94ditentukan secara transparan dan adil berdasarkan kesepakatan.Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan produk pembiayaan mikro dengan skema bagi hasil. Jika usaha untung, keuntungan dibagi sesuai rasio. Jika rugi, risiko juga ditanggung bersama. Konsep ini menunjukkan keadilan yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.e. Kasus Riba dalam Pinjaman Online (Pinjol)Fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia juga mencerminkan praktik riba. Banyak pinjol mengenakan bunga harian yang bisa mencapai 30–40%, bahkan tanpa transparansi yang jelas. Banyak masyarakat kecil akhirnya terjerat utang karena bunga berbunga, hingga kehilangan aset dan mengalami tekanan psikologis.Kasus ini memperlihatkan bagaimana praktik riba dalam bentuk modern bisa sangat merusak. Oleh karena itu, kehadiran fintech syariah menjadi solusi alternatif.
95Fintech syariah menerapkan akad qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga) atau akad bagi hasil yang lebih adil. Mahasiswa bisa melihat bahwa inovasi keuangan modern tetap bisa berjalan sesuai syariah tanpa harus mengeksploitasi kebutuhan masyarakat kecil.f. Relevansi dan Pembelajaran untuk MahasiswaKasus-kasus di atas mengajarkan bahwa larangan kanz, ihtikar, gharar, dan riba bukan hanya teori klasik, melainkan prinsip yang masih sangat relevan dalam kehidupan ekonomi modern. Praktik penimbunan sembako, investasi bodong, hingga jeratan bunga pinjol merupakan bentuk kontemporer dari perilaku yang sudah dilarang sejak zaman Rasulullah.Bagi mahasiswa, pelajaran penting yang bisa diambil adalah:1. Kesadaran sosial: harta harus dikelola dengan tanggung jawab sosial, bukan ditimbun.
962. Etika bisnis: keuntungan harus dicari melalui mekanisme pasar yang adil, bukan spekulasi merugikan.3. Transparansi transaksi: akad harus jelas untuk menghindari gharar.4. Alternatif syariah: lembaga keuangan syariah menawarkan solusi adil tanpa riba.5. Kepemimpinan moral: mahasiswa sebagai calon pengusaha, birokrat, atau akademisi harus menegakkan nilai keadilan ekonomi Islam dalam praktik nyata.PenutupContoh-contoh nyata di atas memperlihatkan bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam hadir untuk melindungi masyarakat dari praktik yang merusak keadilan. Islam menolak eksploitasi dalam bentuk apapun, baik itu penimbunan harta, monopoli kebutuhan pokok, spekulasi kontrak, maupun riba dalam pinjaman. Prinsip syariah menuntun manusia untuk
97menjadikan harta sebagai sarana ibadah, menjaga keseimbangan, dan memastikan keberlanjutan ekonomi.Dengan memahami kasus nyata, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi bagian dari solusi atas problematika F. Evaluasi1. Apa yang dimaksud dengan kanz dalam perspektif ekonomi Islam?2. Mengapa Islam melarang praktik penimbunan harta (kanz)? Sebutkan alasannya.3. Jelaskan pengertian ihtikar dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.4. Sebutkan dalil atau hadis yang melarang ihtikar dalam Islam.5. Apa yang dimaksud dengan gharar dalam transaksi ekonomi Islam?6. Berikan contoh praktik gharar yang sering terjadi dalam transaksi modern.7. Bagaimana pelarangan kanz, ihtikar, dan gharar mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam?
988. Diskusikan hubungan antara larangan gharar dengan prinsip transparansi dalam bisnis.9. Menurut Anda, bagaimana mahasiswa dapat menghindari praktik gharar dalam kegiatan ekonomi sederhana, misalnya jual beli online?10. Apa manfaat utama bagi individu dan masyarakat jika pelarangan kanz, ihtikar, dan gharar dipatuhi dalam praktik ekonomi sehari-hari?
99BAB 14Definisi riba bunga bank, dasar hukum, jenis jenis macam riba, dan Hukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional, Hukum Mendirikan Bank Islam, serta Tanggapan Atas pihak Yang MenghalalkannyaA. Tujuan Pembelajaran 1. Mahasiswa Memahami hakikat hukum bermuamalah dengan bank konvensional.2. Mahasiswa mampu memahamai dan Menjelaskan hukum mendirikan bank Islam sebagai alternatif.3. Mahasiswa mampu Mengkritisi berbagai pendapat yang menghalalkan praktik perbankan konvensional.4. Mahasiswa mampu Menginternalisasi sikap kehati-hatian dalam bermuamalah dengan lembaga keuangan.5. Mahasiswa mampu Membangun wawasan aplikatif tentang perbankan syariah.
100B. Latar BelakangHukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional dan Hukum Mendirikan Bank Islam, serta Tanggapan atas Pihak yang Menghalalkannya.Kehidupan modern, bank menjadi salah satu lembaga keuangan yang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas ekonomi. Hampir setiap individu, rumah tangga, maupun perusahaan, memiliki ketergantungan terhadap bank, baik dalam bentuk tabungan, transaksi, investasi, maupun pinjaman. Peran bank bahkan semakin dominan ketika globalisasi ekonomi mendorong integrasi sistem keuangan dunia. Namun, bagi umat Islam, keberadaan bank—khususnya bank konvensional—seringkali menimbulkan dilema. Hal ini terutama terkait dengan sistem bunga (interest) yang dipandang identik dengan riba, sebuah praktik yang secara tegas dilarang dalam Islam.Sejak awal, Islam memandang riba sebagai salah satu bentuk ketidakadilan ekonomi yang merusak tatanan sosial. Al-Qur’an dalam banyak ayat, di antaranya QS. Al-Baqarah [2]: 275–279, menegaskan larangan riba dengan ancaman keras
101bagi mereka yang tetap melakukannya. Riba tidak hanya dipandang sebagai praktik eksploitasi finansial, tetapi juga sebagai mekanisme yang melemahkan solidaritas sosial dan menumbuhkan kesenjangan antara pemilik modal dengan masyarakat kecil. Oleh karena itu, perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat, termasuk umat Islam, masih berhubungan dengan bank konvensional. Ada berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti keterbatasan akses terhadap bank syariah, kebutuhan praktis untuk melakukan transaksi, hingga alasan bahwa tidak semua produk bank konvensional dianggap bermasalah. Kondisi ini menimbulkan diskursus panjang di kalangan ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam: bagaimana hukum bermuamalah dengan bank konvensional, terutama di era modern yang serba terhubung ini?Di sisi lain, lahirnya bank Islam atau bank syariah menjadi jawaban atas keresahan tersebut. Sejak awal kemunculannya di Mesir pada tahun 1960-an,
102bank syariah didirikan untuk menawarkan alternatif sistem keuangan yang bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan praktik ekonomi yang merugikan. Bank Islam mengedepankan prinsip bagi hasil, keadilan, dan transparansi, sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariah). Dengan berkembangnya bank syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, umat Islam semakin memiliki pilihan untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus melibatkan diri dalam praktik bunga.Meskipun demikian, perdebatan tidak berhenti di sini. Masih ada pihak yang menghalalkan praktik bunga bank dengan berbagai alasan. Sebagian berargumen bahwa bunga bank tidak sama dengan riba karena didasarkan pada kesepakatan, regulasi negara, serta mekanisme inflasi. Ada juga yang menilai bahwa sistem bunga tidak menimbulkan ketidakadilan sebagaimana riba pada masa jahiliyah. Pandangan ini tentu mendapat tanggapan kritis dari mayoritas ulama yang menegaskan bahwa bunga bank, dalam bentuk apapun, tetap masuk kategori riba yang diharamkan.
103Di tengah perdebatan tersebut, penting untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa mengenai isu ini. Pertama, mahasiswa perlu memahami definisi dan praktik bank konvensional, sehingga mereka dapat melihat perbedaan mendasar dengan bank syariah. Kedua, mereka harus mengenal dasar-dasar hukum Islam terkait larangan riba, termasuk tafsir ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi. Ketiga, mahasiswa perlu menelaah secara kritis argumen pihak yang menghalalkan bunga bank, untuk kemudian dibandingkan dengan argumen ulama yang menolak. Dengan demikian, mereka tidak hanya memahami teks normatif, tetapi juga realitas sosial-ekonomi yang menyertainya.Selain itu, isu mengenai bank konvensional dan bank syariah tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga memiliki dimensi praktis. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum yang secara tidak langsung menggunakan jasa bank konvensional, misalnya untuk pembayaran gaji, beasiswa, atau transaksi jual beli online. Situasi ini menuntut adanya sikap bijak dan proporsional: kapan
104seseorang diperbolehkan berhubungan dengan bank konvensional karena keterpaksaan, dan kapan ia sebaiknya beralih ke bank syariah sebagai bentuk komitmen terhadap ajaran Islam.Di Indonesia, keberadaan bank syariah telah mendapat legitimasi kuat, baik dari sisi regulasi maupun dukungan masyarakat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum yang mempertegas posisi bank syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Pertumbuhan aset perbankan syariah pun terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun masih jauh dibandingkan dengan bank konvensional. Fakta ini menunjukkan adanya tantangan sekaligus peluang besar bagi mahasiswa dan generasi muda untuk mengembangkan perbankan syariah sebagai instrumen keuangan yang lebih adil dan berkeadilan sosial.Dalam konteks akademik, mempelajari hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan bank syariah memiliki urgensi strategis. Mahasiswatidak hanya dilatih untuk memahami hukum Islam secara tekstual, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam sistem keuangan
105modern. Lebih jauh, mereka diajak untuk mengembangkan sikap kritis dan inovatif, misalnya dengan merancang model-model keuangan syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada prinsip syariah.Dengan demikian, latar belakang penyusunan bab ini berangkat dari beberapa kebutuhan utama:1. Kebutuhan normatif, yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hukum Islam terkait riba, bank konvensional, dan urgensi mendirikan bank Islam.2. Kebutuhan praktis, yaitu menyiapkan mahasiswa agar mampu bersikap bijak dalam bermuamalah dengan lembaga keuangan, sesuai dengan situasi dan kondisi nyata di lapangan.3. Kebutuhan kritis-analitis, yaitu membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menelaah berbagai pandangan ulama dan pemikir ekonomi tentang halal-haram bank konvensional.4. Kebutuhan strategis, yaitu menumbuhkan semangat mahasiswa untuk berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia maupun dunia internasional.
106Singkatnya, bab ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar: Bagaimana hukum Islam memandang bank konvensional? Apa dasar hukum mendirikan bank Islam? Bagaimana menyikapi pihak-pihak yang menghalalkan bunga bank? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas secara mendalam dengan harapan mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga kesadaran moral untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermuamalah di era modern.C. Materi PokokHukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional dan Hukum Mendirikan Bank Islam, serta Tanggapan atas Pihak yang Menghalalkannya1. Hukum Bermuamalah dengan Bank KonvensionalBank konvensional merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bunga. Bunga (interest) yang dibebankan dalam pinjaman atau diberikan dalam tabungan dianggap sebagai kompensasi atas penggunaan dana. Dalam
107perspektif syariah, bunga ini identik dengan riba, yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur’an maupun hadis.Al-Qur’an dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275–279 menegaskan bahwa riba adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Riba mengandung unsur eksploitasi, karena pemilik modal memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko, sementara peminjam menanggung beban tambahan. Rasulullah SAW juga melaknat pelaku riba, termasuk pihak yang memberi, menerima, mencatat, dan menyaksikannya. Dengan demikian, bermuamalah melalui bank konvensional yang berbasis bunga pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan prinsip syariah.Namun, dalam praktiknya, banyak umat Islam masih menggunakan layanan bank konvensional karena alasan kebutuhan dan keterbatasan akses. Misalnya, gaji pegawai yang disalurkan melalui bank konvensional, atau transaksi bisnis yang mengharuskan adanya rekening bank tertentu. Dalam kondisi seperti ini, sebagian ulama memberikan keringanan (rukhsah) dengan syarat keterpaksaan (ḍarūrah) dan tetap berusaha untuk
108menghindari praktik bunga. Sikap yang paling bijak adalah meminimalisasi keterlibatan dengan produk berbasis riba dan beralih ke layanan syariah bila memungkinkan.2. Hukum Mendirikan Bank IslamSebagai alternatif dari sistem konvensional, umat Islam merespons larangan riba dengan mendirikan bank syariah. Bank Islam beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), serta menekankan keadilan dan kemitraan. Akad-akad yang digunakan meliputi: Mudharabah (bagi hasil): kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian. Musyarakah (perkongsian modal): kerjasama dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal dan pengelolaan usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi. Murabahah (jual beli dengan margin): bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu
109menjualnya dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Ijarah (sewa menyewa): akad pemanfaatan jasa atau barang dengan pembayaran tertentu. Wadiah (titipan): dana dititipkan kepada bank dengan jaminan keamanan dan pengembalian penuh.Mendirikan bank Islam bukan hanya diperbolehkan, melainkan dianjurkan karena menjadi solusi untuk menghindari praktik riba dan menegakkan sistem ekonomi yang lebih adil. Di Indonesia, perkembangan bank syariah telah mendapat legitimasi melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan adanya dukungan negara terhadap pengembangan keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.Dengan adanya bank syariah, umat Islam memiliki wadah untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip keadilan. Bank syariah juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat, karena produk-produknya dapat menyentuh sektor riil seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah
110(UKM), serta mendukung program zakat, infak, dan wakaf produktif.3. Pandangan Ulama terhadap Bunga BankMayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank merupakan bentuk riba. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya menegaskan bahwa bunga bank termasuk riba nasi’ah yang diharamkan. Fatwa ini sejalan dengan keputusan berbagai lembaga fatwa internasional, seperti Majma’ al-Fiqh al-Islami di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI).Namun, terdapat sebagian kecil ulama dan cendekiawan yang berpendapat bahwa bunga bank berbeda dari riba jahiliyah. Mereka berargumen bahwa bunga bank bersifat moderat, terukur, dan diatur dalam sistem hukum modern, sehingga tidak merugikan secara eksploitif. Selain itu, ada juga yang memandang bahwa bunga bank merupakan imbalan wajar atas jasa penyimpanan dana dan perlindungan nilai uang terhadap inflasi.Pandangan ini sering dijadikan alasan oleh sebagian pihak untuk menghalalkan transaksi di bank konvensional. Akan tetapi, argumen tersebut mendapat tanggapan kritis. Para ulama penolak
111bunga menegaskan bahwa apapun bentuknya, tambahan atas pokok pinjaman adalah riba. Bahkan meskipun bunga terlihat kecil, tetap ada unsur pemaksaan keuntungan yang tidak adil, karena peminjam menanggung risiko penuh.4. Tanggapan atas Pihak yang Menghalalkan Bunga BankMereka yang menghalalkan bunga bank biasanya berangkat dari pendekatan rasional dan kebutuhan praktis. Beberapa alasan yang sering dikemukakan antara lain:1. Bunga bank berbeda dengan riba jahiliyahkarena sifatnya terukur dan tidak berlipat ganda.2. Bunga bank sebagai kompensasi inflasi,sehingga dianggap sebagai mekanisme menjaga nilai uang.3. Kesepakatan sukarela antara bank dan nasabah membuat bunga tidak termasuk kategori zalim.4. Bank modern memberi manfaat sosial, misalnya mendukung pembangunan melalui kredit investasi.Menanggapi hal ini, ulama penolak bunga menegaskan bahwa: Larangan riba dalam Al-Qur’an bersifat mutlak, tidak dibatasi pada riba jahiliyah. Ayat QS. Al-
112Baqarah [2]: 279 menyebutkan bahwa pelaku riba diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya, tanpa memberikan pengecualian pada besaran atau bentuknya. Kompensasi inflasi dapat diatasi dengan instrumen keuangan lain, seperti indeksasi harga, bukan dengan membenarkan bunga. Kesepakatan sukarela tidak menghapus sifat zalim jika salah satu pihak tetap dirugikan. Dalam bunga bank, peminjam tetap terbebani meskipun usaha gagal. Manfaat sosial bank tidak mengubah status hukum bunga. Islam menekankan bahwa tujuan baik tidak boleh dicapai dengan cara yang diharamkan.Dengan demikian, meskipun argumen pihak yang menghalalkan bunga tampak logis, ia tidak cukup kuat untuk menafikan larangan syariah. Posisi yang lebih aman bagi umat Islam adalah menghindari bunga dan beralih pada sistem yang sesuai syariah.5. Tantangan dan Arah Masa DepanMeski bank syariah telah hadir, tantangan besar masih ada. Pertama, literasi masyarakat tentang produk syariah masih rendah. Banyak yang beranggapan bahwa bank syariah hanya berbeda
113label, padahal substansinya sama dengan bank konvensional. Kedua, infrastruktur dan penetrasi bank syariah masih kalah jauh dibandingkan bank konvensional, baik dari sisi jaringan, teknologi, maupun sumber daya manusia. Ketiga, masih terdapat keraguan tentang sejauh mana bank syariah benar-benar konsisten dengan prinsip syariah.Di sisi lain, arah masa depan bank syariah sangat menjanjikan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan keuangan yang berkeadilan, bank syariah memiliki peluang besar untuk tumbuh. Dukungan regulasi, perkembangan teknologi finansial (fintech syariah), dan kerjasama internasional semakin memperkuat posisi bank syariah di era global.Penutup Materi Pokok Bab VIISecara keseluruhan, hukum bermuamalah dengan bank konvensional pada prinsipnya dilarang karena berbasis bunga yang identik dengan riba. Namun, dalam kondisi keterpaksaan, diperbolehkan secara terbatas dengan catatan tidak menguatkan sistem
114ribawi. Sebaliknya, mendirikan bank Islam merupakan solusi yang dianjurkan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syariah.Adapun pandangan sebagian pihak yang menghalalkan bunga bank tidak cukup kuat untuk mengubah hukum riba yang tegas diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk memahami, mendukung, dan mengembangkan sistem keuangan syariah agar tercipta tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan diridai Allah SWT.D. Kesimpulan Hukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional dan Hukum Mendirikan Bank Islam, serta Tanggapan atas Pihak yang MenghalalkannyaDalam perjalanan pemikiran ekonomi Islam, isu mengenai bank konvensional dan bank Islam (syariah) telah menjadi salah satu topik paling krusial sekaligus kompleks. Hal ini karena praktik perbankan menyangkut hajat hidup orang banyak, mengatur sirkulasi uang, modal, dan transaksi dalam berbagai bentuknya. Di satu sisi, bank konvensional selama ini dianggap sebagai motor
115penggerak ekonomi modern. Namun, di sisi lain, praktik perbankan konvensional masih erat kaitannya dengan riba, gharar, dan praktik ekonomi yang spekulatif, yang jelas dilarang dalam syariat Islam. Bab ini menekankan pada kesimpulan yang dapat diambil dari uraian-uraian sebelumnya mengenai hukum bermuamalah dengan bank konvensional, urgensi pendirian bank Islam, serta berbagai tanggapan terhadap pihakpihak yang mencoba menghalalkan praktik bank konvensional.Pertama, hukum bermuamalah dengan bank konvensional pada prinsipnya dilarang dalam Islam, terutama jika berkaitan dengan aktivitas yang bersifat langsung seperti meminjam uang dengan bunga (riba), memberikan pinjaman berbunga, atau melakukan transaksi yang di dalamnya terdapat unsur spekulasi dan ketidakjelasan. Riba yang dipraktikkan bank konvensional, walaupun sering kali dikemas dengan istilah bunga yang dianggap \"ringan\" atau \"administrasi\", pada hakikatnya tetaplah riba sebagaimana yang diharamkan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Larangan ini sangat tegas sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275-279, yang menyatakan bahwa pelaku riba akan mendapatkan ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, meskipun bank konvensional memiliki fungsi ekonomi yang besar,
116umat Islam harus berhati-hati dalam memilih bentuk interaksi dengannya.Kedua, pendirian bank Islam (syariah) menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Bank syariah hadir dengan membawa prinsipprinsip akad yang halal seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah, yang kesemuanya menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi, serta keberkahan. Melalui lembaga keuangan syariah, umat Islam mendapatkan alternatif yang lebih sesuai dengan syariat tanpa harus terjebak dalam sistem riba. Kehadiran bank Islam tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga menjadi instrumen dakwah ekonomi, menginternalisasikan nilai-nilai tauhid, ukhuwah, dan keadilan sosial ke dalam sistem keuangan modern. Dengan demikian, bank syariah bukan hanya lembaga finansial, melainkan juga manifestasi nyata dari implementasi ekonomi Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat kontemporer.Ketiga, mengenai tanggapan terhadap pihak yang menghalalkan bank konvensional, penting ditegaskan bahwa sebagian argumentasi mereka biasanya berangkat dari alasan darurat, kebutuhan ekonomi, atau sekadar melihat bunga bank sebagai sesuatu yang tidak sama dengan riba jahiliyah. Namun, argumen semacam ini sering kali tidak memiliki dasar kuat dari sisi syariat. Para ulama mayoritas, baik klasik maupun kontemporer, tetap konsisten pada pendapat bahwa bunga bank
117termasuk riba. Darurat memang dapat membuka pintu keringanan (rukhsah), tetapi kondisi darurat memiliki syarat yang sangat ketat: adanya kebutuhan mendesak, tidak adanya alternatif halal, dan sebatas untuk mempertahankan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, alasan darurat tidak bisa dijadikan dalih untuk menghalalkan seluruh praktik perbankan konvensional secara umum. Tugas umat Islam adalah memperkuat sistem keuangan syariah agar kebutuhan umat dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada sistem yang dilarang.Keempat, kesimpulan penting lainnya adalah bahwa kesadaran individu muslim menjadi kunci utama dalam menghadapi dilema ini. Selama umat Islam masih merasa nyaman dengan produk-produk konvensional, maka bank syariah akan sulit berkembang. Namun, jika setiap individu muslim memiliki komitmen untuk memilih transaksi yang halal, maka lembaga keuangan syariah akan semakin kuat, dan pada akhirnya mampu menjadi mainstream dalam sistem ekonomi global. Internalisasi nilai tauhid, kesadaran akan keadilan, dan keinginan untuk menghindari yang haram harus terus dipupuk, baik melalui pendidikan, dakwah, maupun kebijakan publik.Kelima, modul ini juga menunjukkan bahwa bank Islam tidak sekadar alternatif teknis, tetapi juga merupakan strategi peradaban. Kehadiran bank Islam menandai upaya membangun sistem ekonomi
118yang adil, etis, dan sejalan dengan maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, bank Islam bukan hanya jawaban atas kebutuhan praktis umat, melainkan juga bagian dari perjuangan besar umat Islam untuk menegakkan syariat dalam kehidupan ekonomi modern.Keenam, dalam konteks Indonesia, keberadaan bank syariah harus terus diperkuat, baik dari sisi regulasi, literasi masyarakat, maupun inovasi produk. Masyarakat harus diberi pemahaman yang lebih luas bahwa transaksi syariah bukan hanya soal halal-haram, tetapi juga mengandung nilai keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan. Pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas perlu bersinergi dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan progresif.Akhirnya, kesimpulan besar yang dapat diambil adalah bahwa muamalah dengan bank konvensional yang berbasis riba adalah sesuatuyang dilarang dalam Islam, sementara mendirikan dan mendukung bank Islam merupakan langkah strategis sekaligus ibadah kolektif umat untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiah. Tanggapan terhadap pihak yang menghalalkan praktik konvensional harus dilakukan dengan hujjah yang jelas, argumentasi ilmiah, dan sikap bijak, sembari terus menunjukkan bahwa Islam memiliki solusi alternatif yang lebih baik, lebih
119adil, dan lebih berkah. Dengan demikian, umat Islam dapat bergerak menuju kemandirian ekonomi yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga kokoh secara spiritual.Kesimpulan bab ini menegaskan pentingnya transformasi kesadaran, penguatan kelembagaan syariah, dan perjuangan kolektif umat Islam untuk menegakkan sistem ekonomi yang bebas dari riba, gharar, dan kezhaliman. Hanya dengan cara ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat benar-benar menjadi realitas yang hidup dalam masyarakat modern.E. Studi KasusHukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional dan Hukum Mendirikan Bank Islam, serta Tanggapan atas Pihak yang Menghalalkannya1. Kasus Nyata Hubungan Umat Islam dengan Bank KonvensionalDi Indonesia, mayoritas masyarakat masih menggunakan layanan bank konvensional dalam berbagai aktivitas ekonomi. Salah satu contoh yang paling nyata adalah penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) atau dosenmelalui bank konvensional. Banyak lembaga pemerintah telah bekerja sama dengan bank konvensional karena
120faktor jaringan luas, sistem teknologi yang mapan, serta efisiensi administrasi. Seorang dosen, misalnya, menerima gajinya melalui rekening bank konvensional. Mau tidak mau ia harus membuka rekening di bank tersebut agar bisa menerima haknya.Dari sisi hukum, posisi dosen ini dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat (ḍarūrah), karena ia tidak memiliki pilihan lain. Uang yang ia terima sebagai gaji adalah halal, meskipun salurannya melalui bank berbasis bunga. Namun, ia tetap dianjurkan untuk segera memindahkan sebagian dana ke bank syariah, atau minimal menghindari produk-produk berbasis bunga seperti deposito konvensional.Kasus lain adalah pelaku usaha mikro yang ingin mengembangkan bisnisnya, namun akses modal dari bank syariah terbatas. Karena kebutuhan mendesak, ia meminjam dari bank konvensional dengan bunga ringan. Dalam hal ini, ulama umumnya menegaskan bahwa akad semacam ini tetap mengandung riba. Akan tetapi, bila benar-benar tidak ada alternatif dan kebutuhan sangat mendesak (misalnya untuk menyelamatkan usaha pokok keluarga), maka sebagian ulama membolehkan secara terbatas. Kasus ini memperlihatkan dilema yang nyata antara kebutuhan praktis dan komitmen syariah.
1212. Kasus Nyata Pendirian Bank IslamSejarah perbankan syariah di Indonesia sendiri menjadi contoh konkret pentingnya mendirikan bank Islam. Pada tahun 1991, berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI)sebagai bank syariah pertama. Latar belakang pendiriannya sangat erat dengan keinginan umat Islam untuk keluar dari jeratan riba bank konvensional. BMI lahir berkat prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dukungan pemerintah serta pengusaha Muslim.Perjalanan Bank Muamalat tidak mudah. Di awal berdiri, jaringan dan pemahaman masyarakat masih sangat terbatas. Namun, BMI berhasil bertahan karena tetap berkomitmen pada prinsip syariah. Kini, keberadaan BMI diikuti oleh bank syariah lain, seperti BSI (Bank Syariah Indonesia) hasil merger BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Kasus ini menunjukkan bahwa mendirikan bank Islam bukan hanya mungkin, tetapi juga strategis untuk menyediakan alternatif bagi umat.Bank syariah juga berhasil menjadi instrumen pemberdayaan umat. Misalnya, pembiayaan berbasis mudharabah untuk UMKM di sektor kuliner halal. Dengan akad ini, bank menyediakan modal, sedangkan pelaku usaha mengelola bisnis. Keuntungan dibagi sesuai
122kesepakatan, sementara kerugian ditanggung bersama. Model ini tidak hanya menghindari riba, tetapi juga mendorong prinsip keadilan dan solidaritas.3. Kasus Nyata Pandangan Pihak yang Menghalalkan Bunga BankDi Indonesia, terdapat kalangan intelektual Muslim yang mencoba memberikan justifikasi terhadap bunga bank. Salah satu tokoh yang terkenal dengan pandangannya adalah Prof. Dr. Muhammad Abduh (Mesir) yang menilai bunga bank berbeda dari riba jahiliyah, sehingga tidak otomatis haram. Di Indonesia, beberapa akademisi juga berpandangan bahwa bunga bank bisa dianggap sebagai “imbalan jasa” atas simpanan, bukan riba.Sebagai contoh nyata, pada tahun 1980-an hingga 1990-an, perdebatan ini cukup hangat. Ada bank konvensional yang menyatakan bahwa produknya tidak bertentangan dengan syariah, karena bunga yang dikenakan sangat kecil, misalnya hanya 3–5% per tahun, jauh dari praktik riba jahiliyah yang melipatgandakan hutang. Argumen mereka adalah bahwa bunga tersebut tidak menimbulkan penindasan, tetapi justru mendorong pembangunan.Namun, pandangan ini mendapat tanggapan keras dari ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada
123tahun 2004, MUI mengeluarkan fatwa haram bunga bank. Menurut MUI, meskipun bunga bank kecil, hakikatnya tetap tambahan atas pinjaman pokok, sehingga masuk kategori riba. Kasus ini menjadi titik balik penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia.4. Kasus Nyata Perbandingan PraktikUntuk lebih jelas, mari kita bandingkan dua kasus nyata berikut:Kasus A: Kredit Usaha di Bank KonvensionalSeorang pedagang kecil meminjam Rp50 juta dari bank konvensional dengan bunga 10% per tahun. Jika usahanya untung besar atau rugi total, ia tetap harus membayar bunga Rp5 juta per tahun. Dalam hal ini, risiko sepenuhnya ada pada peminjam. Jika terjadi gagal bayar, ia akan dikenai denda, bahkan bisa kehilangan aset. Dari perspektif Islam, ini adalah praktik riba karena tambahan (bunga) tetap diwajibkan tanpa memperhatikan kondisi usaha.Kasus B: Pembiayaan di Bank Syariah dengan Akad MudharabahPedagang lain memperoleh pembiayaan Rp50 juta dari bank syariah dengan akad mudharabah. Keuntungan dibagi 60:40 (nasabah 60%, bank 40%). Jika usaha berhasil dengan keuntungan Rp20 juta, maka Rp12 juta menjadi
124hak nasabah dan Rp8 juta menjadi hak bank. Namun, jika usaha rugi, kerugian ditanggung pemilik modal (bank), sedangkan nasabah hanya rugi tenaga dan waktu. Skema ini mencerminkan keadilan karena risiko ditanggung bersama.Perbandingan kasus di atas menunjukkan perbedaan fundamental: bank konvensional menuntut keuntungan pasti, sementara bank syariah berbasis keadilan dan kemitraan.5. Kasus Nyata Respon Masyarakat terhadap Bank SyariahMeskipun bank syariah telah hadir, tingkat penetrasi di Indonesia masih rendah (sekitar 7% dari total aset perbankan). Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi masyarakat. Sebagai contoh nyata, seorang petani di daerah Sidrap masih menggunakan bank konvensional untuk pinjaman modal karena menganggap prosesnya lebih mudah dan cepat. Padahal, ada koperasi syariah di sekitar desa tersebut yang bisa menjadi alternatif.Sebaliknya, ada juga contoh positif. Seorang pengusaha makanan halal di Makassar memilih pembiayaan dari BSI dengan akad murabahah. Bank membelikan oven dan peralatan produksi, kemudian menjualnya dengan margin
125keuntungan yang disepakati. Pengusaha merasa terbantu karena akad jelas, tanpa bunga, dan prosesnya transparan. Kasus ini menunjukkan bahwa dengan literasi yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan layanan syariah untuk menghindari riba.6. Pembelajaran dari Kasus-Kasus NyataDari uraian kasus nyata di atas, terdapat beberapa pelajaran penting:1. Kondisi keterpaksaan sering membuat umat Islam masih berhubungan dengan bank konvensional, terutama terkait penyaluran gaji atau akses modal. Namun, solusi terbaik tetap beralih ke sistem syariah.2. Pendirian bank Islam telah terbukti menjadi jawaban konkret atas kebutuhan umat untuk bertransaksi tanpa riba. Bank syariah tidak hanya menghindari bunga, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi.3. Pandangan yang menghalalkan bunga bankmuncul dari kebutuhan praktis dan pendekatan rasional, tetapi mayoritas ulama menolak argumen tersebut dengan dasar nash yang jelas.
1264. Perbandingan nyata antara praktik konvensional dan syariah memperlihatkan bahwa sistem syariah lebih adil, karena risiko dan keuntungan dibagi bersama.5. Literasi masyarakat menjadi kunci penting. Dengan pemahaman yang baik, umat Islam dapat lebih mudah memilih sistem syariah sebagai alternatif.Penutup Contoh Kasus Nyata Bab VIINarasi kasus nyata ini memperlihatkan bahwa persoalan bermuamalah dengan bank konvensional dan bank syariah bukan sekadar teori, tetapi sungguh terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada keterpaksaan, ada alternatif, ada perdebatan, dan ada solusi yang terus berkembang. Bagi mahasiswa, pembelajaran dari kasus-kasus ini sangat penting agar mereka mampu bersikap kritis, bijak, dan solutif. Dengan begitu, mereka tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial-ekonomi yang nyata.
127F. Evaluasi1. Apa pengertian riba menurut istilah syariah?2. Jelaskan perbedaan antara riba dan bunga bankdalam perspektif ekonomi Islam.3. Sebutkan dalil Al-Qur’an yang menjadi dasar pelarangan riba.4. Apa saja jenis-jenis riba yang dikenal dalam literatur fiqh?5. Berikan contoh sederhana dari praktik riba fadhldan riba nasi’ah.6. Bagaimana hukum bermuamalah dengan bank konvensional menurut ulama fikih?7. Mengapa bunga bank dikategorikan sebagai riba?8. Apa alasan utama umat Islam didorong untuk mendirikan bank syariah?9. Jelaskan perbedaan mendasar antara bank syariahdan bank konvensional dalam operasionalnya.10. Menurut Anda, bagaimana mahasiswa sebagai generasi muda dapat berperan dalam mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia?
128BAB 15Prinsip dan factor produksi menurut pandangan Islam serta Upah.A. Tujuan Pembelajaran1. Mahasiswa mampu memahami Memahami prinsip produksi dalam Islam secara komprehensif.2. Mahasiswa mampu Menguasai konsep faktor produksi dengan perspektif syariah.3. Mahasiswa Mampu menjelaskan dan menerapkan sistem upah Islami.4. Mahasiswa mampu Menghubungkan teori produksi dan upah dengan maqashid syariah.5. Mahasiswa mampu Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan nyata.6. Mahasiswa mampu Memiliki sikap kritis terhadap praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai Islam.7. Mahasiswa mampu Menumbuhkan karakter Islami dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.Dalam mempelajari ekonomi Islam, salah satu aspek penting yang harus dipahami mahasiswa adalah bagaimana Islam memandang produksisebagai aktivitas ekonomi yang bukan sekadar menghasilkan barang atau jasa, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan sarana untuk mencapai kemaslahatan umat. Produksi dalam perspektif
129Islam tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada nilai-nilai syariah yang menekankan aspek halal, thayyib (baik), keberlanjutan, serta keadilan dalam distribusinya. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran pada bab ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip produksi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta sistem upah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.Pertama, mahasiswa diharapkan memahami prinsip dasar produksi dalam Islam. Produksi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan fisik manusia, tetapi juga harus membawa keberkahan dan menghindarkan manusia dari aktivitas yang bertentangan dengan syariah. Hal ini berarti bahwa segala bentuk proses produksi wajib memperhatikan aspek halal dari bahan baku, cara memperoleh sumber daya, hingga cara mendistribusikan hasil produksi. Mahasiswa perlu menyadari bahwa tujuan produksi dalam Islam adalah tercapainya falah (kebahagiaan dunia dan akhirat), bukan semata-mata keuntungan material. Dengan pemahaman ini, mahasiswa dapat menginternalisasikan bahwa produksi adalah amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab moral dan spiritual.Kedua, mahasiswa perlu memahami faktor produksi menurut pandangan Islam, yang pada prinsipnya sejalan dengan teori ekonomi konvensional namun memiliki nilai tambah dalam aspek syariah. Faktor produksi meliputi sumber
130daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Dalam Islam, sumber daya alam dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak, bukan dieksploitasi secara berlebihan. Tenaga kerja dihargai sebagai mitra penting dalam produksi, bukan sekadar instrumen biaya. Modal dalam Islam tidak boleh dikelola melalui praktik riba, melainkan melalui akad-akad yang halal seperti mudharabah atau musyarakah. Sementara itu, kewirausahaan dipandang sebagai aktivitas mulia selama dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan mempelajari hal ini, mahasiswa akan mampu melihat perbedaan mendasar antara teori produksi konvensional dan teori produksi Islami yang menekankan dimensi etis dan spiritual.Ketiga, tujuan pembelajaran juga mencakup pemahaman mahasiswa terhadap sistem upah dalam Islam. Upah tidak hanya sekadar kompensasi ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan. Islam melarang keras menunda pembayaran upah pekerja atau mengurangi hak-hak mereka secara zalim. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan, “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah). Dengan demikian, mahasiswa diharapkan memahami bahwa upah dalam Islam bukan hanya persoalan angka, melainkan bagian dari tanggung jawab moral yang harus ditunaikan oleh pemberi kerja.
131Selain itu, sistem upah harus mempertimbangkan aspek keadilan, kelayakan, serta kebutuhan dasar pekerja agar mereka dapat hidup dengan martabat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam menempatkan pekerja sebagai manusia yang memiliki hak, bukan sekadar faktor produksi.Keempat, mahasiswa juga diarahkan untuk mampu menganalisis keterkaitan antara prinsip produksi, faktor produksi, dan sistem upahdalam kerangka maqashid syariah. Aktivitas produksi harus menjaga lima tujuan syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, produksi yang halal akan menjaga agama dan harta, pemberian upah yang adil akan menjaga jiwa dan keturunan, sementara pengelolaan faktor produksi yang bijak akan menjaga keberlanjutan akal serta kesejahteraan generasi mendatang. Dengan memahami keterkaitan ini, mahasiswa akan lebih peka terhadap aspek etis dalam ekonomi Islam dan mampu membedakannya dengan pendekatan ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada efisiensi semata.Kelima, tujuan pembelajaran pada bab ini juga menekankan aspek penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan teori produksi Islami dengan praktik nyata, baik dalam UMKM halal, perusahaan berbasis syariah, maupun lembaga keuangan Islam. Mereka juga harus memahami bagaimana prinsip keadilan
132dalam sistem upah dapat diterapkan di dunia kerja modern, misalnya dalam penentuan gaji minimum, bonus, atau insentif. Pemahaman ini penting agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berbagai konteks kehidupan ekonomi kontemporer.Keenam, mahasiswa didorong untuk mengembangkan sikap kritis dan solutif terhadap berbagai masalah produksi dan ketenagakerjaan di era modern. Misalnya, bagaimana menyikapi eksploitasi tenaga kerja, ketidakadilan upah, atau praktik produksi yang merusak lingkungan. Dengan bekal nilai-nilai Islam, mahasiswa dapat menawarkan solusi yang tidak hanya adil secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan etika syariah. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi intelektual mahasiswa dalam membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadaban.Ketujuh, tujuan lain dari pembelajaran ini adalah membentuk karakter mahasiswa yang berorientasi pada keberkahan dalam bekerja dan berproduksi. Dengan memahami bahwa produksi adalah ibadah, mahasiswa diharapkan memiliki motivasi spiritual dalam setiap aktivitas ekonominya. Mereka akan terdorong untuk memilih profesi, usaha, atau kegiatan produksi yang sesuai dengan nilai Islam, serta menolak praktik yang bertentangan dengan syariah,
133meskipun secara material mungkin menjanjikan keuntungan besar. Dengan demikian, pendidikan ekonomi Islam tidak hanya melahirkan tenaga kerja atau pengusaha yang kompeten, tetapi juga insan yang berakhlak mulia.B. Latar belakangPrinsip dan Faktor Produksi Menurut Pandangan Islam serta UpahEkonomi Islam hadir sebagai sebuah sistem yang tidak hanya memandang aktivitas ekonomi dari sisi material, tetapi juga menyertakan aspek moral, spiritual, dan sosial. Setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah manusia kepada Allah SWT dan harus berlandaskan nilainilai syariah. Salah satu bidang penting dalam kajian ekonomi Islam adalah produksi dan upah. Produksi dalam ekonomi konvensional umumnya dipahami sebagai kegiatan mengubah input menjadi output guna memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi, dalam perspektif Islam, produksi bukan hanya sekadar proses teknis, melainkan juga aktivitas bernilai ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip halal, adil, dan bermanfaat bagi umat.Islam menekankan bahwa tujuan utama dari produksi adalah mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Artinya, produksi tidak
134boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan material, tetapi harus mempertimbangkan aspek kehalalan, keberkahan, serta dampak sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dengan ekonomi kapitalis yang menekankan profit maksimal, maupun ekonomi sosialis yang cenderung berorientasi pada pemerataan tanpa mempertimbangkan aspek spiritual. Ekonomi Islam berada di tengah, dengan menempatkan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan aturan Allah SWT.Faktor produksi dalam Islam pada dasarnya sejalan dengan teori ekonomi konvensional yang mencakup sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Namun, Islam memberikan dimensi etis yang khas. Sumber daya alambukanlah milik mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah yang harus digunakan secara bijak. Manusia hanya sebagai khalifah (pengelola) yang berkewajiban menjaga kelestarian dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan. Tenaga kerjadalam Islam dipandang sebagai mitra yang memiliki hak, martabat, dan harus diperlakukan secara adil. Islam melarang perbudakan modern maupun eksploitasi tenaga kerja. Modal dalam ekonomi Islam dilarang diperoleh melalui praktik riba, melainkan harus diusahakan melalui akad yang halal seperti musyarakah, mudharabah, atau murabahah. Sementara itu, kewirausahaan
135dipandang sebagai aktivitas mulia yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menyebarkan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberkahan usaha.Selain produksi, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam pemberian upah kepada tenaga kerja. Upah dalam ekonomi Islam tidak hanya dilihat sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi manusia dalam aktivitas produksi. Nabi Muhammad SAW menegaskan, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menegaskan betapa pentingnya menunaikan kewajiban membayar upah tepat waktu dan dengan jumlah yang adil. Islam melarang keras penundaan, pengurangan, atau manipulasi dalam pembayaran upah, karena hal itu merupakan bentuk kezhaliman yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, sistem upah dalam Islam harus mencerminkan nilai keadilan, kelayakan, dan kepastian hak.Dalam konteks modern, masalah ketenagakerjaan sering kali menjadi isu besar. Fenomena upah murah, keterlambatan pembayaran, eksploitasi buruh, hingga praktik diskriminatif masih banyak terjadi, baik di negara maju maupun berkembang. Islam hadir untuk memberikan solusi etis terhadap problem ini dengan menekankan perlindungan terhadap pekerja. Upah yang layak bukan hanya menjamin kelangsungan hidup pekerja, tetapi juga
136meningkatkan produktivitas dan keberkahan usaha. Hal ini selaras dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta, jiwa, dan martabat manusia.Latar belakang pembahasan ini juga penting mengingat adanya perbedaan mendasar antara sistem upah dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, upah sering kali ditentukan oleh mekanisme pasar, di mana posisi tawar pekerja yang lemah membuat mereka sulit mendapatkan hak yang adil. Sebaliknya, Islam menekankan bahwa upah harus ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kelayakan, meskipun pasar memiliki perannya sendiri. Upah tidak boleh ditetapkan semata-mata berdasarkan hukum penawaran dan permintaan, melainkan juga harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia, beban kerja, serta kontribusi terhadap keberhasilan produksi.Di sisi lain, Islam juga memandang aktivitas produksi sebagai bagian dari ibadah sosial yang memberikan manfaat luas. Seorang pengusaha yang berproduksi sesuai prinsip syariah tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi juga pahala ukhrawi. Dengan demikian, produksi dalam Islam memiliki nilai ganda: nilai ekonomi sekaligus nilai spiritual. Begitu pula dengan pemberian upah, bukan hanya bentuk kewajiban ekonomi, tetapi juga bagian dari amal saleh yang mendatangkan keberkahan.
137Konteks Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memberikan urgensi tersendiri dalam membahas topik ini. Praktik produksi yang halal, penggunaan faktor produksi sesuai syariah, serta penerapan sistem upah yang adil menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Dengan jumlah tenaga kerja yang besar, jika prinsip Islam benar-benar diinternalisasikan dalam dunia usaha, maka bukan hanya kesejahteraan pekerja yang meningkat, tetapi juga produktivitas nasional akan terangkat. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat posisi ekonomi umat di kancah global.Latar belakang ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai prinsip dan faktor produksi serta sistem upah dalam Islam sangat relevan, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, mahasiswa perlu memahami perbedaan konsep produksi dan upah dalam Islam dibandingkan dengan teori konvensional. Secara praktis, mahasiswa dituntut untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan nyata, baik sebagai pekerja, pengusaha, maupun akademisi yang terlibat dalam dunia ketenagakerjaan.Dengan mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa produksi bukan hanya sekadar proses ekonomi, melainkan juga tanggung jawab spiritual. Mereka juga diharapkan memahami bahwa upah bukan sekadar nominal rupiah, melainkan hak yang harus dipenuhi
138dengan keadilan. Pada akhirnya, latar belakang ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berbicara mengenai teori, tetapi juga menghadirkan solusi konkret yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern sekaligus menjaga nilai-nilai syariah yang abadi.C. Materi Pokok Prinsip dan Faktor Produksi Menurut Pandangan Islam serta UpahEkonomi Islam memberikan kerangka konseptual yang jelas tentang bagaimana aktivitas ekonomi, termasuk produksi dan upah, seharusnya dilakukan. Materi pokok dalam bab ini akan membahas secara mendalam prinsipprinsip produksi dalam Islam, faktor-faktor produksi menurut pandangan syariah, serta sistem upah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.1. Prinsip Produksi dalam IslamProduksi dalam perspektif Islam bukanlah semata aktivitas ekonomi, melainkan ibadah. Islam mengajarkan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk bekerja dan berproduksi, dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Ada beberapa prinsip utama produksi dalam Islam:
1391. Halal dan ThayyibSegala produk yang dihasilkan harus halal (tidak dilarang oleh syariah) dan thayyib (baik, bermanfaat, tidak membahayakan). Produksi minuman keras, narkoba, atau barang-barang yang merusak akhlak jelas dilarang.2. KemaslahatanTujuan produksi bukan hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Produksi yang merusak lingkungan, mengeksploitasi pekerja, atau merugikan konsumen bertentangan dengan prinsip Islam.3. Efisiensi dan KeadilanProduksi harus dilakukan secara efisien, meminimalkan pemborosan, serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari pemilik modal hingga pekerja.4. Berorientasi pada FalahTujuan produksi adalah untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, keuntungan tidak boleh dicapai dengan cara melanggar aturan Allah SWT.Dengan prinsip ini, produksi dalam Islam bukan hanya berorientasi pada output, tetapi juga
140memperhatikan input, proses, serta dampak sosialekonomi yang ditimbulkan.2. Faktor Produksi dalam Pandangan IslamDalam ekonomi konvensional, faktor produksi meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Islam juga mengakui faktor-faktor tersebut, namun menambahkandimensi etis dan spiritual.1. Sumber Daya Alam (Tanah dan Lingkungan)Dalam Islam, sumber daya alam adalah amanah dari Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 29). Manusia sebagai khalifah di muka bumi berkewajiban mengelola dengan bijak, tidak boleh merusak atau mengeksploitasi secara berlebihan. Pemanfaatan tanah dan sumber daya alam harus memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.2. Tenaga Kerja (Al-‘Amal)Islam sangat menghargai tenaga kerja. Pekerja bukan sekadar instrumen produksi, tetapi manusia yang memiliki martabat. Oleh karena itu, hak-hak pekerja harus dijaga, termasuk keselamatan, kelayakan kerja, serta upah yang adil. Rasulullah SAW menekankan pentingnya memperlakukan
141pekerja dengan baik dan membayar upah tepat waktu.3. Modal (Al-Ra’s al-Mal)Modal dalam Islam harus diperoleh dan digunakan secara halal. Islam menolak riba sebagai bentuk penambahan modal, dan lebih mengedepankan sistem bagi hasil melalui akad mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Dengan sistem ini, risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha.4. Kewirausahaan (Al-Ibda’ wa al-Istitsmar)Kewirausahaan dipandang sebagai aktivitas mulia dalam Islam, selama dijalankan dengan kejujuran, amanah, dan keadilan. Wirausahawan tidak hanya berperan sebagai pencipta keuntungan, tetapi juga agen kemaslahatan yang membuka lapangan kerja, menyediakan produk halal, serta menjaga keberkahan usaha.5. Ilmu dan Teknologi6. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teori klasik, dalam ekonomi Islam modern ilmu pengetahuan dan teknologi dipandang sebagai faktor produksi penting. Islam mendorong umatnya untuk menguasai ilmu dan teknologi agar dapat
142meningkatkan produktivitas tanpa melanggar prinsip syariah.3. Konsep Upah dalam Ekonomi IslamUpah merupakan bagian penting dari faktor produksi tenaga kerja. Dalam ekonomi Islam, upah tidak hanya dilihat sebagai kompensasi ekonomi, tetapi juga bagian dari keadilan sosial. Ada beberapa prinsip utama mengenai upah:1. Kewajiban Membayar Tepat WaktuIslam melarang keras menunda pembayaran upah. Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah). Hal ini menekankan bahwa pekerja memiliki hak untuk segera menerima hasil jerih payahnya.2. Kelayakan dan KecukupanUpah harus mencukupi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Islam tidak membenarkan pemberian upah di bawah standar hidup layak, karena hal itu termasuk bentuk kezaliman.3. Keadilan dan ProporsionalitasUpah harus diberikan secara adil sesuai dengan beban kerja, keterampilan, dan kontribusi yang
143diberikan. Islam menolak diskriminasi upah atas dasar status sosial, etnis, atau faktor lain yang tidak relevan dengan kinerja.4. Tidak Ada EksploitasiSistem upah tidak boleh merugikan pekerja. Praktik pengurangan upah sepihak, penundaan, atau pemberian upah tidak sesuai kontrak termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam.5. Upah sebagai Amanah dan IbadahPemberian upah dipandang sebagai kewajiban moral yang bernilai ibadah. Begitu pula pekerja harus bekerja dengan sungguh-sungguh, karena pekerjaannya bukan hanya untuk majikan, tetapi juga sebagai ibadah kepada Allah.4. Integrasi Produksi, Faktor Produksi, dan Upah dalam Kerangka IslamIslam melihat produksi, faktor produksi, dan upah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Produksi yang dijalankan sesuai syariah harus memanfaatkan faktor produksi dengan bijak dan memberikan upah secara adil. Keseimbangan antara ketiga aspek ini akan menciptakan