Renstra

RENCANA STRATEGIS Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 KANTOR KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN KARANGANYAR Jl. Raya Karanganyar No. 168 Telp. ( 028q ) 381614 KARANGANYAR - PEKALONGAN KOdE POS 51182 Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat, Gol ruang Jabatan SURAT PERNYATAAN BAMBANG DWr YUSWANTO, SrP 19720725 199303 1 003 Pembina Tk. I,IVb Camat Karanganyar Kabupaten Pekalongan Dengan ini menyatakan dengan sungguh - sungguh bahwa . 1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan visi misi serta program berdasarkan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021 - 2026 2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program,kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien . Demkian Surat Pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan untuk dapat diergunakan sebagaiana mestinya. Karanganyar, 4 J amari 2022 Camat NrP. 1972072s t9%A3I 003

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEIGLONGAN TAHUN 2021.2026 Disusun Oleh : TIM PENYUSUN RENSTRA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugar Verifikator : Pada tanggal 2l Desember 2O21 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kepala Sub Bidang Pengembangan dan penerapan Bappeda Litbang Drs. MOH DY YULIANTONO, MM 5U o, sE NIP. 9650727 199503 I 005 NtP. r97 9 050r 't 008 Mengetahui, CAMAT KARAN6ANYAR KABUPATE 64N Drs. ELY Pembina Tingkat I NlP. 19740101 199403 1 004 E HAIAMAN VERIFIKASI I

-l PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN KARANGANYAR Jt. Raya Karanganyar No. 168 Telp. ( 0285 ) 3816{4 KARANGANYAR - PEKALONGAN Kode Pos 51182 KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR .. ta- ot. TAHUN 2027 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGANYAR TAHUN 202L-2425 CAMAT KARANGANYAR" KABUPATEN PEKALONGAN Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal L\ ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan |angka Paniang Daerah, dan Rencana Pembangunan |angka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan |angka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan |angka Menengah Daerah dan Rencana Keria Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karanganyar tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi |awa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi fawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara fl,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara fl.embaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355J; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4AO); 1

5. Perencanaan Undang-Undang pembz Nomor ZS Tahun ZOO4 tentang Sistem rndonesiar,h.,2;;:11::):H:'r:T#;Ti.XiI:i.^i.,::# Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun ZO04 tentang perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat au., pl_..int (Lembaran han Daerah Negara Republik Indonesia Tambahan iu*rt* ,OOO Nomor 126, Lembaran Negara Repubfir. 8. Undang-Undang l.,ao.r""i. Nomor 443gJ; Pembangunan Nomor 17 Tahun ZOOZ tentang Rencana ]angka panjang Nasionli Tahun zoos_2ol2s (Lembaran Negara Republik In-donesia irirn zOOZ Nomor 33, 9. Tambahan Undang-Undang Lembaran Negara Republik I"d;;";, Nomor 4700J; Nomor 25 Tahun 2007 tentang penataan Ruang flembaran Negara Republik Indonesia f"fr"" ZOOZ Nomor 6g, Tambahan Lembaran Negara Republik I"d;;r;, Nomor 4725J; 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O0B tentang Keterbukaan Informasi publik flembaran Negara n"prurit Indonesia Tahun 2O0B Nomor 61, Tambahan Lemb-aran Irt.gu., n.prUlik Indonesia Nomor 4846J; 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun'ZOOg Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik I"d;;;;;. Nomor 5038); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang_Undangan fl-embararr Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234J; ,.tugui-ur. telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2O;9 tentang perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 1g3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398J; 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941; 14- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang perubahan Kedua 1o" Undang-Undang Nomor zZ TahuJ Zo14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5e Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679J; 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588J; 2

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat ll pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O0S tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576J, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 19. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614J; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang.l.ata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4653); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional fl.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 22. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2OOg tentang .I.ahapan, Tata cara Penyusunan, pengendarian dan Evaruasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OB Nomor 21, Tamtrahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49171; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 200g Tata Ruang Wilayah Nasional flembaran Indonesia Tahun 200g Nomor 4g, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4833); tentang Rencana Negara Republik Lembaran Negara 24. Peraturan Pemerintah Nomor Z7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533J; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60411; 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2O77 Tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O5; Tambahan Lembaran Negara Republik J

Indonesia Nomor 6O56); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133J; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178J; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322J; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 7A7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease ZO19 (Covid_ 19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514J; 33. Peraturan Presiden Nomor 1g Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OZO_ZOZ4 fl-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1OJ; 34. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2O2O tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan proyek Strategis Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 35. Peraturan Daerah provinsi ]awa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2O05-2025 flembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2OO8 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi fawa Tengah Nomor 9l; 36. Peraturan Daerah provinsi fawa Tengah Nomor 6 Tahun 2O77 tentang Sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 91); 37. Peraturan Daerah provinsi fawa Tengah No S tahun ZO19 tentang Rencana Pembangunan |angka Menengah Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 201g-2023 [Lembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5J; 38. Peraturan Daerah provinsi fawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 4

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi fawa Tengah Nomor 6 Tahun 2O1O Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi lawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi lawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 20OB tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5); 40. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan langka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2OO5-2O25 fl-embaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2O1B tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor B5J; 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 7J; 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2O2O Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 941; 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan fangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Paniang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312J; 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1OO Tahun 2O1B tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540J; 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2O2O tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 5

Menetapkan: KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT MEMUTUSKAN : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini. Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pengolahan data dan informasi; 2. Menganalisa gambaran pelayanan Kecamatan Karanganyar; 3. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; 4. Merumuskan isu-isu strategis jangka menengah Organisai PerangkatDaerah; 5. Merumuskan tuiuan pelayanan iangka menengah O rga n i sa si PerangkatDaerah; 6. Merumuskan sasaran pelayanan iangka menengah Organisasi Perangkat Daerah; 7. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Karanganyar. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 202L. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 6 KELIMA Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 288); 49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892); 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-444 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2O2O-2O24; 52. Peraturan Bupati Pekatongan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2027 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2O2O Nomor 54J; 53. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2021 tenlang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 3B);

Ditetapkan di Kajen luli 2O2a TK. I LOt 199403 1 004 Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada yth. : 1. Yang bersangkutan; dan 2. Arsip. 7 NIP.

a LAMPIRAN NOMOR TANGGAL 1: KEPUTUSAN CAMAT TALUN : TAHUNZO21 : lULl2O27 SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 202I-2026 NO NAMA JABATAN DALAM INSTANSI KEDUDUKAN DALAM TIM t1l (2) i3) (4) 1 Drs. Elyas Setiyono Camat Karanganyar Ketua 2 Hermanto, SIP Plt, Sekretaris Camat Karanganyar Sekretaris 3 Dwi Zuliani, S.AP Kasubag Perencanaan dn Keuangan Anggota 4 Sasmito, SH Kasi Trantibum Anggota 5 WiwikYuni. L, S.Sos Kasi PMD Anggota 6 Rini Fitriyani, SIP Kasubag Admionistrasi umum , Kepegawaian dan Rumah Tangga Anggota ELYAS NO I L 199403 1 004 8

I(ATA PENGAITTAR fuji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Arah swr, Tuhan YME yang terah memberikan petunjuk , kemudahan , kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana strategis (RENSTRA ) Kecamatan Karanganyar Kabupaten pekalongan tahun 2o2L _ 2026 Renstra merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindak lanjutdan penjabaran dari ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2O2l - 2026, Rentra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan memuat tujuan, sasaran, program Pembangunan Daerah, kegiatan, target dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan untuk tahun 2O2l - 2026 Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak dijimpai kekurangan ,oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini apabila dilakukan reviu atas Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan di masa mendatang Akhirnya kami berharap semoga Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan ini dapat bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan. Karanganyar, 4 Januari 2022 CAMAT KARANGANYAR G DWI YUSWANTO,S.IP Pembina Tk. I NrP. 19720725 199303 1 003 Renstra Kecaaataa Karaaganyar Kabupaten Pekalongaa Tahuo 202l'2026 t"

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026 4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap berbagai perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek(1 tahun). Berdasarkan hal tersebut setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rancangan Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJMD.RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi dan Program Bupati yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang berisi tujuan, sasaran, stategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026 5 Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJMD tersebut akan dijabarkan lagi dalam dokumen operasional yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat Perangkat Daerah. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan, maka Kecamatan Karanganyar harus menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Karanganyar tahun 2021- 2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah terlihat pada gambar berikut ini. Gambar 1.1. Diagaram Alir tahapan Penyusunan

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026 6 Renstra ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Karanganyar, dimana renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2026. Selain itu Renstra ini juga akan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja. 1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021- 2026 sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026 8 Indonesia Nomor 6573); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026 9 Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6633); 31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026 10 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 32. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91); 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110); 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Norek Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16-286/2019); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026 11 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 84); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94); 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 45. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2021, Tanggal 14 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan 2021.

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026 12 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor .... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor .....); 47. Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagaian Kewenangan Bupati kepada Camat 48. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2021-2026 yaitu: 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, stategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Kewilayahan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi kecamatan dalam mendukung visi dan misis pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan; 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan; 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatandalam menyusun Rencana Kerja (Renja) kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021- 2026. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026 13 Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar tahun 2021-2026. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Karanganyar Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karanganyar, telaahan Renstra Kementerian terkait, Telaahan Renstra Dinas Provinsi terkait, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis. Bab IV Tujuan dan Sasaran Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kecamatan Karanganyar dalam kurun waktu 2021-2026. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan Bab ini berisi tentang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta kebijakan pembangunan jangka menengah yang akan diambil oleh Kecamatan Karanganyar Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Karanganyar tahun 2021-2026. Bab VII Kinerja PenyelenggaraanBidangUrusan Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Karanganyar mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026. Bab VIII Penutup Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Karanganyar

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 14 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARANGANYAR 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.1.1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanganyar sebagai berikut: 1. Tugas Kecamatan: Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. 2. Fungsi Kecamatan : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 15 perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Pengoordinasian upaya penye1enggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; g. Pembinaandanpengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa; h. Pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan; i. Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Camat : Memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. 4. Tugas Sekretaris : membantu Camat dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris memiliki fungsi : a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 16 b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; c. Pengoordinasiandan pelaksanaan kerja sama di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; d. Pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Kecamatan; e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan dan fasilitasi advokasi hokum di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan; g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan; h. Pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; i. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; j. Pengelolaan barang milik daerah di Kecamatan; dan k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di Kecamatan. Sekretariat terdiri dari: a. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan b. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan. 5. Tugas Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Rumah Tangga : Melaksanakan urusan suratmenyurat, ekspedisi,

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 17 arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian. 6. Tugas Subbagian Perencanaan Dan Keuangan : Melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. 7. Tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik : Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki fungsi : a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan; b. Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan; c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. 8. Tugas Seksi Pemerintahan Umum: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan pemerintahan diatasnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan Umum memiliki fungsi : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. 9. Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan ketertiban umum wilayah, penerapan dan

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 18 penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki fungsi : a. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; b. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. 10. Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan : koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memiliki fungsi : a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa; b. Pelaksanaanpemberdayaan kelurahan;dan c. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. 2.1.2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Susunan organisasi Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut: a. Camat; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Administrasi,Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 19 d. Seksi Pemerintahan Umum; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 20 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Karanganyar

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 21 2.2. Sumber Daya 2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan memiliki pegawai sebanyak 20 orang. Jumlah pegawai eselon III sebanyak 1 orang yaitu Camat , Eselon IVa sebanyak 4 orang yaitu Kasi Tata Pemerintahan kasi Kesra Pelayanan Umum dan Kasi Pemberdayaaan Masyarakat Desa karena jabatan Sekretaris Kecamatan masih kosong, Eselon IVb sebanyak 2 orang yaitu Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan kepala sub bagian administrasi Umum dan Kepegawaian . Rincian pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dangolongan ruang di lingkungan Kecamatan Karanganyar, sebagai berikut: Tabel 2.2.0 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan OPD Kec. Karanganyar Tahun 2021 (tahun terakhir) No Tingkat Pendidikan PNS Non PNS Jumlah L P L P 1 SMP Sederajat - - - - - 2 SMA Sederajat 9 2 - - 11 3 D3 - 1 - - 1 4 S1 2 6 - - 8 5 S2 - - - - - 6 S3 - - - - - Jumlah 11 9 - - 20 Jumlah PNS Kecamatan Karanganyar Sebanyak 20 Orang dan 2 orang tenaga Outsoursing , Terdiri S1

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 22 sebanyak 8 orang, D3 Sebanyak 1 Orang, , SMA 11 orang. Dan jumlah tenaga non PNS di Kecamatan Karanganyar ada 2 yaitu 2 orang laki-laki Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di perangkat OPD kecamatan Karanganyar diuraikan dalam tabel berikut ini : Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir) No Golongan L P Jumlah 1 Golongan II 8 2 10 2 Golongan III 2 7 9 3 Golongan IV 1 - 1 Jumlah 11 9 20 2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset) Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Secara umum sarana dan prasarana sebagai berikut. Tabel 2.2.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di OPD Kecamatan Karanganyar Tahun 2021 (tahun terakhir) No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 1 Gedung Kantor unit 1 - 1 2 Pendopo unit 1 - 1 3 Gedung Rumah Dinas unit 1 - 1 4 Kendaraan Dinas Roda 4 Unit 1 - 1 5 Kendaraan Dinas Roda 2 Unit 2 2 2

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 23 No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 6 Laptop Unit 9 3 11 7 Komputer PC Unit 5 2 7 8 Printer Unit 6 - 6 9 LCD Proyektor Unit - 1 1 10 Mesin Ketik Unit - 2 2 11 Mesin Ketik Elektronik Unit - - - 12 Mesin Absen Elektronik Unit 1 - 1 13 AC/ Pendingin ruangan Unit 11 - 11 14 Televisi Unit 2 - 2 15 Handy Talky Unit - - - 16 Lemari Unit 3 2 5 17 Rak Unit 2 2 4 18 Filling cabinet Unit 4 5 9 19 mesin potong rumput unit 1 - 1 20 Meja eselon Unit 6 - 6 21 Kursi eselon unit 5 - 5 22 Meja kerja Unit 23 - 23 23 Meja kursi tamu unit 3 - 3 24 Meja resepsionis Unit 1 - 1 25 Genset Unit 1 - 1

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 24 No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 26 Kursi besi Unit 50 - 50 27 Kursi lipat Unit 76 - 76 28 springbed Unit 2 - 2 29 Gordyn unit 30 - 30 30 Lemari es Unit 1 - 1 31 Tv unit 1 - 1 32 Mesin cuci Unit 1 - 1 33 Dispenser Unit 3 - 3 34 Sound sistemn Unit 2 - 2 35 Scaner Unit 1 - 1 36 Lambang garuda unit 1 - 1 37 Gambar presiden Unit 1 - 1 38 Gambar wkl presiden unit 1 - 1 39 Gambar bupati Unit 1 - 1 30 Gambar wkl bupati unit 1 - 1 31 Meja tenes Unit 1 - 1 32 Tandon air unit 1 - 1 33 Camera foto Unit 1 - 1 34 Pesawat telepoon Unit 1 - 1 35 Kompor gas Unit 2 - 2 36 Tabung gas unit 2 - 2

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 25 No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 37 Thermogun Unit 1 - 1 38 Lemari kaca unit 2 - 2 39 Papan sto Unit 1 - 1 40 Papan penjagaan unit 1 - 1 41 Finger print Unit 1 - 1 42 Jaringan inet unit 1 - 1 43 Kotak surat Unit 1 - 1 44 Bangku tunggu unit 1 - 1 Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana pada OPD Kecamatan Karanganyar yaitu bahwa untuk yang rusak akan diajukan untuk dihapus ke bagian aset BPKD Kabupaten Pekalongan karena sudah tidak bisa untuk dipebaiki. 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan Peraturan Bupati Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kinerja OPD Kecamatan Karanganyar selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 No Indikator Kinerja Program Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke- Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke- Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Survey Kepuasan Masyarakat Tk Kecamatan (IKM) Indeks 77,5 78 78,1 78,2 78,3 78,4 79% 81,1% 81% 81,21% 100 100 100 100 2 Prosentase bulan dan Kegiatan yang terpenuhi Penyediaan Prosen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 26 Penyediaan Administrasi Kegiatan sema 5 tahun 3 Prosentase bulan dan Kegiatan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pendukung capaian selama 5 tahun Prosen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

No Indikator Kinerja Program Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke- Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke- Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 Persentase pelaksanaan diklat, Pelatihan, kursus dan Outbond peningkatan SDM Aparatur Prosen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase terlaksananya fasilitas musrenbangdes dan musrenbang kec Presen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 27 g 6 persentase terlaksananya pembinaan PKK di setiap desa Prosen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 Prosentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan Prosen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 Persentase organisasi pemuda yang dibina di tingkat kecamatan Prosen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

No Indikator Kinerja Program Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke- Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke- Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9 Prosentase terlaksananya promosi produk unggulan lokal Tingkat Kecamatan Prosen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 Prosentase terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa Prosen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11 Persentase terlaksananya lombatertib Prosen100100100100100100100 100 100 100 100 100 100 100

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 28 lomba tertib administrasi desa Prosen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabel 2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 N o Program Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000) Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000) Persentase Realisasi Anggaran (%) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 29 3 Peningkatan Sumber Daya Aparatur 4 Pelayanan Masyarakat Tk Kecamatan dan Pelimpahan Wewenang

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 30 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Karanganyar yaitu adanya pelayanan yang berjalan dengan baik. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Karanganyar 2.4.1 Tantangan Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Karanganyar dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut: 1. Pelayanan Publik : a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak. b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin. c. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan dan koperasi dengan usaha besar. d. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K-3. 2. Internal Organisasi / Unit Kerja : a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor. c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 31 3. Perwilayahan : a. Kurang tertatanya sarana jalan, saluran dan air kotor. b. Kurang tertatanya sarana pemukiman. 2.4.2 Peluang Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Karanganyar dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut: 1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 2. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan daerah; 3. Adanya pengembangan Tempat Wisata yang dikelola oleh BUMDES di Kecamatan Karanganyar;

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 32 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD KECAMATAN KARANGANYAR 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan yang dihadapi oleh OPD Kecamatan Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: a. Permasalahan Sekretariat 1) Kurangnya kualitas dan jumlah SDM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan 2) Lemahnya jaringan internet dalam mendukung kinerja pelayanan b. Permasalahan Seksi-seksi 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam Musrenbang; 2) Kurangnya partisipasi dan inovasi kelompok PKK ditingkat desa dalam melaksanakan program kerja PKK; 3) Kurangnya sosialisasi kegiatan/program - program Pemerintah seperti bansos, ijin galian C ke masyarkat sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat; 4) Belum optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan atau hukum; 5) Kurangnya sarana dan prasarana kelengkapan diruang pelayanan umum; 6) Tingginya mobilitas untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan seni budaya dan agama di Kecamatan bagi desa desa di daerah atas; 7) Produk unggulan yang dihasilkan masih kurang kompetitif; 8) Terbatasnya kemampuan sumberdaya aparatur desa; 9) Masih kurangnya kesadaran aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yanng berlaku; 10) Kemampuan SDM aparatur desa tidak merata; 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Visi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih periode tahun 2021-2026 dalam RPJMD adalah:

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 33 ″Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong″ Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati/ Wakil Bupati terpilih 2021-2026 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Pekalongan 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya. 1. SEJAHTERA, adalah suatu kondisi Kabupaten Pekalongan dengan harapan: a. Terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan dan papan bagi warga masyarakat Kabupaten Pekalongan; b. Memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai; c. Terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya; d. Penyerapan tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai; e. Mampu bersaing dan berinovasi dalam dunia Perekonomian dengan berbasis penguatan Ekonomi Kerakyatan yang mandiri. 2. ADIL, kondisi yang diinginkan dari visi ini adalah: a. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pekalongan; b. Menghilangankan Ego Struktural; c. Menghilangkan Diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan; d. Pelaksanaan segala regulasi dan Perundang-undangan yang berkeadilan. 3. MERATA,merupakan suatu kondisi yang diharapkan agar: a. Pendistribusian kegiatan pembangunan secara merata disemua wilayah dan sektor atau bagian; b. Terpenuhinya Infrastruktur publik yang memadai; c. Terbukanya koneksivitas antar wilayah. 4. BERGOTONG ROYONG: adalah suatu kondisi yang diharapkan agar masyarakat Kabupaten Pekalongan:

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 34 a. Bahu membahu dalam menyelesaikan masalah dan atau pekerjaan b. Menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas c. Menumbuhkan sikap tolong menolong d. Mempererat tali silahturahmi dan atau persaudaraan e. Meningkatkan Rasa Solidaritas; f. Memperkokoh Persatuan Dalamrangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut: 1. Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong 2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi 3. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal. 4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur pubilk yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, OPD Kecamatan Karanganyar mengarah pada pencapaian unsur misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu misi ke-2 yaitu: Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif, dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan yang yang baik dan bersih. Dimana sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk Meningkatnya efektifitas pelayanan pubik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi. Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi OPD Kecamatan Karanganyar dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 35 Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Kecamatan Karanganyar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Faktor Penghambat Pendorong 1 Misi : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi 1.Kurangnya kualitas dan jumlah SDM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan, 2. Lemahnya jaringan internet dalam mendukung kinerja pelayanan 3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan Musrenbang 4. Kurangnya partisipasi dan inovasi kelompok PKK ditingkat desa dalam melaksanakan program kerja PKK 5. kurangnya sosialisasi Kegiatan/Program - Program Pemerintah seperti Bansos, Ijin Galian C ke masyakat sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat 6. Belum optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan atau 1. Pemenuhan ASN teknis tergantung kuota yang diberikan oleh Pemerintah 2. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah; 3. Rendahnya partisipasi dan tingkat pendidikan masyarakat. 1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 2. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan; 3. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen ; 4. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten Peraturanperundangan -undangan yang jelas 2 Tujuan: meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan yang yang baik dan bersih 3 Sasaran: Meningkatnya efektifitas pelayanan pubik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 36 No Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Faktor Penghambat Pendorong hukum 7. Kurangnya sarana dan prasarana kelengkapan diruang pelayanan umum 8. Kemampuan SDM aparatur desa yang masih terbatas dan tidak merata 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota) Dalam hal ini OPD Kecamatan Karanganyar tidak memiliki keterkaitan mengenai Telaah Renstra Provinsi. 3.3.1 Telaahan Renstra K/L Dalam hal ini OPD Kecamatan Karanganyar tidak memiliki keterkaitan mengenai Telaah Renstra Kementrian. 3.3.2 Telaahan Renstra OPD Kecamatan Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Dalam hal ini OPD Kecamatan Karanganyar tidak memiliki keterkaitan mengenai Telaah Renstra Prvinsi Jawa Tengah 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam hal ini OPD Kecamatan Karanganyar tidak memiliki keterkaitan mengenai Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam hal ini OPD Kecamatan Karanganyar tidak memiliki keterkaitan mengenai Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam hal ini OPD Kecamatan Karanganyar tidak memiliki keterkaitan mengenai Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 37 Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran OPD Kecamatan Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan, isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut: 1. Masih Kurangnya Kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan; 2. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatankesenjangan wilayah dan daya saing infrastruktur; 3. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi kelembagaan antar sektor dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat, peningkatan keamanan dan ketertiban, pemeliharaanPelayanan Kesehatan; 4. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa.