51 Pemberian kesempatan penyelesaian kontrak adalah kegagalan pengendalian kontrak KEGAGALAN PENGENDALIAN KONTRAK
52 Prosedur Pemberian Kesempatan Maka PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa: Pekerjaan lebih efisien untuk dilanjutkan Bermanfaat bila penyedia diberi kesempatan, dan Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan
53
54 Pemberian Kesempatan 50 hari? Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia
55 Pemberian Kesempatan 50 hari?
56 Pemberian Kesempatan s.d. 90 hari? PMK No 243 Tahun 2015 Tentang perubahan atas PMK No 194 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
57 Pemberian Kesempatan s.d. 90 hari? PMK No 243 Tahun 2015
58 Pemberian Kesempatan s.d. 90 hari? PMK No 243 Tahun 2015
59 Pemberian Kesempatan s.d. 90 hari? PMK No 243 Tahun 2015
60 Pemberian Kesempatan s.d. 90 hari? PMK No 243 Tahun 2015
61 Pemberian Kesempatan s.d. 90 hari? PMK No 243 Tahun 2015
62 Pemberian Kesempatan s.d. 90 hari? PMK No 243 Tahun 2015
63 Jaminan Atas Pembayaran Untuk Tagihan Penyedia Barang/Jasa atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100% (Seratus Persen) Pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah jaminan tertulis dari bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Indonesia Eximbank, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau sebesar perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember, untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan. Jaminan Pembayaran untuk Akhir Tahun
64 a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: 1) denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, 2) denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, 3) denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak. b. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN). Denda atau Ganti Rugi
65 c. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang. Denda atau Ganti Rugi
Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Terima Kasih