Ekonomi Kemiskinan E Book Anyflip

MENGUKUR KEMISKINAN Yola Fransiska, dkk. & DISTRIBUSI PENDAPATAN

Pendahuluan Penyebab dan Dampak Kemiskinan 11 Konsep dan Jenis Kemiskinan 1 Perangkan dan Lingkaran Kemiskinan 16 Garis Kemiskinan 4 Kemiskinan Indonesia dan Belahan Dunia 21 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN DAFTAR ISI Mengukur Kemiskinan 27 Kebijakan Fiskal Dampak Terhadap Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan 43 Distribusi Pendapatan dan Ukuran 30 Kebijakan Mengurangi Kemiskinan 33 Penutup

Pendahuluan Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan global yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Meskipun ada banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi sosial untuk mengatasi kemiskinan, namun masalah ini terus menjadi tantangan yang sulit untuk diatasi. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang mengukur kemiskinan dan distribusi pendapatan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, konsekuensi dari kemiskinan, dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Buku ini juga akan membahas bagaimana pengaruh dari berbagai kebijakan dan program sosial yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan. Pembaca akan mendapatkan informasi tentang dampak kemiskinan pada kehidupan sehari-hari, seperti keterbatasan akses terhadap makanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak. Pembaca juga akan mempelajari tentang berbagai strategi pemberdayaan ekonomi dan upaya pemerintah serta masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Buku ini ditulis oleh kelompok tiga yang terdiri dari; Azizah, Siti Khoidoh, Tini A Siahaan, dan Yola Fransisika, sebagai tugas kkni matakuliah Ekonomi Kemiskinan CBR (Critical Book Report) dari buku yang berjudul "Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan" karya Indra Maipita tahun 2014. Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembaca. -Yola Fransiska MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN

Konsep & Jenis Kemiskinan BAB I A. Pengertian kemiskinan Tidak mudah untuk mendefinisikan kemiskinan, karena kemiskinan itu mengandung unsur ruang dan waktu. Konsep kemiskinan pada zaman perang akan berbeda dengan konsep kemiskinan pada zaman merdeka dan modern sekarang ini. Seseorang dikatakan miskin atau tidak miskin pada zaman penjajahan dahulu akan berbeda dengan saat ini. Demikian juga dari sisi tempat, konsep kemiskinan di negara maju tentulah berbeda dengan konsep kemiskinan di negara berkembang dan terbelakang. Mungkin keluarga yang tidak memiliki televisi atau kulkas, seseorang yang tidak dapat membayar asuransi kesehatan, anak-anak yang bermain tanpa alas kaki, seseorang yang tidak memiliki telepon genggam, akses internet dan lainnya di negara-negara Eropa dapat dikatakan miskin. Namun tidak demikian di negara kurang berkembang seperti negaranegara di Afrika. Kemiskinan di sebagian negara justru ditandai dengan kelaparan, kekurangan gizi, ketiadaan tempat tinggal, mengemis, tidak dapat sekolah, tidak punya akses air bersih dan listrik. Definisi kemiskinan biasanya sangat bergantung dari sudut mana konsep tersebut dipandang. Meskipun sulit untuk mendefinisikan kemiskinan, namun sebagai bahan diskusi dalam buku ini akan diuraikan beberapa konsep kemiskinan menurut berbagai sumber. 1 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN B. Kesejahteraan dan Kemiskinan Kesejahteraan dalam konsep kemiskinan biasanya dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan welfarist dan nonwelfarist (Ravallion, 1994). Pendekatan welfarist menitikberatkan pada perbandingan kesejahteraan ekonomi, yang juga disebut sebagai standar hidup atau pendapatan. Dalam ilmu ekonomi mikro klasik, pendekatan welfarist dikenal sebagai "kesejahteraan" atau "utilitas", sering digunakan dalamperhitungan perilaku dan kesejahteraan individu. Dalam pandangan ilmu ekonomi mikro klasik, seorang individu diasumsikan bersifat rasional, sehingga mereka akan memaksimumkan -

utilitasnya untuk mencapai kebahagiaan berdasarkan modal awal atau sumber daya yang ia miliki, seperti waktu, tanah, fisik, keuangan, dan skill. Berdasarkan modal awal ini (initial endowment) individu akan membuat pilihan di antara produksi dan konsumsi mereka sendiri, dengan berbagai batasan atau kendala yang ada serta asumsi persaingan sempurna seperti pasar yang kompetitif, dan informasi yang sempurna. Individu akan bertindak secara independen di bawah kebebasan memilih, hasil ini dikenal sebagai Pareto-efisiensi, dimana tidak ada satu utilitaspun yang bisa lebih ditingkatkan termasuk dengan intervensi pemerintah tanpa mengurangi utilitas orang lain. 2 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN C. Hubungan Pendapatan dengan Kemiskinan Dari tiga alat ukur seperti dinyatakan sebelum ini, ukuran pendapatan merupakan yang paling mudah dan paling umum digunakan. Seringkali bahwa hal yang menentukan adalah tingkat pengeluaran. Namun, karena tingkat pengeluaran (konsumsi) sangat bergantung pada pendapatan, maka pengeluaran tersebut dapat diproyeksi dari pendapatan. Penggunaan pengeluaran atau konsumsi sering dinyatakan lebih baik dari pada pendapatan sebagai indikator kesejahteraan jangka panjang (Suri et.al, 2009). Bila kita mengingat kembali tentang teori konsumsi, dari berbagai teori yang ada, selalu menempatkan pendapatan sebagai satu dari beberapa penentu tingkat konsumsi. Baik itu teori konsumsi Keynes (Keynesian consumption model), model konsumsi siklus hidup (life cycle hypothesis), model konsumsi pendapatan permanen (permanent income hypothesis) dan model konsumsi pendapatan relatif (relative income hypothesis). D. Kemiskinan Menurut Konsep BPS Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tidak mudah mendefinisikan apa yang disebut dengan kemiskinan. Namun tetap harus didefinisikan karena sangat penting untuk politik, pemerintah, akademisi, dan pemerhati kemiskinan untuk mengambil berbagai kebijakan. Secara luas "miskin" dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud mencakup kebutuhan ekonomi, sosial, politik, emosional, maupun spiritual. Pengertian ini memang terlalu luas dan tidak operasional sehingga sulit untuk diukur. Kebutuhan ekonomi, emosional, sosial, dan politik sangat beragam bagi setiap orang. Oleh karena itu, pengertian "miskin" itu biasanya dipersempit hanya miskin secara ekonomi (Yohandarwati, dkk, 2004). Pengertian miskin secara ekonomi juga dipersempit lagi sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar, berupa kebutuhan pangan dan nonpangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam menentukan kemiskinan. Seseorang tergolong dalam kategori miskin bila ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs), dengan kata lain, kemiskinandipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 3 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN E. Jenis Kemiskinan Pembahasan sebelum ini, memperlihatkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, sehingga kemiskinan didefinisikan dan diukur dalam banyak cara. Tergantung dari sisi mana dan bagaimana mendefinisikannya. Oleh karena itu, memandang dan mendefinisikan kemiskinan yang terbaik justru didasarkan pada perbedaan konsep dan fenomena tersebut (Lok-Dessallien, 1999). Perbedaan konsep kemiskinanakan mendasari perbedaan pemahaman, perlakuan, dan kebijakan untuk mengatasinya. Sebagaicontoh, bila konsep kemiskinan yang digunakan adalah "seseorang dikatakan miskin bila tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya" akan berbeda cara mengatasinya dengan konsep yang memaknai bahwa orang miskinadalah orang yang tidak memiliki akses pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, kemiskinan absolut, dan kemiskinan relatif. Kemiskinan struktural sering disebut sebagai kemiskinan buatan (man made poverty). Baik langsung maupun tidak langsung kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan dan sistem yang diterapkan, seperti sistem politik, ekonomi, keamanan, dan lainnya dan oleh karenanya kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi rendah (under development trap). Baik langsung maupun tidak langsung kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan dan sistem yang diterapkan, seperti sistem politik, ekonomi, keamanan, dan lainnya danoleh karenanya kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi rendah (underdevelopment trap) atau tidak mungkin sejahtera. Kemiskinan alamiah lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Dalam kondisi demikian, peluang untuk melakukan dan meningkatkan produksi relatif kecil dan tingkat efisiensi produksinya relatif rendah. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk yang malas, tidak mau kerja keras, jadi etos bekerjanya sangat rendah, tidak disiplin dan sebagainya.

MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Garis Kemiskinan BAB II 4 A. Pengertian Garis Kemiskinan Garis kemiskinan dapat juga diartikan sebagai tingkat pendapatan atau pengeluaran yang ditetapkan, dimana bila pendapatan seseorang berada diwah tingkatan tersebut, maka ia dikatakan miskin (Melbourne Institute 2012). Oleh karena itu, garis kemiskinan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya angka kemiskinan. Berbagai hal akan mempengaruhi garis kemiskinan seperti, konsep kebutuhan dasar, konsep kesejahteraan, lokasi (letak geografis), dan tingkat harga. Andaikan yang pertama dan kedua dapat dirangkum dalam konsep utilitas. Maka garis kemiskinan itu merupakan utilitas minimum yang harus dipenuhi oleh setiap individu agar ia tidak termasuk dalam kategori miskin. Demikian juga dengan jenis barang dan jasa yang dikonsumsi antar daerah akan berbeda. Konsumsi orang Amerika dan Eropa akan berbeda dengan konsumsi orang Indonesia pada umumnya, bahkan preferensi masyarakat Aceh tentang makanan akan berbeda dengan preferensi masyarakat Papua. Karena perbedaan preferensi dan tingkat harga tersebut (juga berbagai alasan lainnya, seperti konsep kebutuhan yang memasukkan pendidikan, harapan hidup, akses informasi, dan lainnya), maka besarnya garis kemiskinan antar negara dan antar daerah juga dapat berbeda. Demikian halnya dalam satu daerah atau negara dalam kurun waktu yang berbeda. Seperti dikatakan Atkinson (1975), bahwa: "it's misleading to suggest that poverty may be seen in terms on an absolute standard which may be applied to all countries and all times, independent of the social structure and the level of development. A poverty line as necessarily defined in relation social conventions and the contemporary living standards of a particular society". Adalah sesuatu yang tidak mungkin (menyesatkan) bila melihat kemiskinan itu dengan standar yang mutlak yang dapat diterapkan untuk semua negara dan sepanjang masa, sebuah garis kemiskinan harus didefinisikan dalam suatu hubungan sosial dan standar hidup kontemporer masyarakat tertentu.

5 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN B. Garis Kemiskinan Absolut vs Relatif Garis kemiskinan di Indonesia sesungguhnya hampir tidak pernah berubah sejak puluhan tahun yang lalu (garis kemiskinan menurut konsep BPS dan yang resmi dipakai di Indonesia). Karena konsep dan definisi miskin di Indonesia tidak pernah berganti, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang ukurannya selalu tetap. Yang membuat nominal garis kemiskinan itu berubah hanyalah karena penyesuaian harga akibat adanya inflasi. Berbeda halnya dengan beberapa negara yang tidak menganut basic needs approachs (pendekatan kebutuhan dasar) seperti Uni Eropa, biasanya mendefinisikan masyarakat miskin sebagai masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari angka rata-rata (Haughton & Shahidur, 2010). Saat negara atau masyarakat semakin kaya, maka garis kemiskinan juga akan cenderung meningkat, atau apabila pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka garis kemiskinan juga akan turut naik. Bila menggunakan konsep ini, maka kemiskinan sesungguhnya tidak pernah punah dan selalu saja ada masyarakat yang miskin. Namun bila dibandingkan dengan konsep basic needs approach, tentu tingkat kemiskinannya akan berbeda. Penetapan garis kemiskinan $1 per hari misalnya, akan sangat berarti bagi Indonesia dan akan menghasilkan angka kemiskinan yang lebih tinggi dibanding yang ada saat ini, namun nilai $1 per hari untuk beberapa negara Uni Eropa dan Amerika mungkin tidak berarti karena hampir tidak ada masyarakatnya yang memiliki pengeluaran kurang dari $1 per hari. Pengukuran kemiskinan yang paling terkenal di negara-negara terbelakang adalah standar hidup $ 1 sehari (mengacu pada nilai dolar di tahun 1980- an), awalnya diusulkan dengan alasan bahwa hal ini secara umum sesuai dengan jumlah minimum dari kebutuhan akan barang-barang tersebut (Niemietz, 2011), meskipun dari sisi lain banyak mendapat kritikan. Garis kemiskinan merupakan cut-of point yang memisahkan antara golongan miskin dengan tidak miskin. Terdiri dari unsur moneter seperti tingkat konsumsi tertentu dan nonomoneter seperti tingkat melek huruf. Secara umum ada dua jenis garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan relatif dan garis kemiskinan absolut. Garis kemiskinan relatif didefinisikan dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan atau konsumsi dalam suatu wilayah atau negara secara keseluruhan. Misalnya garis kemiskinan dapat ditetapkan pada 30 persen dari rata-rata pendapatan atu tingkat konsumsi suatu negara. Katakan rata- rata pendapatan per kapita suatu negara adalah Rp 30 juta per tahun, maka semua penduduk yang pendapatannya kurang dari 30 persen dari Rp 30 juta termasuk dalam kategori miskin. Garis kemiskinan seperti ini akan bergeser seiring dengan berubahnya rata-rata tingkat pendapatan masyarakatnya. F.

6 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Garis kemiskinan absolut didefinisikan dalam kaitannya dengan kebutuhan dasar hidup, baik makanan maupun nonmakanan. Kemiskinan, menurut pendekatan kemiskinan absolut, akan turun ketika seluruh penduduk dalam satu daerah mengalami peningkatan pendapatan pada tingkat yang sama. Penetapan besarnya garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat harga, dan porsi pengeluaran masyarakat terhadap komoditas tersebut. Artinya, bila terjadi perubahan harga dan porsi pengeluaran masyarakat terhadap komoditas tersebut, maka garis kemiskinan akan berubah. C. Bagaimana BPS Menetapkan Garis Kemiskinan Di Indonesia Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sedangkan garis kemiskinan nonmakanan merupakan nilai kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan, kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Dengan demikian, garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan, atau secara matematis dituliskan: GK= GKM+GKMN GK adalah garis kemiskinan, GKM adalah garis kemiskinan makanan dan GKNM adalah garis kemiskinan nonmakanan. Data GKM dan GKNM diperoleh dari hasil survei. Secara berkala, BPS melakukan survei yang disebut dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Survei dilakukan terhadap sejumlah sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi yaitu seluruh rakyat Indonesia. D. Interpretasi Garis Kemiskinan Setelah garis kemiskinan ditetapkan, terlepas dari apakah secara relatif atau absolut, maka yang perlu dibahas selanjutnya adalah makna yang lebih luas dari garis kemiskinan tersebut. BPS mengklasifikasikan empat kelompok masyarakat berdasarkan garis kemiskinan, yaitu kelompok masyarakat miskin, hampir miskin, hampir tidak miskin, dan tidak miskin. Bila pengeluaran per kapita per bulan dari seorang individu berada di bawah garis kemiskinan, maka ia dikatakan miskin. Bila pengeluarannya berada pada kisaran 1 hingga 1,2 kali garis kemiskinan, ia dikatakan hampir miskin. Merujuk pada konsep ini, maka penduduk yang berada tepat pada garis kemiskinan termasuk pada kategori hampir miskin.

7 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Karena posisi dari kelompok hampir miskin hanya sedikit di atas garis kemiskinan, maka mereka yang berada pada kelompok ini sangat rentan terhadap kemiskinan. Penduduk yang memiliki pengeluaran antara 1,2 hingga 1,5 kali garis kemiskinan dikelompokkan pada kategori hampir tidak miskin, sedangkan penduduk dengan tingkat pengeluaran rata-rata per bulan per kapita di atas 1,5 kali garis kemiskinan dianggap sebagai penduduk tidak miskin. E. Perdebatan Garis Kemiskinan Penetapan angka kemiskinan seringkali menjadi perdebatan. Bila ditelusuri, perdebatan tersebut berawal dari konsep yang dianut dalam menentukan kemiskinan itu sendiri. Konsep tersebut akhirnya menurunkan garis kemiskinan, yaitu suatu ambang batas yang menentukan apakah seseorang dapat dikatakan miskin atau tidak. Indonesia, melalui BPS mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan basic needs approach, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelum ini bahwa penetapan garis kemiskinan oleh BPS didasarkan pada kebutuhan makanan dan nonmakanan. Kebutuhan minimum makanan (yaitu 2100 kilo kalori per kapita per hari) diwakili oleh 52 jenis komoditi, sedangkan kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi untuk perkotaan dan 47 jenis komoditi untuk pedesaan. Hargaharga komoditi tersebut selanjutnya dikonversi menjadi garis kemiskinan yang dinyatakan dalam rupiah. Secara berkala BPS melakukan pemantauan terhadap harga-harga tadi untuk melakukan penyesuaian besarnya garis kemiskinan. Di sinilah letak perdebatannya, sehingga memunculkan beberapa kritik dan pertanyaan dari berbagai kalangan, antara lain: (1) sebagian menyatakan bahwa garis kemiskinan yang ditetapkan terlalu rendah, sehingga jumlah orang miskin di Indonesia menjadi kecil, apalagi bila dibandingkan dengan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, (2) sebagian lagi mengkritik pendekatan yang digunakan untuk menetapkan garis kemiskinan tersebut, yang didasarkan pada basic needs approach, (3) lainnya justru mengkritik cara pengambilan sampel yang digunakan dalam menentukan angka kemiskinan di Indonesia, dan banyak lagi yang lainnya. Berkenaan dengan ukuran kemiskinan yang ditetapkan dan dilakukan oleh BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat di desa atau yang berada di pedalaman. Dari si pemenuhan kebutuhan gizi, bisa saja mereka memenuhi kebutuhan minimal 2100 kilo kalori per kapita per hari, dapat hidup damai, menjalankan aktivitas kemasyarakatan sesuai dengan lingkungannya. Dari pemenuhan kebutuhan dasar mereka tidak miskin, tetapi miskin dari sisi yang lain karena terisolir, terbelakang dari berbagai hal. Apakah mereka ini diukur sebagai orang miskin atau tidak?

8 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Memandang permasalahan yang diutarakan tadi, maka pendekatan yang dilakukan oleh BKKBN dalam menentukan masyarakat miskin mungkin lebih realistik karena dapat berlaku secara umum. Misalnya, keluarga prasejahtera atau sangat miskin, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic-needs) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, dan kesehatan, tak perduli darimana dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut, apakah dibeli atau dari milik sendiri. Walaupun beberapa indikator yang digunakan sulit untuk dikuantifikasi dan mengandung unsur subjektif, namun cara pendekatan yang demikian lebih bermakna dan lebih realistik. Selain itu, dengan karakteristik wilayah dan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, akan sangat sulit menentukan sampel yang tepat untuk mewakili seluruh populasi yang ada. Mengambil dua kecamatan dari 33 kabupatan/kota di provinsi Sumatera Utara misalnya akan mengalami kesulitan, karena Sumatera Utara memiliki masyarakat dan budaya yang sangat heterogen, sedangkan masalah kebutuhan dasar seperti makanan dan pola konsumsi sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya. Namun, penggunaan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan dasar memang relatif mudah diterapkan dibanding dengan pendekatan seperti yang digunakan oleh BKKBN, terlebih untuk Indonesia dengan wilayah yang sangat luas. Selain itu, survei yang dilakukan oleh BPS untuk mendapatkan data kemiskinan juga perlu diperketat, artinya benar-benar disurvei dengan baik sehingga data yang diperoleh relatif lebih valid. F. Model Pengukuran Kemiskinan Lainnya Selain konsep pemenuhan kebutuhan dasar seperti yang digunakan oleh BPS, terdapat beberapa model pengukuran kemiskinan lainnya yang pernah digunakan di Indonesia, seperti model konsumsi pangan setara beras oleh Sayogyo, dan model kesejahteraan keluarga yang dipelopori oleh BKKBN. Pada tahun 1970-an, Prof. Sayogyo mencoba mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia. Garis kemiskinan ditetapkan menggunakan metode ekuivalensi daya beli beras berdasarkan dugaan pengukuran pendapatan. Menurut BKKBN, yang tergolong ke dalam keluarga miskin adalah keluarga prasejahtera dan prasejahtera. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

9 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Luas lantai rumah kurang dari 8 meter persegi Jenis lantai terluas terbuat dari kayu murahan, tanah, bambu. Jenis dinding bangunan (tembok tanpa pelester, bambu, rumbia). Tidak memiliki fasilitas buang air besar. Tidak memiliki akses pada sumber air minum yang layak. Sumber penerangan utama bukan listrik. Bahan bakar untuk masak bersumber pada kayu dan arang. Tidak mampu membeli daging, susu, telur, dan ikan min dalam 1 minggu sekali Makan kurang dari 2 kali sehari Tidak mampu membeli pakaian baru minimal 1 stel per tahun. Tidak mampu membayar untuk berobat ke sarana kesehatan modern. Pendapatan kurang dari Rp.600.000,- per rumah tangga per bulan. Pendidikan tinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga SD ke bawah. Kepemilikan tabungan/aset kurang dari Rp.500.000,- Ketika pemerintah melakukan kebijakan kontraktif pasca Orde Baru, misalnya kebijakan mengurangi subsidi BBM dengan cara menaikkan harga jualnya, maka akan berdampak terhadap penambahan jumlah masyarakat miskin. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah mengambil kebijakan tambahan yang bersifat ekspansif dan hanya ditujukan bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang akan dapat jatuh miskin bila terkena dampak tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kriteria untuk menentukan dan memilih siapa yang berhak (terkadang pemerintah juga menyebutnya dengan keluarga miskin, meskipun kriterianya berbeda dengan miskin yang diartikan pemerintah di luar kegiatan ini) mendapatkan bantuan tersebut. Untuk keperluan ini. BPS menyusun beberapa indikator dan kriteria sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Dalam hal ini, yang disebut keluarga miskin adalah keluarga atau masyarakat yang memiliki minimal 9 dari 14 indikator di atas. G. Pengukuran Kemiskinan Lembaga Internasional Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya ini, bahwa pengertian kemiskinan itu sangat beragam, demikian juga dengan model pengukurannya. Lembaga- lembaga internasional turut mengembangkan berbagai ukuran yang dapat mencerminkan kemiskinan yang terjadi. Ukuran-ukuran tersebut seperti, indeks harapan hidup, indeks melek huruf, indeks kematian ibu dan bayi, indeks pembangunan manusia, indeks kemiskinan dan lainnya. Ukuran-ukuran tersebut mencoba melihat kemiskinan dari sisi yang lebih luas seperti kualitas hidup dan bukan hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar. Sejak tahun 2010, UNDP tidak lagi mengeluarkan ukuran tersebut. Sebagai gantinya UNDP mengeluarkan empat indeks yang berhubungan dengan kemiskinan.

10 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Keempat indeks tersebut adalah: (1) Human Development Index (HDI), (2) Inequality-adjusted Human Development Index (HDI), (3) Gender Inequality Index (GII), dan (4) Multy Dimensional Poverty Index (MPI). Sejak tahun 2010, HDI dikur dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dengan dimensi yang tetap sama, yaitu hidup yang panjang dan sehat, akses terhadap pengetahuan, dan standar hidup layak, namun ukurannya menggunakan indeks rata-rata geometri yang dinormalisasi untuk setiap dimensi. Dengan demikian, kita tidak dapat membandingkan capaian HDI sebelum tahun 2010 dan sesudahnya. (1) IHDI mengukur ketidakmerataan distribusi masing-masing dimensi dari HDI. Menurut Technical Notes yang dikeluarkan oleh UNDP (2010, 2013), IHDI didasarkan pada distribusi kelas sensitif dari indeks komposit yang diusulkan oleh Foster, Lopez-Calva dan Szekely, dan mengacu pada Atkinson. Ini dihitung menggunakan rata-rata geometri untuk setiap dimensi. Dalam hal ini, IHDI merupakan tingkat aktual dari pembangunan manusia (dengan memperhitungkan ketimpangan distribusi), sedangkan HDI dapat dipandang sebagai indeks potensial pembangunan manusia yang dapat dicapai jika tidak ada ketimpangan. (2) GII mencerminkan kekurangan (disadvantages) dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. GII menunjukkan kekurangan atau kerugian dalam pembangunan manusia akibat ketimpangan gender. Indeks ini diukur menggunakan asosiatif sensitif. (3) MPI mengukur beberapa kerugian atau kehilangan (deprivations) individu atau rumahtangga terhadap ketiga dimensi. MPI mencerminkan kekurangan mutidimensi dan merupakan gambaran komprehensif tentang orang miskin. MPI adalah ukuran menggantikan HPI (human poverty index) yang telah dirilis sejak tahun 1997 hingga tahun 2009. HPI menggunakan data kekurangan agregat suatu negara terhadap ketiga dimensi, sehingga HPI tidak dapat mengidentifikasi individu dan rumahtangga. Kategori miskin dalam MPI adalah mereka yang mengalami kekurangan minimal 33,3 persen dari indikator tertimbang. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakanpersoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalahrendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnyatingkat pendidikan, kesehatan, ketidak berdayaannya untuk berpartisipasi dalampembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunanmanusia. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangangizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikanyang rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan di Indonesiaadalah tingginya ketimpangan antar daerah dan golongan masyarakat, akibat tidak meratanya distribusi pendapatan. Kemiskinan dapat ditekan apabila pemerintahmampu mengelola potensi yang dimiliki.

MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Penyebab & Dampak Kemiskinan BAB III 11 A. Penyebab Kemiskinan: Berbagai Pendapat Individual explanation, mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan cenderung diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendin Karakteristik yang dimaksud seperti malas dan kurang sungguh- sungguh dalam segala hal, termasuk dalam bekerja. Mereka sering salah dalam memilih, termasuk memilih pekerjaan, jalan hidup, tempat tinggal, sekolah, dan lainnya. Familial explanation, mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan 1 disebabkan oleh faktor keturunan. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah telah membawa dia ke dalam kemiskinan. Akibatnya ia juga tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya sehingga anaknya juga akan jatuh pada kemiskinan, Demikian terus menerus dan turun temurun. Subcultural explanation, menurut mazhab ini bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat-istiadat, atau akibat karakteristik perilaku lingkungan. Misalnya, kebiasaan yang bekerja adalah kaum perempuan, kebiasaan yang enggan untuk bekerja keras dan menerima apa adanya, keyakinan bahwa mengabdi kepada para raja atau orang terhormat meski tidak diberi bayaran dan lainnya yang berakibat pada kemiskinan. Terkadang orang seperti ini justru tidak merasa miskin karena sudah terbiasa dan memang kulturnya yang membuat demikian. Structutal explanations, mazhab ini menganggap bahwa kemiskinan timbul akibat dari ketidakseimbangan, perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturan lain menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lainnya hingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas. Seperti diutarakan pada beberapa bagian terdahulu, bahwa kemiskin merupakan suatu kajian yang menarik minat banyak orang. Oleh karena pengertian, definisi, penyebab, dampak, metode pengukuran dan can mengatasinyapun berbedabeda sesuai dengan pendapat dan sudu pandangnya. Spicker (2002), berpendapat bahwa penyebab kemiskina dapat dibagi dalam empat mazhab, yaitu: 1. 2. 3. 4.

12 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Ketidakberdayaan. Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan mereka, dan tingginya biaya pendidikan. Keterkucilan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin. Kemiskinan materi, kondisi ini diakibatkan kurangnya modal, dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah. Kerentanan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam, membuat mereka menjadi rentan dan miskin. Sikap, sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin. Isdjoyo (2010), membedakan penyebab kemiskinan di desa dan di kota Kemiskinan di desa terutama disebabkan oleh faktor-faktor antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. Kemiskinan di kota pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang sama dengan di desa, yang berbeda adalah penyebab dari faktor-faktor tersebut misalnya faktor ketidakberdayaan di kota cenderung disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, dan tingginya biaya hidup. B. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Benarkah pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan pengurangan angka kemiskinan? Pertanyaan ini telah mengalami pengujian yang panjang, Hasil dari berbagai penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan per kapita dan akhirnya mengarah pada penurunan angka kemiskinan (Dollar and Kraay, 2001; Field, 1989). Penelitian kebijakan menunjukkan bahwa laju pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata, kondisi awal dari ketimpangan, dan tingkat perubahan dari ketimpangan tersebut (Klassen, 2005) Pengurangan kemiskinan akan semakin cepat terjadi di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi (Dollar and Kra 2002), dan tingkat kesenjangan yang rendah. Pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan awalnya didasari pada teori trikle down effect yang menyebutkan adanya bagian yang menetes ke bawah dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan per kapita (berarti mengurang kemiskinan), menaikkan permintaan dan penawaran, dan seterusnya berputar mengikuti mekanisme perekonomian.

13 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Berdasarkan konsep ini, tujuan pembangunan di era tahun 1950-an dan 1960-an adalah menciptakan pertumbuhan yang tinggi. Konsep ini juga dianut oleh Indonesia di era pemerintahan Presiden Suharto. Menggunakan model CGE, studi yang dilakukan Fare dan War (20) mengkaji bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa jika semakin besar pertumbuhan yang dapat meningkatkan return terhadap faktor yang merupakan sumber pendapatan bagi kaum miskin, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Perbedaan sumber pertumbuhan akan mempengaruhi kemiskinan dan distribusi pendapatan secara berbeda, sebab mereka akan mempengaruhi pendapatan faktor secara berbeda dan karena yang miskin dan yang tidak miskin juga memiliki proporsi yang berbeda. Simatupang dan Dermoredjo (2003) dalam studinya menemukan bahwa (1) dampak produk domestik bruto (PDB) terhadap insiden kemiskinan bervariasi menurut sektor; (2) PDB sektor pertanian memiliki dampak lebih besar terhadap kemiskinan di pedesaan, sedangkan kemiskinan di perkotaan dominan dipengaruhi oleh PDB sektor industri; (3) PDB sektor lain (nonpertanian dan industri) juga berpengaruh terhadap kemiskinan di pedesaan; (4) insiders kemiskinan juga dipengaruhi oleh harga beras; (5) strategi pembangunan yang menitik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian (agricultural sector led- development) khususnya sektor tanaman pangan akan lebih efektif untuk pengentasan kemiskinan. Disimpulkan bahwa pembangunan industri yang berorientasi pada komoditas pertanian lebih tinggi dan signifikan pengaruhnya terhadap kenaikan GDP riil Indonesia dibandingkan dengan pembangunan industri yang berorientasi pada pengolahan makanan dan industri ringan. Dani aspek distribusi pendapatan, pengaruh kenaikan GDP lebih besar dampaknya terhadap perubahan pendapatan kelompok rumahtangga yang berpendapatan rendah, baik di sektor pertanian maupun di sektor non pertanian. C. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Komlos dan Salomon (2005) menjelaskan implikasi dari pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan, menggunakan fungsi utilitas yang saling berhubungan dengan eksternalitas negatif dalam konsumsi yaitu "kecemburuan". Dalam teori ekonomi konvensional, fungsi utilitas dari para pelaku ekonomi umumnya diasumsikan bebas dari konsumsi orang lain, artinya tingkat utilitas atau kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa tidak bergantung pada tingkat kepuasan orang lain. Oleh karena itu semakin banyak konsumsi biasanya mengarah kepada tingkat kebahagiaan yang semakin tinggi pula.

14 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Sekarang, kita asumsikan bahwa individu tidak berfikir dan bertindak dengan cara yang sama dengan individu lain, baik dalam satu kelompok maupun tidak. Kemudian, standar kekayaan ditentukan dari perbandingan dengan orang lain, seperti kerabat, teman, tetangga, dan lainnya. Bila terjadi kenaikan konsumsi yang menyebabkan perbedaan relatif di antara mereka menjadi mengecil bahkan hilang, maka terkadang seseorang atau orang kaya tidak lagi menjadi senang. Inilah yang dimaksud dengan eksternalitas. Negatif dari konsumsi. Artinya ketika seseorang merasa puas, orang lan justru dapat saja menjadi cemburu dan ini. Utilitas juga memik eksternalitas yang positif, misalnya ketika seorang ayah melihat anakny merasa puas dan senang, maka ia juga turut merasa puas dan senang. Komlos dan Salomon (2005), dalam kajiannya mengasumsikan bah andaikan masyarakat terdiri dari dua individu, yaitu A dan Menggunakan fungsi CobbDouglas, andaikan fungsi utilitas ked individu saling tergantung (interdependent) satu sama lain dalin mengkonsumsi barang X, sehingga fungsi utilitas kedua individu dituliskan seperti pada persamaan. D. Elastisitas Kemiskinan, Ketimpangan Serta Pertumbuhan yang Pro-Poor Tanggapan kemiskinan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi, disebut dengan elastisitas kemiskinan. Elastisitas ini memperkirakan perserie perubahan kemiskinan disebabkan perubahan sebesar 1% dalam pendapatan per kapita. Squire (1993), dalam kajiannya menemukan bahwa kenaikan pertumbuha ekonomi sebesar 10 persen dapat mengurangi kemiskinan sebesar 24 persen Penelitian yang sama dilakukan oleh Bruno et al (1998), dengan sampe sebanyak 20 negara, menggunakan data tahun 1984-1993. Mereka menemukan bahwa peningkatan 10 persen pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan denge penurunan tingkat kemiskinan sebesar 21,2 persen. Ravallion dan Chen (1997) melakukan penelitian menggunakan regresi data lintas negara dari 62 negan berkembang. Mereka menemukan bahwa rata-rata kenaikan 1 persen dalam pendapatan per kapita menyebabkan turunnya 3,1 persen penduduk miski (yang hidup di bawah $1 per hari). Tentu saja hasil tersebut tidak sama untuk setiap negara dan setiap saat, karen sangat bergantung pada berbagai hal, seperti kondisi awal pembangunan ekonomi dan ketimpangan suatu negara (Klassen, 2005). Tumbuhan ekonomi yang cepat, dapat menyebabkan penurunan kemiskinan yang lebih lambat atau bahkan menambah angka kemiskinan. Hal ini sangat gantung pada seberapa besar dampak pertumbuhan terhadap pembentukan ketimpangan. Bila pertumbuhan yang terjadi diiringi dengan meningkatnya pangan, maka kemiskinan akan bertambah, dan sebaliknya.

15 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Suatu pertumbuhan dikatakan pro-poor bila pertumbuhan tersebut dapat gurangi ketimpangan yang ada. Ini berarti bahwa, manfaat pertumbuhan sebut dapat dinikmati lebih proporsional oleh masyarakat miskin dari pada yang tidak miskin. Bila yang terjadi adalah pertumbuhan yang pro-poor, maka pengurangan kemiskinan akan dapat dilakukan lebih cepat. E. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia Pembangunan ekonomi dalam tatanan kebijakan pada umumnya diartikan sebagai pencapaian pertumbuhan yang tinggi dan pemerata Pertumbuhan ekonomi saja kemungkinan hanya akan menguntung sebagian kecil masyarakat dan meninggalkan sebagian besar masyaraka miskin. Sedangkan mengutamakan pemerataan saja tanpa pertumbuh ekonomi yang tinggi, tidak akan dapat meningkatkan kesejahteraan ata hanya berputar pada pemerataan kemiskinan. Oleh kerana itu kebijak ekonomi suatu negara harus disusun untuk lebih progrowth (mem pertumbuhan ekonomi), pro-job (memperluas lapangan kerja) dan prepr (mengurangkan kemiskinan) (Maipita et al. 2010). Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, kondisi perkembang perekonomian Indonesia sejak Pembangunan Lima Tahun I (Pelita 1) hing Pelita IV sangat mengagumkan, sehingga Indonesia disebut satu di antara “Asian Miracle” stabilitas ekonomi makro yang terjamin pada masa tersebut telah mencungkil pertumbuhan ekonomi yang signifikan yang juga di ikuti oleh pertumbuhan pendapatan perkapita dari US $ 56.68 tahun 1968 menjadi lebih dari US $ 1,000 pada tahun 1997. Tetapi akibat krisis moneter pendapatan perkapita turun menjadi US $ 640 tahun 1998 dan US $ 580 pada tahun 1999. Perkembangan struktur ekonomi Indonesia selama tiga dekade sebelum krisis tahun 1997 tersebut didorong oleh beberapa kebijakan pokok yang ditempuh pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi seperti: reformasi stabilitas, reformasi perpajakan, reformasi perdagangan, reformasi tersebut telah menghasilkan pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product) modal luar negeri, dan reformasi sektor keuangan. Pelaksanaan reformasi yang signifikan hingga masa krisis ekonomi tahun 1997.

MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Perangkap & Lingkaran Kemiskinan BAB IV 16 A. Perangkap dan Lingkaran Kemiskinan Perangkap Kemiskinan adalah suatu mekanisme yang membuat orang miskin tetap miskin atau bahkan lebih miskin. Semakin lama, mekanisme ini akan semakin kuat dan sulit bagi si miskin untuk keluar dari kondisinya bila mata rantai dari mekanisme tersebut tidak diputuskan. Perangkap kemiskinan merupakan hal yang sering menjadi masalah di berbagai negara (Nurske, 1952). Kapasitas yang kecil dalam tabungan mengakibatkan pendapatan riil yang rendah. Pendapatan riil berkaitan dengan produktivitas yang rendah pula. Bila keadaan ini berjalan yang rendah. Semakin lama, maka kondisi ini dapat mengakibatkan kekurangan kapital (modal). Kekurangan modal selanjutnya mengakibatkan investasi yang rendahproduksi yang rendah dan tingkat kapasitas tabungan yang rendah pula. Mekanisme ini akan terus berputardan sulit untuk keluar darinya, bilamata rantainya tidakdiputuskan. Lingkaran kemiskinan (vicious cycles of poverty) atau perangkap kemiskinan (povertytrap) telah lama menjadi perhatian para ekonom dan pembuat kebijakan (Kraay & Claudio, 2007). Berbagaipenelitian dilakukan untuk menjawab berbagaipertanyaan, seperti: apa sesungguhnya yang dimaksud denganperangkap kemiskinan? Kapan terjadi, apa penyebabnya, sertabagaimana mengatasinya? Konsep perangkap kemiskinan merupakan suatu jawaban dari pertanyaan "mengapa sebagian negara mengalami peningkatan kesejahteraan yang cepat sedangkan sebagian lagi justrumasih berkutat dan berputar di sekitar kemiskinan?" Konsep lain, diajukan oleh Chambers (1983). Menurutnya, terdapat 5 (lima) keadaankurang menguntungkan yang saling terkait, sehingga individu, keluarga atau masyarakat sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Kelima keadaan yang tidak menguntungkan tersebut adalah:

17 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN (1) kelemahan dalam hal fisik (physical weaknesses), (2) rentan terhadapsuatu guncangan (vulnerability), (3) terisolasi (isolation), (4) ketidakberdayaan (powerlessness), dan (5) kemiskinan itu sendiri (poverty). Kelima komponen tersebut saling terkait antara satu denganyang lainnya. Kemiskinan dapat menyebabkan kurangnyaasupan gizi dan perawatan kesehatansehingga berdampak pada fisik yang lemah. Ora ng-orang miskin apalagi lemah dalam fisik akan rentanterhadap perubahan situasi.Sedikit gejolak perekonomian akan membawa mereka jauh dari keadaan semula. Guncangan kebijakan kenaikan harga energi misalnya, langsung menempatkan merekamenjadi lebih miskin.Bila sakit dan tidak bekerjahanya dalam satu atau beberapahari, ekonomi rumah tangga langsungmengalami situasi yang sangat sulit. Kemiskinan juga dapat membuat keputusasaan, pasrah menerima apa adanya dan tidak tahu harus berbuat apa untuk keluar dari kondisi tersebut. Isolasi yang dimaksud di sini bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikis. Masyarakat miskin sering tinggal di daerah yang terisolasi secara fisik, tempattempat yang sulit dijangkau, misalnya di desa,daerah terpencil, kalaupundi kota namun berada di pinggiran sungai,kawasan padat dan kumuh yang aksesnyasulit dan tidak memadai. Masyarakat miskin biasanya terisolasi dari berbagai informasi dan akses seperti akses terhadap perbankan, akses terhadap layanankesehatan yang memadaipendidikan yang berkualitas, kemajuan teknologi, dan banyak hal lain yang berhubungan dengan fasilitas kesejahteraan. Para balita sering tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan berkualitas. Anak-anak usia sekolah tidak mendapatkan layanansekolah yang memadai,merekapun tidak berdayauntuk menghindar dari kesulitan yang mereka hadapi serta eksploitasi yang mereka rasakan dan tidak berdaya menentukan nasib mereka sendiri. Ide dasar dari perangkap kemiskinan didasarkan pada teori multi keseimbangan dinamis (theory of multiple dynamic equilibria), terutama pada keseimbangan tingkat rendah, sehingga hipotesis perangkap kemiskinan dapat dipelajari dan dianalisa pada skala mikro, sepertiindividu dan rumahtangga, dan pada skala makroseperti daerah dan bangsa. Perangkap kemiskinan juga dapat ditelusuri melalui kelompok etnis, daerah geografi, dan lainnya (Hien, 2011). Dalamkonteks increasing return,dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya beberapa keseimbangan (multiple equilibria). Dalam kondisi ini, suatu negara miskin akan mencapai tingkat keseimbangan yang rendah dan terperangkap pada kemiskinan.

18 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Perangkap Kemiskinan dengan Model Neo Klasik, Misalkan pada model pertumbuhan Neo Klasik bahwa output per kapita adalah q, dengan fungsi produksi q=Af(k). A merupakan total faktor produktivitas, dan k adalah rasio antara modal (kapital) dengan tenaga kerja, maka tingkat akumulasi kapital dapat dituliskan sebagai berikut. Intervensi pemerintah berpotensi dapat memecahkan masalah tersebut dan mendorong ekonomi menujukeseimbangan yang lebih baik serta memungkinkan tinggal landas menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Denganberbagai model, pertanyaan "mengapa sebagian negara mengalami pertumbuhan yang stagnan sementara sebagian negara lagi justru sebaliknya? telah banyak dijawab oleh para peneliti perangkapkemiskinan, seperti: Easterly(2006), menjelaskan bahwa terdapat tiga sumber perangkap kemiskinan, yaitu: (1) tabungan yang rendah saat tingkat pendapatan rendah, (2) fungsiproduksi yang tidak konveks (non-convexities in the production function), dan (3) perangkap Malthus. Romer (1986), Lucas (1988) dan Azariadis & Drazen (1990), menemukan adanya perangkap kemiskinan bila tenaga kerja, kapital, dan teknologi kurang dari ambang batas tertentu. Becker, et al (1990), Basu (1999) menemukan bukti demografis dan perangkap angkatankerja dapat menyebabkan perangkap kemiskinan Barientos (2007) meneliti hubungan kerentanan dengan perangkap kemiskinan. Hien (2011), menyimpulkan terdapat empat kemungkinan penyebab utama perangkap kemiskinan, yaitu kegagalan pasar,eksternalitas, risiko atau guncangan, dan kondisi awal. / =sAf(k)- (n+б)k s merupakan tabungan, б tingkat depresiasi dari kapital, dan n merupakan tingkat pertumbuhan populasi. (n+б)k merupakan rasio antara modal dengan tenaga kerja, disebut dengan capital deepening, sama dengan jumlah tabungan per kapita yang diperlukan untuk menjamin agar rasio antara modal dengan tenaga kerja tetap konstan seiring dengan terjadinya pertumbuhan populasi dan depresiasi kapital. Perekonomianakan tumbuh sepanjangtabungan per kapitamelebihi capital deepening sAf(k) - (n+б)k. Jika terjadi sebaliknya, yaitu tabungan per kapita kurangdari capital deepening maka output per kapita akan turun, dan pertumbuhan ekonomi akan menurun. Selain itu, masyarakat miskin juga kurang mendapatkan akses pendidikan, dan kesehatan, bahkan menurut berbagai pengamatan didapati bahwa linkar kesuburan tertinggi di dunia berada di negara-negara miskin.

19 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Kondisi ini memang merupakan sebuah fenomena khusus. Di sisilain, anggota keluarga yang banyak justru dapat menambah beban keluarga itu sendiri. Kurangnya modal, keterbatasan sumberdaya, rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian membuat tingkat pendapatan menjadirendah, sehingga tingkat pendapatan per kapita juga rendah dan akhirnya tetap jatuh dalam kemiskinan. Semua penghasilan hampir habis,atau habis atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, dan tidak ada yang ditabung, akibatnya tabungan menjadi rendah. Ketiga hal ini (ambang batas kapita, perangkap tabungan, dan perangkap demografi),secara bersama-sama berinteraksi menciptakan terjadiny? perangkap kemiskinan. Perangkap tahun Maltus 1766, (Maltuhisn trap) dimotori oleh Thomas yang berjudul Robert The MalthusEssay yang the lahir Principle of Population, dipublikasikan pada tahun 1798. Secara singkat, teori Malthus mengatakan bahwa manusia akan terjebak secara permanen pada bagian dua hukum, yaitu: Pertama, menyangkut tingkat populasi manusia. Dia mengatakan bahwapertumbuhan manusia sangat cepat, dapat dikatakan mengikutideretgeometri,misalnya 1,2,4,8,16,...(ataubahkan eksponensial). Kedua,makanan dan sumberdaya alam lainnya akan tumbuh jauh lebih lambat,bahkan dalam jangka panjang akan tumbuh menurut barisan aritmetika (1,2,3 ,... ) atau tumbuh secara linier. Dengan demikian pada suatu tingkat populasi tertentu manusia akan terperangkap dimana sumberdaya yang ada tidak akan mampu lagi mendukung pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk harus dibatasi. Menurut aliran ini, ada ukuran populasioptimum, dan jika populasi tumbuhmelampaui batas optimum tersebut, maka pendapatan per kapita akan berkurang, kesejahteraan menurun, kemiskinanpun terjadi. Kekurangan pangan,kesehatan yang burukserta kerja keras untukbertahan hidup akan membuatsebagian tidak mampu bertahan dan berakhir pada kematian. Jumlah penduduk yang berkurang, secara relatif mengurangi beban keluarga dan meningkatkan pendapatan per kapita. Kesejahteraanpun kembali meningkat yang akhirnya memicu pertumbuhan penduduk. Kondisi ini terus berputar menjadi suatu siklus yang disebut dengan Malthusian trap. Berbagai kritik munculterhadap aliran Malthus,terutama karena sifatnyayang pesimis dan oleh karena itu disebutjuga dengan aliran pesimis. Aliran ini tidak atau kurang mempertimbangkan kemajuan teknologi dan kreativitas manusia.

20 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Big Push, dan Perangkap Kemiskinan dengan Kendala Subsistensi, Ide big push (dorongan besar) ditemukan oleh Rosentein-Rodan dalam konteks klasik mengenai masalah industrialisasi di Eropa Timur. Inti dari argumen ini dalam konteks Menurut pendapat yang lebih optimis, bahwa ketika manusia mengalami permasalahan, maka manusia akan berfikir untukmencari solusinya seperti berinovasi dan menciptakan teknologi sehingga manusia itu d=tetap dapat Survive. Kemajuan teknologi akan mampu mempercepat sebagianpertumbuhan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pendapat yang lain memandangjustru manusia merupakanfaktor produksi. Bila dimanfaatkan dengan baik akan dapat meningkatkan hasil produksi, meningkatkan pertumbuhan dan akhirnya dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, permasalahan utamanya adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada sehingga berkontribusi maksimal terhadap pembangunan. Increasing return, bagaimanamenciptakan kemungkinan terjadinya multi keseimbangan (multiple equilibria). Dengan katalain,untuk bisa keluar dari perangkap kemiskinan diperlukan suatu doronganyangkuat (big push). Ketika pendapatan masyarakat rendah (dalam kondisimiskin), sebagian besarataubahkan semua pendapatannya habis digunakan untuk konsumsi guna memenuhi kebutuhan dasar (kondisi subsisten). Mungkin tidak banyak yang tersisa untuk ditabung, sehingga tingkat tabungan secard keseluruhan menjadi rendah, seperti dijelaskan sebelumnya.

MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Kemiskinan di Indonesia & Belahan Dunia BAB V 21 A. Kemiskinan di Indonesia Perkembangan Kemiskinan di Indonesia, Banyak atau sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin, dan sebaliknya. Konsep garis kemiskinan di Indonesia pada dasarnya tidak pernah berubah, yang berubah adalah nilai nominal dari garis kemiskinan tersebut. Nominal ini meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan naiknya tingkat harga barang (lebih jelas lihat kembali Bab 3 tentang Garis Kemiskinan). Garis kemiskinan di desa, biasanya lebih rendah dari garis kemiskinan di kota. Satu dari beberapa penyebabnya bahwa tingkat harga barang pokok makanan dan nonmakanan yang menjadi patokan dalam mengukur garis kemiskinan tersebut, secara umum lebih rendah di desa dibandingkan dengan di kota. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa tinggi rendahnya garis kemiskinan sangat mempengaruhi jumlah masyarakat miskin. Kemiskinan di Indonesia telah mengalami proses yang panjang, bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Kelaparan, kemelaratan, ketiadaan akses terhadap pendidikan dan kesehatan telah terjadi sejak zaman penjajahan. Tempat terjadinya tanam paksa serta kawasan perkebunan merupakan kantong-kantong kemiskinan saat itu. Oleh karena itu kemiskinan merupakan satu dari beberapa persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah dimanapun juga (BPS, 2012) dan kapanpun juga. Namun, meskipun garis kemiskinan di desa lebih rendah dibanding dengan di kota, bukan berarti tingkat kemiskinan di desa lebih rendah dari di kota. Pernyataan tersebut tidak dapat dibandingkan antara dua populasi atau kelompok yang berbeda, dan ini hanya dapat dibandingkan dalam populasi atau kelompok yang sama dan dalam kurun waktu yang sama pula serta dengan tingkat garis kemiskinan yang sama.

22 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Periode Pasca Krisis 1998, Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan angka kemiskinan dari 15,59 persen pada tahun 2005, naik menjadi 17,75 persen pada tahun 2006. Pasca krisis, secara perlahan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia kembali menurun seiring dengan perbaikan ekonomi yang terjadi di segala bidang. Selama periode 1998-2012, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 20,91 juta jiwa atau 12,57 persen dari 49,50 juta jiwa (24,23 persen dari total penduduk) menjadi 28,59 juta jiwa (11,66 persen dari total penduduk-September 2012). Perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota Perbedaan struktur pasar dan bersarnya distorsi antara pasar di desa dengan di kota Dampak positif dari proses pembangunan perekonomian nasional Kemiskinan Menurut Pulau, Dari sisi jumlah, kemiskinan tertinggi masih berada di pulau Jawa. Kondisi ini tentu sejalan dengan jumlah penduduknya yang lebih banyak dibanding dengan pulau lainnya. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2000, yaitu sebesar 4,29 persen atau turun dari 23,43 persen tahun 1999 menjadi 19,4 persen tahun 2000. Sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 2002 yang hanya 0,21 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan yang tinggi pada tahun 2000 disebabkan karena jumlah penduduk miskin baik di desa maupun di kota sama-sama berkurang dengan drastis, sedangkan penurunan yang rendah di tahun 2002, disebabkan penurunan kemiskinan yang tinggi hanya terjadi di kota dan sebaliknya justru terjadi di desa. Pada tahun 2000, jumlah penduduk miskin di desa turun sebesar 5,9 juta jiwa dari 32,33 juta jiwa tahun 1999 menjadi 26,4 juta jiwa. Arah yang sama juga terjadi di kota, dimana jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 3,34 juta jiwa dari 15,64 juta jiwa tahun 2009 menjadi 12,3 juta jiwa di tahun 2000. Hal yang berbeda justru terjadi pada tahun 2002. Rendahnya penurunan kemiskinan disebabkan oleh terjadinya pergeseran jumlah masyarakat miskin dari desa ke kota. Jumlah penduduk miskin di kota meningkat tajam, yaitu sebesar 4,7 juta jiwa dari 8,6 juta jiwa tahun 2001 menjadi 13,3 juta jiwa miskin justru mengalami penurunan sebesar 4,2 juta jiwa dari 29,3 juta jiwa pada tahun 2002. Sebaliknya terjadi di desa, dimana jumlah penduduk pada tahun 2001 menjadi 25,1 juta jiwa pada tahun 2002. Oleh karena itu secara kumulatif penurunan angka kemiskinan pada tahun 2002 menjadi rendah. Secara umum, penurunan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan ternyata lebih cepat dari penurunan jumlah penduduk miskin daerah perkotaan. Kurun waktu 2005-2012, penurunan jumlah kemiskinan di desa mencapai 4,81 persen sementara penurunan kemiskinan di kota hanya 2,77 persen. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1. 2. 3.

23 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan seberapa jauh pengeluaran rata-rata (terkadang dapat juga didekati dengan pendapatan rata-rata) penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks P₁ maka semakin dalam kemiskinan yang terjadi (lebih lengkap, penjelasan tentang konsep dan pengertian indeks kemiskinan dibahas pada Bab 6). Kemudian, selama kurun waktu 2011-2013, jumlah penduduk miskin di semua pulau mengalami penurunan kecuali di Maluku dan Papua, mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2013. Namun, dari sisi persentase penduduk, tingkat kemiskinan tertinggi berada di kepulauan Maluku dan Papua, diikuti Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera serta Jawa. Selama tiga tahun berturut-turut, tingkat kemiskinan di kepulauan Maluku dan Papua mencapai di atas 23 persen. Tingginya perbedaan tingkat kemiskinan antar pulau, menjadi permasalahan tersendiri buat Indonesia (menurut Bank Dunia, 2006, ini merupakan satu dari tiga ciri kemiskinan yang ada di Indonesia). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan masih berjalan dengan ketimpangan yang relatif tinggi. Ketimpangan pembangunan infrastruktur merupakan satu dari beberapa pemicunya. B. Kemiskinan di Belahan Dunia Seperti dijelaskan pada bab 2, bahwa batas kemiskinan (disebut dengan garis kemiskinan) di setiap negara adalah berbeda. Oleh karena itu, sulit untuk mengukur berapa jumlah penduduk miskin dibelahan dunia ini, miskin menurut standar suatu negara, katakan menurut negara di Eropa akan berbeda dengan miskin menurut negara di Asia. Miskin menurut standar Amerika, belum tentu miskin menurut standar Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena konsep dan besaran pengukurannya yang berbeda. Oleh karena itu, kita tidak dapat membandingkan tingkat kemiskinan dari dua negara yang menggunakan garis kemiskinan berbeda. Untuk membandingkan tingkat kemiskinan dari dua atau lebih negara hanya dapat dilakukan bila garis kemiskinannya sama. Dengan menerapkan garis kemiskinan yang sama, dapat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan atau sebagai dasar pengambilan kebijakan yang baru untuk pengentasan kemiskinan disamping sebagai dasar kebijakan politik dan ekonomi. Untuk keperluan perbandingan dan sebagai dasar kebijakan, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan yang sama yaitu $1,25 per hari per kapita dengan melakukan penyesuaian terhadap daya beli (purchasing power parity- PPP).

24 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Kemiskinan di Eropa dan Asia Tengah, Negara-negara di kawasan Eropa dan Asia Tengah yang memiliki penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar US$1,25 per kapita per hari, antara lain: Albania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kirzistan, Latvia, Macedonia, Rumania, Polandia, Serbia, Tajkiztan, Kazakstan, Kroasia, dan Turky. Di antara negara tersebut, persentase penduduk miskin tertinggi berada pada negara Georgia sebesar 18 persen, dan terendah di negara Polandia, Khazakstan, dan Kroasia masing-masing sebesar 0,1 persen. Pendapatan nasional bruto (GNI) kawasan ini sebesar US$6.321 pada tahun 2011, dan meningkat menjadi US$6.655 pada tahun 2012. Pertumbuhan PDB tahunan sebesar 6,3 persen pada tahun 2011, dan 2,2 persen pada tahun 2012. Total populasinya mencapai 247,8 juta jiwa pada tahun 1990, dan 272,1 juta jiwa pada tahun 2012. Kurun waktu 30 tahun terakhir (1981-2010), jumlah individu miskin berkurang dari 8,2 juta pada tahun 1981 menjadi 3,2 juta pada tahun 2010. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty headcount ratio) juga menurun dari 1,9 persen tahun 1981 menjadi 0,7 persen pada tahun 2010. Pasca bubarnya negara Uni Soviet tahun 1991, terjadi peperangan di antara bekas negara-negara sekutunya sehingga menimbulkan kekacauan ekonomi dan akhirnya menaikkan angka kemiskinan. Inilah penyebab utama meningkatnya jumlah dan persentase penduduk miskin di kawasan ini pada tahun 1991 hingga tahun 1996. Kemiskinan di Asia Timur dan Pasifik, Negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang memiliki penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar US$1,25 per kapita per hari, antara lain: Kamboja, Cina, Fiji, Indonesia, Laos, Filipina, dan Vietnam. Negara dengan persentase penduduk miskin terbanyak di kawasan ini adalah Laos (33,9 persen), dan yang paling sedikit adalah Thailand sebesar 0,4 persen. Pendapatan nasional bruto (GNI) kawasan ini sebesar US$4.226 pada tahun 2011, dan meningkat menjadi US$4.884 pada tahun 2012. Pertumbuhan PDB tahunan sebesar 8,3 persen pada tahun 2011, dan 7,5 persen pada tahun 2012. Total populasinya mencapai 1.601 juta jiwa pada tahun 1990, dan 1.991,6 juta jiwa pada tahun 2012. Pada tahun 1981, tingkat kemiskinan di kawasan ini mencapai 72,2 persen atau sebanyak 1.096,5 juta jiwa (ingat bahwa garis kemiskinan yang digunakan adalah US$ 1,25 per kapita per hari). Namun seiring dengan perkembangan ekonomi di kawasan ini yang begitu pesat, angka kemiskinan dapat di tekan hingga menjadi 12,5 persen atau 250,9 juta jiwa pada tahun 2010. Bila dibanding dengan kawasan lain, pengentasan kemiskinan di kawasan ini termasuk yang paling berhasil. Kemiskinan di Amerika Latin dan Karibia, Negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang memiliki penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar US$1,25 per kapita per hari, antara lain:Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Columbia, Costa Rika, Dominika, Equador, Elsalvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, dan Venezuela.

25 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Kemiskinan di Timur Kecil dan Afrika Utara, Negara-negara di kawasan Timur Kecil dan Afrika Utara yang memiliki penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar US$1,25 per kapita per hari, antara lain: Mesir, Irak, Marokko, Tunisia, dan Yaman. Negara dengan persentase penduduk miskin terbanyak di kawasan ini adalah Yaman (17,5 persen), dan yang paling sedikit adalah Tunisia sebesar 1,1 persen. Pendapatan nasional bruto (GNI) kawasan ini sebesar US$3.151 pada tahun 2008, dan meningkat menjadi US$3.453 pada tahun 2009. Pertumbuhan PDB tahunan sebesar 4,3 persen pada tahun 2008, dan 3,5 persen pada tahun 2009. Total populasinya mencapai 226,5 juta jiwa pada tahun 1990, dan 339,6 juta jiwa pada tahun 2012. Kemiskinan di kawasan ini relatif rendah bila dibanding dengan kawasan lainnya. Jumlah penduduk miskin yang hidup di bawah US$1,25 per hari sebanyak 16,5 juta jiwa atau 9,6 persen pada tahun 1981 dan terus menurun menjadi 8 juta jiwa atau 2,4 persen pada tahun 2010. Kemiskinan di Asia Selatan, Negara-negara di kawasan Asia Selatan yang memiliki penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar US$1,25 per kapita per hari, antara lain: Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Srilanka. Negara dengan persentase penduduk miskin terbanyak di kawasan ini adalah Bangladesh (43,3 persen), dan yang paling sedikit adalah Maldives sebesar 1,5 persen. Pendapatan nasional bruto (GNI) kawasan ini sebesar US$1.334 pada tahun 2011, dan meningkat menjadi US$1.422 pada tahun 2012. Pertumbuhan PDB tahunan sebesar 6,1 persen pada tahun 2011, dan 3,6 persen pada tahun 2012. Total populasinya mencapai 1.135 juta jiwa pada tahun 1990, dan 1.649,2 juta jiwa pada tahun 2012. Kawasan ini merupakan kawasan terbanyak penduduknya setelah kawasan Asia Timur dan Pasifik. Tingginya laju pertumbuhan penduduk, dan rendahnya pendapatan per kapita membuat jumlah penduduk miskin selama tiga dasawarsa terakhir (1981-2010) hampir tidak berubah. Bahkan dari tahun 1981 hingga tahun 2002, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan US$1,25 per hari cenderung meningkat dari 568,4 juta jiwa menjadi 640,5 juta jiwa. Di antara negara-negara tersebut, persentase penduduk miskin tertinggi berada pada negara Honduras, yaitu sebesar 17,9 persen, dan terendah adalah Meksiko sebesar 0,7 persen. Pendapatan nasional bruto (GNI) kawasan ini sebesar US$8.275, pada tahun 2011, dan meningkat menjadi US$9.205 pada tahun 2012. Pertumbuhan PDB tahunan sebesar 3,9 persen pada tahun 2011, dan 3,0 persen pada tahun 2012. Total populasinya mencapai 422,3 juta jiwa pada tahun 1990, dan 581,4 juta jiwa pada tahun 2012. Pada kawasan ini, kurun waktu tiga dasawarsa telah terjadi penurunan angka kemiskinan dari 11,9 persen (43,3 juta jiwa) pada tahun 1981 menjadi 5,5 persen (32,3 juta jiwa) pada tahun 2010. Dibanding dengan kawasan lain, pengurangan kemiskinan di kawasan ini relatif lambat, dalam kurun waktu tiga dasawarsa tersebut hanya terjadi penurunan sebesar 6,4 persen.

26 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Kemiskinan di Sub-Shara Afrika, Sub-Sahara Afrika merupakan kawasan dengan banyak negara miskin. Negara-negara yang memiliki penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar US$1,25 per kapita per hari di kawasan ini antara lain: Angola, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Afrika Tengah, Kongo, Etiopia, Etiopia, Ghana, Guena, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawai, Mali, Mozambi, Nigeria, Sinegal, dan banyak negara lainnya. Banyak negara di kawasan ini yang memiliki angka kemiskinan diatas 50 persen, bahkan ada yang mencapai 87,7 persen (Rep.Demokrasi Kongo), Liberia (83,8 persen), Burundi (81,3 persen), dan banyak yang lainnya. Pendapatan nasional bruto (GNI) kawasan ini sebesar US$1.248 pada tahun 2011, dan meningkat menjadi US$1.348 pada tahun 2012. Pertumbuhan PDB tahunan sebesar 4,5 persen pada tahun 2011, dan 4,3 persen pada tahun 2012. Total populasinya mencapai 506,9 juta jiwa pada tahun 1990, dan 910,4 juta jiwa pada tahun 2012. Sejak tahun 1981 hingga tahun 2010, jumlah penduduk miskin di kawasan ini terus bertambah seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. Pada tahun 1981 terdapat sebanyak 204,9 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan US$1,25 per hari, dan meningkat lebih dari dua kalinya menjadi 413,7 juta jiwa pada tahun 2010. Penyebab bertambahnya kemiskinan ini antara lain, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (kurun waktu dua dasawarsa jumlah penduduknya bertambah hampir dua kali lipat), terbatasnya sumberdaya alam, rendahnya pendapatan per kapita, stabilitas keamanan yang kurang kondusif (seperti terjadinya perang saudara), dan lainnya. Dari sisi persentase jumlah penduduk miskin juga tidak mengalami perubahan yang berarti. Pada tahun 1981 terdapat 51,5 persen penduduk miskin. Angka ini terus meningkat hingga awal tahun 1990-an. Pada tahun 1993 telah mencapai 59,4 persen. Setelah itu, secara perlahan mengalami penurunan hingga mencapai 48,5 persen pada tahun 2010. Namun dari persentase penduduk miskin memiliki trend yang menurun tajam. Selama rentang waktu tersebut, telah terjadi pengurangan angka kemiskinan yang signifikan, yaitu sebesar 30,1 persen, dari 61,1 persen pada tahun 1981 menjadi 30 persen pada tahun 2010.

MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Mengukur Kemiskinan BAB VI 27 A. Pendekatan Aksiomatik dalam Mengukur Kemiskinan Fokus, menurut aksioma ini bahwa ukuran kemiskinan harus sepenuhnya fokus pada tingkat pendapatan orang miskin. Monoton (monotonicity), bahwa ketika terjadi penurunan tingkat pendapatan pada keluarga miskin, maka indeks kemiskinan harus mengalami peningkatan. Transfer, bahwa kemiskinan harus meningkat bila ada transfer pendapatan yang regresif, dan menurun bila ada transfer pendapatan yang progresif. Sen (1976) mengusulkan pendekatan aksiomatik (yang terdiri dari tiga aksioma) dalam pengukuran kemiskinan. Melalui aksioma ini, Sen berpendapat bahwa ukuran kemiskinan harus peka terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di antara orang miskin. Ukuran kemiskinan harus berbanding lurus dengan tingkat ketimpangan di kalangan orang miskin itu sediri. Artinya ukuran kemiskinan harus meningkat ketika ketimpangan di antara mereka yang miskin meningkat dan menurun ketika ketika ketimpangannya menurun. Aksioma tersebut adalah (berbagai aksioma lainnya dijelaskan pada Bab 7): B. Berbagai Ukuran Kemiskinan Poverty Headscount atau Poverty Index, dihitung dengan cara membandingkan tingkat pendapatan setiap rumah tangga dalam suatu populasi terhadap garis kemiskinan. Misalnya, rumahtangga dengan tingkat pendapatan kurang dari garis kemiskinan, diberi nilai 1 (berarti miskin), sedangkan rumahtangga dengan tingkat pendapatan di atas garis kemiskinan di beri nilai 0. Puoverty gap atau income shortfall, mengukur jumlah uang atau pendapatan yang diperlukan untuk mengangkat penduduk miskin (yang berada di bawah garis kemiskinan) keluar dari kemiskinan (ke atas garis kemiskinan). Dengan kata lain, poverty gapmengukurjumlahkekurangan pendapatan (income shortfall) individu dari garis kemiskinan. Watt index, Watts (1968), merumuskan suatu ukuran kemiskinan yang sederhana namun relatif lebih bersifat adil. Ia berpendapat bahwa memberikan sejumlah uang kepada orang yang jauh di bawah garis kemiskinan (lebih miskin) akan lebih berarti daripada memberikan uang tersebut kepada orang yang sedikit di bawah garis kemiskinan.

28 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Sen index, Ukuran ini dikemukakan oleh Sen tahun 1976. Selain menggambarkan persentase penduduk miskin, indeks Sen juga menggambarkan luasnya kemiskinan (the extent of immiseration) serta distribusi pendapatan di antara penduduk miskin. Foter-Greer-Thorbecke (FGT), mencoba memasukkan derajat kemiskinan dari orang yang termiskin melalui parameter a. Indeks ini banyak digunakan dalam berbagai penelitian empiris tentang kemiskinan karena sensitivitasnya terhadap kedalaman kemiskinan (depth of poverty) dan keparahan kemiskinan (severity of poverty). Formula matematisnya dituliskan pada persamaan (7.18) (Cockburn, 2001). lustrasi perbandingan sesitivitas, Sebagai tambahan ilustrasi, ulasan berikut ini mencoba membandingkan sensitivitas antara poverty gap index (FGTa=1), Watts index, dan poverty severity index atau disebut juga dengan squared poverty gap (FGT-a=2). Ilustrasi ini diadopsi dari Morduch (2005) dalam Handbook on Poverty Statistics: Consept, Methode and Policy Use, United Nation Statistics Division. Ukuran dari UNDP, United Nation Development Programme (UNDP), sejak tahun 1997 hingga tahun 2009 meluncurkan beberapa indeks yang semuanya berhubungan dengan kemiskinan. Indeks-indeks tersebut antara lain: The Human Development Index (HDI) atau indeks pembangunan manusia, The human Poverty Index (HPI) atau indeks kemiskinan manusia. Indeks ini terbagi dua, yaitu human poverty index for developing countries (HPI-1), dan human poverty index for selected OECD countries (HPI-2), The Gender related Development Index (GDI) atau indeks pembangunan gender, The Gender Empowerment Measure (GEM) atau tingkat upaya pemberdayaan gender. C. Ukurang lain dari UNDP (yang dipengaruhi) Human developent index (HDI), merupakan suatu ukuran dimensi kunci dari pembangunan manusia. Mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu panjang umur dan sehat, akses terhadap pengetahuan dan standar hidup layak. Inequality Human development index (IHDI), merupakan indeks penyesuaian pembangunan manusia (HDI) dalam hal ketidakmerataan atau kesenjangan yang terjadi di setiap dimensi HDI. IHDI dihitung menggunakan rata-rata geometri dari semua penduduk untuk setiap dimensi. Sejak tahun 2010, UNDP mengeluarkan ukuran baru dan tidak menggunakan lagi ukuran yang sebelumnya (seperti di atas). Ukuran tersebut adalah: (1) Human Poverty Index (HDI), meski namanya sama dengan yang sebelumnya (yang digunakan sebelum tahun 2010), namun sejak tahun 2010, HDI dihitung dengan metode yang berbeda dari sebelumnya, (2) Inequality-ajusted Human Development Index (IHDI), Gender Inequality Index (GDI) dan Multidimensional Poverty Index (MPI).

29 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN IHDI akan sama dengan HDI bila tidak ada ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi di antara individu dalam suatu negara, namun IHDI akan berada di bawah HDI bila terdapat kesenjangan. Gender Inequality Index (GII), GII merupakan suatu indeks yang mengukur ketimpangan atau kerugian (disadvagest) berbasis gender dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. GII menunjukkan kerugian potensi pembangunan manusia akibat ketimpangan yang terjadi antara pria dan wanita dalam dimensi yang dimaksud. Multidimensional Poverty Index (MPI), MPI mengukur beberapa kerugian atau kehilangan (deprivations) individu atau rumahtangga terhadap ketiga dimensi (pendidikan, kesehatan, dan standar hidup). MPI mencerminkan kekurangan multidimensi dan merupakan gambaran komprehensif tentang orang miskin. MPI adalah ukuran menggantikan HPI (human poverty index) yang telah dirilis sejak tahun 1997 hingga tahun 2009. HPI menggunakan data kekurangan agregat suatu negara terhadap ketiga dimensi, sehingga HPI tidak dapat mengidentifikasi individu dan rumahtangga. Berbeda dengan HPI, MPI mampu menangkap berapa banyak orang yang telah dirugikan atau kehilangan haknya terhadap ketiga dimensi. Untuk keperluan ini, MPI menggunakan data survei rumahtangga. Kategori miskin dalam MPI adalah mereka yang mengalami kekurangan minimal 33,3 persen dari indikator tertimbang.

MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Distribusi Pendapatan & Ukuran BAB VI 30 A. Konsep Distribusi Pendapatan dan Ukuran Distribusi pendapatan dan ukuran dalam ekonomi kemiskinan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam memahami masalah kemiskinan di suatu negara atau wilayah. Distribusi pendapatan mengacu pada cara pendapatan dibagi di antara penduduk suatu negara atau wilayah, sedangkan ukuran kemiskinan mengukur seberapa banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam suatu negara atau wilayah yang memiliki distribusi pendapatan yang tidak merata, maka kemungkinan besar juga terdapat tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini karena sebagian besar pendapatan hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok tertentu, sehingga menyisakan sedikit atau bahkan tidak ada pendapatan untuk sebagian besar penduduk. Dalam situasi ini, orangorang yang hidup di bawah garis kemiskinan akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan kesehatan.Ukuran kemiskinan juga dapat memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan di suatu negara atau wilayah. Jika tingkat kemiskinan tinggi, maka hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan tidak memiliki akses yang memadai untuk pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang baik. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan sosial di dalam masyarakat. Kemiskinan telah merusak kesejahteraan masyarakat selama beberapa generasi. Kemiskinan merupakan sebuah situasi kehidupan saat adanya individu maupun beebrapa kelompok masyarakat tidak sanggup menjangkau sumber daya yang dapat mencakup kebutuhan minimum, kemudian masyarakat tersebut hidup berada pada tingkat kebutuhan minimum itu. Ketimpangan distribusi pendapatan mengakibatkan adanya masalah kemiskinan. Selain itu, perbedaan kemampuan masyarakatnya yang mengakibatkan adanya selisih jumlah upah, dan adanya selisih dalam pemenuhan modal, maka dari itu kemiskinan biasa ditunjukkan dengan pola lingkaran kemiskinan.

31 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Ketimpangan merupakan efek samping yang ditimbulkan apabila terjadinya ketidakmerataan dalam proses pembangunan ekonomi (Prawidya Hariani RS and Syahputri, 2016). Ketika suatu wilayah hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi saja, maka hal tersebut belum tentu menjamin pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dimana laju pertumbuhan ekonomi akan selalu berkaitan dengan ketimpangan sehingga berpengaruh terhadap angka kemiskinan. B. Distribusi Pendapatan Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Suatu Negara Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu negara. Jika pendapatan hanya dikonsentrasikan pada sebagian kecil penduduk atau kelompok tertentu saja, maka akan meningkatkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Sementara itu, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan seringkali hanya memiliki akses terbatas terhadap peluang kerja dan pendidikan yang memadai, sehingga sulit untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sementara itu, kelompokkelompok yang memiliki pendapatan yang tinggi, cenderung memiliki akses yang lebih baik ke peluang kerja dan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat memperburuk tingkat kemiskinan di suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses peluang kerja dan pendidikan, serta memperbaiki kondisi kehidupan mereka.Salah satu cara untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata adalah dengan mengadopsi kebijakan ekonomi yang inklusif, seperti pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang memberikan peluang kerja yang adil, dan membangun program pemerintah yang memfasilitasi pendistribusian pendapatan secara merata. Selain itu, upaya pengembangan ekonomi daerah juga dapat memperbaiki distribusi pendapatan, dengan memperkuat kegiatan ekonomi di wilayah yang kurang berkembang. C. Faktor yang Mempengaruhi Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan Pendidikan dan Keterampilan Kondisi Pasar Tenaga Kerja Ketimpangan Regional Kebijakan Pemerintah Kepemilikan Aset Gender Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketidak merataan distribusi pendapatan, diantaranya: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

32 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN D. Ukuran Ekonomi Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Suatu Negara Ukuran ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di negara tersebut. Semakin besar ukuran ekonomi suatu negara, semakin besar pula kemungkinan adanya peluang kerja dan meningkatnya pendapatan. Dengan demikian, kemungkinan terjadi penurunan tingkat kemiskinan juga semakin besar.Jika perekonomian suatu negara tumbuh dengan cepat, maka lapangan kerja akan meningkat, sehingga kesempatan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih baik akan meningkat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat memperbaiki akses pendidikan, kesehatan, dan fasilitas infrastruktur di suatu negara, yang dapat memperbaiki kondisi kehidupan penduduk. Ini semua dapat mengurangi tingkat kemiskinan di negara tersebut. Namun, pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat tidak selalu dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Jika pertumbuhan ekonomi tidak merata, dan hanya didominasi oleh sektor tertentu atau kelompok tertentu saja, maka hal ini dapat memperburuk ketidakmerataan pendapatan dan meningkatkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Kondisi ini juga dapat memperburuk tingkat kemiskinan di negara tersebut.Oleh karena itu, penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan memperhatikan keterlibatan seluruh sektor dan kelompok masyarakat dalam kegiatan ekonomi. D Kebijakan Pendidikan Kebijakan Fiskal Kebijakan Kesejahteraan Sosial Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perlu Adanya Pola Pertumbuhan Berikut adalah beberapa kebijakan atau solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan dan mengatasi kemiskinan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan, diperlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, peran individu juga sangat penting dalam mengatasi masalah ini, seperti dengan melakukan tindakan sosial atau membantu orangorang yang membutuhkan.Jadi penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Kita juga perlu terus mengembangkan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. E. Kebijakan atau Solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan dan mengatasi kemiskinan

MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Kebijakan Mengurangi Kemiskinan BAB VII 33 A. Kebijakan Fiskal Suatu kebijakan yang sangat terkait dengan distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah kebijakan fiskal. Wujud dari kebijakan ini dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pengeluaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen penting kebijakan pemerintah, tidak boleh hanya sekadar dipahami sebagai suatu dokumen keuangan serata, melainkan juga harus dipahami sebagai dokumen politik. Ini terjadi karena dalam perumusan dan penetapan isinya mengandung banyak aspek yang berkaitan dengan proses dan kompromi kepentingan politik. Selain itu, dokumen APBN itu juga merefleksikan komitmen politik dan prioritas kebijakan sosial ekonomi pemerintah. Di samping itu, anggaran publik yang menegaskan prinsip pro-poor juga memiliki landasan konstitusional yang kuat. Landasan filosofi keuangan publik yang dianut oleh Republik Indonesia adalah kedaulatan rakyat dan bukan hanya perwujudan pengelolaan keuangan negara. Oleh karenanya, pengalokasian anggaran harus didasarkan pada aspek keberpihakan, yaitu keberpihakan pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Jika proses penganggaran negara dan daerah bervisi pro-poor, maka anggaran publik yang berpihak pada kaum miskin (pro-poor budget) menjadi instrumen politik terpenting dalam pengurangan kemiskinan. Di sinilah politik anggaran menempati posisi penting dalam mensejahterakan rakyat. Menyadari hal ini, kebijakan anggaran jangan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Kebijakan ekonomi yang hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, sesungguhnya merupakan masalah Pemerintah harus menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak semata tinggi, tetapi juga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penduduk miskin (pro-poor growth) Kebijakan dan program pembangunan ekonomi seharusnya dititikberatkan kepada sektor ekonomi riil yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh kehidupan mayoritas kaum miskin, seperti pertanian, perikanan, usaha kecil menengah, dan sektor informal.

34 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Kebijakan fiskal merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok, yaitu perpajakan (tax policy) dan pengeluaran perintah (government expenditure) (Mankiw, 2003; Turnovsky, 1981). Lebih jauh Soediyono (1985) mengatakan bahwa variabel instrumen dari kebijakan fiskal dapat berupa pajak (tax), transfer pemerintah (government pur), subsidi (subsidies) dan pengeluaran pemerintah (government expenditure). Kebijakan fiskal disebut juga kebijakan anggaran (budgetary policy) yang dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan fiskal atau anggaran memiliki tiga fungsi yaitu, (1) fungsi alokasi (allocation function), (2) fungsi distribusi (distribution function), dan (3) fungsi stabilisasi (stabilization function). Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang sosial (social goods) atau proses penggunaan sumberdaya keseluruhan yang dibagi diantara barang privat (private goods), barang sosial (social goods) dari kombinasi barang sosial yang dipilih. Fungsi distribusi berkaitan dengan pembagian pendapatan dan kekayaan yang lebih adil dan merata di masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi sesuai dengan namanya bertujuan untuk mempertahankan tingkat pengangguran yang rendah, stabilitas tingkat harga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sesuai. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan persoalan yang krusial bagi setiap negara, sehingga pemerintah di masingmasing negara berusaha untuk mengurangi persoalan tersebut melalui intrumen fiskal. Skema instrumen fiskal yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi penerimaan, anggaran pemerintah untuk pembiayaan publik dapat dihasilkan dari dua sumber, yaitu domestik dan pinjaman luar negeri. Penerimaan dalam negeri, dapat diperoleh dari pajak pendapatan, pajak penjualan dan pajak produksi, sedangkan dari luar negeri, pinjaman dapat dari berbagai bentuk seperti pinjaman luar negeri untuk publik. Dari sisi pengeluaran, penurunan kemiskinan dan redistribusi pendapatan diimplementasikan melalui tiga instrumen alokasi anggaran pemerintah, yaitu (1) subsidi langsung atau subsidi individu yang ditargetkan pada rumah tangga berpendapatan rendah, (2) subsidi harga, subsidi yang dialokasikan untuk komoditi yang digunakan oleh rumahtangga menjadi lebih murah terutama untuk kebutuhan pokok, dan (3) pengeluaran langsung pemerintah terhadap pelayanan publik dan infrastruktur, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan, yang diutamakan bagi kelompok rumahtangga yang berpendapatan rendah. B. Peranan Kebijakan Fiskal dalam Menurunkan Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

35 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Penerimaan pemerintah berasal dari pajak, non pajak, dan hibah. Pajak meliputi pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Jenis pajak pusat terdiri dari: (1) pajak penghasilan (PPh), (2) pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPn), (3) pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), (4) pajak bumi dan bangunan (PBB), (5) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), (6) bea meterai, (7) cukai, (8) pajak/pungutan ekspor, dan (9) bea masuk, dan lainnya (Hutahaean, et al., 2002). Pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPn) mempunyai efek (transmisi) yang relatif cepat terhadap perubahan perilaku menabung investasi dan ekspansi usaha perusahaan (James dan Nobes, 1992). Dalam kasus Indonesia PPh dan PPn sensitif terhadap perubahan perilaku rumahtangga dan perusahaan. Dari sisi pajak, intervensi pemerintah untuk mempenga ruhi kinerja sektoral akan efektif dengan instrumen PPh dan PPn (Darsono, 2008). Analisis yang mengkombinasikan sistem pajak pendapatan (PPh) dengan pajak pertambahan nilai (PPn), ditemukan dalam Atkinson dan Stiglit (1976), Mirrlees (1976), dan Myles (1997). Dalam model ini diasumsikan bahwa terdapat 1 barang yang disediakan oleh produsen sebagai barang 1 dengan tingkat upah w. Seperti aturan normalisasi, pajak bersifat linear barang. Subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah output (Spencer & Amos, 1993). Subsidi atau transfer merupakan suatu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan bagi penerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (cash transfer) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (in kind subsidy). Subsidi dalam bentuk uang dapat diberikan pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan penghasilan atau kepada produsen agar dapat menurunkan harga barang yang diproduksinya. Subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu yaitu pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran di bawah harga pasar (Handoko dan Patriadi, 2005). C. Subsidi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

36 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Subsidi dalam belanja negara dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya produk kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas harga. Dengan subsidi diharapkan bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang mencukupi dengan harga yang stabil serta terjangkau oleh daya beli masyarakat (Nota Keuangan dan APBN, 2009). Di negara berkembang, subsidi penting sebagai instrumen fiskal untuk mendorong produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Subsidi merupakan bentuk transfer pemerintah yang efisien sekaligus sebagai alat redistribusi kesejahteraan antar penduduk dan antar produsen dengan konsumen. Inilah pokok pentingnya subsidi, sehingga pada perekonomian majupun masih menggunakan instrumen subsidi dari pemerintah ke sektor swasta. Jika pemerintah membayar agregat subsidi untuk produk pertanian, maka akan berdampak terhadap peningkatan permintaan produk pertanian (kurva permintaan bergeser ke kanan atas). Harga produk pertanian akan naik, walau kenyataannya petani hampir tidak bisa meningkatkan produksinya. Subsidi akan menggeser kurva permintaan ke atas (ke kanan) untuk konsumsi bersubsidi (subsidized consumption) atau kurva penawaran ke bawah (ke kanan) untuk produksi bersubsidi (subsidized production). Hasil dari kedua jenis subsidi ini adalah ekuilibrium kuantitas baru yang lebih besar. Pada kondisi perfectly inelastic demand, subsidi akan menggeser kurva penawaran dari S ke S. Ini akan membuat harga menjadi lebih rendah dari sebelum subsidi dengan jumlah permintan yang tetap. Sebaliknya pada kondisi perfectly elastic demand, adanya subsidi akan menambah jumlah permintaan dengan harga yang tetap. Ini akan sama halnya dengan kondisi perfectly elastic supply Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan dengan barang dan jasa yang memiliki eksternalitas yang positif dengan tujuan untuk menambah output dan hal ini merupakan efek positif dari subsidi. Sedangkan efek negatif dari subsidi bahwa subsidi dapat menciptakan alokasi yang tidak etisien karena konsumen membayar harga yang lebih rendah dari harga pasar sehingga ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam inengkonsumsi barang yang disubsidi.

37 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Selain itu, karena harga lebih rendah dari opportunity cost, maka dapat terjadi pemborosan dalam penggunaan sumberdaya untuk memproduksi barang yang disubsidi (Spencer & Amos, 1993). Subsidi yang tidak transparan dan tidak welltargeted dapat menyebabkan distorsi harga, inefisiensi dan tidak dinikmati oleh orang yang berhak (Basri, 2002). Usaha pengurangan kemiskinan di Indonesia telah dimulai sejak lama dan terus dilakukan. Sejak Repelita I tahun 1969/1970, kebijakan pembangunan ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan hasil pembangunan guna mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Secara politis masalah kemiskinan di Indonesia mendapat perhatian yang ser sejak tahun 1993, ketika presiden Suharto menyinggung kemiskinan dalam pidatonya di Dewan Perwakilan Rakyat. Perhatian ini disusul dengan terbitnya Instruksi presiden (inpres) Nomor 5 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Setahun kemudian, yaitu tahun 1994, pemerintah memperkenalkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Untuk menumbuhkembangkan ekonomi rakyat, melalui program IDT disediakan dana hibah bergulir kepada penduduk miskin dan disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat yang dibentuk oleh penduduk miskin di desa tertinggal. Besaran hibah per desa berkisar antara Rp 20 juta sampai Rp 60 juta tergantung jumlah penduduk. Desa dengan penduduk kurang dari 50 keluarga mendapat hibah Rp 20 juta yang diberikan pada satu tahun anggaran. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 50 keluarga namun kurang dari 100 keluarga mendapat hibah sebesar Rp 40 juta yang diberikan dalam 2 tahun anggaran. Sedangkan desa yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 100 keluarga menerima hibah Rp 60 juta dan diberikan dalam 3 tahun anggaran. Di sisi lain, program pengurangan kemiskinan juga dibarengi dengan program pengurangan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana. Sebagai kelanjutan penyempurnaan dan pendukung program IDT, sejak tahun anggaran 1999/2000 telah diintegrasikan dalam satu kesatuan program penanggulangan kemiskinan melalui strategi khusus yaitu Perluasan Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (JPS-PM) sebagai upaya peningkatan dan penyempurnaan dari program IDT serta program sektoral dan regional yang mendukung pengurangan kemiskinan. Dalam JPS-PM terdapat berbagai program seperti, Program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Takesra/Kukesra, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), Dana Bantuan Operasional Pemeliharaan SD/MI, Bantuan Beasiswa Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Pemeliharaan Puskesmas. D. Pengurangan Kemiskinan di Indonesia

38 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Banyak rumahtangga yang berada di sekitar garis kemiskinan, sehingga banyak penduduk yang tergolong tidak miskin namun rentan terhadap kemiskinan Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan kondisi kemiskinan yang sebenarnya. Dari sisi pendapatan, banyak masyarakat yang tidak tergolong miskin, namun miskin dari sisi akses terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan, dan kesehatan. Sangat beragamnya perbedaan antar daerah, hal ini disebabkan luasnya wilayah Indonesia. Oleh karena itu, usaha pengurangan kemiskinan perlu memperhatikan ketiga ciri tersebut. Upaya penanggulangan kemiskinan tentu tidak dapat dilakukan hanya menggunakan pendekatan sektoral semata, tetapi harus menggunakan pendekatan yang lebih terpadu, sistemik, dan menyentuh pada akar permasalahan kemiskinan. Apalagi permasalahan kemiskinan di Indonesia relatif kompleks, seperti disampaikan oleh Bank Dunia (2006), bahwa ada tiga ciri kemiskinan yang terdapat di Indonesia, yaitu: Satu dari beberapa permasalahan kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia ini adalah kurangnya koordinasi antar lembaga. Program pengurangan kemiskinan sering dilakukan secara parsial oleh satu atau beberapa lembaga tanpa didasari oleh koordinasi yang baik. Akibatnya sering program yang diluncurkan kurang tepat sasaran, kurang terarah dan terkontrol bahkan dapat menimbulkan program tumpang-tindih atau menciut ketika sampai di bawah. Oleh karena itu, pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang disempurnakan dengan Perpres Nomor 15 tahun 2010 tentang tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres ini mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sejak saat itu, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dirumuskan oleh pemerintah dalam empat arah kebijakan, yaitu: (1) meningkatkan program perlindungan sosial, (2) meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, (3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan (4) pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Sebagai jabaran dari empat arah kebijakan tersebut, maka dirumuskan empat strategi pengurangan kemiskinan, yaitu: (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,

39 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, dan (4) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan program bantuan tunai bersyarat atau pemberian uang tunai kepada rumahtangga sangat miskin dengan persyaratan tertentu (conditional cash transfer). Tujuan dari PKH adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan pada masyarakat yang paling miskin, dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan mengubah perilakunya. Secara khusus, PKH bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan peserta, meningkatkan taraf pendidikan, dan meningkatkan kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, balita, dan anak prasekolah dari keluarga peserta. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), merupakan program pemberian bantuan pendanaan untuk biaya nonpersonalia sekolah. Program ini ditujukan kepada sekolah dasar dan menengah pertania sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Besarnya dana BOS tergantung pada jumlah siswa sekolah penerima dana BOS. Pada tahun 2012, besarnya bantuan dana BOS untuk jenjang SD/SDLB adalah Rp580.000/siswa/tahun, sedangkan untuk jenjang SMP/SMP-B/SMPT sebesar Rp710.000/siswa/tahun. Program bantuan Beras untuk masyarakat miskin (Raskin), merupakan program pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan berupa bantuan beras bersubsidi kepada masyarakat miskin dan tentan miskin. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumahtangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pada tahun 2012, pemerintah menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5 juta rumahtangga sasaran, dan tahun 2013 direncanakan sebanyak 15,5 juta rumahtangga sasaran (TNP2k, 2012). Program Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), merupakan program bantuan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Mereka diberikan kartu yang dapat digunakan untuk berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit yang dirujuk oleh pemerintah untuk jenis pelayanan tertentu. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), merupakan bantuan langsung yang diberikan kepada siswa miskin (bukan karena prestasi). Tujuannya adalah untuk membantu siswa miskin agar tetap mampu bersekolah. BSM diberikan kepada siswa mulai tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi. Dana bergulir dan kredit mikro untuk pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, kegiatan peningkatan sumberdaya manusia yang bertujuan untuk percepatan pencapaian MGDs,

40 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen keuangan, dan penerapan tata pemerintahan yang baik. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), bertujuan untuk mempercepat pengembangan kegiatan di sektor riil dalam rangka pengurangan angka kemiskinan, KUR diberikan kepada usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) yang bergerak pada bidang usaha produktif, dimana usahanya dianggap layak untuk dikembangkan namun karena sesuatu hal tidak dapat menjangkau akses perbankan, Kredit yang diberikan relatif kecil, yaitu kurang dari 5 juta rupiah. Sejak tahun 2012, pemerintah meluncurkan program pengurangan kemiskinan untuk kluster IV, yaitu program rumah sangat murah, program listrik murah dan hemat, program air bersih, program transportasi murah, dan program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. Mengingat bahwa program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tidak miskin, maka sangat rawan terhadap penyimpangan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pelaksanaan yang tepat, serta evaluasi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah agar program-program tersebut benar-benar tepat sasaran. Sebagai contoh, berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa tidak semua program rumah murah yang diluncurkan benar-benar dinikmati oleh masyarakat miskin. Tentu saja kita tidak ingin program yang direncanakan sebesar kerbau, lalu menciut di tengah jalan dan sampai di masyarakat sasaran sebesar telur ayam. E. Rencana Pengurangan Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa pembangunan ekonomi akan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Namun pembangunan ekonomi yang hanya pro growth dikhawatirkan tidak cukup untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cepat, bahkan dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan di antara masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus diarahkan bukan hanya pro growth, tetapi juga harus pro poor, pro job, serta pro environment.Pada 27 Mei 2011, Indonesia meluncurkan suatu skenario pembangunan ekonomi yang disebut dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Skenario ini merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis Pada pertumbuhan ekonomi yang kuat inklusif berkualitas dan berkelanjutan pelaksanaan MP3EI diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

41 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Ditopang oleh tiga strategi utama yaihe: (1) peningkatan polo koncen wilayah melahal pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi (koridor ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Na Tenggara dan Papua Kepulauan Maluku (2) penguatan konektivitas yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional. C) penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional Pengembangan MPSET fokus pada delapan program utama (pertanian, pertambangan, energi industri kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis) dengan 22 kegiatan ekonomi utama. Dalam penyusunan program, digunakan strategi berbasis pada konsep pemerataan dan keadilan yang disebut triple track 1 strategy, yaitu perluasan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja (pro job), dan penurunan tingkat kemiskinan (pro poor) plus tetap menjaga kelestarian lingkungan (pro eironment green economy). MPSEI diyakini akan mampu membawa Indonesia mencapai visi "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur sebagaimana tung pada Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. MPSEI menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2005 dengan POB berkisar antara USD 40 hingga 4,5 triliun, dengan tingkat pendapatan per kapita berkisar antara USD 14.250 hingga 15,000. Membangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya dalam mengakomodir keterlibatan masyarakat miskin dan marjinal untuk dapat terlibat langsung day menerima manfaat dan pertumbuhan ekonomi. MPSKI menjabarkan sec khusus koroep dan desain arah kebijakan, serta strateg pengurangan kemiskinan jangka panjang (tahun 2012-2025). Strategi jangka panjang ini dibagi ke dalam tiga periode, yaitu tahap rekonsiliasi (2012-2014), tahap transformasi dan perluasan (2015-2019), dan tahap keberlanjutan (2020-2025). Target penurunan kemiskinan dan garis kemiskinan dalam MP3KI disinergikan dengan target MP3EI seperti diperlihatkan pada Gambar 9.7.Gambar 97. Target Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (Sumber: Prawiradinata, 2012). Seiring dengan meningkatnya PDB per kapita, tingkat kemiskinan diharapkan juga akan menurun hingga mencapai 4-5 persen pada tahun 2025, dengan garis kemiskinan sebesar RP686.000. Dari sisi sumberdaya manusia, saat ini Indonesia sedang berada pada kondi yang disebut dengan "bonus demografi Rasio tingkat ketergantungan (dependency ratio) yang relatif kecil. Artinya pada saat ini hingga beberapa dasawarsa ke depan (lihat Gambar 9.8), Indonesia memiliki penduduk usia kerja yang cukup besar dibanding dengan anak-anak dan usia tua.

42 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Mengapa penghambat yang beruntun, karena bila pada masa usia kerja mereka tidak dapat bekerja secara optimal, misalnya karena ketidakcukupan lapangan kerja, produktivitas yang rendah, gaji yang rendah dan lainnya, maka sumberdaya manusia yang melimpah tersebut akan menjadi masalah. Ketika mereka melewati usia kerja, mereka akan menjadi masalah lagi karena akan menjadi beban bagi yang bekerja, dan pada saat itu jumlah masyarakat usia kerja lebih kecil dari jumlah yang telah melewati usia kerja. Mampukah Indonesia mencapai target MP3EI? Pertanyaan tersebut tidak dibahas pada buku ini. Namun Indonesia harus bekerja keras dan harus punya "nasionalisme" yang tinggi bila ingin mencapainya. Satu dari beberapa akar masalah bangsa ini adalah rasa nasionalisme yang kurang memadai. Sebagai catatan, bahwa sejarah perkembangan jangka panjang perekonomian Indonesia sangat berfluktuasi, tidak cukup menggembirakan dan sulit untuk diprediksi. F. Beberapa Kajian Pengurangan Kemiskinan Kajian Bank Dunia (2006), merumuskan empat dimensi penting dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia, yaitu: (1) mengurangi kemiskinan dari sisi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi, (2) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, (3) mengurangi tingkat kerentanan bagi masyarakat miskin, dan (4) memperkuat kerangka kelembagaan untuk dapat membuat kebijakan yang memihak pada masyarakat miskin. Lebih spesifik, Bank Dunia dalam kajiannya merekomendasikan 16 tindakan prioritas yang harus dilakukan pemerintah guna mengatasi kemiskinan, yaitu: (1) menghapuskan larangan impor beras guna menurunkan dan menciptakan stabilitas harga beras, (2) investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perluasan akses dan keterjangkauan serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, (3) investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perluasan dan perbaikan akses, (4) mengurangi angka kematian ibu, (5) memperbaiki kualitas air dan memperluas akses masyarakat terhadap air bersih, (6) menangani krisis sanitasi, (7) meluncurkan program pembangunan jalan di pedesaan, (8) memperluas pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, (9) pengembangan sistem jaminan sosial yang komprehensif yang mampu menangani risiko masyarakat miskin dan yang rentan terhadap kemiskinan, (10) revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan membangun kembali riset dan penyuluhan, (11) memperlancar sertifikasi tanah dan pemanfaatan lahan untuk penggunaan yang produktif, (12) menciptakan aturan tenaga kerja yang lebih fleksibel, (13) memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin, (14) meningkatkan perencanaan dan penganggaran untuk masyarakat miskin, (15) meningkatkan kapasitas pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pengurangan kemiskinan, dan (16) memperkuat monitoring dan kajian terhadap kemiskinan.

MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Kebijakan Fiskal: Dampak Terhadap Kemiskinan & Distribusi Pendapatan BAB VIII 43 A. Metodologi dan Spesifikasi Umum Kajian Kebijakan pengurangan subsidi BBM; Kebijakan pemberian transfer pendapatan langsung dilakukan pemerintah kepada rumah tangga dalam bentuk bantuan langsung tunai ( BLT). Kebijakan pengalihan subsidi dari sektor BBM ke sektor pertanian tanaman pangan dan lainnya. Fokus utama pembahasan ini yaitu untuk melihat dampak kebijakan fiskal terhadapat distribusi pendapatan dan kemiskinan di indonesia. Kebijakan fiskal yang dimana mencakup: Data yang digunakan dalam penelitian tersebut sebagian besar merupakan data sekunder, Yang dimana menggunakan neraca sosial ekonomi (SNSE) atau social accounting matrik(SAM) indonesia 2005, data SUSENAS indonesia 2005 serta data lain yang bersumber dari badan pusat statistik indonesia, Bank indonesia dan sumber lain yang relevan. Selain itu, diperlukan data-data yang makroekonomi dan sektoral parameter dugaan dari berbagai sistem persamaan yang didapat dari hasil penelitian yang bersumber dari orang lain. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CGE yang dikembangkan dari model AGFIS (Applied General Equilibrium For Fiscal Policy) yang dimana dikembangkan oleh CEDS(Center For Economics And Development Studies) Universitas padjajaran dan juga bekerjasama dengan kebijakan fiskal Republik indonesia. Dari penelitian yang dilakukan tersebut terdapat keterbatasan yang dimana yaitu sebagai berikut: 1) Belum adanya link teoritis yang menghubungkan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk investasi (Capital Expenditure ) 2) Keterbatasan parameter yang ada untuk indonesia sehingga banyaknya adopsi dari hasil penelitian negara lain 3) Keterbatasan model yang dimana tidak semua sektor yang ada dalam SNSE (SAM) dimasukkan dalam model 4) Keterbatasan rumah tangga yang dimana rumah tangga hanya dibagi kedalam 4 golongan dari 10 golongan pada SAM indonesia.

44 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Sejak tahun 2000 sejarah pemerintah berusaha mengurangi berbagai subsidi terutama BBM. Pemerintah beralasan jika sebagai besar subsidi di nikmati oleh orang yang bukan golongan miskin. BBM yang disubsidi lebih banyak digunakan oleh industri dan kendaraan yang semuanya yang bukan dimiliki oleh orang miskin. Meskipun demikian,jika subsidi tersebut dihapuskan akan terjadi kenaikan BBM. Kenaikan harga ini sangat memicu terjadinya kenaikan harga barang lainnya. Sebagian masyarakat berpendapat jika hal ini tidak menjadi masalah mereka hanya perlu melakukan penyesuaian pengeluaran dan Saving. C. Analisis Tingkat Pendapatan dan Kemiskinan Dampak Simulasi Kebijakan Terhadap Kinerja Ekonomi Makro Besarnya dampak simulasi kebijakan terhadap tingkat pendapatan rumahtangga diperoleh dari hasil simulasi model CGE. Sedangkan untuk mengetahui dampak simulasi kebijakan terhadap tingkat kemiskinan digunakan metode pengukuran Foster-Greer-Thorbecke (IGT inde) jika rata-rata pendapatan meningkat sebesar y, maka pendapatan setiap Rumah tangga dalam kelompok juga meningkat sebesar y. Dengan aturan ini, distribusi pendapatan secara proporsional akan bergeser secara horizontal di dalam pendapatan. Aturan ini mengizinkan untuk membandingkan tingkat kemiskinan yang dihasilkan pada kasus sebelum dengan sesudah simulasi. Bentuk persamaan dari FGT ini dapat dilihat pada persamaan (2.2.8), dengan a adalah derajat kemiskinan yang bersifat arbiter dan P. adalah indeks kemiskinan menurut FGT. Bila a-0, maka Pa disebut juga dengan head count index, menunjukkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Didefinisikan sebagai persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk. Bila a -1, maka diperoleh indeks P1. Indeks ini digunakan untuk mengukur kedalaman kemiskinan atau kurang kemiskinan (depth of poverty index) atau tingkat kesenjangan kemiskinan (poverty gap index). Indeks ini menggambarkan ukuran rata-rata ketimpangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau total kesenjangan dari seluruh rumahtangga dalam kelompok terhadap garis kemiskinan, Bila a-2, maka diperoleh indeks Ps Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan (poverty severily index) Dampak simulasi kebijakan untuk ketiga skenario (penguran subsidi BBM secara bertahap hingga mencapai nol diikuli deng pemberian BLT, kebijakan pengalihan subsidi BBM ke sektor Pertanian Tanaman pangan serla kebijakan pengalihan subsidi BBM ke sektor Pertanian Tanaman Lainnya) terhadap kinerja ckonomi makro B. Simulasi Kebijakan

45 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Dampak Kebijakan Pengurangan Subsidi BBM diikuti Pemberian Kompensasi Terhadap Tingkat Pendapatan dan kemiskinan Kenaikan government savins ini terutama disebabkan surplus antara pengurangan subsidi yang dilakukan dengan BLT yang diberikan. Kenaikan nominal export adanya suatu proses pada saat terjadinya Pengurangan subsidi mengakibatkan daya beli masyarakat mengalami Penurunan karena harga-harga naik akibatnya barang barang domestik yang direncanakan untuk dikonsumsi domestik dialihkan menjadi Barang- barang ekspor sehingga nominal ekspor mengalami peningkatan. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kesenjangan kesejahtera dan kemiskinan selalu menjadi perhatian berbagai pihak, baik perencana pembangunan, peneliti sosial, politisi maupun masyarakat Pada tingkat nasional dinamika tingkat kemiskinan di Indonesia seringkali tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan eckonomi Terdapat beberapa periode di mana pertumbuhan ekonomi diwarnai dengan peningkatan kemiskinan. Walaupun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun tetap saja tingkat kemiskinan juga tinggi (Suselo & Tarsidin, 2008). Biro Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di tahun 2009 hampir mencapai 35,10 juta (14,14 persen), hampir sama dengan posisi pada tahun 1990 (15,10 persen) bahkan lebih rendah dari kondisi tahun 1993 (13,70 persen). Kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara signifikan dari 40 persen menjadi sekitar 17,7 persen. Seiring dengan perbaikan perekonomian pasca krisis, tingkat kemiskinan juga menurun dari 15,12 persen di tahun 2008 menjadi 14,14 persen di tahun 2009. Meski telah terjadi penurunan yang signilfikan, tetap saja kemiskinan menjadi dilema dan masalah yang harus dipecahkan, Untuk mengatasi kemiskinan, berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah mulai dari jaring pengaman sosial, program padat karya, subsidi harga pangan dengan bantuan langsung berupa beras untuk keluarga miskin serta bantuan tunai langsung. D. Analisis Distribusi Pendapatan Untuk mengetahui dampak dari berbagai skenario dan simulasi terhadap distribusi pendapatan digunakan metode beta density distribution function atau disebut juga dengan beta distribution function. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti apa yang diusulkan oleh Decaluwe, (1999), dan Agenor, et al (2003). Distribusi pendapatan diperoleh dengan membandingkan pendapatan rumah tangga hasil simulasi dengan Tabel SUSENAS Indonesia. Untuk menganalisis distribusi pendapatan berdasarkan kelompok rumah tangga diusulkan suatu rumusan distribusi pendapatan sesuai dengan karakteristik dari kelompok rumah tangga. Distribusi ini tergantung pada pendapatan maksimum dan minimum serta pada kecondongan (skewness) distribusi pendapatan.

Untuk melihat distribusi pendapatan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka rumah tangga diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yang terdiri dari: (1) RTNMISKOT, yaitu rumah tangga tidak miskin di kota, (2) RTMISKOT, yaitu tumahtangga miskin di kota, (3) RTNMISDES, yaitu rumah tangga tidak miskin di desa dan, (4) RTMISDES, yaitu rumah tangga miskin di desa. Variasi pendapatan maksimum untuk semua rumah tangga berkisar antara Rp117,258.80 hingga Rp38,213,000.00 per bulan, sedangkan variasi pendapatan minimum berkisar antara Rp27,261.90 hingga Rp151,345.30 per bulan Rata-rata pendapatan terendah berada pada kelompok rumah tangga miskin di desa (RTMISDES) yaitu sebesar Rp94,673.15 per bulan. Populasi terbesar berada pada kelompok rumah tangga tidak miskin di desa (RTNMISDES) sebesar 50.80 persen diikuti oleh kelompok rumah tangga tidak miskin di kota (RTMISKOT) sebesar 32.73 persen. Analisis distribusi pendapatan dalam kajian ini ditinjau dari dua hal Pertama analisis distribusi pendapan antar kelompok rumah tangga dan yang kedua analisis distribusi pendapatan antar rumah tangga dalam kelompok. Analisis distribusi pendapatan antar kelompok dilakukan dengan membandingkan persentase jumlah penduduk dengan persentase jumlah pendapatan untuk setiap kelompok menggunakan karakteristik pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari Data Susenas 2005. Hal ini sesuai dengan teori yang mendasari kurva Lorenz, dimana pemerataan sempurna terjadi apabila X persen dari jumlah penduduk menerima X persen dari total pendapatan. Berdasarkan Tabel 10.15, terlihat bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok rumah tangga, baik antar kelompok rumah tangga yang berada di kota, antar kelompok rumah tangga yang berada di desa maupun antar kelompok rumah tangga tidak miskin dengan kelompok rumah tangga miskin. 46 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Dari total pendapatan yang ada, lebih dari setengahnya atau 54.62 persen di antaranya dinikmati oleh rumah tangga tidak miskin di kota yang berjumlah 32.73 persen. Artinya kelompok rumah tangga tidak miskin di kota yang berjumlah 32.73 persen dari total penduduk ternyata menguasai 54.62 persen dari total pendapatan yang ada. Sedangkan kelompok rumah tangga miskin di kota yang berjumlah 47 persen hanya memperoleh 0.86 persen dari total pendapatan.

47 MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN Rumah tangga tidak miskin di desa yang berjumlah 50.80 persen menguasai 1281 persen dari total pendapatan sedangkan sisanya sebesar 168 persen dar total pendapatan dinikmati oleh rumah tangga miskin di desa yang berjumlah 1177 persen dan total rumah tangga. Jika dibandingkan perolehan pendapatan antara rumah tangga yang berada du kota dengar di desa, maka rumah tangga yang berada di kota dengan jumlah 37.4 persen dari total rumah tangga temnyata menguasai lebih setengah (55.48 persen) dari total pendapatar. Sisanya sebesar 44.52 persen bagi dikuasai olely rumah tangga di desa yang berjumlah 65.57 persen dari Total rumahtangg Bila perbandinganrıya antara rumah tangga tidak miskin dengan rumah tangga miskin, ternyata 97,46 persen dari tatal pendapatan dimiliki oleh rumah tangga tidak miskin yang berjumlah 83.53 persen dari total rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga mi kun yang berjumlah 16.47 persen die total rumah tangga harga maxima 2.54 persen dari total pendapatan. Bila rumah tangga dibagi kedalam tiga kelompok berdasarkan tingkat pendapatannya, maka akan terbagi kedalam kelompok rendah, menengah, dan tinggi. Sesuai dengan kriteria Bank Dunia dalam menentukan tingkat pemerataan pendapatan, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan sisanya 20 persen penduduk berpendapatan tinggi (Nanga, 2006). Selanjutnya Bank Dunia, menentukan kriteria bahwa ukuran pemerataan atau ketimpangan pendapatan dihitung dengan pertimbangan a. Apabila 40 persen penduduk pada lapisan berpendapatan rendah mempunyai pangsa pendapatan kurang dari 12 persen dan pendapatan total, maka keadaan ini dinyatakan dengan ketimpangan atau ketidakmerataan "tinggi". b. Apabila 40 persen penduduk pada lapisan berpendapatan rendah mempunyai pangsa pendapatan antara 12-17 persen dari pendapatan total, maka keadaan ini dinyatakan dengan ketimpangan atau ketidakmerataan "sedang". c. Apabila 40 persen penduduk pada lapisan berpendapatan rendah mempunyai pangsa pendapatan diatas 17 persen dari pendapatan tatal, maka keadaan ini dinyatakan dengan ketimpangan atau ketidakmerataan "rendah" Analisis distribusi pendapatan rumah tangga dalam kelompok pada penelitian ini menggunakan distribution fuction. Parameter mx dan mn berturut-turut merupakan pendapatan maksimum dan minimum dalam kelompok rumah tangga. Sedangkan paramater p dan q akan mempengaruhi bentuk ketimpangan distribusi pendapatan untuk masing- masing kelompok rumah tangga. Jika pɔg maka distribusi pendapatan relatif condong ke kiri. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan semakin meningkat. Sebaliknya, jika q>p maka distribusi pendapatan menjadi lebih condong ke kanan.