144keberkahan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga stabilitas sosial.Contoh integrasi ini dapat dilihat dalam praktik perusahaan syariah yang menggunakan bahan baku halal, memberikan kontrak kerja yang adil, serta membayar upah tepat waktu. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan material, tetapi juga kepercayaan masyarakat serta keberkahan dari Allah SWT.5. Relevansi dalam Konteks ModernDalam dunia modern, isu-isu ketenagakerjaan dan produksi semakin kompleks. Eksploitasi buruh, kesenjangan upah, hingga kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam menjadi masalah besar. Islam menawarkan solusi melalui prinsip produksi yang beretika, pemanfaatan faktor produksi yang bertanggung jawab, serta sistem upah yang adil.Di Indonesia, penerapan prinsip ini menjadi sangat relevan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, penerapan prinsip produksi Islami dapat menjadi dasar pengembangan ekonomi halal, sekaligus meningkatkan
145kesejahteraan tenaga kerja. Sistem upah Islami juga dapat membantu mengurangi konflik industrial dan memperkuat hubungan harmonis antara pengusaha dan pekerja.Kesimpulan Materi PokokDari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: Produksi dalam Islam berlandaskan pada prinsip halal, kemaslahatan, keadilan, dan orientasi pada falah. Faktor produksi dalam Islam meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, semuanya harus digunakan secara halal dan bermanfaat. Upah dalam Islam bukan sekadar nominal, tetapi hak pekerja yang wajib diberikan dengan adil, tepat waktu, dan layak. Integrasi produksi, faktor produksi, dan sistem upah yang Islami akan menciptakan keberkahan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keseimbangan sosial.Dengan pemahaman ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalamaktivitas produksi dan hubungan kerja, sehingga
146mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa keberkahan dalam perekonomian umat.D. KesimpulanPrinsip dan Faktor Produksi Menurut Pandangan Islam serta UpahBab ini membahas secara mendalam mengenai prinsip-prinsip produksi, faktor produksi, serta pengaturan upah dalam perspektif Islam. Setelah menelaah teori, materi pokok, dan contoh kasus nyata, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang komprehensif.1. Produksi dalam Perspektif IslamIslam menempatkan produksi bukan semata sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan materi, melainkan sebagai bagian dari ibadah dan sarana mencapai kemaslahatan. Produksi dipahami sebagai usaha manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang telah Allah SWT amanahkan demi memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
147Prinsip utama dalam produksi Islam adalah halal, thayyib, adil, efisien, dan bermanfaat. Halal dan thayyib mengacu pada pemilihan bahan baku dan proses produksi yang tidak bertentangan dengan syariat. Adil menuntut distribusi hasil produksi dilakukan secara seimbang dan tidak merugikan pihak tertentu. Efisiensi mendorong pemanfaatan sumber daya dengan optimal tanpa berlebihan, sedangkan bermanfaat berarti hasil produksi memberi dampak positif, baik bagi produsen, konsumen, maupun lingkungan.Dengan demikian, orientasi produksi dalam Islam lebih luas daripada sekadar laba finansial. Produksi dalam Islam mengandung misi moral, sosial, dan spiritual yang menjadikan kegiatan ekonomi bernilai ibadah.2. Faktor Produksi dalam IslamFaktor produksi dalam ekonomi konvensional umumnya terbagi ke dalam tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Islam mengakui faktorfaktor ini, tetapi menambahkan dimensi spiritual. Semua faktor produksi dipandang sebagai amanah
148dari Allah SWT yang harus digunakan sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Tanah (sumber daya alam): Dalam Islam, bumi dan segala isinya adalah milik Allah SWT. Manusia hanya diberi hak guna untuk memanfaatkannya secara bijaksana. Eksploitasi berlebihan atau perusakan alam merupakan bentuk pelanggaran amanah. Tenaga kerja: Pekerja dipandang sebagai mitra yang memiliki martabat. Islam menekankan penghormatan kepada pekerja, pemberian upah yang layak, serta pemenuhan hak-hak mereka. Modal: Modal dipandang sebagai sarana, bukan tujuan. Modal harus digunakan untuk mendukung produksi yang halal dan bermanfaat, bukan untuk kegiatan spekulatif atau yang mendatangkan mudarat. Kewirausahaan: Wirausaha dalam Islam adalah pihak yang menggerakkan faktor produksi dengan niat mencari keberkahan, bukan sekadar keuntungan. Ia harus berlandaskan pada etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.Dengan prinsip ini, Islam menegaskan bahwa faktor produksi tidak boleh digunakan untuk
149mengejar kepentingan segelintir orang, melainkan harus mendukung tercapainya keadilan sosial.3. Prinsip Upah dalam IslamUpah merupakan hak pekerja yang wajib diberikan secara adil dan tepat waktu. Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa menunda atau mengurangi upah adalah bentuk kezaliman.Prinsip-prinsip upah dalam Islam meliputi:a. Keadilan: Upah harus sebanding dengan kontribusi tenaga dan waktu yang diberikan pekerja.b. Kelayakan: Upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya.c. Ketepatan waktu: Penundaan upah tanpa alasan yang jelas termasuk pelanggaran moral.d. Kesepakatan Upah harus disepakati di awal melalui akad yang jelas dan transparan.Islam menolak praktik eksploitasi, seperti memberikan upah sangat rendah yang tidak cukup untuk hidup layak, atau menahan gaji pekerja. Dalam sistem syariah, pekerja dipandang sebagai
150mitra dalam mewujudkan keberhasilan produksi, bukan sekadar alat produksi.4. Integrasi Prinsip Produksi, Faktor Produksi, dan UpahKesimpulan yang sangat penting dari pembahasan ini adalah adanya integrasi menyeluruh antara prinsip produksi, pengelolaan faktor produksi, dan pemberian upah. Islam memandang ketiga aspek ini sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Produksi yang halal tidak akan sempurna jika faktor produksi tidak dikelola dengan adil, atau jika upah pekerja diabaikan.Misalnya, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan halal tetapi mengeksploitasi buruh dengan upah rendah, tetap dianggap tidak sesuai syariah. Begitu pula, usaha yang mengelola tanah secara besar-besaran tanpa memperhatikan kelestarian alam berarti melanggar prinsip keseimbangan.Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan produsen, pekerja, konsumen, dan lingkungan. Semua pihak harus memperoleh manfaat secara proporsional sesuai peran dan kontribusinya.
1515. Pelajaran dari Kasus NyataDari contoh-contoh kasus yang telah dibahas, beberapa pelajaran dapat diambil:a. Industri makanan halal menunjukkan bahwa produksi sesuai syariah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membawa keberkahan usaha.b. Koperasi pertanian syariah membuktikan bahwa pengelolaan faktor produksi berbasis kebersamaan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.c. Kasus eksploitasi buruh di pabrik tekstil menunjukkan dampak negatif ketika prinsip Islam diabaikan.d. Startup syariah membuktikan relevansi nilai Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.e. Kasus buruh migran mengingatkan pentingnya perlindungan upah sebagai hak asasi pekerja.Semua kasus ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip Islam membawa manfaat nyata, sedangkan pengabaian prinsip tersebut menimbulkan ketidakadilan dan konflik.6. Relevansi dengan Kondisi Modern
152Dalam era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, prinsip Islam tentang produksi, faktor produksi, dan upah semakin relevan. Tantangan modern seperti eksploitasi buruh, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan sosial menuntut sistem yang adil dan beretika.Islam menawarkan solusi dengan menekankan keseimbangan antara profit dan keberkahan, efisiensi dan kelestarian, hak individu dan kepentingan sosial. Upah yang adil, produksi yang halal, serta pengelolaan faktor produksi yang bijaksana akan menciptakan ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.7. Kesimpulan AkhirSecara keseluruhan, prinsip produksi, faktor produksi, dan upah menurut Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan keseimbangan. Islam mengajarkan bahwa segala aktivitas ekonomi adalah amanah dan bentuk ibadah, sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.Produksi tidak boleh lepas dari prinsip halal dan thayyib. Faktor produksi harus dikelola sebagai
153amanah Allah SWT untuk kemaslahatan umat. Upah harus diberikan dengan adil, layak, dan tepat waktu sebagai penghargaan terhadap martabat pekerja.Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam bukan hanya menjadi teori, tetapi dapat menjadi solusi nyata untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Sistem ini tidak hanya menyejahterakan individu, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan kelestarian alam.Pada akhirnya, penerapan prinsip produksi, faktor produksi, dan upah menurut Islam akan mengantarkan umat pada tercapainya tujuan maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang menjadi landasan bahwa ekonomi Islam bukan hanya sistem ekonomi, melainkan jalan menuju kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat.E. Studi KasusPrinsip dan Faktor Produksi Menurut Pandangan Islam serta UpahUntuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dalam produksi, faktor produksi, dan upah
154diaplikasikan, penting untuk melihat kasus nyata yang terjadi di lapangan. Contoh kasus ini dapat memberikan gambaran konkret bahwa konsepkonsep syariah bukan hanya teori, tetapi juga bisa dijalankan dalam praktik kehidupan ekonomi sehari-hari.1. Kasus Produksi Halal dalam Industri MakananSalah satu industri yang paling menonjol dalam penerapan prinsip produksi Islam adalah industri makanan halal. Misalnya, sebuah perusahaan makanan cepat saji lokal di Indonesia yang sejak awal berdiri berkomitmen memproduksi makanan halal dan thayyib.Perusahaan ini hanya menggunakan bahan baku dari peternakan yang tersertifikasi halal, memastikan proses penyembelihan sesuai syariat, dan menjaga kebersihan produksi. Selain itu, mereka tidak menggunakan bahan pengawet berbahaya serta menjaga kualitas produk agar tetap aman dikonsumsi.Dari sisi faktor produksi, perusahaan memanfaatkan:
155a. Sumber daya alam berupa bahan baku lokal yang halal dan terjamin.b. Tenaga kerja dari masyarakat sekitar, yang diberdayakan dengan pelatihan keterampilan.c. Modal yang dikembangkan dengan sistem pembiayaan syariah melalui akad mudharabah.d. Kewirausahaan dari pemilik usaha yang berorientasi pada keberkahan, bukan sekadar profit.Dalam hal upah, perusahaan ini menerapkan sistem pembayaran tepat waktu, sesuai dengan perjanjian, dan memenuhi standar kelayakan hidup. Bahkan, mereka memberikan tambahan insentif dan fasilitas kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.Kasus ini menunjukkan bahwa prinsip Islam dapat menjadi landasan kokoh untuk membangun bisnis yang berdaya saing tinggi sekaligus memberi kemaslahatan bagi pekerja dan konsumen.2. Kasus Perusahaan Syariah di Bidang PertanianDi sebuah daerah di Sulawesi Selatan, terdapat koperasi pertanian yang dikelola dengan prinsip syariah. Koperasi ini bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian, khususnya padi dan jagung.
156Dalam praktiknya, koperasi ini mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Para petani anggota koperasi menyetorkan hasil panen mereka, kemudian koperasi membantu menjual dengan harga yang lebih baik daripada tengkulak.Faktor produksi yang terlibat meliputi:a. Tanah: dikelola oleh para petani anggota dengan prinsip keberlanjutan.b. Tenaga kerja: para petani mendapat pelatihan tentang teknik pertanian modern yang tetap menjaga ekosistem.c. Modal: diperoleh melalui kerja sama dengan bank syariah dengan akad musyarakah.d. Kewirausahaan: pengurus koperasi memimpin usaha dengan amanah dan transparan.Dalam hal upah, meskipun petani tidak mendapat upah tetap seperti buruh pabrik, mereka memperoleh bagi hasil yang adil dari hasil penjualan panen. Selain itu, koperasi menyediakan dana sosial yang digunakan untuk kebutuhan darurat para anggota.Kasus ini mencerminkan bahwa penerapan sistem syariah dalam faktor produksi dapat meningkatkan
157kesejahteraan petani sekaligus memperkuat solidaritas sosial.3. Kasus Eksploitasi Buruh di Pabrik Tekstil (Kontras dengan Prinsip Islam)Untuk memperlihatkan pentingnya prinsip Islam dalam upah, mari kita lihat kasus lain yang terjadi di sebuah pabrik tekstil di Asia. Pabrik tersebut mendapat sorotan karena memperkerjakan buruh dengan upah yang jauh di bawah standar kelayakan, jam kerja yang panjang, serta kondisi kerja yang tidak aman.Dari perspektif Islam, praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip produksi yang berkeadilan. Buruh diperlakukan sekadar alat produksi, bukan manusia yang memiliki martabat. Prinsip keadilan dalam faktor produksi diabaikan, dan hak upah yang layak tidak dipenuhi.Islam mengajarkan bahwa pekerja adalah mitra, bukan objek eksploitasi. Upah yang tidak adil termasuk bentuk kezaliman yang sangat dikecam. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya memberikan hak pekerja sebelum kering keringatnya.
158Kasus ini memberi pelajaran bahwa sistem produksi yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan nilai etika akan menimbulkan ketidakadilan sosial, konflik industrial, dan kerugian jangka panjang bagi perusahaan maupun masyarakat.4. Kasus Perusahaan Startup SyariahDalam konteks modern, muncul banyak startup berbasis syariah. Misalnya, sebuah startup di bidang teknologi finansial (fintech syariah) yang menyediakan layanan investasi halal. Startup ini menggunakan modal dari investor dengan akad syariah, kemudian menyalurkannya kepada UMKM yang membutuhkan.Faktor produksi yang terlibat meliputi:a. Ilmu dan teknologi sebagai basis utama, memanfaatkan aplikasi digital.b. Tenaga kerja berupa anak muda muslim yang ahli di bidang IT dan ekonomi syariah.c. Modal yang diperoleh dari investor muslim.d. Kewirausahaan yang fokus pada pemberdayaan umat.Dalam hal upah, perusahaan ini menetapkan standar gaji sesuai kompetensi, serta memberikan profit sharing bagi karyawan berdasarkan kinerja.
159Selain itu, perusahaan juga memiliki program sosial, seperti sedekah rutin dari sebagian keuntungan.Kasus ini menunjukkan bagaimana prinsip Islam dapat dikembangkan dalam dunia modern, dengan memadukan teknologi, kewirausahaan, dan nilai syariah.5. Kasus Buruh Migran (Pekerja Indonesia di Luar Negeri)Banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mengalami kesulitan terkait upah. Ada kasus pekerja rumah tangga yang tidak dibayar selama berbulan-bulan, atau upah yang dipotong sepihak oleh majikan.Dari perspektif Islam, praktik ini adalah kezaliman. Upah adalah hak mutlak pekerja, dan menahannya tanpa alasan yang sah adalah dosa besar.Namun, ada juga kasus positif di negara-negara yang lebih menghargai pekerja. Misalnya, seorang buruh migran di perusahaan konstruksi mendapat kontrak kerja yang jelas, upah yang sesuai, serta jaminan kesehatan. Dalam kondisi ini, prinsip Islam tentang keadilan dan pemenuhan hak pekerja
160telah terwujud, meskipun tidak selalu atas nama syariah, tetapi selaras dengan nilai universal Islam.6. Analisis Prinsip Islam dalam Kasus-Kasus di AtasDari contoh kasus di atas, dapat ditarik beberapa poin penting:a. Produksi halal dan beretika dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta keberlanjutan usaha.b. Koperasi syariah memberikan contoh bahwa faktor produksi dapat dikelola secara adil dan kolektif.c. Eksploitasi buruh menjadi contoh nyata dari praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam, menunjukkan dampak buruk jika nilai syariah diabaikan.d. Startup syariah membuktikan relevansi prinsip Islam dalam menghadapi tantangan teknologi modern.e. Kasus buruh migran menunjukkan pentingnya perlindungan upah sebagai hak pekerja, baik di dalam maupun luar negeri.7. Kesimpulan Contoh Kasus
161Prinsip produksi, faktor produksi, dan upah menurut Islam bukan hanya konsep teoretis, melainkan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari industri makanan halal, koperasi pertanian, perusahaan startup, hingga ketenagakerjaan global.Islam menekankan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan dalam setiap aspek produksi. Ketika prinsip ini diterapkan, tercipta sistem ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Sebaliknya, ketika prinsip ini diabaikan, muncul ketidakadilan, eksploitasi, dan kerugian sosial.Dengan demikian, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam produksi dan upah adalah langkah penting untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan, berdaya saing, dan penuh keberkahan.F. Evaluasi1. Apa yang dimaksud dengan faktor produksi dalam perspektif ekonomi Islam?2. Sebutkan empat faktor produksi utama dalam Islam dan berikan penjelasan singkat.
1623. Jelaskan prinsip dasar produksi dalam Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional.4. Bagaimana pandangan Islam terhadap kepemilikan tanah sebagai faktor produksi?5. Apa peran tenaga kerja dalam produksi menurut ekonomi Islam?6. Bagaimana konsep modal (al-māl) dalam ekonomi Islam digunakan untuk aktivitas produksi?7. elaskan prinsip keadilan dalam pembagian hasil produksi menurut Islam.8. Apa yang dimaksud dengan upah (ujrah) dalam Islam, dan bagaimana ketentuannya menurut syariat?9. Sebutkan dalil Al-Qur’an atau hadis yang menjadi dasar penetapan upah dalam Islam.10. Bagaimana pandangan Islam terhadap upah yang adil dan dampaknya bagi kesejahteraan tenaga kerja?
163Daftar PustakaAuliya, K. A., & Wahjuwidjatun, V. (2024). Growth of Islamic Fintech in Indonesia. Journal of Economics, Finance and Management Studies (JEFMS), 7(6), 3620–3631. (paper available via ResearchGate). ResearchGateBank Indonesia. (2024). Dukung Kemajuan Eksyar dengan Penguatan Strategi Pendalaman — press release & policy note (Islamic fintech & inklusi keuangan). Bank Indonesia. Bank IndonesiaBank Syariah Indonesia (BSI). (2024). Laporan Tahunan 2024 / Annual Report 2024. BSI. Bank BSI Investor Relations+1Do Islamic fintech lending promote microenterprises performance in Indonesia? (empirical study — Universitas Airlangga / East Java panel DID analysis). (2024)Universitas AirlanggaEfendi, G. (2025). Challenges and Opportunities of Productive Zakat Empowerment in Indonesia: A Literature Review (systematic review — working paper / ResearchGate). ResearchGateHudaefi, F., & kolega. (2024). Exploring the development of Islamic fintech ecosystem in Indonesia: Text analytics and policy implications (paper). ResearchGate. ResearchGateJurnal Perbankan Syariah (JPS). (2024–2025). Varian artikel empiris tentang profitabilitas, governance, dan
164kinerja bank syariah di Indonesia (Vol. 5–6, terindeks SINTA). SINTAIslamic Banking: A Comprehensive Review of Definition, Strategy, Legal Framework and Practice of Contracts in the Modern Financial System (multi-author review; ResearchGate / 2024). ResearchGateImpact of Islamic Banking on Economic Growth: A Systematic Review (2009–2024). Cogent Economics & Finance / Taylor & Francis (systematic review; Scopusindexed, 2025). Taylor & Francis OnlineKomite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023 (LPKSI 2023). KNEKS. KNEKSKomite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2024/2025). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia — edisi 2024 (kompilasi/data). KNEKS. KNEKSMuqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (2024). Beberapa artikel tentang kebijakan zakat, pembiayaan produktif, dan fintech syariah (IAIN publications). OJK PortalNavigating the Landscape of Islamic FinTech — Indonesia(comprehensive review). Eastasouth Institute / ESJ. (2024) Eastasouth Institute
165Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Indonesian Islamic Financial Development Report (LPKSI) 2023. OJK. OJK PortalOtoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik Perbankan Syariah — Desember 2024 (Statistical report). OJK. OJK PortalReuters / Media coverage (2024). Abu Dhabi Islamic Bank in talks to buy stake in Bank Syariah Indonesia —market/deal analysis (Apr 2024) — relevan untuk konteks investasi dan integrasi pasar syariah global. ReutersSharia Fintech: Current Issues and Future Opportunities.FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 7(2)(2024). ResearchGateSharia Knowledge Centre. (2024). Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024. Sharia Knowledge Centre (policy brief & outlook). Sharia Knowledge CentreSitorus, A., & kolega. (2024). A systematic literature review of Islamic FinTech adoption patterns and regulatory frameworks (UIN SGD Journal). Journal UIN SGDThe Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship (case studies & policy review). Indonesia Social Sciences Journal / ESJ (2023). Eastasouth Institute
166