Majalah Inkindo DKI

Media Informasi & Komunikasi Edisi 74 Agustus 2022

Musprov XI DKI JAKARTA
INKINDO
DKI JAKARTA Konsultan Anggota INKINDO DKI JAKARTA
2022
#semangatmelayani

Pembangunan MRT Fase 2
Penuh Tantangan Teknis

Imam Hartawan
SIAPMELAKUKAN
TRANSFORMASI INKINDO

PELUANGDANTANTANGAN
PROYEK IKN

Jakarta Menuju
Global City

Jl. Pertani No 7 Duren Tiga +62 21 7942940 (Hunting)
Pancoran Jakarta Selatan 12760 Fax. +62 21 7942941

PT. INDOTEK KONSULTAN UTAMA
PT. INDOTEK Services :

1. Feasibility Study

2. Survey and Mapping

Provide LIDAR Mapping, 3D Laser Scanning, UAV Mapping,
Topographic Survey

3. Investigation Survey

Provide Soil/Geotech Survey, Geology and Geoelectrical Survey,
Plantation Planning Development

4. Planning / Engineering

Toll Roads FS and Design, Road & Drainage Network, Factory Design,
Infrastructure Facilities, Port / Jetty Design

5. Project Management and Construction
Management and Supervision

Segitiga Atrium Senen Blok C No. 19-21 Wisma Indocement Lt. 21
Jl. Senen Raya 135 – Jakarta 10410 Jl. Jend. Sudirman Kav. 70 – 71 Jakarta 12910

Telp: 3500267-268, 3852336-7, Fax. 3862913 Telp: 2510218-221, 57940480
E mail : [email protected]

Dari Redaksi Media Informasi & Komunikasi DKI JAKARTA

MENDUKUNG Konsultan Anggota INKINDO DKI JAKARTA
JAKARTA MENUJU
GLOBAL CITY SUSUNAN REDAKSI

Majalah INKINDO DKI Jakarta hadir kembali, setelah Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi
tidak terbit selama hampir 2 tahun dalam masa Imam Hartawan, S.T., M.T.
Pandemic Covid -19. Dengan penampilan baru
diharapkan Majalah ini dapat menjadi sarana Dewan Redaksi
komunikasi dan informasi yang bermanfaat bagi Afsdyah Eky Vitalina, S.P., M.Si.
Anggota dan para pemangku kepentingan. Tema Ir. Pung S. Zulkarnain, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert)
Utama Majalah kali ini adalah tentang “Jakarta Munif Sofyan, S.Kom.
Menuju Global City”. Dr. Ir. Agoeng Djoko Pitono, M.Sc
Perpindahan Ibu Kota RI ke Kalimantan Timur Ir. Sudjarwo Marsoem
merupakan suatu keniscayaan, karena sudah diatur Ir. Suwendi, M.Sc.
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Siti Aisyah, TW, S.E., M.M.
Tentang Ibu Kota Negara. Sebuah perpindahan
ibu kota Negara tentu saja memiliki dampak dan Redaktur Pelaksana
implikasi yang luas secara nasional. Ada tantangan Ernawati
namun ada peluang. Pembangunan ibu kota baru Urip Yustono
membuka banyak peluang, baik dalam proses
pembangunannya maupun dalam perkembangan Alamat Redaksi :
ekonomi di Kalimantan Timur khususnya, setelah Jl. Pertani No.7 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta.
ibu kota pindah. Di sisi lain, Jakarta yang kelak bukan 12760
menjadi ibu kota Negara juga akan terkena dampak Telp. (021) 7942940 (hunting),
yang paling besar, karena kegiatan pemerintah pusat Fax. (021) 7942941
yang sebelumnya terjadi di Jakarta kemudian pindah
ke Kalimantan Timur. Bagaimana nasib Jakarta Email :
setelah tidak menjadi ibu kota Negara? [email protected]
Majalah INKINDO DKI Jakarta edisi 74 yang terbit
bulan Agustus ini akan mencoba memberikan Website :
gambaran dan analisis terkait prospek Jakarta pasca www.inkindo-dki.org
ibu kota pindah, dengan mengambil Laporan Utama
“Jakarta Menuju Global City”. Untuk penulisan ini Media Informasi & Komunikasi Edisi 74 Agustus 2022
Redaksi melakukan wawancara khusus dengan
pakar tata Ruang Dr. Yayat Supriatna, MSP dan pakar Musprov XI DKI JAKARTA
transportasi Dr. Ir. Haris Muhamaddun, ATD, M.M., INKINDO
IPM. Apakah Jakarta akan sepi ketika tidak menjadi DKI JAKARTA Konsultan Anggota INKINDO DKI JAKARTA
ibu kota lagi ? Semua itu akan terjawab dalam 2022 #semangatmelayani
hasil wawancara dengan kedua pakar tersebut.
INKINDO DKI Jakarta tentu saja sangat mendukung Pembangunan MRT Fase 2
pembangunan Jakarta Menuju Global City. Penuh Tantangan Teknis
Untuk melengkapi Laporan Utama kami juga
melakukan wawancara dan peliputan pembangunan Imam Hartawan
MRT Fase 2, sebagai salah satu moda transportasi SIAPMELAKUKAN
yang diharapkan ke depan dapat berperan lebih TRANSFORMASI INKINDO
penting dalam sistem transportasi massal di Jakarta
dan sekitarnya. PELUANGDANTANTANGAN
Disamping itu, pada rubrik lain juga ditampikan PROYEK IKN
beberapa informasi penting terkait jasa konsultansi
dan perpajakan. Kegiatan-kegiatan organisasi juga Jakarta Menuju
ditampilkan, baik terkait kegiatan internal maupun Global City
eksternal organisasi.
Semoga Majalah INKINDO DKI Jakarta dapat Jl. Pertani No 7 Duren Tiga +62 21 7942940 (Hunting)
bermanfaat bagi Anggota INKINDO DKI Jakarta, Pancoran Jakarta Selatan 12760 Fax. +62 21 7942941
Anggota INKINDO di luar DKI Jakarta dan para
pemangku kepentingan. Keterangan Cover
Ilustrasi : Jakarta Global City
Imam Hartawan Ilustrator : Friadi

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 3

DAFTAR ISI Majalah INKINDO DKI Jakarta Edisi 74 Agustus 2022
6
Laporan Utama
JAKARTA MENUJU GLOBAL CITY

12 TRANSPORTASI MASSAL MENJADI
TULANG PUNGGUNG UTAMA

JAKARTA MENUJU GLOBAL CITY

16 PEMBANGUNAN MRT JAKARTA
FASE 2

20 PELUANG DAN TANTANGAN
PROYEK IKN

24 22 KEMENTERIAN PUPR TETAPKAN
PEMENANG SAYEMBARA

Kilas Berita

INKINDO DKI Jakarta akan jalin kerjasama dengan Bank BRI

INKINDO DKI Jakarta selenggarakan Pelatihan dan Workshop SMAP

INKINDO DKI Jakarta siap sinergi dengan INKINDO Jawa Timur

Penandatanganan MoU INKINDO DKI Jakarta
dan Universitas Indonesia
HAMKI dan INKINDO DKI Jakarta menyelenggarakan Pelatihan BIM

INKINDO DKI Jakarta lakukan pendampingan proses SBU Jasa Konstruksi
RAPAT DPP HARIAN KE-1
INKINDO DKI Jakarta Selenggarakan Business Matching
Dengan Mitra Kerja

31 Tokoh
Imam Hartawan

SIAP MELAKUKAN TRANSFORMASI
INKINDO

4 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Edisi 74 Agustus 2022 Media Informasi & Komunikasi DKI JAKARTA

Konsultan Anggota INKINDO DKI JAKARTA

34 Laporan Khusus
36 MUSYAWARAH PROVINSI (MUSPROV)
INKINDO DKI JAKARTA XI TAHUN 2022

CAPACITY BUILDING UNTUK PARA PENGURUS

38 KESEPAHAMAN INKINDO DKI JAKARTA
BERSAMA ASOSIASI PROFESI

40 RAKERNAS INKINDO TAHUN 2022

42 SURVEY UNTUK MENINGKATKAN
PELAYANAN ANGGOTA

44 Opini
SEJARAH DAN KAJIAN PAJAK PPH
PASAL 23 USAHA JASA KONSULTANSI

50 MERUANGKAN BAWAH TANAH UNTUK
KEBERLANJUTAN JAKARTA

52 PENGEMBANGAN PARIWISATA PULAU-PULAU KECIL
BERBASIS GREEN NEIGHBORHOOD DI KEPULAUAN SERIBU

57 Kisah Sukses

- PT WIRATMAN -

KONSULTAN MULTIDISIPLIN YANG TELAH

MERAMBAH PASAR INTERNASIONAL

61 Mewujudkan Visi Bangunan Ramah
Lingkungan Dengan VRV

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 5

Laporan Utama

Dr. Yayat Supriatna, M.SP.
Pakar Tata Ruang

JAKARTA MENUJU GLOBAL CITY

Sudah dapat dipastikan, Ibu Kota Negara akan pindah
dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, yang berada
provinsi Kalimantan Timur. Hal itu diatur dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu
Kota Negara. Lantas bagaimana nasib Jakarta setelah
tidak menjadi ibu kota negara RI ? Apakah Jakarta
akan menjadi kota sepi atau tetap menjadi kota
bisnis yang ramai ? Berikut ini, wawancara Redaksi
Majalah INKINDO DKI Jakarta dengan pakar Tata
Ruang Dr. Yayat Supriatna, MSP, menanggapi seputar
bagaimana kondisi Jakarta pasca perpindahan Ibu
Kota Negara (IKN) dan bagaiman agar Jakarta bisa
menjadi Global City yang bisa bersaing dengan
beberapa kota terkemuka di dunia.

6 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Laporan Utama

Menurut Dr. Yayat Supriatna, Jakarta pasca infrastruktur nilainya sangat besar di Jakarta. Dalam aspek
perpindahan Ibu Kota akan tetap penting. Jakarta infrastruktur dan SDM tidak mulai dari nol, dalam skala
sebagai pusat simpul distribusi dan produksi tetap 1-10, Jakarta berada di angka 7-8. Jika jalan tol Trans Jawa
mempunyai peran besar. Persoalan pindah ibu kota bukan dan Trans Sumatera sudah terintegrasi, maka posisi sentral
sesuatu hal yang bisa tiba-tiba membuat penduduk di IKN Jakarta akan lebih besar lagi.
membludag. Peran Jakarta sebagai Hub perekonomian Untuk menuju Jakarta sebagai Global City harus dikakukan
nasional dan internasional tidak bisa serta merta berubah lebih serius lagi, setidaknya bagaimana bisa berkontestasi
dalam waktu singkat. Apalagi kalau dibandingkan dengan dengan Kuala Lumpur dan Bangkok, misalnya. Kinerja kota
potensi perkembangan ekonomi IKN dibanding dengan Jakarta harus diupgrade. Antara lain dari sisi transportasi
Jakarta sampai dengan tahun 2045 . Pada tahun 2045, dan mobilitas. Jakarta harus memiliki ukuran kinerja atau
penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 273 juta, pada Key Performance Indicator (KPI) sebagai sebuah kota. Saat
tahun 2045 diproyeksikan akan mencapai 310-320 juta ini baru IKN yang sudah memiliki KPI. Dengan rencana
orang. Sekitar 60 % penduduk Indonesia berada di Jawa. pembangunan MRT Selatan-Utara dan Timur-Barat, akan
Jadi sekitar 170 juta orang berada di Jawa, itu merupakan mengintegrasikan dengan kota-kota satelit di sekitarnya,
pasar. Sementara pada tahun 2045 gabungan antara sehingga kota Jakarta bisa mengatakan “ 30 menit kemana-
penduduk Balikpapan, Samarinda dan IKN sekitar 7 juta. mana” atau “satu jam kemana-mana”, atau “kecepatan rata-
Penduduk IKN sendiri diprediksi saat itu sekitar 1,9 juta. rata bisa sampai 30-40 km/jam”.
Posisi Jawa tetap sangat sentral dengan penduduk sekitar Jakarta setelah bukan ibu kota
170 juta. Pelabuhan terbesar di Jawa, Tanjung Priok dan Menurut Dr Yayat , Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu
Tanjung Perak merupakan titik simpul distribusi dan kota menjadi kota apa. Apakah Jakarta akan diintegrasikan
produksi. Jakarta menjadi pintu ekspor dari produksi dengan kota-kota lain disekitarnya. Secara fungsional
daerah sekitarnya. Sekitar 90 % ekspor produksi Jawa Jakarta sudah menyatu dengan kota-kota sekitarnya,
Barat melewati pelabuhan Tanjung Priok. Sekitar 60 %
produksi ekspor Indonesia dihasilkan dari kawasan industri
antara Jakarta-Cikampek. Menurut hasil studi, Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) di Sumatera Utara, Pontianak, yang
berbasis pada sumber daya alam, seperti kelapa sawit,
yang diproduksi hanya barang setengah jadi, barang jadi
semuanya diolah di Jababeka. Peran sentral ini tidak bisa
dihilangkan.
Posisi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jakarta
Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara memiliki peran
strategis secara global yang bahkan bisa mengalahkan
negara-negara kaya. Di Jakarta konstribusi belanja
pemerintah pusat terhadap PDRB hanya 4-5 %. Hal ini
jauh lebih kecil dibanding sektor industri dan jasa yang
besarannya mencapai lebih dari 20 %. Dari investasi

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 7

Laporan Utama

namun secara administrasi pemerintahan masih terpisah.
“Key Performance” Jakarta dengan kota sekitarnya masih jauh
perbedaannya. Jakarta dan kota-kota sekitarnya membutuhkan
suatu kesetaraan. Agar Jakarta dapat lebih berkembang jangan
dilihat Jakarta secara sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan
kota-kota sekitarnya.
Jakarta sulit untuk menjadi Kota Global kalau hanya
terkonsentrasi di Jakarta saja. Jakarta perlu didorong untuk
melakukan redistribusi fungsi. Cikarang sudah menjadi kota
besar dan menyatu dengan Jakarta, dengan penduduk 2-3
juta orang. Namun sistem pelayanannya belum menjadi
metropolitan, karena pemerintahannya masih di level
kabupaten di bawah provinsi Jawa Barat. Jakarta dan Cikarang
sudah ada angkutan massal double-track. Kegiatan berada di
pinggiran namun diatur dari Jakarta. Jadi ketika Jakarta tidak
menjadi ibu kota maka harus disatukan dengan kota-kota lain
di sekitarnya. Namun selama ini tidak bisa bersinergi karena
memiliki kebijakan yang berbeda. Menurutnya, Tangerang
Selatan sebenarnya lebih cocok menjadi ibu kota provinsi
Banten dibanding Serang. Jadi kalau Jakarta hanya bediri sendiri
akan sulit dikembangkan menjadi kota global. Jabodetabek
sebenaranya sudah menjadi “The Real Greater Jakarta”. “Saya
nggak tahu bagaimana mempersatukannya,”jelasnya.
Jakarta dapat disatukan dengan kota-kota sekitarnya karena
ada ikatan secara fungsional. Sekitar 40 % warga Bekasi bekerja
di Jakarta. Kota Depok sekitar 30-40 % warganya bekerja di
Jakarta. Jangan sampai Jakarta menjadi metropolitan mandiri
tetapi kota-kota sekitarnya menjadi kota metropolitan setengah
hati. Karena kota sekitarnya secara fungsional sudah menjadi
satu dengan Jakarta maka indeks pembangunan manusia di
Jawa barat, nomer satu Bandung, nomer dua Bekasi, nomer
tiga Depok, nomer empat Cimahi, dan nomer lima kota
Bogor. Pembangunan Jakarta ke depan harus lebih kearah
pendekatan yang lebih fungsional, dinamis, dan lebih cair,
di banding dengan pendekatan yang bersifat pemerintahan,
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penduduk
Bekasi, Depok, Bogor dan Tangsel lebih dekat dengan Jakarta
dibanding dengan ibu kota provinsinya. Fenomena ini yang
harus ditangkap.
Kalau Jakarta sudah bukan ibukota lagi maka harus ada
kesetaraan dengan provinsi-provinsi di sekitarnya. Penanganan
wilayah di sekitar Jakarta yang setengah hati menjadi beban
Jakarta. Bagaimana mengintegrasikan pelayanan dengan
wilayah sekitarnya menjadi sangat penting, terkait dengan
integrasi sistem tranportasi, integrasi sistem tarif, integrasi
keputusan investasi, dan integrasi penanganan bencana,
hal tersebut selama ini tidak pernah tuntas. Kalau masih
menggunakan cara yang lama, maka masalah Jakarta tidak akan
pernah selesai. Beban-beban yang ditanggung oleh Jakarta
dari kota sekitarnya sangat sarat, demikian pula kota sekitarnya
juga dibebani oleh Jakarta. Jadi Jakarta dan kota sekitarnya
saling membebani, namun sulit untuk melakukan sinergi dalam
mengambil keputusan yang besar. “Seharusnya genangan di
Jakarta tinggal kenangan”, ujarnya.
Tata Ruang Jakarta ke depan
Menurut Dr. Yayat, kita tidak boleh melupakan diamika global
terkait dengan “sustainable development”. Harus memiliki
standar terkait isu krisis energi. Kita menuju pengurangan
energi berbasis fosil, untuk mengurangi emisi karbon. Kalau

8 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Laporan Utama

Jakarta ingin memposisikan sebagai kota global, di perbatasan putus. Jadi perlu dilakukan perbaikan backbone
maka Jakarta harus berkontribusi di dalamnya. Jakarta transportasi berupa jaringan jalan, jaringan kereta api dan
selama ini mendapat stigma sebagai kota dengan sebagainya. Karena dalam struktur ruang kota yang utama adalah
polusi tertinggi dan berbagai masalah lain. Jadi pusat kegiatan jaringan pelayanan. Untuk itu perlu dilakukan
yang dibutuhkan adalah platform kebijakan untuk perbaikan sistem jaringan transportasi menggunakan energi
mengurangi permasalahan tersebut. terbarukan, seperti energi listrik dan transportasi massal.
Tingginya polusi di Jakarta akibat tingginya Ada fenomena back to city. Mendorong para pekerja untuk tinggal
kepemilikan kendaraan pribadi yang menggunakan di tengah kota. Tidak perlu memiliki rumah di tengah kota, tetapi
energi fosil, belum menggunakan energi terbarukan. tinggal di tengah kota dengan rumah sewa. Hal itu untuk menjaring
Hal itu tidak terlepas dari konsentrasi para pekerja di kelompok milenial. Saat ini yang terbanyak naik kereta api adalah
Jakarta dan sekitarnya. Data BPS Tahun 2019, Jakarta kelompok milenial. “Hampir 80 % yang naik kereta dan MRT itu anak
Pusat dan Jakarta Selatan menjadi pusat konsentrasi muda milinial yang pakai sepatu cats, yang memiliki penghasilan
pergerakan. Sekitar 1,5-2 juta orang setiap sekitar 8- 20 juta perbulan” ungkap Yayat Supriyatna.
hari datang ke Jakarta. Kelompok milenial produktif tersebut yang seharusnya menjadi
“Setiap orang datang ke sasaran utama. Karena mereka korban dari mahalnya untuk
Jakarta update status,” mendapatkan rumah di tengah kota karena harganya yang semakin
selorohnya. tinggi. Seharusnya mereka yang tinggal di TOD (Transit Oriented
Hal tersebut menyebabkan Development) di pusat kota. Mereka perlu diberikan fasilitas
termarginalisasinya warga kebijakan dalam kontek penyediaan lahan untuk rumah susun
kota antara tempat tinggal sewa atau kos-kosan dengan model “ akusisi operating unit idle
dan tempat kerja. Jakarta dan convention”. Konsep tersebut paling cocok untuk diterapkan
sudah melakukan upaya di koridor Fatmawati, Cipete, Haji Nawi, dan Ciputat. Dengan cara
integrasi tarif, kemana- tersebut Pemda dapat menolong kaum milenial dengan kelompok
mana Rp 10 ribu, naik MRT pendapatan 8-20 juta perbulan. Bagi kelompok yang berusia 40-
, LRT atau Trans Jakarta. 50 tahun mereka sudah punya jabatan sehingga sudah mampu
Namun hal itu berhenti di membeli mobil. Pemda bisa memanfaatkan gedung-gedung di
batas wilayah administratif tengah kota yang saat ini banyak kosong. Banyak gedung-gedung
kota. Konektivitas dan pusat perbelanjaan kosong. Gedung-gedung yang kosong
transportasi bisa dikerjasamakan dengan perguruan tinggi, sehingga orang
bisa bekerja sambil kuliah di tengah kota dengan sistem online.
Dengan mendorong kaum milenial untuk tinggal di tengah kota
akan membangkitkan usaha-usaha UMKM, kuliner dan sebagainya.
Jadi Jakarta Pusat atau koridor utama transportasi menjadi kawasan
baru di Jakarta.
“Jadi Jakarta Baru adalah Jakarta dimana sebagian besar
penduduknya tinggal pada sistem jaringan transportasi yang bisa
dikembangkan dengan konsep TOD. Jakarta ke depan mampu
mendorong masyarakat untuk menggunkan transportasi umum
sesuai dengan rencana tata ruang DKI tahun 2030, targetnya 60 %
orang menggunakan transportasi umum. Kalau dipasang target
tanpa skenario untuk memberdayakan dan menarik orang , tidak
mungkin,” jelas dosen jurusan Teknik Planologi, Universitas Trisakti.

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 9

Laporan Utama

Menurut lulusan pasca sarjana Planologi ITB itu, efektifitas Jakarta pernah sukses sebagai kota yang tidak termasuk
jaringan transportasi adalah jika melewati kawasan yang padat termacet di dunia, ketika ada pandemi Covid-19. Namun
penduduk. Tidak semua TOD itu “mata air” tetapi ada TOD “air sesudah pandemi kembali kemacetan terjadi. Sebenarnya tidak
mata”. Ada TOD “daging”, TOD “tulang” dan TOD “kuah”. Yang perlu memaksakan orang untuk datang ke kantor setiap hari,
diperebutkan di TOD “Daging” yang secara ekonomi dapat perlu ada kebijakan work from home. Hal itu akan membentuk
dikembangkan. Jadi perlu ada upaya-upaya untuk mendorong perilaku baru sehingga tidak perlu orang ke Jakarta setiap hari.
pertumbuhan ekonomi Jakarta baru itu dengan tulang Jakarta harus mampu mengubah pola mobilitas orang di Jakarta
punggungnya transportasi umum. Struktur kota Jakarta ke menggunakan teknologi dan perubahan-perubahan aturan
depan tidak lagi kepada jalan raya, tetapi pada angkutan massal. bekerja yang lebih cair, seperti work from anywhere, work from
Angkutan massal yang paling bagus adalah menggunakan anyplace, dan work from anytime. Mengubah Jakarta adalah
tenaga listrik. Jakarta tidak bisa mengalahkan Hongkong dan bagaimana mengubah struktur kota yang dapat mengubah
Singapura, karena mereka mampu membangun jaringan kultur baru, dan memanusiakan warganya. Karena kalau tidak
transportasi massal yang baik. Tidak mungkin Singapura Jakarta akan menjadi kota yang semakin tidak ramah bagi lansia
mendorong masyarakatnya membeli mobil, mereka tidak punya dan anak-anak, seharusnya seperti Singapura yang ramah
minyak. Singapura mampu menampung jutaan turis yang terhadap lansia dan anak-anak.
datang karena mengandalkan transportasi umum yang handal. Indikator Jakarta sebagai Kota Dunia
Untuk kebijakan-kebijakan ke depan, Jakarta harus lebih tegas Menurut Dr. Yayat, Jakarta ke depan harus mampu mengubah
terkait dengan pengaturan lalu lintas. Adalah ironis ketika struktur yang mendasar dalam konteks mobilitasnya, struktur
pemerintah sedang mengatasi masalah lalu lintas, di pameran jaringan layanan transportasi, penyediaan pemukiman,
mobil diberikan kebijakan bebas PPN. Jadi ada instrumen membangun ekonomi baru Mengutip pernyataan Gubernur
kebijakan yang menyebabkan penanganan akar masalahnya DKI Jakarta, Anies Baswedan: “ Dasar utama perubahan Jakarta
tidak selesai. “Kebijakan ganjil genap tidak efektif, karena agar menjadi kota global adalah transportasi”. Jika Jakarta
pelat nomer mobil bisa dipesan. Kebjakan ganjil genap di 25 gagal membangunan sistem transportasinya maka Jakarta akan
ruas jalan tidak efektif karena orang harus ke kantor setiap menjadi kota yang boros, kota yang memiskinkan penghuninya,
hari. Orang tetap pergi setiap hari, karena tidak ada kebijakan karena harus mengeluarkan biaya transportasi 30-40 % dari
yang mobilnya genap di hari ganjil bisa work from home. Jadi pendapatannya. Berbeda dengan Singapura dan China bisa
penangan di Jakarta bukan hanya terkait fungsi teknis, tetapi menekan biaya transportasi di bawah 10 % dari pendapatan
membentuk kultur baru,” tegasnya. penduduknya Hal itu sesuai dengan ketentuan Bank Dunia

10 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Laporan Utama

Konsultan bisa
membuat RKPD non
APBD yang nantiinya
dikaitkan dengan KPBU
(Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha) yang
bersifat unsolicited.

Misalnya terkait
dengan penanganan
banjir dan genangan.

Konsultan bisa
memberikan masukan-

masukan kepada
Pemda yang dikiritik
terkait dengan sumur

resapan

yang menetapkan batas maksimal orang “ Dasar utama perubahan
untuk mengeluarkan biaya transportasi Jakarta agar menjadi kota
maksimal 10 % dari penghasilannya. global adalah transportasi”
“Jadi kalau biaya transportasi 30-40 %,
sulit bagi warga Jakarta bisa menabung Kerja Pemerintah Daerah) DKI Jakarta. punya lembaga think tank. Konsultan
untuk membeli rumah dan membiayai Jika Gubernur DKI Jakarta baru akan bisa melakukan kolaborasi dengan
pendidikan,” ujarnya. menerapkan visi dan misi baru, perguruan tinggi. Kalau konsultan
Langkah Pemprov DKI Jakarta konsultan datang untuk memberikan nasional bisa memberikan solusi bagi
membenahi trotoar dan membangun masukan bagaimana mewujudkan visi Jakarta, bisa naik ke panggung dunia.
sistem tranprotasi sudah tepat. Hal gubernur baru yang lebih inovatif dan “Konsultan harus percaya diri, percaya
itu perlu didukung oleh instrumen kreatif. Hal itu kemudian dikontetasikan diri itu penting. Konsultan harus menjadi
kebijakan yang memberikan dalam bentuk lelang. mitra Pemprov, memberikan masukan-
keberpihakan, seperti integrasi tarif Rp Konsultan juga bisa membuat RKPD non masukan dalam Musrenbang. Inovasi
10 ribu kemana-mana dengan berbagai APBD yang nantiinya dikaitkan dengan menjadi kekuatan konsultan, dengan
moda. Jadi setiap bulan diperkirakan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan demikian konsultan semakin disegani
biaya transportasi hanya Rp 500 ribu, Usaha) yang bersifat unsolicited. Misalnya dan dihormati. Konsultan bukan sebagai
sehingga jika gajinya Rp 5 juta, berarti terkait dengan penanganan banjir dan follower lagi, tetapi sebagai orang-orang
10 % dari gaji, jadi sudah bagus. Dengan genangan. Konsultan bisa memberikan yang mampu meberikan masukan-
pengurangan biaya transportasi dan masukan-masukan kepada Pemda yang masukan. Kalaupun menjadi proyek akan
penyediaaan pemukiman dengan sistem dikiritik terkait dengan sumur resapan. menjadi proyek yang penuh inisiatif dan
sewa yang tidak mahal, maka warga “Jika Pemda dihujat karena gagal, maka merupakan temuan baru, ” ungkapnya.
Jakarta bisa memiliki tabungan. konsultan bisa tampil menjadi think
Konsultan jangan jadi follower tank. Oleh karena itu konsultan harus nUrip Yustono
Bagaimana peran konsultan dalam
berkontribusi untuk pembangunan
Jakarta pasca Ibu kota pindah ? Menurut
Dr. Yayat, konsultan tidak boleh dengan
gaya yang lama. Konsultan jangan jadi
follower lagi, mengikuti apa kata owner.
Gagasan-gagasan harus muncul dari
konsultan. INKINDO DKI Jakarta perlu
menyelenggarakan seminar untuk
menyumbangkan gagasan-gagasan
di awal tahun. Misalnya memberikan
masukan-masukan terhadap RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 11

Laporan Utama

Bagaimana peran
sistem transportasi
dalam pembangunan
Jakarta menuju Global
City ? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut,
Redaksi melakukan
wawancara dengan
pakar transportasi, Dr.
Ir. Haris Muhamaddun,
ATD, M.M., IPM. Ia
adalah Ketua Dewan
Transportasi Kota
Jakarta (DTKJ) 2020-
2023 dan juga Wakil
Ketua Umum DPN

INKINDO Bidang
Pengembangan Sistem

Informasi 2018-2022.

TRANSPORTASI MASSAL MENJADI
TULANG PUNGGUNG UTAMA
JAKARTA MENUJU GLOBAL CITY
Menurut Dr. Haris
Dr. Ir. Haris Muhamaddun, ATD, M.M., IPM. Muhammadun, sistem pembangunan MRT Utara-Selatan dari
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) 2020-2023 transportasi merupakan Lebak Bulus sampai dengan Bundaran
tulang punggung (backbone) dari HI. Pembangunan MRT Phase 2 saat
pembangunan Jakarta ke depan. ini sudah dimulai dari Bundaran HI
Dalam Global City tulang punggung ke Monas, kemudian akan lanjutkan
utamanya adalah transportasi sampai ke Kota dan Ancol Barat.
massal. Transportasi massal harus
menjadi pilihan utama masyarakat Saat ini Kementerian Perhubungan
dalam bertransportasi. Urban bekerjasama dengan Pemda
Mobility Plan (UMP) menjadi dasar DKI, Pemda Banten dan jawa
Pemprov DKI melakukan reformasi Barat, sedang melakukan studi
sistem transportasi. Sehingga pembangunan MRT trase Timur-
secara berangsur tapi pasti, Jakarta Barat. Trase ini dimulai dari Puri
meningkat peringkatnya dari ranking Kembangan sampai dengan Ujung
5 kota termacet di dunia, kemudian Menteng (Kota Harapan Indah).
naik ke ranking 7, 16, 24, 32 dan Kemudian Transportasi massal yang
saat ini berada di ranking 46. Hal itu sudah dibangun adalah LRT yang
dilakukan dengan membangun sistem juga meliputi wilayah Jabodebek.
transportasi massal dari mulai Busway Yang tidak kalah pentingnya adalah
Koridor 1 pada tahun 2003, sampai peran transportasi jalan raya dari
dengan koridor 13, Busway non Trans Jakarta yang memegang peran
koridor, Busway penghubung antar utama. “Target Jakarta Tahun 2030,
wilayah Jabodetabek, dan terkahir moda-share angkutan umum 60 %,”
kata Haris.

12 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Laporan Utama

UMP harus terintegrasi secar fisik , secara layanan termasuk stasiun MRT koridor Fatmawati antara lain telah
tarif, dan terintergasi secara kelembagaan. Jika sudah menimbulkan perkembangan TOD di daerah Haji
mencapai 60 % maka transportasi massal akan menjadi Nawi berupa tempat retail, permukiman dan
tulang punggung. DKI Jakarta sedang menuju ke sana. kos-kosan. TOD akan berkembang sesuai dengan
Ia mengakui, akibat gangguan pandemi Covid-19, peran besarnya simpul transportasi tersebut.
transportasi massal menurun. Sebelum pandemi Covid-19 Sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2017
peran transportasi massal di angka belasan persen, Tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek,
namun sejak Covid menurun hingga angka 9-10 %. Hal telah diatur pengembangan TOD Kota yang
itu disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan meliputi: 1) DKI Jakarta: Kampung Rambutan,
kendaraan pribadi karena lebih aman, disamping itu Blok M, Lebak Bulus, Tanjung Priok dan Grogol; 2)
banyak yang mengurangi mobilitas dengan menggunakan Kota Depok: Depok Baru, Cinere; 3) Kabupaten
zoom dalam rapat-rapat. Namun demikian, pembangunan Tangerang dan Tangsel: Poris Pelawad, Balaraja,
prasarana transportasi tidak berhenti, antara lain Tigaraksa, Jurangmangu, Rawabuntu; 4) Kota/
pembangunan MRT Phase 2 jalan terus. Kabupaten Bekasi: Stasiun bekasi Timur, Stasiun
Peran TOD
Transit Oriented Development (TOD) adalah suatu prinsip Bekas, dan Cikarang-Jababeka; 5) Kota/Kabupaten Bogor:
pengembangan kota/kawasan dengan mempertimbangkan Baranangsiang, Stasiun Bogor Paledang, Cibinong.
orientasi dari fasilitas transit,dengan batasan area yaitu Keuntungan TOD antara lain: 1) Mengurangi penggunaan
maksimal 2000 kaki dari sekitar fasilitas transit dimana kendaraan, kemacetan jalan dan polusi udara; 2)
jarak tersebut merupakan kawasan yang terjangkau untuk mendukung berjalan kaki serta gaya hidup sehat dan aktif;
kenyamanan akses dalam mencapai fasilitas transportasi 3) Meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan
transit. Kawasan ini dapat berupa mixed use (campuran), ekonomi; 4) Meningkatkan jumlah penumpang transit dan
seperti hunian,komersial,ruang publik, retail,dan lain-lain. pendapatan dari tariff layanan; 5) Berpotensi menciptakan
(Calthrope-1993). nilai tambah melalui peningkatan nilai property; 6)
Beberapa regulasi yang mengatur TOD yaitu: Peraturan Menambah pilihan moda pergerakan kawasan perkotaan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang Menurut Haris, TOD merupakan wujud dari integrasi tata
Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit ruang dan transportasi.
(TOD); Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44Tahun Tarif Terintegrasi
2017 tentang Pengembangan Kawasan Transit Oriented Menurut ketentuan Bank Dunia, biaya transportasi yang
Development (TOD); Peraturan Kepala BPTJ Nomor 377 Tahun ditanggung oleh masyarakat di suatu Negara diharapkan di
2017 tentang Pedoman Teknis Aspek-Aspek Transportasi bawah 10 %. Menurut Haris, dirinya selaku Ketua DTKJ ikut
Dalam Pengembangan Kawasan TOD. mengawal usulan integrasi tarif di DKI Jakarta, yang sudah
Konsep TOD akan memegang peran penting dalam disetujui oleh DPRD dan sudah ditetapkan Gubernur DKI
pengembangan Jakarta ke depan. Menurut Haris, TOD Jakarta. Bulan Agustus 2022 sudah memasuki fase realisasi
merupakan suatu upaya untuk melakukan regenerasi integrasi tarif, yang meliputi Trans Jakarta (TJ), MRT dan LRT
wilayah. Wilayah yang semula sprawl menjadi smart-grow. Di sebesar Rp 10.000 maksimum selama 3 jam. Angkutan Kota
beberapa simpul transportasi dengan dilineasi sampai 800 m dalam hal ini sudah masuk dalam sistem TJ. Selama masih
atau 1 km , bisa dikembangkan menjadi TOD. dalam kurun waktu 3 jam pindah-pindah diantara tiga moda
Menurut Permen ATR No 16/2017 TOD dibagi dalam tiga transportasi itu maksimum dikenakan tarif 10.000. Kalau
golongan yaitu TOD Kota, TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan.
Menurut Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ) sudah Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 13
dikembangkan TOD, misalnya di simpul Tanah Abang, Kota,
Tebet, dan Pasar Senen. Di Tanjung Barat bekerjasama
dengan Perumnas juga mulai dikembangkan TOD. Di daerah

Laporan Utama

lebih dari 3 jam terkena biaya lagi. “Jakarta
Menurut hasil survei, orang berangkat butuh expert
kerja tidak lebih dari 3 jam. transportasi,
Keseriusan Pemda DKI untuk tata ruang,
menyediakan transportasi umum yang penanggulangan
terjangkau oleh masyarakat dalam banjir, penataan
rangka menuju Global City, antara lain lingkungan, dan
dilakukan dengan memberikan subsidi sebagainya”
yang cukup besar terhadap transportasi
umum. MRT mendapat subsidi lebih Menurutnya, transportasi umum tidak bisa berdiri sendiri,
dari Rp 800 Miliar/tahun, LRT disubsidi harus diikuti dengan kebijaan push and pull . Di Singapura,
lebih dari Rp 400 Miliar/tahun dan pemilik kendaraan pribadi dipersulit. Pengalaman di
Trans Jakarta menerima subsidi yang Singapura, biaya parkir hanya untuk mengambil di ATM
paling besar, yaitu Rp 4,2 Triliun/tahun. di bawah 5 menit, kena tarif sama dengan Rp 35.000.
Integrasi tarif memang tidak termasuk Untuk beli mobil di Singapura harus punya licence /izin,
KRL, karena KRL di bawah kewenangan dimana di dalamnya ada pilihan apakah mobil itu akan
Kemenhub. “Alangkah indahnya jika dioperasionalkan setiap hari dalam satu minggu atau hanya
tarif itu terintegrasi secara keseluruhan, digunakan pada hari libur saja. Kendaraan plat merah di
termasuk dengan KRL. Mudah-mudahan Singapura bukan kendaraan milik pejabat, tetapi kendaraan
pemangku kepentingan Pemda DKI dan yang bisa keluar hanya di waktu akhir pekan saja. Belum lagi
Kemenhub bisa satu visi, sehingga KRL ada aturan terkait ERP. “Begitu kendaraan pribadi dipersulit,
bisa gabung,” ujarnya. angkutan umumnya ditingkatkan kualitasnya. Selama
Kebijakan Push and Pull angkutan umum belum lebih bagus dibanding angkutan
Haris dapat memahami kebijakan
pemerintah yang masih memberikan
kelonggaran-kelonggaran, dalam
pembelian mobil, supaya ekonomi bisa
jalan. Kebijakan pemerintah bebas PPN
untuk membeli mobil dimaksudkan
untuk menggerakan ekonomi pasca
pandemi. Seharusnya ke depan ketika sudah normal harus
kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif.
Pemda DKI akan memberikan insentif terhadap mobil listrik,
misalnya bebas ganjil genap, bebas parkir, dan pajaknya
dapat diskon.
Pemda DKI sudah mulai menerapkan kebijakan Push and
Pull , yaitu dengan mempersulit atau menekan kendaraan
pribadi (push) dan mempermudah angkutan umum (pull).
Kendaraan umum dimurahkan dengan memberikan subsidi,
tetapi pengguna kendaraan pribadi ditekan dengan tarif
parkir yang tinggi, pemberlakuan ganjil genap, dan nanti
dilakukan pemberlakukan ERP (Electronic Road Pricing).
Dalam penerapan ERP mobil yang masuk zona tertentu
mobil harus bayar. Hal tersebut sudah diterapkan di
Singapura. Saat ini kebijakan ganjil genap di DKI hanya
sementara, nanti arahnya ke penerapan ERP. Pada tingkat
keibajakan, masih ada diskusi terkait penerapan ERP,
apakah pada koridor bus atau zona bus. Kalau hanya di
koridor bus banyak bolong-bolongnya, tetapi kalau zona
bus lebih efektif. Nanti teknologi yang digunakan adalah
menggunakan account dilengkapi dengan chip yang bersifat
pribadi dan dipotong seperti menggunakan pulsa.
Sebagai Ketua DTKJ, ia memang sudah memberikan
rekomendasi untuk mencapai target Langit Biru. Beberapa
hal antara lain terkait dengan percepatan penggunaan
mobil listrik dan pembangunan infrastruktur mobil listrik. Ia
juga mengusulkan adanya pembatasan umur kendaraan di
Jakarta. Namun hal ini masih menuai perbedaan pendapat.

14 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Laporan Utama

pribadi, maka tidak ada pilihan. Mengapa di DKI Busway terintegrasi dengan MRT di CSW, tapi baru
memiliki jalur khusus, supaya lebih cepat dan menarik orang terintegrasi secara fisik tetapi layanan belum,
untuk naik busway,” ujarnya. tarifnya belum sama.Pemda DKI Jakarta
Penyelenggaraan Formula E yang sukses di DKI Jakarta, sedang menuju ke sana.
menurut Haris, merupakan momentum yang harus Menyinggung tentang sumbangan masing-
ditindaklanjuti dengan memberikan contoh pada masyarakat. masing moda, yang terbesar adalah Trans
Misalnya, dengan menerapkan kebijakan mobil dinas pejabat Jakarta, yaitu sekitar 3,69 % (974.125),
di DKI harus menggunakan mobil listrik. “Saya juga siap sedangkan MRT sebelum pandemi (2019)
menggunakan mobil listrik, tapi saat ini masih inden. Untuk baru mencapai 0,33 % (86.000), dan pada saat
memberikan contoh sebagai Ketua DTKJ”, katanya. pandemi hanya 0,10 % (15.000). Kendaraan
Menyinggung tentang integrasi sistem transportasi Jakarta yang paling dominan mengangkut orang
dengan kota sekitarnya, menurut Haris, saat ini memang belum adalah motor 63 % (16 juta) dan mobil 14 %
terjadi. Integrasi layanan masih terbatas pada perpindahan (3 juta).
moda, secara sistem belum. Saat ini Trans Jakarta sudah Jakarta pasca ibu kota pindah
Menanggapi bagaimana kondisi Jakarta
pasca ibu kota pindah ke Kalimantan Timur,
Haris masih optimis, Jakarta tetap menjadi
kota bisnis yang maju. Ibu Kota Malaysia
pindah dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya,
tidak membuat Kuala Lumpur menjadi sepi.
Ibu Kota Australia pindah ke Canbera tetapi
tidak membuat Sydney dan Melbourne
sepi, masing-masing kota tumbuh sesuai
karakteristiknya. Melbourne menjadi kota
pendidikan dan Sydney menjadi kota bisnis.
Ketika ibu kota Amerika pindah dari New York
ke Washington, tidak membuat New York
mati, kota tersebut tetap menjadi kota bisnis
terkemuka di dunia.
Jakarta ketika tidak menjadi ibu kota
akan tetap menjadi kota ekonomi untuk
perdagangan dan jasa yang tetap menarik.
Jakarta akan tetap tumbuh dengan
karakteristik saat ini dimiliki. Untuk itu perlu
pembenahan sistem transportasi masssal yang
merupakan backbone Jakarta sebagai Global
City.
Perlu konsultan spesialis
Agar konsultan bisa berperan dalam
pembangunan Jakarta ke depan, menurut
Haris, sebaiknya konsultan harus memiliki
keahlian di bidang yang digeluti, seperti di
bidang arsitektur, urban planning, sumber
daya air, lingkungan hidup dan traffic.
Menurutnya konsultan bukan Palugada , tetapi harus
spesialis. Kalau konsultan spesialis akan bisa berperan dalam
pembangunan kota seperti Jakarta. Kalau konsultan sudah
spesialis maka kerjasama antar konsultan lebih indah. “Jakarta
butuh expert transportasi, tata ruang, penanggulangan banjir,
penataan lingkungan, dan sebagainya” jelasnya.
Konsultan-konsultan swasta, tidak ada yang Palugada, semua
konsultan spesialis. Banyak konsultan urban design di proyek
swasta dari luar negeri. Khusus untuk bidang traffic, konsultan
Indonesia sudah cukup maju, karena perilaku traffic di
Indonesia berbeda, sehingga konsultan asing yang bekerja di
Indonesia harus memiliki partner konsultan lokal. Disamping
itu kebijakan setiap pemerintah daerah yang berbeda-beda
sehingga konsultan asing sulit memahami.
Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 15

Laporan Utama PEMBANGUNA

Transportasi publik “HADAPI T
merupakan tulang
punggung sebuah Silvia Halim
kota. Semakin
besar masyarakat Construction Director of PT MRT Jakarta (Perseroda)
menggunakan
transportasi publik, Untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah MRT, operasional
akan dapat mengurangi MRT Fase 1, dan kemajuan pembangunan MRT Fase 2, Redaksi
kemacetan lalu lintas Majalah INKINDO DKI Jakarta, melakukan wawancara secara
dan polusi udara. khusus dengan Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Silvia Halim.
Pembangunan MRT Wanita kelahiran 18 Juni 1982 itu sudah menjabat sebagai Direktur
(Mass Rapid Transit) Konstruksi MRT sejak tahun 2016. Sebelum bergabung ke MRT
merupakan salah Jakarta, lulusan S1 Teknik Sipil Nanyang Technological University ini
satu solusi untuk sudah berpengalaman selama 12 tahun barkarier di Land Transport
membangun sistem Authority (LTA) Singapura.
tranportasi publik yang Sejarah Pembangunan MRT
handal di Jakarta. Menurut Silvia Halim, gagasan untuk menghadirkan transportasi
massal berupa MRT telah dicetuskan sejak 1986 oleh mantan
Presiden RI Prof. Dr. B.J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai

16 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Laporan Utama

AN MRT JAKARTA FASE 2

TANTANGAN TEKNIS LEBIH BESAR”

Menristek RI (1990—1992). Selanjutnya Departemen Kota), CP205B/208 (sistem perkeretaapian), CP206 (rolling
Perhubungan RI menyusun masterplan angkutan umum stock) dan CP207 automatic fare collection. Per 25 Juli lalu,
terpadu jabodetabek (KA, LRT, dan Bus). Pada kurun CP201 telah mencapai 41,84 persen dan CP203 mencapai
waktu 1995—1996, disusun basic design oleh konsorsium 14,15 persen.
Indonesia—Jepang—Eropa, yang menyimpulkan proyek Dalam pengoperasiannya, MRT Fase 2 juga akan dilakukan
ini tidak layak dilakukan dengan skema pembiayaan secara bertahap. Pertama dari Bundaran HI-Monas
swasta penuh (build operator transfer), karena biaya yang ditargetnya 2025 sudah bisa beroperasi. Kedua, segmen
dapat ditutup dari pemasukan tiket hanya 15%. Monas-Kota akan dioperasikan 2027. Ia mengakui ada
Operasional MRT Fase 1 beberapa keterlambatan dalam pengadaan akibat
Pandemi Covid-19.
Menurut Silvia, dalam operasional MRT Fase 1 saat ini Silvia mengakui, dalam pembangunan MRT Fase 2 ini
ada 16 rangkaian kereta (satu rangkaian terdiri dari enam memiliki tantangan teknis yang lebih besar dibanding
kereta) yang beroperasi melayani penumpang sejak Fase 1. Fase 1 tantangan teknisnya tidak terlalu dominan,
pukul 05.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB Senin—Jumat, karena wilayah yang dibangun kondisi tananya relatif baik.
dan 06.00—23.00 WIB Sabtu—Minggu. Kapasitas kereta Tantangan utama Fase 1 lebih bersifat non teknis, yaitu
didesain bisa mencapai 320 orang per kereta sehingga bagaimana mengatasi stake-holder yang terdampak di
per rangkaian berkapasitas sekitar 1.800 orang. Angka sepanjang koridor. Misalnya, terkait dengan pembebasan
keterangkutan harian saat ini ada di sekitar 39 ribu orang lahan dan utilitas. Masyarakat juga masih belum tahu
per hari. Sebelum pandemi bisa mencapai 85--100 ribu apa itu MRT dan mungkin kurang yakin apakah MRT
orang per hari. betul-betul dapat diselesaikan. Aspek regulasi juga waktu
Selang waktu keberangkatan (headway) MRT Jakarta itu merupakan tantangan, karena harus membangun
terbagi tiga, yaitu Senin—Jumat saat jam sibuk (07.00—
09.00 WIB) dan 17.00— 19.00 WIB dengan headway
5 menit. Di luar jam sibuk, headway setiap 10 menit.
Sedangkan pada Sabtu—Minggu, flat 10 menit. “Sejauh
ini, kami belum melihat ada kendala yang mengganggu
penerapan aturan headway tersebut karena telah sesuai
dengan survei kepada masyarakat dan hasil kajian
operasional”, jelasnya.
Sejauh mana MRT Jakarta mampu mengatasi persoalan
transportasi di DKI Jakarta, menurut Silvia, tentu saja
MRT Jakarta tidak mampu mengatasi seluruh persoalan
transportasi di Jakarta yang terlalu kompleks. Oleh
karena itu, dilakukan kerjasama dan berkolaborasi erat
dengan berbagai pihak mulai dari mitra pengumpan
(feeder) hingga bangunan di sekitar stasiun agar
menyediakan akses langsung ke stasiun MRT Jakarta.
“Kalau Anda pagi-pagi ke park and ride di Lebak Bulus
yang letaknya sekitar 400 meter dari Stasiun LBB Grab
ke arah Ciputat, area parkir itu penuh dengan mobil
dan motor sampai harus menambah di area kosong
di sebelahnya. Mayoritas mereka adalah komuter
kendaraan pribadi dari area permukiman di sekitar
Jakarta. Namun, bekerja di Jakarta. Jadi, setidaknya
mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke
Jakarta,” urai Silvia.

Pembangunan MRT Fase 2, penuh tantangan teknis

Menurut Silvia, pembangunan fase 2 MRT Jakarta
dibagi dua tahap, yaitu fase 2A dan fase 2B. Fase 2A
terdiri paket kontrak CP201 (Stasiun Thamrin—Monas),
CP202+CP205A (Harmoni—Sawah Besar—Mangga
Besar dan sistem perkeretaapiannya), CP203 (Glodok—

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 17

Laporan Utama

lapangan saat ini. Seperti proses pegeboran yang tidak
lurus, dari posisi terowongan “kanan-kiri” menjadi “atas-
bawah”. Ada dua mesin bor yang di gunakan di CP201.
Jenisnya menggunakan tipe earth pressure balance
dengan diameter mesin (machine diameter) 6.800 mm
dengan shield length 8.500 mm dan segment diameter
6.650 mm (outer) dan 6.050 mm (inner). Penggunaan
tipe tersebut berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi
tanah di sepanjang jalur fase 2A yang didominasi oleh
alluvial clay dengan beberapa lapisan diluvial clay dan

bangunan di bawah tanah yang belum ada diluvial sand. Mesin
regulasinya. penggali berdiameter sekitar enam meter tersebut telah
Sebaliknya dalam Fase 2, kondisi tanah di wilayah sesuai dengan pedoman Japan International Cooperation
Jakarta Utara sangat berbeda dengan Jakarta Agency (JICA) Guideline dan dibuat dengan kualitas dan
Selatan. Kondisi tanah di Jakarta Utara tidak pengawasan produksi sesuai standar Jepang.
bagus, tanahnya sangat lunak. Banyak lapisan
pasir (alluvial sands). Disamping itu tanah di Jakarta Menjaga cagar budaya
Utara terus mengalami penurunan (subsidence). Hal lain yang cukup menarik terkait dengan aspek cagar
Koridornya juga semakin sempit, khususnya di Jl budaya. Banyak cagar budaya yang ditemukan pada
Gajah Mada, Hayam Wuruk dan Kota, karena ada kali proses pembangunan MRT di wilayah Jakarta Utara yang
Ciliwung, sehingga koridor yang tersisia sekitar 13 m. merupakan kota tua. Ada yang di permukaan seperti
. Hal itu mempengaruhi pada dimensi stasiun yang gedung-gedung kuno yang harus dijaga kelestariannya.
dibangun. Kalau di fase 1 ukuran stasiun rata-rata 22 Untuk itu di loaksi-lokasi tertentu dipasang monitoring
m x 200 m, maka di Fase 2 ukuran stasiun lebih kecil, –system untuk memantau pergerakan-pergerakan
kira-kira hanya separuhnya. bangunan yang ada.
Koridor yang sempit juga mempengaruhi pada Di bawah tanah juga ditemukan beberapa peninggalan
posisi terowongannya. Sebelum masuk Hayam masa lalu yang cukup unik bagi masyarakat sekarang.
Wuruk, posisi terowongan sejajar (kanan-kiri) , Antara lain ditemukan jadi dan jalur rel tram yang
namun ketika memasuki Gajah Mada, maka pisisi dibangun sekitar tahun 1800-an, di sepanjang jalan
terowongan menjadi atas-bawah, dimana jalur Gajah Mada dalam kondisi sangat bagus. Ditemukan
ke utara di atas dan jalur ke selatan di bawah. juga saluran air bawah tanah tua, yang menghubungkan
Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi tingkat daerah Glodok sampai ke Fatahilah. Penanganan cagar
kerumitan dalam proses pengeboran dengan mesin budaya ini juga melibatkan para arkeologi di perguruan
TBM (Tunnel Boring Machine) yang digunakan. tinggi.
Bangunan-bangunan tua di Jakarta Utara umumnya Menyinggung tentang keterlibatan konsultan dalam
menggunakan pondasi dangkal, sehingga diperlukan
pekerjaan penguatan tanah. Disamping itu dalam
metode konstruksi menggunakan sistem top-down.
Menyinggung tentang penggunaan mesin bor
TBM, menurut Silvia, TBM yang digunakan adalah
mesin baru yang didesain sesuai dengan kondisi

18 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Laporan Utama

negeri, menurut Silvia, cukup banyak yang terlibat TAHAPAN-TAHAPAN REALISASI DARI
antara lain dalam konsorsium konsultan pengawas. GAGASAN MENUJU PELAKSANAAN
Beberapa konsultan juga ada yang terlibat PEMBANGUNAN MRT
dalam proses desain bersama kontraktor EPC.
Pada umumnya terjadi alih teknogi dengan baik, • Departemen Perhubungan RI melakukan tinjauan
dan perusahaan asing merasa terkesan dengan atas basic design agar proyek Sistem Angkutan Umum
kemampuan tenaga ahli dalam negeri. Di dalam PT Massal Jakarta (Saumaja) dibiayai oleh pemerintah.
MRT sendiri seluruh adalah SDM dari dalam negeri.
Untuk pembiayaan pembangunan MRT, untuk fase • Pada 2000, dilakukan Study on Integrated
1 dan 2 MRT Jakarta menggunakan dana pinjaman Transportation Master Plan (SITRAMP) 1 yang dibiayai
dari Pemerintah Jepang. Fase 1: Rp16 triliun dan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang
Fase 2A: Rp22,5 triliun . Untuk Fase 2B masih dalam mengusulkan kereta bawah tanah (subway). Pada
kajian. tahun yang sama, dilakukan juga studi kelayakan mass
Pengembangan TOD rapid transit oleh JICA.
Disamping membangun sarana transportasi publik,
PT MRT Jakarta (Perseroda) juga mendapatkan • Usulan SITRAMP 2 Jabodetabek dilakukan. Juli 2004,
mandat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Departemen Perhubungan RI mengeluarkan studi
sebagai operator utama pengelola kawasan Implementation Program for Jakarta MRT System
berorientasi transit (TOD) di sepanjang jalur fase 1 koridor Lebak Bulus— Dukuh Atas. Pada tahun 2005
MRT Jakarta. Saat ini, melalui anak perusahaan kami, dilakukan studi oleh Tim Special Assistance for Project
Formation (SAPROF) dari Japan Bank for International
yaitu PT ITJ dan PT MITJ, kami mengembangkan Cooperation (JBIC) untuk memfasilitas pembentukan
lima kawasan berorientasi transit, yaitu Lebak Bulus, kesepakatan di antara pemangku kepentingan atas
Fatmawati, Blok M—Sisingamangaraja, Istora— proyek ini di Indonesia.
Senayan, dan Dukuh Atas.
Menurut Silvia, ada beberapa pembangunan • Pada tahun 2006 ditandatangani Loan Agreement
infrastruktur di dalamnya yang sedang berjalan 1 sebesar 1,869 miliar yen untuk pembiayaan
seperti transport hub, sky walk, revitalisasi trotoar. pembangunan MRT di Jakarta.
Yang sudah dapat dirasakan manfaatnya sejak
tahun lalu ialah Terowongan Kendal yang semula • PT MRT Jakarta (Perseroda) berdiri pada 17 Juni 2008.
sebagai akses kendaraan bermotor, sekarang Pada tahun 2009 Loan Agreement 2 senilai 48,15 miliar
dialihfungsikan sebagai akses pejalan kaki dan yen ditandatangani. Selanjutnya pembahasan dan
pesepeda serta ruang kreativitas seni dan budaya. persetujuan jalur MRT Jakarta menjadi Lebak Bulus—
Di masa depan, akan lebih banyak lagi kawasan Bundaran HI.
yang dibangun dengan konsep mengedepankan
pejalan kaki. • Peletakan batu pertama pembangunan fase 1 MRT
Jakarta dilakukan tahun 2013.
nUrip Yustono
• Tahun 2019 Operasional MRT Jakarta sekaligus
pencanangan pembangunan fase 2.

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 19

Laporan Utama

PELUANG DAN TANTANGAN

PROYEK IKN

Pemindahan Ibu kota Negara ke
Provinsi Kalimantan Timur akan
menciptakan peluang proyek bagi
jasa konsultansi, baik yang dibiayai
melalui APBN maupun dalam skema
KPBU (Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha). Menurut Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati, perkiraan kebutuhan
pembiayaan untuk pembangunan
ibu kota negara yang baru, dibagi
menjadi 3 sumber yaitu Rp89,4
triliun (19,2%) melalui APBN, Rp253,4
triliun (54,4%) melalui Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU) serta Rp123,2 Triliun (26,4%)
dari pendanaan swasta.

20 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Laporan Utama

Meskipun porsi pendanaan APBN relatif dalam peraturan perundangan di
kecil dibanding pendanaan oleh KPBU bidang pengadaan barang/jasa
dan Swasta, namun tetap saja merupakan pemerintah.
peluang yang tidak bisa dianggap kecil, karena • Dalam rangka kegiatan persiapan,
nilainya sekitar Rp 89,7 triliun. Dengan asumsi pembangunan dan pemindahan Ibu
porsi untuk pekerjaan jasa konsultansi sekitar Kota Nusantara, Kepala Ototrita dapat
10 %, maka ada peluang pasar sekitar 8,9 tiliun. membentuk Panel Jasa Konsultansi.
Namun tentu saja, sistem pengadaan yang Panel yang dibentuk oleh kementerian/
dilakukan di proyek IKN dengan status Otorita lembaga tetap berlaku sampai
Ibu Kota Nusantara, berbeda dengan pengadaan berakhirnya kontrak payung untuk
untuk proyek-proyek yang standar. Hal tersebut Panel.
diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2022 • Sayembara/Kontes dilakukan dengan
Tentang Pedoman Penyediaan Infrastuktur dan Beauty Contest, sesuai dengan
Pengadaan Barang/Jasa Yang lainnya Dengan ketentuan Peraturan LKPP yang
Kekhususan Dalam Rangka Kegiatan Persiapan, mengatur mengenai pedoman
Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, penyelenggaraan sayembara/kontes.
Serta Penyelenggaraan pemerintah daerah Khusus Wilayah Ibu Kota Nusantara
Ibu Kota Nusantara. Menurut data Bappenas, total wilayah Ibu Kota
Beberapa sistem pengadaan Nusantara seluas 256.142 ha, akan menjadi katalis
Dalam Perlem LPP No 5/2022 tersebut untuk wilayah Kalimantan dengan menafaatkan
diberlakukan berbagai sistem pengadaan untuk keunggulan kota Blaikpapan dan Samarinda.
jasa konsutansi yang tidak standar, yang perlu Sekitar 75 % wilayah IKN akan direncanakan
dicermati, antara lain : menjadi ruang terbuka hijau dimana 65
% menjadi area yang dilindungi dan 10 %
1. E-pruchasing untumarea produksi pangan. IKN dikembangkan
2. Permintaan berulang (repeat order) dengan 100 % energy bersih.
3. Panel Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) seluas 56.180
4. Sayembara atau Kontes dengan beauty ha, terdiri dari berbagai zona mixed-used dan
neighbouring yang mendukung konsep “10 menit
contest. berjalan kaki” dan konektivitas sosial. Didesain
• E-pruchasing dapat dilaksanakan selaras dengan alam, minimal 50 % ruang
hijau. Direncanakan 80 % perjalanan dilakukan
untuk pengadaan Jasa Konsultansi melalui transportasi public atau mobilitas aktif
perorangan atau badan usaha. penduduk. Dipersyaratkan 100 % pergantian
E-purchasing untuk pengadaan Jasa ruang hijau untuk setiap bangunan. Kawasan
Konsulatansi dengan memilih calon Inti Pusat Pemerinatahan (KIPP) sekitar 6.600 ha,
penyedia Jasa Konsultansi yang sudah merupakan kawasan pemerintah nasional dan
tercantum pada catalog elektronik smart government.
atau toko daring, dilaksanakan dengan
negosiasi harga atau mini kopetisi.
• Permintaan Berulang (Repeat Order)
untuk pengadaan jasa konsultansi
dilaksanakan berdasarkan ketentuan

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 21

Laporan Utama

Kementerian PUPR Tetapkan Pemenang Sayembara

KONSEP PERANCANGAN KAWASAN
DAN BANGUNAN GEDUNG DI IKN
NUSANTARA

Setelah melalui serangkaian tahap penjurian, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan
pemenang Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan
Bangunan Gedung di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk
Kompleks Istana Wakil Presiden, Kompleks Perkantoran
Legislatif, Kompleks Perkantoran Yudikatif, serta Kompleks
Peribadatan , 28 Juni 2022.

Seperti dirilis oleh Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR, dalam kesempatan
tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
mengatakan IKN akan dibangun secara bertahap
hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep
Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap
memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap
awal tahun 2022-2024, pembangunan yang akan
mulai dikerjakan diprioritaskan pada zona 1A-1
dan 1A-2 dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
(KIPP - IKN) seluas 6.671 hektar.
Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan
Bangunan Gedung di IKN Nusantara dibuka pada
28 Maret 2022 lalu. Proses Penjurian Tahap 1
dilakukan pada 6-10 Juni 2022 untuk menentukan
tiga desain terbaik. Pemeringkatan 3 besar karya
dilakukan pada 20-22 Juni 2022. Kemudian proses
penetapan pemenang yang dilakukan oleh Menteri
PUPR bersama dewan juri.
Untuk Kompleks Perkantoran Yudikatif juara
pertama dimenangkan oleh karya berjudul Adil Ka
Talino, juara kedua, dengan judul karya Paramarta
dan juara ketiga adalah Cakra Nusantara.
Sedangkan untuk Kompleks Istana Wakil Presiden
diputuskan tidak ada juara pertama, namun
terdapat dua karya yang ditetapkan sebagai juara
kedua yakni karya berjudul Huma Betang Umai
dan Istana Kerakyatan, dan juara ketiga dengan
karya berjudul Dwi Arya Wibawa. Sementara
untuk kompleks peribadatan, tiga karya terpilih

22 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Laporan Utama

ditetapkan sebagai juara kedua yaitu karya berjudul
Akur Rukun, Cahaya Batang Haring Nusantara, dan
Humanity Beyond Religion.
Selanjutnya untuk Kompleks Perkantoran Legislatif
juga diputuskan tidak ada juara pertama, tetapi
terdapat dua karya sebagai juara kedua yakni Sasana
Swara Nusantara dan Rajut Swara Indonesia. Juara
ketiga dimenangkan oleh Lingkar Demokrasi. Para
pemenang akan mendapat penghargaan berupa uang
tunai dengan rincian juara I sebesar Rp500 juta, juara
II sebesar Rp250 juta dan juara III sebesar Rp150 juta.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti
mengatakan desain terpilih ini telah memenuhi kriteria
konsep perancangan kawasan dan bangunan di IKN
Nusantara di antara memenuhi key performance
indicator (KPI) terkait bangunan gedung yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Urban Design Kawasan Inti
Pusat Pemerintahan (KIPP) - IKN, desain mencerminkan
identitas bangsa dalam desain interior maupun
eksterior bangunan, memperhatikan peraturan dan
ketentuan yang berlaku tentang Bangunan Gedung
Negara (BGN), menerapkan prinsip green building, dan
menerapkan prinsip kemudahan bangunan gedung.
“Dengan melakukan sayembara ini kita harapkan
mendapatkan hasil yang terbaik yang tentunya
sesuai harapan kita bersama. Sejalan dengan pilar
pembangunan IKN yang mencerminkan identitas
bangsa, menjamin keberlanjutan sosial ekonomi dan
lingkungan serta kota modern, cerdas, dan berstandar
internasional,” ujar Diana. (Sumber: Biro Komunikasi
Publik Kementerian PUPR).

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 23

Kilas Berita

INKINDO DKI Jakarta akan jalin
kerjasama dengan Bank BRI

Didampingi beberapa pengurus bisa secara cepat diterbitkan.
DPP INKINDO DKI Jakarta, Ketua Disamping itu dibahas juga
DPP INKINDO DKI Jakarta, Imam tentang kemungkinan Bank
Harawan, S.T., M.T., menerima kunjungan BRI memfasilitasi asuransi
Kepala Cabang Bank BRI Hayam Wuruk, Proffessional Liablity (PI) dari
Jakarta, hari ini, 21 Juni 2022, di Kantor perusahaan asuransi mitra Bank
INKINDO DKI Jakarta. Dalam kesempatan BRI.
tersebut dibicarakan tentang rencana Imam Hartawan mengharapkan
kerjasama antara INKINDO DKI Jakarta rencana kerjasama tersebut
dan Bank BRI, khususnya dalam akan dituangkan dalam
memberikan kredit tanpa agunan, nota kesepahaman (MoU)
untuk proyek-proyek yang dibiayai antara INKINDO DKI Jakarta
oleh APBN maupun Swasta. Bank BRI dan Bank BRI. Diharapkan
dapat memberikan kredit tapa agunan penandatanganan MoU
melalui Program KUR. Bank BRI juga INKINDO DKI Jakarta dan Bank
memberikan suku bunga kompetetif. BRI akan dilakukan pada saat
Beberapa perusahaan konsutan Anggota Rakeprov INKINDO DKI Jakarta,
INKINDO DKI Jakarta sudah banyak yang yang akan diselenggarakan
menjadi nasabah Bank BRI. Bank BRI juga pada pertengahan Agustus
menyediakan fasilitas Bank garansi yang 2022.

INKINDO DKI Jakarta selenggarakan Pelatihan dan Workshop SMAP

Salah satu persyaratan dalam pengurusan Sertifikat
Badan Usaha (SBU) Jasa Konsultansi Konstruksi, adalah
kepemilikan terhadap Sertifikat/Dokumen Sistem
Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001: 2016. Untuk
memberikan pelayanan kepada Anggota, maka DPP INKINDO
DKI Jakarta menyelenggarakan Pelatihan & Workshop
Penyiapan Dokumen SMAP, 7-9 Juni 2022, di Ruang Pelatihan
INKINDO DKI Jakarta. Kegiatan Pelatihan ini bekerjasama
dengan PT. SPRINT. Ini merupakan pelatihan Batch ke 3 yang
diselenggarakan oleh INKINDO DKI Jakarta. Pelatihan ini diikuti
oleh 26 peserta, berasal dari 13 Badan Usaha, dimana setiap
Badan Usaha mengirimkan 2 peserta.
Pelatihan SMAP ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPP
INKINDO DKI Jakarta, Imam Hartawan, S.T., M.T. Kegiatan
ini merupakan pelaksanaan program Wakil Ketua
Bidang Pengembangan Jasa Non Konstruksi dan Badan
Pengembangan Kapasitas Anggota (BPKA). Disamping
pelatihan SMAP, INKINDO DKI Jakarta juga telah dan akan
menyelenggarakan Pelatihan dan Workshop Penyusunan
Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015,
yang juga menjadi persyaratan dalam pengurusan SBU Jasa
Konsultansi Konstruksi melalui Lembaga Sertifikasi INKINDO
(LSI).

24 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Kilas Berita

INKINDO DKI Jakarta siap sinergi dengan INKINDO Jawa Timur

Pada hari Jumat, 10 Juni 2022, DPP INKINDO tentang kegaitan-kegiatan yang telah dikerjakan
DKI Jakarta menerima kunjungan delegasi oleh DPP INKINDO DKI Jakarta, antar lain adanya
DPP INKINDO Jawa Timur, dipimpin oleh MoU INKINDO DKI dengan Universitas Indonesia,
Ketua DPP Jawa Timur, Ir. Irwan Susilo, ST. MT. dan akan ditindaklanjuti MoU dengan beberapa
IPM. Berapa pengurus inti DPP INKINDO Jawa asoisasi profesi, termasuk asosiasi tenaga ahli
Timur yang hadir antara lain: Ir. Pius X Rooswan KPBU. Untuk meningkatkan kapasitas pengurus
Happmono, ST, MT. IPM (Sekretaris), Ir. Soetarjani, akan diselenggarakan Capacity Building bagi
SH. ST. MT. IPM (Bendahara), Dr. Ir. Adi Prawito, pengurus DPP. Disamping itu untuk memberikan
MM. MT (Ketua DPOP), para Wakil Ketua : Ir. pelayanan kepada Anggota BSAP INKINDO DKI
Bambang Soehartono, ST. MT. IPM, Ir. Dwi Agus Jakarta memberikan pendampingan kepada
Apriyanto, ST. MT. IPU, Ir. Heri Wahyudiono, ST. MT, anggota yang akan mengajukan berkas SBU Jasa
Ir. Hadi Witono, ST. MT. IPM, Ir. Julianto Hidajat, ST. Konsultansi Konstruksi. Ia menyatakan Kantor
MT. IPM, Manajer Eksekutif, Ibnul Watoni, S.Sos. INKINDO DKI Jakarta sebagai “Rumah Kita” yang
MM, siap melayani Anggota. INKINDO DKI Jakarta siap
melakukan sinergi dengan INKINDO Jatim dalam
Delegasi DPP Jawa Timur diterima langsung oleh berbagai kegiatan organisasi.
Ketua DPP INKINDO Jakarta, Imam Hartawan,
S.T, M.T, di ruang pelatihan INKINDO DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP INKINDO
Dalam kesempatan tersebut hadir jajaran DPP Jatim, Irwan Susilo menyatakan banyak hal yang
INKINDO DKI Jakarta mendampingi Ketua bisa dilakukan sinergi antara INKINDO DKI Jakarta
DPP, antara lain: Afsdyah Eky Vitalina, S.P., M.Si dan INKINDO Jatim. INKINDO DKI merupakan
(Sekretaris), Ir. Pung S Zulkarnain, M.Ec.Dev, barometer, sumber infromasi, narasumber, SDM,
MAPPI (Cert) (Bendahara), Aditya Prakarsa Yasin, dan badan usaha. Kondisi INKINDO DKI Jakarta
B.Sc (Wakil Sekretaris), Ir. Anton Gerbono (Wakil kompleks, sehingga untuk menyelesaikan
Ketua), Ir. Mangiring Purba (Wakil Ketua), Tri masalah yang kompleks perlu belajar dari
Murdiatmoko, S.E (Wakil Ketua), Munif Sofia, INKINDO DKI. Ia menyatakan masalah utama saat
S.Kom (Wakil Ketua), Asdiani Savitri, S.T., M.Arch ini adalah SBU, anggota masih membutuhkan
(Wakil Ketua), Ir. Deko Asrianto, (Wakil Ketua), Ir. pendampingan dalam proses SBU. Menurutnya,
Rachmadi, Ir. Sukardi (Wakil Ketua), dan lain-lain. Munas INKINDO bukan hanya persoalan memilih
Ketua Umum namun juga menyusun program.
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPP INKINDO DPN ke depan harus mampu melakukan
DKI Jakarta, Imam Hartawan memaparkan transformasi.
nUrip Yustono

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 25

Kilas Berita

Penandatanganan MoU HAMKI dan INKINDO DKI
INKINDO DKI Jakarta dan Jakarta menyelenggarakan
Universitas Indonesia Pelatihan BIM

Sebagai pelaksanaan program kerjasama dengan lembaga Penggunaan perangkat lunak BIM (Building
perguruan tinggi, pada hari Rabu, 25 Mei 2022, INKINDO DKI Information Modeling) merupakan
Jakarta telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman keniscayaan dalam proses pembangunan
(MoU) dengan Universitas Indonesia (UI) bertempat di Rektorat gedung bertingkat. Hal ini karena penggunaan BIM
UI, Salemba, Jakarta. Dalam MoU tersebut pihak UI diwakili sudah merupakan Kewajiban (Mandatory) untuk
oleh PT USAHA INDONESIA ADVISORY (PT UI Advisory), merupakan di terapkan pada proses pembangunan gedung
badan usaha yang dimiliki oleh UI dan mewakili UI. Dalam nota bertingkat yang padat teknologi dan padat modal,
kesepahaman tersebut, pihak INKINDO DKI Jakarta diwakili oleh sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR
Ketua DPP INKINDO DKI Jakarta, Imam Hartawan, S.T., M.T. Sedangkan no 22 tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah (PP)
PT UI Advisory diwakili oleh  Firdaus Rosean Rony, CA., CMA, CHRP, No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
M.Si,    sebagai  Direktur  Eksekutif.   Bertindak sebagai saksi dari UI Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
antara lain Direktur Direktorat Kerjasama UI, Dr. Toto Pranoto, S.E dan Bangunan Gedung.
Dekan Fakultas Farmasi Prof. Dr. Arry Yanuar, Apt. Sedangkan dari
DPP INKINDO DKI Jakarta, bertindak sebagai saksi Ir. Rachmadi, Wakil Sehubungan dengan hal tersebut maka Himpunan
Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga. Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI)
MoU ini akan segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama bekerjasama dengan INKINDO DKI Jakarta
(PKS), sesuai dengan lingkup MoU. Dalam MoU disebutkan, ruang menyelenggarakan pelatihan : “Cubicost 5D
lingkupnya antara lain meliputi: Kerjasama Join Program, Pembuatan BIM Cost Estimating Basic Level Training”, pada
Aplikasi untuk Profesi dan Pendidikan Berkelanjutan; Pengembangan tanggal 30 Juni s/d 2 Juli 2022, bertempat di Ruang
Website INKINDO DKI Jakarta; Pengembangan dan sosialisasi super Pelatihan INKINDO DKI Jakarta, Jl. Pertani No 7,
apps, aplikasi smart city aplikasi terintegrasi  dibidang Pendidikan, Jakarta Selatan. Pelatihan ini didukung oleh Glodon
Kesehatan (telemedicine & Telefarma), keamanan, GIS Map lalu lintas Indonesia sebagai pengembang program 5D BIM
dan banjir, social media Bekerjasama dengan  Farmaklik Group dan dan diikuti oleh 30 peserta dari berbagai badan
Pihak lain yang disetujui kedua belah pihak; Kampus Merdeka; Link usaha.
and Match; Program Profesi Insinyur, Program proyek (kerjasama tim
ahli) dengan setiap perusahaan anggota INKINDO yang memiliki 18 Peserta pelatihan mendapatkan Sertifikat Keahlian
Pelayanan Jasa Konstruksi dan Non Kontruksi, INKINDO DKI Goes To BIM dan SKPK (Satuan Kredit Pengembangan
Campus, dan lain-lain. Keprofesian ) dari LPJK ,
 Pengurus DPP INKINDO DKI Jakarta yang  hadir dalam acara tersebut:
Afsdyah Eky Vitalina, S.P., Sekretaris DPP, Ir. Pung S. Zulkarnain, M.Ec.
Dev, MAPPI (Cert), Bendahara, Asdiani Savitri, S.T., M.Arch, Wakil Ketua
DPP, Aditya Prakarsa Yasin, B.Sc, Wakil Sekretaris, dan Siti Aisyah TW,
S.E., M.M., Wakil Sekretaris Badan Pengembangan Kapasitas Anggota.
Hadir mewakili pihak UI adalah: Firdaus Rosean Rony, CA., CMA, CHRP,
M.Si,   Dr. Toto Pranoto, S.E dan Prof. Dr. Arry Yanuar, Apt

26 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Kilas Berita

INKINDO DKI Jakarta lakukan
pendampingan proses SBU Jasa Konstruksi

Sesuai dengan visi INKINDO DKI Jakarta untuk “MENJADI ORGANISASI
YANG MELAYANI ANGGOTA UNTUK MAJU BERSAMA”, maka salah
satu program pelayanan DPP INKINDO DKI Jakarta adalah memberikan
pendampingan kepada Anggota dalam proses pengurusan SBU Jasa
Konsultansi Konstruksi melalui Lembaga Sertifikasi INKINDO (LSI). Menurut
Ketua DPP INKINDO DKI Jakarta, Imam Hartawan, S.T., M.T., melalui layanan
pendampingan yang diberikan secara gratis ini, dimaksudkan agar Anggota
dapat menyusun berkas permohonan SBU secara benar, sehingga proses
penerbitan SBU JK melalui LSI bisa berjalan lancar. Hal tersebut sebagai
respons banyaknya keluhan oleh Anggota, terkait kesulitan yang dihadapi
dalam pengurusan SBU JK melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA),
sehingga tidak jarang berkas permohonan SBU ditolak.
Menurut data BSAP INKINDO DKI Jakarta sampai dengan 10 Agustus 2022,
INKINDO DKI Jakarta sudah melayani pendampingan untuk 159 Badan
Usaha (BU) dan 582 sub klasifikasi. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel
di bawah, yang dilayani meliputi kualifikasi Besar, Menengah dan Kecil.
INKINDO DKI Jakarta bukan hanya memberikan pendampingan kepada
Aggota INKINDO DKI Jakarta, tetapi juga Anggota INKINDO provinsi lain,
Anggota Afiliasi (BKKA INKINDO), bahkan anggota asoisasi lain sejenis.
Melalui pendampingan tersebut proses pengurusan SBU berjalan lancar,
dan pada umumnya bisa lolos dalam proses SBU di LSI. Dalam proses
pendampingan SBU JK ini, staf BSAP INKINDO DKI Jakarta senantiasa
melakukan koordinasi dengan pejabat berwenang BKPM, yang secara
berkala memberikan arahan dan solusi dalam mengatasi berbagai kendala
pada sistem aplikasi OSS-RBA.

BSAP INKINDO DKI Jakarta
Laporan BU Yang Melakukan Pendampingan Permohonan SBU JK
Versi OSS Per 10 Agustus 2022

NO KUALIFIKASI BU JUMLAH BU
1 Besar 42
2 Menengah 54
3 Kecil 48
4 Spesialis 3
5 PMA 2
6 INKINDO Prov Lain 5
7 Asosiasi Lain 5

Jumlah Total BU 159

NO KUALIFIKASI SBU JUMLAH SUB
1 Besar 80
2 Menengah 155
3 Kecil 333
4 Spesialis 14

Jumlah sub Klasifikasi 582

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 27

Kilas Berita

RAPAT DPP HARIAN KE-1

Bahas Program Kerja dan Persiapan
Rakerprov 2022

Setelah penyelenggaraan Musyawarah
Provinsi (Musprov) INKINDO DKI Jakarta
XI Tahun 2022, DPP INKINDO DKI Jakarta
menyelenggarakan Rapat DPP Harian ke-1, pada
tanggal 20 Juni 2022. Sebelum dimulai rapat,
terlebih dahulu dilakukan pemotongan tumpeng,
dalam rangka HUT INKINDO ke 43. Disamping
dihadiri oleh pengurus DPPH, rapat tersebut juga
dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris pengurus
Badan-Badan. Agenda Rapat DPPH ke-1 meliputi:
1. Penyusunan Program Kerja
2. Penyusunan DPPL
3. Pembentukan Tim Sinkronisasi Program
4. Rencana MoU dengan Asosiasi
5. Pembahasan Tata Kerja DPPL
6. Persiapan Rakeprov INKINDO DKI Jakarta
7. Lain-lain
Dalam rangka penyusunan program kerja, masing-
masing Wakil Ketua dan Ketua Badan menyiapkan
draf program kerja, yang kemudian akan dilakukan
sinkronisasi oleh Tim Pokja Sinkronisasi Program
Kerja. Hasil Draft Program Kerja ini akan menjadi
materi yang dibahas dalam Rakerprov INKINDO
DKI Jakarta Tahun 2022. Dibentuk juga beberapa
Pokja untuk melakukan kerjasama dengan
Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Perbankan, dan
Asuransi.

28 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Kilas Berita

INKINDO DKI Jakarta
Selenggarakan Business
Matching Dengan Mitra Kerja

Sesuai dengan AD/ART INKINDO sumber
pendanaan organisasi tidak hanya
berasal dari uang iuran dan uang pangkal 
Anggota, tetapi juga bisa dari penerimaan
dari kegiatan organisasi, usaha-usaha yang
sah dan sumbangan dari pihak lain yang
tidak mengikat.  Dengan demikian peran
mitra kerja atau para vendor sangat penting
dalam menunjang kegiatan organisasi.
Untuk itu maka DPP INKINDO DKI Jakarta
menyelenggarakan Business Matching
dengan Mitra Kerja, 7 Juli 2022 lalu,
bertempat di Ruang Pelatihan, Sekretariat
INKINDO DKI Jakarta. Ketua DPP INKINDO
DKI Jakarta Imam Hartawan, S.T., M.T.,
didampingi oleh Afsdyah Eky Vitalina, S.P.,
M.Si (Sekretaris), dan Ir. Pung. S. Zulkarnain,
M.Ec.Dev, MAPPI (Cert), memimpin
jalannya acara tersebut. Sebanyak  17
mitra kerja hadir dalam acara tersebut,
untuk mempresentasikan masing-
masing perusahaannya. Disamping itu,
para mitra kerja juga menyampaiakan
beberapa aspirasi agar produk-produk
mereka bisa secara efektif dikenal oleh
para konsultan, antara lain melalui acara:
Seminar, Pelatihan, Pameran, Kunjungan
ke Pabrik, Paparan di Perguruan Tinggi , Iklan melalui
website, medsos dan Majalah INKINDO DKI Jakarta. Dalam
acara tersebut juga hadir Ketua DPP INKINDO Daerah
Istimewa Yogyakarta, menyampaikan pengalamannya
dalam melakukan kerjasama dengan pihak vendor di DPP
INKINDO DIY.
DPP INKINDO DKI Jakarta juga banyak mengelola
berbagai media komunikasi dan kegiatan-kegiatan yang
bisa dimanfaatkan oleh mitra kerja untuk promosi, yaitu:
Website, IG, Facebook, podcast, majalah, penerbitan buku
, kalender, dan acara seminar/webinar, wokshop, dan
sosialisasi regulasi terbaru

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 29



Tokoh

Imam Hartawan

SIAP
MELAKUKAN
TRANSFORMASI
INKINDO

Dalam Musyawarah Provinsi (Musprov)
INKINDO DKI Jakarta XI , tanggal 19 April
2022 lalu, Imam Hartawan, S.T., M.T.
kembali terpilih sebagai Ketua DPP INKINDO DKI
Jakarta Masa Bakti 2022-2026. Seperti halnya
pada periode sebelumnya (2018-2022), ia terpilih
sebagai Ketua DPP INKINDO DKI Jakarta dengan
menggunakan sistem e-Vote. Direktur Utama PT
Disiplan Consult ini mampu mengungguli dua
kandidat Ketua DPP lain, dengan meraih suara
261 dari 442 suara yang memilih.
Dia mengusung Visi mengembangkan INKINDO
DKI Jakarta : “Menjadi Organisasi yang melayani
Anggota untuk Maju Bersama.” Adapun
Misinya adalah: 1) Meningkatkan pelayanan
kepada anggota lebih cepat dan murah dan 2)
Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja
untuk mendukung kemajuan anggota. Imam
mengakui, tagline “melayani” masih menjadi
isu sentral dalam periode kepemimpinannya
ke depan. “Melayani Anggota merupakan spirit
utama INKINDO DKI Jakarta, karena Anggota
adalah pemegang saham organisasi INKINDO.
Sebagai Ketua DPP terpilih, tentu saja saya juga
harus melaksanakan amanah GBHKO dan APBO
hasil Musprov INKINDO DKI Jakarta 2022, yang
secara umum memang sudah sejalan dengan Visi
dan Misi saya,” jelas lulusan program S2 Urban
Regional Planning Universitas Tarumanegara ini.
Merintis dari bawah
Dunia konsultan ia mulai dari tangga paling
bawah. Setelah lulus program S1 ia terjun sebagai
karyawan, kemudian menjadi tenaga ahli di
sebuah perusahaan konsultan, team leader
suatu proyek , dan akhirnya naik ke puncak
manajemen perusahaan konsultan, PT Disiplan

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 31

Tokoh

Ketua Umum DPN “
INKINDO ke depan

harus mampu
menyelesaikan

berbagai
permasalahan

“ anggota saat ini,
kalau tidak maka
banyak anggota
INKINDO yang
akan gulung tikar.
Kebersamaan dan
partisipasi aktif
seluruh DPP akan
memudahkan setiap
program kerja di
DPN, bahkan sangat
mungkin DPP
mendapatkan wakil
dalam kepengurusan
DPN.

Consult. Perusahaan yang dipimpinnya banyak terilbat dalam
berbagai proyek di wilayah DKI Jakarta maupun di luar DKI
Jakarta. Beberapa proyek di DKI Jakarta, diantaranya banyak
mendapat perhatian masyarakat, karena membuat Jakarta
lebih ramah terhadap pejalan kaki dan ramah lingkungan.
Pembenahan trotoar di sepanjang Sudirman – Thamrin,
jembatan penyeberangan orang (JPO), dan Tebet Ecopark,
adalah beberapa contoh proyeknya yang cukup mendapat
perhatian masyarakat. Perusahaan yang dipimpinya juga
terlibat pada beberapa proyek pembangunan infrastruktur,
seperti flyover, underpass, jalan toll, sumber daya air, dan
lain sebagainya. Disamping proyek-proyek yang dibiayai
oleh APBN, APBD, Swasta, juga berpengalaman menangani
beberapa proyek berbantuan luar negeri.
Hobi berorganisasi
Imam Hartawan mengakui berorganisasi adalah salah
satu hobinya, seperti halnya main tenis dan golf. Ia terlibat
organisasi dari mulai jenjang sekolah menengah hingga
di perguran tinggi. Setelah berkiprah di dunia konsultan,
awalnya ia menjadi pengurus di HIPMI (Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia) DKI Jakarta. Kemudian menjadi pengurus
di DPP INKINDO DKI Jakarta sebagai salah satu Wakil
Sekretaris. Di tingkat nasional, ia dipercaya sebagai salah
satu Wakil Sekjen DPN INKINDO. Ia dipercaya memimpin
INKINDO DKI Jakarta pada Masa Bakti 2018-2022 dan kembali
terpilih sebagai Ketua DPP INKINDO DKI Jakarta 2022-2026.
Disamping di INKINDO DKI Jakarta, Imam Hartawan juga
aktif di beberapa organisasi, antara lain sebagai Wakil Ketua
Umum Kadin DKI Jakarta dan pengurus HPJI (Himpunan
pengembangan Jalan Indonesia) DKI Jakarta. Untuk

32 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Tokoh

meningkatkan wawasan kebangsaan, dengan merangkul semua pihak. Ia kualifikasi (downgrade).
ia juga telah mengikuti pendidikan di berpandangan organisasi INKINDO Dari sisi organisasi, INKINDO perlu
Lemhanas. DKI Jakarta jangan bersifat elitis, yang bersikap proaktif dalam merespon
Pengalamannya sebagai konsultan hanya melibat perusahaan-perusahaan regulasi-regulasi pemerintah, bukan
kecil, merasakan betul pentingnya kelompok tertentu. INKINDO DKI bersifat reaktif. Pertama INKINDO
pelayanan asosiasi dalam menunjang Jakarta harus bersifat inklusif, dengan perlu secara proaktif memberikan
kegiatan usahanya. Pelayanan yang melibatkan seluruh spektrum anggota, masukan-masukan dalam proses
dibutuhkan meliputi administrtatif, baik kualifikasi Kecil, Menengah dan penyusunann regulasi pemerintah.
pembinaan dan perlindungan anggota. Besar. Dengan demikian aspirasi seluruh Kedua, dalam menghadapi regulasi
Tidak mengherankan jika ketika ia anggota terwakili dalam kepengurusan. baru INKINDO perlu bersikap lebih kritis,
memimpin INKINDO DKI Jakarta sangat Ia juga menekankan perlunya kerjasama tidak serta menerima begitu saja, dan
menekankan pelayanan anggota, antar lembaga, khususnya dengan mensosialisasikan kepada Anggota.
sehingga menjadi tagline program- Asosiasi Profesi dan Perguruan Tinggi, INKINDO harus terlebih dahulu
programnya. Ia telah menelorkan dalam rangka peningkatan kompetensi melakukan kajian-kajian terhadap
konsep KTA online sebagai solusi untuk SDM dan pemenuhan kebutuhan regulasi baru. Jika ada hal-hal yang
mempercepat pelayanan KTA. Ia juga tenaga ahli bersertifikat. Untuk menuju memberatkan Anggota, perlu disikapi
sedang merancang program SBU Non INKINDO sesuai Roadmap INKINDO dengan mengajukan usulan-usulan
JK secara online, karena untuk SBU JK Emas 2030, ada penekanan perlunya perubahan. Ketua Umum DPN INKINDO
sudah ditangani oleh LSI (Lembaga kerjasama antar lembaga, antara ke depan harus mampu menyelesaikan
Sertifikasi INKINDO). Klinik Konsultasi di lain asosiasi profesi dan perguruan berbagai permasalahan anggota saat
bidang hukum, regulasi dan perpajakan tinggi. Prakarsanya untuk melakukan ini, kalau tidak maka banyak anggota
dibentuk untuk memberikan kerjasama dengan asosiasi profesi dan INKINDO yang akan gulung tikar.
perlindungan kepada anggota. perguruan tinggi, mendapat respon Kebersamaan dan partisipasi aktif
Pelayanan informasi melalui website positif dan akan segera terlaksana. seluruh DPP akan memudahkan setiap
juga terus ditingkatkan kualitasnya, “Saya harapkan pada saat Rakerprov program kerja di DPN, bahkan sangat
terkait dengan database keanggotaan INKINDO DKI Jakarta tanggal 16 mungkin DPP mendapatkan wakil
dan informasi regulasi baru yang terkait. Agustus nanti akan dilakukan dalam kepengurusan DPN.
Dalam memimpin INKINDO DKI Jakarta, pendatanganan MoU dengan beberapa Imam Hartawan tercatat sebagai
ia menerapkan prinsip Inklusifisme, asosiasi profesi dan perguruan tinggi,” salah satu kandidat Ketua Umum DPN
tuturnya. INKINDO Masa Bakti 2022-2026. Proses
Tantangan INKINDO ke depan semakin pemilihan Ketum DPN tersebut akan
berat dilakukan dalam Musyawarah Nasional
Imam mengakui, bahwa tantangan (Munas) INKINDO awal Desember 2022,
INKINDO sebagai asosiasi badan di Surabaya. “Bermodalkan pengalaman
usaha ke depan akan semakin berat. dalam berbagai organisasi selama
Ada berbagai regulasi yang sangat ini, saya siap melakukan transformasi
memberatkan konsultan, yaitu INKINDO ,” ujarnya.
terkait dengan SBU (Sertifikat Badan
Usaha) dan regulasi dalam seleksi jasa
konsultansi. Persyaratan pengalaman
3 tahun terakhir, masih langkanya
SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja), dan
akan diterapkannya SIMPAN (Sistem
Informasi Pengalaman), merupakan
permasalahan yang sering dihadapi
anggota. Kelangkaan tenaga ahli
bersertifikat akan menyebabkan
terhambatnya proses pengurusan
SBU. Sementara persyaratan
pengalaman 3 tahun
akan menyebabkan
gugurnya beberapa
perusahaan, atau
sedikitnya mengalami
penurunan

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 33

Laporan Khusus

MUSYAWARAH PROVINSI INKINDO
19 APRIL 2022

CALON KETUA/FORMATUR
DPP INKINDO DKI JAKARTA MASA BA

123

Imam Hartawan, S.T., M.T. Kartika Setyarini, S.E.,M.M. Ir. H

PT. DISIPLAN CONSULT PT. MULTIMERA HARAPAN PT. BUANAT

Musyawarah Provinsi (Musprov) INKINDO DKI Jakarta XI Tahun 2022

KOLABORASI INKINDO UNTUK JAKARTA
MENUJU GLOBAL CITY

Musyawarah Provinsi (Musprov) INKINDO Tema Musprov kali ini adalah ”Kolaborasi
DKI Jakarta XI Tahun 2022, diselenggarakan INKINDO Untuk Jakarta Menuju
pada 19 April 2022, bertempat di Hotel Global City”. Hal tersebut merupakan
Biadakara, yang dibuka secara resmi oleh perwujudan dari perhatian INKINDO
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Ahmad DKI Jakarta terhadap prospek Jakarta
Riza Patria, MBA. Sesuai ketentuan AD/ pasca perpindahan Ibukota Jakarta ke
ART INKINDO Musprov merupakan forum Kalimantan Timur, yang akan diakukan
konstitusi organisasi yang tertinggi di pada tahun 2024. INKINDO DKI Jakarta
tingkat provinsi, yang antara lain memiliki sebagai komunitas konsultan dengan
kewenangan: anggota 800 perusahaan lebih, memiliki
1. Menetapkan satu orang Ketua DPP tenaga ahli di berbagai disiplin, siap
melakukan kolaborasi dengan Pemprov DKI
INKINDO DKI Jakarta Masa Bakti 2022- Jakarta untuk membangun Jakarta menuju
2026. ”Global City”.
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Seperti pada periode kepengurusan
Kebijakan Organisasi (GBHKO) di tingkat sebelumnya (2018-2022) maka proses
provinsi. pemilihan Ketua DPP INKINDO DKI Jakarta
3. Menetapkan pedoman penyusunan periode 2022-2026 juga menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Organisasi (APBO) di tingkat provinsi.

34 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

O DKI JAKARTA XI TAHUN 2022 Laporan Khusus

AKTI 2022-2026 DKI JAKARTA

Hasanuddin Syah

TAMA DIMENSI CONSULTANTS

sistem elektronik (E-Vote). Proses pemungutan suara
dilakukan sebelum Musprov, sehingga pada saat Musprov
tinggal dilakukan pembukaan suara kemudian ditetapkan
siapa yang memperoleh suara terbanyak langsung menjadi
Ketua/Formatur DPP INKINDO DKI Jakarta. Ketua/Formatur
DPP terpilih memiliki kewenangan penuh untuk membentuk
susunan pengurus DPP INKINDO DKI Jakarta Masa Bakti
2022-2026. Dalam pemilihan Ketua DPP INKINDO DKI Jakarta
kali ini ada tiga calon, yaitu: Imam Hartawan, S.T., M.T.,
Kartika Setyarini, S.E., M.M, dan Ir. Hasanuddin Syah.

Sebelum dilakukan proses pemilihan, Panitia Pemilihan telah Visi:
menyediakan waktu kampanye, secara daring dan luring. Menjadi Organisasi yang melayani
Masing-masing Calon Ketua DPP diberikan waktu untuk
menyampaikan visi dan misi, serta programnya jika terpilih Anggota untuk Maju Bersama
sebagai Ketua DPP. Dari jumlah total DPT (Daftar Pemilih
Tetap) sebanyak 569 Anggota, yang menggunakan hak pilih Misi:
sampai dengan penutupan pemungutan suara tangal 17 1. Meningkatkan pelayanan
April 2022 pukul 23.59 WIB adalah sebanyak 442 Anggota
(77,68%)
Dalam pembukan hasil E-vote pada saat Musprov,
menghasilkan perolehan suara sebagai berikut:

• Imam Hartawan, S.T.,M.T : 261 suara kepada anggota lebih cepat
• Kartika Setyarini, S.E.,M.M : 151 suara dan murah
• Ir. Hasanuddin Syah: : 30 suara 2. Meningkatkan Kerjasama

Sesuai jumlah perolehan suara terbanyak, maka Imam dengan mitra kerja untuk
Hartawan terpilih kembali sebagai Ketua DPP INKINDO DKI mendukung kemajuan anggota
Jakarta Masa Bakti 2022-2026.

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 35

Laporan Khusus
DPP INKINDO DKI JAKARTA SELENGGARAKAN

CAPACITY BUILDING UNTUK
PARA PENGURUS

36 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Laporan Khusus

Bertempat di ruang pelatihan
INKINDO DKI Jakarta, 14 Juni 2022,
telah diselenggarakan kegiatan
peningkatan kapasitas (Capacity Building),
bagi para pengurus. Menurut Ketua DPP
INKINDO DKI Jakarta, Imam Hartawan,
S.T., M.T., kegiatan ini dimaksudkan
untuk meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman para pengurus DPP
terhadap kepranataan organisasi. Melalui
kegiatan ini diharapkan dapat memberikan
masukan kepada fungsionaris DPP Harian
dan Badan-Badan INKINDO DKI Jakarta
Masa Bakti 2022-2026 dalam rangka
penyusunan program kerja DPP INKINDO
DKI Jakarta Masa Bakti 2022-2026, agar
sejalan dengan AD/ART, GBHKO, RAPBO,
Roadmap INKINDO, dan Visi & Misi Ketua
DPP INKINDO DKI Jakarta.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN
INKINDO, Ir. Peter Frans, mengemukakan
pengurus yang meluangkan waktu untuk
organisasi itu orang berdedikasi. Ujung dari
kegiatan organisasi adalah kesejahteraan
anggota. Kalau anggota tidak bersejahtera
maka ada yang salah. INKINDO tidak
mengatur proyek tetapi mengatur regulasi.
Pemimpin yang baik menggabungkan
senior dan yunior. INKINDO DKI perlu
membuat database personil yang
handal, untuk membantu DPP dan DPN
dalam merespons isu-isu penting yang
berkembang.
Narasumber dan materi yang disampaikan
dalam acara ini adalah: Ir. Suwendi,
M.Sc (AD/ART INKINDO), Ir. Bambang
Soendaroe, M.T. (Roadmap INKINDO), Dra.
Diana Susianti Moro/Ir. Mangiring Purba
(GBHKO hasil Musprov INKINDO DKI Jakarta
XI Tahun 2022), Imam Hartawan, S.T.,
M.T.,(Visi dan Misi Ketua DPP INKINDO DKI
Jakarta Masa Bakti 2022-2026), Ir. Pung S.
Zulkarnain, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert) (APBO),
dan Fakhrudin, M.Si. Psikolog (Optimalisasi
Kinerja Organisasi-Loyalitas, Dedikasi dan
Kebersamaan).
Sesuai dengan AD/ART INKINDO, Misi
INKINDO salah satunya adalah menjadikan
INKINDO sebagai Organisasi Pembelajaran
(Learning Organization), yang stabil dan
elastic. Capacity Building tersebut, menurut
Imam Hartawan, adalah salah satu upaya
untuk mewujudkan INKINDO DKI Jakarta
menjadi organisasi pembelajaran yang
stabil dan elastic, dan mampu menghadapi
segala peluang dan tantangan ke depan.

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 37

Laporan Khusus

KESEPAHAMAN
INKINDO
DKI JAKARTA
BERSAMA
ASOSIASI PROFESI

Bertempat di ruang pelatihan INKINDO DKI
Jakarta, hari ini, 26 Juli 2022, INKIDO DKI Jakarta
menyelenggarakan Diskusi dengan Pimpinan
Asosiasi Profesi di tingkat nasional, bertajuk “Membangun
Kerjasama INKINDO DKI Jakarta Dengan Asosiasi Profesi”.
Dalam kesempatan tersebut hadir perwakilan dari 12
Asosiasi Profesi, yaitu: ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik
Konstruksi Indonesia), ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga
Teknik Ahli dan Terampil Indonesia), ASTTI (Asosiasi Tenaga
Teknik Indonesia), ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi
Indonesia), GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil
Konstruksi Indonesia), PETAKINDO (Perkumpulan Tenaga
Kerja Ahli dan Terampil Indonesia ), HPJI (Himpunan
Pengembangan Jalan Indonesia), INTAKINDO (Ikatan
Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia), IAP (katan
Ahli Perencanaan Indonesia), ISI (Ikatan Surveyor
Indonesia), PAKKI (Perkumpulan Ahli Keselamatan
38 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Laporan Khusus

Konstruksi Indonesia) PERTAHKINDO badan usaha dan asosiasi profesi.
(Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Seluruh Asosiasi Profesi yang hadir
Indonesia). menyambut baik prakarsa INKINDO
Diskusi yang dipimpin oleh Ketua DPP DKI Jakarta untuk bekerjasama
INKINDO DKI Jakarta, Imam Hartawan, dengan asosiasi profesi yang hadir,
S.T, M.T., didampingi oleh Afsdyah dan akan dituangkan dalam nota
Eky Vitalina, S.P., M.Si (Sekretaris DPP) kesepahaman (MoU). MoU diharapkan
dan Ir. Rachmadi (Wakil Ketua DPP) sudah dapat ditandatangani pada
selaku moderator, berjalan dengan acara Rakerprov INKINDO DKI Jakarta
penuh antusias, membahas tentang pada tanggal 16 Agustus 2022. Dalam
berbagai isu-isu penting terkait kesempatan tersebut, Imam Hartawan
pelaksanaan sertifikasi oleh asosiasi mengharapkan INKINDO DKI Jakarta
profesi, kompetensi, kasus-kasus bisa menjadi semacam “Mall” bagi
hukum, pelatihan dan pembinaan Badan Usaha yang bisa melayani terkait
TA, namun di sisi lain kebutuhan SBU dan SKK juga kerjasama lainnya.
tenaga ahli bersertifikat sudah Secara detil rincian kegiatan akan di
sangat mendesak untuk kepentingan buat PKS (Perjanjian Kerjasama)
proyek-proyek konstruksi. Seluruh Di informasikan juga, INKINDO DKI
perwakilan asosiasi profesi yang hadir Jakarta akan melakukan kerjasama
bersepaham bahwa dalam mengatasi dengan PII, IAI dan perkumpulan TA
berbagai permasalahan yang ada, perlu KPBU, serta PKS dengan Universitas
dilakukan kerjasama antara asosiasi Indonesia.

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 39

Laporan Khusus

Rakernas INKINDO Tahun 2022

“Maju Bersama dan
Tumbuh Bersama”

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INKINDO ke-2 diselenggarakan pada tanggal
26-27 Juli 2022, di Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN INKINDO Ir.
Peter Frans antara lain mengeluhkan kondisi jasa konstruksi saat ini yang sangat
memperihatinkan. “Sektor konstruksi ini sedang sekarat. Bayangkan, kita punya
SKK baru 23%, SBU baru 11%, ini kalau tidak ada relaksasi sangat bahaya, bisa
gulung tikar,” ujarnya.

40 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Laporan Khusus

“Ini masing
saatnya kita sama-sama mengirimkan 3 orang
bersuara, bukan hanya untuk sebagai peserta dan 2
internal, melainkan bersuara orang sebagai peninjau.
untuk eksternal bahwa INKINDO Peserta INKINDO DKI Jakarta
harus tegas meminta relaksasi yang hadir adalah : Imam
untuk hal ini. Karena kalau tidak, Hartawan, S.T., M.T. (Ketua),
hampir semua SBU dan SKK Afsdyah Eky Vitalina, S.P.,
akan mati,” tegasnya. M.Si (Sekretaris), dan Ir. Pung
“Ini bukan hal yang luar biasa S. Zulkarnain, M.Ec.Dev.,
atau biasa saja, melainkan ini MAPPI (Cert) (Bendahara) .
merupakan hal yang tidak Sedangkan sebagai peninjau
biasa-biasa saja, sehingga saya adalah Ketua DKP, Bambang
kemarin bersama 12 Asosiasi H. Wikanta, M.M., M.T. dan
terakreditasi menghadap Ketua DPOP Ir. Muhammad
ke Ketua DPD La Nyalla, kita Nasir. Beberapa isu-isu internal
sudah berada surat ke Ketua yang dibahas dalam Forum
MPR, ke ketua DPR, sudah Rakernas ini antara lain terkait
juga bersura kepada Presiden, dengan: Role- Sharing biaya
sudah bersurat ke Menteri sertifikasi DPN dan DPP,
PUPR, Menteri BKPM untuk hal Peraturan organisasi (PO) dan
ini. Akan tetapi ke-12 Asosiasi Pencalonan Ketua Umum DPN
termasuk INKINDO tersebut INKINDO 2022-2026. Secara
tidak satupun mendapatkan paralel dengan Rakernas juga
balasan atas surat yang kami diselenggarakan Rapat Kerja
kirimkan,” ungkap Peter Frans. DKN dan DKP serta Rapat
Rakernas dihadiri oleh Kerja DPON dan DPOP Seluruh
perwakilan DPP INKINDO Indonesia.
seluruh Indonesia, yang masing-

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 41

Laporan Khusus

SURVEY UNTUK MENINGKATKAN
PELAYANAN ANGGOTA

Dari hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam rangka kementerian/lembaga, pemeringtah daerah, atau BUMN/BUMD.
penyusunan program kerja, DPP INKINDO DKI Jakarta Manajemen perusahaan pada umumnya telah pahan dengan
melakukan survey Anggota dengan hasil sebagai berikut baik terkait proses lelang, dan hanya 2% yang menyatakan tidak
pahan lelang. Kendala lelang yang paling banyak dihadapi
Gambaran Umum : anggota adalah terkait dengan legalitas (antara lain SBU),
ketersediaan tenaga ahli bersertifikat (SKA), peraturan yang
Jumlah perusahaan Jasa Konsultansi yang terdaftar sebagai sering berubah, dan adanya potensi KKN. Pelayanan pengurus
anggota Inkindo DKI Jakarta saat ini adalah sebanyak 877 terhadap anggota secara umum sudah baik, dan keberadaan
perusahaan. Untuk mengetahui profil perusahaan anggota Klinik Konsultansi sangat bergunan bagi anggota. Beberapa hal
Inkindo ini, telah dilakukan survey secara online. Jumlah pokok yang perlu dilakukan oleh pengurus untuk membantu
jawaban yang masuk adalah sebanyak 93 perusahaan. Sebagian anggota di masa mendatang adalah memberikan fasilitasi
besar perusahaan bergerak campuran (43%) di bidang jasa terkait dengan sertifikasi tenaga ahli, pemenuhan legalitas
konstruksi dan non-konstruksi. Bila dipisahkan antara jasa khususnya SBU, dan memberikan penguatan kepada anggota
konstruksi dan jasa non-konstruksi, nampak bahwa jasa terkait dengan perpajakan, dan penyusunan proposal. Untuk
konstruksi lebih dominan (39%) dibandingkan dengan non- memenuhi kebutuhan tenaga ahli bersertifikat, kerjasama
konstruksi (16%) seperti nampak dalam gambar 1. Inkindo DKI dengan Asosiasi Profesi penting dilakukan untuk
bisa memperoleh akses tenaga ahli bersertifikat bagi anggota
adalah manajemen (5%) dan Study Kelayakan (3%). Gambaran yang membutuhkan.
grafik jenis bidang pekerjaan jasa konstruksi dan non-konstruksi
adalah seperti disajikan dalam Gambar 2 dan Gambar 3 Gambar 1. Grafik Spesialisasi Bidang Pekerjaan
Sumber pekerjaan berasal dari Kementerian/Lembaga (33%), Perusahaan Jasa Konsultansi
swasta (23%), BUMN/BUMD (18%), Pemerintah Daerah (17%),
dan bantuan luar negeri (9%), seperti terlihat pada Gambar 4. Anggota Inkindo DKI Jakarta Tahun 2022
Dilihat dari angka ini, maka ketergantungan untuk memperoleh
pekerjaan pada pemerintah (kementerian, pemerintah daerah, 50%
BUMN/BUMD) adalah sangat besar. Karena pekerjaan yang 40%
ditangani adalah dari sector pemerintahan, maka pemenuhan 30%
kelengkapan dokumen dalam proses lelang merupakan kunci 20%
pokok keberhasilannya. Kendala-kendalan yang dihadapi untuk 10%
memperoleh pekerjaan adalah SBU mati (23%), kurangnya 0%
tenaga ahli bersertifikat (23%), dan regulasi yang sering berubah
(18%), serta adanya KKN (10%). Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi Firma atau Jasa Non
Sebagian besar perusahaan telah paham dengan proses dan Jasa Non bentuk lainnya Konstruksi
lelang (69%), bahkan sangat paham (14%), dan hanya 2% Konstruksi
yang menyatakan belum pahan, serta sedikit paham (15% )
(Gambar 6). Terkait dengan pelatihan yang paling dibutuhkan Gambar 2. Grafik Spesialisasi Bidang Pekerjaan
oleh anggota, pembimbingan teknis perpajakan paling Jasa Konstruksi Yang Ditangani Perusahaan
banyak diusulkan (32%), disusul penulisan proposal (27%), Anggota Inkindo DKI Jakarta Tahun 2022
dan penyusunan dokumen SMM dan SMAP (22%) (Gambar 7).
Angka ini menunjukkan bahwa pelatihan aspek administrative Bila dilihat dari spesialisasi jenis pekerjaannya, perusahaan jasa konstruksi tersebut
dan manajerial lebih dibutuhkan oleh anggota. sebagian besar bergerak di bidang perencanaan (60%). Lainnya bergerak di bidang
Terkait dengan upaya membantu anggota untuk meningkatkan pengawasan (20%) dan Study (19%). Sementara itu untuk perusahaan jasa non-
kapasitasnya dan untuk mengatasi masalah yag sedang konstruksi, pada umumnya bergerak di bidang non-digital (60%) dan yang bergerak
dihadapi, keberadaan Klinik Konsultansi Inkindo dinyatakan bidang digital relative sangat kecil yaitu hanya 22%. Bidang pekerjaan lain yang
sangat membantu (24%) dan membantu (70%) anggota. Hanya ditangani perusahaan jasa non-konstruksi
sebagian kecil yang menyatakan bahwa keberadaan Klinik
Konsultansi Inkindo tidak membantu (6%), seperti terlihat pada Gambar 3. Grafik Spesialisasi Pekerjaan Jasa
Gambar 8. Secara umum kondisi layanan pengurus Inkindo DKI Non-Konstruksi Yang Ditangani Perusahaan
Jakarta terhadap anggota dinyatakan oleh reponden sangat Anggota Inkindo DKI Jakarta Tahun 2022
baik (29%), baik (56%), dan hanya 15% menyatakan biasa saja
(Gambar 9). Secara statistik kondisi ini menggambarkan bahwa
kualitas layanan Pengurus Inkindo DKI Jakarta kepada anggota
telah berada pada jalur yang sesuai dengan harapan anggota.
Kesimpulan dan Rekomendasi :
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai besar
perusahaan jasa konsultan yang tergabung dalam Inkindo DKI
Jakarta bergerak di bidang Jasa Konstruksi dan Campuran Jasa
Konstruksi dan Non-Konstruksi. Sebagian besar pekerjaan yang
ditangani adalah bidang perencanaan, pengawasan, dan study.
Sember utama pekerjaan adalah dari sector pemerintahan, baik

42 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Laporan Khusus

Implementation of the Construction of Sigli - Construcsion Management Of Consultant for Engineering Service for ULUBELU
Aceh Toll Road, Sumatera. The Runway and Development of SUPADIO Geothermal Project, South Sumatera

` Airport Project

Way Sekampung Dam Supervision Construction, Lampung - Sumatera

FIELD OF ACTIVITY :

Head Office : SCOPE OF SERCVICE : • Topographical, Geological, and
• Project Management Oceanographic Surveys
Plaza Golden Fatmawati Blok J8 • Technical Planning
Jl. RS Fatmawati No.15, Jakarta Selatan 12420 • Environmental impact Assesment
Phone : +62-21-75916012 – 16 Fax : +62-21-75915802 • Market Survey, Economic Analis, and
Email : [email protected] Web : www.tgp.co.id
• Master Plan Financial Planning
Branch Office :
• Construction Supervision • Regional Development, Community
Jl. Sandat, Katalia No.4, Denpasar – Bali 80115
Phone : +62-36-1245251 • Feasibility Study & Soil Development, and Regional
Investigation Infrastructure

• Energy Development • Road, Bridge, and Transportation
Infrastructure

• Energy Hydro Power & Geothermal

Edisi 74 Agustus 2022 PoMwaejarlaPhlaINnKt,INDDisOtrDibKuI JtiaoknartLainesAIncluded
• Oil & Gas Pipeline

Opini

Ir. Reza Abidin, M.Sc.

SEJARAH DAN
KAJIAN PAJAK PPH
PASAL 23 USAHA
JASA KONSULTANSI

Pemerintah RI sejak tanggal 1 Mei 2002 memberlakukan termasuk PPN, tidak bersifat final.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 2. Untuk Jasa Teknik dan Jasa Manajemen = 40% x 15% = 6
tanggal 28 Maret 2002 yang menetapkan ”Perkiraan
Penghasilan Neto” untuk 30 Sub-Jenis Jasa, dan pada Kajian % dari Total Kontrak (Jumlah Bruto), tidak termasuk PPN,
INKINDO ini khusus dicuplik 3 Sub-Jenis Jasa yang berkaitan tidak bersifat final.
dengan Usaha Jasa Konsultansi saja, yaitu: 3. Untuk Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi =
1. Untuk Jasa Konsultan, kecuali Konsultan Konstruksi = 50 % 26⅔ % x 15% = 4 % dari Total Kontrak (Jumlah Bruto), tidak
termasuk PPN, tidak bersifat final.
dari Total Kontrak (Jumlah Bruto), tidak termasuk PPN. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
2. Untuk Jasa Teknik dan Jasa Manajemen = 40 % dari Total No. 140 Tahun 2000 Tanggal 21 Desember 2000, bagi
Konsultan yang mengerjakan Jasa Konstruksi (Jasa
Kontrak (Jumlah Bruto), tidak termasuk PPN. Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi) yang
3. Untuk Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan Konstruksi memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan
sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang
= 26 % dari Total Kontrak (Jumlah Bruto), tidak termasuk berwenang serta nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1
PPN. Milyar, maka potongan PPh Pasal 23 nya bersifat final.
Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Asumsi Perkiraan Penghasilan Neto (Profit Perusahaan) yang
Penghasilan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: ditetapkan berbeda-beda oleh Ditjen Pajak ini dirasakan aneh
KEP-170/PJ/2002 ini yang menetapkan Tarif Pemotongan Pajak dan angkanya pun terlalu tinggi, bahkan sampai 50% Total
PPh Pasal 23 sebesar 15% dari Perkiraan Penghasilan Neto Kontrak (Jumlah Bruto) diluar PPN, yang dirasakan mustahil
atau Profit Perusahaan, maka besaran pemotongan PPh Pasal bagi Perusahaan Jasa Konsultansi untuk mendapatkan profit
23 untuk Perusahaan Jasa Konsultansi, untuk 3 Sub-Jenis Jasa yang setinggi ini. Rata-rata Perusahaan Jasa Konsultansi
diatas menjadi sebagai berikut: mendapatkan profit sekitar 10% dari Total Kontrak (Jumlah
1. Untuk Jasa Konsultan, kecuali Konsultan Konstruksi = 50% Bruto) diluar PPN.
x 15% = 7,5 % dari Total Kontrak (Jumlah Bruto), tidak

44 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Opini

Selain itu timbul kerancuan dalam memahami persepsi 3 Untuk memperjuangkan
Sub-Jenis Jasa diatas. Sebagai contoh perbedaan antara penurunan PPh Pasal
Jasa Perencanaan Konstruksi dengan Jasa Teknik, yang
sulit dipahami oleh KPKN dan Auditor sehingga penerapan 23 ini, mulai tahun 2003
besarnya pemotongan PPh Pasal 23 menjadi rancu, dan DPP INKINDO DKI
malahan KPKN sering memotong PPh Pasal 23 secara pukul JAKARTA mengambil
rata sebesar 7,5% tanpa membedakan lagi 3 Sub-Jenis Jasa inisiatif melakukan
diatas yang dikerjakan oleh Perusahaan Jasa Konsultansi. ”Kajian” sendiri yaitu
Untuk memperjuangkan penurunan PPh Pasal 23 ini, mulai Kajian dan Usulan
tahun 2003 DPP INKINDO DKI JAKARTA mengambil inisiatif
melakukan ”Kajian” sendiri yaitu Kajian dan Usulan Perhitungan Perhitungan Pajak PPh
Pajak PPh Pasal 23 Yang Dikenakan Kepada Perusahaan Jasa Pasal 23 Yang Dikenakan
Konsultansi, dimulai dengan melakukan analisis terhadap Kepada Perusahaan Jasa
Perkiraan Penghasilan Neto (Profit) berbagai Perusahaan Jasa
Konsultansi, dengan Maksud dan Tujuan: Konsultansi
1. Memberikan masukan dan menyampaikan usulan
Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 45
perubahan atas norma perhitungan PPh Pasal 23 bagi
Perusahaan Jasa Konsultansi.
2. Menyamakan persepsi tentang ”jenis jasa / layanan” Usaha
Jasa Konsultansi.
3. Menerapkan pemotongan PPh Pasal 23 yang lebih realistis
kepada Perusahaan Jasa Konsultansi.
4. Menyamakan asumsi dalam menentukan besarnya

Opini

pemotongan PPh Pasal 23 untuk bebagai ”jenis jasa / boleh dikenakan PPh Pasal 23.
layanan” Perusahaan Jasa Konsultansi. Jika diambil asumsi Profit Perusahaan Jasa Konsultansi
5. Menyederhanakan ”jenis jasa / layanan” Usaha Jasa maksimal sebesar 15% dari BLP / Billing Rate / Remunerasi ini,
Konsultansi. maka diperoleh Profit Perusahaan sebesar 60%x15% sampai
6. Mengusahakan kembali agar perhitungan PPh Pasal 23 dengan 80%x15%, yaitu Profit perusahaan berada dalam
bagi Perusahaan Jasa Konsultansi dapat bersifat final. kisaran 9% - 12% dari Total Kontrak (Jumlah Bruto), tidak
Program Kajian ini merupakan bentuk kepedulian DPP termasuk PPN.
INKINDO DKI JAKARTA dalam memberikan pelayanan, Berdasarkan Tarif Pemotongan Pajak PPh Pasal 23 yang
pembinaan dan perlindungan kepada Anggotanya, dimana ditetapkan oleh Ditjen Pajak sebesar 15% dari Perkiraan
INKINDO mengharapkan agar Ditjen Pajak bisa menetapkan Penghasilan Neto (Profit), maka besaran pemotongan PPh Pasal
penentuan perhitungan PPh Pasal 23 yang lebih realistis, 23 adalah sebesar 9%x15% sampai dengan 12%x15%, yaitu
sederhana, dan bersifat final, yang dengan sendirinya berada dalam kisaran 1,35% - 1,8% dari Total Kontrak (Jumlah
akan memudahkan Anggota INKINDO sebagai wajib pajak Bruto), tidak termasuk PPN.
Perusahaan Jasa Konsultansi dalam membuat rencana DPP INKINDO DKI JAKARTA melalui hasil ”Kajian” ini
keuangan dan sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam mengusulkan kepada Ditjen Pajak agar bisa ditetapkan
membayar pajak. besarnya potongan PPh Pasal 23 yang lebih realistis bagi
Kajian ini didasarkan kepada KEPPRES No. 80 Tahun 2003 yang Perusahaan Jasa Konsultansi, yaitu maksimal sebesar 1,8% dari
menegaskan bahwa Komponen Biaya Langsung Non Personil Total Kontrak (Jumlah Bruto), tidak termasuk PPN.
(BLNP / Direct Cost) tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali Usulan INKINDO ini kemudian diakomodir melalui Undang-
untuk jenis pekerjaan khusus. Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dengan
Dengan demikian maka Komponen BLP / Billing Rate / menetapkan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari Total
Remunerasi ditetapkan minimal 60% dari total biaya, dan Kontrak (Jumlah Bruto), tidak termasuk PPN. Alhamdulillah.
untuk beberapa jenis pekerjaan tertentu, BLP ini bisa mencapai Kajian dan Usulan Perhitungan Pajak PPh Pasal 23 Yang
80% dari total biaya. Dikenakan Kepada Perusahaan Jasa Konsultansi ini akhirnya
INKINDO meminta kepada Ditjen Pajak agar pemotongan PPh diminta untuk dialihkan ke dan difasilitasi oleh DPN INKINDO
Pasal 23 hanya diberlakukan terhadap Komponen BLP / Billing mengingat cakupan kebijakan kajian ini sudah bersifat
Rate / Remunerasi, karena Perusahaan Jasa Konsultansi hanya nasional, dan kemudian DPN INKINDO membentuk Team Pokja
dapat profit dari Komponen ini saja. Sedangkan Komponen Pajak melalui Surat Keputusan No. 03/SK.DPN/V/2004 Tanggal
BLNP / Direct Cost merupakan biaya-biaya operasional proyek 27 Mei 2004 yang diketuai oleh Penulis sendiri.
yang bersifat reimbursable / non-profit items, sehingga tidak Team Pokja Pajak bergerak cepat dengan bertulis surat dan

46 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Opini

meminta kepada Ditjen Pajak untuk bisa dilakukan audiensi terdapat pemisahan yang jelas antara Komponen BLP / Billing
dengan DPN INKINDO untuk membahas masalah besaran Rate / Remunerasi dengan Komponen BLNP / Direct Cost yang
pemotongan PPh Pasal 23 bagi Perusahaan Jasa Konsultansi. bersifat reimbursable.
Namun terjadi hal yang cukup menggelitik dimana Ditjen Kalau Komponen BLP / Billing Rate / Remunerasi ini berkisar
Pajak rupanya merasa heran kenapa Asosiasi Olah Raga 60% - 80% dari Total Kontrak (Jumlah Bruto) diluar PPN, maka
mau berdiskusi tentang PPh Pasal 23 ?, sehingga Surat DPN besarnya pemotongan PPh Pasal 23 turun menjadi sekitar
INKINDO tidak ditanggapi dan lebih dari 3 bulan tidak dibalas. 7,5% x 60% sampai dengan 7,5% x 80% = sekitar 4,5% - 6%
Ternyata Ditjen Pajak menganggap bahwa INKINDO ini sama dari Total Kontrak (Jumlah Bruto) diluar PPN, yang sebelumnya
seperti AIKIDO, TAEKWONDO, KARATEDO, dll nya, dan setelah ditetapkan sebesar 7,5% dari Total Kontrak (Jumlah Bruto)
DPN INKINDO datang ke Ditjen Pajak memberikan PROFILE diluar PPN.
INKINDO dan menjelaskan bahwa INKINDO adalah Asosisasi Pembicaraan yang intensif dengan Ditjen Pajak tetap terus
Perusahaan Jasa Konsultansi yang terbesar di Indonesia, menerus dilakukan untuk membahas dan saling memberikan
barulah mereka menyadarinya dan akhirnya memberikan masukan, sehingga usulan INKINDO bisa diterima oleh Ditjen
apresiasi kepada INKINDO karena pertama kalinya Asosiasi Pajak dalam menetapkan PPh Pasal 23 yang lebih realistis
datang ke Ditjen Pajak dengan membawa hasil Kajian Pajak terhadap Perusahaan Jasa Konsultansi.
PPh Pasal 23 lengkap dengan Team Pokja Pajak nya. Hasilnya Ditjen Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak No.
Setelah cukup lama berjuang melalui beberapa surat dan PER-178/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006, dan selanjutnya
pembahasan untuk meyakinkan Ditjen Pajak bahwa besaran diganti lagi oleh Peraturan Dirjen Pajak No. PER-70/PJ/2007
pemotongan PPh Pasal 23 untuk Perusahaan Jasa Konsutansi tanggal 9 April 2007 Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan
ini terlalu tinggi karena asumsi Perkiraan Penghasilan Neto Penghasilan Neto dimana Sub-Jenis Jasa yang berkaitan
(Profit) yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak tidak masuk akal, dengan Usaha Jasa Konsultansi disederhanakan dari 3 Sub-
bahkan sampai 50% Total Kontrak (Jumlah Bruto) diluar PPN, Jenis Jasa menjadi 2 Sub-Jenis Jasa dan asumsi Perkiraan
yang dirasakan mustahil untuk diperoleh Perusahaan Jasa Penghasilan Neto (Profit) diturunkan lagi sebagian menjadi
Konsutansi, akhirnya Ditjen Pajak mengeluarkan pertama kali sebagai berikut:
nya ”Penegasan” tentang pemotongan PPh Pasal 23 melalui 1. Untuk Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi
Surat Ditjen Pajak No. S114/PJ.43/2005 tanggal 8 Juni 2005
kepada DPN INKINDO, dimana besaran pemotongan PPh Pasal kecuali Konsultansi Konstruksi = 30% dari BLP / Billing
23 untuk Perusahaan Jasa Konsutansi menjadi sebesar 50% Rate, tidak termasuk PPN.
x 15% = 7,5% dari Komponen BLP / Billing Rate / Remunerasi 2. Untuk Jasa Pengawasan Konstruksi dan Perencanaan
saja, dengan syarat sepanjang dalam kontrak / perjanjian Konstruksi = tetap 26⅔ % dari Total Kontrak (Jumlah Bruto),
penyediaan jasa konsultansi selain jasa konsultan konstruksi, tidak termasuk PPN.

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 47

Opini dari hasil Kajian dan Usulan INKINDO kepada Ditjen Pajak,
yaitu maksimal sebesar 1,8%. INKINDO menilai pemotongan
Dengan Tarif Pemotongan Pajak PPh Pasal 23 sebesar 15% dari PPh Pasal 23 ini sudah lebih realistis bagi Perusahaan Jasa
Perkiraan Penghasilan Neto (Profit), maka besaran pemotongan Konsultansi.
PPh Pasal 23 untuk Perusahaan Jasa Konsultansi menjadi turun PP No. 51 Tahun 2008 dan PP No. 40 tahun 2009 Tentang Pajak
sebagian sebagai berikut: Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
1. Untuk Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultansi PP No. 51 Tahun 2008 dan kemudian diganti dengan PP No. 40
tahun 2009 yang merupakan turunan dari Undang-Undang
kecuali Konsultansi Konstruksi = 30% x 15% = 4,5% dari No. 36 Tahun 2008, dimana pemotongan PPh Pasal 23 atas
BLP / Billing Rate, tidak termasuk PPN, dan tidak bersifat Penghasilan Perusahaan Jasa Konsultansi khusus di lingkup
final. Jasa Konstruksi (Pekerjaan Perencanaan Konstruksi dan
2. Untuk Jasa Perencanaan Konstruksi dan Jasa Pengawasan Pengawasan Konstruksi), ditetapkan sebesar:
Konstruksi = 26⅔ % x 15% = tetap 4% dari Total Kontrak 1. 4% dari dari Total Kontrak (Jumlah Bruto), tidak termasuk
(Jumlah Bruto), tidak termasuk PPN, dan tidak bersifat
final. PPN, bersifat final, bagi Konsultan yang memiliki
Tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 140 kualifikasi usaha (Sertifikat Badan Usaha / SBU).
Tahun 2000 Tanggal 21 Desember 2000, potongan PPh 2. 6% dari dari Total Kontrak (Jumlah Bruto), tidak termasuk
Pasal 23 ini bersifat final bagi Usaha Jasa Konstruksi PPN, bersifat final, bagi Konsultan yang tidak memiliki
(Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi) bagi kualifikasi usaha (Sertifikat Badan Usaha / SBU).
Perusahaan Jasa Konsultansi yang memenuhi kualifikasi
sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang
dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, serta nilai
pengadaan sampai dengan Rp. 1 Milyar.
Dan apabila Komponen BLP / Billing Rate / Remunerasi ini
berkisar 60% - 80% dari Total Kontrak (Jumlah Bruto) tidak
termasuk PPN, maka besaran pemotongan PPh Pasal 23
menjadi:
1. Untuk Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultansi
kecuali Konsultansi Konstruksi = 4,5% x 60% sampai
dengan 4,5% x 80% = 2,7% - 3,6 % dari Total Kontrak
(Jumlah Bruto) tidak termasuk PPN, dan tidak bersifat final.
Sedangkan sebelumnya adalah sekitar 4,5% - 6% dari Total
Kontrak (Jumlah Bruto) tidak termasuk PPN.
2. Untuk Jasa Perencanaan Konstruksi dan Jasa Pengawasan
Konstruksi tetap 4% dari Total Kontrak (Jumlah Bruto) tidak
termasuk PPN, dan bisa bersifat final kalau memenuhi
ketentuan PP No. 140 Tahun 2000.
Ketentuan tentang hal ini ditegaskan kembali oleh
Ditjen Pajak kepada DPN INKINDO melalui Surat
Dirjen Pajak No. S-604/PJ.03/2007 Tanggal 24 Juli 2007
Tentang Pemotongan PPh Pasal 23 atas Perusahaan Jasa
Konsultansi berdasarkan PER-70/PJ/2007.
Disini kelihatan bahwa untuk Jasa Perencanaan Konstruksi
dan Jasa Pengawasan Konstruksi, besaran pemotongan
PPh Pasal 23 tidak berubah yaitu tetap sebesar 4% dari
Total Kontrak (Jumlah Bruto), tidak termasuk PPN, dan bisa
bersifat final kalau memenuhi ketentuan PP No. 140 Tahun
2000.
Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan
Pada Pasal 23 ayat (1) Huruf c. angka 2 Undang-Undang RI No.
36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berlaku mulai
1 Januari 2009, akhirnya ditetapkan besaran pemotongan
PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik,
Jasa Manajemen, Jasa Konsultan (kecuali Jasa Perencanaan
Konstruksi dan Jasa Pengawasan Konstruksi) dipotong PPh
Pasal 23 sebesar 2% dari Total Kontrak (Jumlah Bruto) tidak
termasuk PPN, tidak bersifat final.
Potongan PPh Pasal 23 sebesar 2% ini sedikit lebih tinggi

48 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta

Tadinya Ditjen Pajak mau menetapkan PPh Pasal 23 ini dua- Opini
duanya sama besar yaitu 6% dan bersifat final bagi Konsultan
yang memiliki atau tidak memiliki SBU, dengan argumentasi Dirjen Pajak (Dr. Darmin Nasution, SE.) langsung ketok palu
bahwa sebelumnya berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. menyetujui permintaan INKINDO dengan syarat bahwa bagi
PER-178/PJ/2006 yang kemudian diganti dengan Peraturan Perusahaan Jasa Konsultansi yang tidak memiliki SBU, akan
Dirjen Pajak No. PER-70/PJ/2007, perhitungan besaran diminta pendapat dan masukan dari Menteri PU dan akhirnya
pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah sebesar 4% tapi tidak ditetapkan pemotongan PPh Pasal 23 nya sebesar 6%.
bersifat final, dan kalau diberikan bersifat final maka harus naik PP No. 51 Tahun 2008 ini sekaligus mencabut PP No. 140 tahun
dari 4% menjadi 6%. 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha
Namun INKINDO tetap bersikukuh dengan meminta Jasa Konstruksi. Dengan demikian tidak ada lagi batasan
potongan PPh Pasal 23 ini tetap 4% dan bersifat final, Nilai Pengadaan yang sebelumnya diatur sampai dengan Rp.
dengan menyampaikan argumentasi sambil ”guyon” bahwa 1 Milyar agar mendapatkan PPh Pasal 23 yang bersifat final.
Perusahaan Jasa Konsultansi nilai nominal profitnya kecil dan Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2008 dan PP No. 40 tahun 2009
tidak akan mungkin bisa menjadi konglomerat, serta tidak ini, PPh Pasal 23 bersifat final berapapun Nilai Pengadaannya
ada Konsultan yang mempunyai kantor di Jakarta di gedung- dan besarnya 4% bagi Konsultan yang memiliki SBU dan 6%
gedung tinggi di Jalan Sudirman, Jalan Thamrin dan di daerah bagi Konsultan yang tidak memiliki SBU.
Kuningan. Konsultan hanya mampu berkantor di kawasan INKINDO melalui Surat No. 19/SKJ/DPN/I/2020 tanggal 13
bisnis menengah kebawah dan bahkan banyak yang berkantor Januari 2020, dengan argumentasi secara filosofis kembali
di daerah perumahan. Lucu memang. memohon kepada Ditjen Pajak untuk bisa meninjau kembali
PP No. 51 Tahun 2008 dan PP No. 40 tahun 2009 ini agar
besaran pemotongan PPh Pasal 23 yang bersifat final ini bisa
diturunkan lagi menjadi:
 Dari semula 4% menjadi 3% dari Total Kontrak (Jumlah

Bruto), tidak termasuk PPN dan tetap bersifat final, bagi
Konsultan yang memiliki SBU.
 Dari semula 6% menjadi 4,5% dari Total Kontrak (Jumlah
Bruto), tidak termasuk PPN dan tetap bersifat final, bagi
Konsultan yang tidak memiliki SBU.
Alhamdulillah kemudian keluar PP Nomor 9 Tahun 2022
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan
Dari Usaha Jasa Konstruksi, dimana besaran pemotongan
PPh Pasal 23 yang bersifat final ini diturunkan lagi, berbunyi
sebagai berikut:
 Pasal 3 ayat (1) butir f : sebesar 3,5% untuk jasa konsultansi
konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang
memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi
keja untuk usaha orang perseorangan (sebelumnya 4%).
 Pasal 3 ayat (1) butir g : sebesar 6% untuk jasa konsultansi
konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak
memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi
keja untuk usaha orang perseorangan (sebelumnya juga
6%).
Pada bulan Oktober 2021, DPP Inkindo DKI Jakarta
menerbitkan buku Cetakan Pertama tentang “Perpajakan
Usaha Jasa Konsultansi” bekerjasama dengan Asosiasi Teknisi
Perpajakan Indonesia (ATPI), dimana penerbitan buku ini
memiliki makna strategis bagi INKINDO untuk meningkatkan
pemahaman tentang perpajakan dan kesadaran terhadap
kewajibab pajak (tax awareness) bagi pelaku usaha terutama
bagi anggota Inkindo. Penulis ikut berkontribusi sebagai
Penyunting Materi pada Buku ini.

Jakarta, Agustus 2022
Narasumber / Penulis: Ir. Reza Abidin, M.Sc.
(Ketua Team Pokja Pajak INKINDO)

Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta 49

Opini

MERUANGKAN
BAWAH TANAH UNTUK
KEBERLANJUTAN JAKARTA

Irwan Susilo S.T, M.T *)

Jakarta Sinking? subsiden di Jakarta.
Jakarta singking! Selalu menjadi topik hangat. Apa Saat ini terdapat 35% wilayah Jakarta belum terlayani
sebenarnya yang sedang terjadi? Para peneliti secara jaringan pemipaan air baku. Sehingga pengambilan
meyakinkan memberikan data penurunan tanah di air tanah dangkal dan dalam oleh masyarakat sulit
Jakarta. Bagaimana dengan naiknya muka air laut? dihindarkan. Belajar dari kasus Tokyo, Subsiden mulai
Kedua fenomena ini diyakini turut memberikan dampak teramati pada awal 1900an akibat penggunaan air tanah
bagi degradasi daya dukung pantai utara Jakarta. Secara dengan intensitas tinggi. Mulai 1960 Tokyo menerapkan
dimensi kenaikan muka air laut sangat kecil dibanding pembatasan pemanfaatan air tanah. Dari laju penurunan
kecepatan subsidennya. Data dari berbagai sumber tanah 24 cm/tahun turun hingga 1 cm/tahun di tahun
menunjukkan rerata kecepatan subsiden antara 5-10 cm/ 2000.
tahun atau 130 kali dari kenaikan muka air laut. Mengutip Kabar buruk fenomena subsiden adalah penurunan tanah
Michelle Sneed pakar penurunan tanah USGS, beberapa tidak bisa dipulihkan seperti kondisi awalnya, sedang
lokasi penurunan tanah (land subsidence) Jakarta kabar baiknya, laju subsiden bisa dihambat seminimal
tergolong cepat hingga 17 cm/tahun. Apakah jakarta akan mungkin seperti di Tokyo.
tenggelam? Bagaimana dengan kondisi Jakarta? Menurut BPS
Kondisi saat ini wilayah Pesisir Jakarta sangat rentan 2021 penduduk Jakarta mencapai 10,6 juta jiwa. Data
terhadap ancaman banjir, kerusakan infrastruktur dan penggunaan air tanah cukup tinggi mengingat beberapa
degradasi lingkungan. Pembangunan tanggul pesisir wilayah belum terlayani jaringan pipa air baku.
seakan berkejaran dengan laju subsiden. Merujuk laju
penurunan relatif muka tanah (subsiden) yang sangat Kondisi Bawah Tanah Jakarta
cepat tersebut, faktor pengontrol utamanya adalah faktor Data geologi bawah permukaan menunjukkan Jakarta
lokal daripada fenomena global. tersusun endapan kuarter yang belum terkonsolidasi
Tidak hanya Jakarta, kota-kota dunia dihadapkan pada dengan baik. Endapan kuarter merupakan produk
isu-isu global. Penanganan dampak pemanasan global endapan sungai, muara sungai, dan rawa. Materialnya
dan urbanisasi menjadi agenda utama dunia. World cenderung bersifat pasir, lempung atau pasir-lempung
Economic Forum (WEF) 2014 memperkirakan, pada tahun dengan lapisan berselang-seling khas hasil sedimentasi
2050 populasi penduduk global akan mencapai 7 miliar lingkungan transisi darat, pesisir, dan laut dangkal.
dengan 60% penduduk berada di wilayah perkotaan. Kondisi bawah tanah Jakarta merupakan akuifer pasiran
Peningkatan pemenuhan kebutuhan dan infrastruktur yang porus dan permeabel dan sebagian berupa akuiklud
kota menjadi tantangan untuk mengurangi disparitas lempungan dengan indek kompaksi yang tinggi. Intensitas
sosial, ekonomi, dan budaya yang timbul akibat dampak pengambilan air tanah yang masif menyebabkan
negatif urbanisasi seperti kemiskinan, lemahnya akses hilangnya tekanan air pori dan peningkatan beban
pendidikan dan sumberdaya, menurunnya daya dukung pada lapisan-lapisan lempung yang berpotensi terjadi
wilayah kota hingga kerentanan-kerentanan lainnya. konsolidasi sehingga terjadi penurunan muka tanah.
Kurangnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi Berikut adalah gambaran sekuen kondisi bawah tanah
Jakarta dari selatan ke utara.
masyarakat dan dunia usaha terutama di wilayah Dibagian selatan Cekungan Jakarta, endapan kuarter
Pesisir Utara Jakarta dituding sebagai
biang masalah menumpang di atas Fomasi

50 Edisi 74 Agustus 2022 Majalah INKINDO DKI Jakarta