terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya Sistem Ketahanan
Nasional. Prinsip-prinsip Sistem Ketahanan Nasional antara lain adalah sebagai
berikut.
1) Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.
2) Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan
konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara.
3) Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan
segenap potensi dan kekuatan nasional.
4) Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan
keamanan nasional (Sishankamnas) dan sistem pertahanan dan keamanan
rakyat semesta (Sishankamrata).
3. Hubungan Antargatra
Antara trigatra dan pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal
balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi yang artinya adalah
sebagai berikut.
- Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan
negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah (trigatra) sebagai
modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam
penyelenggaraan kehidupan nasional (pancagatra).
- Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang
utuh, menyeluruh dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antar gatra di
dalam keseluruhan kehidupan nasional (astagatra).
- Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan
mempengaruhi kondisi secara keseluruhan sebaliknya kekuatan dari salah satu
atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang
lemah, dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan.
- Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan
segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari
kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Selanjutnya hubungan antar gatra, dikemukakan seperti uraian berikut :
- Gatra geografi, karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas dan
persebaran kekayaan alam dan sebaliknya kekayaan alam dapat mempengaruhi
karakter geografi.
101
- Antara gatra geografi dan gatra kependudukan; bentuk-bentuk kehidupan dan
penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter
geografi dan sebaliknya karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari
penduduknya.
- Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam; kehidupan dan penghidupan
pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan
alam, demikian pula sebaliknya jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan
alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan khususnya kekayaan alam
yang dapat diperbaharui. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah
diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan
teknologi.
- Hubungan antargatra dalam pancagatra; setiap gatra dalam pancagatra
memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya setiap gatra
menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi.
- Antaragatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan, maka arti ideologi adalah sebagai falsafah bangsa dan landasan
ideologi negara. Selain itu ideologi merupakan nilai penentu bagi kehidupan
nasional yang meliputi seluruh gatra dalam pancagatra dalam memelihara
kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasional.
- Antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan
dan keamanan; berarti kehidupan politik yang mantap dan dinamis menjalankan
kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan
ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kehidupan politik bangsa
dipengaruhi oleh bermacam hal yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.
Ia dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan kesadaran politik, tingkat kemakmuran
ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial, dan rasa keamanannya.
- Antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan
dan keamanan; berarti kehidupan ekonomi yang tumbuh mantap dan merata, akan
meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut, mendinamisir kehidupan politik dan
perkembangan sosial budaya serta mendukung pengembangan pertahanan dan
keamanan. Keadaan ekonomi yang stabil, maju dan merata menunjang stabilitas
dan peningkatan ketahanan aspek lain.
- Antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan; dalam arti kehidupan sosial budaya yang serasi, stabil,
102
dinamis, berbudaya dan berkepribadian, akan meyakinkan kebenaran ideologi,
memberikan iklim yang kondusif untuk kehidupan politik yang berbudaya,
kehidupan ekonomi yang tetap mementingkan kebersamaan serta kehidupan
pertahanan dan keamanan yang menghormati hak-hak individu. Keadaan sosial
yang terintegrasi secara serasi, stabil, dinamis, berbudaya dan berkepribadian
hanya dapat berkembang di dalam suasana aman dan damai. Kebesaran dan
keseluruhan nilai sosial budaya bangsa mencerminkan tingkat kesejahteraan dan
keamanan nasional baik fisik material maupun mental spiritual. Keadaan sosial
yang timpang dengan kontradiksi di berbagai bidang kehidupan memungkinkan
timbulnya ketegangan sosial yang dapat berkembang menjadi gejolak sosial.
- Antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan; dalam arti kondisi kehidupan pertahanan dan
keamanan yang stabil dan dinamis akan meyakinkan kebenaran ideologi,
memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan kehidupan politik,
ekonomi, dan sosial budaya. Keadaan pertahanan dan keamanan yang stabil,
dinamis, maju dan berkembang di seluruh aspek kehidupan akan memperkukuh
dan menunjang kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Astagatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peranan
tergantung dari sifat setiap gatra.
- Gatra alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun
untuk keamanan.
- Gatra ideologi, politik dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar untuk
kesejahteraan dan keamanan.
- Gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan
daripada peranan untuk keamanan.
- Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk
keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan.
D. Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan
Kebangsaan
Wawasan nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi
setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan
wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang
103
senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau
golongan. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara
berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau
menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan
rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut :
1) Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan
iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak
dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun
sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
2) Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan
tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu,
implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan
sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah
secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
3) Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan
menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan
menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan
hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan
kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-
bedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan
berdasarkan status sosialnya.
4) Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan
akan menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih
lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.
Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan
menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara
Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapa pun kecilnya dan
dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan
bangsa dan kedaulatan negara.
5) Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di
atas, implementasi wawasan nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai
segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di
104
seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan nusantara dapat diimplementasikan
ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa
kebinekaan sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli,
hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan
semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati
diri bangsa Indonesia.
6) Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan pendekatan dengan
program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan
keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui
pengukuhan wawasan nusantara.
Adapun peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan nusantara dalam tata
kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam
seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam
mengisi pembangunan. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan
nusantara adalah sebagai berikut.
1. Mendukung persatuan bangsa.
2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan individu atau golongan.
4. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.
5. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis,
berpandangan luas sebagai intelektual.
6. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela
negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air.
7. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
8. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara.
9. Mewujudkan kepentingan nasional.
10. Memelihara dan memperbaiki demokrasi.
11. Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa.
12. Menciptakan kerukunan umat beragama.
13. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
105
14. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
15. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
16. Merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan.
17. Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.
18. Memelihara nilai-nilai positif (hidup rukun, gotong-royong, dll) dalam
masyarakat.
106
Soal dan Jawaban
1. Jelaskan Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara ?
Jawaban
- Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan
ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak
terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan
tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan nusantara menjadi landasan
visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
- Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta
rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan,
dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun
bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
- Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala
aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan
nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau
daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi
selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan
masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan
nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham,
dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil
pemahaman dan penghayatan wawasan nusantara.
2. Jelaskan Pengertian Wawasan Nusantara ?
Jawaban
Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara.
Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan,
tinjauan dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan,
penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara
melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau
kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi
107
nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu
benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik.
Berdasarkan pengertian modern, kata “nusantara” digunakan sebagai pengganti
nama Indonesia.
3. Sebutkan Pengertian Pancagatra ?
Jawaban
Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut
kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara
dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu
4. Sebutkan Aspek – Aspek Pancagatra ?
Jawaban
- Ideologi
- Politik
- Ekonomi
- Sosial Budaya
- Perahanan dan Keamanan
5. Sebutkan Asas Wawasan Nusantara ?
Jawaban
- Kepentingan yang sama
- Keadilan
- Kejujuran
- Solidaritas
- Kerja Sama
- Kesetiaan
108
BAB XII
Konsep Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional merupakan suatu tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh seluruh
warga negara Indonesia baik itu masyarakat sipil maupun pemerintah. Sebab, ketahanan
nasional ini harus selalu dijaga dan dikembangkan supaya kehidupan dalam bermasyarakat dan
bernegara bisa terjamin.
Di dalam suatu negara, pasti ada saja masalah-masalah yang bisa mengancam ketahanan
nasional, entah itu dari isu SARA, konflik dalam negeri, agresi militer, sampai bencana alam.
Oleh sebab itu, setiap warga negara penting untuk mengetahui apa definisi sesungguhnya
ketahanan nasional itu.
A. Pengertian Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional adalah suatu kondisi ideal yang dimiliki oleh suatu negara dalam
mengembangkan kekuatannya, sehingga bisa menghadapi berbagai macam ancaman yang
datang mengganggu kelangsungan hidup bangsa, baik itu dari internal maupun eksternal.
Konsep ketahanan nasional ini dikenal sejak tahun 1968, menurut Lembaga Ketahanan
Nasional, definisi dari ketahanan nasional merupakan kondisi yang dinamis dari Bangsa
Indonesia yang berisi soal daya tahan serta keuletan dalam menghadapi segala bentuk ancaman,
gangguan, maupun ancaman dari dalam maupun luar negeri.
• Konsepsi Ketahanan Nasional
Konsepsi ketahanan nasional adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk meningkatkan
daya tahan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan
kesejahteraan tanpa melepaskan unsur keamanan di dalamnya.
Pedoman yang digunakan dalam konsepsi ketahanan dasar nasional adalah Astagatra.
Astagatra merupakan suatu perangkat hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk
perilaku masyarakat.
Kesejahteraan dan keamanan memang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sebab dalam
prakteknya, penyelenggaraan kesejahteraan ini membutuhkan keamanan dan sebaliknya.
Kesejahteraan dan keamanan ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan nasional karena
keberlangsungan suatu negara ditentukan oleh hal tersebut.
Kesejahteraan ini dimaksudkan sebagai kemampuan bangsa untuk mewujudkan kemakmuran
bangsa yang adil dan merata bagi rakyatnya.
109
Sementara keamanan merupakan kemampuan untuk melindungi dan menjaga nilai-nilai yang
dianut terhadap ancaman, gangguan, dan hambatan. yang datang dari pihak internal maupun
eksternal.
Tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional ini biasanya dijadikan tolok ukur dalam
mencapai kesuksesan ketahanan nasional.
Ciri–Ciri Ketahanan Nasional
1. Berlandaskan prosedur astagatra, yaitu terdiri dari 3 faktor alami, seperti kekayaan
alam, geografis, serta masyarakat dan 5 faktor kemasyarakatan, yaitu ekonomi,
budaya, pertahanan, filsafat, serta ketatanegaraan,
2. Ketahanan nasional berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut demi
kelangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan .keamanan dan kesejahteraan.
3. Berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional berdasarkan cara pandang
bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
4. Ketahanan nasional merupakan yang wajib bagi negara berkembang.
5. Digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan.
Sifat-Sifat Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional juga memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, seperti:
• Mandiri
Artinya ketahanan nasional ini harus percaya penuh pada kemampuan negara itu sendiri. Suatu
negara harus memiliki memiliki prinsip tidak mudah menyerah dengan bertumpu pada
identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan salah satu syarat yang
digunakan untuk menjalin kerja sama dalam perkembangan global.
• Dinamis
Dinamis berarti ketahanan nasional akan selalu berubah-ubah, baik itu meningkat maupun
menurun sesuai dengan kondisi dan situasi dari suatu bangsa.
Oleh sebab itu ketahanan nasional ini harus berorientasi pada masa depan yang selalu
berkembang. Sehingga ketika nantinya ada perkembangan zaman, ketahanan negara akan siap
menghadapinya dan tidak goyah.
• Wibawa
110
Wibawa berarti ketahanan nasional harus selalu meningkatkan kualitasnya sehingga bisa
diperhitungkan oleh negara lain. Dengan kewibawaan itu, suatu negara akan lebih segani oleh
negara lain.
• Manunggal
Manunggal berarti ketahanan nasional harus mewujudkan kesatuan yang seimbang di antara
semua aspek bernegara.
• Konsultatif dan Kerja Sama
Asas ini menjelaskan bahwa ketahanan nasional menuntut suatu negara untuk selalu
mengedepankan sikap-sikap non-konfrontatif dan non-provokatif. Artinya, suatu negara harus
mengedepankan sikap konsultatif dan kerja sama dalam menghadapi suatu tantangan yang
datang mengancam keamanan dari suatu negara,.
B. Asas-asas Ketahanan Nasional
Asas ketahanan nasional merupakan pedoman yang berdasarkan nilai dari Pancasila, UUD
1945, dan wawasan nusantara.
• Asas Kesejahteraan & Ketentraman
Asas pertama ini menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk masyarakat. Dengan adanya
dua aspek tersebut, suatu kehidupan nasional akan berlangsung dengan lebih baik lagi. Seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya dalam konsepsi ketahanan nasional bahwa kesejahteraan dan
ketentraman ini tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain.
• Asas Komprehensif Integral
Asas ini berarti kondisi dimana kehidupan bangsa bisa harmonis, terpadu, seimbang, selaras,
dan serasi.
• Asas Mawas ke Dalam & ke Luar
Asas mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter, sifat, dan
kehidupan nasional berdasarkan nilai otonomi untuk meningkatkan kemandirian bangsa.
Sedangkan mawas ke luar berarti suatu negara bisa mengantisipasi, melawan, dan
menanggulangi dampak lingkungan luar negeri.
• Asas Kekeluargaan
Asas kekeluargaan berarti suatu negara harus memiliki sikap dan jiwa yang adil, solidaritas,
gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab terhadap warga negaranya.
111
C. Unsur-unsur Ketahanan Nasional
• Unsur Pancagatra
Pancagatra ini pada dasarnya berdasarkan hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia
dengan sesama, manusia dengan alamnya, serta manusia dengan dirinya sendiri.
Atas dasar itu, ada lima aspek yang bisa digunakan untuk mengembangkan kekuatan nasional
ketika dihadapkan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
• Unsur Ideologi
Ideologi ini merupakan filsafat hidup yang digunakan sebagai pedoman dalam
mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Filsafat itu juga digunakan sebagai suatu dasar
untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional.
D. Fungsi Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional ini tentunya memiliki berbagai fungsi untuk suatu bangsa, yaitu:
• Sebagai daya tangkal
Artinya ketahanan nasional untuk menangkal berbagai macam hal yang mengancam integritas
dan identitas negara.
• Sebagai pengarah
Pengarah ini berarti ketahanan nasional ini memberikan arahan bangsa untuk mengembangkan
potensi kekuatan yang dimiliki, baik itu dari sektor politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, untuk meraih kesejahteraan hidup masyarakat.
• Pedoman dalam mempersatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor
Artinya ketahanan nasional harus bisa membuat masyarakat hidup adil dan makmur lewat
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
E. Tujuan Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan
bahwa hal itu bertujuan untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk
mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan
dasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial.
F. Contoh Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Sehari-hari
112
• Penegakan Hukum
Penegakan hukum ini dilakukan supaya suatu negara bisa mengantisipasi dan melawan
ancaman-ancaman yang ada di dalam negeri. Dengan adanya hukum, ketahanan nasional akan
terjaga dan hasilnya kelangsungan hidup dalam suatu bangsa akan berjalan dengan baik.
• Pendidikan Karakter untuk Generasi Muda
Dengan pendidikan karakter itu, para generasi muda akan memiliki karakter yang kuat
sehingga bisa menghadapi arus modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan Globalisasi
meskipun memang punya dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif, salah satunya
adalah mengganggu ketahanan nasional. Pasalnya, dua hal tersebut bisa melunturkan
kebudayaan atau identitas asli dari suatu negara.
Oleh sebab itu, perlu adanya karakter yang kuat dari setiap generasi muda, agar mereka bisa
menerima perkembangan tanpa melunturkan identitas dari bangsa.
• Penerapan Sistem Keamanan Lingkungan
Sistem Keamanan Lingkungan ini menjadi hal paling sederhana dalam menerapkan ketahanan
nasional. Di level RT maupun RW hal ini bisa menjadi penyortir awal ketika adanya hal-hal
mencurigakan di lingkungan masyarakat yang berpotensi mengancam keamanan dan
ketahanan, entah itu untuk lingkungan itu sendiri maupun untuk nasional.
Demikianlah penjelasan mengenai pengertian dari ketahanan nasional.
Salah satu aspek yang mempengaruhi ketahanan suatu negara adalah identitas atau karakter
generasi muda yang kuat.
Sesuai dengan filosofi Sampoerna Academy, para siswa selain belajar, juga akan dipersiapkan
untuk memiliki karakter yang kuat di masa depan, sehingga bisa menciptakan keharmonisan
sosial, ketertiban, dan rasa hormat terhadap sesama sehingga diharapkan bisa turut berperan
dalam aktivitas yang berkaitan dengan ketahanan nasional.
113
BAB XIII
HUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMA
A. Definisi Agama dan Negara
1. Definisi Agama
Menurut Bahrun Rangkuti, seorang muslim cendekiawan sekaligus seorang linguis,
mengatakan bahwa definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta; a-ga-ma. A
(panjang) artinya adalah cara, jalan, The Way, dan gama adalah bahasa Indo Germania; bahasa
Inggris Togo artinya jalan, cara-cara berjalan, cara-cara sampai kepada keridhaan kepada
Tuhan.
Selain definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta, agama dalam
bahasa Latin disebut Religion, dalam bahasa-bahasa barat sekarang bisa
disebut Religion dan Religious, dan dalam bahasa Arab disebut Din atau juga.
Dari pendapat tersebut, definisi dan pengertian agama memiliki perbedaan-
perbedaan pokok dan luas antara maksud-maksud agama pada kata ‘agama’ dalam bahasa
Sansekerta, dengan kata ‘religio’ bahasa latin, dan kata ‘din’ dalam bahasa Arab. Namun
secara terminologis, ketiganya memiliki inti yang sama, yaitu suatu gerakan di segala bidang
menurut kepercayaan kepada Tuhan dan suatu rasa tanggung jawab batin untuk perbaikan
pemikiran dan keyakinan, untuk mengangkat prinsip-prinsip tinggi moralitas manusia, untuk
menegakkan hubungan baik antar anggota masyarakat serta melenyapkan setiap bentuk
diskriminasi buruk.
Agama adalah kekuatan ghaib yang diyakini berada di atas kekuatan manusia
didorong oleh kelemahan dan keterbatasannya. Manusia merasa berhajat akan pertolongan
dengan cara menjaga dan membina hubungan baik dengan kekuatan ghaib tersebut. Sebagai
realisasinya adalah sikap patuh terhadap perintah dan larangan kekuatan ghaib tersebut.
Eka Darmaputera mendefinisikan negara sebagai realitas sosial dan sebuah
kenyataan manusiawi yang dapat difungsikan sebagai ideal type. Ketika agama terperangkap
kepada institusionalisme, yakni terjadinya penekanan dan pemusatan kepada dimensi
kelembagaan atau institusional suatu agama, sehingga upaya penguatan dan pengembangan
institusional menjadikan agama semakin kuat, semakin berkuasa, dengan demikian, maka
agama akan mudah sekali terjebak dalam sindrom mayoritas maupun minoritas.
R.R. Marett, seorang ahli antropologi Inggris mengatakan bahwa definisi dan
pengertian agama itu menyangkut lebih dari pada hanya pikiran, yaitu perasaan dan kemauan
114
juga, dan dapat memanifestasikan dirinya menurut segi-segi emosionilnya walaupun idenya
kabur.
J. G. Frazer, megatakan agama adalah suatu ketundukan atau penyerahan diri kepada
kekuatan yang lebih tinggi dari pada manusia yang dipercayai mengatur dan mengendalikan
jalannya alam dan kehidupan manusia.
Eden Sheffield Brigtman, memberikan definisi dan pengertian agama, yaitu bahwa
agama merupakan suatu unsur pengalaman-pengalaman yang dipandang mempunyai nilai
yang tinggi; pengabdian kepada suatu kekuasaan-kekuasaan yang dipercayai sebagai sesuatu
yang menjadi asal mula, yang menambah dan melestarikan nilai-nilai ini; dan sejumlah
ungkapan yang sesuai tentang urusan serta pengabdian tersebut baik dengan cara melakukan
upacaraupacara yang simbolis maupun melaui perbuatan-perbuatan yang lain yang bersifat
perseorangan serta yang bersifat kemasyarakatan.
Harun Nasution mengatakan bahwa agama dilihat dari sudut muatan atau isi yang
terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdi kepada Tuhan
yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu
ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.
Beberapa definisi dan pengertian agama, memperlihatkan betapa luasnya cakupan
agama dan sekaligus menunjukkan betapa pengertian agama itu cukup banyak. Hal ini di
samping menunjukkan adanya perhatian besar dari para ahli terhadap agama, juga
menunjukkan bahwa merumuskan pengertian agama itu sangat sulit sehingga tidak cukup satu
pengertian saja.
1. Definisi Negara
a. Pengertian dan Tujuan Negara
Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing
yakni state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), dan etat (Perancis). Kata – kata tersebut
berasal dari bahasa latin status atau statum yang memiliki pengertian tentang keadaan yang
tegak dan tetap. Pengertian status atau station (kedudukan). Istilah ini sering pula dihubungkan
dengan kedudukan persekutuan hidup antar manusia yang disebut dengan istilah status
republicae. Dari pengertian yang terakhir inilah kata status selanjutnya dikaitkan dengan kata
negara.
Sedangkan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara
suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita cita – cita untuk bersatu, hidup di suatu
kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai
115
konstitutif dari sebuah negara yang pada hakikatnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, yaitu
masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.
Beberapa tokoh mendefinisikan pengertian negara sebagai berikut :
1) Roger H. Soultau : negara didefinisikan sebagai agency (alat) atau authority
(wewenang) yang mengatur atau mengendalikan persoalan – persoalan bersama, atas
nama masyarakat.
2) Harold J. Laski mengemukakan menurutnya negara merupakan suatu masyarakat yang
diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara
sah lebih agung daripada individu atau manusia yang hidup bekerjasama untuk
mencapai terkabulnya keinginan – keinginan mereka bersama.
3) Max Weber mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang memiliki
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu daerah
teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warga
negaranya untuk taat pada peraturan perundang – undangan melalui penguasaan monopolistis
dari kekuasaan yang sah. Dalam konsep ajaran Plato, tujuan adanya negara adalah untuk
memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan dan sebagai makhluk sosial.
a. Bentuk – Bentuk Negara
1. Negara Kesatuan
Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Tidak ada negara dalam
negara. Pemerintah pusat mempunyai wewenang tertinggi dalam pemerintahan atau mengatur
seluruh daerah. Ciri – ciri dari negara kesatuan antara lain :
• Satu UUD / konstitusi
• Satu kepala negara
• Satu dewan menteri/kabinet
• Satu lemabga perwakilan
2. Negara Serikat
Negara serikat adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri
sendiri. Negara – negara itu mengadakan kerjasama yang efektif. Sebagian urusan
diserahkan kepada pemerintah federal, sebagian urusan ditangani negara bagian masing –
masing. Ciri – ciri negara serikat antara lain :
- Ada negara dalam negara
- Ada beberapa UUD/konstitusi
116
- Ada beberapa kepala negara
- Ada beberapa dewan dan lembaga perwakilan
a. Bentuk – Bentuk Pemerintahan
1. Ajaran Klasik
Ajaran klasik yang diwakili oleh Plato, Aristoteles, dan Polybius menyebutkan bahwa
bentuk – bentuk pemerintahan antara lain :
- Monarki : pemerintahan yang dipegang oleh satu orang dam dijalankan untuk
kepentingan umum.
- Tirani : pemerintahan yang dipegang oleh satu orang dan dijalankan untuk kepentingan
diri sendiri.
- Aristokrasi : pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang dan dijalankan untuk
kepentingan umum.
- Oligarki : pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang dan dijalankan untuk
kepentingan diri sendiri
- Demokrasi pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan untuk kepentingan umum.
- Anarkhi : pemerintahan yang dipegang oleh banyak orang yang tidak berhasil
menjalankan kekuasaan dan kepentingan umum.
2. Ajaran Modern
- Monarki (Kerajaan) yang mempunyai ciri – ciri :
o Kepala negara disebut raja
o Kepala negara menjabat secara turun temurun
o Masa jabatan kepala negara seumur hidup
- Republik dengan ciri – ciri :
o Kepala negara disebut presiden
o Pengangkatan kepala negara berdasarkan hasil pemilu
o Masa jabatan kepala negara terbatas sesuai dengan undang – undang.
B. Hubungan Negara dan Agama dalam Tinjauan Politik Islam
Pendapat para pakar berkenaan dengan relasi agama dan negara dalam Islam
dapat dibagi atas tiga pendapat yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik,
dan paradigma sekularistik:
a. Paradigma Integralistik
117
Menurut paradigma integralistik, konsep hubungan agama dan negara merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu
(integrated). Ini memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan
sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan
antara agama dan politik (negara). Paradigma integralistik ini dianut oleh kelompok Islam
Syi’ah.
b. Paradigma Simbiotik
Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling
membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen
dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan
agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas.
c. Paradigma sekularistik
Menurut paradigma sekularistik, ada pemisahan (disparitas) antara agama dan negara.
Agama dan negara merupakan dua (2) bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki
garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak
boleh satu sama lain melakukan intervensi (campur tangan).
Dalam Islam, hubungan agama dan negara menjadi perdebatan yang cukup panjang di
antara para pakar Islam hingga kini. Bahkan menurut Azyumardi Azra, perdebatan ini telah
belangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini. lebih lanjut Azra
mengatakan bahwa ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara diilhami oleh
hubungan yang agak canggung dalam Islam sebagai agama dan negara. Berbagai eksperimen
dilakukan dalam menyelaraskan antara din dan konsep kultur politik masyarakat muslm, dan
eksperimen tersebut dalam banyak hal sangat beragam.
Samir Amin mengungkapkan bahwa selayaknya dunia Islam melakukan diferensiasi
antara utopia – utopia yang muncul di masa lalai dan mengekspresikan konflik sosial
antarkalangan yang dieksploitir, penguasa yang dizalimi, dan kalangan yang menyeru pada
gerakan – gerakan kontemporer untuk mendirikan Negara Islam. Hanya saja menurut Amir,
sejarah yang benar membukktikan bahwa penyatuan agama dan kekuasaan tidak terwujud
kecuali pada masa – masa belakangan dari perkembangan masyarakat Islam.
C. Hubungan Negara dan Agama dalam Tinjauan Politik Barat
Politik bangsa barat tidak terlepas dari peradaban Kristiani. Sebelumnya, peradaban
bangsa barat mengalami fase kelam. Fase ini dikenal dengan abad kegelapan di Eropa yang
118
dipenuhi pertumpahan darah karena perang saudara-agama, pengekangan kebebasan, anti-
intelektualisme, daan maraknya takhayul serta paham itasionalisme. Namun demikian, berkat
para pemuka agama kristen yang reformis, keadaan menjadi berbalik arah, dan masa
pencerahan segera tiba.
Puncak sumbangan Kristiani terhadap peradaban Barat adalah peranan agama ini dalam
melahirkan gerakan reformasi protestan. Dengan tokohnya antara lain Luther, Zwingli, dan
calvin. Reformasi iini kemudian menjadi tonggok penting sejara pemikiran dan peradaban
Barat. Sejarah membuktikan doktrin reformasi Protestan ini berdampak pada perilaku
ekonomi orang – orang kristen di barat.
Peradaban romawi juga mempengaruhi perkembangan politik barat. Gagasan barat
mengenai negara, kekuasaan politik, keadilan dan demokrasi secara intelektual bisa dilacak
dari tradisi politik Yunani Klasik yang dinamakan polis atau city states. Sumbangan terbesar
peradaban Romawi terhadap Barat yaitu pada bidang hukum dan lembaga-lembaga politik.
Tradisi keilmuan Yunani-Romawi telah memberikan Barat metode-metode eksperimental dan
spekulatif yang peranannya sangat fundamental empirisme dan rasionalisme. Ada tiga bentuk
pemikiran hukum Romawi yang mempengaruhi pemikiran hukum Barat Ius Civile, Ius
Gentium dan Ius Naturale. Romawi membuat pemikiran spekulatif Yunani yang bisa
diterapkan. Dari segi pemikiran politik, Romawi membrikan pemahaman kepada Barat tentang
teori imperium. Berupa kekuasaan dan otoritas negara, equal rights (hak persamaan politik),
governmental contract (kontrak pemerintah).
D. Hubungan Negara dan Agama di Indonesia
Berbicara mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan persoalan
yang menarik untuk dibahas, penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas islam
tetapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan beberapa ahli.
Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut maka hubungan agama dan negara dapat
digolongkan menjadi 2 :
Hubungan Agama dan Negara yang Bersifat Antagonistik . Maksud hubungan
antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antar negara dengan
islam sebagai sebuah agama. Sebagai contohnya adalah
Pada masa kemedekaan dan sampai pada masa revolusi politik islam pernah dianggap sebagai
pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga pesepsi tersebut
membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika
119
terhadap idiologi politik islam. Hail itu disebabkan pada tahun 1945 dan dekade 1950-an ada
2 kubu ideologi yang memperebutka Negara Indonesia, yaitu gerakan islam dan nasionalis.
Gerakan nasionalis dimulai dengan pembentukan sejumlah kelompok belajar yang
bersekolah di Belanda.Mahasiswa hasil didikan belanda ini sangat berbakat dan merasa
terkesan dengan kemajuan teknis di Barat.Pada waktu itu pengetahuan agama sangat dangkal
sehingga mahasiswa cenderung menganggap bahwa agama tidak mampu menyelesaikan
berbagai persoalan.Sehingga untuk menuju kemerdekaan, nasionalis mengambil jalan tengah
dengan mengikuti tren sekuler barat dan membatasi peran agama dalam wilayah kepercayaan
dan agama individu.Akibatnya, aktivispolitik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai
ideologi atau agama negara pada 1945 serta pada dekade 1950-an, mereka juga sering disebut
sebagai kelompok yang secara politik “minoritas” atau “outsider.”
Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat
dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan
yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elit politik
nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka.
Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara
terus bergulir hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi. Kendatipun ada upaya-upaya
untuk mencarikan jalan keluar dari ketegangan ini pada awal tahun 1970-an, kecenderungan
legalistik, formalistik dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian aktivis Islam pada
dua dasawarsa pertama pemerintahan Orde Baru ( kurang lebih pada 1967-1987). Hubungan
agama dan negara pada masa ini dikenal dengan antagonistik, di mana negara betul-betul
mencurigai Islam sebagai kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain,
umat Islam sendiri pada masa itu memiliki ghirah atau semangat yang tinggi untuk
mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan
Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif
Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama lain
saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik( M.
imam Aziz et.al.,1993: 105). Pemerintah menyadari bahwa umat islam merupakan kekuatan
politik yang potensial, sehingga Negara mengakomodasi islam. Jika islam ditempatkan sebagai
out-side Negara maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI.
Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan
negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai dengan
semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang
120
dianggap positif oleh sebagian (besar) masyarakat Islam.Kebijakan-kebijakan itu berspektrum
luas, ada yang bersifat:
1. Struktura, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk
terintegrasikan ke dalam Negara.
2. Legislatif , misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif
terhadap kepentingan Islam.
3. Infrastructural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang
diperlukan umat Islam dalam menjalankan “tugas-tugas” keagamaan.
4. Kultural, misalnya menyangkut akomodasi Negara terhadap islam yaitu menggunakan
idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara.
Melihat sejarah di masa orde baru, hubungan Soeharto dengan Islam politik mengalami
dinamika dan pasang surut dari waktu ke waktu. Namun, harus diakui Pak Harto dan
kebijakannya sangat berpengaruh dalam menentukan corak hubungan negara dan Islam politik
di Indonesia.
Alasan Negara berakomodasi dengan islam pertama, karena Islam merupakan kekuatan
yang tidak dapat diabaikan jika hal ini dilakukan akan menumbulkan masalah politik yang
cukup rumit. Kedua, di kalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak
terlalu fobia terhadap Islam, bahkan mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat sebagai
akibat dari latar belakangnya. Ketiga, adanya perubahan persepsi, sikap, dan orientasi politik
di kalangan Islam itu sendiri. Sedangkan alasan yang dikemukakan menurut Bachtiar, adalah
selama dua puluh lima tahun terakhir, umat Islam mengalami proses mobilisasi-sosial-
ekonomi-politik yang berarti dan ditambah adanya transformasi pemikiran dan tingkah politik
generasi baru Islam.
Hubungan islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang lambat laun
menjadi akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam Indonesia ketika
itu dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam masalah ideologi
Pancasila.
Dewasa ini sering muncul konflik yang mengatasnamakan agama. Untuk dapat
mengakhiri hal tersebut, kewajiban kita adalah menciptakan kehidupan beragama yang penuh
dengan perdamaian, saling menghargai, menghormati, dan mencintai sebagai umat manusia
yang beradab.
Pancasila telah memberikan dasar – dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa
Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini, negara
121
memberikan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan
menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya itu.
Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, namun pada
dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, serta hidup
berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain. Maka, negara dan masyarakat
berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang penuh dengan toleransi dan saling
menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab.
122
Soal dan Jawaban
1, Jelaskan Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif ?
Jawaban
Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan dimana negara dan agama satu
sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi
konflik( M. imam Aziz et.al.,1993: 105). Pemerintah menyadari bahwa umat islam merupakan
kekuatan politik yang potensial, sehingga Negara mengakomodasi islam. Jika islam
ditempatkan sebagai out-side Negara maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan
mempengaruhi NKRI.
Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan
negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai dengan
semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang
dianggap positif oleh sebagian (besar) masyarakat Islam.Kebijakan-kebijakan itu berspektrum
luas, ada yang bersifat:
1) Struktura, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk
terintegrasikan ke dalam Negara.
2) Legislatif , misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif
terhadap kepentingan Islam.
3) Infrastructural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang
diperlukan umat Islam dalam menjalankan “tugas-tugas” keagamaan.
4) Kultural, misalnya menyangkut akomodasi Negara terhadap islam yaitu menggunakan
idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara.
Melihat sejarah di masa orde baru, hubungan Soeharto dengan Islam politik mengalami
dinamika dan pasang surut dari waktu ke waktu. Namun, harus diakui Pak Harto dan
kebijakannya sangat berpengaruh dalam menentukan corak hubungan negara dan Islam politik
di Indonesia.
Alasan Negara berakomodasi dengan islam pertama, karena Islam merupakan kekuatan
yang tidak dapat diabaikan jika hal ini dilakukan akan menumbulkan masalah politik yang
cukup rumit. Kedua, di kalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak
terlalu fobia terhadap Islam, bahkan mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat sebagai
akibat dari latar belakangnya. Ketiga, adanya perubahan persepsi, sikap, dan orientasi politik
di kalangan Islam itu sendiri. Sedangkan alasan yang dikemukakan menurut Bachtiar, adalah
selama dua puluh lima tahun terakhir, umat Islam mengalami proses mobilisasi-sosial-
123
ekonomi-politik yang berarti dan ditambah adanya transformasi pemikiran dan tingkah politik
generasi baru Islam.
Hubungan islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang lambat laun
menjadi akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam Indonesia ketika
itu dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam masalah ideologi
Pancasila.
Dewasa ini sering muncul konflik yang mengatasnamakan agama. Untuk dapat
mengakhiri hal tersebut, kewajiban kita adalah menciptakan kehidupan beragama yang penuh
dengan perdamaian, saling menghargai, menghormati, dan mencintai sebagai umat manusia
yang beradab.
Pancasila telah memberikan dasar – dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa
Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini, negara
memberikan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan
menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya itu.
Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, namun pada
dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, serta hidup
berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain. Maka, negara dan masyarakat
berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang penuh dengan toleransi dan saling
menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab.
2.Jelaskan Definisi dan Pengertian Agama ?
Jawaban
Menurut Bahrun Rangkuti, seorang muslim cendekiawan sekaligus seorang linguis,
mengatakan bahwa definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta; a-ga-ma. A
(panjang) artinya adalah cara, jalan, The Way, dan gama adalah bahasa Indo Germania; bahasa
Inggris Togo artinya jalan, cara-cara berjalan, cara-cara sampai kepada keridhaan kepada
Tuhan.
Selain definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta, agama dalam bahasa Latin
disebut Religion, dalam bahasa-bahasa barat sekarang bisa disebut Religion dan Religious, dan
dalam bahasa Arab disebut Din atau juga.
3.Jelaskan Hubungan Negara dan Agama Menurut Paradigma Integralistik?
Jawaban
124
Menurut paradigma integralistik, konsep hubungan agama dan negara merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated).
Ini memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus
lembaga agama. Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama
dan politik (negara). Paradigma integralistik ini dianut oleh kelompok Islam Syi’ah.
4.Jelaskan Hubungan Negara dan Agama Menurut Paradigma Simbiotik ?
Jawaban
Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan
bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan
mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama
juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas.
5.Jelaskan Hubungan Negara dan Agama Menurut Paradigma sekularistik ?
Jawaban
Menurut paradigma sekularistik, ada pemisahan (disparitas) antara agama dan negara. Agama
dan negara merupakan dua (2) bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan
bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu
sama lain melakukan intervensi (campur tangan).
125
BAB XIV
INDONESIA DALAM PERDAMAIAN INDONESIA
A. PENGERTIAN PERDAMAIAN DUNIA
Perdamaian Dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan
kebahagian bagi seluruh Negara dan bangsa.Perdamaian Dunia melintasi perbatasan
melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat dan
pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lima
anggota permanen Majelis Keamanannya (AS, Rusia, China, Prancis, dan Tritania
Raya) bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang.
Namun, Negara-Negara telah memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu.
Perdamaian Dunia Dalam studi perdamaian, perdamaian dipahami dalam dua
pengertian.Pertama, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala
jenis kekerasan.Kedua, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non-kekerasan.
Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah apa yang kita
miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung secara tanpa kekerasan.
Perdamaian selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan suatu proses kreatif
tanpa kekerasan yang dialami dalam transformasi (fase perkembangan) suatu konflik.
Umumnya pemahaman tentang kekerasan hanya merujuk pada tindakan yang
dilakukan secara fisik dan mempunyai akibat secara langsung.Batasan seperti ini terlalu
minimalistis karena rujukannya berfokus pada peniadaan atau perusakan fisik
semata.Kendati pun demikian, pengertian perdamaian tidak berhenti di situ.Perdamaian
bukan sekedar soal ketiadaan kekerasan atau pun situasi yang anti kekerasan.Lebih jauh
dari itu perdamaian seharusnya mengandung pengertian keadilan dan kemajuan.
Perdamaian dunia tidak akan dicapai bila tingkat penyebaran penyakit, ketidakadilan,
kemiskinan dan keadaan putus harapan tidak diminimalisir. Perdamaian bukan soal
penggunaan metode kreatif nonkekerasan terhadap setiap bentuk kekerasan, tapi
semestinya dapat menciptakan sebuah situasi yang seimbang dan harmoni, yang tidak
berat sebelah bagi pihak yang kuat tetapi sama-sama sederajat dan seimbang bagi
semua pihak. Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan,
terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia .
126
B. INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
Indonesia dalam Perdamaian Dunia ditegaskan dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah
hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dalam alenia keempat
pembukaan Undang-Undang dasar ’45 dengan meletakkan kewajiban atas
pemerintahan untuk serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Pernyataan Indonesia dalam
perdamaian dunia juga termasuk kedalam tujuan bangsa Indonesia. 2.4Partisipasi
Indonesia dalam Perdamaian Dunia Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang
memiliki peran penting dalam perdamaian dunia.Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi
negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Selain itu, juga menjadi negara dengan
penduduk muslim terbesar di dunia, dan menjadi negara penyumbang personel misi
pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke-12 dari 122 negara
dengan 2.764 personel. Indonesia tidak hanya memiliki peran penting dalam
mewujudkan perdamaian dunia karena sistem dan jumlah umat muslimnya yang
terbanyak.Akan tetapi, peran tersebut juga turut tercermin pada setiap kedutaan
Indonesia di luar negeri.Dari kedutaan-kedutaan tersebut, tercermin bahwa Indonesia
tidak mengklasifikasikan keistimewaan tertentu bagi masing-masing perwakilan
negaranya di luar.Dengan adanya kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri itu pula,
sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk bisa ikut berperan dalam mewujudkan
perdamaian dunia. Jika dalam politik luar negeri bebas aktif, tujuan dari bebas yaitu
untuk menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, dan
tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia.Selain itu, sebuah negara
juga memiliki kesempatan untuk turut aktif memberikan sumbangan, baik dalam
bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan
permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
C. PARTISIPASI INDONESIA DALAM PERDAMAIN DUNIA
127
Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam
perdamaian dunia.Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar
ketiga di dunia. Selain itu, juga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di
dunia, dan menjadi negara penyumbang personel misi pemeliharaan perdamaian
Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke-12 dari 122 negara dengan 2.764 personel.
Indonesia tidak hanya memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia
karena sistem dan jumlah umat muslimnya yang terbanyak.Akan tetapi, peran tersebut
juga turut tercermin pada setiap kedutaan Indonesia di luar negeri.Dari kedutaan-
kedutaan tersebut, tercermin bahwa Indonesia tidak mengklasifikasikan keistimewaan
tertentu bagi masing-masing perwakilan negaranya di luar.Dengan adanya kedutaan-
kedutaan Indonesia di luar negeri itu pula, sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk
bisa ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Jika dalam politik luar negeri
bebas aktif, tujuan dari bebas yaitu untuk menentukan sikap dan kebijaksanaan
terhadap permasalahan internasional, dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada
satu kekuatan dunia.Selain itu, sebuah negara juga memiliki kesempatan untuk turut
aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif
dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi
terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
D. PERWUJUDAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
Menurut Cipto Wardoyo yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian dunia,
antara lain:
• Melalui Pendekatan Cultural (Budaya)
Menurut penulis untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui budaya tiap-
tiap masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak akan percuma saja segala upaya
kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah Negara maka kita
bisa memahami karakteristik dari masyarakat atau Negara tersebut.Atas dasar budaya
dan karakteristik masyarakat atau suatu Negara, kita bisa mengambil langkah-langkah
yang tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian disana. Menurut penuulis
pendekatan budaya ini merupakan cara yang paling efektif dalam mewujudkan
perdamaian di masyarakat Indonesia serta dunia.
128
• Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi
Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang penulis maksudkan terkait masalah
kesejahteraan dan factor-factor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap
upaya perwujudan perdamaian dunia.Ketika masyarakatnya kurang sejahtera tentu
saja lebih rawan konflik dan kekerasan di dalamnya. Masyarakat atau Negara yang
kurang sejahtera biasanya akan “cuek” atas isu dan seruan perdamaian. “Boro-boro
mikirin perdamaian dunia, buat makan untuk hidup sehari-hari saja susahnya minta
ampun”, begitu fikir mereka yang kurang sejahtera.Maka untuk mendukung upaya
perwujudan perdamaian dunia yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah
meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan Negara di dunia ini.
• Melalui Pendekatan Politik Menurut
analisis penulis, melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup
efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia.Perlu adanya campur tangan politik,
dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya
perdamaian dunia.Terlebih lagi bagi Negara-negara maju dan adidaya yang memiliki
power atau pengaruh dimata dunia.Negara-negara maju pada saat-saat tertentu harus
berani menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit penekanan” pada Negara-
negara yang saling berkonflik agar bersedia berdamai kembali.Bukan justru membuat
situasi semakin panas, dengan niatan agar persenjataan mereka terus dibeli. Ini tentu
sekali lagi butuh kesadaran dan komitmen bersama.Yang jadi pertanyaan dibenak
penulis terhadap Negara-negara adidaya, katanya cinta damai tapi mengapa terus
berlomba-lomba membuat senjata perang yang super canggih dan mematikan yang
bersifat masal.
• Melalui Pendekatan Religius (Agama)
Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya
perdamaian.Sebab saya kira tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan
ataupun peperangan.Semua Negara mengajarkan kebaikan, yang diantaranaya
kepedulian dan perdamaian.Maka dari itu setiap kita yang mengaku beragama dan
berTuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian
di masyarakat maupun di kancah dunia. Para tokoh agama yang dianggap memiliki
charisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan
perdamaian
129
E. Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi
Internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong
kerjasama internasional.Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa Bangsa dan
didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa.Pada saat
didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain
negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara
mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar
PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat.[2] Palestina dan Vatikan
adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen
(Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai
kantor permanen di PBB. Indonesia resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa ke-60 tanggal 28 September 1950, yang ditetapkan dengan resolusi Majelis
Umum PBB Nomor A/RES/491 (V) tentang “Penerimaan Republik Indonesia dalam
keanggotaan di PBB”.Kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia
oleh belanda dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus – 2 November,
1949). Pada masa konfrontasi Indonesia – Malaysia pada Januari 1965, sebagai reaksi
atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, Soekarno
marah, Indonesia memutuskan untuk mundur dari PBB. Namun, dalam sebuah
telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada
sekertaris Jenderal PBB atas keputusannya “Untuk melanjutkan kerja sama penuh
dengan PBB, dan untuk melanjutkan partisipainya dalam sesi ke- 21 sidang Majelis.
F. AKTIVITAS INDONESIA DALAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
(PBB)
• Majelis Umum PBB, Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak
tahun 1951. Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai presiden Majelis Umum PBB
pada tahun 1971, yang pada saaat itu diwakili oleh Adam Malik yang memimpin sesi
ke-26 sidang Majelis Umum PBB.
• Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali sebagai
anggota tidak tetap di dewan keamanan PBB.
130
• Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Indonesia menjadi angggota Dewan Ekonomi dan
Sosial PBB untuk 11 priode. Indonesia pernah dipilih dua kali sebagai presiden Dewan
Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1970 dan 2000 dan dipilih sebagai wakil pada
tahun 1969, 1999,dan 2012.
• Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak tiga kali sebagai
anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB semenjak Dewan tersebut dibentuk pada
tahun 2006.
Adapun tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut :
• menjaga perdamaian dan keamanan dunia,
• memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui
penghormatan hak asasi manusia,
• membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial,
budaya, dan lingkungan,
• menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang
membahayakan perdamaian dunia, dan
• menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan
konflik bersenjata
G. PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia :
1. Konferensi Asia-Afrika
Indonesia menjadi salah satu pelopor tercetusnya konferensi Asia-Afrika yang
tujuannya adalah menghimpun persatuan Negara-negara Asia-Afrika yang pada
saat itu baru memperoleh kemerdekaan, mempromosikan serta meningkatkan kerja
sama antar Negara serta menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi ini
dipelopori oleh menteri luar negeri Indonesia pada saat itu, Ali sastromidjojo,
beserta 4 pemimpin Negara lainnya Pakista,India,Bangladesh, dan Myanmar yang
kemudian diikuti 24 negara Asia-Afrika lainnya.
2. Kontingen Garuda (1957-sekarang)
Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil
dari militer Indonesia yang bertugas dibawah naugan Perserikatan Bangsa-
bangsa.Sejak misi pertamanya tahun 1957, Kontingen garuda sampai sekarang
masih aktif dalam melakukan berbagai misi perdamaian. Negara-negara yang
131
pernah menjadi tujuan dalam misi Kontingen Garuda adalah Negara-negara di
Timur Tengah seperti Mesir,Lebanon,Palestina,Irak. Negara Asean seperti
Filipina,kamboja,dan Vietnam. Juga Negara Eropa Timur seperti Georgia dan
Bosnia.
3. Gerakan Non-Blok (1961)
Indonesia menjadi salah satu pelopor yang tergabung dalam gerakan Non-Blok,
sebuah perhimpunan dari bangsa-bangsa yang tidak beraliansi dengan Negara-
negara dengan kekuatan besar manapun. Pada saat itu Soekarno bersama dengan
beberapa pemimpin Negara lainnya mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak
terlibat kobnfrontasi yang muncul menanggapi terjadinya perang dingin antara blok
barat dan blok timur. Saat ini organisasinya beranggotakan 120 negara
4. Membentuk ASEAN (1967)
Indonesia dan Malaysia yang sempat berkonfrontasi akhirnya berdamai.Kedua
Negara bersama Asia Tenggara lainnya, Singapura, Thailand, Filipina merasa perlu
untuk menciptakan perdamaian antar Negara dikawasan Asia Tenggara. Akhirnya
pada tahun 1967 terbentuklah ASEAN untuk mempererat hubungan
politik,sosial,ekonomi,dan keamanan di Asia Tenggara. Saat ini Negara ASEAN
berjumlah 10 negara ditambah dengan 5 negara perluasan.
5. Sangketa Laut Tiongkok (2002-sekarang)
Melalui Declaration Of Conduct (DOC) pada 2002, Indonesia sampai sekarang
memiliki peran yang besar untuk menciptakan perdamaian di Laut Cini
Selatan.Indonesia pada akhirnya menginginkan Negara-negara yang terlibat untuk
merumuskan Code Of Conduct, yaitu sebuah kesepakatan bersama yang mengatur
apa saja dan tidak boleh dilakukan diwilayah sangketa.
6. Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2007-2008)
Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamana PBB pada tahun 2007-
2008, pada masa tersebut Indonesia konsisten menyerukan untuk berdirinya Negara
Palestina yang merdeka dan di akui dunia. Menyerukan keterlibatan Internasional
yang berimbang dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.Menyerukan agar
kedua belah mematuhi parlementer perdamaian yang ditetapkan PBB.
H. Peranan Indonesia Dalam Membantu Menyelesaikan Konflik di berbagai Negara
• Thailand Berdamai saat Era Soeharto
132
Perdamaian Thailand berawal pada awal periode 1980-an, saat Presiden Filipina
Ferdinand Marcos berusaha mencari dukungan dari negara-negara Timur Tengah dan
Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Bangsa Moro di Mindanau.Saat itu
Moro ingin merdeka dan memisahkan diri dari Filipina. Indonesia
• Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja
sebagai ketua ASEAN menggelar Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting
(pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal pembahasan
penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Konflik kedua negara terjadi di satu kuil
kuno di perbatasan kedua negara yang disengketakan. Dalam pertemuan itu
membahas perdamaian Thailand dan Kamboja.Indonesia sebagai mediator tercapai
ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mampu mendamaikan kedua negara
di PBB pada 14 Februari 2011. Indonesia kemudian membawa masalah Mindanau ke
Forum Menteri Luar Negeri Negara Muslim. Dibentuk Komite Enam, dengan
Indonesia sebagai ketuanya. Indonesia dipilih karena menjadi negara Muslim
terbesar, punya kepemimpinan yang kuat di kawasan ASEAN dan punya pengalaman
menengahi konflik di Kamboja. Pada
• Konflik Kamboja dan Vietnam
tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta Informal
Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Pada saat
itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua negara yang sedang
bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan dan menyelesaikan
konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan
situasi damai di Kamboja tercipta. Rohingya dengan Myanmar
• Konflik Etnis
Konflik yang masih terjadi hingga menjadi perbincangan luar negeri adalah konflik
etnis Rohingya dengan Myanmar.Banyak yang beranggapan bahwa pemimpin de
facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tak banyak berperan dalam menyelesaikan konflik
teraebut. Indonesia turut membantu menyelesaikan masalah ini.Sudah beberapa kali
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Myanmar dan Bangladesh untuk
membicarakan perdamaian Myanmar dengan Rohingya.
KESIMPULAN:
Hubungan dan kerjasama antara bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian
kekayaan alam dan perkembangan industri diseluruh dunia sehingga terjadi saling
ketergantungan antara bangsa dan Negara yang berbeda. Karena hubungan dan
133
kerjasama ini terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya
sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan
dan saling pengertian antara bangsa di dunia.politik luar negeri adalah strategi yang
digunakan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara-negara lain. Maka
politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu
Negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan
Indonesia.Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan
strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global.Agar prinsip bebas
aktif ini dapat dioperasioalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap
priode pemerintahan hendaklah menetapkan landasan operasional.Politik luar negeri
Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan
politik luar negeri suatu Negara tak terlepas dari kepentingan nasional Negara yang
bersangkutan. Dengan kata lain, ketika kepentingan nasional suatu Negara terancam,
maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam
mengamankan kepentingan ansional Negara yang bersangkutan. Sengketa
internasional adalah suatu perselisihan antara subyek-subyek hokum internasional
mengenai fakta,hokum atau politi dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak
ditolak,dituntut balik atau diigkari oleh pihak lainnya.
134
Soal dan jawaban
1. APA PENGERTIAN DARI PERDAMAIN DUNIA?
JAWABAN :
Perdamaian Dunia adalah sebuah gagasan kebebasan,
perdamaian, dan kebahagian bagi seluruh Negara dan bangsa.Perdamaian Dunia
melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik,
pengobatan, diplomat dan pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak 1945,
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lima anggota permanen Majelis Keamanannya
(AS, Rusia, China, Prancis, dan Tritania Raya) bekerja untuk menyelesaikan
konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Namun, Negara-Negara telah
memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu
2. APA TUJUAN DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) ?
JAWABAN:
• menjaga perdamaian dan keamanan dunia,
• memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui
penghormatan hak asasi manusia,
• membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi,
sosial, budaya, dan lingkungan,
• menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang
membahayakan perdamaian dunia, dan
• menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam,
dan konflik bersenjata
3. MENURUT CIPTO WARDOYO APA YANG HARUS DILAKUKAN
DEMI MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA ?
JAWABAN :
• Melalui Pendekatan Cultural (Budaya)
Menurut penulis untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui
budaya tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak akan percuma
saja segala upaya kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau
sebuah Negara maka kita bisa memahami karakteristik dari masyarakat atau
Negara tersebut.Atas dasar budaya dan karakteristik masyarakat atau suatu
135
Negara, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam
mewujudkan perdamaian disana. Menurut penuulis pendekatan budaya ini
merupakan cara yang paling efektif dalam mewujudkan perdamaian di
masyarakat Indonesia serta dunia.
• Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi
Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang penulis maksudkan terkait
masalah kesejahteraan dan factor-factor sosial di masyarakat yang turut
berpengaruh terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia.Ketika
masyarakatnya kurang sejahtera tentu saja lebih rawan konflik dan kekerasan
di dalamnya. Masyarakat atau Negara yang kurang sejahtera biasanya akan
“cuek” atas isu dan seruan perdamaian. “Boro-boro mikirin perdamaian dunia,
buat makan untuk hidup sehari-hari saja susahnya minta ampun”, begitu fikir
mereka yang kurang sejahtera.Maka untuk mendukung upaya perwujudan
perdamaian dunia yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meningkatkan
pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan Negara di dunia ini.
• Melalui Pendekatan Politik
Menurut analisis penulis, melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja
belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia.Perlu adanya
campur tangan politik, dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan
menyerukan terwujudnya perdamaian dunia.Terlebih lagi bagi Negara-negara
maju dan adidaya yang memiliki
power atau pengaruh dimata dunia.Negara-negara maju pada saat-saat tertentu
harus berani menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit penekanan”
pada Negara-negara yang saling berkonflik agar bersedia berdamai
kembali.Bukan justru membuat situasi semakin panas, dengan niatan agar
persenjataan mereka terus dibeli. Ini tentu sekali lagi butuh kesadaran dan
komitmen bersama.Yang jadi pertanyaan dibenak penulis terhadap Negara-
negara adidaya, katanya cinta damai tapi mengapa terus berlomba-lomba
membuat senjata perang yang super canggih dan mematikan yang bersifat
masal.
• Melalui Pendekatan Religius (Agama)
Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan
adanya perdamaian.Sebab saya kira tidak ada agama yang mengajarkan
136
kejahatan, kekerasan ataupun peperangan.Semua Negara mengajarkan
kebaikan, yang diantaranaya kepedulian dan perdamaian.Maka dari itu setiap
kita yang mengaku beragama dan berTuhan tentu harus memiliki kepedulian
dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun di kancah
dunia. Para tokoh agama yang dianggap memiliki charisma dan pengaruh
besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan perdamaian
4. APA AKTIVITAS INDONESIA DALAM MENJAGA PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA ?
JAWABAN:
• Majelis Umum PBB
Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak tahun 1951.
Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai presiden Majelis Umum PBB pada
tahun 1971, yang pada saaat itu diwakili oleh Adam Malik yang memimpin
sesi ke-26 sidang Majelis Umum PBB.
• Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali sebagai
anggota tidak tetap di dewan keamanan PBB.
• Dewan Ekonomi dan Sosial PBB,
Indonesia menjadi angggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk 11
priode. Indonesia pernah dipilih dua kali sebagai presiden Dewan Ekonomi
dan Sosial PBB pada tahun 1970 dan 2000 dan dipilih sebagai wakil pada
tahun 1969, 1999,dan 2012.
• Dewan Hak Asasi Manusia PBB,
Indonesia telah terpilih sebanyak tiga kali sebagai anggota Dewan Hak Asasi
Manusia PBB semenjak Dewan tersebut dibentuk pada tahun 2006.
5. PERANAN APA SAJA YANG DILAKUKAN INDONESIA DALAM
MEMBANTU/MENYELESAIKAN KONFLIK DI BERBAGAI NEGARA
?
JAWABAN:
• Thailand Berdamai saat Era Soeharto
Perdamaian Thailand berawal pada awal periode 1980-an, saat Presiden
Filipina Ferdinand Marcos berusaha mencari dukungan dari negara-negara
Timur Tengah dan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Bangsa
Moro di Mindanau.Saat itu Moro ingin merdeka dan memisahkan diri dari
Filipina.
137
• Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja
Indonesia sebagai ketua ASEAN menggelar Informal ASEAN Foreign
Minister's Meeting (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda
tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Konflik
kedua negara terjadi di satu kuil kuno di perbatasan kedua negara yang
disengketakan. Dalam pertemuan itu membahas perdamaian Thailand dan
Kamboja.Indonesia sebagai mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri
Marty Natalegawa mampu mendamaikan kedua negara di PBB pada 14
Februari 2011. Indonesia kemudian membawa masalah Mindanau ke Forum
Menteri Luar Negeri Negara Muslim. Dibentuk Komite Enam, dengan
Indonesia sebagai ketuanya. Indonesia dipilih karena menjadi negara Muslim
terbesar, punya kepemimpinan yang kuat di kawasan ASEAN dan punya
pengalaman menengahi konflik di Kamboja.
• Konflik Kamboja dan Vietnam
Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta
Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan
Vietnam. Pada saat itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua
negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama
mendiskusikan dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya,
Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja
tercipta.
• Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar
Konflik yang masih terjadi hingga menjadi perbincangan luar negeri adalah
konflik etnis Rohingya dengan Myanmar.Banyak yang beranggapan bahwa
pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tak banyak berperan dalam
menyelesaikan konflik teraebut. Indonesia turut membantu menyelesaikan
masalah ini.Sudah beberapa kali Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
mengunjungi Myanmar dan Bangladesh untuk membicarakan perdamaian
Myanmar dengan Rohingya.
138
BAB XV
Pendidikan Anti Korupsi
A. Latar Belakang Pendidikan Anti Korupsi
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi
menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan
negara lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada
birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpihak ke negara-negara tetangga yang
dianggap memiliki iklim yang lebih baik. Kondisi seperti ini merugikan perekonomian dengan
segala aspeknya di negara ini. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi
korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus
menangani tindak korupsi, menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana. Korupsi
dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan
upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari
dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan tidakakan pernah berhasil optimal jika
hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena
itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang
merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia.
Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya
penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegakhukum. Peran aktif mahasiswa
diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya
antikorupsi dimasyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan
motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa
perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan
pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus
dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya
pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan
sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu
membuat sebuah Buku Ajaran yang berisikan materi dasarmata kuliah Pendidikan Antikorupsi
bagi mahasiswa. Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan
pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta
menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya
139
anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif
dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
B. Pengertian Korupsi
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus” .Selanjutnya
dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua.
Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris),
“corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Dari asal usul bahasanya korupsi
bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat
publik, baik politisi maupun pegawai negeri,serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu
yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan
kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-
unsur sebagai berikut:
1. Perbuatan melawan hukum
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:
1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
2. Penggelapan dalam jabatan
3. Pemerasan dalam jabatan
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggaranegara)
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).Jika melihat dari
pengertian korupsi diatas, bisa disimpulkan jika korupsi adalah sejenis penghianatan,
dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah
dalam mengemban tugas tertentu.
C. Bentuk dan Faktor Penyebab Korupsi
- Bentuk-Bentuk Korupsi
1. Penyuapan
Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkansejumlah
pemberian kepada seorang dengan sedemikian rupa sehinggabertentangan
140
dengan tugas dan tanggungjawabnya. Sesuatu yangdiberikan sebagai suap tidak
harus berupa uang, tapi bisa berupa barangberharga, rujukan hak-hak istimewa,
keuntungan ataupun janji tindakan,suara atau pengaruh seseorang dalam sebuah
jabatan publik.
2. Penggelapan (embezzlement) dan pemalsuan atau penggelembungan
(froud).
Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang,
properti, atau barang berharga. Oleh seseorang yang diberi amanat untuk
menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga tersebut.
Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan informasi agar mau
mengalihkan harta atau barang secara suka rela.
3. Pemerasan (Extorion)
Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi
yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. Dalam
hal ini pemangku jabatan dapat menjadi pemerasatau korban pemerasan.
4. Nepotisme (nepotism)
Kata nepotisme berasal dari kata Latin “nepos” yang berarti “nephew”
(keponakan). Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan
pertimbagan hubunga, bukan karena kemamuannya.
- Fakor Penyebab Korupsi
Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-
faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa
berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan
korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokan
menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
1. Faktor Internal, Merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang
dapat dirinci menjadi :
- Aspek Perilaku Individu :
Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena
mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang
rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk
memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari
141
dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa
kompromi, wajib hukumnya.
Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah
tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dariatasan, teman
setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk
itu.
Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong
gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan
pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan
berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan
itu adalah dengan korupsi.
- Aspek Sosial :
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris
mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan
dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang
sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan
dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia
menyalahgunakan kekuasaannya.
2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor diluar
diri pelaku.
- Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi :
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang
dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini
pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena
itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi
karena:
Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa
ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai
seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat
masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu
didapatkan.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat
sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang
paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang
142
paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa
berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan
korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh
masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan
korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas
bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada
umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung
jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa
diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
- Aspek ekonomi :
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada
kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.
Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas
diantaranya dengan melakukan korupsi.
- Aspek Politis :
Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang
dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan
harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan
berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu
lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang
dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih
dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.
- Aspek Organisasi :
Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu
lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi
bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik
dihadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar
bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya
pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola
dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai
143
kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi
memiliki peluang untuk terjadi.
Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya
pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya,
dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode
tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah
sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya
atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi
penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi
organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
Kelemahan sistim pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen
merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah
organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi
akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di
dalamnya.
Lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu
pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh
pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasandari legislatif dan
masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor,
diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi,
kurangnya profesional pengawas.
D. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi
Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk
memberantas korupsi:
1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
- Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga
yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa
negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama
kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama Justitieombudsmannen pada
tahun 1809. Peran lembaga ombudsman yang kemudian berkembang pula di
negara lain, antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak
mengkomplain apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya.
144
Selain itu lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan
masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta code of conduct bagi
lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu
peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan
masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur
dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC: 2004). Di Hongkong dibentuk
lembaga antikorupsi yang bernama Independent Commission against
Corruption (ICAC); di Malaysia dibentuk the Anti-Corruption Agency (ACA).
Kita sudah memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas
korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
- Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat
publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki
baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat
memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki
khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.
Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi
dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
- Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik dipemerintahan pusat,
daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi
adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat
harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari
pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang
dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun
memonitor hal ini Korupsi juga banyak terjadi dalam perekruitan pegawai
negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi
dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal
perekruitan pegawai negeri dan anggota militer jugaperlu dikembangkan.
3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat
untuk mendapatkan akses terhadap informasi (access toinformation). Sebuah
sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat(termasuk media) diberikan
hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah
yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan
145
keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara
transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau
diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.
4. Pencegahan dengan memasukan pendidikan anti korupsi di sekolah /
perguruan tinggi.
Pendidikan anti korupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-
nilai kebaikan. Suseno (dalam Djabbar, 2009) berpendapat bahwa pendidikan
yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa
malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi,dan marah bila ia
menyaksikannya. Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan
membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral
fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.
Melaui pendidikan karakter anti korupsi inilah yang pertama, para siswa sejak
usia dini sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus
konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku. Yang kedua, juga
memberikan proses pembelajaran tentang kepakaan terhadap praktek-praktek
korupsi yang ada disekitar kita. Ketiga, mendidik parasiswa dari usia dini
tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan.
Keempat, menciptakan generasi penerus yang bersih dari perilaku
penyimpangan, dan Kelima, membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam
menciptakan clean and good-goverment demi masa depan yang lebih baik dan
beradab.
KESIMPULAN :
korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan publik. Korupsi adalah penghianatan,
dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah
dalam mengemban tugas tertentu. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah
dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut timbul public judgement
bahwa korupsi adalah manisfestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan
untuk memberantas korupsi. Namun walaupun begitu dengan upaya apapun memang
harus terus dilakukan untuk memberantas korupsi. Seperti yang sekarang ini kita
lakukan di lingkungan mahasiswa, memasukan Pendidikan Anti korupsi guna
146
mengoptimalkan intelektual,sifat kritis dan etika integritas mahasiswa agar kedepannya
bisa menghasilkan sosok sosok pembangun bangsa yang berjiwa anti korupsi tentunya.
Soal & Jawaban
1. Apa yang dimaksud Latar Belakang Pendidikan Anti Korupsi?
Jawab :
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi
menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan
negara lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada
birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpihak ke negara-negara tetangga yang
dianggap memiliki iklim yang lebih baik. Kondisi seperti ini merugikan perekonomian dengan
segala aspeknya di negara ini. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi
korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus
menangani tindak korupsi, menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana. Korupsi
dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan
upaya luar biasa pula untuk memberantasnya.
2. Apa yang dimaksud pengertian korupsi ?
Jawab :
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus” .Selanjutnya dikatakan
bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari
bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption”
(Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Dari asal usul bahasanya korupsi bermakna
busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik
politisi maupun pegawai negeri,serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara
tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada
mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-
unsur sebagai berikut:
147
3. Perbuatan melawan hukum
4. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
5. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
6. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
7. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:
8. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
9. Penggelapan dalam jabatan
10. Pemerasan dalam jabatan
11. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggaranegara)
12. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).Jika melihat dari
pengertian korupsi diatas, bisa disimpulkan jika korupsi adalah sejenis penghianatan,
dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah
dalam mengemban tugas tertentu.
3. Sebutkan bentuk-bentuk penyebab korupsi!
Jawab :
Bentuk-Bentuk Korupsi
• Penyuapan
Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkansejumlah pemberian kepada
seorang dengan sedemikian rupa sehinggabertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Sesuatu yangdiberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barangberharga,
rujukan hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan,suara atau pengaruh seseorang
dalam sebuah jabatan publik.
• Penggelapan (embezzlement) dan pemalsuan atau penggelembungan (froud).
Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau
barang berharga. Oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang,
properti atau barang berharga tersebut. Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan
informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara suka rela.
• Pemerasan (Extorion)
148
Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang
menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. Dalam hal ini pemangku
jabatan dapat menjadi pemerasatau korban pemerasan.
• Nepotisme (nepotism)
Kata nepotisme berasal dari kata Latin “nepos” yang berarti “nephew” (keponakan). Nepotisme
berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbagan hubunga, bukan karena
kemamuannya.
4. Apa yang dimaksud faktor penyebab korupsi
Jawab :
Faktor Penyebab Korupsi
Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor
penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi
lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara
garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor
eksternal.
Faktor Internal, Merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci
menjadi :
Aspek Perilaku Individu :
Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka
membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah
berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab
korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.
Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda
untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dariatasan, teman setingkat, bawahannya,
atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup
seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai
149
akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi
hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
5. Sebutkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi!
Jawab :
Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas
korupsi:
Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang
independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara didirikan
lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen
Swedia dengan nama Justitieombudsmannen pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman
yang kemudian berkembang pula di negara lain, antara lain menyediakan sarana bagi
masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan
pegawainya. Selain itu lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat
serta mengembangkan standar perilaku serta code of conduct bagi lembaga pemerintah maupun
lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari ombudsman adalah
mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk
mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC: 2004). Di
Hongkong dibentuk lembaga antikorupsi yang bernama Independent Commission against
Corruption (ICAC); di Malaysia dibentuk the Anti-Corruption Agency (ACA). Kita sudah
memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga
tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk
melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah
menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan
jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah
150