Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan ToF Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) PBJ Terkait PPSPM
Pengadaan Barang/Jasa Terkait PPSPM
Pejabat Perbendaharaan Negara 3 PENGGUNA ANGGARAN MENTERI/PIMP.LEMBAGA (1) KUASA PA KEPALA SATKER (2) BENDAHARA PENGELUARAN (5) PENGUJI SPP PENANDATANGAN SPM (4) PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PEMBUAT KOMITMEN (3) (2) tidak boleh merangkap (5) (3), (4), (5) tidak boleh saling merangkap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 dan PMK Nomor 210/2022
1. Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 tahun 2021 3. Peraturan LKPP No.12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJP Dengan Penyedia DASAR HUKUM:
Jenis kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah Adendum kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah Jaminan pengadaan barang/jasa pemerintah Cara pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Definisi Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021
Barang • setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Pekerjaan Konstruksi • keseluruhan / sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pasal 1 angka 29 & 30 Jenis Pengadaan
Jasa Konsultansi • jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa Lainnya • jasa non-Konsultansi/jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jenis Pengadaan Pasal 1 angka 31 & 32
PBJ Terintegrasi PBJ dapat dilakukan secara terintegrasi dengan mengemas beberapa jenis pengadaan dalam satu paket pekerjaan yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Pasal 3 ayat 2
Pekerjaan Terintegrasi Pekerjaan Terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan. Contoh antara lain: 1. Pekerjaan Design and Build 2. Pekerjaan IT Solution 3. Pekerjaan EPC 4. Pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan 5. dll.
Tender Penunjukan Langsung E-Purchasing Tender Cepat ❖Keadaan Tertentu ❖Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya ❖Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci ❖Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP ❖Dimungkinkan menyebut merk (Pasal 19 ayat (2) huruf b dan c) ❖Nilai s.d 200 Juta ❖Katalog elektronik atau Toko Daring ▪ konferensi mendadak ▪ bersifat rahasia ▪ Pertahanan negara ▪ Satu kesatuan konstruksi ▪ Hanya 1 pelaku usaha yang mampu Pengadaan Langsung Metode Pemilihan Penyedia B/PK/JL
Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung ❖Keadaan Tertentu ❖≤ 100 juta ▪ 1 pelaku usaha yang mampu ▪ Pemegang hak cipta ▪ Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda ▪ Repeat order (maks 2 kali) Seleksi ❖> 100 juta Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Pasal 27 Perpres 12/2021 --- (1) (1) Jenis Kontrak pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas: a. Lumsum; b. Harga Satuan; c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; d. Kontrak Payung; dan e. Biaya Plus Imbalan. (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas: a. Lumsum; b. Harga Satuan; c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; d. Putar Kunci; dan e. Biaya Plus Imbalan.
Pasal 27 Perpres 12/2021 --- (2) (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas: a. Lumsum; b. Waktu Penugasan; dan c. Kontrak Payung. (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas: a. Lumsum; dan b. Waktu Penugasan.
Pasal 27 Perpres 12/2021 --- (3) (5) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; b. berorientasi kepada keluaran; dan c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
Pasal 27 Perpres 12/2021 --- (4) (6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan
Pasal 27 Perpres 12/2021 --- (5) (7) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. (8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
Pasal 27 Perpres 12/2021 --- (6) (9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. (10) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
Pasal 27 Perpres 12/2021 --- (7) (11) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. (12) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa: a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran
Pasal 27A Perpres 12/2021 --- (7) (1) PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. (2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jenis Kontrak Barang Lumsum Harga Satuan Gabungan lumsum dan Harga Satuan Kontrak Payung Biaya Plus Imbalan Putar Kunci Waktu Penugasan Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya Jasa Konsultansi Jasa Konsultan Konstruksi Jenis Pengadaan Jenis Kontrak
Jenis Kompetensi Mengelola Kontak PBJP Level 1 22 Bentuk Kontrak 1/2 Bentuk kontrak Barang Konstruksi Jasa lainnya Konsultansi Bukti pembelian/ pembayaran ≤ 10 juta n/a ≤ 10 juta n/a Kuitansi ≤ 50 juta n/a ≤ 50 juta n/a Surat Perintah Kerja (SPK) > 50 juta s.d 200 juta ≤ 200 juta > 50 juta s.d 200 juta ≤ 100 juta Surat perjanjian > 200 juta > 200 juta > 200 juta > 100 juta Surat pesanan e-purchasing/pembelian melalui toko daring
Jenis Kompetensi Mengelola Kontak PBJP Level 1 23 Isi minimal kontrak : Isi minimal kontrak : Isi minimal kontrak : Isi minimal kontrak : Isi minimal kontrak : Bukti Pembelian/Pembayaran Kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK) • Identitas Identitas penyedia • Nilai pembelian • Jenis dan jumlah barang/jasa • Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui • Dilakukan dengan cara pembelian langsung tanpa negosiasi teknis dan harga Surat Perjanjian Surat Pesanan • Identitas para pihak • Nilai pembelian • Jenis dan jumlah barang/jasa • Tanda tangan penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku • Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui • Dilakukan dengan cara pembelian langsung tanpa negosiasi teknis dan harga • Identitas para pihak • Nilai pembelian/nilai kontrak • Jenis dan jumlah barang/jasa • Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari SPK dalam bentuk yang lebih rinci (Syarat Umum Kontrak) • Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai • Dilakukan dengan negosiasi teknis dan harga yang dituangkan dalam Berita Acara • Identitas para pihak • Nilai pembelian/nilai kontrak • Jenis dan jumlah barang/jasa • Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari surat perjanjian dalam bentuk yang lebih rinci (SSUK, SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain) • Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai • Identitas para pihak • Nilai pembelian • Jenis dan jumlah barang/jasa • Hak dan kewajiban Bentuk Kontrak 1/2
Jenis Kompetensi Mengelola Kontak PBJP Level 1 24 Uang Muka
Tahun Anggaran 1 1 Januari 2017 Tahun Anggaran 2 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 3 < 12 bulan Pekerjaan yang Penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran 12 bulan 12 bulan 12 bulan Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakan lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran > 12 bulan Kontrak Tahun Jamak Pasal 27
Perubahan Kontrak Pasal 54 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak.
Perubahan Kontrak Pasal 54 • Semua Jenis Kontrak Dapat dilakukan • Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak • Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan • Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan atau • Mengubah jadwal pelaksanaan • Penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal Ketentuan
Tahun 1 Tahun 2 13 18 Dihitung mulai bulan ke-13 diberlakukan untuk masa pelaksanaan > 18 bulan Penyesuaian Harga Pasal 37 diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan
• Untuk kontrak harga satuan atau kontrak waktu penugasan • Tata cara perhitungannya dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahannya • Berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung dan harga satuan timpang • Diberlakukan sesuai jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak Ketentuan Penyesuaian Harga Pasal 37
• Komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks dari negara asal • Jenis pekerjaan baru akibat adanya addendum kontrak diberikan mulai bulan ke 13 sejak addendum kontrak ditanda tangani • Indeks yang digunakan dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan kontrak akibat kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dengan realisasi pekerjaan yang memiliki nilai terendah Ketentuan Penyesuaian Harga Pasal 37
Keadaan Kahar Pasal 1 angka 52 & Pasal 55 Suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan Kahar Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati Tahun Anggaran. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.
Penghentian atau Berakhirnya Kontrak Penghentian Kontrak diakibatkan: • Keadaan Kahar • Penyedia menghentikan kontrak tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi Berakhirnya Kontrak
Jaminan PBJ Pasal 1 Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
Sifat Jaminan Penerbit Jaminan Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi. Lembaga keuangan khusus ekspor/ impor Indonesia yang memiliki ijin usaha dan pencatatan produk suretyship di OJK • tidak bersyarat • mudah dicairkan • harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja Bentuk Jaminan Bank Garansi atau Surety bond Jaminan PBJ Pasal 30
Jaminan Penawaran Jaminan Sanggah Banding Jaminan Pelaksanaan Jaminan Uang Muka Jaminan Pemeliharaan Jenis Jaminan PBJ Pasal 30 ayat 1
Jaminan Penawaran Pasal 31 Hanya untuk pekerjaan konstruksi dan Barang/Jasa terintegrasi untuk nilai total HPS paling sedikit diatas Rp. 10 Miliar Besarnya antara 1 % sd 3 % dari nilai total HPS Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya antara 1 % hingga 3 % dari Nilai Pagu Anggaran
Jaminan Sanggah Banding Hanya untuk pekerjaan konstruksi Besarnya 1 % dari nilai total HPS Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya 1 % dari Nilai Pagu Anggaran Pasal 32
Untuk Kontrak pengadaan B/PK/JL di atas 200 juta Ketentuan Besaran jaminan Pelaksanaan Jenis Pekerjaan Nilai Penawaran Terkoreksi Nilai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan B/PK/JL ≥ 80 % sd 100 % dari nilai HPS 5 % dari nilai kontrak < 80 % dari nilai HPS 5 % dari total HPS Untuk Pekerjaan Terintegrasi dihitung bukan dari nilai HPS tetapi dari nilai Pagu Anggaran Jaminan Pelaksanaan Pasal 33
• Aset Penyedia sudah dikuasai oleh JL Pengguna B/J • E-Purchasing JK • Jasa konsultansi P E N G A D A A N Yang Tidak Memerlukan Jaminan Pelaksanaan Pasal 30 ayat 5
Jaminan Uang Muka Pasal 34 • Jaminan Uang Muka diserahkan Penyedia kepada PPK, senilai uang muka. • Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan Diberlakukan bila penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (PHO) Nilainya 5% dari kontrak Dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai Jaminan Pemeliharaan Pasal 35
Sertifikat Garansi Menjamin kelaikan barang Diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu dalam kontrak Diterbitkan oleh Produsen atau Pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen Pasal 36
*Sertifikat garansi dapat diberikan dalam pekerjaan konstruksi atau jenis pengadaan yg lainnya apabila terdapat pengadaan barang Ketentuan Penggunaan Jaminan/Garansi Jenis Jaminan B PK JL JK Jaminan Uang Muka Jaminan Penawaran n/a n/a n/a Jaminan Pelaksanaan n/a Jaminan Pemeliharaan n/a n/a Jaminan Sanggah Banding n/a n/a n/a Sertifikat Garansi * * * Pasal 30 s.d. 36
Kontrak > Rp2.5 milyar – Rp15 milyar Maks 30 % Diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan: Usaha Non Kecil Maks 20 % Kontrak Tahun Jamak Maks 15 % Uang Muka PerLKPP No.12/2021 Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. Kontrak > Rp50 juta – Rp200 juta Kontrak > Rp200 juta – Rp2.5 milyar Paling Rendah 30 % Paling Rendah 50 % Uang Muka Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pasal 53 ayat 3 • Diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda • Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan • Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pasal 53 ayat 4 Termin Bulanan Sekaligus setelah pekerjaan selesai
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pasal 53 ayat 5 & 7 Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk PBJ yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pasal 53 ayat 6 Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.
49 Perpanjangan Waktu & Pemberian Kesempatan Perpanjangan Waktu Perpanjangan Waktu Kontrak adalah perubahan kontrak yang berupa perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak karena adanya perubahan kondisi lapangan, force majeure, dan/atau peristiwa kompensasi yang menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pemberian Kesempatan Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan adalah pemberian kesempatan dari PPK kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan penyedia barang/jasa
50 Uraian Perpanjangan Waktu Pemberian Kesempatan Penyebab Bukan kesalahan penyedia : • Perubahan kondisi lapangan • Peristiwa kompensasi • Keadaan kahar Kesalahan Penyedia Pengenaan Sanksi Tidak dikenakan denda keterlambatan Dikenakan denda keterlambatan Masa Pekerjaan Mengubah masa pelaksanaan pekerjaan Tidak mengubah masa pelaksanaan pekerjaan Lamanya waktu ❑ Perubahan pekerjaan; waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. ❑ Keadaan kahar; diberikan paling lama sama dengan jangka waktu terhenti pelakasanaan kontrak ❑ Peristiwa kompensasi; diberikan paling lama sama dengan jangka waktu terhenti/terlambatnya ❑ Tidak melewati TA; diberikan maksimal 50 hari kalender dan dapat diberikan kesempatan kedua ❑ Melewati TA; diberikan maksimal 90 hari kalender Perubahan kontrak Dilakukan perubahan kontrak Dilakukan perubahan kontrak Jaminan Pelaksanaan Diperbaharui nilai dan masa berlaku Diperbaharui nilai dan masa berlaku Waktu pelaksanaan Dilakukan sebelum masa pelaksanaan kontrak berakhir Dilakukan sebelum masa pelaksanaan kontrak berakhir Perpanjangan Waktu & Pemberian Kesempatan