LAPKIN 2021 Delta TTD Menteri Cetak

2021, dimana salah satu agenda pertemuan membahas GRP melalui Penyusunan Pedoman Pengujian Kesesuaian
implementasi komitmen perdagangan jasa. (Compliance Test);

Indonesia-Jepang EPA 5. Identifikasi dan Rekomendasi Isu-Isu pada Sektor
Computer Related Services (CRS) bekerja sama dengan
Joint Committee Meeting ke-16 dalam kerangka Indonesia- UGM;
Japan EPA (IJEPA) dilaksanakan secara hybrid pada 27
September 2021. Dalam pembahasan Draft Protocol to 6. Kompilasi Kajian Daya Saing Sektor Jasa (jasa bisnis,
Amend IJEPA yang terkait dengan Sub-Committee Trade pariwisata, konstruksi, transportasi, distribusi dan logistik)
in Services, Indonesia menekankan agar draft protocol bekerjasama dengan IPB
disusun berdasarkan Joint Report General Review IJEPA
(JR-GRIJEPA) dan perkembangan pembahasan yang 7. Roadmap Jasa Research and Development (RnD) (Prioritas
dijalankan berdasarkan rekomendasi JR-GR IJEPA. Dalam Nasional) bekerja sama dengan UI;
pembahasan workplan, pihak Jepang menyampaikan
agar dalam pertemuan berikutnya terdapat pertemuan 8. Penyusunan Dokumen Daya Saing Sektor Jasa Keuangan
SC-TIS untuk membahas teks e-commerce. Indonesia dan Jasa Komunikasi (Prioritas Nasional) bekerja sama
menyampaikan kesiapannya, dengan isu yang dibahas dengan IPB;
tidak hanya teks e-commerce, namun juga meliputi akses
pasar dan program capacity building. 9. Statistik Jasa (Prioritas Nasional) bekerjasama dengan
BPS.
Indonesia-EAEU (Eurasian Economic Union) FTA
Dalam rangka percepatan pembukaan akses pasar sektor
Kedua pihak sedang menyusun Joint Feasibility Study jasa, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi.
Group (JSFG) IEAEU FTA dan telah dilakukan pertukaran Pertama, masih adanya gap pemahaman antara pelaku
Chapter 4-5. Draft Chapter 4 menguraikan Analysis of industri dan pengampu sektor jasa dalam hal penyediaan jasa
Trade in Services Performance between Indonesia and secara internasional. Kedua, masih terbatasnya pemahaman
The EAEU Member States. mengenai peran sektor jasa terhadap perekonomian,
termasuk pada industri tertentu. Oleh karena itu, Kementerian
Untuk mendukung perundingan perdagangan jasa dan Perdagangan melalui Direktorat Perundingan Perdagangan
optimaliksasi pemanfaatannya, Kementerian Perdagangan Jasa menetapkan strategi dengan berfokus pada mendorong
memiliki program penguatan kebijakan bidang jasa analisis dan kajian sebagai dasar bagi terbangunnya koordinasi
bekerjasama dengan akademisi dan pemangku kepentingan yang komprehensif dan berkelanjutan.
lainnya antara lain:
Untuk mendukung hal tersebut, terus dilakukan komunikasi
1. Identifikasi dan Rekomendasi Isu-Isu pada Sektor Ekonomi aktif dan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki
Kreatif dan Culinary/Gastronomi bekerja sama dengan kapasitas dan kredibilitas secara teori, metodologis, dan
UGM; praktis. Mengingat pemangku kepentingan sektor jasa yang
beranega ragam, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa
2. Database Pelaku Usaha Sektor Jasa bekerja sama dengan melakukan berbagai strategi pendekatan yang berbeda-beda
UI; dengan setiap pemangku kebijakan berdasarkan karakteristik
masing-masing agar lebih efektif. Dengan optimalisasi
3. Identifikasi dan Pemetaan Peran Sektor Jasa Indonesia koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan berdasar
pada Industri Non-Jasa: Servicification dan Industrialisasi kajian yang komprehensif, diharapkan penyusunan posisi
4.0 bekerja sama dengan IPB; runding akan lebih ideal dan menjadi titik tolak penting bagi
percepatan perundingan.
4. Peraturan Domestik Bidang Jasa: Identifikasi Hambatan
Akses Pasar Perdagangan Jasa di Negara Mitra Dagang dan

“Untuk mendukung perundingan perdagangan jasa dan optimaliksasi “
pemanfaatannya, Kementerian Perdagangan memiliki program penguatan
kebijakan bidang jasa bekerjasama dengan akademisi dan pemangku
kepentingan lainnya.

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 51

IK-5 PTA/FTA/CEPA Yang Disepakati Sejumlah progres penting yang terjadi pada tahun 2021
antara lain pertemuan 2nd Joint Negotiating Committee (JNC)
Sampai dengan tahun 2019, Indonesia telah memiliki 21 Indonesia-Pakistan TIGA sebagai perundingan perluasan
perjanjian perdagangan internasional (PTA/FTA/CEPA) cakupan perjanjian Indonesia-Pakistan PTA; pertemuan
yang disepakati. Perjanjian tersebut meliputi perjanjian intersesi Indonesia-Tunisia PTA yang membahas request/
perdagangan bilateral, regional (ASEAN dan mitra ASEAN), offer list (akses pasar) dan draft teks Rules of Origin (ROO);
dan multilateral (WTO). Menjelang akhir tahun 2020, perundingan Indonesia-EU CEPA putaran ke-10 dan putaran
Indonesia bersama negara-negara mitra berhasil menyepakati ke-11; serta launching dan perundingan Indonesia-UAE CEPA
RCEP dan Indonesia-Korea CEPA, dua perjanjian penting putaran pertama.
dengan negara mitra dagang tradisional yang diharapkan
mampu meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan Ketika seluruh negara di dunia berfokus pada penanganan
ekonomi di kawasan. Dengan demikian, sampai dengan tahun pandemi dan pemulihan ekonomi serta berbagai tantangan
2020 Indonesia telah memiliki 23 perjanjian perdagangan dan dinamika perundingan yang terjadi selama pandemi,
internasional. Indonesia juga berfokus pada penyelesaian proses ratifikasi
dan implementasi perjanjian perdagangan internasional yang
Pada tahun 2021, Indonesia telah menetapkan prioritas telah disepakati. Dengan percepatan penyelesaian proses
beberapa perjanjian perdagangan untuk segera diselesaikan, ratifikasi dan implementasi, berbagai perjanjian tersebut
antara lain perjanjian dengan negara-negara mitra dagang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan
nontradisional di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa yaitu eksportir untuk menembus dan memperluas pasar ekspor.
Bangladesh, Pakistan, Tunisia, Turki, dan Uni Eropa. Namun Indonesia telah merampungkan proses ratifikasi 4 perjanjian
demikian, terjadinya gelombang ketiga pandemi yang melanda perdagangan internasional, antara lain (1) Indonesia-EFTA
dunia meningkatkan ketidakpastian yang menyebabkan FTA yang disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2021 dan telah
banyak negara cenderung berfokus pada penanganan diimplementasikan, (2) ASEAN Agreement on E-Commerce
pandemi, memprioritaskan pemulihan ekonomi domestik, yang telah disahkan melalui UU No. 4 Tahun 2021 dan telah
dan menunda membahas kelanjutan proses perundingan. diimplementasikan, (3) Indonesia-Mozambique FTA yang
Sebagai konsekuensinya, beberapa perundingan mengalami telah disahkan melalui Perpres No. 90 Tahun 2021, dan (4)
progres yang relatif lebih lambat dan belum adanya perjanjian First Protocol To Amend ASEAN-Japan CEP melalui Perpres
yang berhasil diselesaikan pada tahun 2021. Dengan No. 91 Tahun 2021.
demikian, sampai dengan tahun 2021 Indonesia memiliki
23 perjanjian perdagangan internasional. Daftar perjanjian
perdagangan internasional Indonesia yang telah disepakati
dan diimplementasikan dapat dilihat pada Lampiran 6.

52 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja, 2019 – 2021

Indikator Kinerja 2019 2020 2021

PTA/FTA/CEPA yang disepakati (kumulatif) 21 23 23
Sumber: Kemendag

Perkembangan perundingan yang dilakukan sampai dengan 12. Pembahasan teks mengalami kemajuan. Telah
pada tahun 2021 antara lain: disepakati 1 (satu) bab (technically concluded), yaitu:
Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan teks section on
1. Indonesia-Tunisia PTA Telecommunication Services.

Pertemuan intersesi Indonesia-Tunisia PTA yang Menindaklanjuti putaran ke-11, telah dilakukan
membahas request/offer list (akses pasar) dan draft teks pertemuan intersesi untuk WG Intellectual Property Rights
Rules of Origin (ROO) telah dilaksanakan pada tanggal (IPR) pada tanggal 1-3 Desember 2021 dan WG Trade and
23-25 Maret 2021. Pertemuan intersesi selanjutnya Sustainable Development (TSD) pada tanggal 3 Desember
yang direncanakan pada bulan Agustus 2021 mengalami 2021.
penundaan karena sedang ada pergolakan politik dan
kenaikan kasus COVID-19 di Tunisia. Saat ini kondisi sudah 4. Indonesia-Bangladesh PTA
relatif membaik di Tunisia, sehingga DPB dan KBRI di
Tunis kembali mendorong dilanjutkannya perundingan Kedua pihak telah menyepakati sebagian besar teks
secara daring. Saat ini sedang menunggu respon dari tim perjanjian IB-PTA, namun kelanjutan perundingan
perunding Tunisia. (Pertemuan 4th Trade Negotiating Committee (TNC)
Indonesia-Bangladesh PTA) masih belum dapat
2. Indonesia-Turkey CEPA terlaksana karena Indonesia belum dapat menyampaikan
improved offer kepada Bangladesh, terutama untuk
Perundingan Indonesia-Turkey CEPA ditargetkan selesai mengakomodasi request Bangladesh yang didominasi
pada tahun 2022. Dalam rangka percepatan Perundingan produk industri garmen (TPT). Oleh karena itu, target
Indonesia-Turkey CEPA, Presiden RI telah bertemu dengan penandatanganan Indonesia-Bangladesh PTA diundur
Presiden Turki di sela-sela KTT G20. Pada pertemuan menjadi pada tahun 2022. Sampai saat ini, Kementerian
tersebut dibahas rencana kunjungan Presiden Turki ke Perdagangan senantiasa berkoordinasi dengan K/L terkait
Indonesia pada tahun 2022 dan percepatan penyelesaian agar improved offer Indonesia dapat segera disampaikan,
IT-CEPA. Dalam mengintensifkan kerja sama perdagangan baik pendekatan kepada Kementerian Perindustrian
bilateral antara Indonesia dan Turki, Mendag kedua maupun melakukan koordinasi dengan KBRI di Dhaka
negara bertemu di tengah pertemuan G20 Trade and agar dapat memfasilitasi pertemuan antar asosiasi tekstil
Investment Ministers’ Meeting (TIMM) di Sorrento, Italia. kedua negara.
Mendag Indonesia menyampaikan kepada pihak Turki
untuk kembali ke meja negosiasi CEPA dengan bersikap 5. Indonesia-UAE CEPA
pragmatis dengan isu-isu dan bentuk perundingan yang
diinginkan. Pihak Turki mengundang Mendag ke Ankara Launching dimulainya perundingan IUAE-CEPA oleh
untuk membahas target peningkatan perdagangan kedua Mendag kedua negara, back-to-back dengan putaran
negara lalu menyusun langkah-langkah yang dilakukan. pertama Perundingan IUAE-CEPA telah dilaksanakan pada
Pertemuan tahunan Kepala Negara kedua negara tanggal 2-4 September 2021. Peluncuran Perundingan
direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Februari IUAE-CEPA ditandai dengan penandatanganan Joint
2022 (tbc) dengan salah satu agenda pembahasan adalah Ministerial Statement on the Launching of Negotiation
keberlanjutan perundingan IT-CEPA. for IUAE-CEPA. Kedua Ketua Delegasi juga telah
menandatangani Term of Reference (ToR) Perundingan
3. Indonesia-EU CEPA IUAE-CEPA yang merupakan dokumen yang akan menjadi
pedoman bagi kedua delegasi dalam menjalankan
Perundingan Indonesia-EU CEPA Putaran ke-10 telah perundingan IUAE-CEPA. Indonesia dan UAE sepakat
dilaksanakan pada tanggal 22-26 Februari 2021 dan untuk melaksanakan perundingan putaran kedua IUAE-
tanggal 1-5 Maret 2021. Perundingan putaran ke-11 CEPA di bulan Oktober 2021. Perundingan Putaran kedua
telah dilaksanakan pada tanggal 8-19 November 2021 Indonesia-United Arab Emirates (IUAE-CEPA) telah selesai
secara daring. Dari 21 isu runding, 14 isu sudah dibahas dilaksanakan secara hybrid selama 3 hari pada tanggal 28-
dan 7 isu runding akan bertemu sebelum putaran ke-

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 53

30 Oktober 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab. Perundingan 8. Indonesia-Mauritius PTA
putaran kedua membahas beberapa isu di antaranya
perdagangan barang, perdagangan jasa, ketentuan asal Perundingan putaran pertama Indonesia-Mauritius PTA
barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, telah dilaksanakan pada tanggal 20-21 Agustus 2019
ekonomi islam, kerjasama ekonomi termasuk usaha kecil di sela-sela Indonesia – Africa Infrastructure Dialogue
dan menengah, hak kekayaan intelektual, pengadaan (IAID) di Bali. Perundingan putaran ke-2 IMA-PTA telah
barang dan jasa pemerintah. Sebanyak 5 Chapters diselenggarakan pada tanggal 26-27 Agustus 2021
berhasil diselesaikan atau mencapai kemajuan substantif dengan agenda mendiskusikan draf teks PTA, Rules of
yaitu CPTF, SMEs, economic cooperation, Islamic economy Origin (ROO), dan modalitas penurunan tarif. Kedua
dan e-commerce/digital trade. Menindaklanjuti putaran pihak menekankan pentingnya Indonesia – Mauritius
kedua tersebut, telah dilakukan rapat koordinasi tanggal PTA sebagai hub perdagangan kedua negara. Indonesia
17-18 November 2021 untuk membahas teks TIG dan RoO berharap mendapatkan akses pasar di kawasan Afrika
dalam rangka persiapan putaran ketiga yang direncanakan karena Mauritius tergabung dalam African Continental
dilaksanakan bulan Januari 2022. Free Trade Area (AfCFTA), dan mempunyai perjanjian
dagang dengan Inggris, Tiongkok, dan India. Sementara
6. Indonesia-Pakistan TIGA Mauritius berharap mendapatkan akses pasar di negara
anggota Regional Comprehensive Economic Partnership
Pertemuan 2nd Joint Negotiating Committee (JNC) (RCEP) Agreement.
Indonesia-Pakistan Trade in Goods Agreement (JNC-2 IP-
TIGA) sebagai perundingan perluasan cakupan perjanjian 9. ASEAN-Canada FTA
Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-
PTA) telah diselenggarakan secara daring pada 28-29 Pembahasan ASEAN-Canada FTA telah dilakukan pada
April 2021. Kedua pihak telah menyepakati Summary of pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM)-Canada
Discussion (SoD) 2nd JNC Meeting IP-TIGA pada tanggal 31 Consultation ke-10 pada tanggal 17 November 2021.
Agustus 2021 dan kedua pihak sepakat atas penyesuaian Pada pertemuan yang diketuai oleh Brunei Darussalam
workplan perundingan, termasuk penambahan jadwal di mana Indonesia bertindak sebagai Negara Koordinator
pelaksanaan pertemuan intersesi di tingkat working dalam kerangka kerja sama ASEAN-Canada tersebut,
group (WG) sebagai upaya mempercepat penyelesaian menghasilkan beberapa hal antara lain:
perundingan. Indonesia dan Pakistan juga menyepakati
jadwal pelaksanaan pertemuan ke-3 JNC IP-TIGA pada a. Para Menteri mencatat laporan berbagai kegiatan
bulan Desember 2021 atau Januari 2022 dan menargetkan CABC (Consultatios with the Canada-ASEAN Business
perundingan IP-TIGA dapat diselesaikan secara substansial Council).
pada tahun 2022. Kementerian Perdagangan juga telah
melakukan pertemuan teknis untuk menindaklanjuti hasil b. Para Menteri berkomitmen untuk mengakselerasi
pertemuan JNC kedua tersebut pada 30 September 2021. pemulihan ekonomi (exchange of views on global and
Pada tanggal 16 November 2021 telah dilakukan finalisasi regional development)
usulan Indonesia untuk modalitas Indonesia-Pakistan
Trade in Goods Agreement (IP-TIGA) dan akan segera c. Para Menteri mencatat kemajuan status implementasi
disampaikan kepada Pakistan. Usulan Indonesia untuk Rencana kerja JDTI periode 2021-2025 (work plan to
modalitas Indonesia-Pakistan TIGA telah disampaikan implement the ASEAN-Canada Joint Declaration on
melalui surat ke Dubes Pakistan di Jakarta pada tanggal 30 Trade and Invesment) khususnya Canada-OECD Project
November 2021. on ASEAN Small Medium Enterprises (COPAS).

7. Indonesia-India PTA d. Para Menteri mendukungn dilaksanakannya 6 program
kegiatan peningkatan kapasitas yang diusulkan ASEAN
Setelah mengalami penundaan karena situasi second dalam Expert Deployment Mechanism for Trade and
wave pandemi COVID-19, pada tanggal 5 Agustus 2021 Development (EDM).
Indonesia dan India telah melaksanakan 1st Meeting
Working Group on Trade and Investment (WGTI) secara e. Para Menteri telah mengesahkan reference paper
daring, di mana penjajakan perundingan Indonesia-India sebagai basis peluncuran ASEAN-Canada FTA dan
PTA menjadi salah satu agenda pembahasan sebagai isu secara resmi meluncurkan ASEAN-Kanada FTA sebagai
bersama. India masih melakukan konsultasi domestik salah satu Priority Economic Deliverables (PEDs).
untuk menyiapkan tanggapan atas counterdraft ToR TNC
RI-India PTA yang disampaikan Indonesia pada 5 April Hasil Joint Feasibility Study menyatakan bahwa adanya
2021 dan draft Minutes of Meeting 1st WGTI RI-India yang potensi peningkatan GDP bagi kedua mitra dengan positive
disampaikan Indonesia pada 30 Agustus 2021. Kementerian impact on trade and investment flows. Study dilakukan oleh
Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan Kedutaan the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
Besar India di Jakarta untuk mendapatkan posisi terkini (ERIA).
terkait tanggapan India.
Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perjanjian
perdagangan internasional pada tahun 2021 disebabkan
beberapa negara mitra perundingan berfokus pada

54 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

salah satu Priority Economic Deliverables (PEDs).
Gambar xx. Hasil Joint FeaGsaimbibliatry3S.1t2udy ASEAN-Canada FTA

Hasil Joint Feasibility Study ASEAN-Canada FTA

Sumber: PPI Kemendag

Sumber: PPI Kemendag

Hasil Joint Feasibility Study menyatakan bahwa adanya potensi peningkatan GDP bagi

pemkueldihuaan mekitornaomdienngeagnarapnoyasitidvaeri imdapmapcatkonCotvrida-d1e9 and innilvaieRsptm18etnritliuflno. wEkso.nSomtuiddyigidtaillianki juukgaanakaonlemhemperbaiki

sehtihngegEa comneolamkuikcaRnespeeanrucnhdaIannstiptuuttaerafnor pAeSruEnAdNingaannd. East pAesritaum(EbRuhIaAn). Indonesia termasuk di sektor logistik dan
Kementerian Perdagangan terus berusaha memaksimalkan industri.
ptDptdskpereoeeerairojwnmnrluuKetpdppaugdgaumskmbereeeneualheaaodnnrrlnsnmastuniuuinguafhndpnenrnnIsagoineIaanmypaIaddnrmnaldsneinu2aantgiinaantnniki0uba.nsadayggn2pnodseinnnaaagiedsi1rhigknaennnpakpaaapaalgeg.rodnneennawraomrcdigpwrpsdepuaaaKrkbaeaepnoniadnlilrehnaabasnnauiditmnauauynasanaiipdakbnpdanedutsiarskuignanneCuvippadgnaikptnotdaaintenaaedvdiontdlsrinri.aderd.niyiibkP-agPnalem1ouaejeenllga9pkdearakdbrsaatcssaeimaucenaemynnmeiprakPdasgarpaadeanaaepailpticpnannnkaraaeatansdrtsknPateasbteapTnanyepenivAgerpgnreecCiien/arknapalalsFtoooygdghneueTrienoaav-Asagnaltgrerileap/dagmydsaCsaniviaenaeenk-aEugriim1rhalPaaanmlrteasAihnn9atriibsutipateianrseirlaaeaurnsjhsapesiDsJpa2dmGpnnreeaet0iearetgjasirgpkbo2rlilaailsraubeatgis5teaaumsaroPnn.aatrrltnnoSeirkMduskdestrdlpmeiiasmiekivujnndlinaetraaienAgoastc,gehmrsdakhnrSgaldasiuamEajaaayaanKpaAnakesnupedodgnNakurebnimgAmaoiidsrkrlnSeden,idtiionataeeEoihriJgpeVdmeAlatnmmfeaaeae,ansoNukrlirannaugpokkn2apdeemikgaKg0uprpireioak1khsge(sujnkiknanGi6iran-ntamttlsa-atMukanipue2nukelnanmn0alaraVnntadpm2snaldd)bdnigika0so,aueamaakia.AasohnsaapkjhBeSnianaiinponnnEsaoasnlmigAheimiatnnsnkkNmpeergpeppaaoalu,kujnteeulnrpuuaatdrdmnoetn2ttdlmppaaariidtg4ab,sopnhmaar%gerailtajrandaaaaebgeateasnnannhegasp-kalgclsseaaoaiakkudinrmneeenakuuUtmoSudaatSenaennni$gkhorgggitcutm7aaaoeannnn4r,il
densgeainrinneggamraumlaitirakdoangdanugstirfandyisaiopnaelndaangnaonnatrnadCisioovniadl,-19 dalaninnpyea,lopnergdgagaarnagnanpmeombibl daatanssaepnedsaomsioatlord. an

mKKpdpbitppKpdneo//eeaoeeeitarLLltnnnrnotedptPmDtpaaneuettterraramkfpiiineeesndnnafaannnpnieiegstridarrtaclgggndarriaimgtasrddiiatannntvtanahaiiaagmlonyyyaabsselgi,mpaaaaijngtaimggiadnsypaokeapnmlaaedpaaaaapearlsrnarnunnnjkmneao,patapamsnkgaatnggnetednemaujplshgieaaijrpranknnaaitgajacKeeantennrpagtngdsnekloannennnak/sayypttragnautidijn.teiaLiasainsinaaiepny,gnitniKnrpntkflakaeiggpkb,sseaetaeagnnaremenmteeedstppkrtgnirdarpisgrrrajoeenebeamaeinyeaatngcnrnmnnaath,nadaaaenmisptanjsistibynaaapnneppniysreiegaamdgpfgraaekgoaiaalnsnasisgeokanedaaainodntdnkgatsnntp,mntaunjgauairaaiyinemasnnalaniaaailpaatraagnnilc,lletuamnaneoneditnk.mertsnrreybdpiinkpeghujgngnderaaiaaKeuyekhnaratkiininniuenramsrntmmaaelmjujurnang,sisndyatnenitadait,elakrournnuuaegsdnttkimadasinaasekelifaywteaynuiasesapeeproahamn,.pgklteskgdnenu,naaitupreiatrganoeg.akpnluradeKKtnialrPgam.ngpn.ebnaenaeenen/tprdgeggdjeannKusirmaeLigarmantiettnaImjthnaanauaIdigglpetpdpmPgkInaisaiauetanaaaaanupleTringaamlmttnnnnnagnkymie.,,,nAirpy./tbjuaeaaFintrnnTktajdAuihatAtpAPASap(pmau2erakns/eiereaSSSaen)rtolkrternEEECnlabnastsMAAAgukhsiupeEaerdtgaNNNayttnmnspesotePukuoa.aaynrgnnesrnbjAtaoruAdnsaiteauarujen.taoggagadnhipncgnruKfraUnjdaiaeeaot,arkraneUpreaenpmgakidgntanmkgneseayaagiaeiiiem-aegagnneNgpCnsAnnnranagmaaegooPiSgnjgtjpnnn,e.maaEaepogdefcrpiAnmaoadntmdinea4paaNennknatisirenttillngiAanaaeuurkiAaitEakcngtnSsnmgiannmgleiniEtuephftanrgd;rtAeaeceauanarlaudgiti-Ned,rnnnajCrannc(numnao3Agnoiugfamynk)taSmaeM2mnnaaumiaEnsdc0athamnneAMuti2eitauumgsloNtkCae1nonanenurnloprpgnnmuentac2kummaueeiietm0neyEraskelrrmea2ang-d:tnSnjjegCnl1nkrgaaiaetau,sdogta(agaealrnnt1gaunimtncmaedtk)kdijajekakgemapiaimobenaaaalgenMnaaams(ennnn-giPPehdntCEr.eeeenucgoslkmnenerjkseemasckiagflrfenediatenjmptargsdsesuotsaaiseaanaljnaiienuhrlgktnamicrakaaaaytmeds)nnnnaaa;.ii

Dalam berbagai perundingan Perjanjian Perdagangan

Ekonomi Digital Dalam Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional khususnya Comprehensive Economic

Internasional Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan

Potensi ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar dan beberapa negara mitra, pembahasan CEPA tidak hanya
masih memiliki ruang untuk terus berkembang. Sebagai mencakup perdagangan barang, jasa dan investasi, namun
contoh sektor industri makanan-minuman dengan nilai Rp juga mencakup kerja sama di bidang Ekonomi Digital
3.669 triliun baru bisa terlayani oleh e-commerce dengan (E-Commerce). Bahkan, isu E-Commerce tersebut telah
diatur secara khusus dalam Bab (Chapter) tersendiri di

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 55

dalam beberapa CEPA antara Indonesia dengan negara mitra, Pembahasan ekonomi digital APEC juga mencakup
seperti: Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-UAE CEPA, dan pengembangan kebijakan lintas batas serta adopsi teknologi
Indonesia-EU CEPA. Sementara, dalam Protokol Perubahan digital untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan dan
Indonesia-Japan EPA, isu E-Commerce telah dibahas dalam perjalanan lintas batas. APEC telah berhasil mengembangkan
kerangka perdagangan jasa. Adanya Bab (Chapter) khusus sistem koherensi kebijakan perlindungan data pribadi dan
mengenai E-Commerce dalam CEPA bertujuan untuk privasi melalui APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR)
mendorong perdagangan elektronik, menciptakan lingkungan System, menyepakati suatu Guideline on Paperless Trade,
E-Commerce yang dapat diandalkan, dan meningkatkan kerja sistem penyelesaian sengketa secara daring (Online Dispute
sama pengembangan E-Commerce antar kedua negara. Resolution/ODR), serta pembentukan APEC Business Travel
Card (ABTC) operating farmework dan Virtual ABTC yang
Isu Ekonomi Digital dan Perdagangan Digital menjadi salah merupakan adopsi teknologi digital untuk fasilitasi perjalanan
satu agenda penting dalam forum APEC. Hal ini sejalan lintas batas.
dengan peran dan kontribusi Ekonomi Digital sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi yang baru terutama dalam pemulihan Dalam forum WTO, Indonesia telah menyatakan bergabung
ekonomi pasca pandemi. Pada tahun 2017 konteks kerja dalam Joint Statement Initiative (JSI) on E-Commerce pada
sama ekonomi digital APEC diperluas dengan disusunnya pertemuan 19 – 22 November 2019. Keterlibatan Indonesia
APEC Internet and Digital Economy Roadmap (AIDER) yang dalam proses JSI E-Commerce dipandang penting untuk
meliputi 11 Key Focus Areas (KFA) di antaranya kerja sama menyampaikan kepentingan Indonesia dalam penyusunan
pengembangan infrastruktur digital, interoperabilitas, aturan global terkait E-Commerce di WTO khususnya dalam
universal broadband access, koherensi kebijakan, jasa rangka menciptakan global fair-trade competition. Hingga kini,
pendukung, keamanan dan privasi, fasilitasi arus lalu terdapat 86 Anggota WTO yang berpartisipasi, yang berasal
lintas data, pengukuran ekonomi digital, inklusivias dan dari negara maju, berkembang dan LDCs. Sepanjang tahun
e-commerce. 2019 hingga 2021, telah dilaksanakan serangkaian pertemuan
untuk mengeksplorasi proposal dari negara anggota dalam
Isu Ekonomi Digital juga menjadi salah satu prioritas utama rangka rules making. Hingga saat ini telah tercapai clean
dalam visi baru APEC Putrajaya Vision 2040 dan diterjemahkan text untuk lima isu diantaranya: unsolicited commercial
dalam Aotearoa Plan of Action yang merupakan rencana electronic messages/spam; electronic signature/electronic
implementasi visi APEC 2040. Pembahasan ekonomi digital di authentication; electronic contracts; open government data;
Putrajaya Vision 2040 dan Aotearoa Plan of Action mencakup serta consumer protection.
upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi digital
untuk fasilitasi perdagangan dan investasi, mempercepat
implementasi AIDER, bekerja sama dalam menjembatani
kesenjangan digital di kawasan APEC, dan terus mendukung
diskusi mengenai praktik terbaik dan peraturan e-commerce
di kawasan APEC.

56 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

“Ketika seluruh negara di dunia berfokus pada penanganan pandemi dan “
pemulihan ekonomi serta berbagai tantangan dan dinamika perundingan
yang terjadi selama pandemi, Indonesia juga berfokus pada penyelesaian
proses ratifikasi dan implementasi perjanjian perdagangan internasional
yang telah disepakati.

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 57

SASARAN STRATEGIS 2 :

Mewujudkan Stabilitas dan Ketersediaan Pasokan
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

No. INDIKATOR KINERJA TARGET 2021 REALISASI 2021 CAPAIAN (%)
(5)
Sasaran Strategis 2: 100
(1) Mewujud(2k) an Stabilisasi Harga da(n3) Ketersediaan P(4a)sokan

6 Inflasi Pangan yang BBergaerjoalank g Kebutuhan Poko3k,2 d± 1aPnersBenarang Pen3,t2i0npgersen

NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2021 REALISASI CAPAIAN
2021 (%)
IK 6(:1In) flasi Pangan yang Ber(g2e)jolak me(n3u)njukkan sinyal ad(4an)ya perbaikan(5ti)ngkat permintaan
dan konsumsi di pasar domestik yang sempat melemah
pPeransgyea6nradtabliaaIngnifplaiensrfitlPuasmainbgyuaahnnagynaernkegonnBdoaemhrgi eydajaonnlgabksetrakbeilsinmamerbuupnagkaann
yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan 3,2se±ir1inPgerdseenngan keb3i,j2ak0apneprseemnbatasan 1m0o0bilitas yang harus
masyarakat. Mengacu pada hasil rilis BPS (Januari 2022),
ditempuh untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tengah
realisIaKsi 6in:diIknatfolraskiinPerajan“gInafnlasyi aPannggaBn eyragneg jBoelragkejolak”
pengaruh tekanan harga global ke domestik yang minimal.

Inflasi komponen pangan bergejolak (volatile food) terkendali

bAenrgdkPaaseiannrfklgaaesninitndaihasuleinsaunkaai lidenenfndlgaearsni2t0ya2rag1netgtekrirnceaentrajdat aysahenbgedsdaaintret3sa,t2pa0kab%ni.l mersiunepfblaaesskia.arAn3n,g2pk0ra%at(seYyrosaYer)baautttaurbemalagetiinfyplueembribhtaurnemgn1db6au%hhddaianbrai nkedsineglurtuahhuann
(3,2 e±k1opneorsmeni).yDaennggabn edrekmeiksiianna, mcapbauianngianndikyaatonrgkinpeardjaa akhisrenbyelaumbneyradasembepsaakr 3p,a62d%a k(YeosYe).jaHhatleirnaiadnidukung oleh
6 padmaaSsaysaarraankSatrta. teMgiesn2gpaacdua tpahaudna2h02a1sialdarlialhisseBbPesSar(Januakertier2se0d2ia2a)n, praesoakliasnadsainiknedlainkcaartaonrdikstirnibeursjiabahan pangan
yC12a00anp02g0%a3D“ib.aIy,enan2ainnfk0tlgaga%dhasasuenn.inbAtePde2nsare0ajg2manr1gkg3aiaa,tkn6enyi2iraans%enyfs,blt,aaoyucnakstanigslpegeibanhBdiiihiineasgesbrngbegaaaiiseknbhujkddoaaairlibingakaadkapnpe”tadaonninnbergggneaakkranknidnnogmateetaasjroohrajdlaguaritnekki6tapnkaindtaeadyKhhraoaaSjunrlmaaaggnmasoytnadeakmyirttnaaaiaepglpdnneaotjnadeSnmgrdgitjaitaarneegnsaarttatnaabesb2epdegirli0rkigpittse2aaeajsnn12osgihlnaap(atekr3reaurgyg,rdha2aici.aipato±euttlmeaak1hhtoemrsupishnneoeotdracb2sikhtes0iepsyn(2uaka)1sern.ajgut tdpaaennr)gdseearpaekeraarthni
panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga
secaraadkaelsaehlursuehbanesleabrih1b0a0ik%di. tahun 2021 ini.
IDyTnaiindngogkkngCyamaeeaawtsejnpaionaigsanclataiafndalapkahniassusiiAente7Sabt,cE23ahaaA0h%ubNr2ua(1nnk,trakla2ecn2deab00ispinp2h2eag1ai1lebauncnatsoreieekunnbriodhnesmkifasbelaaoinabcsrnmsiul.dce1toiopnb,8dlmagei7nkih)b%tga.ianibhnya(TaYiibomknbaYeogd)irrkgiberTtdeajiaomliiahlkbautiukarfdnnad2ni0nt2eg2Bikk1rnkoo0ejfamml1raiagnn8gooseiiaddjt.toiinaettslaaarheydkssbauireppmnissaaatednn2ronagg0kuara1inr2n6us10,tied4n0oh6t1yhem%iaarnksneniogsla(gmtgBsisikPauoosSrndemhv,aibteaala.ey2urs0sCpgb2audai1krane)uynp.3papgaa,eaD6nhnnraki2gdreki%bauomopnm1bb, 0oao(S1dntBigtHtaikeno)prmhathaanoahdgdruaagitnpnai

lebihDtiinkgagwi daibsaanndiAngSEdAenNg,ancaipnfalaiasintainhuflnas2i02p0a.nHgaalninbi ergejopalankganIndbeorngeejosilaak,taahnutanra2l0ai2n1ylaenbgihdipbaanitkau kemendag

dibandingkan Timor Timur yang mencapai 7,3% (tradingeconomics.com).

Tabel 3.12

Tabel 3-12 DisaDgisraeggreagsaisiInInffllaassii,,TaThauhnuKnaleKnadleern2d01e6r-22002116-2021

Inflasi Tahun
2018 2019
2016 2017 2020 2021

Umum 3,02 3,61 3,13 2,72 1,68 1,87

Inti 3,07 2,95 3,07 3,02 1,60 1,56

Harga diatur Pemerintah 0,21 8,70 3,36 0,51 0,25 1,79
Bergejolak 5,92 0,71 3,39 4,30 3,62 3,20

Sumber: BPS (2021), diolah oleh Kemendag
Sumber: BPS (2021), diolah oleh Kemendag

Tingkat inflasi tahun 2021 sebesar 1,87% (YoY) relatif lebih tinggi dibanding dengan
inflasi tahun 2020. Hal ini menunjukkan sinyal adanya perbaikan tingkat permintaan dan
58 koLnAPsOuRAmN KsINiEdRJAi KpEMaEsNaTErRIAdNoPmERDeAGsAtNiGkA.NB20e2r1beda dengan kondisi di tahun 2020 dimana penyebaran

inflasi sebesar 16,46% (BPS, 2021). Dari 101 komoditi pangan bergejolak, antara lain

yang dipantau kemendag perkembangan harganya yaitu Gula, beras, jagung, kedelai,

terigu, minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, bawang merah,

bawang putih, cabe rawit merah, cabai merah besar, cabai merah keriting, garam.

Tabel 3.13
TTabaeble3l -38-1D3iDsDiasagisgrraeegggraessigiIanInfslaiflsIainBsfiullaBnsuailnaBn2u0al2na1n2a0n212021

Inflasi TahuTna2h0u2n12021 Tingkat Inflasi
Inflasi JanJan FebFeb MarMar ApriAl prilMei MeiJun Jun Jul JulAgs AgsSep SepOct Tahun
Umum OcNt ov NoDves DeTInasfhlausni 2021
0,26 0,10 0,08 0,13 0,32 (0,16) 0,08 0,03 (0,04) 0,12 0,37
0,527021 1,87

UmInutmi 0,206,14 0,100,11 0,0(08,03) 0,130,140,320,2(40,16) 0,104,08 0,070,03 0,(201,04) 0,103,12 0,007,37 0,01,757 0,116,87 1,56

IntHi arga diatur 0,(104,19) 0,110,21(0,03)0,02 0,140,110,240,480,14(0,210),07 0,050,21 0,020,13 0,104,07 0,303,17 0,03,716 0,415,56 1,79

Haprgeamdeiraitnutrah (0,19) 0,21 0,02 0,11 0,48 (0,21) 0,05 0,02 0,14 0,33 0,37 0,45 1,79

peBmeerrginetjoalhak 1,15 (0,01) 0,56 0,15 0,39 (1,23) 0,14 (0,64) (0,88) 0,07 1,19 2,32 3,20

Bergejolak 1,15 (0,01) 0,56 0,15 0,39 (1,23) 0,14 (0,64) (0,88) 0,07 1,19 2,32 3,20

Sumber: BPS (2021), diolah oleh Kemendag

SumbeSru: BmPbSe(r2:0B21P)S, d(i2o0la2h1o)l,edhiKoelamhenodleahg Kemendag

KPeta: *dDaeseamwbearl20t2a1hun 2021 di bulan Januari 2021, pangan bergejolak mengalami inflasi

tpeerrikgeuiPmn,skafebamdlabarainnesegyinsaaaenamkmrhpgaaeoau1rrssgp,e1taonuen5gkrny,%aapdndy.aenaegriCfytitnluaagbmsGyiaau.aayliaanI,nmtgrabfalhetarwiraudsasnisi,at, kpt2jeama0lbgulu2eiernnn1ggagij,,ytaakkutdmeiendiblegoarklagmansoii,,ypmdaoikokcdasvtietsgaobeiotlbrakaepegatnsainaaglner,i 2gptdfe,aao3alun2domr%adappdybmaieapumknieclynuacruanugosamlr,eJlahdaabhankmageuhinninauaggbrijkaaieaiynbnn2aemhf0ylra2aaarrsg2napaisga,cytcatakeabiinbarataibulgiiregamwsi eaditrr,aimh,inikyaank
daginsgsesebanpeits,rabarawp1ar,n1og5dm%uek,rashie,.rbStaaewpdaanengfljpausntihgp, tcaalbhineugrnawr2eitn0md2ea1rha,hit,nefrlcaastiastetegpratra,idnbagergbaisu,plbaaannyagJmua,nkiab2ne0grk2gu2negjyo, aldaiatknutbseaewrbjaaendsgaimrpeardaha. Faktor
bcPimhpnaaauefebdslrjaangoaasnejiki-ihcraijmnka1psDamtadaoyaantiaafai,lwywbeeenrae2lknenyrraaikanayosga3tigrulsiamtimheisgn%abtimnreyimgtmidbohenkaaa)gggre.edags.hniennbakesigsanStugaglFspirreaieornearpta,ad,artribldmjandtadcahiuktkea2namsgaasanapmte0bagmwekendigoa2naaongbblaniai1rphtgikaennermnbnpeaiaahglfsgepkvldeogem,irapratbnoiaertgagumskraryamleiaennoyahboaubhjradb2yoasumamtekaunuelalien,mekaraskbs3lbynrobkenassoeaeia2nitdehgamnrsr.mikft%naagagotJiebSastrgtaesaerasooieniinn,jipnk,arndbd1dougfyadpcl,giaa,gamaniin1baitmagraatrpsgje5aaaiaaiabpnlei%mirtiaalntsacaenng2ud.dgmdd.uri0(afyaitbaiaadtHn2Cmmanaieaok1labigmDhskBapd,bletaeukmeeahKoapregarnsbkpahikrfaeoNeaatedalc2smrhnrnasnukrc)0areieegas,bgdruw2yaeiaanniierpra1oaapniknhartgi,lescrnaaa,ieoraninmgpdmiwk,nrtaesaidgeidiigrennnlritemoiasggpp(swmgntuncneiloyaeehaiusaeriigrlrnnngmaaarnatriuehsyyiaayan,hsnnrtinealhaabaongapmggakbhsdkpeapniaaedsnehuandiabirkniraanutaIikcwnaadIdgoisjnlnipnaannyasieakandtdngalapb,ysrarnhomkdodbmkaaeaahantaeinidtaaadpraieansdnngnmkasyenageriayatebigaaagsaaglargaahiuhkiiinamtw)ebkhpsonaaailbreeamlaisgkire,sir.krbestnmmdgrkmohee,apordeadatapiiiyammrmmai/arnirnintemakdnntcapaioragyggmouspaeanatterdkaakmnmainadlyekodiukricp.htatpcmeopapnaaapuPakanadsdkbaassgdgdbna.asiaoa(kaag,ataTadn.ctnwhmdaorkaiegauepaseakririSroknrarnkhtengttmceotadaiaaidaenneranilnhwbimknragasabtgtdnaaagaastiii,aanyiehshhnnutwassiuit,uhnauideronaaartiijlnk.irnaangugtlabSihnuagamdrleeamlbs/aneceiipnunriakeayiaparcttunaaki

mbeenrydeabmapbakkanphaadragkaennaaikik. an harga minyak goreng di dalam negeri.

Tabel 3.14

iSnefmlaessi tdearnkdeedfulaasit.aihnuflnasi2t0e2r1ti,nTkgagebiloetmle3rpc-oa1Ikt4nafltIvanspoiflaTladaathsaiulienbTu2fa0olha2on1udnNp2ouv0ne2m1mbeenrgyaalaitmuisebbeebsearrap1a,19k%ali,

Infslaesrita deflasi palingJarnendFaehbterMcaatrat pAapdra bMuelai n SJeupntembJuelr yaAitgussebSeespar -0O,8k8t %.NIonvflasDi es YoY

volatile food sebagian besar didorong oleh faktor cuaca ditengah siklus pergantian
Namsiounsailm. Sementar0a,2i6tu d0e,1f0lasi0,y0a8ng0p,1a3lin0g,3d2ala-m0,2t0erja0d,0i8 pa0d,a03bul-a0n,04sep0te,1m2 be0r,3y7ang0,57 1,87

mana didorong oleh penurunan harga komoditas telur ayam ras, aneka cabai, bawang 3,09
dMaanpkuTanetiamhnb, adMkaiannuumbaanwan0g,8m1 er0a,0h7, ka0r,0e4na 0s,e2j0ala0n,3d8en-g0a,7n0 m0u,s1i5m p-0a,3n0en -y0a,4n7g t0ib,1a0 di0t,e8n4gah1,61
“
pasokan yang memadai. Pada periode dimana inflasi volatile food cukup tinggi yaitu
Sumbteerr:jBaPdSi, dpioaladhaKbemuelnadnagNovember hingga akhir tahun. Hal utama yang mendorong inflasi

Sumber: BPS, diolah Kemendag

akhir tahun tersebut karena kenaikan harga komoditas seperti minyak goreng seiring

“dengan berlanjutnya kenaikan harga Crude 4P8alm Oil (CPO). Serta inflasi akan terus

menguat seiring dengan perkembangan mobilitas masyarakat pasca pelonggaram
PPKM.

DilihRateadlaisrai sdi iinnadmikiakatorinkfliansei rjsael“aImnfalaesmi Ppaant gtaanhuynantgerBakehrgire, jotelradka”pbaterdduaasaprkerainode
kentaahikuann khaarlegna dseetria2p0t2a1hutennrcyaat,aytaksneibpeasdaar p3e,2ri0o%de. APunagskaa–Linebflaarsaininsei rsteasNuaatiadl–eTnaghaunn
Baru. Namun, padtaarpgeertiokdineePrjuaasyaa–ngLedbitaeratanp2k0a2n1(3p,a2d±a 1bpulearnseMne).i, inflasi pangan

bergejolak di bawah satu persen atau sebesar 0,39%. Hal ini menunjukkan tidak terjadi
kenaikan harga yang terlalu signifikan disebabkan oleh pasokan pangan yang cukup dan

permintaan yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi. Sementara pada periode

Natal dan Tahun Baru 2021, komoditas yang menyumbang inflasi antara lain telur,

daging ayam, minyak goreng, daging sapi dan beberapa jenis sayuran seiring dengan 59
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021
44

Berdasarkan tabel diatas inflasi nasional tahun 2021 sebesar pada periode Puasa– Lebaran 2021 pada bulan Mei, inflasi

1,87 persen, sedangkan inflasi makanan, minuman dan pangan bergejolak di bawah satu persen atau sebesar 0,39%.

tembakau sebesar 3,09 persen. Berdasarkan data BPS pada Hal ini menunjukkan tidak terjadi kenaikan harga yang terlalu

84 kota pantauan bulan desember 2021, IHK (indeks harga signifikan disebabkan oleh pasokan pangan yang cukup dan

konsumen) mengalami inflasi di 88 kota dan terjadi deflasi di permintaan yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi.

2 kota. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura sebesar 1,91 Sementara pada periode Natal dan Tahun Baru 2021,

persen dan deflasi terendah terjadi di Kota Dumai sebesar komoditas yang menyumbang inflasi antara lain telur, daging

-0,13 persen. ayam, minyak goreng, daging sapi dan beberapa jenis sayuran

Inflasi akhir tahun 2021 pada kelompok Makanan, Minuman, seiring dengan kondisi cuaca basah di tengah meningkatnya
dan Tembakau didorong andil Inflasi beras 0,01 persen, permintaan pada akhir tahun serta peningkatan harga
minyak goreng 0,08 persen, daging ayam ras 0,03 persen, komoditas harga minyak sawit mentah di pasar global.

telur ayam ras 0,05 persen, cabe rawit 0,11 persen, cabe Stabilnya harga barang kebutuhan pokok selama Januari-

merah 0,02 persen serta bawang merah 0,01 persen. Desember 2021 juga didukung oleh realisasi koefisien variasi

BB(mskmddaoeeeeeeptfbalmrfirael,aadsdrbhasaiae,yiadp)nardiasimatpbaaagaunrihKrlnildifaoinkgdinklmguaedaJporyneure,daefntlmtinaaitatids2raaiar0ipfacbhy2uisaa.1e,knnp.Puclggaaepkdbdnutaaumitiniarabegurntaungnawuilgaasdasninetla,ahhrimbJaiannua,rigngwftgailaapaark2niesbfo0gneima2umrn1odrnguedakaynrmiuataasithipntait,uaeondkrnshaacpeaagnaabrbitdngluaaaagrtitahunhrkdydhieaaaaannb2nnrrcgggui01aakutte,uti2n2bdedht%aa1reuasrk.lnkaeamnbsitpigudeoaetepklbkeuonerbetkgubaiashmuhmniatapuatsnraunhilirnlyapga1aneeki d,otrkp8timontao7oeankopfsoiidiaasokpinintenieag,ynanarrolevtiylstaenaauerhrdiitdnawasuehtsa,ani6nkbg%mystiaaule.aintJksdasikoikesnoaaebhgmfned-iasmsoirgilageidahkarnisatbia4ivtna,banlg8reera4ib5ran%ai%shgs,i
ipiDtpennaiarldiffdhdallaaaappatssaed8iitriaod4dmrduiieakdaP8poiknue8taaaramsinoakidp–kaoeLaanetknbia,enantfmrldaaaaisnuakiinasnasneuenrhttlmaaeabmNrraguaajanatlaaesdlem–ndtiTipaaaddaphnteeutntasftalheBehauamumsnrnunibb.ytdNaeea,arirkaymk2aa2uhkunn0ikr,,i2os1tea,b.IeHIpPmtseneoKaelnakfnrolch(jaakadip3sgyniaalai,aid0iakkttneuue9etkksteraeeprstnrsbiseeaKnehdgerbgiaamsauigraetebngitnneiatddrt.eiaaekrknkBuiratotsjen:etanarrPdlbdseeiripulaidatdmasasnsaidgehraaKankrnriogg)abaatnemnabrbkadeahJraagunanasytgiguaauasknppelyBaabuayumPardtuSaayihlaaanmng

sebesar 1,91 persen dan deflasi terendah terjadi di Kota Dumai sebesar -0,13 persen.

Tabel 3.15

Tabel 3-15InIfnlafsliaPesriKPoemrodKitiomoditi

SSuummbbere:rB:PBS,PdSio,ldahiolah

Inflasi akhir tahun 2021 pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau didorong
andil Inflasi beras 0,01 persen, minyak goreng 0,08 persen, daging ayam ras 0,03 persen,
telur ayam ras 0,05 persen, cabe rawit 0,11 persen, cabe merah 0,02 persen serta bawang
merah 0,01 persen.

Beberapa Komoditi yang mengalami penurunan harga (deflasi) paling rendah pada bulan
Juni 2021 yaitu cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, daging sapi,
ayam hidup, tarif angkutan udara, tarif angkutan antar kota dan tarif kereta api.
60 PenuLrAuPOnRAaNnKINERhJAaKErMgENaTERIkANoPmERDoAGdANiGtAiN 2t02e1rsebut memberi andil deflasi cukup tinggi sehingga
berdampak pada deflasi di bulan Juni 2021.

Gambar G3a-m16baKr 3o-e1f6isKKioeoeenfifsiiVseniaeVnrairaViasasiirHiGaHaasrgmaiarbHBagaararr3ag.n1Bag3aKBerabarunatunghgaKnKPeeobbkouukttuuhhaannPoPkookkok

SuSummbbeerr: D: iDtjeintjPeDnN,PKDemNe,ndKaegmendag

Stabiln1y. aMhelaakrugkaan bpeamraanntaguankehabrguatbuarhanagnkepboutkuhoakn psoekolak ma J3a. nMueamrais-tiDkanesekemterbseediraa2n0b2a1ranjgugkaebdutiudhaunkuponkogk
oleh real(iBsapaoski) tkinogkeatfiescieerann/pvasaarr iraksyiat hdia2r1g6apabsaar ryaanngg kebukthuushusannya pyoankgokmasaihntmaermewrluakkantupassoekbanesaasral
4,84%, yutaepnradygaapdatteitdSedukiams9kib0deirnmK:iDatbeeiturjlehpenaabdtPeaDinphN/dK,iiKonettaamamesrinkegdacaaesgruatppnhlayardisaanin,odsneembaaalgnadyi aitu 6%iumsap.hoJari, kfedaeednldogatitnelirhmgauenltaaklumekaebnnighekcoerokridnkienctaeisrisueddneiantagunaknstoptkeialdapakun

rdsutaamnbpikleuit2dna. esTMrhypdatrkkleaaeasaaaeahsksoS4ropeonbrsn,byuigtulastgul,agama8aiaeanrcetamakdtdruabgyh4bndsu,lihboaigepikpi%ipdtnaelpaipl3eandrmeauinngneertlel,m-iaanlgiplmaygapa1abtmykiueskakanoeuailka,6uruaikm,unaulhhsrnoodaudrhausreakanaagmKsina,asrneegsagrrhlagsnuibnhsitoogngkehniauskaialacgaaaidgkdaenwkadasongismrraeofabibmtaaiadkkirtnkoieeapetekaesho,glianefielnrnbr,dimiorgnhmgatimbsmaeidjeeitaadeniinMyaeenonunnekeebgnfgsdlarganedneiietiagnenftnVrskhuuapbirgkastsfkn,mieevihesteiahekeaa,lhrbobjapanadbyargibanakisurauakuePyiiuiwulnlnimilaettkaasafatvkaauraai,swpuosdnnrrssamkpuheniaaigahigsiidodrsgahlinoaanee,Hhaaipaiefnthsynognkttaanuraifaaeagarghtipokrssnmlainasupuhrtgovggnioaisnkrab,ogoeae,kksasmaparksg2yanirioeyaehreadd0aoobansrkira2aanivtAaatmnakgaaunn1agrs;a,srsansihrealiniitllanayaagshgspamir-iailem654tkahWrpu...re agJeatbKMMsktbtPaa6reeaarteoPasnuga%rrkeetlroKnajubiaatuanlatMrannttiunjddin.laaekaciutagtiihgmuaJlirnaelrikaiearnnkaiaseakrasvBn5e-nsnkkhsneDasbeiou%aaaelyaudyorberapnsdbptaipgarstaesuetnuadiutoatmoHiheidlrgiirtdtinkitataBmabkahuKuaapannoKunu/nsuanbNsLtkpmipdtHatikdtiogeaandkeueia1usnklroamattaeanoeonegemmnnn,s2knkgabnrg2aasNotusi0masiegnna%aidlheadfdn2keriaytbdadntihPam1ianairaen.urktaywmgieunbesnnjaod;ugaaruareiakscasmshsivtegatknnytiaoaodbnaaoaysotlpkutuaurmunipikdeadtsadntoukmiaksiiipiontaonstieadmnaeudtitepp;dsruungiakshiibbaknasikiagsyeotkettreamnuaaegsiirlrjhrtoaneaegaaaaelbdmphkgagrrsaasakoseaeteres;hdrrlttlaaaiiieaadkhmraahag.snnaak
moleedhraupnmeulkaskekuadnueslsaaohilaud;sieantagsaknenndialalai-kkeondeafliasiyeanngvdairhiaadsaipimasing-masing 5% dan 1,2%.

r: Ditjen PDN, KemendTagabel 3-16 KoKeofeisfiiseienn VVaarriaisaisHiaHrgaarATgnaatbaerAlWn3.at1ka6truWBaapkoktuHaBsial pPeorktanHiaansil Pertanian

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan
Kementerian Perdangangan khususnya dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga
barang kebutuhan pokok yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok (Bapok) tingkat

ehSScauuemrmbribeaaer:rnnB:PD,/Si,tspdjeieoanlabsPhDaaNgr,aKriemaukenpydaaagyt addi e2t1e6kspi adsianri yang terdapat di 90 Kabupaten/Kota secara
terhadap dinamika supply dan demand pasar

yangPmenecmapearialnukatenrskeebbutijatkidaank sttaerbleilpiassasidharairgbaersbeaggeari au; paya yang telah dilakukan
2. MelaKkeumkeannteraiaundPieerndsani gadnegnangakhnuspusenlyaakdualaumsamhenajagbaakrLeAaPtnOeRgArNsKeINkdEReiJaAbaKEunMEtdNuTaEhRnIAaNsPntEaRDbApGilAoiNtGkaAsNo2hk02a1rsgeacara 61

intensif sejak awal tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan,

SASARAN STRATEGIS 3 :

Mewujudkan Konsumen Cerdas dan
Pelaku Usaha yang Tertib serta Bertanggung Jawab

No. INDIKATOR KINERJA TARGET 2021 REALISASI 2021 CAPAIAN (%)
(3) (4) (5)
(1) (2)
Indeks 48 Indeks 55,28 115,16
7 Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
(IPKTN)

IK 7: Indeks Perlindungan Konsumen mencapai tingkatan “mampu”; Indeks Tertib Ukur, Kendali
dan Tertib Niaga Mutu dan Tertib Niaga telah mencapai tingkatan “Sadar”;
sedangkan untuk Indeks Tertib Mutu mencapai tingkatan
Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN) “Paham” sehingga perlu ditingkatkan Kembali.
tahun 2021 tercatat sebesar 55,28 Realisasi ini di atas target
kinerja yang ditentukan, yaitu sebesar 48. Dengan demikian, Hasil pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) pada tahun
Capaian Indikator Kinerja 3 pada Sasaran Strategis 3 pada 2021, adalah sebagai berikut:
tahun 2021 adalah sebesar 115,16 persen.
1. IKP1: Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) memiliki target
Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN) sebesar 43 dengan pencapaian pada tahun 2021 sebesar
ini merupakan indeks komposit yang mengukur tingkat 50,39. Penelitian survei IKK dilakukan di 34 provinsi dengan
pemahaman dan kemampuan konsumen dalam menerapkan jumlah total responden sebanyak 150 orang per Provinsi
hak dan kewajibannya dalam interaksinya di pasar serta sehingga total responden yang disurvei pada tahun 2021
tingkat tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan sebanyak 5.100 orang. Pengumpulan data mengggunakan
tertib ukur, tertib mutu dan tertib niaga. Komponen indeks metode tatap muka/wawancara kepada responden
terdiri dari Indeks Keberdayaan Konsumen, Indeks Tertib terpilih dan dilakukan pengumpulan data secara langsung
Ukur, Indeks Tertib Mutu, Indeks Kendali Mutu dan Indeks juga internal untuk memahami mengenai visi, misi, serta
Tertib Niaga. Selanjutnya, nilai indeks ini akan dijadikan dasar unit kerja sesuai ruang lingkup.
untuk menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen
dan tertib niaga guna mewujudkan konsumen yang berdaya 2. IKP2: Indeks Tertib Ukur, berdasarkan capaian kesesuaian
serta pelaku usaha yang bertanggung jawab. Target IPKTN UTTP dan BDKT tersebut diperoleh realisasi nilai Indeks
pada tahun 2021 adalah sebesar 48 dan ditargetkan akan Tertib Ukur sebesar 59,57 angka tersebut diatas target
terus meningkat menjadi 55 pada tahun 2024. tahun 2021 yang sebesar 59. Dari realisasi tersebut
capaian indeks tertib ukur sebesar 100,97%.
Bobot dari masing-masing komponen penyusun Indeks
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN) ditetapkan 3. IKP3: Indeks Tertib Mutu, diukur melalui 2 (dua) indikator
dengan metode Analytical Hierarchy Process sehingga kinerja yaitu Persentase barang beredar yang diawasi
menghasilkan formula seperti yang ditunjukkan melalui sesuai ketentuan dan Persentase jasa yang diawasi sesuai
highlight di bawah. ketentuan. Dari kedua indikator tersebut didapatkan
realisasi Indeks Tertib Mutu sebesar 44,17 atau mencapai
Pada tahun 2021, realisasi IPKTN sebesar 55,28 dengan 113,26% dari target sebesar 39 yang ditetapkan pada
pencapaian pada masing-masing komponen penyusunnya tahun 2021.
sebagai berikut: Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) telah

IPKTN = 39% IKK + 16,7% Indeks Tertib Ukur + 8,9% Indeks Kendali Mutu + 16,4% Indeks Tertib
Mutu + 19% Indeks Tertib Niaga

62 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

Tabel 3.17
Tingkat Indeks Keberdayaan Konsumen

KONSUMEN

Tingkatan Indeks Rentang Nilai Indeks
Sadar 1-20

Paham 21-40

Mampu 41-60

Kritis 61-80

Berdaya 81-100

Sumber: Renstra Ditjen PKTN 2020-2024

Tabel 3.18
Tingkat Indeks Tertib Ukur, Tertib Mutu, Indeks Kendali Mutu dan Tertib Niaga

PELAKU USAHA

Tingkatan Indeks Rentang Nilai Indeks
Tahu 1-20
Paham 21-40
Sadar 41-60
Tertib 61-80
81-100
Bertanggung jawab
Sumber: Renstra Ditjen PKTN 2020-2024

4. IKP4: Indeks Kendali Mutu, diukur dengan komposit target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 48. Dengan
tiga indeks, yaitu: indikator Persentase Eksportir yang realisasi tersebut capaian IPKTN sudah mencapai 115,16%.
tertelusur mutunya, Persentase LSPro yang memenuhi
ketentuan dan Persentase Laboratorium Pengujian Adapun beberapa faktor pendukung dalam pencapaian IPKTN
BPSMB yang nilai uji profisiensinya memuaskan. Pada diantaranya sebagai berikut:
tahun 2021, realisasi indeks kendali mutu sebesar 61,19
dari target tahun 2021 sebesar 49 sehingga capaiannya A. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)
sebesar 124,87%.
Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) mengambarkan
5. IKP5: Indeks Tertib Niaga, yang diukur melalui Persentase kondisi keberdayaan konsumen dapat dijadikan dasar
Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga dan Persentase untuk menentukan kebijakan perlindungan konsumen
PIB Post Border Sesuai Ketentuan pada tahun 2021, telah guna meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui
terealisasi sebesar 68,84 dengan capaian kinerjanya berbagai upaya edukasi kepada konsumen. Secara
124,28% dari target sebesar 55 yang ditetapkan tahun operasional Indeks Keberdayaan Konsumen diukur
2021. melalui tiga tahap keputusan pembelian yaitu sebelum
pembelian, saat pembelian, dan pasca pembelian.
Dalam mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha
yang bertanggungjawab, seluruh indikator kinerja program Tahapan sebelum pembelian diukur dengan dua dimensi,
tersebut digabungkan menjadi Indeks Perlindungan yaitu pencarian informasi serta pengetahuan tentang
Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN). Adapun IPKTN tersebut undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen.
saat ini sudah terealisasi sebesar 55,28, nilai ini sudah diatas Sedangkan tahapan saat pembelian diukur dengan tiga
dimensi, yaitu pemilihan produk, preferensi produk serta

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 63

perilaku pembelian. Sementara tahapan pasca pembelian yang diinginkan. Pada pembelian online, hal yang sangat
juga diukur dengan dua dimensi, yaitu kecenderungan membedakan dari pembelian secara konvensional yaitu
untuk bicara dan perilaku komplain. Dengan demikian konsumen lebih mudah memberikan review kepuasan
terdapat 7 dimensi yang digunakan untuk mengukur atau ketidakpuasan atas barang/jasa yang diterima.
Indeks Keberdayaan Konsumen.
Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
Responden pada penelitian ini sebesar 150 responden per survey IKK yaitu adanya kebijakan Pemberlakukan
provinsi, sehingga jenis sampel yang dipakai adalah Non Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa
Probability Sampling, dimana penentuan jumlah sampel daerah sehingga kegiatan survey harus ditunda dan
tidak memperhitungkan kembali jumlah populasi pada menyesuaikan kebijakan yang berlaku di tiap daerah.
setiap provinsi. Berkaitan dengan jumlah sampel di setiap Selain itu beberapa kegiatan pendukung pencapaian IKK
provinsi yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan juga mengalami hambatan akibat adanya pandemi dan
jangkauan kewilayahan (perkotaan dan perdesaan) dan kebijakan PPKM sehingga beberapa kegiatan dilakukan
dibandingkan dengan jumlah sektor perdagangan (8 secara hybrid dan online.
sektor) yang harus dihimpun di setiap wilayah provinsi
(perkotaan dan perdesaan). Sampel ditentukan dengan Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian
metode probability sampling dengan metode multistage IKK dengan cara meningkatkan pemahaman terkait
cluster sampling, dengan jumlah sampel yang telah perlindungan konsumen dan meningkatkan peran
ditentukan yaitu sebesar 5.100 responden. Sampel ini serta masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan
terbagi rata pada setiap provinsi yaitu 150 per provinsi. memperjuangkan hak konsumen antara lain:
Kegiatan terkait survey IKK TA 2021 dilaksanakan mulai
bulan Maret 2021 sampai dengan akhir tahun 2021 pada 1. Edukasi konsumen
34 provinsi.
Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, telah dilakukan
Nilai IKK Indonesia Tahun 2021 (50,39; Mampu) edukasi perlindungan konsumen kepada 5.577 orang
dibandingkan dengan IKK Indonesia Tahun 2020 (49,07; melalui kegiatan penyuluhan perlindungan konsumen
Mampu) mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal ini oleh LPKSM, Kegiatan Run and Ride dalam rangka
dipengaruhi oleh kondisi perilaku konsumsi masyarakat memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas),
yang mengalami perubahan eksternal/lingkungan karena serta Kegiatan Penyuluhan Perlindungan Konsumen
adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat Untuk Mahasiswa.
banyak melakukan pembelian secara online. Pembelian
online memudahkan masyarakat untuk mencari informasi 2. Layanan pengaduan konsumen
sebelum pembelian, seperti metode pembayaran,
jaminan pengembalian barang cacat, jaminan uang Layanan pengaduan konsumen sampai dengan
kembali, dan jaminan kerusakan barang/garansi. Selain triwulan IV terdiri dari 2.942 pengaduan, 6.301
itu, pada pembelian online, konsumen dimudahkan untuk pertanyaan dan 150 informasi dengan total 9.393
mencari harga, kualitas, pelayanan toko, dan brand/merek layanan melalui kedatangan langsung, hotline, surat,
email, whatsapp dan website. Sebanyak 8.944 aduan
telah selesai dan 17 aduan masih dalam proses.

Tabel 3.19
Layanan Pengaduan Januari – Desember 2021

TRIWULAN PENGADUAN PERTANYAAN INFORMASI
72
I 90 301 96
123
II 2.250 2.757 134

III 2.879 4.724

IV 2.924 5.971
Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kemendag

64 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

Pengaduan Pertanyaan Informasi

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kemendag

Tabel 3-12 Layanan Pengaduan RTaebekla3.p20itulasi Pengaduan/Pertanyaan dan
Layanan Pengaduan RekapitulIansi fPoenrgmadausani/Pertanyaan dan Informasi

No. Sumber Pengaduan Pertanyaan Informasi Dalam Selesai Tolak Total
Proses

1. Datang 8 - - 24 6
Langsung
-
2. Hotline 12 4 - 16 16
3
3. Surat 5 - 7 23 5
113
4. Email 386 137 150 526 526

5. WA 2.405 4.545 20 6.869 68 6.957

6. Website 65 38 1 215 216

JUMLAH 2.942 6.301 7 9.318 68 9.393

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kemendag

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kemendag

3. Pembinaan SDM BPSK

3. PPkkhTdkeooeeeaakgnmmmklanMPkBsisampbbuietsoePekiimannerobtnnmmSaaeendataannssgaKBennibsu,iuniaimmaSgSyimSmtdnDunDubDeognaMMianMaangearr.alogsaBnaBmkBatynPaaPdPnPm.eSneaSSBanKTmKKPrPSdenaSbaddpukDesKiinapkknlem.aluiMBiaasrBaknnamauiibMgtsmnamkipBiapebdnnednediSbPnnagariDauaaganiSlaMtnnaannaotKnngmnrugsmaeTakenadBerdmnatmaPSknamnnnSipDeKlimpepnsaBTerMeiaMiejnkmnnumsegngyeaubkykeaandaigBkldrnuginitaapuagkkaPktauiaaaaodasntnnnnSrrtiuaKbuakannamgntkiue aoklaisKasptmptnpnieeneeepnmserpugggnrgtmihueiiggkagbrteiraaabttmitarotuwauineannkshnratnkieiugiaisak,ngareasnaphindingdnneogl,BiifninagklniragIgghaaaPnndaanatlsudmetgtwStmdokrsamnkbuiauKsnanabsknaaetuar.taeegspanunwrimnuadrBmtB,ia.nibthykiSIilapneaamkmuDhiopednneknMunaeguimbb.rndndkrljsgdiaiemupunanla2tbaneenk0eaigghrnl2yatutnasagi1aierebngngnninbiunnlugbkagynkmesgdaaaTuTraiikephdrsnieaenneaadSenygprkskiaahpeaDrepnn.prneraeakktrMaSiniiaonakiessdnknlhekeeoihdnknpnaadgdadptagadaiaalsrnaat,ii


diikMutieodleiha2t0o(rduadpiiukluuh)tioraonglepheser2ta0pe(rwdaukialanpuluh) peorernacnangaanpedasnerpetraancpanegrawn asakmiplalinng dpeanrgiawasan
dari anggota BPSK dan dinas yang melaksanakan tugas UTTP dan BDKT. Pengawasan UTTP diprioritaskan
penaannggangaontpaengaBduPaSn Kkonsudmaenn di ddaeirnaah sproviynasi.ng meulnatkuksaUnTTaPkayanng btaungyaaksdigupneaknaanndgaalanmatnransaksi

SyaendpganetgenklaagnhakddeigluaiakatsaannnaBkkimaonbninssegubanamnTyeeakknnisedmSiDpMadtabaeangrgikaBahPtaSnKprovinspEik.esrSpdeaedgdaisnai.gnAandg,akypaauintnutUakrTgeTePgt Ppiaaesntagara,nwUTaBsTaPinmSmPBbeUniyndaagsnaarUnUTTTPTPjasdai
diikTutei oklenhi1s40SaDngMgotbaaBgPSiKB. PSK yang telah dilaksa1n0.5a4k8apnasasr,e6b.5a7n0 SyPaBkU deamn 1p.3a32t.1a2n3gJaksaaEtkasnpedisi.

B. Indeks dTeiritikbuUtkiuro(lITeUh) 140 anggota BPSK. Untuk mengestimasi jumlah UTTP Pasar berdasarkan pada
datajumlah pedagangdi setiap pasardi seluruh Kabupaten/

B. InIpneddneeckakspsaTieaTrntiebterrUttiikbburuUk(IuTkrUud)erandg(aaIlnTahiUnidn)idkaetkosr yang mengukur Kota di Indonesia yang berasal dari pendataan pasar yang
Persentase Alat dilakukan oleh Bappenas, dengan mengasumsikan bahwa

InUPekdrusere,knTtsaaksaTer,eBTrairmtainbbganUDgakdlauamnrPK(eeIraTlednUaga)knaapTaednrbanuylnaagh(kUuTisnTP(dB)DedKkaTn)s yang mt1eoresreanbngugtupdekidkueatgraahnpugiembnaehmcwaialipkpiae1diuaangnaitnUgteTdTirPst.eiDlbuarluauhmkKpauebrnudpaattaeann/

dyeannggsaesnuaii ndikator Persentase Alat Ukur, Takarko, tTa ibmerjbumalnahg1d.43a5n.09P0eorralengn. gEsktiampasai njunmylaah UTTP
(UdkUpoeeTTtnnTaygPTealndPyeakan)epngtaggdetanabrtaeumnaranaenPdl.amaNekuaerdmktisraounewlnoniblgapteiyeagayniahstdunneabgytaeaBbaluednamliukrsamtaeerenmrhnmguaaeadknDkaayanpeablukuljeparuunammhtdelaandlKha/i eadaanudrtoaintTttSaauPlekmBjruUeebmsmdtuliaiimlphnikeaiPgrsoUi6klejuBuPhmBosmdMlae(phnaBagdUaDaUTnlkaTKumhPrTe3jan9)Bsg.4aBay2Msae0uk,mnusspnsgeieikhtdsa.iinnsSegies1gmdauiSeaPadsnBuitipaUmerarsroiakiltteaauhn-,

51

ITU = 68,4% UTTP yang sesuai ketentuan + 31,6% BDKT yang sesuai ketentuan

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 65

1 jasa ekspedisi memiliki 1 UTTP, sehingga jumlah UTTP menentukan metode pengambilan sampel dan prosedur
jasa Ekspedisi adalah 1.332.123 unit. Berdasarkan asumsi pengujian Barang Dalam Keadaan terbungkus. Pengujian
tersebut diperoleh estimasi populasi Jumlah UTTP yang BDKT dilakukan dengan menggunakan random sampling,
diawasi sebanyak 2.806.633 unit UTTP. dimana sampel yang diambil dari lot inspeksi sedemikian
rupa sehingga setiap item dalam lot inspeksi mempunyai
Teknik sampling yang digunakan adalah Teknik Stratified peluang yang sama untuk dipiih sebagai anggota sampel.
Multi-Stage random sampling, dimana populasi UTTP Berdasarkan Teknik sampling tersebut dapat ditentukan
di-clusterkan untuk setiap Kabupaten/Kota, selanjutnya ukuran sampel untuk ukuran lot 100-500 adalah sampel,
di setiap Kabupaten/Kota populasi UTTP dikelompokkan untuk ukuran lot 501-3.200 adalah 80 sampel, dan ukuran
berdasarkan kelompok UTTP-nya (UTTP Pasar, SPBU dan lot lebih besar dari 3.200 adalah 125 sampel.
Jasa Ekspedisi), Ukuran sampel awal dialokasikan secara
proporsional untuk masing-masing kelompok UTTP, Pada tahun 2021 ditetapkan target 62.500 unit UTTP yang
selanjutnya sampel dari masing-masing kelompok diambil diawasi dan 13.500 produk BDKT yang diawasi. Dalam
secara acak bertingkat dengan menentukan pasar dan menentukan target pengawasan tahun 2021, diasumsikan
pemilik UTTP secara acak untuk tiap daerah tersebut. kondisi Pandemi Covid-19 masih belum berakhir sehingga
berpengaruh pada belum normalnya operasional kegiatan
Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (diasumsikan masih sekitar 50%-60% dari kondisi normal).
(BDKT) dilakukan di Pre-Market sebagai upaya tindakan
pencegahan dan di post-market dalam upaya pengawasan Hingga akhir tahun 2021 telah dilakukan kegiatan
BDKT yang beredar. Pengawasan BDKT menyasar 1.580 pengawasan terhadap 58.477 UTTP di 107 kabupaten/
produsen BDKT dan 30.000 gerai toko modern (retail). kota dan pengawasan 14.276 BDKT di 32 kabupaten/
kota. Adapun pemilihan daerah yang menjadi target
Dalam menentukan jumlah sampel Pengawasan BDKT Pengawasan UTTP dan BDKT adalah daerah yang memiliki
pre-market digunakan teknik Cluster sampling, dimana tenaga pengawasan, belum pernah dilakukan kegiatan
populasi produsen BDKT 9 jenis BDKT prioritas yang pengawasan, adanya laporan dari dinas dan masyarakat
diawasi (beras, gula, susu, mie kering, kecap, minyak serta daerah yang menjadi jalur mudik.
kemasan, minuman buah, kopi dan teh) di-clusterkan di
setiap kabupaten/kota, selanjutnya ditentukan jumlah Pada tahun 2021 telah dilakukan kegiatan Pengawasan
sampel produsen yang akan diawasi di setiap kabupaten/ terhadap 58.477 UTTP yang terdiri dari 44.284 unit
kota dan di setiap sampel produsen BDKT terpilih UTTP pasar, 997 unit pompa ukur BBM (UTTP SPBU),
dilakukan sampling BDKT untuk setiap lot produksi. 269 unit UTTP jasa ekspedisi dan 778 unit UTTP lainnya.
Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan OIML R87 Berdasarkan hasil pengawasan tersebut diperoleh
(50, 80 atau 125 buah). Pengambilan sampel ditentukan sejumlah 20.788 unit UTTP yang sesuai ketentuan
berdasarkan OIML R87, yaitu rekomendasi OIML yang (44,87%). Dari beberapa kelompok UTTP yang diawasi,

66 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

ketidaksesuaian masih banyak ditemukan di kelompok 23. Kabupaten Bandung Barat

UTTP jasa ekspedisi (67,66%) dan 9U.TTPK9a.pabsKuapraba(5tu6ep,n6a6Bt%eo)n,joBnoejgoonreog2o4.r Koota Sura3ka6rt.aK3a6b. KupabatuepnaKteendKirei diri
sementara itu untuk kelompok UTTP lainnya (neraca 25. Kabupaten Lumajang

emas9, .timKbaabnguapnajteemnbaBtoanjo, ndlel)gtoin1rgo0k.aKt1ok0et.taKidSoaaktsalea3Sstu6iaga.liaaKtnaigbaupaten26K. eKadbiruipate3n 7Ba. nK3ya7ub.wKuanpagbaituepnaSteidnoSairdjoarjo
masih dibawah 50%, yaitu 30,9% dan untuk UTTP SPBU 27. Kabupaten Situbondo
ketid1ak0s.eKsuoatiaanSbaelraatdiagapada tinga1t 1ya. nK1ga1sb.aKunpagabattuer3pen7nad.JtoaKehmnabJbouampnagbtaenn2g8S.i Kdaobaurpjaote3n 8N.gKa3na8jub. kKupabatuepnaNtegnaNwgi awi
Ayb(2aed,nr5aig1pk111u%utdn321):.i...llaoKKKkksooaaabttsnaaiuapkPSpeauaalnartskeauspnbaranuadJaoayaanamntabpheaunnnggaw21110a3422s...a1KKKn111oooa234tdettt...aaaarKKKhlaPSPaooohduartttaaaaorspsau433beSPPbbUr890ourauaaTl...orsigyTKKKaaunbaPnabaaoirogubbatgliayauuonnaBppgaaagttnoeejnna33233r30291TN..... egKKKKKmoaaaaabbbbtwaauuuuppppSniaaaaagmttttgeeeea344nnnnur910nHMKLinaa...ugdanmKKKl443alugapaao190knSaabbt...gurtaKKKuungBppaoaabbaataiattuunTeeBppjnnnaaaagrBTattneeheljnniamtraTBarelnimtgagarunnggung
1. Ka9b.upKaatbeunpBaatnenduBnogjonegoro 15. K1a533b.76Ku.. KKpaaababbtuuue4pppn1aaatt.PteeKennanasSKbuiPedurdaouipasrariaujntoreuna33n45B.. lKKiaatabbuurppaattee4nn 2MBa.otK4ajoan2kgb.eKurtpaobatuepnaTteonbTaoSbaamSoasmirosir

2. Ka11b40u..pKKaototeatnaSRaPolakrtaoingbaHoulilunggo
3. KKaa11bb51uu..ppKKaaattabeebunnpuLPaapatmneagntoaenJnongdmaaPnbraaansnug ruan16. K1a63b.8Ku. Kpaababtuue4ppn2aat.JteeKnmnaNbJbgeuaemwpraibteern3367T.. oKKaabbbauuSppaaattmee4nno3KSsie.didKr4oiara3irb.joKupabatuepnaTteannTahanDaahtaDratar
4.

5. KKKoaa1111bbt6723auu....ppMKKKKaaooottoatteejaaobtnnakPSuPPeuaSpaorrstcenaauoiombttrareuaonayangnaroJaenmgber 17. KK11ao7834bt..09aKKu.. KKSpaooaebatbtamtuaue44SpBpan43eaaartn..mGtaeKKjennaranaaregTrbbsGeaiuumnkrppeagaansgittkeegunn343n089PTg...a aKKKdnoaabbtaaauunhppBgaaaDttnPeeaj44annatrar45TNier..gamKKa44mwaaa45niabb..gnKKuuguppaanbbaagttuueeppnnaaPPtteeaanndnagPPnkaaagdnjagPenknaagrejiPeadnamarenaiadnKmaenapnKuleapuualnau
6. 18.
7.

8. Ka1b4u.pKaotteanPMroabgoeltiannggo 19. K1o944t.21aK.. KKToaatabbanuu4Tgpp5eaaatt.rneeKanngnaeBTgbroliuabtanaprgSaatmeno44s21Pi..r aKKnaabbguukppaaajtteen4n 6eBTol.dibtK4aaor6nSt.aaKKmeMooptsaiurnlMaaudaaonnado
9. Ka11b85u..pKKaatabebunpuBapotejaontnePenagsoGurorrueasnik
1110.. KKoa11bt96au..pSKKaaaltoabettuniagpJaaoTtmeanbnaJgenemgrbaenrg 20. K2a04b.3Ku. Kpaababtuue4ppn6aat.RteKenenomTtRaabneaaMmhnaDgbnaaatn44adr34go.. KKaabbuuppaattee4nn 7PTaa.ndK4aaa7hnbg.DKPaBataoarbirnamBeoanne

111234... KKKooo2211ttt0187aaa....PPSKKKKuaraoosraabtaubabbubrouSpuualieayanppmantgeaaganttoreeGannnregGRsirekombboagnagn2212.. K2a14b.4Ku. Kpaababtuue4ppn7aat.GteKenrnaoPbbaGdoBragoonabgnnoPega4ari5na.m Kabnupate4n 8Pa. nK4ga8kba. jKeWnaebadjWoanaKjeopulauan
15. Ka1b9u.pKaotteanTPaansgueruraanng K2o24t.5aK. KDoatebapu4Dpo8aket.peKnoaPkbanWgkaajjoen44e76d.. aKKnoabtKaeBMpounalena4aud9aon. K4a9b. KupabatuepnaMteandMiuandiun
23. K2a344b.76Ku.. KKpaaobabttuaeB4pMno9aan.BtneKeaandanobBduuapnadgtueBnna44gr98Ma..B KKataaadbbriuauWptnaatjoe5n 0M.aK5da0iub.nKupabatuepnaLteenbaLkebak
16. Ka22b20u..pKKaatobetunapJaeDtmeenbpeRorekmbang
1178.. KKoa22bt31au..pSKKeaamtabebuanrpuGaapnrtegeasntikeGnroBboagnadnung2B4a.rK2aot44t.8aK. KSoautbarWa5Sk0uaaj.rorKatkaaabrutpaaten5510L..e KKboabtaaukpCaimtea5nh1Li e. bK5ao1kt.aKCoitma Cahimi ahi
25. K2a54b.9Ku. Kpaababtuue5ppn1aat.LteKeunnomMtLaaaudjCaimuinnmagjaah5n2ig. Kota Band5u2n.gK5o2t.aKBotaanBduandgung
19. Ko22t42a..TKKaonotgateaDraeSnpugorkakarta
2210.. KKaa22bb53uu..ppKKaaattabeebunnpuRGapertomeabntboeBagnnaagnnLduumngaBjaarnagt26. K2a65b.0Ku. Kpaababtuue5ppn2aat.BteKenanonLteByabuaaBwnkayanundwg5uia3n.n gKgoita Cireb5o3n. K5o3t.aKCoitraeCbiornebon

22. Ko22t64a..DKKeoaptaobkSuupraaktearntaBanyuwa2n7g.iK2a75b.1Ku. Kpaobattuae5pCn3iam.StKeaihtnouitSbaiotCunibdreobnodno
25. Kabupaten Lumajang 52. Kota Bandung

2276..KKaabbupuapteanteBnanSyiutwubanogni doGamG5b3aa.mrKob3ta-a1rC53ir-eK1be5osneKseusaeisaunaiUaTnTUPTTTePrhTaedrahpadKaepteKnettueanntuYaanngYaBnegrlBaekrulaku

27. Kabupaten Situbondo UTTP TerhadGaapmbKaer t3e.1n4tuan Yang Berlaku SPBSPUBU
Gambar 3-15 Kesesuaian
UTTUPTPTaPsParasarGambar Berlaku SesuaSiesuai
3-15 Kesesuaian UTKTePseTseurahiaandaUpTKTPetTeenrthuaadnapYaKnegteBnetrulaankuYang TidakTidak KetenKteutentu

Tidak Tidak an an
SPBU SPBUSTeSiTdseiudsauaakakii 96% 96%

4040%%
UTTP Pasar SesuaiSesuai SesuaSiesuai
UTTP Pasar
40% 40% Tidak Tidak SesuaiSesuai 4% 4%
Sesuai
Sesuai KetenKtueatnentuan
Sesuai Sesuai 4% 4% Sesuai60% 60% Sesuai
KetentuanKetentuan Ketentu
Ketentu

60% 60% an an
96% 96%

UTTP Lainnya Tidak Tidak UTTPULTaTiPnnLayiannya

Tidak Tidak UTTP Lainnya SesuaiSesuai SesuaiSesuai
Sesuai KetenKtueatnentuan
30% 30% 30%
70% 70%
Sesuai Sesuai
30%Ketentuan

70%

Sesuai

Ketentuan

Sumber: Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN (diolah) 70%
Sumber: Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN (diolah)

SumbSeurm: Dbier5re:4kDtoireakttMoreatrtoMloegtri,oDloitgjie,nDPitKjeTnNP(KdTioNla(hd)iolah) 67

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

Sumber: Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN (diolah) 54 54

Tabel 3.21
Kesesuaian BDKT untuk 9 Komoditas Prioritas ASEAN yang diawasi pada 2021

No Jenis BDKT Sesuai Ketentuan Tidak Sesuai Ketentuan TOTAL % Sesuai Ketentuan
706 1.416 50,14%
1 Beras 710 379 1.229 69,16%
2 Gula 850 356 1.281 72,21%
3 Kecap / Saos 925 1.244 2.489 50,02%
4 Kopi 1.245 456 1.080 57,78%
334 1.105 69,77%
5 Mie Instan 624 205 1.168 82,45%
595 1.220 51,23%
6 Minyak Goreng 771 7 0,00%
570 7 58,99%
7 Susu 963 419 1.390 33,60%
8 Teh 625 48 631 0,00%
9 Terigu 80 50,00%
10 Minuman Buah 0 5.319 48 59,17%
11 Makanan Kemasan 820 160
12 Air Minum dalam Kemasan 212 13.224

0

13 Gas 80

TOTAL 7.825

Sumber: Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN (diolah)

Berdasarkan 13.224 unit BDKT yang diawasi dapat 9. Kabupaten Grobogan
diidentifikasi sebanyak 7.825 unit BDKT yang sesuai 10. Kabupaten Kampar
ketentuan (59,17%). BDKT yang diawasi pada tahun 2021 11. Kabupaten Bandung
meliputi 9 jenis komoditi sesuai dengan priotitas ASEAN 12. Kota Bandung
dalam hal penerapan ASEAN Common Requirement for 13. Kota Cirebon
prepacakged product, yang terdiri dari beras, gula pasir,
minyak goreng, susu, the, kopi, kecap/saus, mie instan dan Berdasarkan capaian kesesuaian UTTP dan BDKT yang
minuman buah. Selain itu terdapat beberapa komoditas telah dihitung, diperoleh nilai Indeks Tertib Ukur (ITU)
BDKT lainnya yang diawasi seperti air minum dalam pada tahun 2021 sebesar 59,57 berada di atas target
kemasan, makanan dalam kemasan dan tepung terigu. tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 59, sehingga
capaian target indeks tertib ukur pada tahun 2021 sebesar
Dari hasil pengawasan BDKT dapat diidentifikasi bahwa 100,97%.
dari 9 komoditi prioritas memiliki persentase sesuai
ketentuan diatas 50% yaitu beras (50,14%), gula (69,16%), Nilai Indeks Tertib ukur tahun 2021 sama dengan nilai
kecap/saos (72,21%), kopi (50,02%), mie (57,78%), Indeks tertib ukur tahun 2020.
minyak goreng (69,77%), susu (82,45%), teh (51,23%)
dan minuman buah (58,99%). Produk BDKT non prioritas C. Indeks Tertib Mutu (ITM)
seperti tepung terigu, air minum dalam kemasan dan
makanan kemasan memiliki tingkat kesesuaian yang Indeks Tertib Mutu ditentukan dengan bobot 55,2%
sangat rendah, dimana tepung terigu (0%), Air minum barang sesuai ketentuan ditambah 44,8% jasa sesuai
dalam kemasan (0%) dan makanan dalam kemasan ketentuan dimana komponennya dihitung berdasarkan
(24,56%). Adapun lokasi pengawasan terhadap BDKT yang dua hal yaitu:
telah dilaksanakan pada Tahun 2021 ini adalah sebagai
berikut: 1. Persentase jumlah barang beredar yang sesuai
ketentuan.
1. Kota Mojokerto
2. Kabupaten Pangandaran Pada tahun 2021, target pengawasan barang beredar
3. Kabupaten Lamongan yaitu sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) produk
4. Kota Salatiga yang terdiri atas produk dengan parameter SNI,
5. Kabupaten Jember produk wajib dilengkapi petunjuk penggunaan dan
6. Kabupaten Gresik kartu garansi (MKG) dan produk yang wajib label
7. Kota Depok dalam Bahasa Indonesia. Persentase barang beredar
8. Kabupaten Bandung Barat yang diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan
55,97% dan memiliki capaian kinerja 116,61% dari
target tahunan yang telah ditetapkan. Berdasarkan

68 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

Tabel 3.22
Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada tahun 2021

PARAMETER SESUAI TIDAK SESUAI DALAM PROSES UJI TOTAL

SNI 94 50 56 200
- 149
LABEL 89 60 - 128
56 477
MKG 84 44 11,74% 100%

JUMLAH 267 154

Persentase 55,97% 32,28%

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kemendag

pelaksanaan kegiatan tersebut, total produk yang ini melampaui target kesesuaian yang direncanakan
diawasi pada tahun 2021 adalah 477 produk dari pada tahun 2021. Objek pengawasan jasa yang telah
target jumlah produk yang diawasi pada tahun 2021 dilakukan pengawasan pada tahun 2021 yaitu antara
sebesar 470 produk, dengan rincian pengawasan lain jasa forwarder dan importir, e-retail, jasa digital,
produk dengan parameter SNI dengan hasil 94 jasa forwarder dan pelayaran, jasa penyedia internet,
produk telah sesuai ketentuan, 50 produk tidak sesuai jasa kecantikan, biro perjalanan haji dan umroh, jasa
ketentuan, serta 56 produk masih dalam proses pengiklanan, jasa pengiriman, dan jasa broker properti.
pengujian. Pengawasan produk dengan parameter
label yaitu total sebanyak 149 produk, dengan hasil Realisasi Indeks Tertib Mutu sebesar 44,17 atau
89 produk telah sesuai ketentuan dan 60 produk tidak mencapai 113,26% dari target sebesar 39 yang
sesuai ketentuan label. Pengawasan produk dengan ditetapkan pada tahun 2021. Realisasi tersebut
parameter Manual dan Kartu Garansi yaitu sebanyak meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya
128 produk dengan hasil yaitu 84 produk sesuai realisasi sebesar 39,48 dengan capaian 109,66% dari
ketentuan dan 44 produk tidak sesuai ketentuan. dengan target 36.
Pengawasan dilakukan sebanyak 35 kali di 24 kota
dan 2 daerah perbatasan. Kelompok produk yang D. Indeks Kendali Mutu (IKM)
dilakukan Pengawasan yaitu terdiri atas produk logam,
mesin, elektronika, hasil pertanian, kimia dan aneka. Dalam mencapai indikator kinerja program Indeks Kendali
Mutu dilakukan tiga kegiatan utama, yaitu Pemantauan
2. Persentase Jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan. Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (Bokor), Monitoring
Peningkatan Kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian
Pada tahun 2021, dilaksanakan pengawasan jasa (LPK), dan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Sub Jejaring
terhadap 4 (empat) pelaku usaha jasa. Jumlah Kementerian Perdagangan yang berada dibawah Dinas
pelaku usaha yang telah dilakukan pengawasan di Perdagangan Pemerintah Provinsi.
bidang jasa pada tahun 2021 yaitu sebanyak 29 (dua
puluh sembilan) pelaku usaha. Berdasarkan hasil Pada tahun 2021 pemantauan mutu bokor dilakukan
pengawasan, terdapat 8 pelaku usaha di bidang jasa terhadap 7 komoditi, yaitu: pala, lada, kopi, kakao, teh,
yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan 21 kayu manis dan Bokar SIR. Pemantauan mutu komoditi
pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan. Persentase pala, lada, kopi, kakao, teh dan kayu manis dilakukan
kesesuaian pelaku usaha di bidang jasa yaitu 29,63% melalui pembelian contoh di tingkat petani, pedagang
dan memiliki capaian kinerja sebesar 105,82% pengumpul dan eksportir di daerah sentra produksi untuk
dari target yang telah ditetapkan. Target tahunan kemudian dilakukan pengujian mutu di laboratorium
kesesuaian pelaku usaha jasa yaitu 28% pelaku usaha pengujian BPMB Kemendag. Sampai akhir tahun 2021
jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan. Hasil telah dilakukan kegiatan pemantauan mutu komoditi

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 69

lada di daerah Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan dalam hal pengujian biji kopi sesuai SNI 01-2907-2008.
Lampung, komoditi pala di daerah Maluku dan Sulawesi Sementara untuk pelaksanaan uji profisiensi sebagai
Utara, komoditi kopi di daerah Jawa Timur, Aceh dan tindak lanjut dari workshop dan pelatihan ini, contoh biji
Lampung, komoditi kakao di daerah Sulawesi Selatan, kopi yang akan dikirimkan ke peserta sedang disiapkan dan
komoditi teh di daerah Jawa Barat, serta komoditi kayu dipastikan homogenisasinya untuk setiap parameter yang
manis di daerah Jambi. akan diujiprofisiensikan. Setelah homogen, contoh akan
dipastikan stabilitasnya sebelum dikirimkan ke peserta.
Monitoring peningkatan kinerja Lembaga Penilaian Laboratorium peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan
Kesesuaian (LPK) merupakan amanat Peraturan Menteri uji profisiensi tahun 2021 sebanyak 24 laboratorium yang
Perdagangan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standardisasi terdiri dari 23 BPSMB dan 1 Laboratorum Pusat Penelitian
Bidang Perdagangan yang bertujuan untuk memantau Kopi dan Kakao. Parameter yang diujiprofisiensikan pada
kinerja LPK. Pada tahun 2021 di lakukan monitoring biji kopi adalah kadar air dan kadar kotoran sesuai dengan
peningkatan kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) SNI 01-2907-2008. Hasil uji yang dilaporkan oleh peserta
terhadap seluruh LPK (48 LPK) dengan ruang lingkup telah disusun dalam laporan interim dan telah dikonfirmasi
produk SNI wajib yang telah terdaftar di Ditstandalitu. peserta UP untuk lebih lanjut diolah.
Pada tahun 2021 telah dilakukan monitoring kinerja LPK
secara daring dan kunjungan langsung ke LPK. Penyebaran Kegiatan kegiatan diatas menunjang untuk pencapaian
dan pengisian kuesioner berbasis online kepada seluruh realisasi indeks kendali mutu tahun 2021 sebesar 61,19,
LPK dilakukan pada bulan Februari 2021. Selanjutnya, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 49 dengan
dari bulan Maret hingga bulan September telah dilakukan capaian sebesar 124,87. Selain itu ketiga indikator
kunjungan secara langsung ke 41 LPK. pembentuk komposit indek kendali mutu juga memiliki
realisasi yang melebihi target dengan capaian antara
Uji Profisiensi merupakan salah satu cara untuk 105,79% untuk persen eksportir yang tertelusur mutunya,
meningkatkan kinerja laboratorium melalui uji banding 140,85% untuk persen LSPro yang memenuhi ketentuan
antar laboratorium peserta uji profisiensi sehingga dan 105,26% persentase laboratorium pengujian BPSMB
dapat dilihat kinerja laboratorium dan teridentifikasi yang nilai uji profisiensinya memuaskan.
permasalahan-permasalahannya untuk dilakukan
tindakan perbaikan berkelanjutan. Sampai triwulan E. Indeks Tertib Niaga (ITN)
III tahun 2021 telah dilakukan Bimbingan Teknis Uji
Profisiensi BPSMB yang diikuti oleh 35 peserta secara Dalam rangka melindungi industri dan pasar dalam negeri,
offline perwakilan BPSMB dari seluruh Indonesia. Tujuan melindungi konsumen dari kegiatan perdagangan yang
dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi tidak sesuai dengan ketentuan serta untuk memberikan
personil penguji mutu barang yang ada di BPSMB kepastian hukum atas kegiatan perdagangan yang

70 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

dilaksanakan maka diselenggarakan kegiatan peningkatan Apabila dibandingkan dengan target Jangka Menengah
tertib niaga. Adapun kegiatan ini meliputi penyelenggaraan pada Dokumen Rencana Strategis Ditjen PKTN Tahun
pengawasan terhadap kegiatan perdagangan dan tata 2020-2024, realisasi indikator Indeks Tertib Niaga telah
niaga impor di luar kawasan pabean (post border) melebihi target yaitu sebesar 66,04 sehingga capaian
sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor kinerjanya 103,50%.
7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Tata Niaga Pencapaian realisasi indikator Indeks Tertib Niaga secara
Impor di Luar Kawasan Pabean. detail dapat dilihat pada perhitungan realisasi 2 (dua)
indikator pendukung berikut:
Keberhasilan pelaksanaan tertib niaga di bidang
perdagangan dihitung secara komposit dengan Indeks a. Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga
Tertib Niaga (ITN). Bobot indikator kinerja Indeks Tertib
Niaga ditetapkan dengan metode Analytical Hierarchy Pada Tahun 2021, telah dilakukan pengawasan
Process (AHP) dan menghasilkan formulasi seperti di kegiatan perdagangan terhadap 357 pelaku usaha di
bawah. berbagai daerah meliputi Jabodetabek, Jawa Barat,
Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan
Pada Tahun 2021, telah terealisasi Persentase Ketaatan Timur, Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan,
Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga sebesar 69,19% dan dengan rincian hasil pengawasan: sebanyak 247 pelaku
Persentase PIB Post Border Sesuai Ketentuan sebesar usaha telah memenuhi ketentuan tertib niaga dan 110
65,84%. Dengan demikian, realisasi Indeks Tertib Niaga pelaku usaha belum taat terhadap ketentuan tertib
adalah = [(75% x 66,11%) + (25% x 65,84%] x 100% = niaga. Dengan demikian, realisasi persentase ketaatan
68,35. Hal ini menunjukan bahwa pelaku usaha yang pelaku usaha dalam tertib niaga adalah = (247/357) x
diawasi telah termasuk ke dalam kategori pelaku usaha 100% = 69,19%.
yang tertib dalam pemenuhan ketentuan dan kebijakan
di bidang tertib niaga dalam menyelenggarakan kegiatan b. Persentase PIB Post Border yang Sesuai Ketentuan
perdagangan.
Pada Tahun 2021, 62.086 PIB Siap Inspeksi dari total
PIB yang tercatat di sistem e-reporting Post Border
per 29 Desember 2021 sejumlah 176.957 PIB. Jumlah

Indeks Tertib Niaga = [ (75% x %Pelaku Usaha Sesuai Ketentuan) + (25% x %PIB Post Border Sesuai

Ketentuan)] x 100%

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 71

Persentase PIB Post Border Sesuai Ketentuan = 176.957 - (62.086 - 1.636) x 100% = 65,84%
176.957

sampling PIB yang ditargetkan untuk diperiksa pada a. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelaku
Triwulan IV Tahun 2021 yaitu 4.492 PIB atau setara usaha terhadap peraturan di bidang tertib niaga dan
dengan 4.492 Berita Acara (BA). Sampai dengan perdagangan sehingga pelaksanaan kegiatan perdagangan
akhir Tahun 2021, telah diselenggarakan pengawasan dapat terlaksana dengan cukup baik.
post border terhadap 2.037 PIB atau setara dengan
2.037 BA yang terdiri dari 1.641 BA sesuai ketentuan b. Meningkatnya konsentrasi Pemerintah Pusat dan
dan 401 BA belum memenuhi ketentuan di bidang Daerah terhadap penyelesaian permasalahan kegiatan
perdagangan. Dengan demikian, realisasi persentase perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen dan
PIB yang diperiksa yang Sesuai Ketentuan di Bidang tertib niaga.
Perdagangan sebesar 65,84% dengan rincian di atas:
Ke depannya akan dilakukan perbaikan dalam rangka
Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini meningkatkan hasil pengawasan di bidang tertib niaga
hingga jauh melampaui target renstra, baik pada indikator diantaranya melalui penyusunan rencana pelaksanaan
kinerja program “Indeks Tertib Niaga” maupun indikator kegiatan baik pengawasan kegiatan perdagangan maupun
pendukungnya “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam pengawasan post border agar hasil pengawasan dapat lebih
Tertib Niaga” dikarenakan: efektif dan efisien.

72 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

SASARAN STRATEGIS 4 :
Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri

No. INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
(3) (4) (5)
(1) (2)
4,8 Persen 3,14 Persen 65,41
8 Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar
dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor 94,3 Persen 95,93 101,72

9 Kontribusi Produk Dalam Negeri Terhadap Konsumsi
Rumah Tangga Nasional

IK 8: Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Transportasi dan Pergudangan; Jasa Pendidikan dan Adm.
Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor Pemerintahan.

Berdasarkan data BPS 2022 realisasi pertumbuhan PDB Sub- Laju pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar
sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor pada kuartal
Motor terealisasi 3,14% sepanjang tahun 2021, sehingga IV Tahun 2021 tercatat tumbuh sebesar 4,65% (CoC).
capaian pada indikator sasaran strategis ini adalah 65,41%. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya masih
Hal ini disebabkan sepanajang tahun 2021 Indonesia masih tumbuh pesat sebesar 14,91% karena kembali menggiatnya
dihadapkan masalah Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 penjualan mobil yang didorong oleh program relaksasi
ini menyebabkan kontraksi pada sektor perdagangan selama PPnBM. Sementara Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan
Q1 dan baru mengalami relaksasi pada Q2. Relaksasi pada Mobil dan Sepeda Motor tumbuh perlahan sebesar 3,14%
Q2 menyebabkan sector perdagangan tumbuh positif dan didukung peningkatan suplai domestik dan impor (Tabel
secara resmi keluar dari resesi, akan tetapi relaksasi ini harus 3-16). Pertumbuhan sektor perdagangan secara kumulatif
dibayar mahal oleh Indonesia karena pada awal Q3 Indonesia pada tahun 2021 tumbuh positif jika dibandingkan dengan
memasuki gelombang ke 2 varian delta dengan positive rate sepanjang tahun 2020 yang tumbuh negatif. Pada Q2 secara
per days mencapai 50.000. Lonjakan tersebut menyebabkan resmi Indonesia keluar dari resesi dengan tumbuh positif
pemerintah mengambil langkah darurat dengan menerapkan 7,07% (YoY). Hal ini berbanding lurus dengan pertumbuhan
PPKM Darurat yang menghentikan seluruh aktivitas jual positif secara kumulatif sektor perdagangan sebesar 3,94%
beli secara offline yang menyebabkan laju perdagangan
pada kuartal tetrsebut kembali turun. Pada Q4 kembali
terjadi peningkatan laju pertumbuhan sektor perdagangan
merupakan imbas diberlakukannya PPKM berlevel. Kebijakan
ini diambil dalam rangka menyeimbangkan kesehatan dan
ekonomi sehingga momentum positif pada kuartal 2 tetap
terjaga. Kebijakan tersebut berdampak positif sehingga laju
pertumbuhan sector perdagangan tetap tumbuh positif
meskipun tidak memenuhi target secara keseluruhan.

Laju pertumbuhan lapangan usaha pada kuartal IV Tahun 2021
tidak semua mencatatkan pertumbuhan positif. Terdapat
lima lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan positif
paling tinggi yaitu Jasa Kesehatan, Pertambangan, Infokom,
Perdagangan dan Pengadaan Air. Sedangkan sektor lapangan
usaha yang mencatat laju pertumbuhan negatif adalah
akomodasi dan makan minum; Jasa Lainya; Jasa Perusahaan;

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 73

Tabel 3.23

Tabel 3-23 Laju PeLarjtuuPmertbuumhbuahnanPPDDBBBBeredradsaarksaanrLkaapanngLaanpUasanhgaa2n019U–sa20h2a1 (2c-0on1-c9) – 2021 (c-on-c)

Sumber: BPS (2021), diolah oleh Kemendag

Laju pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan

sepeda motor pada kuartal IV Tahun 2021 tercatat tumbuh sebesar 4,65% (CoC).

Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya masih tumbuh pesat sebesar 14,91%

karena kembali menggiatnya penjualan mobil yang didorong oleh program relaksasi

PPnBM. Sementara Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

tumbuh perlahan sebesar 3,14% didukung peningkatan suplai domestik dan impor

(Tabel 3-16). Pertumbuhan sektor perdagangan secara kumulatif pada tahun 2021

tumbuh positif jika dibandingkan dengan sepanjang tahun 2020 yang tumbuh negatif.

Pada Q2 secara resmi Indonesia keluar dari resesi dengan tumbuh positif 7,07% (YoY).

Hal ini berbanding lurus dengan pertumbuhan positif secara kumulatif sektor
SpumeSbruedmr:abBPgeSra:(2nB0P2g1Sa),(nd2io0sla2eh1bo)l,eedhsiKoaelmarhe3nod,al9egh4K%emendag

Laju pertumbuhan lapangan usaha pLearpdaanTgagbaaennl g3U.a2n4sabheasPaerrddaangaencgearnanB;erseapradraansiEmceorbainl ;dan

Tabel 3-24 Laju Pertumbuhan
sepedLaaju PmerotutmorbuhpaandLaapaknugRaanerUptsaaalrhaaIsVPierMdTaoagabhniuglandnaB2ne0saS2re1dpanetdEecraecrMaanto;aRtteoprta,uraQmsi4bM-uo2bh0il2ds1aenbSepseadra M4o,6to5r,%Q4-2(0C2o1C).

PkaPeDrredBnaSagekaUktnoseagrmhaLaanbpaManliogabmnile, nSQge1gp-2iea1dtQna2yM-a2C-o1optnQoe-3Crn-2dju1aaQnl4aR-n2e1pmQa1or-ab2si1linQyya2a-n2mgQ1-aodQsnii-3dhQ-o2t1ruomnQbg4u-2oh1lepheQ2sp11a-rtosQge2rb-a2eYm1s-oaQnrr3-eY-12l4a1,k9sQ1a4%s-2i1
PPnBM. Sementara P-1e,2r6dag3a,9n4ga4n,35Bes4a,6r5 da1n,03Ece3r,4a4n, B1u,4k5an -M0,4o4bil-1d,2a6n 9S,5e2ped5a,15Mo5to,5r6

Perdagangan Besar dan
Etcuemrabn;uRhepparearsliaMhoabnil sebesar 3,14% didukung peningkatan suplai domestik dan impor

d(aTnaSbeepled3a-M1o6t)o.r Pertumbuhan sektor perdagangan secara kumulatif pada tahun 2021
-5,48 12,29 13,15 12,1 1,55 1,32 1,43 4,65 -5,48 37,86 14,89 9,21
S1te.upPmeedrbdaauMghaontogprao,ndsMaintoibfilj, ika
dibandingkan dengan sepanjang tahun 2020 yang tumbuh negatif.

RPeapdaraasQin2yasecara resmi Indonesia keluar dari resesi dengan tumbuh positif 7,07% (YoY).

2H. PaelrdiangaingbaneBrebsaarnddainng-0,l2u7ru2s,28den2,g6a1n 3p,1e4rtu0m,91buh3a,9n2 p1o,s4i6tif -s1e,5c4ara-0,2k7um4,8u6lati3f,26sek4to,7r5
ESpeceperreaddnaaBMguoaktnaonrgManobsiledbanesar 3,94%

SSuummbebre: rB:PBS (P2S02(12)021)

“Tabel 3-24 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; “
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Q4-2021
68

PePLrDdaBajusgSeaepnpkgUeetaosrdnarthauBLaamempsaabornutgdohaanrannpaQl-a1d1p,-a22a61knuQg3a2a,9r-n2Ct4-1aoulnQs4I-3aCV,3-h25Ta1aQph44eu,6-rn25d12aQ0g11a2,0-n1231gtaeQnr32c,4b-a24etQ1as-otaQnrt1-3u,Qd4-m25a1nbueQ-hc04e,-4s2r4e1abne;-1Qs2r,a1e21-r6p4aQ9,r26a,5-52s2Yi%1-moQn(53Co-,1Y-ob251Cil)d.Q5a4,n5-261
Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor

74 1. PerdLAaPgORaAnNgKaINnERMJAoKEbMiEl,NTERIAN -5,48 12,29 13,15 12,1 1,55 1,32 1,43 4,65 -5,48 37,86 14,89 9,21

PERDAGANGAN 2021

Sepeda Motor, dan

Di awal pemberlakuan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPK

darurat pada bulan Juli 2021 karena peningkatan angka positive rate Covid 19

IndonBeerdsaisaar,kannidlaataiBIPnS ddideapkatskaKn peerytuamkbuihnaan ynanKsgoponsitsifumeInEK,(IInKdeKks)KobnudisliaEnkonJoumlii s2aa0t 2in1i (ItKEu) rjuugna tcerucaktaut p da
di sektor perdagangan. Laju pertumbuhan secara kumulatif mengalami penguatan dari semula berada di level 59,4
sebes(Ca-orn-8C)0te,r2us tdumabnuhbpoesritilfahanl jinui jtugka deibubktuiklaan ndenAgagn ustupasda2A0gu2st1us 2d02e1n, mgeanjnadi n72i,2lapaida7S7ep,3tem. bNera2m021udnan di bu
pertumbuhan Y on Y pada Q4 (pertumbuhan pada quarter terus meningkat sampai bulan November 2021 pada angka
Septeymangbseamra 2pa0da2t1ahunni2l0a2i1 IdKibaKndimngkeanndgeungaantqmuaretenr jadi999,25. K,5onddisai inni pberelurtlearunsjduijatgahdianngseggaeraNdioakvseelemrasiber 20
di ansyeagkntgkosraapmeard1paa1gdaa8ngt,aa5hnu.InndseHobneealsuilamnmyieann),gihaalalmdiniiirmseeleankbgsiaansdibikskeasteaiklaannh olekdeehmngbaantlirbpeeebnneurhappakeekheangtiia-ihtnaantgiaeknkoasnetoiamrinnigsedcaearnakgabtneirvtpaiehtmaapbsupkaasackna onsu

masypaarndaekmiak tsepyaanjanngg tatheunr2u02s0.membaik seiring dep(PnePnKgeMraa)pnDaanrpPueraemt.nbeurlarkuuknanaPnembaatnasgankKaegipataonsMitaisyvairatkyat rate
Pemberlakuan PPKM darurat pada bulan Juli 2021 telah
pembmuenkyeabaabnkankkeomntrabksai pliadsaesujbusmektloar hperadakgatnigvanitbaessardiluaPermrbeurlmakuaanhPPsKeMcleavrelasebteleahrPtPaKhMadparu. rat diharapkan
dan eceran. Guna menanggulangi hal tersebut pemerintah mampu mengembalikan konsumsi masyarakat dengan tetap

PeninmkegetelkankatuuktaaannynkaenbgijbIaeKkrabnKedPaP.KuMtpaermlevaenl dyi taiap ddaeirdahodreongnang olymeaenhnggduitlaamkmuakekaannnoiplnerohgkKekesmyaaentngntekryeitaaant.PSeereldaakmgaasnmpgaaensakaPntPtaaKrMsa ,ilauipna:kyaonsum

terhaDdi aawpal pekmobenrladkuisaniPemebkeorlankuokamn PiembdatiasanmKeagsiataan me1n. dMaetlaakunkagn. moHnitaorlingidnani petmearnctaeuarnmseitinap mdinaggrui Ind
Masyarakat (PPKM) darurat pada bulan Juli 2021 karena terkait pembukaan pusat perbelanjaan baik mall maupun
EkspepeknitnagksatianKanogkna spousimtiveernate C(oIvEidK19)di yInadonnegsia,mnilaei ningkdaetpardtmaenrti stolerevsetalnd9a5lon,3e depngaadn amenAggguunaskatnus 20
miAngeiun(sjItaddmdaIKnukieadedtlnEiaanesvgnmikgia)tgsuna12kaKssanteej10kiybmul1oaae821enkigs8nis7a,1n,au2jr75aam,,.nd38isp.H0tKmi9N,oae2a5mlna,resm5ddainucsanduimyanaanadjenratbidSansbeaiked(eerabIbtlKtrauaiplKnalbya)njm7katnubjaneutun2Sgtlemekah,otepnn2eiltneJrebbugughmuglspeialabta2mraren0lNerae2ndoA2m12vmg0apetb0u2uemas1rni2itSubkiunnne1espigsrlceakp22u.eiiar00ktISituKn22anepnK11gegmjualbaate23na..r ndMMpat2epareeeslkdi0lnakaanrdakia2tsorugiarrdk1pkoaaeiyennnadngdgtusmablaeniIaoltEginnmrpnaiiedtpnKomuefturond,ibenrglaemIgirag.rnalauadnskadibgsunadeenapmeknrekaomasppenealdoinnKknmagtaaisuoiiunnapnjdugnednddiikggsueiitlatilsaiealltiipnvdEsmdeuaeknilnngmoggi ag5dnnupi9oa,m4i bipus

Novekdmeemnbgbaaenlirspeejun2murl0uanh2aan1ktiavnitgapksaadipdluoaasritirvuimtayanhragsteekcadaraanbe1pret3amh7baup,k.8aa.n KondbmioseaniridnignikgnatUkiManKpMku)e,arplietlamusbupkrtoaedanurkPuJKdsCandidSdDiaMjearagUhMadsKeMstdin(aaosnni seg

dkeiagkiasmePteekaesnlnpeinndegrakkttaaaaesntsaigkni.koodIHnKnseaKulonmuimegtnaniamitnateenrryhscpaaeedremadcpinidanoukrrooadhnnadgriiksiboeIleneehkdhoreanktmosatmeihn-iEikhnadsgipapkeamtktntiaaayspsaainassceaiUrpiapwPnyMaiesgaSntEatd.e,eresrPeneabnupgyteaamndnpiularpknuPaekaaemnnmPbeuburnmteukekrnadlaaamgnkenu5kj0ak/ge2aa0m2n0kbontaPseurlkmeiasmibti ebbaetar

Kegia2Kto0a2n1snu, mmMeennja(aIEdsKiy)1y1aa8nr,2gampkaedanaitnSge(kpaPttedPmabKrielrMev2e0)l291D5.,S3aepjraalduaanrAdageutnsg.tauns masyarakat agar tetap bertumbuh di masa pandemik. Hasil
evaluasi menunjukan tingkat kepatuhan prokes di kawasan

Gambar 4 Indeks KeyakinanGaKmboarn3s.1u5 men (IKK), Jan – Sep 2021

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Jan – Sep 2021

Sumber: Bank Indonesia (2021)

Sumber: Bank Indonesia (2021)

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 75

ographic App PedulGiambLar 3i.16ndungi di Pasar Rak
Infographic App Peduli Lindungi di Pasar Rakyat dan Mall
Sumber: Kemendag
Sumber: Kemendag76 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

perbelanjaan berada diposisi baik dengan nilai rata-rata b. Permendag No. 22 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum
91,60% dan tingkat kepatuhan di kawasan pasar rakyat Distribusi Barang sebagimana dirubah dengan Permendag
sebesar 89,5%. Penerapan aplikasi peduli lindungi pada pusat No. 66 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum Distribusi
perbelanjaan dan pasar rakyat bertujuan untuk memudahkan Barang;
implementasi 3T (testing, tracing, treatment) sehingga tingkat
okupansi dapat dimanajemen dengan tepat dan dilakukan Peraturan tersebut mengatur rantai distribusi barang
evaluasi per minggu. secara umum yang terdiri dari distributor dan jaringannya
dan agen dan jaringannya, distribusi waralaba, serta alur
Dukungan kebijakan lainnya untuk mendukung tercapaianya distribusi yang wajib ditaati pelaku usaha distribusi tidak
hasil yang positif adalah: langsung. Ketentuan ini juga mengatur Penjualan Langsung
dapat melalui satu tingkat (Single Level Marketing) atau
a. Permendag No. 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dua tingkat (Multi Level Marketing).
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern sebagaimana dirubah dengan Permendag c. Permendag No. 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang
No. 56 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Permendag Secara Langsung;
No. 70 tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Peraturan ini mengatur kriteria perusahaan yang
Toko Modern; melakukan penjualan langsung dan kewajiban yang harus
dilakukannya.
Peraturan tersebut mengatur pengelolaan pasar
tradisional, peran pusat perbelanjaan dan toko modern d. Permendag No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
dengan UMKM, peran pemerintah daerah dalam penataan Waralaba;
toko modern, pusat perbelanjaan dan pasar tradisional,
dan klasifikasi serta pengaturan toko modern. Peraturan ini mengatur kriteria yang harus dimiliki bagi
pelaku usaha waralaba baik dalam maupun luar negeri,
serta kewajiban pemberi waralaba.

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 77

Realisasi IK9 pada tahun 2021 adalah 95,93%. Di mana re

target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 102%. Rea
Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah 95,93%.
Di mana realisasi ini telah melampaui target yang ditetapkan
IK 9: Kontribusi Produk Dalam Negeri terhadap

total konsumsi rumah tangga tahun 2021 adalah sebesar RKonsumsi Rumah Tangga Nasional
dengan capaian sebesar 102%. Realisasi tersebut didapat
Indikator kinerja ini menggambarkan tingkat penggunaan

nilai impor barang konsumsi 2021 adalah Rp. 178.43produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga secara
dari total konsumsi rumah tangga tahun 2021 adalah sebesar
Rp4.386.134,32 miliar dan nilai impor barang konsumsi 2021
nasional. Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk

digunakan dalam menghitung IK-9 adalah sebagai berikut:dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan daya saing
produk nasional dan mendorong pertumbuhan produksi adalah Rp 178.432,02 miliar. Rumus yang digunakan dalam
menghitung adalah sebagai berikut:

barang dalam negeri.

Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah

tangga merupakan nilai konsumsi rumah tangga yang

dikurangi dengan nilai konsumsi yang dipenuhi oleh barang

yang diimpor dari luar negeri. Cara untuk menghitung

besaran kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi

rumah tangga adalah dengan menggunakan pendekatan rasio

penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran

konsumsi rumah tangga. g = Persentase Kontribusi Produk Dalam Negeri dalam
Konsumsi Rumah Tangga Nasional.
Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja peningkatan

g = Persentase Kontribusi Produk Dalam Negeri dalamKonsumsi Produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah
ibk = Nilai Impor Barang Konsumsi.
NasionalTangga Nasional. Indikator ini menggambarkan besarnya Krt = Total Konsumsi Rumah Tangga.

proporsi penggunaan produk dalam negeri terhadap
konsumsi rumah tangga secara nasional. Basis perhitungannya
ibk= Nilai Impor Barang Konsumsiberdasarkan pertumbuhan tingkat konsumsi barang dalam
negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Perhitungan Terjadi penurunan rasio penggunaan dalam negeri hal

indikator kinerja ini di tahun 2021 berdasarkan pada data

Krt= Total Konsumsi Rumah TanggaPDB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku (miliar
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini
rupiah) tahun 2020. Untuk tahun 2021 target yang ditetapkan disebabakan pada pertengahan tahun 2021 terjadi PPKM

sebesar 94,3 persen. Untuk memetakan penggunaan produk darurat yang menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat

dalam negeri yang digunakan oleh masyarakat (rumah menjadi menurun. Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini

menwyebabkan aktivitas perdagangan berkurang karena
tangga) digunakan data hasil SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi

Adapun barang konsumsi yang dihitung dalam indikator kinNasional) dan data impor.
beberapa ritel modern mengalami penutupan.

Adapun barang konsumsi yang dihitung dalam indikator
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan data PDB 2015-

1. Kelompok Makanan yang terdiri dari padi-padian, u2019 diperoleh rasio penggunaan produk dalam negeri dalam
kinerja ini adalah:

pengeluaran konsumsi rumah tangga nasional tahun 2015- 1. Kelompok Makanan yang terdiri dari padi-padian, umbi-

telur, sayur, kacang-kacangan dan lain-lain.2019 adalah sebagai berikut:
umbian, ikan, daging, telur, sayur, kacang-kacangan dan
lain-lain.

2. Kelompok bukan makanan yang terdiri dari perum
Tabel 3.25
barang dan jasa, pakaian, alas kaki, tutup kepala,Rasio Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional Tahun 2015-2020 aneka

Tahun Total Konsumsi Rumah Tangga Nilai Impor Barang Konsumsi Rasio Penggunaan
(Milyar Rupiah) (Miliar Rupiah) Produk Dalam Negeri

2I01n5 dikator K6.49i0n.93e0 rja 9 (IK-9)339d.11i4d,91ukung oleh b94e,7b8 erapa kegi

2t01a6 hun 20217.0.27B.02e3 rikut ini kegi30a7.t83a5,6n9 yang menduk95u,62ng pencapa

2017 7.623.056 382.862,97 94,98

2018 a. Sosi8.a27l4.i2s12asi Peningkat72a0.1n25,2P3 enggunaan Pr91o,30duk Dalam N

2019 Sosi8a.96l5i.8s37asi ini diber1i3k4.9a37n,55 kepada mas9y8,4a9rakat, anak
2020 (sis4.w386.a134,S32MP hingga p17e8.4r34g,02uruan tinggi) di95,93 beberapa d

Sumber: Ditjen PDN, Kemendag

tersebut ialah agar dapat membuat peserta yang ha

78 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

dalam membeli dan menggugah emosi untuk men

2. Kelompok bukan makanan yang terdiri dari perumahan, Materi yang diberikan berupa pengelolaan keuangan,
bahan bakar, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki, pengantar akses pembiayaan, strategi pemasaran produk,
tutup kepala, aneka barang dan jasa, dll. pengelolaan asset, serta sertifikasi produk berupa
barcode, halal, dan merek. Narasumber dan pembahas
Untuk meningkatkan besaran persentase kontribusi produk yang dihadirkan merupakan ahli dan praktisi dari masing-
dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga nasional, masing materi bahasan, seperti dai BPJPH, LPPOM MUI,
maka harus didukung oleh beberapa kegiatan yang dilakukan Lembaga Keuangan, dan Asosiasi.
pada tahun 2021. Berikut ini kegiatan yang mendukung
pencapaian yang dimaksud: Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen SDM Pelaku
Usaha telah dilaksanakan di Lampung. Kegiatan ini
a. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melibatkan peserta dari pelaku UMKM sekitar Lampung
sebanyak 100 UMKM.
Sosialisasi ini diberikan kepada masyarakat, anak didik dan
generasi muda (siswa SMP hingga perguruan tinggi) di i. Kemitraan UMKM dengan Ritel Modern dan
beberapa daerah. Hasil dari sosialisasi tersebut ialah agar Marketplace
dapat membuat peserta yang hadir untuk berpikir rasional
dalam membeli dan menggugah emosi untuk mencintai Dalam rangka peningkatan akses pasar, Kementerian
dan mulai membeli produk dalam negeri. Kemudian, Perdagangan melalui Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
terjadi efek ganda (multiplier effect) dari peserta dalam melakukan upaya mendorong dan memfasilitasi untuk
menyampaikan informasi dalam sosialisasi melalui UMKM, diataranya melalui Kemitraan Pemasaran dan
lingkaran keluarga dan sosial (baik pertemanan maupun Promosi.
media sosial) sehingga kecintaan terhadap produk dalam
negeri dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan Kegiatan Kemitraan Pemasaran ini bertujuan untuk
banyak di berbagai tingkatan masyarakat. Hingga Triwulan memfasilitasi para pelaku UMKM supaya dapat
II, kegiatan Sosialisasi ini telah dilaksanakan di tiga bermitra dengan ritel modern, marketplace, dan
daerah pada bulan April, yakni Cirebon, Purwakarta, dan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Minahasa Utara. Masing-masing daerah dihadiri oleh 200
peserta. ii. Kegiatan Forum Bisnis Kemitraan UMKM telah
dilaksanakan di Manado dan Kota Bekasi. Kegiatan
b. Pengembangan Produk ini melibatkan peserta dari pelaku UMKM sekitar
Lampung sebanyak 450 UMKM
Produk yang berkualitas dan sesuai dengan preferensi
masyarakat akan meningkatkan potensi pembelian. iii. Kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam
Mempertimbangkan hal tersebut, Ditjen PDN negeri yang dilakukan:
melaksanakan pembinaan pengembangan produk. Dalam
rangka produk UMKM dapat bersaing di pasar dalam • S upply: meningkatkan kualitas produk dalam
negeri dilakukan bimbingan teknis standar produk dan negeri berkolaborasi dengan beberapa universitas,
packaging dengan narasumber dari teknologi pangan, asosiasi, pemda, komunitas, perbankan, dan pakar,
dan desain kemasan baik melalui offline maupun online. Branding Produk Indonesia; promosi makanan dan
Tindak lanjut dari bimtek dilakukan pendampingan kepada minuman sehat nusantara; Pembangunan sarana
peserta bimbingan teknis yang produktif bertempat promosi perdagangan pada 5 destinasi wisata,
di lokasi kelompok UMKM dengan tujuan penerapan Penciptaan UMKM naik kelas;
produksi di lapangan apakah sudah sesuai dengan hasil
ilmu yang didapat saat bimtek. • Demand: Sosialisasi penggunaan produk dalam
negeri kepada masyarakat, anak didik dan generasi
Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Produk UMKM muda; memebangun karakter bangsa “Bangga
telah dilaksanakan di Kab. Manggarai Barat, NTT. Kegiatan Buatan Indonesia”. melalaui penyusunan kurikulum
ini melibatkan peserta dari pelaku UMKM sekitar Kab. ToT bekerjasama dengan Kemendikbud; Lokapasar
Manggarai Barat sebanyak 100 UMKM. memberikan dukungan dengan memberikan
penawaran menarik kepada masyarakat berupa
c. Pembinaan Pelaku UMKM promo dan gratis ongkier untuk setiap pembelanjaa
produk lokal Indonesia di 75 platform lokapasar;
Selain pembinaan pengembangan produk, UMKM Kampanye BBI (Gernas BBI).
juga diberikan pembinaan pengelolaan pemasaran
dan Keuangan/Akuntansi. Ditjen PDN melaksanakan
Bimbingan Teknis dalam rangka penguatan UMKM dari segi
SDM dan pengelolaan usaha. Hal ini untuk memberikan
pemahaman bahwa kegiatan pemasaran dan pengelolaan
keuangan yang baik dengan melakukan pencatatan rutin
merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan dan
perkembangan usaha.

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 79

SASARAN STRATEGIS 5 :

Mengoptimalkan Peranan Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditi

No. INDIKATOR KINERJA TARGET 2021 REALISASI 2021 CAPAIAN (%)
(3) (4) (5)
(1) (2)
8 Persen 10,42 Persen 130,25
10 Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka 7 Persen 30,29 Persen 432,73
Komoditi 3 Persen 3,49 Persen 116.34

11 Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan

12 Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang
Komoditas

IK 10: Pertumbuhan Nilai transaksi Perdagangan tentang teknis penyelenggaraan Perdagangan Berjangka
Berjangka komoditi Komoditi.

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah segala sesuatu Terdapat 2 (dua) mekanisme perdagangan pada perdagangan
yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan berjangka komoditi yaitu multilateral dan bilateral atau disebut
Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Sistem Perdagangan Alternaltif (SPA). Pada perdagangan
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau berjangka multilateral, transaksi terjadi di Bursa Berjangka
Kontrak Derivatif lainnya. Keberadaan perdagangan berjangka menggunakan sistem perdagangan Bursa Berjangka,
komoditi merupakan upaya Pemerintah dalam melindungi sedangkan pada perdagangan bilateral atau SPA, transaksi
kepentingan semua pihak dari ancaman resiko dan fluktuasi terjadi di luar Bursa Berjangka dengan menggunakan sistem
harga yang tidak pasti, karena perdagangan berjangka perdagangan pedagang penyelenggara SPA namun seluruh
merupakan sarana pengelolaan resiko (risk management) transaksi yang terjadi wajib dilaporkan ke Bursa Berjangka.
melalui kegiatan lindung nilai atau “hedging” dan sarana
pembentukan harga (price discovery). Kegiatan lindung- Pada tahun 2021 nilai transaksi PBK ditargetkan mengalami
nilai menggunakan Kontrak Berjangka, dapat mengurangi kenaikan sebesar 8% dari tahun dasar (2019). Nilai transaksi
dampak (risiko) yang diakibatkan gejolak harga. Selain itu Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tahun 2019 sebesar
transaksi perdagangan berjangka mencerminkan kondisi Rp141.660.946.547.868,- sehingga nilai transaksi PBK pada
pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang tahun 2021 ditargetkan mencapai Rp152.993.822.271.697,-.
diperdagangkan sehingga dapat menjadi sarana pembentukan Realisasi nilai transaksi PBK pada tahun 2021 mencapai
harga yang transparan dan wajar. Rp199.268.236.121.960,- atau tercapai sebesar 130,25%
dari target 2021 (8%). Faktor utama yang menyebabkan
Dasar Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di keberhasilan capaian target nilai transaksi PBK antara lain:
Indonesia, yaitu:
a. Adanya penambahan pelaku usaha PBK.
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah Pada tahun 2021, Kemendag telah menerbitkan izin
diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2011; dibidang PBK sebanyak 823 izin termasuk di dalamnya
izin usaha pialang berjangka, persetujuan sebagai pialang
b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang peserta SPA, izin pembukaan kantor cabang pialang
Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka berjangka serta izin wakil pialang berjangka;
Komoditi;
b. Penerbitan regulasi di bidang PBK seperti adanya
c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Peraturan Kepala Bappebti tentang Penerimaan Nasabah
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan Secara Elektronik sehingga mekanisme penerimaan
nasabah lebih mudah dilaksanakan karena secara online.
d. Peraturan dan Surat Edaran Bappebti yang mengatur

80 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

ar Rp141.660.946.547.868,- sehingga nilai transaksi PBK pada tahun 202

etkan mencapai Rp152.993.822.271.697,-. Realisasi nilai transaksi PBK pad

2021Dalmam epnerckeampbaangianRnyap1nil9ai 9tr.a2ns6ak8si .2PB3K 6m.e1ng2al1am.9i 60,- 2at(dauau) katlei yracngadpilaaksiansakeanbpeasdaa1r8 F1eb3ru0ar,i22502%1 dar

2021ken(a8ika%n. )G.raFfikabkertikoutr muentyaajmikana pyerakenmbgangmanennilayi ebabkdeanngankteemba Meernhgeanasl iPleardnagancgaanpFaisiikaAnset tKraiprtogdei t nila
transaksi PBK (dalam triliun rupiah) periode 2017-2021. Indonesia dan pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tema

ksi PBBilKa diabanndtiangrkaan dlaenignan:periode yang sama dengan tahun, Pengaturan, Pengawasan, dan Pembinaan di Bidang PBK.

capaian nilai transaksi PBK pada tahun 2021 mengalami 3) Penyusunan Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi.
danyapepnuernunaanmsebbeasahr a2.n14%pedilmaankaucaupasiaan hpaadaPpBerKiod.e
aandlaantetgardPdstKrhemaeaiabpbdgnnaueiasaepnlaautadn2aksmds0insna2einug02ytykPra,aaakBhv0tnnKougamdln2upeedd2man1niS0dlgciea2aa,anPk1nputtaKmdkApariaaehenane,runRisnolcpmaKiada.kezp2esmmai20eiyi0P2ena1n31Bnnn4.tKg6e.dm53yprms8i0aeaa0ae.emnn8.ngg18amca5P8alt1eai.pat9rmzbahld2eoiuii9atu1nl.ng.k53aaesk3.ne2nh7gb1aa.aue5iknal.Vuam6sonmn6ual8nunebtmhyluiokalneakta. aenrpbtio iatrlkHpbykkaeeaeeacannpprrlkjangeaaiegdnnnbmatimgindikbaesagziabelra,nanuminmkgegnugaumiakkrnakaaaajnsndppayKiapuheisinranamebaasktrkgauetliaarnkyadtkaddmnmnaaaabggeree,gnimsmprtejerbgatbarpienbleakirgbprteiekiPekakwakatarr-nBanpdskjrpatasaKekuleekaenrrttmhplteiuaanaksgrdsppujetkueeisuamnrrbmanddgaeaaaealggnanhnsaaknugpnnukiekaggkyuudaaasrmtannnaitekaba8izg2ia
akil pBmiaeernljadanugnkkuagnKgobmPeoedrrtitujiamanbntuaghraaknlaainN;: ilai Transaksi Perdagangan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau
peraturan yang ada, untuk kepentingan penyusunan atau

enerbi1t) aPizneinnedrbri ietbaingdaPunegrliazPinsBaKin PsedeblaiaknuyabUksiad9h4aa7PnBizKginy,andPgimBdaintKearbsitasklaaehn pert i penyempurnaan peraturan yang ada.

KaemdeantenriyanaPerPdaegarnagatnuterlaahnmenKgeeluparakalnaregBulaasippeb

ntang Piszaeintununyseaahrdaiibmpeiarilkaaanang nibzienrjNkaenpagaksda,aappbeemlaabkhuukuasaSanhekaacbnaatorrur acsaebpEaenrltgiektronyseaipnkegrtis:meenhduinkungggapermdageankgaannbiesrmjangeka pkeomnoedirti imaa

pialang berjangka, izin wakil pialang berjangka sehingga

asabah lebih mudah dilaksanakan karena secara online.berdampak pada peningkatan transaksi PBK.
• Peraturan Bappebti Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata
Cara Kriteria Penetapan Daftar Orang Dalam Catatan

2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi melalui pelaksanaan Dan Daftar Orang Dalam Pemantauan Di Bidang

perkelImintsetraabgsria,apmnu,bgTliwkaaitsntiemrndeaylanlauFiawceenbbosiioltkeausienrttuatkmrmeaednniagissnofasoirakml ssaespiikeartnPi BK mePnerdgaagalnagamn BierjakngekanKaomikodaitin. Grafik beriku
ajikan ppeerrkekmebamngabn ainndugstari nPBKnyainlgami uttarkhairn. sPaadaktsahiunPBK (•d aPPleearnugmbaawhaasntBreiKrljeaidnuugakna KPoremruuobpdaihtiiaanNhom)Peorrapt9ue9r/arBnAiPoPBdEaBdeTaIn/ 2017

2021 telah dilaksanakan literasi dibidang PBK sebanyak

Gambar 3.17

Tabel 3-18 Nilai TNrilaainTrsanasakkssi iPBPK PBerKiodePTeahruino2d01e7 - T20a21hun 2017 - 2021

SuSmubemr: Bbapepre:btBi –aKepmpenedbagt,i2–021Kemendag, 2021

bandingkan dengan periode yang sama dengan tahun, capaian nilai transaksi PBLAPORANKINERJAKEMENTERIANPERDAGANGAN 202181

Gambar 3-19 GrafGikamVbaor l3u.1m8 e Transaksi PBK

Volume Transaksi PBK

SuSmumbbeerr::BBapappebptei –bKteim–enKdeagm, 2e0n21dag, 2021

Kegiatan yPaERn/1g1/2d0i1l2akTeuntkanagnPeKneerimmaeanntNeasraibaanh SPecearradagangdaann muenncatrui kbukmti-beunktidaudaktuidnakgnyaPpeerlatnuggmarabnuyhanagn
Elektronik ON-LINE di Bidang Perdagangan Berjangka dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan
Nilai TransKoamkosdiitiPerdagangan Berjangka Komoditi apnetlaanrggaarlaan,in:serta melaporkan dan memberikan

1) ssPeeepbnaee••n rrtbyPPd1PieeeaairrnnitTaukyzaatbaKuhialnonuru9hanrnana4tnurnPa72KAskKe0emae1pirBt9zahaieignlizraaaajnTaitennBA,pNngattaadkapiasasanpniaegmblLPbaauethPaPnriaareKentgNneuNeloarBaetabmaugnkpseoresaruraBrainaljL9DpaauDpUaahnTelaraasbfgNmhttsaauiekranghRaNetaaBor,u2nium.0gpnr2kosPe1aayr BmaKbduibykaearobhtknraeauualehikalgknkohattimpiantnkeitdenpeannaemrsidstamtnaiaeebeznsbentaigrruiihonintkbad.rastsaaidaJekktaisackrlknnaetaaanyhapaabjadutnmsaiaatyipilueadnelkpdalipaiagenkzaenuniringipkgpnytgaaeiaveinddreraidulakrdaaanilpafpnainekikan.anatuyiksnKbagiabednnuiumadgdbkkasedtanaedinain-libdarnshpukaajtugegmkeaantkripnahdcbanaaaPygirdlakaaiBaaaknkmrpnnegaKu,

izin waTOenknltiinalenpgd:iiBaPidleaannengrigPmeabradenagrajNnaagnasangbBakehrajaSnsegeckaahraKionmEgloegdkitatriobniek rdampppaeemrkubspalohakaidarannailetpegreahln.adSiaenplaginskitiuatust/waKeenmbsetitnredaayngansjugagakmmsemielbPaekBruikkKaann.

2) Pe4)l aPkenseagnakaananHuekudmukdiaBsiidadnganPersdoagsainagalinsaBesrijanmgkea lalui peitnidlfoaarkkmbsaesraiizntienan. taanng pleitrdeargaansgia,n pbeurjbanlgikkaaksomi omditei lyaanlgui
Komoditi.
wm eebnKysgaeingtigineatfadonipsreeimnrori lteadahsilaitkkeumnaktanaenndgpuinadetuurgkkasaemonmesmaidbvaaealnriynfiaksgaespaiepnlianenfiorgngrtmaidraausniIsntsrtia PgBrBdpaKaiebmdriidakyau,tnatahgniunTPnigewra2dd0maia2gtl1aatu:nhegtrabanekbBedherraaijaprnna.gkbaePFnKataoudmckoaepdbeittnioaeyogahankkugadnniluah2kunuk0kuta2mun1k

telah dilaksanakan literasi dibidang PBK sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan

“pada 18 Februari 2021 dengan tema Mengenal Perdagangan Fisik Aset Kripto di “

Indonesia dan pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tema Pengaturan, Pengawasan,
dan Pembinaan di Bidang PBK.

3) Penyusunan ReRgeuallaissaisdi ni iBlaiidtarnangsPakesridPaBgKapnagdaantBaheurjna2n0g2k1amKeonmcaopdaiiti
Hal iniRdpi1la9k9u.2k6a8n.23u6n.t1u2k1.9m60e,m- abtearuiktearnc(a8pp%ea)i.rslienbdeusanrg1a3n0,p2a5d%adakreiptaerngteitn2g0a2n1masyarakat
dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian
hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka

Kemendag setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta

82melakuLAPkORaAnNKINpEReJAnKEgMEkNTaERjIAiNaPnERDAtGeANrGhANa2d021ap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang

a. Undercover/Identifikasi terhadap pelanggaran dibidang PBK

Tabel 3.26
Daftar Perusahaan yang Dilakukan Identifikasi terhadap Pelanggaran di Bidang PBK

No. Perusahaan Daerah

1. Pluang Jakarta
2. FOREX4YOU Jakarta Selatan
3. Option Ancoll Jakarta Utara
4. Domain Situs
5. Jogja Forex & Bitcoin Jakarta
6. PT.Ivo Artaline Indonesia Yogyakarta
7. PT.Simbiotik Multitalenta Indonesia
8. PT. Trust Global Karya Jakarta
9. PT.Visionea Teknologi Perkasa Jakarta
10. PT.Sarana Digital Internasional Jakarta
11. Bali FX Jakarta
12. Eazy Trade Jakarta
13. PT Simbiotik Multitalenta (Dollar Hunter)
14. Identifikasi Offsite terhadap DNA Pro Akademi Bali
15. Robot Sparta (One Smart Online) Surabaya
16. Identifikasi Off-site terhadap DNA Pro Akademi
17. Identifikasi Off-site terhadap Trust Global Karya (Smart Avatar) Depok
18. Identifikasi Off-site terhadap Sekolah Forex 80 Jakarta (Zoom meetings)
19. Identifikasi Off-site terhadap Prima FX
20. Identifikasi Off-site terhadap GGTS Community Jakarta Pusat
21. Identifikasi Off-site terhadap Rajasa FX Jakarta
22. Identifikasi Off-site terhadap Royal Q Jakarta
Depok
Sumber: Bappebti, Kemendag Bekasi
Bandung
Bogor

Tangerang

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 83

b. Pemeriksaan terhadap nasabah dan perusahaan

Tabel 3.27
Daftar Perusahaan dan Nasabah yang Dilakukan Pemeriksaan

No. Perusahaan Daerah

1. PT. Rifan Financindo Berjangka (2 Kali) Jakarta
Jakarta
2. PT.Kontak Perkasa Futures Jakarta
Jakarta
3. PT. Equity World Futures (4 Kali) Jakarta

4. PT.Oval Kapital International Solo
Jakarta
5. PT. Kresna Investa Futures Jakarta
Jakarta
6. PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta
Jakarta
7. PT.Central Capital Perkasa Surabaya
Jakarta
8. PT. Equity World Futures (3 Kali) Jakarta (Zoom meetings)
Jakarta (Zoom meetings)
9. PT. Bestprofit Futures (2 Kali) Jakarta (Zoom meetings)
Jakarta (Zoom meetings)
10. PT. Rifan Financindo Berjangka (3 Kali) Jakarta (Zoom meetings)

11. PT. Valbury Asia Futures (2 Kali) Jakarta (Zoom meetings)

12. PT.Victory International Futures Yogyakarta
Bandung
13. PT Oval Kapital Internasional (2 Kali) Surabaya
Surabaya
14. PT. Kontrak Perkasa Futures cabang Yogyakarta (a/n Nasabah: Juwahir) Surabaya
Malang
15. PT. Rifan Financindo Berjangka cabang Solo (a/n Nasabah: Evi Yuli Siswati)
Solo
16. PT. Kontak Perkasa Futures cabang Yogyakarta (a/n Nasabah: Juwahir) Surabaya

17. PT. Rifan Financindo Berjangka cabang Solo (a/n Nasabah: Evi Yuli Siswati)

18. PT. Kontak Perkasa Futures cabang Bali (a/n Nasabah: I Made Mandra)

19. PT. Rifan Financindo Berjangka cabang Yogyakarta & Bandung (a/n Nasabah: Dimas
Hendrianto)

20. PT. Kontak Perkasa Futures (a/n Nasabah: Erlina Juwita)

21. PT. Bestprofit Futures (a/n Nasabah: Evi Yuli Siswati)

22. PT. Equityworld Futures (a/n Nasabah: Indartono)

23 PT. Midtou Aryacom Futures (a/n Nasabah: Loedhito)

24 PT. Midtou Aryacom Futures (a/n Nasabah: Sundarti)

25 PT. Victory International Futures (a/n Nasabah: Rudy Johan)

26 PT. Rifan Financindo Berjangka (a/n Nasabah: Haryati Ningsih & Chaisa Meidisva P)

27 PT. Equityworld Futures ( A/n Nasabah : Dian Anggraheni Puspita R)

Sumber: Bappebti, Kemendag

84 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

c. Pengenaan sanksi peringatan kepada pelaku usaha penyampaian laporan dan integritas dalam
PBK sebanyak 15 perusahaan. bertransaksi.

d. Pemblokiran website/domain yang tidak mendapatkan • Kepatuhan Pedagang Penyelenggara SPA dalam
izin. Pelaksanaan Transaksi, terdiri dari kepatuhan
dalam penyampaian laporan dan integritas dalam
Kegiatan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap bertransaksi.
masyarakat dari penawaran investasi tidak berizin,
Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Jumlah Pelaku Usaha PBK yang Patuh dalam Pelaksanaan
juga melaksanakan tindakan pencegahan berupa Transaksi pada tahun 2021 adalah sebanyak 47 (empat
pemblokiran terhadap domain situs web entitas tidak puluh tujuh) perusahaan.
berizin di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal
ini juga terkait dengan keanggotaan Bappebti dalam b. Pengawasan Pelaku Usaha PBK dalam Kegiatan
Satgas Waspada Investasi (SWI) yang diwakili oleh Operasional Keuangan dan APU PPT.
Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan.
Pada tahun 2021 sebanyak 1.222 (seribu dua ratus dua Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap
puluh dua) domain situs yang tidak mendapatkan izin integritas keuangan Pelaku Usaha dan kepatuhan
telah di blokir. penyampaian laporan keuangan pialang berjangka,
peran yang dilakukan oleh Kementerian perdagangan
5) Pemberian layanan konsultasi hukum. adalah mewujudkan kepatuhan pialang berjangka
antara lain terkait persyaratan keuangan minimum
Pemberian pelayanan hukum yaitu melakukan Asistensi dan kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki izin
Hukum dalam penanganan kasus PBK dan SRG. Kegiatan usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang dan/
ini selain memberikan konsultasi atau pelayanan hukum atau peraturan pelaksanaannya. Untuk memenuhi
juga terdapat kegiatan pemberian keterangan sebagai Ahli. capaian Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh
Keterangan sebagai Saksi Ahli kepada pihak Kepolisian terhadap integritas keuangan, penilaiannya dilihat
dan Kejaksaan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/ dari beberapa aspek yakni penyampaian laporan
atau penggelapan dan/atau tindak pidana lainnya yang keuangan, pemenuhan modal disetor, ekuitas, modal
dilakukan oleh perusahaan Pialang baik yang memiliki izin bersih disesuaikan serta penempatan margin 70%
maupun yang belum berizin. Konsultasi Hukum tentang pada Lembaga Kliring Berjangka.
Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK pada tahun 2021
tercapai sebesar 67 dokumen terdiri dari konsultasi Berdasarkan parameter di atas jumlah pelaku usaha
sebagai saksi ahli dan asistensi hukum. yang patuh dalam Kegiatan Operasional Keuangan
dan APU PPT pada tahun 2021 tercapai sebanyak
6) Pelaksanaan pengawasan PBK yang dapat mendorong 81 perusahaan. Pada tahun 2020, Jumlah pelaku
para pelaku usaha untuk terus melaksanakan perdagangan usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional,
berjangka sesuai peraturan perundang-undangan Keuangan, dan APU PPT tercapai sebanyak 76
dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pelaksanaan (tujuh puluh enam) perusahaan. Bila dibandingkan
pengawasan PBK, dilakukan Pengawasan PBK sebagai dengan capaian tahun 2021, pada tahun 2021 terjadi
berikut: peningkatan.

a. Pengawasan Pelaku Usaha PBK dalam Pelaksanaan c. Audit Pelaku Usaha PBK.
Transaksi.
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, perlu
Kepatuhan pelaku usaha PBK dalam pelaksanaan dilakukan audit terhadap kegiatan pelaku usaha
transaksi dilihat berdasarkan pada: guna meningkatkan kepatuhan dan integritas pelaku
usaha serta perlindungan terhadap nasabah sesuai
• Kepatuhan pialang berjangka dalam pelaksanaan dengan Pasal 6 huruf e UU No 10 Tahun 2011, yang
transaksi, terdiri dari kepatuhan dalam

“Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK pada tahun “
2021 tercapai sebesar 67 dokumen terdiri dari konsultasi sebagai saksi ahli
dan asistensi hukum.

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 85

menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan dapat 1. Desk Research Sistem Pengawasan Penyelenggaraan
melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau
sertifikat pendaftaran. 2. Desk Research Sistem Pengawasan Penyelenggaraan
Pasar Fisik Emas digital di Bursa Berjangka Analisis
Pada Tahun 2021, telah dilakukan audit ke 12 (dua Pemetaan dan Penyederhanaan perizinan pelaku
belas) perusahaan. Berikut pelaku usaha yang telah di usaha PBK (pialang, pedagang PBK, bursa, kliring dan
Audit pada tahun 2021, yaitu: pedagang fisik.

1. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT 3. Analisis Penyusunan Standar Kompetensi bagi Wakil
Bestprofit Futures di Jakarta; Penasihat Berjangka berbasis SKKNI.

2. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT 4. Desk research Robot Trading dalam pelaksanaan
Central Capital Futures di Jakarta; transaksi PBK.

3. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT Dalam pelaksanaannya, pencapaian Nilai Transaksi PBK
Esandar Arthamas Berjangka di Jakarta; mengalami beberapa kendala seperti:

4. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT a. Kontrak-kotrak berjangka yang ditawarkan oleh Bursa
Equityworld Futures di Jakarta; Berjangka masih terbatas sehingga transaksi PBK masih
didominasi oleh transaksi SPA;
5. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT
United Asia Futures di Jakarta; b. Jumlah partisipasi yang minim dari masyarakat maupun
pihak terkait dalam perdagangan seperti produsen,
6. Audit Rutin Kantor Cabang Pialang Berjangka PT processor, pedagang, dan konsumen;
Kontakperkasa Futures di Yogyakarta;
c. Masih terbatasnya informasi dan edukasi tentang
7. Audit Rutin Kantor Cabang Pialang Berjangka PT perdagangan berjangka komoditi;
Rifan Financindo Berjangka di Semarang;
Rencana tindak lanjut ke depan dalam rangka mengoptimalkan
8. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT IDS Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
Kapital Berjangka di Jakarta; akan dilakukan upaya-upaya antara lain:

9. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT TRFX a. melakukan edukasi dan literasi kepada pelaku usaha
Garuda Berjangka di Jakarta; ataupun masyarakat umum secara berkesinambungan
dan tepat sasaran;
10. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT MRG
Mega Berjangka di Jakarta; b. melakukan review terhadap peraturan di bidang PBK agar
peraturan yang diberlakukan dapat menyesuaikan dengan
11. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT perkembangan industri berjangka;
Trijaya Pratama Futures di Jakarta; dan
c. melakukan analisis terhadap produk yang layak
12. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT ditransaksikan di Bursa Berjangka;
Soegee Futures di Jakarta.
d. melakukan review terhadap penyederhanaan perizinan di
7) Pelaksanaan Analisis pengembangan kelembagaan dan bidang PBK untuk mempermudah pelaku usaha yang ingin
produk Perdagangan Berjangka. turut serta dalam PBK.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan analisis terkait
pengembangan kelembagaan dan produk PBK serta
melakukan desk research dalam rangka penyiapan bahan
kebijakan strategis di bidang PBK yang kemudian dijadikan
bahan rekomendasi atau pertimbangan bagi Kemendag
untuk pengembangan kelembagaan (perdagangan
berjangka) dan komoditi serta bahan penyiapan kebijakan
strategis di bidang PBK. Selain kajian kelayakan komoditas,
dalam Analisis pengembangan kelembagaan dan produk
Perdagangan Berjangka juga dilakukan pembahasan dan
pemberian persetujuan terhadap Peraturan Tata Tertib
Bursa Berjangka.

Analisis pengembangan kelembagaan dan produk
Perdagangan Berjangka yang dikerjakan pada tahun 2021
adalah sebagai berikut:

86 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

“Salah satu rencana tindak lanjut ke depan dalam rangka mengoptimalkan “
Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi adalah
melakukan review terhadap penyederhanaan perizinan di bidang PBK untuk
mempermudah pelaku usaha yang ingin turut serta dalam PBK.

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 87

IK 11: Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang Saat ini pelaksanaan SRG berjalan di 154 gudang tersebar di
Diterbitkan 98 kabupaten/kota pada 28 propinsi, dengan komposisi 40%
gudang SRG milik pemda dan 60% gudang SRG milik swasta.
Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai dengan UU Nomor 9 Khusus untuk Gudang SRG milik Pemda yang dibangun melalui
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor dana Kementerian Perdagangan, dari 123 gudang yang telah
9 Tahun 2011, merupakan salah satu instrumen yang dapat dibangun, saat ini sebanyak 60 gudang operasional SRG, 40
dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, gapoktan, gudang terhenti operasionalnya, dan 23 belum operasional
koperasi tani maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, SRG (disebabkan oleh kondisi gudang atau sarana gudang
pabrikan) sebagai suatu instrumen manajemen stok yang rusak berat, belum selesai proses pembangunannya
komoditas dan pembiayaan perdagangan karena dapat serta belum ada calon Pengelola Gudang).
menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan
barang (komoditi) yang disimpan di gudang. Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian Perdagangan
juga menjalankan beberapa kebijakan melalui pengadaan
Sejak mulai dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008, sarana prasarana pasca panen, maupun program – program
pelaksanaan Sistem Resi Gudang terus mengalami pelatihan SDM dalam rangka penyiapan kelembagaan SRG
perkembangan, baik dari sisi sebaran gudang, kelembagaan, serta kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat
nilai transaksi maupun komoditi. Sesuai dengan Peraturan di beberapa daerah sentra produksi pertanian. Selain itu
Menteri Perdagangan No. 14 Tahun 2021 tentang Barang dan untuk meringankan beban bunga bank dalam pemanfaatan
Persyaratan Barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi SRG, khususnya bagi Petani, Kelompok Tani dan Koperasi,
Gudang, terdapat 18 komoditi yang dapat disimpan dalam pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pemberian
gudang SRG yaitu Gabah, Beras dan Jagung, Kopi, Kakao, Subsidi Bunga Kredit Resi Gudang melalui Peraturan Menteri
Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh, Kopra, Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi
Timah Bawang Merah, Ikan, Pala, Ayam Karkas Beku, Gula Resi Gudang (S-SRG) dan Peraturan Menteri Perdagangan
Kristal Putih dan Kedelai. Namun demikian, tidak tertutup Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema
kemungkinan bahwa jenis komoditi yang dapat disimpan Subsidi Resi Gudang. Subsidi Bunga ini akan disalurkan melalui
dengan skema SRG bertambah (dan ditetapkan melalui bank-bank pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Perdagangan). Beban bunga kepada peserta (Petani, Kelompok Tani dan
Koperasi) S-SRG ditetapkan sebesar 6% per-tahun.

Tabel 3.28
Pembiayaan Resi Gudang Per Komoditas Tahun 2020 – 2021

KOMODITAS Jumlah Resi Gudang PEMBIAYAAN NILAI (Rp)
2021
Gabah 2020 2021 % *) 2020 %*)
Beras Rp.15.687.425.000 Rp.10.332.425.000 -34%
Jagung 152 107 -30% Rp.15.016.527.900 Rp.20.097.225.000 34%
Kopi 0%
Rumput Laut 36 38 6% Rp. - Rp. - -48%
Kakao Rp.34.243.580.000 Rp.17.665.375.000 374%
Rotan 0 0 0% Rp.10.741.210.000 Rp.50.941.500.000 0%
Garam 0%
Lada 43 23 -47% Rp. - Rp. - 0%
Timah Rp. - Rp. - 0%
Ayam Beku Karkas 10 33 230% Rp. - Rp. - 513%
Ikan Rp. - Rp. -
Kedelai 0 0 0% Rp.39.523.603.016 Rp.242.450.601.711 3605%
Gambir Rp.304.200.000 Rp.11.271.395.356 -51%
Bawang Merah 0 0 0% Rp.2.207.573.490 Rp.1.081.115.000 0%
TOTAL Rp. - Rp.276.000.000 0%
Sumber: Bappebti, Kemendag 0 0 0% Rp. - Rp.32.000.000 0%
Rp. - Rp.150.000.000 201%
0 0 0% Rp.117.724.119.406 Rp.354.297.637.067

43 129 200%

6 117 1.850%

8 2 -75%

0 5 0%

0 1 0%

0 2 0%

298 457 53%

88 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

peraturan tentang pemberian Subsidi Bunga Kredit Resi Gudang melalui Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang (S-

SRG) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang

Pada tPaheulnak2s0a2n1a, annilaiSkReesmi aGuSduanbgsidyaingRedsitierGbiutkdanang. SyuanbgsdiditeirbBitukanngdaiseibnaibkaaknaknarednaisaadlaunyrakkaennaimkaenljaulmulaih
dRipt1ar1g9e.0tbk2aa4nn.6k7m8-b.e2na4g4na,-kl.ampPaiedlaakektnasahaikunanna2y0sa2e1nbegcsaadpriatiau7n%njNuimlkaeionRjlaeedshii MengkteuendraaiinkKganeyuajnuagmnlmgaheannkg.oimBmpeoldebimatiennyabtanusginkadgnisairmekspeiapgnuadddaianggpu. deSaesnleagirntSaRitGu

Gudang(yPaentgaDnitie,rKbiteklaonmmepnocakpTaiaRnp.i5d15a.n05K3.o32p8e.8r3a2sait)auS-SRGjudgiatebteardpakmapnakspeabdaeskeanrai6ka%n rpesei rg-utdaahnguyna.ng diterbitkan
tercapai sebesar 432.73% dari target tahun 2021. terutama untuk komoditi Timah dan Ayam Beku Karkas. Tabel

NseiltaiaipRtPseaseahibudGneanusydataaar.nhg7Kue%ynnaan2imgka0ned2intp1ejer,arbtndiutiikmlaaRbniuphmR1aene1ns9ngiai.l0alGai2mur4eids.a6ikeng7nug8adi.aky2anan4gn4g,-.dPibstaeeedrrrtiaakbupittteakmmhaebunniaynyadajia2iknta0anp2rakg1doeamcttoakadhpaiutnaansi2amy0an2ne1gNn. dgiilasaimliapRmaenisdkii egGunudaadinkaganSngRG

yang Diterbitkan mencapai Rp. 515.053.328.832 atau tercapai sebesar 432.73% dari

target tahun 2021. Gambar 3.19 C
w
Gambar 3-20 GraNfilkai NReisliaGiuRdaensgiyGanugdDaitnergbiytkaanng(MDiliytaer rRbupitiakha) n Miliar Rupiah C
w
515.05
C
500.00 w
C
400.00 w

300.00 191.21
200.00
100.00 99.96 111.24

27.26

-

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Bappebti – Kemendag, 2021

Sumber: Bappebti, Kemendag 2021

Nilai Resi Gudang yang diterbitkan mTaebnelg3a.2l9ami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan
pertumbuhan nilaNiilarieRseisigGuuddaannggYaynganDigterdbiittkearnbPietrkKaonmoddiistaesb(mabilikararnupkiaahr) ena adanya kenaikan

jumlah gudang yang mengimplementasikan resi gudang. Selain itu kenaikan jumlah
kKOoMmOoDIdTAitSi yang disimp2a0n18di gudang SRG ju20g1a9 berdampak pad20a2k0 enaikan resi gud20a2n1 g yang

Gabdaihterbitkan terutama un2t9u9,k99 komoditi Tima3h4,19dan Ayam Beku29,0K3arkas. Tabel b2e7r,0ik9 ut

Bermasenyajikan komoditas yan18g,45disimpan di gud2a1n,5g2 SRG serta pemb23i,a1y8 aan pada tahun352,60621

Jagung 1,25 7,57 0,53 0,05

Kopi Tabel 3-19 Nilai Resi25G,6u7 dang Yang Dite2r4b,7i3tkan Per Komod53it,0a9s (miliar rupiah3)1,79

Rumput Laut KOMODIT1A8S,38 2018 20,572019 202025,38 2021 85,36

Garam Gabah 0 299,99 0,68 34,19 29,03 0 27,09 0

Lada Beras 6,23 18,45 1,99 21,52 23,18 0 35,66 0,51

Timah Jagung 0 1,25 0 7,57 0,5553,79 0,05 313,7

Ayam Beku Karkas Kopi 0 25,67 0 24,73 53,009,81 31,79 16,68

Ikan 0 73 0 3,4 3,68
Kedelai 0 0,85
00

Gambir 0 0 0 0,05

Bawang Merah 0 0 0 0,35

Sumber: Bappebti – Kemendag, 2021

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 89

Berdasarkan data komoditas yang disimpan dalam gudang dengan Pemerintah Daerah dalam penunjukkan CPG
SRG, pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah Resi Gudang sehingga Gudang SRG yang belum beroperasi dapat segera
yang diterbitkan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun dimanfaatkan. Selain itu, Kementerian perdagangan telah
2020 terdapat 422 Resi Gudang yang diterbitkan sedangkan menjalankan beberapa kebijakan melalui pengadaan
pada tahun 2021 terdapat 622 resi gudang yang diterbitkan. sarana dan prasarana pasca panen, maupun pelatihan
Nilai transaksi SRG untuk komoditi timah pada tahun 2021 SDM dalam rangka penyiapan kelembagaan SRG,
tercatat Rp313.700.912.112 mengalami peningkatan sebesar sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat di beberapa
462% dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp55.788.217.626. daerah sentra produksi pertanian serta penyederhaaan
Kenaikan Resi Gudang Timah dipengaruhi adanya pandemi prosedur perizinan kelembagaan di bidang SRG. Dengan
Covid-19 sehingga pelaku usaha membutuhkan dana untuk terimplementasinya SRG diharapkan tidak hanya sebagai
membiayai kegiatan usahanya dengan mengagunkan Resi tunda jual namun dapat mendukung ekspor Indonesia ke
Gudang yang dimiliki. Luar Negeri.

Selain itu, pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan juga Tantangan utama dalam menggerakan gudang-gudang SRG
disebabkan karena adanya penambahan jumlah kelembagaan yang telah dibangun dan saat ini terhenti atau masih belum
SRG. Pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah Gudang operasional SRG adalah:
SRG sebanyak 42 Gudang SRG dan 18 Pengelola Gudang SRG.
1. Pemda selaku pemilik aset Gudang dan Sarprasnya,
Untuk mendukung tercapainya nilai resi gudang yang kesulitan dalam menemukan badan usaha berbadan
diterbitkan, telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung hukum yang memenuhi persyaratan dan memiliki
seperti: kapasitas untuk menjadi Pengelola Gudang SRG;

1. Pertemuan Teknis Sistem Resi Gudang 2. Biaya sewa untuk gudang SRG diatur melalui Perda dengan
nilai yang sangat tinggi sehingga memberatkan Pengelola
Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan program Gudang potensial / aktif;
kerja dan kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung akselerasi 3. Kondisi gudang atau sarana gudang memerlukan
pelaksanaan SRG. Kegiatan pertemuan teknis ini perbaikan untuk dapat digunakan;
melibatkan perwakilan dari dinas Kabupaten/Kota yang
memiliki gudang SRG dan belum mengimplementasi SRG 4. Ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian Uji Mutu
di daerahnya, perbankan, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Komoditas atau Lembaga Pembiayaan yang berada jauh
Lembaga Penjaminan Resi Gudang dan Calon Pengelola dari lokasi Gudang;
Gudang (CPG).
Tindak lanjut yang dilakukan guna lebih mengoptimalkan
2. Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) SRG peranan SRG, Bappebti telah dan terus melakukan beberapa
hal seperti:
Tujuan dari penyelenggaraan POKJA yaitu sebagai forum
pembahasan strategi pengembangan SRG serta upaya 1. Memberikan Pelatihan Kompetensi kepada Calon
mensinergikan program, kegiatan dan sumber daya yang Pengelola Gudang terkait dengan pengembangan usaha
dimiliki masing-masing Kementerian/Lembaga terkait. berbasis SRG serta memberikan sosialisasi dan edukasi
SRG kepada para petani dan pelaku usaha, termasuk
3. Penyiapan Calon Pengelola Gudang SRG memberikan pelatihan pengujian mutu komoditas untuk
Pengelola Gudang sehingga membuka peluang Pengelola
Pada tahun 2021 diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali. Gudang dapat menjadi Lembaga Penilaian Kesesuaian Uji
Kegiatan penyiapan calon pengelola gudang SRG yang Mutu Barang;
pertama telah diselenggarakan pada Triwulan I yaitu
pada Februari 2021. Kegiatan penyiapan calon pengelola 2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
gudang yang kedua telah dilaksanakan pada 5-8 Juli 2021. dalam hal pengalokasian anggaran daerah guna dukungan
Sedangkan kegiatan penyiapan calon pengelola gudang teknis terhadap pelaksanaan SRG yang dituangkan dalam
SRG yang ketiga telah dilaksanakan pada 15-28 Oktober Pedoman Penyusunan APBD. Selain itu, Bappebti bersama
2021. Kegiatan ini dilakukan secara online dengan tujuan Kemendagri membuka ruang konsultasi Permendagri No.
untuk menciptakan pengelola gudang yang professional, 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
berintegritas tinggi, memahami alur transaksi SRG, Milik Daerah, agar kendala pemanfaatan Gudang SRG
penggunaan ISWARE, dan memiliki orientasi bisnis yang dapat teratasi;
disertai tanggung jawab sosial untuk memajukan petani
dan perdagangan komoditi. 3. Bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK untuk
memperkenalkan SRG kepada perbankan dalam kegiatan
4. Pemrosesan operasional permohonan persetujuan yang diselengarakan baik oleh Bappebti, Bank Indonesia
lembaga SRG dilakukan dalam rangka mendorong maupun OJK, seperti: sosialisasi, pelatihan, pertemuan
implementasi sistem resi gudang di daerah. Berkenaan tahunan perbankan dengan OJK, pembangunan cluster BI,
dengan itu, Kementerian Perdagangan berkoordinasi dll;

90 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

4. Melakukan pembahasan revisi Skema Subsidi Resi Gudang • Mengkomunikasikan dengan perwakilan perdagangan
dengan Kementerian Keuangan agar plafon pembiayaan di luar negeri (atase perdagangan / ITPC) untuk
subsidi menjadi lebih tinggi, jangka waktu lebih lama perluasan akses pasar ekspor.
dan mencakup juga subsidi margin pembiayaan berbasis
syariah; 7. Melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah
guna mengaktifkan gudang-gudang SRG yang belum
5. Membentuk Tim Kelompok Kerja SRG yang beranggotakan pernah beroperasi, termasuk membantu mencarikan
K/L dan stakeholder terkait untuk akselerasi implementasi calon Pengelola Gudang potensial dan mendorong
SRG melalui sinergi program kerja / kegiatan dan anggaran; Pengelola Gudang SRG yang profesional dan yang memiliki
permodalan cukup untuk mengelola Gudang SRG lain
6. Perluasan pemanfaatan SRG melalui: yang masih idle.

• Optimalisasi Gudang SRG Pemda (yang dibangun 8. Melakukan percepatan pelaksanan Lembaga Penjamin
kemendag) khususnya untuk komoditas Gabah/Beras Resi Gudang melalui perubahan Peraturan Pemerintah
dan Jagung melalui koordinasi dengan Pemda yang No.10 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
melibatkan kepala daerah Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi
Gudang. Dengan perubahan Peraturan Pemerintah ini
• Melakukan bimbingan teknis kepada pengelola gudang diharapkan Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG yang
SRG, pelaku usaha dan aparatur pemda (penyuluh baru dapat segera ditetapkan dan berfungsi sebagaimana
pertanian) diamanatkan oleh Undang-Undang.

• Koordinasi dengan K/L terkait untuk sinergi program
kerja dan mendorong perluasan pelaksanaan SRG.

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 91

anggaran Dana Dekonsentrasi yang mengakibatkan daerah penerima Dana
SDeILeKbekla1oa2gnn:agsPieKeonritmnturdomadisbkiituaathtsioadnraRkkedainalispearasjtiaNmilPeaani TsyraearnlesnaLkgesgliaaPnragasakraKnomleloaytaiadddnnaaignkgtyad.maasepR,naegtfapomkcaiuebdnsaiyntaekgalentntegadrghahaaerudraaankhpanpa2leneng0laegn2raigrm1a. na, Dana Dekonsentrasi
Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran Dana Dekonsentrasi

ditetapkan

pekormtuodmitibyaunhgaefnisiernedaalnibsearspiernanildaailamtrpaenmsbaekntsuikaPnahasragar lelanSegbaKgaoimindoikdatiotraksinseerjabPeassaarrLe3la%ng Kdoamroidirtaesa, pliasdaastaihun
trykaoannmgsoadwiktaasjasir,dtaaadphialtudmnane2ntjr0aadn1is9pwaar(adtnai.hdKaueknbteurtakedramamenmappsaeusratker mlteurlakaannng saksl2ie0lGa2n1ug, ldKaitoemKtaorpdikisatantsapsleerRbtueamsafbrinu3ha%asndir)aeraialirtseaaasuliisnaisslaieitntrraianlnassaiakksRsii tpPaahsuanr
72se.c4a9ra0.l1an5g3su.n1g85pe.mTberlai ndsenagkasni pGeunjluaalKdrailsamtaluRpaayafinasi2t0i1d9a(ktiddakipteerrmhaistuukntgraknsaanksidGaullaamKrimstael nRagfiunaksui)ratau
senilai Rp 72.490.153.185. Transaksi Gula Kristal Rafinasi
petmerertwmuupmjeurdbpneyunahdseaiksntem,maktpaaerrradenantgaaainpgpearnaddangaaasniotgnaaanhl uydaennngg2aen0fe2hkat0irfapddaaannn
setteidlaakhdnipyerahitguunglkaankdrailasmtaml ernagufiknurapseirttuimdbaukhanla, kgairena

diepfiesiernd.agangkan pada transaksi pasar lelang kompdoiapddeairtdtaaahgsua,nng2k0a2n0pdaadnasteratenlsaahknsyi apagsualar kristal rafinasi tidak lagi
lelang komoditas.
TeDrascaarthautkumpapdasaar plelearngiokodmeodtiatahsuadnala2h:021, realisasi NiTlearciatTatrapandsaapkesriiodPeatsahaurn L20e2l1a,nregaliKsaosimNioladi iTtraanssaksi
mae. nUcnadpanagi-URndpa.n8g 4.N3o3m6o.r7878.3T1ah5unata20u14sebTeenstaanrg 116,P3a4sa%r LedlaanrgiKtoamrogdeitatsymaenncgaptaei lRaph. 8d4.i3t3e6t.7a8p8k.3a15n.atau
TerdPaerpdaagtanbgaenb. erapa faktor yang mendukung
pesbenebbceeasraaprpaa11ifa6a,nk3t4o%rtadyraangrigetatmrgenentidyluaakniugnttgerlapahenndsciaatepktaasiapinkaPnta.arTgseeartdranpilaati
b. Keputusan Menperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004
LelatnengtaKngoKmeteondtuiatnasPe, nsyaelleanhggasraaatnuPadsiaar nLetlaanrgaDneyngaanadalathransseamksiaPkaisnar mLeleannginKgomkaodtintays,asaplaehmsaatnufadianttaanranya
SistePmenyePraahsaanrKeLmeuldainang(FTorewraprda)dKoumdodailtiaAmgrop. enyelenggaaLredalaalanaghnTeslerepmlaaadnkuingdamslaemehnpiinengnkgyaegtlneaynaglegpaleraamnaangnlefablaaintsagnasedShiisintiegkmgua tlePilaasnagr
bseeKKBceoraabpmdiprjoaaeadksbiatatinadrsadkperaesnienngncgaaegnhrmaabtousabljniueelgarhakpnneelapundnnaajgtunurtakaawpnempanetgesenarasiwunensgarksaaptdntaeikjaanPnllaayenslpeakaaarlrnnetLingseiolgpaladengshgaei rnagaannbmpeidsunladaeydaenbihliekidtnuhragtinagsamenercfasiausaarineadkndad.sahSaireinnllagedtionlraaaleinntnhusag,pkebasprefiariadspleadeilsesaaaennrrgktt.aaanplSheahledauaanlsnagiltidpa2neehn0nuggin2atan1uw2la,,e0sb2a1ihn,
tepsreedblaaakgupaiauinstsathrkauemdneanalapimkerapdneamgaafnnrgfeaanak,tuamneennPianssgiakraptLkeealannnnygielaKlioetmrnaongdsgaitkaassri aan
tleerdlaapnagt kednaaikrain fyreaknuegnsispeebnyeelleunmggnaryaaan le4la4ngkdaarliiyang

sebelumnya 44 kali (tahun 2020) menjadi 122 kali pada tahun
(tPaahsaurnLela2ng0K2o0m)odimtase, snejrataduintk1m2e2masktiakalni peplaakdsaanaatnahun202210.2K1en.aikKanenfraekiuknasinlelafnrgekinui mnseriuplaekalnandagmpiankidari
mdPeaersnaugrapnLaeklekatnaegnntKuoadmnaoymdaintpgasabedkrijlaadlkauan.krainsseecmaraa kakinuntaabketlisfensyuaai
penyseemleakningagkatirfnayalepelanyneglensggwaraasltealansgesrwtaastaasleortkaaasloikasi

dana dekonsentrasi pasar lelang yang dioptimalkan oleh
daDnalaamdepkerokenmsbeanntgarnansyia,panislaair tlreanlasanksgi yPaasnarg dLeiloanpgtimalDkianans PoelredhagaDngiannadsi Pdaeerradhaugnatnukgmanenjdaliandkaanerparohgram
unKotmuokdmitasenmjeanlgaalnamkianperpgerroakgarnaymangkebrerjfalupkteuantigf.ePmadba angaknerPjaLpKengdeamnbaPngealnaPkLsKadnanaPaenlakPsaLnKaa.n PLK.
tahun 2019, nilai transaksi PLK mencapai Rp. 240,67 miliar,
Pada tahun 2021, nilai realisasi Pasar Lelang Komoditas
capaian ini terdiri dari transaksi lelang Gula Kristal Rafinasi
mencapai 84,34 miliar dengan rincian komoditas yang dilelang
sebesar Rp170,3 miliar dan transaksi komoditi lainnya sebesar
seperti ditunjukkan di Tabel 3.19.
Rp.70,37 miliar. Pada tahun 2020 nilai transaksi PLK mengalami
Kegiatan pendukung dalam mencapai pertumbuhan realisasi
penurunan menjadi Rp. 17,04 miliar. yang disebabkan adanya
nilai transaksi pasar lelang komoditas antara lain:
kebijakan yang tidak mewajibkan lelang Gula Kristal Rafinasi

melalui pasar lelang, selain itu penurunan juga disebabkan

Gambar 3-29 PGerrkaefmikbanPgearnkNeilami Tbraann(smagkasiGilnaiPamaNsrbaiarrlraLu3eip.l2aTi0narghaK)nomsaodkitsais Pasar Lelang Komoditas

(Milyar Rupiah)

700 604,63
2018
600

500

400 283,47 284,91 240,67
2019
300

200 17,04 84,34
2020 2021
100

0 2017
2016

SumbSuemr:beBra: Bpappepbebttii –– KKeemmenednadg,a2g02, 12021

92 Pada tLaAPhORuANnKIN2ER0JA2KE1ME,NnTERiIlAaN PiERrDeAGaAlNiGsANa2s0i21Pasar Lelang Komoditas mencapai 84,34 miliar dengan
rincian komoditas yang dilelang sebagai berikut.

“ Tercatat pada periode tahun 2021, realisasi Nilai Transaksi Pasar “
Lelang Komoditas mencapai Rp. 84.336.788.315 atau sebesar
116,34% dari target yang telah ditetapkan.

a. Asistensi Pasar Lelang Komoditas d. Pemrosesan Persetujuan Lembaga Pasar Lelang Komoditas

Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan Kemendag dalam pemrosesan persetujuan Lembaga PLK
literasi PLK kepada pihak-pihak yang berkepentingan melakukan pemeriksaan keabsahan, penilaian dokumen
dalam mengembangkan PLK dan juga mengenalkan pemrosesan persetujuan dan pemeriksaan fisik serta uji
aplikasi sistem pasar lelang terpadu sebagai sarana kepatuhan terhadap calon lembaga PLK sesuai dengan
penunjang kegiatan lelang komoditas. persyaratan. Kemendag akan mempertimbangkan
persetujuan permohonan yang sesuai sesuai dengan
b. Evaluasi Pasar Lelang Komoditas persyaratan teknis sampai proses penilaian dan kemudian
memberikan persetujuan/penolakan persetujuan
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi lembaga PLK.
penyelenggaraan PLK didaerah. Dengan adanya kegiatan
ini diharapkan permasalahan di daerah terkait dengan PLK e. Pengawasan Pasar Lelang Komoditas dilakukan melalui
dapat terselesaikan. kegiatan pemantauan yang berkesinambungan dalam
menghadapi permasalahan-permasalahan dalam
c. Pertemuan Teknis Penyelenggara dengan Pelaku Usaha PLK pelaksanaan pasar lelang komoditas sehingga didapat
di daerah untuk melakukan koordinasi, konsolidasim dan solusi penyelesaian sehingga kinerja semakin meningkat
evaluasi atas pelaksanaan program pengembangan PLK dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
di daerah. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan
dapat teridentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Dalam pelaksanaannya, pasar lelang komoditas mengalami
Pemerintah Daerah dalam pengembangan PLK di daerah beberapa kendala seperti:
serta memperoleh masukan yang bersifat teknis dari para
peserta kegiatan baik dari kalangan aparatur pemerintah • Penyelenggara lelang mengalami kesulitan dalam menarik
daerah maupun kalangan pelaku usaha. partisipasi para pelaku usaha komoditas (dan pabrikan)
potensial dalam bertransaksi melalui PLK;

Tabel 3.30
Realisasi Nilai Transaksi PLK per Komoditas Tahun 2021

No. Komoditas Nilai (Rp.Milyar)

1 Karet 45,68
2 Beras 7,81
3 Jagung 6,25
4 Teh Hitam 4,52
5 Kopi 4,40
6 Daging Ayam Beku 3,00
7 Kelapa 1,96
8 Kayu Manis 1,86
9 Pisang 1,77
10 Umbi Porang 1,03

Sumber: Bappebti – Kemendag, 2021 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

93

• Kurangnya prasarana dan SDM yang memadai untuk - Perluasan pemanfaatan SPLT melalui program bimtek
menyelenggarakan lelang secara online; kepada pelaku usaha.

• Frekuensi dan kontinuitas penyelenggaraan lelang • Menambah jumlah penyelenggara PLK dari pihak swasta
yang masih belum terjadwal secara teratur sehingga melalui pemberian persetujuan.
menimbulkan ketidakpastian bagi para anggota lelang
(pelaku usaha); Perkembangan Penanganan Pelaksanaan Perdagangan Aset
Kripto Di Indonesia
• Maraknya praktek perdagangan tidak sehat misalnya
tengkulak, pengijon, penimbunan ilegal; Aset Kripto dapat dikategorikan sebagai salah satu komoditi
yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Dalam rangka
• Kualitas komoditas yang tidak standar dan ketersediaan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
komoditas yang tidak berkesinambungan dalam masyarakat dalam bertransaksi Aset Kripto, Kementerian
perdagangan di PLK, serta belum mengoptimalkan Perdagangan melalui Badan Pengawasan Perdagangan
perdagangan untuk komoditas unggulan daerah; Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengatur pedoman
penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa
• Kurangnya publikasi dan literasi guna meningkatkan minat Berjangka. Namun saat ini penerapan peraturan terkait aset
pelaku usaha untuk memanfaatkan pasar lelang; kripto masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena
kelembagaan aset kripto yang belum lengkap terbentuk.
• Pengembangan PLK di daerah masih bergantung pada Perkembangan pelaksanaan perdagangan aset kripto sampai
Dana Dekon (APBN) Kementerian Perdagangan. tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tindak lanjut yang dilakukan guna lebih mengoptimalkan 1. Peraturan di Bidang Aset Kripto.
peranan pasar lelang komoditas:
Telah diterbitkan Peraturan Peraturan Bappebti Nomor 8
• Optimalisasi pemanfaatan sistem pasar lelang terpadu Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan
untuk pelaksanaan PLK secara online sehingga dapat Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka yang mencabut
mewujudkan tata niaga komoditas yang lebih efektif dan aturan sebelumnya:
efisien.
• Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
• Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait: Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan
Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto
- Pengembangan PLK di daerah untuk komoditas Asset) di Bursa Berjangka.
unggulan.
• Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
- Percepatan proses Revitalisasi PLK di daerah. Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang
- Sosialisasi PLK kepada para pelaku usaha. Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset
Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
• Optimalisasi pemanfaatan Dana Dekonsentrasi
Kementerian Perdagangan untuk pengembangan PLK • Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
di daerah dengan merumuskan arah kebijakan Dana Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Dekonsentrasi pada beberapa aspek, antara lain: Kedua Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019
tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik
- Peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam PLK. Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

- Penyelenggaraan PLK difokuskan pada komoditas
unggulan daerah.

- Perencanaan proses revitalisasi yang terukur.

“Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi “
masyarakat dalam bertransaksi Aset Kripto, Kementerian Perdagangan telah
mengatur pedoman penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto (crypto asset) di
Bursa Berjangka.

94 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

ersyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Saat ini
bagaan Aset Kripto masih dalam proses pemberian persetujuan.

Usaha yang•m ePnedraatpuartaknanBatadnadna PdeanftgaarwsaesbaPgearidpaegadnaggaanngBaesrejatnkgrkipato dari 3. Pelaku Usaha yang mendapatkan tanda daftar sebagai
terian PerdaganKgoamno. diti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
ni sudah terdapKaetti1ga2 AptearsuPseahraataunraynaBnagppteelbathi Nmoemndoar p5aTtkaahnunta2n0d1a9 daftar pedagang aset kripto dari kementerian Perdagangan.
i Calon PedagantegnAtsaentgKKreitpetnot,uyaanituTe: knis Penyelenggaraan Pasar Fisik
Saat ini sudah terdapat 12 perusahaan yang telah
mendapatkan tanda daftar sebagai Calon Pedagang Aset
ICnrdyopdtoaxInNdaosnioensAiasaleBItneKdrrkoipantteo/st(ioCakryopktroipAtsoset) di Bursa Berjangka. Kripto, yaitu:

Zipmex 2E.x cKhealnegmebIangdaoanneAsisaet Kripto. • PT Indodax Nasional Indonesia

Indonesia Digital Exchange

Pintu Ke maPneanSdairjiaan bursa berjangka penyelenggara pasar fisik aset • PT Crypto Indonesia Berkat/tokokripto

Luno IndonkersipiatoLThDarus memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah • PT Zipmex Exchange Indonesia
Cipta Koin D(PigPi)talNo. 49 Thn 2014 tentang Penyelenggaraan • PT Indonesia Digital Exchange
RUTiepgkbaeitInnEitnxigcUkhtuaBPanmeDagrpoadeptacIegnobadmtniogNnIaneonds.oia0nB1ee/srBijaaanpgpkeabti/KKoPm/Xo/di1ti9,99KetepnuttaunsganPerKiezipnaalna • PT Pintu Kemana Saja
Triniti InveBstuarmsaa BBeerrkjaantgka dan Lembaga Kliring Berjangka dan • PT Luno Indonesia LTD
• PT Cipta Koin Digital

Plutonext DPiegirtaatluArasnetB(aspepdeabntgi dNiob.e5kuTkaahnu)n 2019 tentang Ketentuan • PT Tiga Inti Utama

mbangan traTneskankissi pPeerndyaeglaennggagnarfaiasink aPsaestakrripFitsoik. Aset Kripto dan • PT Upbit Exchange Indonesia
ahun 2020 pneilraaitutrraannsapkesrui bmaehnacnanpyaai, 6d4im,9antrailiuunnturkupmiaehnjdadani Bpuardsaa tahun • PT Rekeningku Dotcom Indonesia
mengalami keBnearjiaknagnksaebPeesnayrel1e.n2g2g4a%ramPeansjaardiF8is5ik9,4A3settriKliruipntrouphiaarhu.s • PT Triniti Investama Berkat
• PT Plutonext Digital Aset (sedang dibekukan)
menjadi Bursa Berjangka terlebih dahulu dengan syarat

minimal memiliki 11 perusahaan pendiri Bursa Berjangka 4. Perkembangan transaksi perdagangan fisik aset kripto.
serta memenuhi ketentuan permodalan dan persyaratan

lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Saat ini Pada tahun 2020 nilai transaksi mencapai 64,9 triliun

kelembagaan Aset Kripto masih dalam proses pemberian rupiah dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar

persetujuan. 1.224% menjadi 859,43 triliun rupiah.

Gambar 3-30 Grafik Perkembangan Nilai Transaksi Kripto Tahun 2021

ambar 3-30 Grafik Perkembangan NGialami bTarar n3s.2a1ksi Kripto Tahun 2021
Grafik Perkem(MbailniagranruNpiliaaihT)ransaksi
140,000.00 Krip(toMTailhiuanr2r0u2p1 iah)

140.000,00 133.139,44 133,139.44
120.000,00 110,414.66
120,000.00

110.414,66
100,000.00
100.000,00 91.989,29 91,989.29
80.000,00 80,000.00 84.441,17 84,441.17
60.000,00
40.000,00 6503,.609060,5.030 85.195,97 85,195.97
20.000,00 62,379.56 56,905.91
43.121,43 58.055,58 62.379,56 56.905,91 58,055.58
49.999,82 49,999.82
30.114,07 40,000.00 53,696.53

43,121.43

- 20,000.00 30,114.07

-

Sumber: Bappebti – Kemendag, 2021
95

Sumber: Bappebti, Kemendag Tabel 3.31

Tabel 3-31 Nilai TNrilaani TsraaknssaikAsisAestetKKrriippttooTaThauhnu2n02200–22002–1 2021

SSuummbbeerr: Bdaaptpae:bPtie–dKaegmaenngdaAgs,e2t0K21ripto (diolah Bappebti)
Catatan :

1. Nilai transaksi dalam Miliar Rupiah. LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 95

2. Pelaporan pelanggan aset kripto terdaftar dimulaI pada bulan Februari 2021.

3. PT Plutonext Digital Aset dibekukan pada 03 Desember 2021.

SASARAN STRATEGIS 6 :

Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan
yang Bersih, Akuntabel dan Profesional

No. INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
(3) (4) (5)
(1) (2)
Nilai 78 Nilai 80,09 102,68
13 Indeks Reformasi Birokrasi
3 Unit Kerja 7 Unit Kerja 233,33
Unit Kerja yang Mendapatkan Predikat “Wilayah
14 Bebas Korupsi (WBK) dan / atau Wilayah Birokrasi Predikat BB Predikat BB (75,42) 100

Bersih dan Melayani (WBBM)”

15 Nilai Hasil Evaluasi AKIP

16 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan WTP WTP 100

17 Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Predikat Baik Predikat Baik5) 100
Elektronik (Nilai 3,42)

Keterangan:

5) Hasil Pengukuran Indeks SPBE Tahun 2019. Pengukuran dilakukan 2 tahun sekali oleh Kementerian PAN-RB, dimana hasil pengukuran tahun 2021 baru akan
diumumkan pada triwulan I tahun 2022.

IK 13: Indeks Reformasi Birokrasi dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam
kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha,
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang dan media masa.
perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya
perbaikan tata kelola pemerintahan. Semakin baik tata kelola Tujuan dari pelaksanaan kesekretariatan reformasi birokrasi di
pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun 2021 ialah untuk
roda pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah Kementerian Perdagangan berjalan sesuai dengan rencana
perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola aksi dan rencana kerja reformasi birokrasi Kementerian
Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan Perdagangan. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:
yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak
dan stakeholder yang berkepentingan. 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode 3. Pelayanan Publik yang Prima.
ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi
Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini
menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan
class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga
pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari
yang semakin efektif dan efisien. Secara umum, Indonesia sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan
mengarah pada praktik paradigma New Public Management, memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. Berikut
yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode
efisiensi, dan pemerintahan yeng berorientasi pada hasil, sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024.
serta New Public Service (Governance) yang ditunjukkan

96 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

“Tujuan dari pelaksanaan kesekretariatan reformasi birokrasi di lingkungan “
Kementerian Perdagangan Tahun 2021 ialah untuk memastikan pelaksanaan
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan berjalan sesuai dengan

rencana aksi dan rencana kerja reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan.

Tabel 3.32
Sasaran Yang Diharapkan dari Kegiatan Kesekretariatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan

NO SASARAN PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN

1 Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel · Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam
Birokrasi

· Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan
sinergis

· Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan
yang efektif, efisien, dan akuntabel

· Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan
nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan

· Reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan

2 Birokrasi yang Kapabel · Tertatanya kelembagaan kementerian/lembaga/pemer intah
daerah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi

· Penyederahaan proses bisnis dan tata kelola berbasis
teknologi informasi dan komunikasi

· Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit
· Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk

memperbaiki kinerja birokrasi

3 Pelayanan Publik yang Prima · Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya
Sumber: Sekretariat Jenderal, Kemendag saing

· Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 97

prograBemrdaskarekarnjaarah(kPeboijkakjaan)danRsetraftoegri mpenayesmipuBrniaraon kdarnasi, y(Paokijat)uRedforampasai Btirodkiralsiih. Paemt bpenatudkaan 8gaarema pberaubrahdanibawa
ini: peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional, terdapat ini adalah PermenpanRB Nomor 26 Tahun 2020.
8 area perubahan yang menjadi fokus tim program kerja

Gambar 3-22 Ilustrasi DelapaGnamAbarr e3.a22 Perubahan Reformasi Birokrasi

Ilustrasi Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Sumber: Sekretariat Jenderal, Kemendag

Sumber: Sekretariat Jenderal, Kemendag

SebagSaeibagdaiadsasaarr 8 8AreaAPreeruabahaPneyranugbaadah, amnaka yunatnukg adBiaro,kramsi, aAkkunatabiulitnastAupkaratumr, deann jPaenlgaanwaksaann, besReretaform
menjalankan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Tim Evaluasi dari KemenPAN-RB, Kepala Biro Organisasi
BirokrPaersdaigangdani dibluiantlgahkSuurnatgKaepnutusaKn eSemkreetanristeJerndiearnal PedrandaKegpeagnawgaaiann, InpdekitburuIaV,tlsaerhta KoSorudirnaatotr BiKdaengputus

uPSenekrtudrekatuKddBIgnaeanairdamlptoariuakmknmekiatrnsatgottseeemipraJrrmetcieeneandanrnnpgaespulaePtaTdkaibeem,uprueaddrrktaaairhmtsnpgneeaartupaanulkekRpgnerteakdutebiannkeynanc2rTaahahnintd0ahngaiusudi2dnlikakKiKta12neadet0mmomr.2jarpea1pAen.liuellAtakanRegnakgtmrenusaaifeaarkodnnrsrtiamamTaasaesPaanpbpmesraeairkpdenlRse3aeBatnar.gefi3moranrrg3osrnu.mekagudrbRaaanaunksshte.ii utnrecaransyaOtBneea.er rngabsbPgaeeenbrkuhKaniusapaetatreatsuaabirsddapdeanjedaalarianMrpthpaehpanRnsanayeauraaebathjsaaeiSfngmiutotalebdeeiarrankbKrnnmaeoScirotDmikraaMddauepisstnpnAu:aiagkpetaaaoBinnrlr,a.a3idtdurak(rrtoiiisgtTkaaei)mrntaaaraKesepaamipkneeKnarPuenAbNamRh-iRaeneBnfndoitrkemarit

BirokrUantsuik dmaelnacampai p3raskastaerakn dReifoKrmeamsi eBinrotkerarsiiaynangPerdag•a nUngtuakna.ktIivnitads,ikseabatikonryatbeisra sdeilihbaut dtalmamealpilipkausi ti:

bersih dan akuntabel, reformis serta kapable, diperlukan SKP;

adanya kesekretariatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Refor•m InatsegiraBsi ianrtoarka krianesrjia/KSKPedmaneHnukdumaagn dTisiaplhin;un 202
• Adanya notifikasi apabila ada target kinerja yang
TabeKlem3e-n2te2rianPPoerkdajgaanSgaan,suantruak nmedmaasntikaInnRdenickanaa tAoksri

dan Rencana Kerja RB. Selain itu peran Aparat Pengawas

aInstseurPrnaonPcekemjpaeerilnatkashanjuagaan diperlukan uBnirtoukkramsei moleashtiS8kaaKnesklaoumralapitoanks belum tercapai;
Reformasi
• Kurikulum Diklat sebaiknya disusunInsedsuikaiadteonrgan
Kerja (POKJA) serta seluruh unit di lingkungan Kementerian
peta kompetensi dan dibuatkan proses bisnisnya;
PMearnuBsPdPaeeeiiblrcalrjoaaadekkkrashmrasagaaanasndenianaakgnaraainnnndg.ipvmaedrelaiiflnaikKgluaaksimuintiesgl,lpRMKaae2npciBeoaekSmnnneegfppeKragetraenekenmdmnatceapbeteneek.rdtlureaaiParka2nainsa0nndain2tan1PaokradaenpePaprenabrtdrtijRuddamaetaidlefggaodraaakasrnulmeaynigkbsnaaaagusanntiapsnierkupeberlajaah••k asnDMktaaoimkenmpAltabaopotSadeahletNsnaeoddnseisiknoilnga12kyaut..anlmt;yuaarsanBPtPilegheeilrdrbennhaoebniiriakhnnsidrtMfggaeaatkkkasnpnkaaiilasattj,seaabirknneiaarllu,ppsdpeaeibbeplpuaaeniamekketnkmasryagaaanaanmpnhpgaaueaalantnama.ni abnudRa
dihadiri oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi
dilingkungan Kem

Perdagangan

P98enataanLAPORAN KINERJA KebijakanKEMENTERIAN PERDAGANGAN 20b21idang perdagangan yang 1. Presentase peraturan peru

Tabel 3.33
Pokja Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi Kemendag Tahun 2021

No Pokja Sasaran Indikator

1 Manajemen Perubahan Mengkatkan optimalisasi pelaksanaan 1. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap
RB pada unit kerja dan perubahan pola pelaksanaan Reformasi Birokrasi
piker dan budaya kerja ASN Kementerian
Perdagangan 2. Peningkatan penerapan budaya kerja
dilingkungan Kementerian Perdagangan

1. Presentase peraturan perundangan yang

2 Penataan Peraturan/ Deregulasi Kebijakan bidang perdagangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih
2. Presentase peraturan perundangan yang
Kebijakan harmonis dan berkualitas

berkualitas

3 Penataan Organisasi/ Organisasi Kementerian Perdagangan Prosentase unit kerja yang tepat fungsi dan efektif
Kelembagaan yang efektif dan tepat fungsi dalam pencapaian target organisasi

4 Penataan Tata Laksana Tata Kelola pemerintahan modern yang 1. Indek SPBE
berbasis digital 2. Indek Pengawasan Kearsipan
3. Indek keterbukaan Informasi Publik

5 Sistem Manajemen SDM Meningkatnya profesionalitas ASN 1. Peningkatan Profesionalisme ASN
Aparatur 2. Indek Merit Sistem

6 Penguatan Akuntabilitas Meningkatnya penerapan Sistem Nilai SAKIP
7 Pengawasan manajemen kinerja
8 Pelayanan Publik
Meningkatnya integritas dan efisiensi 1. Maturitas SPIP
penyelenggaraan birokrasi 2. Indek Kematangan UKPBJ
3. Opini BPK
4. Kapabilitas APIP

Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber: Sekretariat Jenderal, Kemendag

b. Penataan Tatalaksana • Unit didaerah, apakah diberikan kebebasan untuk
mengusulkan aplikasi dan bagaimana rentang
• Aplikasi pengaduan/konsultasi, seharusnya bisa yang kontrolnya;
berbagi pakai, jadi masing-masing unit tidak perlu
untuk bikin aplikasi sendiri; • Terkait dengan keamanan, bagaimana mekanismenya,
dan bagaimana membudidayakan keamanan data
• Dalam rencana induk SPBE, sebaiknya dilengkapi informasi.
tujuan dan milestone/timeline dari tahun 2020 sampai
dengan 2024;

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 99

“Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan dengan nilai 80,09 “
berada di atas rata – rata nasional Indeks Reformasi Birokrasi yang dirilis oleh
Kementerian PAN dan RB yaitu sebesar 64,35

c. Penguatan Pengawasan Dalam praktek Reformasi Birokrasi pada Kementerian
Perdagangan dilakukan oleh seluruh Pokja dan Unit di
• Pemetaan proses bisnis dicantumkan dalam peta lingkungan Kementerian Perdagangan melalui berbagai
resiko; terobosan dan inovasi serta transformasi digital yang strategis
untuk peningkatan dan percepatan pelayanan perdagangan,
• Link pemetaan resiko sebaiknya disampaikan ke unit- termasuk sebagai antisipasi adanya pandemi COVID-19 dan
unit; pemulihan ekonomi nasional tahun 2021. Masa pandemi
menciptakan sistem kerja baru bagi Aparatur Sipil Negara
• Harus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap (ASN). Aplikasi tata Kelola pemerintahan yang berbasis
peta proses. Elektronik dikembangkan untuk mempermudah para ASN
dalam pelaksanaan tugas sehingga produktivitas kerja ASN
Agenda strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap terjaga.
Kementerian Perdagangan pada tahun 2021 yang pertama
adalah pembentukan assessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Unit Pelayanan bidang Perdagangan melakukan beberapa
Reformasi Birokrasi (PMPRB). Langkah berikutnya yaitu perubahan prosedur kerja agar pelayanan yang diberikan pada
melakukan pendalaman materi, finalisasi lembar kerja masyarakat tetap prima meskipun dengan keterbatasan karena
evaluasi dan penyampaian ke KemenPANRB melalui website masa pandemi ini. Inovasi layanan public dan transformasi
pmprb.menpan.go.id pada tanggal 18 Juni 2021, serta digital dilakukan untuk mempermudah pengguna layanan.
pendampingan persiapan evaluasi Reformasi Birokrasi Perdagangan harus tetap memberikan yang terbaik bagi
baik pokja maupun unit kerja. Evaluasi Reformasi Birokrasi masyarakat. System elektronik meningkatkan akuntabilitas,
yang dilakukan secara online oleh KemenPANRB pada 2 dan menjadikan birokrasi lebih baik.
September 2021 dari hulu ke hilir yaitu Ditjen Perdagangan
Dalam Negeri, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Praktik Reformasi Birokrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan
Niaga, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional akan terus dilakukan. Harapan ke depan dalam praktik
dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Langkah berikutnya Birokrasi ini adalah melakukan evaluasi yang berkelanjutan
yaitu menindaklanjuti hasil evaluasi serta pendampingan untuk perbaikan ditahun yang akan datang. Hal-hal yang
Monitoring Survey Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dioptimalkan antara lain:
untuk Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik yang dilakukan menggunakan aplikasi SHPRBZI pada 1. Internalisasi Reformasi Birokrasi dan mendorong
1 s/d 12 September 2021. Pelaksanaan survey tersebut juga perubahan pola pikir ASN akan terus dilakukan dan
melibatkan Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi mengoptimalkan agen perubahan agar dapat menciptakan
Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya Inspektur Jenderal ide inovasi baru pada unit kerjanya agar menjadi lebih
memaparkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian baik;
Perdagangan secara lebih detail di KemenPANRB pada tanggal
19 November 2021, dan selanjutnya ditindaklanjuti catatan 2. Audit kebijakan/peraturan perundang-undangan
pending matters pertemuan tersebut bersama Pokja/Unit dilakukan secara menyeluruh dan ditindaklanjuti untuk
dan disampaikan ke KemenPANRB pada 7 Januari 2022. agar kebijakan bidang perdagangan harmonis dan
berkualitas;
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan
Tahun 2021 adalah sebesar 80,09 atau Predikat A. Indeks 3. Evaluasi kelembagaan yang dilakukan ditindaklanjtu
Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan dengan dan dimonitor dengan baik, agar organisasi lebih efektif
nilai 80,09 ini berada di atas rata – rata nasional Indeks sehingga target kinerja tercapai;
Reformasi Birokrasi yang dirilis oleh Kementerian PAN dan
RB yaitu sebesar 64,35, serta masih berada diatas rata – rata 4. Pengembangan teknologi dan tranformasi digital menuju
diantara K/L yaitu sebesar 74,93. Matriks hasil pelaksanaan birokrasi yang modern dan berbasis elektronik disiapkan
evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan yang dan penerapannya akan terus dikawal;
dilaksanakan tanggal 2 September 2021 dapat dilihat pada
Lampiran 5. 5. Penataan sistem manajemen ASN dan menyiapan
Talenta Perdagangan dilakukan untuk meningkatkan
profesionalitas ASN bidang perdagangan;

100 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021