MODUL KEWARGANEGARAAN - Muhammad Faisal 2234021068

haknya secara adil dan akan berlaku juga sebaliknya. Jika kewajiban warga negara
dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, akan terwujud keharmonisan
dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh kewajiban warga negara di lingkungan
masyarakat ialah saling menolong, menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan
masyarakat. Warga negara juga wajib mematuhi aturan atau norma yang berlaku di
tengah lingkungan masyarakat.

Umumnya, seseorang akan mendapat sanksi bila tak melaksanakan
kewajibannya dengan baik. Contohnya jika tak menggunakan helm pada saat
berkendara, seseorang akan terkena sanksi ditilang oleh aparat kepolisian. Berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945, jenis kewajiban warga negara dan contoh
perwujudannya, antara lain :

1. Wajib menaati hukum Undang-Undang dan pemerintah, Pasal 28
2. Wajib mengikuti dan melaksanakan pembelaan negara, Pasal 27 Ayat 3
3. Wajib menghormati hak asasi manusia, Pasal 28J Ayat 1
4. Wajib belajar, Pasal 31 Ayat 2
5. Wajib membayar pajak, Pasal 23 A
6. Wajib ikut serta dalam upaya keamanan dan pertahanan negara, Pasal 30
7. Wajib menjaga budaya nasional, Pasal 31 ayat 1 dan 2
Kesimpulan
Kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap warga negara.
Seorang warga negara harus melaksanakan kewajibannya setelah mendapatkan haknya
secara adil dan akan berlaku juga sebaliknya. Jika kewajiban warga negara
dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, akan terwujud keharmonisan
dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Penerapan Hak dan Kewajiban Warganegara di Indonesia

Setiap masyarakat membuat hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun
sebagai warga negara. Agar semua masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya,
maka pemerintah berupaya untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut bagi setiap
anggota masyarakat dengan cara membuat undang-undang dan berbagai peraturan yang
mendukungnya. Ada banyak sekali contoh penerapan hak dan kewajiban dalam
kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang dapat diketahui.
Contoh Penerapan Hak Masyarakat :

51

1. Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum dan
Pemerintahan Hukum diciptakan supaya masyarakat bisa hidup nyaman dan
aman. Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati dan mematuhi hukum.

2. Mengeluarkan Pendapat Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga
negara yang disampaikan secara bertanggungjawab dan tidak bersifat
provokatif.

3. Beragama dan Beribadah Setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan
beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan sudah dijamin oleh
UUD 1945.

4. Membela Negara, Membela negara bisa dilakukan dengan berbagai macam
cara. Salah satunya adalah berjuang di perlombaan tertentu agar mengharumkan
nama bangsa.

Contoh Penerapan Kewajiban Masyarakat :
1. Menjunjung Hukum dan Pemerintah Indonesia setiap orang memiliki kewajiban
untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Contohnya seperti menaati
peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
2. Menjaga Kelestarian Lingkungan Sekitar menjaga kelestarian lingkungan juga
menjadi salah satu kewajiban setiap orang sebagai masyarakat Indonesia.
Lingkungan yang terjaga dengan baik tentunya akan berdampak pada kehidupan
masyarakat.
3. Membayar Pajak, pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang
dialokaiskan untuk pembangunan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib
membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mengikuti Pendidikan Dasar, pemerintah sudah menetapkan pendidikan dasar
12 tahun, dimana setiap orang wajib mengikuti pendidikan dasar tersebut dan
akan dibiayai oleh pemerintah.

Kesimpulan
Setiap masyarakat membuat hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun sebagai
warga negara. Agar semua masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya, maka
pemerintah berupaya untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut bagi setiap anggota
masyarakat dengan cara membuat undang-undang dan berbagai peraturan yang
mendukungnya.

52

Soal dan Jawaban

1. Jelaskan Pengertian Hak Warga Negara ?
Jawaban
Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya
sebagai anggota atau warga sebuah negara. Hak warga negara timbul atau ada
karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Hak warga
negara juga dapat dikatakan sebagai keistimewaan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai
dengan keistimewaan tersebut.

2. Sebutkan Hak – Hak Apa Saja Yang Terdapat Pada Pasal 28
Jawaban
1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 28A).
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (pasal 28B ayat 1).
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah (pasal 28B ayat 1).
4. Hak atas kelangsungan hidup (pasal 28B ayat 2).
5. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan
berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya
demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia (pasal
28C ayat 1).
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara (pasal 28C ayat 2).
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 28D ayat 1).
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 28I ayat 1).

3. Sebutkan Pengertian Hak Menurut Para Ahli?
Jawaban
1. Notonegoro

53

Dalam buku Ilmu Hukum oleh Satjipto Raharjo, hak menurut Notonegoro
adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima
atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain
manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya
2. Kansil
Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia kansil
mengatakan, hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan hukum.
3. Sudikno Mertokusumo
Sudikno Metokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, hak adalah
kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan
atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti
kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.
4. Jelaskan Apa itu Kewajiban Warga Negara?
Jawaban
Kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap warga
negara. Seorang warga negara harus melaksanakan kewajibannya setelah
mendapatkan haknya secara adil dan akan berlaku juga sebaliknya. Jika kewajiban
warga negara dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, akan terwujud
keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh kewajiban warga negara di
lingkungan masyarakat ialah saling menolong, menghargai, menghormati, dan
menjaga kerukunan masyarakat. Warga negara juga wajib mematuhi aturan atau
norma yang berlaku di tengah lingkungan masyarakat. Umumnya, seseorang akan
mendapat sanksi bila tak melaksanakan kewajibannya dengan baik.
5. Sebutkan Kewajiban – Kewajiban Warga Negara
Jawaban
1. Wajib menaati hukum Undang-Undang dan pemerintah, Pasal 28
2. Wajib mengikuti dan melaksanakan pembelaan negara, Pasal 27 Ayat 3
3. Wajib menghormati hak asasi manusia, Pasal 28J Ayat 1
4. Wajib belajar, Pasal 31 Ayat 2
5. Wajib membayar pajak, Pasal 23 A
6. Wajib ikut serta dalam upaya keamanan dan pertahanan negara, Pasal 30
7. Wajib menjaga budaya nasional, Pasal 31 ayat 1 dan 2

54

BAB VIII

DEMOKRASI INDONESIA

A. Konsep Dasar Demokrasi

Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi demokrasi.
Ketika ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi
populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan ”dari, oleh, dan untuk rakyat”
maka pengertian demokrasi demikiantidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak
pernah ada pemerintahandijalankan secara langsung oleh semua rakyat; dan tidak pernah ada
pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl 1971; Coppedge dan Reinicke 1993).

Dalam praktiknya, yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tapi elite yang jumlahnya
jauh lebih sedikit. Juga tidak pernah ada hasil dari pemerintahan itu untuk rakyat semuanya
secara merata, tapi selalu ada perbedaan antara yang mendapat jauh lebih banyak dan yang
mendapat jauh lebih sedikit. Karena itu, ketika pengertian”demokrasi populistik” hendak tetap
dipertahankan, Dahl mengusulkan konsep ”poliarki” sebagai pengganti dari konsep
”demokrasi populistik”tersebut. Poliarki dinilai lebih realistik untuk menggambarkan tentang
sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu
pada sebuah sistem pemerintahan oleh ”banyak rakyat” bukan oleh ”semua
rakyat”,oleh”banyak orang” bukan oleh”semua orang.”

B. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa yunani “Demokratia” yang dibagi dalam
dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan,
sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya
memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan
rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya.

Berikut ini pengertian demokrasi menurut beberapa ahli:

1. Aristoteles

Menurut Aristoteles Demokrasi adalah suatu negara suatu kebebasan karena melalui
kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya.

55

2. Abraham Lincoln
Menurut Abraham Lincoln Democracy is government of the people, by the people, and for the
people (Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).
3. Hans Kelsen
Menurut Hans Kelsen Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang
melaksanakan kekuasaannegara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah
yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan didalam melaksanakan
kekuasaan negara.
4. Sidney Hook
Menurut Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan
pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas
yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
5. Mohammad Hatta
Menurut Mohammad Hatta Demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan
raja menjadi kedaulatan rakyat.

Ciri-Ciri Demokrasi
1. Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat.
a. Demokrasi langsung (direct democracy)
Yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik
kenegaraan.
b. Demokrasi perwakilan atau tidak langsung (representative democracy)
Yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan
rakyat (parlemen).
c. Demokrasi sistem referendum
Yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen tetapi dalam melaksanakan
tgasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum.

56

2. Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut
a. Demokrasi liberal
Yaitu paham demokrasi dengan menitikberatkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada
kebebasan individu atau perseorangan.
b. Demokrasi rakyat atau proletariat (komunis)
Yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum (dalam hal negara ini) sehingga
hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan.
c. Demokrasi pancasila
Merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan
juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

3. Dilihat dari perkembangan paham
a. Demokrasi klasik : Yaitu paham demokrasi yang menitikberatkan pada pengertian politik
kekuasaan atau politik pemerintahan negara
b. Demokrasi modern : Yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik
saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya dan menwujudkan kesejahteraan rakyat.

4. Dilihat dari hubungan antara pemerintahan dengan rakyat.
a. Demokrasi liberal : Dalam demokrasi ini pemerintah dibatsi oleh undang-undang dan
pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang tetap.
b. Demokrasi terpimpin : Dalam demokrasi ini terdapat keyakinan para pemimpin bahwa
semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan
umum untuk menduduki kekuasan.
c. Demokrasi sosial : Demokrasi ini menaruh kepeduliannya kepada keadaan sosial dan
egalitarianisme (paham persamaan) bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.

57

d. Demokrasi partisipasi : Demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara
penguasa atau pemimpin dengan yang dipimpin.
e. Demokrasi konstitusional : Demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus bagi
kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang
mewakili bagian budaya umum.

D. Prinsip-Prinsip Demokrasi
1. Prinsip budaya demokrasi
a. Kebebasan : Adalah kekuasaan untk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau
melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri, tanpa
tekanan dar pihak manapun.
b. Persamaan : Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara
demokrasi perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan bahkan harus ditekan agar tidak
menimbulkan konflik.
c. Solidaritas : Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi. Karena dengan adanya
sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap
masyarakat maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama.
d. Toleransi : Adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya bersifat menenggang
(menghargai, memberikan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan,
kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian
sendiri.
e. Menghormati kejujran : Kejujuran berarti kesediaan ataketerbukaan untuk menyatakan suatu
kebenaran. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak.
f. Menghormati penalaran : Peanalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki
pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain.
Penalaran ini sangat diperlukan bagi terbangunnya solidaritas antarwarga masyarakat
demokratis.

58

g. KeadaaKeadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin atau kebaikan budi
pekerti. Seseorang yang berperilaku beradab berarti memberikan penghormatan terhadap pihak
lain yang dapat tercermin melalui tindakan, bahasa tubuh, dan cara berbicara.

2. Prinsip – prinsip demokrasi yag bersifat universal
a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
b. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.
c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga
negara.
d. Pengormatan terhadap supremasi hukum.

3. Adapun prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law) antara lain
sebagai berikut :
a. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang.
b. Kedudukan yang sama dalam hukum.
c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang.

E. Ciri-Ciri Pemerintahan Demokratis
Setiap bentuk pemerintahan pastilah memiliki ciri-ciri. Berikut ini merupakan ciri-ciri
pemerintahan Demokrasi:
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik
langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan
rakyat.

59

F. Landasan-landasan Demokrasi Indonesia.
a. Pembukaan UUD 1945
Alinea pertama yang berbunyi Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
b. Alinea kedua yang berbunyi Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
c. Alinea ketiga yang berbunyi Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh
keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.
d. Alinea keempat yang berbunyi Melindungi segenap bangsa.
2. Batang Tubuh UUD 1945
Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang “Kedaulatan adalah ditangan rakyat”.
a. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
b. Pasal 6 yaitu tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
c. Pasal 24 dan Pasal 25 yaitu tentang Peradilan yang merdeka.
d. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang Persamaan kedudukan di dalam hukum.
e. Pasal 28 yaitu tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

G. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Setelah Orde Baru tumbang yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada
bulan Mei 1998 terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk kembali menggunakan
demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia karena memang
tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lainnya yang lebih baik yang dapat dipakai
untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu ada konsensus
nasional tentang perlunya digunakan demokrasi setelah Orde Baru tumbang. Gerakan
demokratisasi setelah Orde Baru dimulai dengan gerakan yang dilakukan oleh massa rakyat
secara spontan. Segera setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya, para tokoh
masyarakat membentuk sejumlah partai politik dan melaksanakan kebebasan berbicara

60

danberserikat/berkumpul sesuai dengan nilai-nilai demokrasi tanpa mendapat halangan dari
pemerintah. Pemerintah tidak melarang demokratisasi tersebut meskipun peraturan
perundangan yang berlaku bias digunakan untuk itu. Pemerintah bisa saja, umpamanya,
melarang pembentukan partai politik karena bertentangan dengan UU Partai Politik dan
Golongan Karya yanghanya mengakui dua partai politik dan satu Golongan Karya. Tentu saja
pemerintah tidak mau mengambil resiko bertentangan dengan rakyat sehingga pemerintah
membiarkan demokratisasi bergerak sesuai dengan keinginan rakyat.

Pemerintah kemudian membuka peluang yang lebih luas untuk melakukan demokratisasi
dengan mengeluarkan tiga UU politik baru yang lebih demokratis pada awal 1999. Langkah
selanjutnya adalah amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi
secara nyata dalam sistem politik Indonesia.Demokratisasi pada tingkat pemerintah pusat
dilakukan bersamaan dengan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah
(provinsi,kabupaten, dan kota). Tidak lama setelah UU Politik dikeluarkan,diterbitkan pula UU
Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah.Suasana
bebebasan dan keterbukaan yang terbentuk pada tingkat pusat dengan segera diikuti oleh
daerahdaerah.

Oleh karena itu beralasan untuk mengatakan, demokratisasi di Indonesia semenjak 1998 juga
telah menghasilkan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah.Sesuai dengan
perkembangan demokratisasi di tingkat pusat, di tingkat provinsi (juga di tingkat kabupaten
dan kota) dilakukan penguatan kedudukan dan fungsi tersebut mempunyai kedudukan yang
sama dengan gubernur. Gubernur tidak lagi merupakan “penguasa tunggal” seperti yang
disebutkan dalam UU Pemda yang dihasilkan selama masa Orde Baru.DPRD telah
mendapatkan perannya sebagai lembaga legislatif daerah yang bersama-sama dengan gubernur
sebagai kepala eksekutif membuat peraturan daerah (perda). DPRD Provinsi menjadi lebih
mandiri karena dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Melalui pemilu
tersebut, para pemilih mempunyai kesempatan menggunakan hak politik mereka untuk
menentukan partai politik yang akan duduk di DPRD.

Suasana kebebasan yang tercipta di tingkat pusat sebagai akibat dari demokratisasi juga tercipta
di daerah. Partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan tuntutan mereka dan mengawasi
jalannya pemerintahan telah menjadi gejala umum di seluruh provinsi di Indonesia. Berbagai
demonstrasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar,
tetapi juga di pelosok-pelosok desa di Indonesia.Rakyat semakin menyadari hak-hak mereka

61

sehingga mereka semakin peka terhadap praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang
tidak benar dan merugikan rakyat.Hal ini mengharuskan pemerintah bersikap lebih peka
terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Demokratisasi telah membawa
perubahan-perubahan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Apa yang terjadi di tingkat
pusat dengan cepat ditiru oleh daerahdaerah. Demokratisasi merupakan sarana untuk
membentuk system politik demokratis yang memberikan hak-hak yang luas kepada rakyat
sehingga pemerintah dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power).

Dalam perkembangan-nya demokrasi di Indonesia,demokrasi dibagi dalam beberapa periode
berikut:

1. Pelakasanaaan Demokrasi pada Masa Revolusioner (1945-1950) Tahun 1945-1950,
Indonesia masih berjuang menghadapi

Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan
dengan baik karena masih adanya revolusi fisik.Pada awalnya kemerdekaan masih
terdapat sentralisasi kekuasaan.Hal itu terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa sebelum MPR , DPR dan DPA dibentuk menurut UU ini, segala
kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari bahwa
negara Indonesia adalah negara yang absolute pemerintah mengeluarkan:

a. Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga
legislatif;

b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentuksn Partai Politik;

c. Maklumat Pemmerintah tangaal 14 november 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan
presidensial menjadi parlementer .

2. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama

a. Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

Pada masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan
berkembangnya partai-partai politik.Akan tetapi ,praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal
disebabkan :

1) Dominannya partai politik ;

62

2) Lanadasan social ekonomi yang masih lemah ;
3) Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1945.
Atas dasar kegagalan itu, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959 yanag isinya:
1) Bubarkan konstituante
2) Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUDS 1950.
3) Pembentukan MPRS dan DPAS.
b. Masa Demokrasi Terpimpin
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No.VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan
musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang
progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom.Ciri-cirinya adalah:
1) Tingginya dominasi presiden
2) Terbatasnya peran partai politik
3) Berkembangya pengaruh PKI
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antaara lain:

1) Sistem kepartaian menjadi tidak jelas ,dan para pemimpin partai banyak yang dipenjarakan;
2) Peranan parlemen lemah,bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden
membentuk DPRGR ;
3) Jaminan HAM lemah;
4) Terbatasnya peran pers;
5) Kebijakan politik luar negeri memihak ke RRC (blok timur) yang memicu terjadinya
peristiwa pemberontakan G 30 S PKI .
3. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru 1966-1998
Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 maret
1996.Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan

63

konsekuen .Awal Orde Baru member harapan baru kepada rakyat pemnbangunan di segala
bidang melalui Pelita I,II,III,IV,V dan masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan
Umun tahun 1971,1977,1782 ,1987,1992,dan 1997.Meskipun demikian pelaksanaan
demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal dengan alsan:
a. Tidak addanya rotasi kekuaan eksekutif;
b. Rekrutmen politik yang tertutup;
c. Pemilu yang jauh dari semangat demokrasi ;
d. Pengakuan HAM yang terbatas;
e. Tumbuhnya KKN yang merajalela.
4. Pelaksaan Demokrasi Orde Reformasi 1998- Sekarang
Demokrasi pada masa reformasi pada dasanrnya merupakan demokrasi dengan pernbaikan
peraturan yang tidak demokratis,dengan meningkatkan peran lembaga tinggi dan tertinggi
negara dengan menegaskan fungsi,wewenang,dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip
pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga
eksekutif,legislative,dan yudikatif.
Masa reformasi berusaha membangun kehidupan yang demokratis antara lain dengan:
a. Keluarnya Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi;
b. Ketetapan No.VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referendum;
c. Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
d. Tap MPR RI No.XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil
Presiden RI;
e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I,II,III,IV.
Disisi lain ada jugak ahli yang berpendapat tentang pelaksanaaan demokrasi di Indonesia yaitu
Menurut Azyumardi Azra (2000: 130-141) Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi
waktu dapat dibagi dalam empat periode, yaitu :
1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer.

64

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer
ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian
diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang- Undang Dasar
Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa
negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan
dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari
Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri
sebagai kepala pemerintahan.

2. Periode 1959-1965 (Orde Lama)Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi
terpimpin ditandai oleh tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan
Undangundang Dasar. Dan didalam demokrasi terpimpin terdapat ciri-ciri yaitu adanya
dominasi dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis
dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekrit Presiden 5 Juli dapat
dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar

dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.

Misalnya berdasarkan ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai
Presiden seumur hidup. Selain itu, terjadi penyelewengan dibidang perundang-undangan
dimana pelbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan

Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum, dan sebagainya.

3. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila.

Demokrasi pada masa ini dinamakan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila dalam rezim
Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praksis atau
penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan,rezim ini sangat tidak
memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru
ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan
keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam
persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan
inkorporasi lembaga nonpemerintah

4. Periode 1998-sekarang ( Reformasi ).

65

Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan
presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden
Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan
Orde Baru. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan
tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang
kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun.

66

Soal dan jawaban
1. Konsep dasar demokrasi adalah?
Jawab :
Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi demokrasi.
Ketika ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi
populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan ”dari, oleh, dan untuk rakyat”
maka pengertian demokrasi demikiantidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak
pernah ada pemerintahandijalankan secara langsung oleh semua rakyat; dan tidak pernah ada
pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl 1971; Coppedge dan Reinicke 1993).

2. Sebutkan prinsip prinsip demokrasi ?
Jawab :
Prinsip budaya demokrasi
a. Kebebasan : Adalah kekuasaan untk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau
melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri, tanpa
tekanan dar pihak manapun.
b. Persamaan : Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara
demokrasi perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan bahkan harus ditekan agar tidak
menimbulkan konflik.
c. Solidaritas : Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi. Karena dengan adanya
sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap
masyarakat maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama.

3. Apa yang dimaksud dengan perkembangan demokrasi di indonesia?
Jawab :
Setelah Orde Baru tumbang yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada
bulan Mei 1998 terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk kembali menggunakan
demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia karena memang

67

tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lainnya yang lebih baik yang dapat dipakai
untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu ada konsensus
nasional tentang perlunya digunakan demokrasi setelah Orde Baru tumbang. Gerakan
demokratisasi setelah Orde Baru dimulai dengan gerakan yang dilakukan oleh massa rakyat
secara spontan. Segera setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya, para tokoh
masyarakat membentuk sejumlah partai politik dan melaksanakan kebebasan berbicara
danberserikat/berkumpul sesuai dengan nilai-nilai demokrasi tanpa mendapat halangan dari
pemerintah. Pemerintah tidak melarang demokratisasi tersebut meskipun peraturan
perundangan yang berlaku bias digunakan untuk itu.

4. Kapan pelaksanaan demokrasi pada masa revusioner?
Jawab :
Revolusioner (1945-1950) Tahun 1945-1950, Indonesia masih berjuang menghadapi
Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan
dengan baik karena masih adanya revolusi fisik.Pada awalnya kemerdekaan masih
terdapat sentralisasi kekuasaan.Hal itu terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa sebelum MPR , DPR dan DPA dibentuk menurut UU ini, segala
kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP.

5. Kapan pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru?
Jawab :
Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 maret
1996.Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen .Awal Orde Baru member harapan baru kepada rakyat pemnbangunan di segala
bidang melalui Pelita I,II,III,IV,V dan masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan
Umun tahun 1971,1977,1782 ,1987,1992,dan 1997.Meskipun demikian pelaksanaan
demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal dengan alsan:
a. Tidak addanya rotasi kekuaan eksekutif;
b. Rekrutmen politik yang tertutup;

68

c. Pemilu yang jauh dari semangat demokrasi ;
d. Pengakuan HAM yang terbatas;
e. Tumbuhnya KKN yang merajalela.

69

BAB IX
Konstitusi & Rule Of Law

A. Pengertian dan Definisi Konstitusi
1. Pengertian Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian
istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan
menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar (UUD) merupakan
terjemahan istilah dari bahasa Belanda Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia undang-undang dasar, dan grond berarti tanah atau dasar.
Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris dipakai istilah Constitution yang
diindonesiakan menjadi konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat diartikan lebih
luas daripada pengertian undang-undang dasar. Dalam ilmu politik, Constitution merupakan
suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan
statuere. Cume adalah sebuah presposisi yang berarti ‘bersama-sama dengan./sedangkan
statuere mempunyai arti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu
agar berdiri atau mendirikan/menetapkan.” Dengan demikian bentuk tunggal dari konstitusi
adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak dari konstitusi berarti
segala yang ditetapkan.
2. Definisi Konstitusi (UUD)
Para ahli hukum adayang membedakan arti konstitusi dengan undan undang dasar dan ada juga
yang menyamakan arti keduanya. Persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:
a. L J. Van Apetdoorn membedakan konstitusi dengan UUD. Menurutnya Konstitusi adalah
memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar
(gronwet) adalah bagian tertulis dari konstitusi.

70

b. Sri Sumantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktik ketatanegaraan di sebagian
besar negara-negara dunia termasuk Indonesia .

c. E.C.S Wade mengartikan undang-undang dasar adalah naskah yang memberikan rangka dan
tugas pokok dari badan-badan pemerintah, suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara
kerja badan-badan tersebut. Apabila negara dipandang sebagai kekuasaan atau organise ‘
kekuasaan, maka undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembga atau kumpulan asas
yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya
antara badan legislalatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-undang dasar menetapkan cara-cara
bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain,
merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.

d. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu:

1) Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan
(mengandung arti politis dan sosiologis).

2) Konstitusi adalah suatu kesatuan kaidah yang hid up dalam masyai kat (mengandung arti
hukum atau yuridis).

3) Konstitusi adalah kesepakatan yang ditulis dalam suatu naskah : bagai undang-undang yang
tertinggi yang berlaku dalam suatu r

e. C.F. Strong memberikan pengertian konstitusi suatu kumpulan asas-asas yang
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (arti luas), hak-hak dari pemerintah dan hubungan
antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut hak-hak asasi manusia).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi meliputi peraturan
tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Dengan
demikian konstitusi dapat diartikan sebagai berikut:

a. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para
penguasa.

b. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.

c. Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara.

d. Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.

71

B. Hakikat dan Fungsi Konstitusi (UUD)
1. Hakikat Isi Konstitusi (UUD)
Pada hakikatnya konstitusi (UUD) itu berisi tiga hal pokok, yaitu:
a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya,
b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat funda-mental
c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
Sedangkan menurut Budiardjo (1996), setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-
ketentuan mengenai:
a. Organisasi Negara
Dalam konteks organisasi negara, konstitusi (UUD) berisi hal-hal:
1) Pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2) Pembagian kekuasan antara pemerintah pusat atau federal dengan pemerintahan daerah atau
negara bagian.
3) Prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran hukum oleh salah satu badan pemerintah dan
sebagainya.
4) Bangunan hukum dan semua organ isasi-organisasi yang ada dalam negara.
5) Bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dari negara tersebut.
b. Hak dan Kewajiban Warga Negara, Hak dan Kewajiban Negara, dan Hubungan Keduanya
Ketentuan pada butir b di atas, ditujukan untuk memberi jaminan yang pasti kepada warga
negara dan negara sehingga kehidupan tata negara dapat berjalan tertib dan damai, dan untuk
menghindari adanya pelanggaran oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan. (Hak dan
kewajiban warga negara dan negara) dapat dilihat pada uraian bab hak dan kewa¬jiban warga
negara).
c. Prosedur Mengubah Undang-Undang Dasar
Konstitusi suatu negara dibuat berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masyarakat
dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan akibat dari pembangunan,
modernisasi, dan munculnya perkembangan-perkembangan baru dalam ketatanegaraan.

72

2. Fungsi Konstitusi (UUD)
Konstitusi (UUD) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki arti dan
makna yang sangat penting. Hal ini berarti bahwa konstitusi (UUD) menjadi tali pengikat setiap
warga negara dan lembaga negara dalam kehidupan negara. Dalam kerangka kehidupan negara,
konsti¬tusi (UUD) secara umum memiliki fungsi sebagai:
a. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen (lembaga suprastruktur dan
infrastruktur politik).
b. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain.
c. Sumber hukum dasar yang tertinggi. Artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi (UUD).
Secara khusus, fungsi konstitusi (UUD) dalam negara demokrasi dan negara komunis adalah:
a. Fungsi Konstitusi (UUD) dalam Negara Demokrasi Konstitusional
1) Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan
tidak bersifat sewenang-wenang (absolut).
2) Sebagai cara yang efektif dalam membagi kekuasaan.
3) Sebagai perwujudan dari hukum yang tertinggi (supremasi hukum) yang harus ditaati oleh
rakyat dan penguasanya.
b. Fungsi Konstitusi (UUD) dalam Negara Komunis
1) Sebagai cerminan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah
masyarakat komunis.
2) Sebagai pencatatan formal (legal) dari perjuangan yang telah dica¬pai.
3) Sebagai dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dan dapat diubah
setiap kali ada pencapaian kemajuan dalam masyarakat komunis.

C Dinamika Pelaksanaan Konstitusi (UUD1945)
Dalam gerak pelaksanaannya, konstitusi (UUD 1945) banyak mengalami perubahan mengikuti
perubahan sistem politik negara Indonesia. Peristiwa perubahan ini berlangsung dalam

73

beberapa kali dengan periode waktu tertentu. Perubahan tersebut secara sistematis dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. UUD 1945, Berlaku 18 Agustus 1945 Sampai 27 Desember 1949

Dalam kurun waktu di atas, pelaksanaan UUD tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena
bangsa Indonesia sedang dalam masa pancaroba, artinya dalam masa upaya membela dan
mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan, sedangkan pihak kolonial Belanda
masih ingin menjajah kembali negara Indonesia.

2. Konstitusi RIS, Berlaku 27 Desember 1949 Sampai 17 Agustus 1950

Rancangan Konstitusi (UUD) ini disepakati bersama di Negara Belan¬da antara wakil-wakil
pemerintah Rl dengan wakil-wakil pemerintah negara (Bijeenkomst Voor Federaal Overleg),
yaitu negara-negara buatan Be¬landa di luar negera Rl. Peristiwa ini terjadi di Kota Pantai
Scheveningen, tanggal 29 Oktober 1949, pada saat berlangsungnya KMB (Konferensi Meja
Bundar), Rancangan Konstitusi RIS ini disetujui pada tanggal 14 Desember 1949 di Jakarta
oleh wakil-wakil pemerintah dan KNIP Rl dan wakil masing-masing pemerintah serta DPR
negara-negara BFO. Namun demikian, konstitusi RIS ini tidak dapat berlangsung dalam waktu
yang cukup lama, melainkan hanya lebih kurang delapan bulan (27 Desember 1949 sampai 17
Agustus 1950). Hal ini terjadi karena adanya tuntutan masyarakat dari berbagai daerah untuk
kembali ke bentuk negara kesatuan dan meninggalkan bentuk negara RIS sangat tinggi.
Kenyataan ini membuat negara RIS bubar dan kembali bergabung ke bentuk negara kesatuan
yang ibu kotanya di Yogyakarta. Pada tahun 1950, negara RIS yang belum bergabung dengan
NKRI adalah negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatra Timur, namun dalam
jangka waktu yang tidak lama dicapai kesepakatan antara NKRI dengan kedua negara bagian
tersebut. Dengan kesepakatan itu, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, negara RIS resmi
kembali bergabung dengan NKRI.

Mekanisme Pembuatan Konstitusi

UU, PERPU, PP, dan PERDA

1. Institusi Legislasi

Institusi (lembaga) yang bertugas untuk membuat konstitusi (UUD 1945) dan peraturan
perundang-undangan yang ada di bawahnya meliputi dua (2) institusi (lembaga) yaitu, Badan
Legislatif (DPR) dan Badan Eksekutif (presiden). Kedua institusi ini bertugas untuk membuat

74

undang-undang, sedangkan untuk tingkat I dan II yang bertugas adalah masing-masing
gubernur bersama DPRD tingkat I dan bupati/walikota bersama DPRD tingkat II. Institusi lain
di luar kedua institusi (lembaga) di atas, baik yang bersifat infrastruktur maupun suprastruktur
politik memiliki tugas memberi dukungan sesuai dengan peran kompetensinya. Bentuk produk
peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh institusi di atas, adalah berupa UUD, UU,
PERPU, PERDA, dan PP.

2. Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD), dan Pembuatan UU, PER-PU, PP, dan PERDA
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Amandemen Konstitusi (UUD 1945)

Sebagai usaha untuk mengembalikan kehidupan negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan
UUD 1945, salah satu aspirasi yang terkandung di dalam semangat reformasi adalah
melakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka pada awal reformasi, MPR telah
mengeluarkan seper angkat ketatapan sebagai landasan konstitusionalnya,

Disahkannya Perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat UUD 1945 dalam Sidang Umum
MPR tahun 2002 menandai sebuah lompatan besar ke depan bagi bangsa Indonesia, karena
bangsa Indonesia telah mempunyai sebuah UUD yang lebih sempurna dibandingkan de¬ngan
UUD 1945 sebelumnya. Namun demikian, MPR tetap menyadari Ri bahwa konstitusi (UUD)
yang di amandemen belum sempurna. Untuk itu MPR membentuk Komisi Konstitusi akan
bertugas untuk menyempur-nakan perubahan konstitusi (UUD) itu. Dengan pengesahan
Perubahan UUD 1945 MPR telah menuntaskan reformasi konstitusi sebagai suatu langkah
demokrasi dalam upaya menyempurnakan UUD 1945 menjadi konstitusi yang demokratis.
Perubahan itu merupakan suatu lembaran sejarah lanjutan setelah Bung Karno dan Bung Hatta
dan rekan-rekannya berhasil menegaskan UUD 1945 dalam rapat-rapat BPUPKI dan PPKI.

b. Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD) 1945. Dalam pelaksanaan Amandemen
Konstitusi (UUD) 1945, MPR menggunakan mekanisme sebagai berikut: , :

1) MPR mengadakan rapat konsultasi dengan seluruh badan kelengkapan MPR dan anggotanya
yaitu, DPR 1945 dan DPD.

2) Mendapat persetujuan 2/3 anggota DPR/MPR atas rencana amande¬men UUD 45 tersebut.

3) MPR membentuk Panitia Perumus Badan Pekerja (BP-MPR) yang bertugas merumuskan
RUUD 1945. Dalam pembahasan panitia perumus mengadakan rapat dengar pendapat

75

(hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi pemerintah, profesional, pengusaha, partai
politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur lain yang terkait.

4) Hasil perumusan Panitia Badan Pekerja MPR Rl menyerahkan hasil perumusan RUU kepada
pimpinan MPR Rl.

5) Pimpinan MPR menyelenggarakan Sidang Umum MPR Rl Tahunan untuk mendengarkan
pandangan umum fraksi-fraksi yang ada di MPR Rl guna menetapkan Rancangan UUD 1945
(Konstitusi)

Amandemen menjadi UUD 1945 Amandemen.

c. Mekanisme Pembuatan Undang-Undang dan PERPU Pembuatan undang-undang dilakukan
secara bersama-sama oleh Pre siden (Eksekutif) dengan DPR Rl (Legislatif) dengan
mekanisme sebagai berikut:

1) Pemerintah mengajukan RUU melalui Menteri Sekretariat Negara kepada Setjen DPR Rl.

2) Setjen DPR Rl mengirimkan RUU kepada pimpinan DPR Rl.

3) Pimpinan DPR Rl mengirimkan RUU tersebut kepada komisi yang terkait.

4) Pimpinan Komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas RUU usulan
pemerintah atau usulan inisiatif DPR Rl.

5) Panitia khusus mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang
meliputi, pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh
masyarakat, dan unsur-unsur lain yang terkait.

6) DPR mengadakan Sidang Paripurna untuk mendengarkan pandang¬an umum dari fraksi-
fraksi yang selanjutnya menetapkan RUU menjadi UU. Mekanisme Pembuatan Undang-
Undang atas Usul Inisiatif DPR Rl. Pembuatan UU dilakukan oleh DPR Rl (Legislatif) dengan
mekanisme sebagai berikut:

e. Mekanisme Pembuatan PERDA

Pembuatan PERDA dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan
DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut:

1) Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan PERDA kepada DPRD
melalui Sekretaris DPRD I atau II.

76

2) Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpirnan DPRD tingkat I
atau II. .
3) Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada
komisi yang terkait.
4) Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) un¬tuk membahas
Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.
5) Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) de¬ngan elemen-elemen
yang meliputi, unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP,
tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.
6) Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripuma untuk mendengarkan
pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi
Perda.
f. Mekanisme Pembuatan Peraturan Pemerintah (PP)
Pembuatan PP adalah sepenuhnya dtlakukan oleh Pemerintah (Eksekutif). PP berfungsi
sebagai peraturan mengenai pelaksanaan undang-undang atau PERPU (Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang).
g. Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Menurut Ketetapan MPR Rl Nomor lll/MPR/2000, tentang sumber hukum dan tata urutan
perundang-undangan Negara Republik Indonesia adalah:
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Ketetapan MPR Rl.
3) Undang-undang.
4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).
5) Peraturan Pemerintah (PP).
6) Keputusan Presiden (Kepres).
7) Peraturan Daerah (Perda). ^~

77

Banyak peristiwa pada saat ini yang menjadi dasar perlunya rule of law atau penegakan hukum.
Indonesia pada saat ini, mengalami permasalahan yang besar dalam hal Illegal logging atau
pencurian kayu dan hasil hutan. Pencurian hasil hutan ini mengakibatkan kerugian negara lebih
Rp 100 triiiun dalam empat tahun terakhir. Mengapa hal ini terjadi? Lemahnya penegakan
hukum menjadi jawabannya. Hutan memang dalam wewenang Departemen Kehutanan, namun
luasnya hutan tidak mungkin ditangani departemen ini sendiri, dibutuhkan bantuan kepolisian,
bahkan TNI. Pencuri hasil hutan ini juga tidak jera, karena hukuman yang ringan, atau sulitnya
mencari bukti. Dalam hal ini peranan kejaksaan, dan lembaga peradilan menjadi penting.

D. Pengertian Rule of Law

Penegakan hukum atau rule of law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul
pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara berdasar hukum (konstitusi) dan
demokrasi. Kehadiran rule of law boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara
absolut (kekuasaan di tangan penguasa) yang telah berkembang sebelumnya.

Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 (dua), yaitu
pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil
(ideological sense). Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang
terorganisasi (organized publie power), hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai
aparat penegak hukum. Sedangkan secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum
yang menyangkut ukuran hukum yaitu: baik dan buruk (fust and unjust law).

E. Latar Belakang Rule of Law

Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan
dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. la lahir sejalan dengan tumbuh suburnya
demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai
reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep
tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh
kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan
dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. la lahir
mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara
kerajaan dan memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of
law.

78

Paham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika
diletakkan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari paham
kedaulatan negara, melalui paham kedaulatan hukum untuk mengawasi pelaksanaan tugas
kekuatan pemerintah.

Di Indonesia, inti dari rule of iaw adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya,
khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law, yang
pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat
Indonesia. Dengan kata lain, pembukaan UUD 1945 memberi jaminan adanya rule of law dan
sekaligus rule of justice. Prinsip-prinsip rule of law di dalam pembukaan UUD 1945 bersifat
tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara, karena pembukaan UUD 1945 merupakan
pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Repu-blik Indonesia.

F. Fungsi Rule of Low
Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan”
bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”, sehingga diatur pada Pembukaan UUD 1945,
bersifat tetap dan instruk¬tif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari Rule of
law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip
di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara
negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun (taerah, yang berkaitan dengan jaminan
atas rasa keadilan, terutama keadilan sosial.

G. Dinamika Pelaksanaan Rule of Law

Pelaksanaan the rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum, yang
membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rule of law harus diartikan seeara hakiki
(materiil), yaitu dalam arti “pelaksanaan dari just law.” Prinsip-prinsip rule of law seeara hakiki
(materiil) sangat erat kaitannya dengan “the enforcement of the rules of law” dalam
penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi
prinsip-prinsip rule of law.

Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan
“the enforcement of the rules of law” tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing

79

bangsa (Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa rule of law
merupakan inti situasi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar
budayanya yang khas pula. Rule of law ini juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran
hukum yang di dalamnya terkandung wawasan so¬sial, gagasan tentang hubungan
antarmanusia, masyarakat, dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu dan
memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa
keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat
objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Seeara kuantitatif, peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di negara kita, namun
implementasi/penegakannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan
sebagai perwu-judan pelaksanaan rule of law bejum dirasakan sebagian besar masyarakat.

80

Soal dan Jawaban
1. Apa yang dimaksud dengan pengertian dan definisi konstitusi?
Jawab :
Pengertian Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian
istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan
menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar (UUD) merupakan
terjemahan istilah dari bahasa Belanda Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia undang-undang dasar, dan grond berarti tanah atau dasar.
Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris dipakai istilah Constitution yang
diindonesiakan menjadi konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat diartikan lebih
luas daripada pengertian undang-undang dasar. Dalam ilmu politik, Constitution merupakan
suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

2. Apa yang dimaksud institusi legislasi ?
Jawab : Institusi (lembaga) yang bertugas untuk membuat konstitusi (UUD 1945) dan peraturan
perundang-undangan yang ada di bawahnya meliputi dua (2) institusi (lembaga) yaitu, Badan
Legislatif (DPR) dan Badan Eksekutif (presiden). Kedua institusi ini bertugas untuk membuat
undang-undang, sedangkan untuk tingkat I dan II yang bertugas adalah masing-masing
gubernur bersama DPRD tingkat I dan bupati/walikota bersama DPRD tingkat II. Institusi lain
di luar kedua institusi (lembaga) di atas, baik yang bersifat infrastruktur maupun suprastruktur
politik memiliki tugas memberi dukungan sesuai dengan peran kompetensinya. Bentuk produk
peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh institusi di atas, adalah berupa UUD, UU,
PERPU, PERDA, dan PP.

3. Apa yang dimaksud dengan pengertian rule of law ?
Jawab :

81

Pengertian Rule of Law

Penegakan hukum atau rule of law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul
pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara berdasar hukum (konstitusi) dan
demokrasi. Kehadiran rule of law boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara
absolut (kekuasaan di tangan penguasa) yang telah berkembang sebelumnya.

Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 (dua), yaitu
pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil
(ideological sense). Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang
terorganisasi (organized publie power), hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai
aparat penegak hukum. Sedangkan secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum
yang menyangkut ukuran hukum yaitu: baik dan buruk (fust and unjust law).

4. Jelaskan tentang latar belakang rule of law?

Jawab :

Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan
dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. la lahir sejalan dengan tumbuh suburnya
demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai
reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep
tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh
kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan
dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. la lahir
mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara
kerajaan dan memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of
law.

Paham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika
diletakkan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari paham
kedaulatan negara, melalui paham kedaulatan hukum untuk mengawasi pelaksanaan tugas
kekuatan pemerintah.

5. Jelaskan Dinamika Pelaksanaan Rule of Law beserta fungsi nya!

82

Jawab :
• Dinamika Pelaksanaan Rule of Law
Pelaksanaan the rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum, yang
membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rule of law harus diartikan seeara hakiki
(materiil), yaitu dalam arti “pelaksanaan dari just law.” Prinsip-prinsip rule of law seeara hakiki
(materiil) sangat erat kaitannya dengan “the enforcement of the rules of law” dalam
penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi
prinsip-prinsip rule of law.
• Fungsi Rule of Low
Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan”
bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”, sehingga diatur pada Pembukaan UUD 1945,
bersifat tetap dan instruk¬tif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari Rule of
law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip
di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara
negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun (taerah, yang berkaitan dengan jaminan
atas rasa keadilan, terutama keadilan sosial.

83

BAB X
Sistem Ketatanegaraaan Indonesia

A. Pengertian Sistem Ketatanegaraan

Istilah Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “Sistem” dan
“Ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang
mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional
terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan
antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan
mempengaruhi keseluruhnya itu.

Dan Ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tata
negara yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah ,
bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Sedangkan menurut
hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara
yang menyangkut sifat, bentuk , tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban
para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan Ketatanegaran adalah
segala sesuatu mengenai tata negara.

Dari pengertian itu, maka secara harfiah Sistem Ketatanegaraan dapat diartikan sebagai
suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara.

B. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

a) Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945
Sistem Ketatanegaran sebelum Amandemen UUD 1945 Pelaksanaan kekuasaan

Negaranya dilakukan dengan pembagian (bukan pemisahan) tugas atau fungsi dari masing-
masing penyelenggara Negara.

Secara konstitusional sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan orde
baru menggunakan UUD 1945. Secara prinsip terdapat lima kekuasaan pemerintah Negara
Republik Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:

1) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara , disebut juga kekuasaan
eksekutif dilakukan oleh pemerintah ( dalam hal ini adalah Presiden)

2) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, disebut juga
kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung

84

3) Kekuasaan membentuk Perundang-undangan Negara atau kekuasaan legislative
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden

4) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara, disebut kekuasaan
eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

5) Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan Negara atau kekuasaan Yudikatif,
dilakukan oleh Mahkamah Agung (C.S.T Kansil : 1978,83).

Pada masa ini lembaga tertingginya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat),
kemudian Presiden, DPA (Dewan Pertimbangan Agung), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat),
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan MA (Mahkamah Agung).
- MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia

yang dimana MPR-lah pemegang kekuasaan tertinggi Negara dan pelaksana kedaulatan
rakyat sedangkan keanggotaan MPR diisi oleh fraksi-fraksi seperti Fraksi ABRI, Fraksi
Karya Pembangunan dan lain-lain. MPR memiliki kewenangan untuk :

1) Memilih dan mengangkat presiden/mandatris dan wakil presiden untuk
membantu presiden.

2) Memberikan mandate kepada presiden untuk melaksanakan Garis-Garis Besar
Halauan Negara (GBHN) dan putusan-putusan MPR lainnya.

3) Memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya.
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan Mengubah Undang-Undang Dasar,
5) Meminta dan menilai pertanggung jawaban Presiden.
- Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR,
yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden ( pasal 4
UUD 1945). Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan pada akhir masa
jabatannya (5 tahun) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan GBHN yang
ditetapkan UUD 1945 dan MPR di hadapan sidang MPR.
- DPA (Dewan Pertimbangan Agung) adalah badan penasehat pemerintah yang
berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Disamping itu DPA berhak
mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada presiden.
- DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR
berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka
pelaksanaan halauan Negara. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar
halauan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.
Selain itu DPR memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang termasuk menetapkan

85

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama-sama
dengan Presiden.
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah badan yang memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. BPK memeriksa semua
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hasil pemeriksaannya
diberitahukan kepada DPR.
- MA (Mahkamah Agung) ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang
dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-
pengaruh lainnya. Tugas Mahkamah Agung adalah memberikan pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga
tinggi negara, juga memberikan nasehat hukum kepada presiden/kepala negara untuk
pemberian/penolakan grasi. Disamping itu Mahkamah Agung mempunyai wewenang
menguji seorang menteri hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah.
b) Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap UUD
1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui Sidang
Tahunan MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002.
Adapun Latar Belakang pelaksanaan Amandemen UUD 1945 :

1) Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu
pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan
rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-
institusi ketatanegaraan.

2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada
pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah
executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi
dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain:
memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena
memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.

3) UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga
dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD
1945 (sebelum di amandemen).

4) UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk
mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang

86

kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai
kehendaknya dalam Undang-undang.
Perubahan pada UUD 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula pada Sistem
Ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas
dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang
Undang Dasar.
- Kewenangan MPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan

Undang-undang Dasar.
2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3) Majelis permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut Undang-Undang Dasar.
Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang - Undang dari
tangan Presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat Undang - Undang
tersebut kepada DPR. Sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas
posisi check and balances antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR
sebagai lembaga legislatif.
- Kewenangan DPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan
persetujuan bersama.
2) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti
undang-undang.
3) Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan
bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
4) Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.
5) Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN, serta kebijakan pemerintah, dan
sebagainya.
Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilihan
umum.
- Kewenangan DPD :
1) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

87

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah.
2) Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
atas Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan
Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- Kewenangan MA setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan
di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang
lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2) Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
- Kewenangan MK setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final.
2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Dalam masa pasca amandemen terdapat lembaga baru yakni KY (Komisi Yudisial).
- Kewenangan KY :
1) Melakukan pengawasan terhadap Hakim agung di Mahkamah Agung.
2) Melakukan pengawasan terhadap Hakim pada badan peradilan di semua
lingkungan peradilan yang berada di bawah MA.
Dan Pasca Amandemen Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih DPR dengan
memperhatikan pertimbangan DPD.
- Kewenangan BPK setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah
(APBD)
2) Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh
aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan
di setiap provinsi.
Setelah amandemen kewenangan dan tugas Presiden lebih dipertegas lagi tidak sama
halnya pada masa sebelum amandemen.
- Kewenangan Presiden setelah Amandemen UUD 1945 :

88

1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.

3) Dalam hal ihwal kegentingan yang memmaksa, Presiden berhak menetapkan
Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.

4) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan berikut.

5) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

C. Kondisi Republik Indonesia dalam Menjalankan Sistem Ketatanegaraannya
Pada Saat Ini

Menurut Bapak Sulardi (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah
Malang) arah pembangunan ini mulai tak terarah sejak GBHN hilang dari peredarannya
meskipun sudah terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Visi
pembanguan nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.
Visi itulah yang hingga saat ini belum ditemukan wujudnya. Alih-alih terwujud, keresahan
dan ketidakpastian masa depan bangsa justru ada di depan mata dan bahkan menjauh dari
nilai-nilai Pancasila.

Sistem presidensial, yang berlaku sekarang, membawa konsekuansi bahwa presiden
dipilih oleh rakyat. Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia bertanggung jawab kepada
rakyat dan konstitusi. Dengan demikian, konsekuensi ketatanegaraan berkaitan dengan arah
pembanguan nasional ditentukan oleh presiden dengan mewujudkan janji-janji yang dia
kampanyekan menjelang pemilihan presiden. Janji-janji itulah yang semestinya diwujudkan
dalam visi dan misi RPJPN, yang dapat diurai menjadi pembangunan jangka pendek dan
jangka panjang.

Hasrat untuk kembali menghadirkan GBHN yang disusun oleh MPR sebagai
pedoman pembangun nasional secara konstitusional telah tertutup. Bangsa ini sebaiknya
menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang diwujudkan dari hasil perubahan UUD
1945. Kini presiden bukan lagi bawahan MPR dan MPR bukan lagi pemegang dan
pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga tidak mungkinlah memaksa MPR menyusun GBHN
dan menyodorkan kepada presiden untuk melaksanakan. Inilah konsekuensi dari perubahan.

89

Soal Dan Jawaban

1. Jelaskan Kondisi Republik Indonesia dalam Menjalankan Sistem Ketatanegaraannya
Pada Saat Ini ?
Jawaban
Menurut Bapak Sulardi (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah
Malang) arah pembangunan ini mulai tak terarah sejak GBHN hilang dari peredarannya
meskipun sudah terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Visi pembanguan nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur. Visi itulah yang hingga saat ini belum ditemukan wujudnya. Alih-alih
terwujud, keresahan dan ketidakpastian masa depan bangsa justru ada di depan mata
dan bahkan menjauh dari nilai-nilai Pancasila.
Sistem presidensial, yang berlaku sekarang, membawa konsekuansi bahwa presiden
dipilih oleh rakyat. Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia bertanggung jawab kepada
rakyat dan konstitusi. Dengan demikian, konsekuensi ketatanegaraan berkaitan dengan
arah pembanguan nasional ditentukan oleh presiden dengan mewujudkan janji-janji
yang dia kampanyekan menjelang pemilihan presiden. Janji-janji itulah yang
semestinya diwujudkan dalam visi dan misi RPJPN, yang dapat diurai menjadi
pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
Hasrat untuk kembali menghadirkan GBHN yang disusun oleh MPR sebagai pedoman
pembangun nasional secara konstitusional telah tertutup. Bangsa ini sebaiknya
menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang diwujudkan dari hasil perubahan
UUD 1945. Kini presiden bukan lagi bawahan MPR dan MPR bukan lagi pemegang
dan pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga tidak mungkinlah memaksa MPR menyusun
GBHN dan menyodorkan kepada presiden untuk melaksanakan. Inilah konsekuensi
dari perubahan.

2. Sebutkan Pengertian Sistem Ketatanegaraan ?
Jawaban
Istilah Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “Sistem” dan
“Ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang
mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan
fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu
ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak
bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu.

90

3. Sebutkan prinsip Kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD
1945 :
Jawaban
1) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara , disebut juga kekuasaan
eksekutif dilakukan oleh pemerintah ( dalam hal ini adalah Presiden)
2) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, disebut juga
kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung
3) Kekuasaan membentuk Perundang-undangan Negara atau kekuasaan legislative
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden
4) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara, disebut kekuasaan
eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
5) Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan Negara atau kekuasaan Yudikatif,
dilakukan oleh Mahkamah Agung (C.S.T Kansil : 1978,83).

4. Jelaskan Apa Itu MPR dan Fungsinya ?
Jawaban
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
yang dimana MPR-lah pemegang kekuasaan tertinggi Negara dan pelaksana kedaulatan
rakyat sedangkan keanggotaan MPR diisi oleh fraksi-fraksi seperti Fraksi ABRI, Fraksi
Karya Pembangunan dan lain-lain. MPR memiliki kewenangan untuk :
1) Memilih dan mengangkat presiden/mandatris dan wakil presiden untuk
membantu presiden.
2) Memberikan mandate kepada presiden untuk melaksanakan Garis-Garis Besar
Halauan Negara (GBHN) dan putusan-putusan MPR lainnya.
3) Memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya.
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan Mengubah Undang-Undang Dasar,
5) Meminta dan menilai pertanggung jawaban Presiden.

5. Jelaskan Apa itu MA dan Tugasnya ?
Jawaban
MA (Mahkamah Agung) ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang
dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
pengaruh-pengaruh lainnya. Tugas Mahkamah Agung adalah memberikan
pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada
lembaga-lembaga tinggi negara, juga memberikan nasehat hukum kepada
presiden/kepala negara untuk pemberian/penolakan grasi. Disamping itu Mahkamah

91

Agung mempunyai wewenang menguji seorang menteri hanya terhadap peraturan-
peraturan perundangan di bawah.

92

BAB XI
Wawasan Nusantara

A. Wawasan Nusantara

1. Pengertian Wawasan Nusantara
Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara.

Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan
penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap
indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari
kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya
menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi nusantara adalah kesatuan kepulauan yang
terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu
samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “nusantara”
digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.
Sedangkan terminologi, wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut :

1) Menurut Prof. Wan Usman, “wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa
Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan
semua aspek kehidupan yang beragam.”

2) Menurut GBHN 1998, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3) Menurut kelompok kerja wawasan nusantara untuk diusulkan menjadi Tap
MPR, yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai
strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana wawasan nusantara

berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan
nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan
dari kepulauan nusantara.

Sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu juga, wawasan
nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama

93

terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan
kata lain sebagai wawasan nasionalnya, wawasan nusantara menjadi pola yang
mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan
yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Hakikat Wawasan Nusantara
Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara

pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan
nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus
berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan
negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus
dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa
menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan
perorangan.

Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara merupakan satu kesatuan.
Jadi, hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional.
Dengan kata lain, hakikat wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan
wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan nusantara diwujudkan
dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan.

3. Asas Wawasan Nusantara
Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus

dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen
pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan
nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar
kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai berainya bangsa dan negara
Indonesia. Adapun, asas wawasan nusantara tersebut adalah sebagai berikut :

a) Kepentingan yang Sama
Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa
Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang,
bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya,
dengan cara “adu domba” dan “memecah belah” bangsa dengan menggunakan
dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal, tujuan kepentingannya
94

sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada
sebelumnya.
b) Keadilan
Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik
perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.
c) Kejujuran
Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang
benar biar pun realitas atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya.
Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan.
d) Solidaritas
Diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa
meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
e) Kerja Sama
Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga
kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi
yang lebih baik.
f) Kesetiaan
Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan
negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo
tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi
tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika
kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur
berantakan.

B. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan
visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai
dengan konsep wawasan nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah
yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi
ketatanegaraan Republik Indonesia.

1) Kedudukan Wawasan Nusantara

95

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan
ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak
terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan
tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan nusantara menjadi landasan
visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
2) Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta
rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan,
dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah
maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
3) Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala
aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan
nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau
daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan
dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau
kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi
tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin
meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa
Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan nusantara.

C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara

Konsepsi wawasan nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang
dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan astagatra,
yang meliputi aspek alamiah (trigatra) dan aspek sosial (pancagatra). Trigatra meliputi
posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan
kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
(Ipoleksosbudhankam). Antara gatra yang satu dengan yang lain terdapat hubungan
yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi,
demikian juga antara trigatra dan pancagatra.

1. Aspek-aspek Trigatra

96

a) Letak dan Bentuk Geografis
Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka

akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan, yang
menurut wujud ke dalam, terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya.
Dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu archipelago kelvar, kepulauan itu
merupakan suatu archipelago yang terletak antara Benua Asia di sebelah utara dan
Benua Australia di sebelah selatan serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan
Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis antara dua benua dan samudra yang
penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis
di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia.

Karena kedudukannya yang strategis itu, dipandang dari tiga segi kesejahteraan
di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, Indonesia telah banyak mengalami
pertemuan dengan pengaruh pihak asing (akulturasi). Indonesia terletak pada 6 LU–11
LS, 95 BT–141 BT, dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang
garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan
kemarau.

b) Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau

wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah
sebagai berikut :

1) Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan
orang yang meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertambahan penduduk
ialah pertambahan angkatan kerja (man power) dan pertambahan tenaga kerja
(labour force). Segi negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha
peningkatan kualitas penduduk.

2) Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Penduduk
Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku
bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi
oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar
terhadap umur dan jenis penduduk golongan muda yang dapat menimbulkan
persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, dan
sebagainya.

97

3) Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Penduduk
Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi
persyaratan kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran merata. Oleh karena
itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran
penduduk, misalnya dengan cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat
pengembangan (growth centers), pusat-pusat industri, dan sebagainya.
Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk
dapat menimbulkan ancaman di bidang pertahanan keamanan.

c) Keadaan dan Kekayaan Alam
Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan

bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya
mempunyai arti yang sangat luas di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang
mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah ruah. Sebagai gambaran umum,
sumber-sumber alam termasuk sumber-sumber pelican atau mineral, sumber-sumber
nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau fauna. Untuk memulai dengan
sumber-sumber pelican atau mineral dapat diutarakan, bahwa negara Indonesia
mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan galian, biji-bijian
maupun bahan-bahan galian industri di samping sumber-sumber tenaga lain.

Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya
tidak merata. Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa
lain. Bentuk sumber daya alam ada 2 (dua), yaitu sumber daya alam yang dapat
diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam harus diolah atau
dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas maksimal, lestari, dan berdaya saing.

1) Asas Maksimal
Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar
menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2) Asas Lestari
Artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan
lingkungan, menjaga keseimbangan alam.

3) Asas Berdaya Saing
Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan
sumber daya alam negara lain.

2. Aspek–aspek Pancagatra

98

Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut
kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan
ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek
pancagatra adalah sebagai berikut.

- Ideologi
Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang
dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita.
Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-
citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat
dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun
secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam strategi
pembinaan ideologi berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan.
1) Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI.
2) Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI.
3) Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya.
4) Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan.
5) Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan
dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat.
6) Kalangan elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita
bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan
bangsa.
7) Menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis,
nasionalis, dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap positif terhadap warga
negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

- Politik
Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk
mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua
sektor yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah
yang berfungsi sebagai output. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara
sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa
Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari
keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila
yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila.

- Ekonomi

99

Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam
mengelola faktor produksi dan distribusi industri dan jasa untuk kesejahteraan
rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan
kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh
wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui
sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat.
Ekonomi kerakyatan harus menghindari free fight liberalism, etatisme, dan tidak
dibenarkan adanya monopoli. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang
dan selaras antar sektor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar
kekeluargaan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan
secara selaras dan seimbang antarwilayah dan antar sektor. Kemampuan bersaing
harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketahanan di
bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil,
namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi karena
saling terkait dan berhubungan.
- Sosial Budaya
Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi
keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan
mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan (ATHG). Gangguan
dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak
langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan
penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan
pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat
mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan
nilai-nilai Pancasila.
- Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan
pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan
kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan di
bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di
mana seluruh Ipoleksosbudhankam disusun, dikerahkan secara terpimpin,

100