sistem yang sudah ada,
sepanjang masih tetap Barang/jasa dalam katalog
mendorong terjadinya elektronik; atau Barang/jasa

kompetisi melalui tender cepat.

50

Ketentuan Umum
Spesifikasi

HPS disusun berdasarkan keahlian Memperhitungkan keuntungan
dan menggunakan data yang dapat dan biaya tidak langsung

dipertanggung-jawabkan

Nilai HPS bersifat HPS bukan sebagai
terbuka dan tidak dasar untuk
bersifat rahasia menentukan

HPS Disusun paling besaran kerugian
lama 28 hari kerja negara
sebelum batas akhir :
Dikecualikan utk
pemasukan pagu ≤ 10 juta,
penawaran epurchasing dan
(pascakualifikasi) pek terintegrasi
atau pemasukan
kualifikasi
(prakualifikasi)

51

Kegunaan HPS

1. Menilai 2. Menetapkan 80
kewajaran batas tertinggi %
penawaran HP
penawaran
harga B/PK/JL. 3. Menetapkan
besaran Jaminan

Pelaksanaan
(penawaran yang
nilainya lebih rendah

80% dari
nilai HPS)

52

Jenis Kontrak

Hal-hal yang menjadi Pertimbangan dalam menentukan

jenis kontrak:

- Jenis barang/jasa

(B/PK/JL/JK)

- Spesifikasi Teknis/KAK

- Kompleksitas dan Resiko

Pekerjaan

- Waktu pekerjaan

Barang/ Jasa Konsultansi
Pekerjaan
Konstruksi/ 1. Lumsum
Jasa Lain 2. Waktu Penugasan
3. Kontrak Payung
1. Lumsum
2. Harga satuan
3. Gabungan Lumsum

dan Harga Satuan
4. Terima Jadi

(Turnkey)
5. Kontrak Payung

53

Jenis Kontrak untuk B/PK/JL

Jenis Kontrak Ketentuan
Lumsum a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai

dengan kontrak.

Kontrak Harga a. volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan
Satuan b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran
c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan

Kontrak Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumpsum dan untuk bagian yang
gabungan lain menggunakan Harga Satuan dalam 1 pekerjaan yang diperjanjikan
Lumsum dan
Harga Satuan a. jumlah harga pasti dan tetap
Kontrak Terima b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin
jadi (Turnkey)

Kontrak Payung untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya
pada saat kontrak ditandatangani

Jenis Kontrak untuk
JK

Jenis Kontrak Ketentuan
Lumsum a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan pembayaran didasarkan pada tahapan
Waktu
Penugasan produk/keluaran.
Kontrak Payung a. ruanng lingkupnya belum bisa didefinisikan;
b. waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
Belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman

54

Bentuk Kontrak

Bentuk Kontrak Barang Jasa Jasa Jasa Konsultasi
Kontruksi Lainnya

Bukti Pembelian / ---
Pembayaran

≤ 10 juta ≤ 10 juta ---

Kuitansi

≤ 50 juta --- ≤ 50 juta ---

Surat Perintah > 50 juta ≤ 200 juta ≤ 50 juta ≤ 100 juta
Kerja (SPK) s.d 200 > 200 juta ≤ 100 juta
juta > 50 juta
Surat Perjanjian s.d 200

> 200 juta juta

Surat Pesanan

e-purchasing / pembelian melalui toko daring

55

Uang Muka

Dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan:

Maks Maks MVaks
30 % 20 % 15 %

Usaha Kecil Usaha Non Kecil Kontrak tahun
(B/PK/JL) (B/PK/JL) jamak
Dan JK

Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan
kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

56

Jaminan PBJ

Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia

Sifat Jaminan Bentuk Jaminan Bentuk Jaminan

• tidak bersyarat Bank Garansi Bank Umum,
• mudah dicairkan atau Surety bond Perusahaan Penjaminan,
• harus dicairkan
57 Perusahaan Asuransi.
oleh penerbit Lembaga keuangan
jaminan paling khusus ekspor/impor
lambat 14 hari Indonesia yang memiliki
kerja
ijin usaha dan
pencatatan produk
suretyship di OJK

Jenis Jaminan PBJ

Jaminan Penawaran Hanya untuk pekerjaan konstruksi untuk nilai
Jaminan Sanggah total HPS paling sedikit diatas Rp. 10 Miliar
Banding Besarnya antara 1 % sd 3 % dari nilai total HPS
Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi
besarnya antara 1 % hingga 3 % dari Nilai Pagu
Anggaran

Hanya untuk pekerjaan konstruksi
Besarnya 1 % dari nilai total HPS
Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi
besarnya 1 % dari Nilai Pagu Anggaran

Untuk Kontrak pengadaan B/PK/JL diatas 200 juta
Ketentuan Besaran jaminan Pelaksanaan

Jenis Pekerjaan Nilai Nilai Jaminan Jaminan Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pekerjaan Penawaran Untuk Pekerjaan
B/PK/JL Terkoreksi 5 % dari nilai Terintegrasi dihitung
kontrak bukan dari nilai HPS
≥ 80 % sd 100 tetapi dari nilai Pagu

% dari nilai Anggaran
HPS

< 80 % dari 5 % dari total HPS
nilai HPS

YangtidakmemerlukanJaminanPelaksanaan

JL B/J JK
Jasa Konsultasi
Aset Penyedia sudah E-Purchasing
dikuasai pengguna
58

Jaminan Uang Muka • Jaminan Uang Muka diserahkan Penyedia kepada
PPK, senilai uang muka

• Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat
dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa
uang muka yang diterima.

Jaminan Pemeliharaan

Pekerjaan Jasa Lainnya yang Nilainya 5%
Konstruksi membutuhkan masa dari kontrak

pemeliharaan Diberlakukan bila penyedia
menerima uang retensi pada
Dikembalikan 14 hari serah terima pekerjaan pertama
kerja setelah masa
(PHO)
pemeliharaan selesai

59

Sertifikat Garansi

Menjamin kelaikan Diberikan terhadap Diterbitkan oleh
barang kelaikan penggunaan Produsen atau Pihak
barang hingga jangka yang ditunjuk secara
waktu dalam kontrak sah oleh Produsen

Ketentuan Penggunaan Jaminan/Garansi

Jenis Jaminan B PK JL JK

Jaminan uang muka

Jaminan Penawaran - --
Jaminan Pelaksanaan -
Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Sanggah Banding --
Sertifikat Garansi - --

* **

Sertifikat garansi dapat diberikan dalam pekerjaan konstruksi atau jenis pengadaan yg
lainnya apabila terdapat pengadaan barang

Penyesuaian Harga 13 18

Tahun 1 Tahun 2

Dihitung mulai bulan ke-13 diberlakukan untuk masa
pelaksanaan > 18 bulan

diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga
Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan

60

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

• Pemilihan dapat segera
dilaksanakan setelah RUP
diumumkan

• Untuk barang/jasa yang kontraknya
harus ditandatangani pada awal
tahun, pemilihan dapat
dilaksanakan setelah penetapan
Pagu Anggaran K/L atau
persetujuan RKA Perangkat Daerah
yang dilakukan setelah RUP
diumumkan melalui SIRUP

Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebelum RUP
diumumkan

61

Metode Pemilihan

B/PK/JL

E - Purchasing Katalog Eletronik

Pengadaan Nilai s.d 200 Juta
Langsung
Keadaan Tertentu
Penunjukan
Langsung 1. Konferensi mendadak 6. Benih dan pupuk

Tender Cepat 2. Bersifat rahasia 7. Sarpras untuk masyarakat
Tender
3. Pertahanan negara tidak mampu

4. Satu kesatuan kontruksi 8. Hak Paten

5. Hanya 1 pelaku usaha yang mampu 9.Tender ulang gagal

Spek dan volume pekerjaan sudah ditentukan rinci

Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP

Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya.

Pengadaan Langsung Metode Pemilihan Jasa
Konsultasi

≤ 100 juta

Penunjukan Langsung Keadaan Tertentu

1 pelaku usaha yang mampu
Pemegang hak cipta
Konsultan hukum yang segera
dan tidak bisa ditunda
Repeat order (maks 2 kali)

Seleksi > 100 juta

62

Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk
barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan
nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri,

kepala lembaga, atau kepala daerah.

Pengadaan Langsung

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan kepada 1 (satu)
Pelaku Usaha dengan cara sebagai berikut :

1. Pembelian/pembayaran langsung kepada
Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa
Lainnya yang menggunakan bukti
pembelian dan kuitansi; atau

2. Permintaan penawaran yang disertai
dengan klarifikasi, negosiasi teknis,
dan harga kepada Penyedia untuk
Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK

Penunjukan Langsung

Pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan dengan
mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih dengan disertai
negosiasi teknis maupun harga.

Tender Cepat

Pelaksanaan Tender Cepat :

• Peserta sudah terkualifikasi dalam SiKAP
• Peserta hanya memasukkan penawaran harga
• Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi
• Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah
• Dapat menggunakan e-reverse auction

E-Reverse Auction

Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode
penawaran harga secara berulang

63

Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi Prakualifikasi terdiri dari :

Prakualifikasi

2. Undangan
3. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen

Tender/Seleksi
4. Pemberian Penjelasan
5. Penyampaian Dokumen Penawaran
6. Evaluasi Dokumen Penawaran
7. Penetapan dan pengumuman Pemenang
8. Sanggah
9. Sanggah Banding (khusus Pekerjaan

Konstruksi)

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi Pascakualifikasi terdiri dari :

Pascakualifikasi

1. Pengumuman dan/atau Undangan
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan
3. Pemberian Penjelasan
4. Penyampaian Dokumen Penawaran
5. Evaluasi Dokumen Penawaran
6. Pembuktian pasca kualifikasi
7. Penetapan dan pengumuman Pemenang
8. Sanggah
9. Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi)

64

Tender/Seleksi Gagal dan Tindak
Lanjutnya

Jika pelaksanaan prakualifikasi gagal, maka tindak lanjutnya oleh Pokja Pemilihan
sebagai berikut :

Setelah pemberian 1 Peserta
waktu perpanjangan,
tidak ada peserta
yang menyampaikan
dokumen kualifikasi

Prakualifikasi
Gagal

Prakualifikasi ulang PENUNJUKAN
LANGSUNG

Jumlah peserta yang
lulus prakualifikasi
kurang dari 3 peserta

evaluasi penyebab
kegagalan

2 Peserta  Tender/Seleksi dilanjutkan

65

Tender/Seleksi Gagal dan Tindak
Lanjutnya

Tender / Seleksi gagal Tindak lanjutnya
Dinyatakan oleh pokja pemilihan Evaluasi penawaran ulang
Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi Penyampaian penawaran ulang
penawaran
Ditemukan kesalahan dalam dokumen Tender / seleksi ulang
pemilihan / tidak sesuai dengan ketentuan
Perpres Tender / seleksi ulang
Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai
Tidak ada peserta yang menyampaikan
dokumen penawaran setelah ada pemberian
waktu perpanjangan
Tidak ada peserta yang lulus evaluasi
penawaran
Seluruh peserta terlibat KKN
Seluruh peserta terlibat persaingan usaha
tidak sehat
Seluruh penawaran harga tender B/PK/JL
diatas HPS
Dinyatakan oleh PA/KPA
KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK

Dalam hal Tender/ Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan
persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi

66

Metode Evaluasi
Penawaran Penyedia B/PK/JL

1. Sistem Nilai • memperhitungkan penilaian teknis dan harga

2. Penilaian • memperhitungkan faktor umur ekonomis,
BSUE harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan,
dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi
3. Harga tertentu
Terendah
• Harga menjadi dasar penetapan pemenang
diantara penawaran yang memenuhi
persyaratan teknis

Metode Evaluasi Penawaran
Jasa Konsultasi

Kualitas & Kualitas
Biaya
Ruang lingkup, jenis tenaga
Ruang lingkup, jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian tidak
dapat diurakan dengan pasti
ahli, waktu penyelesaian dalam KAK atau
pekerjaan dapat diurakan Jasa konsultan perorangan
dengan pasti dalam KAK
Biaya
Pagu Terendah
Anggaran
• Standar atau rutin
• Ruang lingkup sederhana dapat 67 • Standar

diurakan dengan pasti dalam KAK pelaksanaan yg
dan penawaran tidak boleh sudah mapan

melebihi pagu anggaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

2 File 2 Tahap

1 File

• B/PK/JL yang • B/PK/JL yang B/PK/JL :
menggunakan memerlukan penilaian • Spesifikasi belum bisa
metode evaluasi teknis terlebih dahulu
harga terendah ditentukan dengan
• JK dengan metode
• JK dengan metode seleksi pasti
pengadaan langsung • Berbagai alternatif
dan penunjukkan
langsung teknologi
• Dimungkinkan

perubahan spesifikasi
• Penyetaraan teknis

68

Jadwal Pemilihan

• Jadwal pemilihan untuk

setiap tahapannya
ditetapkan berdasarkan
alokasi waktu yang
cukup bagi Pokja
Pemilihan dan peserta
pemilihan sesuai dengan

kompleksitas pekerjaan

69

Pelaksanaan Kontrak

• Penetapan SPPBJ
• Penandatanganan Kontrak;
• Pemberian Uang Muka;
• Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
• Perubahan Kontrak;
• Penyesuaian Harga;
• Penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak
• Pemutusan Kontrak;
• Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
• Penanganan Keadaan Kahar.

Ikatan Perjanjian

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak
dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup

tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas
anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD

70

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

• Diberikan kepada Penyedia setelah Bulanan Termin

dikurangi angsuran pengembalian uang

muka, retensi, dan denda

• Retensi sebesar 5% digunakan sebagai

Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan

Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan

Jasa Lainnya yang membutuhkan masa

pemeliharaan

• Dalam hal Penyedia menyerahkan

sebagian pekerjaan kepada

subkontraktor, permintaan pembayaran

harus dilengkapi bukti pembayaran

kepada subkontraktor sesuai dengan Sekaligus setelah pekerjaan
selesai
realisasi pekerjaannya
Pembayaran dapat dilakukan
Pembayaran dapat dilakukan sebelum untuk peralatan dan/atau bahan
prestasi pekerjaan untuk PBJ yang karena
yang belum terpasang yang
sifatnya dilakukan pembayaran terlebih menjadi bagian dari hasil
dahulu sebelum barang/jasa diterima,
pekerjaan yang berada di lokasi
setelah Penyedia menyampaikan jaminan pekerjaan dan telah
atas pembayaran yang akan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan dicantumkan dalam Kontrak.

perundang-undangan.

71

Perubahan Kontrak

Dalam hal terdapat perbedaan Dapat dilakukan
antara kondisi lapangan pada saat
• Semua Jenis Kontrak
pelaksanaan dengan gambar
dan/atau spesifikasi teknis/KAK Ketentuan
yang ditentukan dalam dokumen
Kontrak, PPK bersama Penyedia • Menambah atau mengurangi volume
pekerjaan yang tercantum dalam
dapat melakukan perubahan Kontrak
kontrak
• Menambah dan/atau mengurangi
jenis kegiatan

• Mengubah spesifikasi teknis
pekerjaan sesuai dengan kondisi
lapangan atau

• Mengubah jadwal pelaksanaan
• Penambahan nilai Kontrak akhir

tidak melebihi 10% dari nilai
kontrak awal

Penyelesaian Kontrak

a. Jika kontrak berakhir dan pekerjaan belum selesai 100 %, maka PPK melakukan
penilaian terhadap kemampuan penyedia

b. Jika dinilai mampu PPK dapat memberikan kesempatan dengan pengenaan
sanksi denda keterlambatan

c. dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu
penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada
penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan

d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui Tahun Anggaran

72

Serah Terima Hasil
Pekerjaan

Serah Terima Hasil Pekerjaan
Penyedia ke PPK

1. Setelah barang/jasa hasil pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa

2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa
3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Serah Terima Hasil Pekerjaan
PPK ke PA/KPA

Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke PA/KPA dengan ketentuan :
1. PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
2. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan
administratif terhadap barang/jasa.
3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.

Keadaan Kahar

“Suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para
pihak dalam kontrak dan tidak dapat

diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak

dapat dipenuhi”

Keadaan Kahar

Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para
pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak
dapat melewati Tahun Anggaran.
Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar
diatur dalam Kontrak.

73

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Penatausahaan kegiatan pada Kelurahan menggunakan mekanisme Tambahan
Uang (TU) dan Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundan-undangan.
Pemerintah Derah Kota melakukan pencatatan Piutang Pendapatan DAU
Tambahan Laporan Operasional (LO) ketika DAU Tambahan diterima di Kas
Daerah atas Pemindahbukuan DAU Tambahan dari Rekening Kas Umum ke
Rekening Kas Umum Daerah
Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian APBN, PPKD
melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU
Tambahan – LO
Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
kegiatan Pemberdayaan msayarakat yang berasal dari APBN diterima di RKUD,
PPKD melakukan pencatatan kas di daerah dan pendapatan DAU Tambahan
Laporan Realisasi Anggaran
Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kecamatan selaku
entitas akuntansi
Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
berdasarakan laporan pertanggungjawaban-tambahan uang (TU) dan laporan
pertanggungjawaban fungsional.
Sisa anggaran kegiatan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi
Umum (DAU) Tambahan, baik yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan
menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat tahun anggaran selanjutnya.

74

LAPORAN PENGGUNAAN LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN

Disampaikan oleh Lurah Disampaikan oleh Lurah
Kepada Camat dan Kepada Bupati melalui
Bendahara Umum Daerah Camat
Bupati menyampaikan
kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur

Batas waktu penyampaian laporan

Semester I disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan juli
Semester II disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan januari

75

Pembinaan dan Pengawasan

Bupati / Walikota melakukan pembinaan dan BENTUK PEMBINAAN :
pengawasan terhadap kegiatan pembangunan FASILITASI
sarana dan prasarana kelurahan dan KONSULTASI
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan DIKLAT
LITBANG
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan,
BENTUK PENGAWASAN :
Bupati/Walikota dapat melimpahkan REVIEW
MONITORING
kewenangannya kepada Camat EVALUASI
PEMERIKSAAN
Pengawasan dalam pelaksanaannya dibantu
oleh inspektorat Kabupaten / Kota
Pembinaan dan pengawasan oleh Camat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan

76

Daftar Referensi

1. Perwal Depok No. 23 Tahun 2019 Pedoman Pengelolaan
Kegiatan Pembangunan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan & Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan.

2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

4. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Swakelola

5. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pengadaan Melalui Penyedia

6. Buku Panduan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kota Depok
Tahun 2020

7. Slide Ajar _ Penyelenggaraan PBJ Dana Kelurahan
_ Fahrurrazi

iv