Tugas UAS E-MODUL Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial

kontribusinya, maka mereka akan merasa bangga dengan nilai-nilai etika dalam
organisasi.
Konsep penanaman nilai-nilai etika lebih menekankan pada aktivitas-aktivitas
yang membantu karyawan dalam pembuatan keputusan, menyediakan nasihat-
nasihat dan konsultasi etika, serta mendukung konsensus mengenai etika bisnis.
Manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga
keseimbangan antara penanaman nilai-nilai etika dan pemenuhan etika tersebut.
Implementasi konsep etika harus mampu diintegrasikan dalam setiap aktivitas
manajemen sumber daya manusia. Adanya konsistensi antara kebijakan dan
praktek diharapkan dapat menghindari persepsi yang ambigu yang diterima
karyawan. Sebagai contoh, jika karyawan didorong untuk melaksanakan suatu
standar etiak tertentu, tetapi standar tersebut tidak diintegrasikan dalam standar
penilaian kinerja, reward, sistem kompensasi serta sistem manajemen sumber
daya manusia lainnya, maka akan menimbulkan perasaan ketidakadilan bagi
karyawan. Dengan mengintegrasikan program etika ke dalam fungsi-fungsi
organisasional diharapkan akan menjadikan pelaksanaan konsep etika menjadi
lebih efektif.

Hak-hak yang harus dipenuhi sebagai seorang karyawan agar konsep etika dapat
menghasilkan keputusan yang etis setiap level manajemen sumber daya manusia
adalah
a. Hak atas pekerjaan , kerja merupakan hak asasi manusia karena dengan hak

akan hidup.
b. Hak atas upah yang adil sehingga tidak ada diskrimanitif dalam pemberian

upah.
c. Hak untuk berserikat dan berkumpul, dapat menjadi media advokasi bagi

pekerja.
d. Hak un tuk perlindungan keamanan dan kesehatan.
e. Hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan sama.
f. Hak atas rahasia pribadi.
g. Hak atas kebebasan suara hati.

97

Walaupun hak-hak para pekerja telah di penuhi kadang terjadi suatu
permasalahan-permasalahan yang di alami oleh para pekerja yaitu :
a. Kolusi bentuk penyogokan yang terjadi pada calon karyawan yang ingin naik

jabatan (promosi jabatan).
b. Lamaran peluang kerja yang mencantumkan agama dan ras suku pada media

massa.
c. Pelatihan-pelatihan (training) yang dilakukan hanya berdasarkan untuk

mendapatkan proyek tender saja. Jadi pelatihan dilaksanakan tidak
berdasarkan kebutuhan yang ada.
d. Pemberian hasil penilaian psikologis (ex: psikotest) kepada seseorang yang
berada di luar bidang yang berwenang. Contohnya, pemberian hasil penilaian
psikologis yang dimiliki secara otoritas oleh bidang HRD dalam proses kegiatan
rekrutmen kepada di luar bidang HRD.
e. Pemberitahuan besaran nominal jumlah gaji kepada pihak yang tidak
berwenang.
3. Integrasi Konsep Etika Dengan Fungsi Manajemen Sumber Daya manusia
Manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peran dalam mendukung dan
memberikan inisiatif dalam pelaksanaan konsep etika perusahaan mempunyai
tugas dalam mengontrol dan mengintegrasikannya ke dalam fungsi-fungsi
organisasional yang diembannya. Implementasi konsep etika ke dalam fungsi-
fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu
a. Seleksi, perilaku karyawan tidak terlepas pada karakter pribadi yang
dibawanya.Seperti contoh karyawan dengan kemampuan perkembangan
moral yang tinggi akan menunjukkan perilaku dan pemikiran yang lebih etis.
Hal ini menjadi penting dalam proses seleksi karyawan karena jika calon
karyawan memiliki kemampuan perkembangan moral yang tinggi maka akan
lebih mudah menerima prinsip-prinsip moral universal dibanding karyawan
yang memiliki kemampuan perkembangan moral yang rendah. Dalam hal ini
biasanya manajemen mengunakan tes untuk mengukur kemampuan
perkembangan moral untuk menentukan kejujuran dan personalitas serta

98

sebagia alat untuk melihat karakteristik karyawan. Hal yang penting juga dalam
prosse seleksi karyawan yang lebih menitiberatkan pada penanaman nilai-nilai
etika. Karyawan harus mempunyai komitmen pada etika dan menjadi nyaman
berbicara mengenai etika. Jika konsep etika diintegrasikan dalam organisasi,
maka calon karyawan yang dibutuhakan adalah orang-orang yang
menginginkan standar etika dapat diaplikasikan dalam pekerjaan.
b. Orientasi Karyawan, tujuan yang penting dalam konsep orientasi karyawan
adalah mengajarkan mereka norma-norma, attitude, dan beliefs yang berlaku
dalam organisasi. Nilai-nilai organisasi dapat dikomunikasikan melalui
presentasi formal dan secara implisit melalui sejarah dan mitos organisasi.
c. Training, dalam integrasi training menanamkan nilai-nilai etika agar karyawan
memilki lebih luas pengembangannya dan aktivitas training untuk karyawan
memiliki fokus yang berbeda-beda. Kareana karyawan diharuskan untuk tahu
mengenai aturan- aturan regulasi maupun kebajikan, maka penanaman nilai-
nilai etika juga harus memfokuskan pada sharing etika antar organisasi.
Training juga dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan karyawan dan
manajer mengenai kemampuan dalam mengaplikasikan framework etika
dalam pemecahan masalah.
d. Penilaian Kinerja, proses penilaian kinerja juga dapat diartika sebagai
perwujudan proses keadilan yang mempunyai kriteria seperti konsisten, bebas
dari bias, didasarkan pada informasi yang akurat, dapat dikoreksi dan
merupakan representasi dari kinerja yang sebenarnya.. penilaian kinerja
seharusnya dikomunikasikan dalam cara penyampaian informasi mengenai
keadilan antar individu. Karyawan seharusnya diberikan keterangan,
khususnya untuk hasil yang negatif dan mereka seharusnya diperlakukan
sesuai martabat dan rasa hormat.
e. Reward dan Hukuman, pendekatan yang kompleks dapat dilakukan dengan
pemberian reward untuk perlakuan yang etis dan hukuman untuk perlakukan
kurang etis. Dengan adanya reward, diharapkan bahwa tuntunan adanay
perilaku yang lebih beretika tidak dianggap sebagai suatu tambahan beban.
Tentunya reward untuk perilaku yang etis dapat menjadi sesuatu yang

99

berlebih-lebihan. Manajemen sumber daya manusia harus menunjukkan
dukungan kepada karyawan yang menginginkan standar etika yang tinggi.
Sehingga melalui dukungan tersebut aspirasi program penanaman nilai-nilai
etika dapat dibicarakan sungguh-sungguh dan lebih berarti. Hukuman
menyediakan pembelajaraan sosial yang penting bagi karyawan untuk menjadi
lebih sadar dan mempunyai kemauan dalam menegakkan nilai-nilai dan etika
organisasi. Jika perlu tidak etis tidak perlu diberkan sanksi, maka karyawan
akan beranggapan bahwa mereka juga dapat terhindar dari hukuman.

8.2 Ketenagakerjaan
1. Pengertian Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada
pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek
hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek
publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para
pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang WAJIB tunduk pada ketentuan
pemerintah dalam artian hukum publik.
2. Peraturan & UU Ketenagakerjaan
Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan
dijelaskan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut:
a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. Memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

100

Pasal 5 UU 13/2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan
yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut,
tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu:
a. Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus
yang diperoleh dari bidang pendidikan. Sebagai contoh: dosen, dokter, guru,
pengacara, akuntan dan sebagainya.
b. Tenaga Kerja Terlatih
Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang
diperoleh dari pengalaman dan latihan. Sebagai contoh: supir, tukang jahit,
montir dan sebagainya.
c. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih
Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga, tidak memerlukan pendidikan
maupun pelatihan terlebih dahulu. Sebagai contoh: kuli, pembantu rumah
tangga, buruh kasar dan sebagainya.

3. Masalah Ketenagakerjaan
Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan,
kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini
dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena hingga saat ini
masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat
bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan.
Tiga masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia:
a. Banyaknya Pengangguran
Disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan
lapangan kerja yang cukup, permasalah ini merupakan yang paling utama di
Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan
pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah
ini.
b. Lapangan Kerja yang Rendah

101

Timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan
jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu
masalah pengangguran.
c. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah
Tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non formal. Kemampuan
ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah menyebabkan
ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi.

102

BAB IX

KONSEP ETIKA BISNIS DALAM FUNGSI KEUANGAN

9.1 Norma dan Etika Dalam Fungsi Keuangan
9.1.1 Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan
(acquisition), pembiayaan/pembelanjaan (financing), dan manajemen
aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Sehingga
dapat diartikan bahwa Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan
perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian,
pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau
perusahaan.
Tujuan Manajemen Keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai
perusahaan. Dengan demikian apabila suatu saat perusahaan dijual, maka
harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus
mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang
tidak diinginkan.
Manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu bidang
keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah
organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui
pengambilan putusan dan manajemen sumber daya yang tepat.
Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu:
1. Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan
dana pada berbagai aktiva.
2. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber
dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal
perusahaan
3. Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan
dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien
mungkin.

103

9.1.2 Peranan Etika Bisnis Dalam Manajemen Keuangan
Peranan manajemen keuangan dalam perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab terhadap tiga keputusan pokok manajemen

keuangan pemerolehan (acquisition), pembiayaan/pembelanjaan
(financing), dan manajemen aktiva secara efisien.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan
masyarakat meningkat.
3. Menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam
perubahan yang terjadi pada : persaingan antar perusahaan;
perekonomian dunia yang tidak menentu; perubahan teknologi; dan
tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi.

9.1.3 Kriteria Standar Etika Dalam Manajemen Keuangan
1. Competency

Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki
tanggung jawab untuk:
a. Mempertahankan tingkat sesuai kompetensi profesional dengan

pengembangan pengetahuan dan keterampilan.
b. Melakukan tugas profesional mereka sesuai dengan hukum,

peraturan dan standar teknis.
c. Menyiapkan laporan lengkap dan jelas untuk memperoleh informasi

yang relevan dan dapat dipercaya
2. Confidentiality

Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki
tanggung jawab untuk:
a. Menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh

dalam pekerjaan mereka kecuali bila diizinkan, atau keperluan
hukum untuk melakukannya.

104

b. Menginformasikan pada bawahan, mengenai kerahasiaan informasi
yang diperoleh dalam pekerjaan mereka dan memantau kegiatan
mereka untuk menjamin pemeliharaan kerahasiaan

c. Menahan diri dari untuk menggunakan informasi rahasia yang
diperoleh dalam pekerjaan mereka untuk keuntungan tidak etis atau
ilegal baik secara pribadi atau melalui pihak ketiga

3. Integritas
Merupakan perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang
tidak terotorisasi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja.
Integritas mengharuskan untuk menghindari “conflicts of interest”,
menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap
kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Mereka juga harus
menolak pemberian dan hadiah yang dapat mempengaruhi tindakan
mereka. Mereka juga tidak boleh menjatuhkan legitimasi perusahaan,
tetapi harus mengakui keterbatasan profesionalisme mereka,
mengkomunikasikan informasi yang menguntungkan atau merugikan,
dan menjauhi diri dari prilaku yang dapat mendiskreditkan profesi
mereka. Seperti halnya kerahasiaan, integritas bisa dikacaukan oleh
hacker, masquerader, aktivitas user yang tidak terotorisasi, download
file tanpa proteksi, LAN, dan program program terlarang. (contohnya :
trojan horse dan virus), karena setiap ancaman tersebut memungkinkan
terjadinya perubahan yang tidak terotorisasi terhadap data atau
program. Sebagai contoh, user yang berhak mengakses sistem secara
tidak sengaja maupun secara sengaja dapat merusak data dan
program, apabila aktivitas mereka didalam sistem tidak dikendalikan
secara baik.

4. Objectivitas
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki
tanggung jawab untuk Mengkomunikasikan informasi secara adil dan

105

obyektif dan mengungkapkan penuh semua informasi relevan yang
dapat diharapkan untuk mempengaruhi pemahaman pengguna
dimaksudkan dari laporan, komentar, dan rekomendasi yang
disampaikan.

5. Resolusi Konflik Etis
Dalam menerapkan standar etika, praktisi manajemen akuntansi dan
manajemen keuangan mungkin mengalami masalah dalam
mengidentifikasi perilaku tidak etis atau dalam menyelesaikan konflik
etis. Ketika dihadapkan dengan isu-isu etis yang signifikan praktisi
manajemen akuntansi dan manajemen keuangan harus mengikuti
kebijakan yang ditetapkan dari bantalan organisasi pada resolusi konflik
tersebut. Jika kebijakan ini tidak menyelesaikan konflik etika.

9.1.4 Penganggaran Budgetting
1. Penyusunan rencana kerja lengkap untuk setiap jenis tingkat kegiatan

dan setiap jenis tingkat kegiatan yang ada pada suatu lembaga.
2. Penentuan rencana kerja dalam bentuk mata uang dan kesatuan

kuantitatif lainnya, dilakukan melalui sistematika dan logika yang dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Rencana kerja masing-masing dari setiap kesatuan usaha, satu sama
lain atau secara keseluruhan, harus dapat berjalan dengan serasi.
4. Penyusunan rencana kerja perlu adanya partisipasi dari seluruh
tingkatan manajemen sehinngga pelaksanaan anggaran merupakan
tanggung jawab seluruh anggota manajemen.
5. Anggaran merupakan alat koordinasi yang ampuh bagi Top Manajer
dalam mengelola bank, dalam rangka mencapai rencana yang telah
ditetapkan.
6. Anggaran merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan
rencana kerja, sekaligus dipakai sebagai alat evaluasi dan penetapan
tindak lanjut.
7. Anggaran merupakan alat pengawas dan pengendalian jalannya bisnis.

106

9.1.5 Manfaat dan Keuntungan Budgetting
Dengan memahami kaidah-kaidah dasar perencanaan keuangan,
pengelola bank dapat menetapkan sasaran pengembangan yang
diinginkan, melaksanakan, mengendalikan dan secara tekun dan taat untuk
mencapainya. Keuntungan Budgetting yang lebih spesifik antara lain :
1. Merangsang atau memaksa pertimbangan-pertimbangan mengenai

kebijakan dasar manajemen.
2. Membutuhkan organisasi yang mantap, pembagian tanggung jawab

yang jelas dan tetap pada tiap bagian manajemen.
3. Mendorong anggota manajemen untuk ikut serta dalam penetapan

tujuan bersama dan tempat untuk komunikasi berkala antar pengurus.
4. Mendorong semua bagian manajemen untuk membuat rencana yang

sesuai dengan bagian lain.
5. Mengharuskan untuk pemakaian tenaga kerja, fasilitas dan modal yang

paling ekonomis.

9.1.6 Pembatasan Anggaran
Pembatasan Penganggaran melibatkan waktu yang akan datang, sehingga
diperlukan batasan-batasan atau asumsi :
1. Budgetting didasarkan pada taksiran-taksiran (estimasi)
2. Budgetting harus disesuaikan terhadap perkembangan situasi dan

kondisi yang melatarbelakangi.
3. Budgetting tidak menggantikan manajemen dan administrasi tetapi

merupakan alat bantu untuk pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
4. Realisasi Budgetting tidak akan terjadi secara otomatis, tetapi

membutuhkan usaha dan keras untuk mencapainya.

9.1.7 Sumber dan Alat Bantu Budgetting
1. Laporan keuangan periode lalu
2. Data riset pasar mengenai potensi funding dan financing

107

3. Permohonan pembiayaan yang akan direalisasikan untuk periode
mendatang

4. Rencana angsuran pembiayaan
5. Rencana pengeluaran biaya periode berikutnya
6. Kebijakan yang telah disepakati bersama
7. Asumsi-asumsi dalam penetapan cash in dan cash out sesuai dengan

kebijakan yang telah disepakati

Sedangkan alat bantu yang sederhana yang digunakan untuk melakukan
Budgetting adalah Aliran Kas (cash flow) yaitu suatu format keuangan yang
mengilustrasikan target-target mengenai mengalirnya dana masuk (cash in)
dan dana keluar (cash out) serta saldo kas pada suatu periode tertentu.

9.2 Kasus Etika Dalam Fungsi Keuangan
9.2.1 PT Sara Lee Indonesia
PT Sara Lee Indonesia, perusahaan besar yang bergerak di consumer
product, diguncang masalah dengan karyawanya. Sekitar 200 buruh bagian
pabrik roti yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja PT Sara Lee
Indonesia, menggelar aksi mogok kerja di halaman pabrik, Jalan Raya
Bogor Km 27 Jakarta Timur, Rabu (19/11/10). Aksi mogok kerja ini, ternyata
tidak hanya di Jakarta namun serentak di seluruh distributor Sara Lee se-
Indonesia. Bahkan, buruh yang ada di daerah mengirim ‘utusan’ ke Jakarta
untuk memperkuat tuntutannya. Utusan itu bukan orang, namun berupa
spanduk dari Sara Lee yang dikirim dari beberapa daerah. Dalam aksinya
di depan pabrik, para buruh yang mayoritas perempuan ini
membentangkan spanduk berisikan tuntutan kesejahteraan kepada
manajemen perusahaan yang berbasis di Chicago Sara Lee Corporation
dan beroperasi di 58 negara, pasar merek produk di hampir 200 negara
serta memiliki 137.000 karyawan di seluruh dunia. Dengan mengenakan
kaos putih dan ikat merah di kepalanya. Buruh merentangkan belasan
spanduk, di antaranya bertuliskan: “Kami bukan sapi perahan, usir

108

kapitalis”, “Rp 16 triliun, Bagian kami mana?”, “Jangan lupa karyawan
bagian dari aset perusahaan juga.” “Kami Minta 7 Paket”, “Perusahaan
Sara Lee Besar Kok Ngasih Kesejahteraan Kecil” juga tuntutan lain tentang
kesejahteraan dan gaji yang rendah. Spanduk juga terpasang di pagar
pabrik Sara Lee, juga ada sehelai kain berisi tanda tangan para pekerja dan
12 poster yang mewakili suara masing-masing tim dari berbagai daerah,
seperti Jakarta, Banyuwangi, Medan, Makassar, Denpasar, Jember,
Surabaya, Madiun, Kediri, Gorontalo, Samarinda, Lombok dan Aceh.
Poster dari Surabaya GT tertera beberapa kalimat yang berbunyi: “Kami
tidak akan berhenti mogok, sebelum kalian penuhi tuntutan buruh, penjahat
aja tahu balas budi, kalian?” Juga poster dari Tim Banyuwangi
menyuarakan: “Kedatangan kami bukan untuk berdebat, kami datang untuk
meminta hak kami, jangan bersembunyi di belakang UU, dan jangan ambil
jatah kami, ayo bicaralah untuk Indonesia.” “Kami terpaksa mogok karena
jalan berunding sudah buntu dari pertemuan tripartit antara manajemen
perusahaan dengan serikat pekerja. Banyak tuntutan yang kami ajukan
mulai kesejahteraan, peningkatan jumlah pesangon dan kompensasi dari
manajemen,” ungkap seorang buruh wanita yang enggan disebut namanya.
Buruh takut menyebut nama, sebab manajemen perusahaan akan terus
melakukan intimidasi yang menyakitkan. “Ini aksi dalam jumlah yang kecil,
dan menggerakan lebih besar dan sering melancarkan aksi, jika tuntutan
kami tak dikabulkan,” sambungnya. Perwakilan manajemen sempat
mengimbau peserta aksi mogok untuk kembali bekerja melalui pengeras
suara, namun ditolak oleh pekerja. Hingga kini aksi buruh terus bertambah
sebab karyawan dari distributor Jakarta, Bogor, Tanggerang, Depok dan
Bekasi satu persatu memperkuat aksinya itu. Buruh lainnya mengatakan
kasus ini bermula dari penjualan saham Sara Lee dijual kepada perusahaan
besar. Ternyata, perusahaan baru itu Setelah enggan menerima karyawan
lain, sehingga nasib karyawan menjadi terkatung-katung. Bahkan,
memutus hubungan kerja seenaknya saja. Buruh pun aktif demo. Sara Lee
merasa malu dengan aksi yang mencoreng perusahaan raksasa ini

109

sehingga siap melakukan perundingan tripartit. Sayangnya, hingga kini
belum ada kesepakatan karena manajemen perusahaan memberikan nilai
pesangon yang sangat rendah, tak sesuai pengabdian karyawan.

Cara Penyelesaian : Manajemen PT. Saralee harus berunding terlebih
dahulu dengan para buruh agar menemui suatu titik kesepakatan. Jika PT.
Saralee tidak memperoleh laba yang ia targetkan, seharusnya ia dapat
mengambil kebijaksanaan yang tidak membuat salah satu pihak rugi akan
hal ini. Perundingan secara kekeluargaan adalah satu-satunya solusi yang
dapat meredam demo. Jika demo terus terjadi, pihak Saralee malah akan
mengalami kerugian yang lebih besar lagi, karena jika kegiatan operasional
tidak berjalan seperti biasa, laba pun tidak akan didapatkan oleh PT.Sara
Lee

9.2.2 PT KAI Indonesia
Manipulasi laporan keuangan PT. KAI Indonesia, transparasi serta
kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi
amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah
satu badan usaha milik negara. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan
yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa
keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihnya. Padahal, apabila
dicermati sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp.
63 milyar. Kerugian ini terjadi karena PT. KAI telah tiga tahun tidak dapat
menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu pajak pihak
ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar
akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokan dalam bentuk
pendapatan atau asset. Dengan demikian kekeliruan dalam pencatatan
transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi disini. Di lain pihak, PT
KAI memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi
karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak
tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga

110

yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga sebagai
konsekuensinya PT. KAI seharusnya mengakui menderita kerugian
sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat
bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukan sebagai
pendapatan PT.KAI sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat
diraih pada tahun tersebut. Diduga manipulasi laporan keuangan PT. KAI
telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sehingga akumulasi
permasalahan terjadi disini.

Cara Penyelesaian : PT.KAI harus menyelesaikan dengan cara
kekeluargaan terhadap pihak ketiga tersebut untuk mencari jalan keluarnya
tetapi PT.KAI juga harus tetap memantau laporan keuangan yang masuk
apakah itu valid atau tidak datanya serta harus di selidiki apabila ada
manipulasi dari pihak internal.

9.2.3 PT Unilever Indonesia
Pelanggaran yang dilakukan pada Perusahaan Unilever karena kondisi
perusahaan yang sedang pailit akhirnya memutuskan untuk melakukan
PHK kepada beberapa karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu,
perusahaan sama sekali tidak memberikan pesangon sebagaimana yang
telah diatur di dalam UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam
kasus ini Perusahaan Unilever dapat dikategorikan melanggar prinsip
kepatuhan terhadap hukum.

Cara Penyelesaian : PT.Unilever seharusnya memberikan pesangon atau
upah terhadap karyawan tersebut sebagaimana yang telah tercantum di
undang-undang dengan cara kekeluargaan untuk mencapai tujuan
bersama dan apabila tetap tidak memberikan pesangon PT.Unilever dapat
dikenakan sanksi hukum seperti yang tertera pada undang-undang.

BAB X

111

ETIKA BISNIS DAN PASAL – PASALNYA SERTA PENAFSIRANNYA

10.1 Etika Bisnis Era Globalisasi
Bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan
diwarnai oleh bisnis. Dalam lingkup yang besar, Negara pastinya terlibat dalam proses
bisnis yang terjadi. Tiap-tiap Negara memiliki sebuah karakteristik sumber daya
sendiri sehingga tidak mungkin semua Negara merasa tercukupi oleh semua sumber
daya yang mereka miliki. Mulai dari ekspedisi Negara Eropa mencari rempah-rempah
di Asia sampai perdagangan minyak Internasional merupakan bukti bahwa dari dulu
sampai sekarang sebuah Negara tidak dapat bertahan hidup tanpa keberadaan bisnis
dengan Negara lainnya. Dewasa ini, pengaruh globalisasi juga menjadi faktor
pendorong terciptanya perdagangan internasional yang lebih luas. Kemajemukan
ekonomi dan sistem perdagangan berkembang menjadi sebuah kesatuan sistem
yang saling membutuhkan. Ekspor-Impor multinasional menjadi sesuatu yang biasa.
Komoditi nasional dapat diekspor menjadi pendapatan Negara, serta produk-produk
asing dapat diimpor demi memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

Setiap Negara terus mengeksplorasi bisnis ke luar negeri selain untuk mendapatkan
yang mereka inginkan, juga menaikkan tingkat ekonomi yang ada. Tidak dapat
dipungkiri bahwa Bisnis multinasional merupakan kesempatan untuk meraih pundi-
pundi uang demi meningkatkan tingkatan ekonomi, terutama Negara berkembang
yang rata-rata memiliki nilai tukar mata uang yang rendah. Developing country
mendapat keuntungan dengan kemudahan untuk mengekspor barang domestiknya
ke luar dan kemudahan untuk mendapatkan investor asing sebagai penanam dana
bagi usaha-usaha dalam negeri. Sedangkan developed country lebih mudah dalam
mendapatkan barang/jasa yang mereka inginkan.

Akhir-akhir ini pelanggaran etika bisnis dan persaingan tidak sehat dalam upaya
penguasaan pangsa pasar terasa semakin memberatkan para pengusaha menengah
kebawah yang kurang memiliki kemampuan bersaing karena perusahaan besar telah
mulai merambah untuk menguasai bisnis dari hulu ke hilir. Perlu adanya sanksi yang

112

tegas mengenai larangan prakti monopoli dan usaha yang tidak sehat agar dapat
mengurangi terjadinya pelenggaran etika bisnis dalam dunia usaha.
Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup
seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga
masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara
adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan
individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Filsuf Aristoteles, dalam bukunya Etika Nikomacheia, menjelaskan tentang
pembahasan Etika, sebagai berikut:
1. Terminius Techicus, Pengertian etika dalam hal ini adalah, etika dipelajari untuk

ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia.
2. Manner dan Custom, Membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan

kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (In herent in human nature)
yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah laku atau perbuatan
manusia.

Etika terbagi atas dua :
1. Manusia Etika umum ialah etika yang membahas tentang kondisi-kondisi dasar

bagaimana itu bertindak secara etis. Etika inilah yang dijadikan dasar dan
pegangan manusia untuk bertindak dan digunakan sebagai tolok ukur penilaian
baik buruknya suatu tindakan.

2. Etika khusus ialah penerapan moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus
misalnya olah raga, bisnis, atau profesi tertentu. Dari sinilah nanti akan lahir etika
bisnis dan etika profesi (wartawan, dokter, hakim, pustakawan, dan lainnya).

10.2 Pasal - Pasal Mengenai Etika Bisnis
1. Pasal 4, hak konsumen adalah :

113

Ayat 1 : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.
Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa”.

2. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah :
Ayat 2 : “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan
dan pemeliharaan”

3. Pasal 8
Ayat 1 : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Ayat 4 : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2)
dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya
dari peredaran”

4. Pasal 19 :
Ayat 1 : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”
Ayat 2 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau
setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Ayat 3 : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi”.

114

Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Jouurnal
(1988), memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika
bisnis, yaitu :
1. Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya.

Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang
dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang
tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
2. Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya
memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku
tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan
dengan hak orang lain.
3. Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama,
dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara
perseorangan ataupun secara kelompok.

Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk
membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta
mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan
suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi
yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang
andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu
menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang,
karena :
1. Mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik

intern perusahaan maupun dengan eksternal.
2. Mampu meningkatkan motivasi pekerja.
3. Melindungi prinsip kebebasan berniaga.

115

4. Mampu meningkatkan keunggulan bersaing.
UU Perlindungan Konsumen menetapkan lima pokok materi yang menjadi muatan
undang-undang ini, yaitu mengenai :
1. Larangan-Larangan Larangan-Larangan ini berkaitan dengan :

a. Produk barang atau jasa yang akan diproduksi, diperdagangkan atau
dipromosikan.

b. Pengusaha yang memproduksi, menawarkan, memperdagangkan atau
mempromosikan

2. Tanggung jawab produsen dan tanggunggugat produk, mengenai tanggung
jawab ini dapat dilihat pada skema berikut :

3. Perjanjian atau klausula baku Masalah perjanjian atau pencantuman klausula
baku dalam perjanjian baku diatur dalam Pasal 18. Mengingat posisi
konsumen yang lemah, maka undang-undang memandang perlu untuk
mengatur perjanjian baku yang mencantumkan exoneration clause atau
exemption clause(pengalihan kewajiban-kewajiban, yang seharusnya menjadi
tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen).
116

4. Penyelesaian sengketa. UU perlindungan Konsumen mengenal dua macam
institusi dalam penyelesaian sengketa ganti rugi antara pelaku usaha dengan
konsumen, yaitu :
a. pengadilan, atau
b. di luar pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),
berdasarkan sukarela para pihak yang bersengketa.

5. Ketentuan Pidana Ketentuan pidana yang diatur undang-undang ini meliputi :
a. Penetapan bahwa perusahaan adalah subjek hukum pidana
b. Jenis pidana yang ditentukan terdiri dari pidana kurungan, denda, dan pidana
tambahan berupa : perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan
hakim, pembayaran ganti kerugian, pencabutan ijin usaha, perintah
penghentian kegiatan tertentu, penarikan barang dari peredaran.
c. Penyidik yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau
penyidikan tindak pidana adalah, penyidik umum, sebagaimana diatur
dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

10.3 Bentuk Pelanggaran Etika Bisnis
I. Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum
Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya
memutuskan untuk Melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam
melakukan PHK itu, perusahaan sama sekali tidak memberikan pesongan
sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam
kasus ini perusahaan x dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap
hukum.

II. Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi
Sebuah Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun
ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp 500.000,- kepada setiap siswa
baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat
akan mendaftar, sehingga setelah diterima mau tidak mau mereka harus

117

membayar. Disamping itu tidak ada informasi maupun penjelasan resmi tentang
penggunaan uang itu kepada wali murid.
Setelah didesak oleh banyak pihak, Yayasan baru memberikan informasi bahwa
uang itu dipergunakan untuk pembelian seragama guru. Dalam kasus ini, pihak
Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip transparansi.

III. Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas
Sebuah RS Swasta melalui pihak Pengurus mengumumkan kepada seluruh
karyawan yang akan mendaftar PNS secara otomotais dinyatakan mengundurkan
diri. A sebagai salah seorang karyawan di RS Swasta itu mengabaikan
pengumuman dari pihak pengurus karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh
Pengelola dalam hal ini direktur, sehingga segala hak dan kewajiban dia
berhubungan dengan Pengelola bukan Pengurus. Pihak Pengelola sendiri tidak
memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut.
Karena sikapnya itu, A akhirnya dinyatakan mengundurkan diri. Dari kasus ini RS
Swasta itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada
kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban antara Pengelola dan
Pengurus Rumah Sakit.

IV. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban
Sebuah perusahaan PJTKI di Jogja melakukan rekrutmen untuk tenaga baby
sitter. Dalam pengumuman dan perjanjian dinyatakan bahwa perusahaan berjanji
akan mengirimkan calon TKI setelah 2 bulan mengikuti training dijanjikan akan
dikirim ke negara-negara tujuan. Bahkan perusahaan tersebut menjanjikan bahwa
segala biaya yang dikeluarkan pelamar akan dikembalikan jika mereka tidak jadi
berangkat ke negara tujuan. B yang terarik dengan tawaran tersebut langsung
mendaftar dan mengeluarkan biaya sebanyak Rp 7 juta untuk ongkos administrasi
dan pengurusan visa dan paspor.
Namun setelah 2 bulan training, B tak kunjung diberangkatkan, bahkan hingga
satu tahun tidak ada kejelasan. Ketika dikonfirmasi, perusahaan PJTKI itu selalu
berkilah ada penundaan, begitu seterusnya. Dari kasus ini dapat disimpulkan

118

bahwa Perusahaan PJTKI tersebut telah melanggar prinsip pertanggungjawaban
dengan mengabaikan hak-hak B sebagai calon TKI yang seharusnya diberangnka
ke negara tujuan untuk bekerja.

V. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kewajaran
Sebuah perusahaan property ternama di Yogjakarta tidak memberikan surat ijin
membangun rumah dari developer kepada dua orang konsumennya di kawasan
kavling perumahan milik perusahaan tersebut. Konsumen pertama sudah
memenuhi kewajibannya membayar harga tanah sesuai kesepakatan dan biaya
administrasi lainnya.
Sementara konsumen kedua masih mempunyai kewajiban membayar kelebihan
tanah, karena setiap kali akan membayar pihak developer selalu menolak dengan
alasan belum ada ijin dari pusat perusahaan (pusatnya di Jakarta). Yang aneh
adalah di kawasan kavling itu hanya dua orang ini yang belum mengantongi izin
pembangunan rumah, sementara 30 konsumen lainnya sudah diberi izin dan
rumah mereka sudah dibangun semuannya. Alasan yang dikemukakan
perusahaan itu adalah ingin memberikan pelajaran kepada dua konsumen tadi
karena dua orang ini telah memprovokasi konsumen lainnya untuk melakukan
penuntutan segera pemberian izin pembangunan rumah. Dari kasus ini
perusahaan property tersebut telah melanggar prinsip kewajaran (fairness) karena
tidak memenuhi hak-hak stakeholder (konsumen) dengan alasan yang tidak
masuk akal.

VI. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran
Sebuah perusahaan pengembang di Sleman membuat kesepakatan dengan
sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai
dengan kesepakatan pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan
kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor
melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan
perusahaan pengembang. Selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah
mengalami kerusakan serius. Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor dapat

119

dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memenuhi spesifikasi
bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang.
VII. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati
Seorang nasabah, sebut saja X, dari perusahaan pembiayaan terlambat
membayar angsuran mobil sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit
parah. X sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang
keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak mendapatkan respon dari
perusahaan. Beberapa minggu setelah jatuh tempo pihak perusahaan langsung
mendatangi X untuk menagih angsuran dan mengancam akan mengambil mobil
yang masih diangsur itu. Pihak perusahaan menagih dengan cara yang tidak
sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah. Dalam kasus ini kita
dapat mengakategorikan pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran prinsip
empati pada nasabah karena sebenarnya pihak perusahaan dapat memberikan
peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.

120

KISI KISI UAS & JAWABANNYA
VI. Pertanyaan Konsep Etika Pemasaran

1. Jelaskan Pengertian Etika dan Norma Pemasaran?
Norma adalah suatu acuan dalam bertingkah laku sehingga memberikan
kemungkinan bagi seseorang untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukannya
itu dinilai orang lain, di mana juga merupakan ciri bagi orang lain tersebut untuk
menolak atau bahkan mendukung tingkah lakunya.Menurut WY. Stanton pemasaran
adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukan untuk merencanakan,
menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat
memuaskan pembeli.Etika pemasaran adalah standar etika yang berkaitan dengan
pemasaran.

121

2. Sebutkan Apa Saja Etika Pemasaran dalam Berbagai Konteks?
1. Etika pemasaran dalam kontek produk
a. Produk yang berguna dan dibutuhkan
b. Produk yang berpotensi ekonomi atau benefit
c. Produk yang bernilai tambah yang tinggi
d. Dalam jumlah yang berskala ekonomi dan social
e. Produk yang dapat memuaskan masyarakat
2. Etika pemasaran dalam konteks harga
a. Beban cost produksi yang wajar
b. Sebagai alat kompetisi
c. Diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat
d. Margin perusahaan yang layak
e. Sebagai alat daya tarik bagi konsumen.
3. Etika pemasaran dalam kontek distribusi
a. Kecepatan dan ketepatan waktu
b. Keamanan dan keutuhan barang
c. Konsumen mendapat palayanan tepat dan cepat
4. Etika pemasaran dalam konteks promosi
a. Sarana memperkenalkan barang
b. Informasi kegunaan dan kualifikasi barang
c. Promosi
d. Informasi fakta yang ditopang kejujuran.

122

3. Jelaskan 2 Pandangan pada Fungsi Iklan?
1. Iklan sebagai Pemberi Informasi
Pendapat pertama melihat iklan terutama sebagai pemberi informasi. Iklan
merupakan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada
masyarakat tentang produk yang akan atau sedang ditawarkan dalam pasar. Yang
ditekankan di sini adalah bahwa iklan berfungsi untuk membeberkan dan
menggambarkan seluruh kenyataannya yang serinci mungkin tentang suatu
produk. Sasaran iklan adalah agar konsumen dapat mengetahui dengan baik
produk itu sehingga akhirnya memutuskan untuk membeli produk itu. Namun,
apakah dalam kenyataannya pembeli membeli produk tersebut atau tidak, itu
merupakan sasaran paling jauh. Sasaran dekat yang lebih mendesak adalah agar
konsumen tahu tentang produk itu, kegunaannya, kelebihannya, dan kemudahan-
kemudahannya.
2. Iklan sebagai pembentuk pendapat umum
Berbeda dengan fungsi iklan sebagai pemberi informasi, dalam wujudnya yang
laik iklan dilihat sebagai suatu cara untuk mempengaruhi pendapat umum
masyarakat tentang sebuah produk. Dalam hal ini fungsi iklan mirip dengan fungsi
propaganda politik yang berusaha mempengaruhi massa pemilih. Dengan kata
lain, fungsi iklan adalah untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk
itu. Caranya dengan menampilkan model iklan yang manupulatif, persuasif, dan
tendensius dengan maksud untuk menggiring konsumen untuk membeli produk
tersebut. Karena itu, model iklan ini juga disebut sebagai iklan manipulatif.
Secara etis, iklan manipulasi jelas dilarang karena iklan semacam itu benar-benar
memanipulasi manusia, dan segala aspek kehidupannya, sebagai alat demi tujuan
tertentu di luar diri manusia. Iklan persuasif sangat beragam sifatnya sehingga
kadang-kadang sulit untuk dinilai etis tidaknya iklan semacam itu. Bahkan batas
antara manipulasi terang-terangan dan persuasi kadang-kadang sulit ditentukan.

123

4. Sebutkan Apa Saja Persoalan Etis Dalam Iklan?
1. Iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia.
Dalam banyak kasus ini jelas sekali terlihat. Iklan membuat manusia tidak lagi
dihargai kebebasannya dalam menentukan pilihannya untuk membeli produk
tertentu. Banyak pilihan dan pola konsumsi manusia modern sesungguhnya
adalah pilihan iklan. Manusia didikte oleh iklan dan tunduk pada kemauan iklan,
khususnya iklan manupulatif dan persuasif yang tidak rasional. Ini justru sangat
bertentangan dengan imperatif moral Kant bahwa manusia tidak boleh
diperlakukan hanya sebagai alat demi kepentingan lain di luar dirinya, termasuk
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2. Iklan manipulatif dan persuasif non-rasional menciptakan kebutuhan manusia
dengan akibat manusia modern menjadi konsumtif.
Secara ekonomis hal ini tidak baik karena dengan demikian akan menciptakan
permintaan ikut menaikkan daya beli masyarakat. Bahkan, dapat memacu
prduktivitas kerja manusia hanya memenuhi kebutuhan hidupnya yang bertambah
dan meluas itu. Namun, di pihak lain muncul masyarakat konsumtif, di mana
banyak dari apa yang dianggap manusia sebagai kebutuhannya sebenarnya
bukan benar-benar kebutuhan.
3. Iklan manipulatif dan persuasif non-rasional malah membentuk dan menentukan
identitas atau citra memiliki barang sebagaimana ditawarkan iklan.
Ia belum merasa diri penuh kalau belum memakai minyak rambut seperti
diiklankan bintang film terkenal, dan seterusnya. Identitas manusia modern lalu
hanyalah identitas massal, serba sama, serba tiruan, serba polesan, serba instan.
4. Iklan merongrong rasa keadilan sosial masyarakat.
Iklan yang menampilkan yang serba mewah sangat ironis dengan kenyataan
sosial di mana banyak anggota masyarakat masih berjuang untuk sadar hidup.
Iklan yang mewah tampil seakan tanpa punya rasa solidaritas dengan sesamanya
yang miskin.

124

5. Berikan 1 Contoh Kasus Etika Pemasaran?
Tolak angin adalah produk dari PT. SIDOMUNCUL yang sejak lama telah
memasarkan obat-obatan herbal dan jamu. Sedangkan belum lama ini, sering terlihat
iklan dari salah satu anak perusahaan PT. KALBE FARMA, Tbk yaitu PT. BINTANG
TOEDJOE yang juga meluncurkan produk obat herbal masuk angin. Iklan produk
tersebut terlihat saling menjatuhkan dan membandingkan produknya satu sama lain.
Terlihat jelas bahwa iklan Bintang Toedjoe masuk angin menyindir produk dari Tolak
Angin dengan slogannya “Orang Bejo Lebih Untung Dari Orang Pintar”, sedangkan
Tolak Angin sendiri memiliki slogan “Orang Pintar Minum Tolak Angin” slogan ini lah
yang disindir oleh produk Bintang Toedjoe, yang dimana pada kenyataannya Tolak
Angin yang lebih dahulu memasarkan produk obat herbal masuk angin di Indonesia
bahkan sampai keluar negeri. Bahkan untuk iklan terbaru produk Bintang Toedjoe
yang bertujuan memperkenalkan kemasan terbarunya pun masih menyinggung
produk Tolak angin dengan sloga “Orang bejo berinovasi, lalu orang pintar ngapain?”.

Analisanya :
Seharusnya iklan ini tidak boleh dengan sengaja meniru iklan produk pesaing
sedemikian rupa sehingga dapat merendahkan produk pesaing, ataupun menyindir
atau membingungkan khalayak, karena dengan merendahkan dan saling
menjatuhkan akan membuat produk tersebut tidak percaya dan akan terlihat buruk
dimata konsumen. Maka dari itu bersainglah secara sehat dan kreatifitas, bukannya
bersaing dengan cara menyindir dan merendahkan produk pesaing yang dapat
melanggar peraturan periklanan dunia.

125

VII. Pertanyaan Konsep Etika Bisnis Produksi dan Lingkungan Hidup

1. Sebutkan apa saja kewajiban Perusahaan kepada Konsumen?
1. Kewajiban Untuk Mematuhi
Kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang
dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan
sukarela dan yang membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui
akan dibelinya.
Jadi, pihak penjual berkewajiban memenuhi klaim yang dibuatnya tentang produk
yang dijual. Tidak seperti Wintherop Laboratories memasarkan produk penghilang
rasa sakit yang oleh perusahaannya diklaim sebagai obat nonaddictive (tidak
menyebabkan ketergantungan). Selanjutnya seorang pasien yang menggunakan
produk tersebut menjadi ketergantungan dan akhirnya meninggal karena over dosis.
2. Kewajiban Untuk Mengungkapkan
Penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan
dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya. Ini
berarti bahwa penjual berkewajiban memberikan semua fakta pada konsumen
tentang produk tersebut yag dianggap berpengaruh kepada keputusan konsumen
untuk membeli.
3. Kewajiban Untuk Tidak Memberikan Gambaran Yang Salah
Penjual harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar, ia harus
membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ia tawarkan di piiran
konsumen sebagaimana barang tersebut adanya. Jangan sampai terjadi
4. Kewajiban Untuk Tidak Memaksa
Penjual berkewajiban untuk tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin
mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan
kepentingannya, tidak memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan,
atau faktor lain yang mengurangi atau menghapuskan kemampuan pembeli untuk
menetapkan pilihan secara bebas.

126

2. Sebutkan Apa Saja Penerapan Etika Dalam Lingkungan Hidup?
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika
lingkungan sebagai berikut:
1. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu
menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri.
2. Manusia sebagai bagian dari lingkungan, hendaknya selalu berupaya untuk
emnjaga terhadap pelestarian , keseimbangan dan keindahan alam.
3. Kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan
energy.
4. Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk
hidup yang lain.

127

3. Sebutkan Apa saja Prinsip Etika Lingkungan Hidup?
Adapun prinsip-prinsip dari etika lingkungan adalah sebagai berikut:
1. Sikap hormat terhadap alam (respect for nature)
2. Prinsip tanggung jawab (moral responsibility for nature)
3. Solidaritas kosmis (cosmic solidarity)
4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (caring for nature)
5. Prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu
6. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam
7. Prinsip keadilan
8. Prinsip demokrasi

128

4. Sebutkan Apa Saja Komponen – Komponen AMDAL?
AMDAL terdiri atas lima komponen, yaitu sebagai berikut.
1) Studi Pra-Proyek
Studi pra-proyek dilakukan guna mengukur dan memperkirakan perubahan keadaan
lingkungan. Pengukuran ini dilakukan bedasarkan pada data baik data fisik, kimia,
biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya.
2) Laporan Penilaian
Laporan penilaian adalah laporan yang disusun dari hasil studi pra-proyek yang
berupa kemungkinan yang akan terjadi jika proyek tersebut berjalan.
3) Pembuatan Keputusan
Proses pembuatan keputusan berdasarkan pada laporan penilaian serta hasil prediksi
pengaruh proyek terhadap lingkungan kelak. Namun kenyataan dalam pengambilan
keputusan ini sangat dipengaruhi oleh nuansa politik.
4) Persetujuan Proyek
Persetujuan proyek mengandung rekomendasi dari hasil analisis interaksi antara
proyek dengan lingkungan, contohnya adalah proyek dapat disetujui dengan
rekomendasi akan dilakukannya usaha-usaha untuk memperkecil pengaruh negatif
terhadap lingkungan.
5) Pemantauan Proyek
Pemantauan proyek dilakukan dalam kurun waktu 2-3 tahun, untuk memantau
sudahkah proyek tersebut berjalan sesuai dengan yang direkomendasikan dan
disetujui proyek.

129

5. Sebutkan Apa Saja Manfaat AMDAL?
Manfaat AMDAL secara umum adalah menjamin suatu usaha atau kegiatan
pembangunan agar layak secara lingkungan. Layak secara lingkungan berarti
kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukkannya sehingga dampak yang ditimbulkan
dapat ditekan.
1) Manfaat AMDAL khususnya bagi pemerintah di antaranya sebagai berikut.
a. Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.
b. Menghindari konflik dengan masyarakat.
c. Menjaga agar pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan.
d. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2) Manfaat AMDAL bagi pemrakarsa, di antaranya sebagai berikut.
a. Menjamin keberlangsungan usaha.
b. Menjadi referensi dalam peminjaman kredit.
c. Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar.
d. Sebagai bukti ketaatan hukum.
3) Manfaat AMDAL bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut.
a. Mengetahui sejak dini dampak dari suatu kegiatan.
b. Melaksanakan kontrol.
c. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

130

VIII. Pertanyaan Konsep Etika Bisnis Berkaitan dengan MSDM

1. Sebutkan apa saja Prinsip – Prinsip Etika Bisnis dengan MSDM?
1. Konsekuensi Dari Perilaku Yang Tidak Etis
Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang. Tapi apabila
yang timbul dan tumbuh adalah perilaku yang tidak etis maka akan berakibat yang
tidak inginkan. Dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif mikro dan perspeltif makro.
Perspektif mikro etika diasosiasikan dengan adanya kepercayaan. Kepercayaan yang
dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan
supplier, customer maupun dengan karyawan.Apabila kepercayaan dibangun melakui
perilaku yang tidak etis maka kepercayaan customer akan berkurang kepada
karyawan maupun organisasi. Sedangkan perspektif makro etika meliputi suap-
menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian dan diskriminasi akan
mengakibatkan inefisiensi dalam pengalokasian sumberdaya.
2. Sebab Perilaku Yang Tidak Etis
Penyebab perilaku tidak etis meliputi tiga aspek yaitu:karyawan memiliki kemampuan
kognitif yang rendah menyebabkan tingkat penerimaan yang kurang baik, adanya
pengaruh orang lain, keluarga ataupun norma sosial menjadi lebih menentukan dalam
mempengaruhi perilaku karyawan, adanya ethical dilemma yaitu situasi yang
menyebabkan adanya pilihan-pilihan yang muncul yang berpotensi menghasilkan
perilaku yang tidak dapat diterima, ethical dilemma muncul dikarena adanya
ketidaksesuaian antara personel, organisasional dan profesional.
3. Konsep Etika Bukan Sekedar Kode Etik
Kode etik menetapkan aturan kehidupan organisasi, termasuk tanggung-jawab
professional, pengembangan professional, kepemimpinan yang etis, kejujuran dan
keadilan, konflik kepentingan, dan megunakan informasi. Banyak organisasi yang
mempunyai kode etik yang formal dalam organisasi tetapi pengaruh kode etik dalam
perilaku anggotanya perlu dipertanyakan. Banyak anggota yang menganggap kode
etik hanya sebagai hiasan saja. Kode etik perusahaan tidak akan efektif jika tidak
didukung dengan norma-norma informal yang berlaku.

131

2. Jelaskan mengenai Konsep Implementasi Etika MSDM?
Manajemen sumber daya manusia, konsep etika dapat di implementasikan dalam
bentuk pengawasan organisasaional yang didasarkan pada sosialisasi aturan-aturan,
memonitor perilaku dan disilpin karyawan, serta mempengaruhi perilaku melalui
pemberian hukuman bagi mereka yang sering melanggar etika. Penerapan yang
terlalu kuat pada konsep etika yang berorentasi pada pemenuhan etika tersebut,
mempunyai akibat yang kurang baik pada outcome yang dihasilkan, karena perhatian
karyawan akan tertumpu pada usaha-usaha untuk menghindari hukuman saja.
Tujuan utama dalam konsep penanaman nilai-nilai etika ini bukan untuk kedisiplinan,
tetapi lebih pada usaha-usaha untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap
perkembangan nilai-nilai etika yang lebih berarti. Tujuan tersebut disosialiasasikan
dengan adanya sharing nilai-nilai etika dalam organisasi. Dalam hai ini setiap anggota
organisasi mempunyai status yang sama. Dengan begitu organisasi membawa
komitmen bersama yamg diaplikasikan secara sama pada semua anggota. Karena
karyawan mendapat perhatian atas kontribusinya, maka mereka akan merasa bangga
dengan nilai-nilai etika dalam organisasi.
Konsep penanaman nilai-nilai etika lebih menekankan pada aktivitas-aktivitas yang
membantu karyawan dalam pembuatan keputusan, menyediakan nasihat-nasihat dan
konsultasi etika, serta mendukung konsensus mengenai etika bisnis. Manajemen
sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan
antara penanaman nilai-nilai etika dan pemenuhan etika tersebut.
Implementasi konsep etika harus mampu diintegrasikan dalam setiap aktivitas
manajemen sumber daya manusia. Adanya konsistensi antara kebijakan dan praktek
diharapkan dapat menghindari persepsi yang ambigu yang diterima karyawan.
Sebagai contoh, jika karyawan didorong untuk melaksanakan suatu standar etiak
tertentu, tetapi standar tersebut tidak diintegrasikan dalam standar penilaian kinerja,
reward, sistem kompensasi serta sistem manajemen sumber daya manusia lainnya,
maka akan menimbulkan perasaan ketidakadilan bagi karyawan. Dengan
mengintegrasikan program etika ke dalam fungsi-fungsi organisasional diharapkan
akan menjadikan pelaksanaan konsep etika menjadi lebih efektif.

132

3. Sebutkan Apa saja Hak-Hak Karyawan yang Mendukung Konsep Etika MSDM?
Hak-hak yang harus dipenuhi sebagai seorang karyawan agar konsep etika dapat
menghasilkan keputusan yang etis setiap level manajemen sumber daya manusia
adalah
a. Hak atas pekerjaan , kerja merupakan hak asasi manusia karena dengan hak akan
hidup.
b. Hak atas upah yang adil sehingga tidak ada diskrimanitif dalam pemberian upah.
c. Hak untuk berserikat dan berkumpul, dapat menjadi media advokasi bagi pekerja.
d. Hak un tuk perlindungan keamanan dan kesehatan.
e. Hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan sama.
f. Hak atas rahasia pribadi.
g. Hak atas kebebasan suara hati.

Walaupun hak-hak para pekerja telah di penuhi kadang terjadi suatu permasalahan-
permasalahan yang di alami oleh para pekerja yaitu :
a. Kolusi bentuk penyogokan yang terjadi pada calon karyawan yang ingin naik

jabatan (promosi jabatan).
b. Lamaran peluang kerja yang mencantumkan agama dan ras suku pada media

massa.
c. Pelatihan-pelatihan (training) yang dilakukan hanya berdasarkan untuk

mendapatkan proyek tender saja. Jadi pelatihan dilaksanakan tidak berdasarkan
kebutuhan yang ada.
d. Pemberian hasil penilaian psikologis (ex: psikotest) kepada seseorang yang
berada di luar bidang yang berwenang. Contohnya, pemberian hasil penilaian
psikologis yang dimiliki secara otoritas oleh bidang HRD dalam proses kegiatan
rekrutmen kepada di luar bidang HRD.
e. Pemberitahuan besaran nominal jumlah gaji kepada pihak yang tidak berwenang.

133

4. Bagaimana Implementasi Konsep Etika ke dalam Fungsi – Fungsi MSDM?
Implementasi konsep etika ke dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia
yaitu
a. Seleksi, perilaku karyawan tidak terlepas pada karakter pribadi yang dibawanya.
Dalam hal ini biasanya manajemen mengunakan tes untuk mengukur kemampuan
perkembangan moral untuk menentukan kejujuran dan personalitas serta sebagia
alat untuk melihat karakteristik karyawan.
b. Orientasi Karyawan, tujuan yang penting dalam konsep orientasi karyawan adalah
mengajarkan mereka norma-norma, attitude, dan beliefs yang berlaku dalam
organisasi. Nilai-nilai organisasi dapat dikomunikasikan melalui presentasi formal
dan secara implisit melalui sejarah dan mitos organisasi.
c. Training, dalam integrasi training menanamkan nilai-nilai etika agar karyawan
memilki lebih luas pengembangannya dan aktivitas training untuk karyawan
memiliki fokus yang berbeda-beda. Training juga dapat digunakan untuk
memperluas pengetahuan karyawan dan manajer mengenai kemampuan dalam
mengaplikasikan framework etika dalam pemecahan masalah.
d. Penilaian Kinerja, proses penilaian kinerja juga dapat diartika sebagai perwujudan
proses keadilan yang mempunyai kriteria seperti konsisten, bebas dari bias,
didasarkan pada informasi yang akurat, dapat dikoreksi dan merupakan
representasi dari kinerja yang sebenarnya.. penilaian kinerja seharusnya
dikomunikasikan dalam cara penyampaian informasi mengenai keadilan antar
individu.
e. Reward dan Hukuman, pendekatan yang kompleks dapat dilakukan dengan
pemberian reward untuk perlakuan yang etis dan hukuman untuk perlakukan
kurang etis. Dengan adanya reward, diharapkan bahwa tuntunan adanay perilaku
yang lebih beretika tidak dianggap sebagai suatu tambahan beban. Hukuman
menyediakan pembelajaraan sosial yang penting bagi karyawan untuk menjadi
lebih sadar dan mempunyai kemauan dalam menegakkan nilai-nilai dan etika
organisasi. Jika perlu tidak etis tidak perlu diberkan sanksi, maka karyawan akan
beranggapan bahwa mereka juga dapat terhindar dari hukuman.

134

5. Sebutkan dan Jelaskan Pengertian dan Peraturan Mengenai Ketenagakerjaan?
1. Pengertian Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada
pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek
hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek
publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para
pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang WAJIB tunduk pada ketentuan
pemerintah dalam artian hukum publik.
2. Peraturan & UU Ketenagakerjaan
Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan
dijelaskan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut:
a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. Memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

135

IX. Pertanyaan Konsep Etika Bisnis Dalam Fungsi Keuangan

1. Jelaskan yang dimaksud dalam Manajemen Keuangan?
Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan
(acquisition), pembiayaan/pembelanjaan (financing), dan manajemen aktiva dengan
tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Sehingga dapat diartikan bahwa
Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran,
pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang
dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan.
Tujuan Manajemen Keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
Dengan demikian apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat
ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus
peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan.
Manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu bidang keuangan yang
menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan
dan mempertahankan nilai melalui pengambilan putusan dan manajemen sumber
daya yang tepat.

Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu:
1. Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada
berbagai aktiva.
2. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik
dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan
3. Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam
bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin.

136

2. Sebutkan apa saja Kriteria Standar Etika Manajemen Keuangan?
1. Competency
a. Mempertahankan tingkat sesuai kompetensi profesional dengan
pengembangan pengetahuan dan keterampilan.
b. Melakukan tugas profesional mereka sesuai dengan hukum, peraturan dan
standar teknis.
c. Menyiapkan laporan lengkap dan jelas untuk memperoleh informasi yang
relevan dan dapat dipercaya
2. Confidentiality
a. Menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam
pekerjaan mereka kecuali bila diizinkan, atau keperluan hukum untuk
melakukannya.
b. Menginformasikan pada bawahan, mengenai kerahasiaan informasi yang
diperoleh dalam pekerjaan mereka dan memantau kegiatan mereka untuk
menjamin pemeliharaan kerahasiaan
c. Menahan diri dari untuk menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam
pekerjaan mereka untuk keuntungan tidak etis atau ilegal baik secara pribadi
atau melalui pihak ketiga
3. Integritas
Merupakan perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak
terotorisasi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja.
4. Objectivitas
Mengkomunikasikan informasi secara adil dan obyektif dan mengungkapkan
penuh semua informasi relevan yang dapat diharapkan untuk mempengaruhi
pemahaman pengguna dimaksudkan dari laporan, komentar, dan rekomendasi
yang disampaikan.
5. Resolusi Konflik Etis
Dalam menerapkan standar etika, praktisi manajemen akuntansi dan manajemen
keuangan mungkin mengalami masalah dalam mengidentifikasi perilaku tidak etis
atau dalam menyelesaikan konflik etis.

137

3. Jelaskan mengenai Penganggaran Budgetting?
1. Penyusunan rencana kerja lengkap untuk setiap jenis tingkat kegiatan dan setiap
jenis tingkat kegiatan yang ada pada suatu lembaga.
2. Penentuan rencana kerja dalam bentuk mata uang dan kesatuan kuantitatif lainnya,
dilakukan melalui sistematika dan logika yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Rencana kerja masing-masing dari setiap kesatuan usaha, satu sama lain atau
secara keseluruhan, harus dapat berjalan dengan serasi.
4. Penyusunan rencana kerja perlu adanya partisipasi dari seluruh tingkatan
manajemen sehinngga pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab seluruh
anggota manajemen.
5. Anggaran merupakan alat koordinasi yang ampuh bagi Top Manajer dalam
mengelola bank, dalam rangka mencapai rencana yang telah ditetapkan.
6. Anggaran merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana
kerja, sekaligus dipakai sebagai alat evaluasi dan penetapan tindak lanjut.
7. Anggaran merupakan alat pengawas dan pengendalian jalannya bisnis.

138

4. Sebutkan apa saja Sumber dan Alat Bantu Budgetting?
1. Laporan keuangan periode lalu
2. Data riset pasar mengenai potensi funding dan financing
3. Permohonan pembiayaan yang akan direalisasikan untuk periode mendatang
4. Rencana angsuran pembiayaan
5. Rencana pengeluaran biaya periode berikutnya
6. Kebijakan yang telah disepakati bersama
7. Asumsi-asumsi dalam penetapan cash in dan cash out sesuai dengan kebijakan
yang telah disepakati
Sedangkan alat bantu yang sederhana yang digunakan untuk melakukan Budgetting
adalah Aliran Kas (cash flow) yaitu suatu format keuangan yang mengilustrasikan
target-target mengenai mengalirnya dana masuk (cash in) dan dana keluar (cash out)
serta saldo kas pada suatu periode tertentu.

139

5. Berikan satu contoh kasus mengenai Etika dalam Fungsi Keuangan?
Manipulasi laporan keuangan PT. KAI Indonesia, transparasi serta kejujuran dalam
pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata
belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara. Dalam
laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia
mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihnya. Padahal,
apabila dicermati sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63
milyar. Kerugian ini terjadi karena PT. KAI telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak
pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu pajak pihak ketiga dinyatakan
sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak
dapat dikelompokan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian
kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi disini.
Di lain pihak, PT KAI memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi
karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih.
Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu
bukan pendapatan. Sehingga sebagai konsekuensinya PT. KAI seharusnya
mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain
yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukan sebagai
pendapatan PT.KAI sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih pada
tahun tersebut. Diduga manipulasi laporan keuangan PT. KAI telah terjadi pada tahun-
tahun sebelumnya sehingga akumulasi permasalahan terjadi disini.

Cara Penyelesaian : PT.KAI harus menyelesaikan dengan cara kekeluargaan
terhadap pihak ketiga tersebut untuk mencari jalan keluarnya tetapi PT.KAI juga harus
tetap memantau laporan keuangan yang masuk apakah itu valid atau tidak datanya
serta harus di selidiki apabila ada manipulasi dari pihak internal.

140

X. Pertanyaan Etika Bisnis dan Pasal – Pasalnya Serta Penafsirannya

1. Jelaskan Pembahasan Etika Menurut Filsuf Aristoteles?
Filsuf Aristoteles, dalam bukunya Etika Nikomacheia, menjelaskan tentang
pembahasan Etika, sebagai berikut:
1. Terminius Techicus, Pengertian etika dalam hal ini adalah, etika dipelajari untuk
ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia.
2. Manner dan Custom, Membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan
kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (In herent in human nature)
yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah laku atau perbuatan
manusia.

Etika terbagi atas dua :
1. Manusia Etika umum ialah etika yang membahas tentang kondisi-kondisi dasar

bagaimana itu bertindak secara etis. Etika inilah yang dijadikan dasar dan
pegangan manusia untuk bertindak dan digunakan sebagai tolok ukur penilaian
baik buruknya suatu tindakan.
2. Etika khusus ialah penerapan moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus
misalnya olah raga, bisnis, atau profesi tertentu. Dari sinilah nanti akan lahir etika
bisnis dan etika profesi (wartawan, dokter, hakim, pustakawan, dan lainnya).

141

2. Sebutkan apa saja Pasal – Pasal Dalam Etika Bisnis?
1) Pasal 4, hak konsumen adalah :
a. Ayat 1 : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.
b. Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa”.

2) Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah :
Ayat 2 : “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan
dan pemeliharaan”

3) Pasal 8
a. Ayat 1 : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar
yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
b. Ayat 4 : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat
(2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib
menariknya dari peredaran”

4) Pasal 19 :
a. Ayat 1 : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”
b. Ayat 2 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau
setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
c. Ayat 3 : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)
hari setelah tanggal transaksi”

142

3. Sebutkan Tiga Prilaku Etika Bisnis menurut Von der Embse dan R.A. Wagley?
Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Jouurnal
(1988), memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika
bisnis, yaitu :
1) Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya.
Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang
dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang
tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
2) Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya
memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku
tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan
dengan hak orang lain.
3) Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama,
dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara
perseorangan ataupun secara kelompok.

143

4. Sebutkan apa saja Bentuk Pelanggaran Bisnis?
1. Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum
2. Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi
3. Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas
4. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban
6. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran
7. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati
.

144

5. Buatlah Skema Tanggung jawab produsen dan tanggunggugat produk?
145

DAFTAR PUSTAKA

Arifin Saddoen. Pengertian Etika Secara Umum, Menurut Para Ahli, Jenis, dan Ciri-

Cirinya di https://moondoggiesmusic.com/pengertian-etika/#gsc.tab=0 (di akses 1 Maret

2021).

Mastah Bisnis. 2020. Etika Bisnis (Business Ethics) di https://mastahbisnis.com/etika-

bisnis/ (di akses 1 Maret 2021).

Novia Widya Utami. 2020. Apa itu Etika Bisnis? Ketahui Prinsip dan Manfaatnya! di

https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-etika-bisnis/ (di akses 1 Maret 2021).

Unknown. 2016. Pengertian Dan Konsep Etika Secara Umum di

http://syaechuanwarrrr.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-konsep-etika-secara-

umum.html (di akses 1 Maret 2021).

Zakky. 2020. Pengertian Etika | Definisi, Ciri-Ciri, Macam-Macam, dan Contohnya di

https://www.zonareferensi.com/pengertian-etika/ (di akses 1 Maret 2021).

Ferawati. 2013. Tujuan Bisnis dan Alokasi Sumber Daya Ekonomi di

http://ferawati45.blogspot.com/p/blog-page.html (di akses 9 Maret 2021).

Nuril Febriansah. 2016. Relevansi Antara Bisnis dan Etika di

http://nurilfebriansyahsite.blogspot.com/2016/10/relevansi-antara-bisnis-dan-etika.html

(di akses 9 Maret 2021).
Diah Pratiwi. 2015. Prinsip – Prinsip Etika Bisnis di http://tiwi10.blogspot.

com/2015/09/prinsip-prinsip-etika-bisnis.html (di akses 16 Maret 2021).

Harmony Blog. 2021. Prinsip Etika Bisnis : Penjelasan dan Penerapannya dalam Bisnis

di https://www.harmony.co.id/blog/prinsip-etika-bisnis-penjelasan-dan-penerapannya-

dalam-bisnis (di akses 16 Maret 2021).
Nuril Febriansah. 2016. Prinsip – Prinsip Umum Etika Bisnis di

http://nurilfebriansyahsite.blogspot.com/2016/10/prinsip-prinsip-umum-etika-bisnis.html

(di akses 16 Maret 2021).

Anitapurwati. 2013. Etika Utilitarianisme Dalam Bisnis di

https://anitapurwati.wordpress.com/2013/10/21/etika-utilitarianisme-dalam-bisnis/ (di

akses 16 Maret 2021).

146