LAPKIN 2021 Delta TTD Menteri Cetak

6. Penerapan Sistem manajemen kinerja yang terintegrasi 4. Penataan Sistem Manajemen Kepegawaian dan Talenta
dan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi; Pegawai serta pelatihan teknis bidang perdagangan untuk
meningkatkan profesionalisme ASN perdagangan;
7. Penerapan budaya anti penyuapan dalam rangka
peningkatan integritas ASN dilakukan bertahap pada 5. Reorganisasi dan penguatan unit di lingkungan Kementrian
setiap unit kerja serta peningkatan peran strategis unit Perdagangan seperti BPPP menjadi Badan Kebijakan
pengawasan internal akan dievaluasi agar birokrasi lebih Perdagangan (BKPerdag), penyesuaian fungsi Ditjen
efektif dan efisien; dan PEN dan penyempurnaan Ditjen Daglu yang disesuaikan
dengan adanya target Ekspor Jasa, tranformasi FTA Center
8. Unit pelayanan bidang perdagangan secara berkelanjutan menjadi Export Center;
perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi agar tetap
prima dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 6. Memastikan ketertelusuran capaian kinerja dari Menteri
Perdagangan sampai individu melalui cascading dan SKP
Selain hal – hal diatas yang perlu dioptimalkan, Kementerian individu;
Perdagangan juga menjalankan strategi yang dilakukan dalam
peningkatan Reformasi Birokrasi. Yaitu sebagai berikut: 7. Memastikan pelaksanaan tata kelola keuangan, agar
berjalan dengan efektif dan efisien;
1. Adanya perubahan budaya kerja menjadi BerAKHLAK
sesuai arahan Presiden RI menjadikan seluruh ASN di 8. Penguatan integritas melalui peningkatan budaya anti
Kementerian Perdagangan harus mengimplementasikan korupsi anti penyuapan dan memastikan unit-unit kerja
budaya kerja tersebut dalam pelaksanaan tugas dan di lingkungan Kementerian Perdagangan sudah menjadi
fungsinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui bagian dari Zona Integritas WBK dan WBBM;
employer branding Bangga Melayani Bangsa;
9. Memastikan pelayanan publik di Kementerian
2. Menyederhanakan dan mengharmonisasi regulasi/ Perdagangan yang berkaitan dengan kecepatan, kepastian
peraturan perundangan yang sifatnya menghambat, serta waktu, efisiensi biaya, kemudahan pelayanan.
meningkatkan keterbukaan informasi regulasi melalui
pengembangan aplikasi JDIH dan SARAH; Kementerian Perdagangan berkomitmen akan terus
melakukan perubahan-perubahan yang inovatif menuju
3. Memastikan pelaksanaan dan implementasi Sistem Birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan memberikan
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan prima bagi masyarakat. Perdagangan Tangguh,
peningkatan kualitas pelayanan ASN dan percepatan Indonesia Tumbuh!
pelayanan publik di Kementerian Perdagangan;

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 101

IK 14: Unit Kerja yang Mendapatkan Predikat pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan Wilayah

“Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Tertib Administrasi (WTA) terhadap seluruh Unit Eselon I,
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” pendampingan Unit Kerja yang diusulkan dalam penilaian ZI,
memberikan rekomendasi terkait pemenuhan unsur-unsur

Kementerian Perdagangan telah melaksanakan Evaluasi penilaian ZI hingga proses pelaporan hasil reviu ZI dengan
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sejalan dengan arahan melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Presiden RI di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun dan Reformasi Birokrasi.

2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Program Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kementerian Perdagangan diawali dengan proses seleksi

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang awal terhadap Unit Kerja untuk diusulkan mengikuti Penilaian

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI).

AmdRKKdSWZtkNeeeIeeeaede,enigbmmnnpmlgntaiaguaaKaeeydigaMbrtnenannoaaanlmighttiersnikeeotlPedarBrrwnenapiiImayeaangdstueanbnnedieonjnauriondPmidmiRsdneaPieu(eapnreeLrKWkfbndilsrnoounediiayBtarrPnPmgakgaumBeegkgaatpeNMurmaaanndnsnposngi)batigemgadaga(aladnWsuPaanBonini.eknkgirBrursgKlupoaiKanm4anenektn)ng9mgumareaakadnrnaenbauTsatdnnaiZnaennuothnlgaeaNkpnugWatrhuaoruannMioasnimnlIngaegmn2Ianoryun0tnaPeasretp2pmetelhgaaa1rZrr5roykndIiiB2atugisaWniadrikrgsiaoPaiimaTPlmken(aanaeZlerryhignamnIdmau)atbstgahanneimebekgrrraBruaauTiesbnn2nneeennatg0rlggrbtuaagstu1aauuihjiiaMUdnKpWuhinnnb4LBktn.iireenaerdiegmllieniadatakngieyilakciSnaK(ntaaehPoBgnetrrASarauS(-WPNmmEtBjML itNkWeveinafeeKneeiaBa-lrLikbgapERiBtelndlDMPB)aaaeuyna)tBKbatesMsluiarRdaejtuZeg,aninuienal,saeIKitKaiaggrptBigksygrolnhnsoeeoaeuaaaiTelEmorgydnemlblnnobmamusoaanaahdaeighZeuiplgnataedeenagouPltsTlinlmohi3d,atlyianneldii(IenamiaiamIKDnPpa(iarIkbnlnUWgiMee,I2iajKpuaIteuPugrmBn0kMejanakBorePkejiua2uimeiattlKadnIZankPluea0kinnnannIiu)ieehatuultitKPtumaErtenenMapKsSKes:IdivrrgpIu(ateWireTiuaIaIgslDaraajndlmibgdNtaleekiknnBunitautaa,tatacdae)e.KaRKnjgannBPesa7rdssgeAB/arnarteneiPaaaWmieddur(rathnnertaPeadincliBudespirnnpWKraaapZtDawjnBaahggugunulTIasoirPdM,BgaaanhikrdNKiIAnaneandkK)aTMeP.)kgNkiWga/;mPelutueeatWadpD-raC1onttnmnBRneadhruaL2riBMilBnBaouterajtaPebuBglitMntmmieloekdeahlbaMNarrgSena2rletbdhniurtioaUng0yarpaajaaLrivadaap2nnersnggdeen.aiari1inKetadtgliPemKnpSuditenaadledeeKbmlaaIrlbgriirhTmiekDejitpd3ka(deeaaairParBaaiinmnenrahrjsrEsCtaStggengaaiuvdpkMgeOaskstWnaZ2ateziateiitnesLlooiklrnL0outrardgBo)nuaoc2isrka1maaalanKaaamRe1easknnn6p/brthe.ei.teaIuemgrnirptijaoaptdrneaneaegdrapdpyroalaiiaakllttIndeaaaV

Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian, Balai Sertifikasi, Direktora

Perundingan Multilateral, BSML Regional II, BSML Regional III, ITPC Milan dan ITP

Gambar 3.23 Osaka.

Grafik Jumlah Unit Kerja yang Diusulkan ZI Menuju WBK/WBBM

2021 Pusat PengembanganSumberDaya
Kemetrologian
PPSDK
BSMLRegII
BSML Reg II Yogyakarta
Balai Sertifikasi
BSML Reg III
2020 Direktorat BSMLRegIII
Dit. Multilateral Perundingan Banjarmasin
BPPEI Multilateral ITPCOsaka
Dit. Metrologi Balai Sertifikasi
Dit. Standalitu ITPCMilan
ITPC Osaka
Pusdiklat
ITPC Milan

PDSI
Dit. Binus
Puska Daglu
Puska Dagri
Set. Ditjen PPI
BSML Reg IV

BPMB

Dit. Metrologi
Dit. Standalitu

(WBBM)

Sumber: Sekretariat Jenderal, Kemendag

lanjutnya dilakukan Evaluasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI oleh Tim
nilai10In2ternal ZI KLAePmOReAnNtKeINriEaRnJA PKEeMrEdNaTgERaIAnNgaPEnRDmAGeAlaNlGuAiNla20m21an PMPZI milik KemenPAN-

B dan didapatkan 16 unit baik Eselon II atau III dan Perwakilan Perdagangan di Luar

- Sementara 14 Unit diusulkan untuk WBK, yaitu Direktorat terdapat 3 Unit Kerja yang memperoleh WBK/WBBM. Dari

Bina Usaha dan Pelaku Distribusi (Ditjen PDN), Pusat target 3 unit kerja yang direncanakan tersebut, Kementerian

Pendidikan Sumber Daya Kemetrologian (Sekretariat Perdagangan berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas

Jenderal), Pusat Data dan Sistem Informasi (Sekretariat Korupsi (WBK) pada 7 (tujuh) unit kerja. Sehingga capaian

Jenderal), Pusat Kajian Perdagangan Luar Negeri (BPPP), pada indikator ini telah melampaui target. Adapun ketujuh

Pusat Kajian Kerjasama Perdagangan Internasional (BPPP), Unit Kerja tersebut adalah Pusat Pengembangan Sumber

Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Daya Kemetrologian, Balai Sertifikasi, Direktorat Perundingan

Internasional (Ditjen PPI), Direktorat Perundingan Multilateral, BSML Regional II, BSML Regional III, ITPC Milan

Multilateral (Ditjen PPI), Balai Standardisasi Metrologi dan ITPC Osaka.

Legal (BSML) Regional II, Balai Standardisasi Metrologi Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari fokus Menteri
Legal (BSML) Regional III, Balai Standardisasi Metrologi Perdagangan dalam mendukung perbaikan kualitas pelayanan
Legal (BSML) Regional IV, Balai Sertifikasi, Balai Pengujian di lingkungan Kementerian Perdagangan dan sebagai suatu
Mutu Barang, ITPC Milan dan ITPC Osaka. bentuk tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan

Dalam kesempatan tersebut Kementerian Perdagangan inovasi layanan di bidang perdagangan yang lebih baik lagi

memaparkan inovasi-inovasi yang telah dilakukan untuk kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya, serta memaknai

pembangunan zona integritas di lingkungan unit kerjanya. penghargaan ini sebagai tanggung jawab untuk turut serta

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga melaksanakan dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara

Survey RB dan ZI secara online terhadap 16 unit usulan tersebut konkrit, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan

melalui aplikasi SHPRBZI. Hal ini dilakukan Kementerian program reformasi birokrasi.

Perdagangan untuk memastikan kualitas seluruh unit yang Upaya perbaikan tata kelola pemerintahaan ini terus dilakukan
diusulkan agar penilaian evaluasi dapat maksimal hasilnya. oleh Kementerian Perdagangan, salah satunya dengan

Mengingat pada Tahun 2020 Kementerian Perdagangan mewajibkan unit eselon I agar mengusulkan 2 unit kerja utk

berhasil memperoleh predikat WBK pada 3 Unit Kerja, mengikuti PMPZI. Sehingga diharapkan kedepannya setiap

sehingga dalam penilaian Zona Integritas KemenPAN-RB, unit Eselon I dapat memiliki unit kerja yang memperoleh

Kementerian Perdagangan pada tahun 2021 ditargetkan predikat WBK/WBBM.
Gambar 3-25 Penerima Predikat Wilayah bebas Korupsi (WBK)

Sumber: Inspektorat Jenderal, Kemendag

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 103

IK 15: Hasil Evaluasi AKIP a. Belum seluruh sasaran dan indikator kinerja pada setiap

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah level organisasi memenuhi kriteria kualitas yang baik,
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan terutama terkait dengan karakteristik keterukuran,
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun relevansi, dan orientasi hasil.

2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem b. Penjabaran kinerja dari tingkat kementerian ke unit

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan dari kerja eselon I dan eselon II sebagian besar sudah cukup

pelaksanaan evaluasi SAKIP untuk menilai tingkat akuntabilitas baik dilakukan. Akan tetapi, penjejangan ke level jabatan

kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) selanjutnya belum seluruhnya menggambarkan kerangka

terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan logis manajemen kinerja.

pemerintah yang berorientasi kepada hasil (result oriented c. lnformasi hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan
goverment) serta memberikan saran perbaikan. secara optimal untuk perbaikan strategi pencapaian

Terdapat 5 komponen penilaian dalam evaluasi SAKIP dengan kinerja.

bobot yang berbeda, yaitu: d. Pelaksanaan program dan kegiatan belum memperhatikan

1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%); adanya upaya koordinasi kinerja lintas sektor atau

2. Pengukuran Kinerja (Bobot 25%); crosscutting secara optimal. Masing-masing unit

3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%); melaksanakan program dan kegiatan di unitnya tanpa

4. Evaluasi Internal (Bobot 10%); memperhatikan aspek kolaborasi dengan unit rerja lain.

5. Capaian Kinerja (Bobot 20%). e. Peran pimpinan pada tiap unit kerja belum maksimal

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP yang dilakukan dalam melakukan reviu dan monitoring capaian kinerja,

oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2020, Kementerian sehingga kualitas pengendalian internal dalam memantau

Perdagangan memperoleh nilai 75,42 atau predikat BB. capaian kinerja secara berkala belum berjalan baik.

Nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi f. Kualitas informasi pelaporan kinerja belum optimal. Hal

penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian ini terlihat dari belum lengkapnya informasi dalam bentuk

kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, pengungkapan terhadap analisis faktor-faktor yang

dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil mempengajuhi kesenjangan kinerja.

pada Kementeri5an. PCeardpaagiaanngaKn imneernjuanj(uBkkoabnohta2si0l %sa)n.gat Menindaklanjuti hasil evaluasi di atas dan dalam rangka lebih

bdaeinkg.anNBilteaarihduiannislaamrlueknaygnaanlaghmamiseiplnedenavipnaagltkukaaatnasninpijlaiekialasekdbsibeaasnanradia7n3ng,k5aS0nA. KIP ymaennggedfeilkatikfkuaknapnenoelreaphanKSeAmKIePndtielirnigaknunPgaAnNK-ementerian

Nilai hRasBil epvaadluaastiaAhKuIPnK2e0m2e0nt,eKriaenmPeenrdteagraiangnanPedredngaagnanganPmerdeamgapnegrano,leShekrneitlaaria7t J5e,n4d2eraaltaakuanpmreedlaikkuaktan langkah-
nilai 75B,4B2. aNtailuaiptreedriskeatbuBBt minienbeurnadjua kdkiaatnas triantgak–atraetafektiviltaansgkdaahnseebafigsaiiebnesriikupte: nggunaan anggaran
HPnAaasNsiioldneaabdvnlaiinRrbluiBolaaaknysi iarhdiaSatiuAssniKilmg,eIPkivnaaKidlmnueaamansleidpAnretKeenpdIrPgieikayananantynBPgee.ldcrediarnaiplggisaagoinaalgernahanKatkenamihnueennprteej2ar0min2an0eyrai,ntkauhaaa. lniMdTtaaaehnsluyainkanpund2keig0kama2nt0obrebr–avekni2uirgn0oeau2rtr4najiaesaunpnRntaetuadnksbastiumrsaedetKaihmaeyapamassletieilnkvkateenilnrpioakearunrgdajaPlaanietiarsdsaassgia,assnaegrraatnna
telah mKeemmeneunhtietrairagent PPreedrikdaat gBaBnsgeasunai PmerejannujiannjuKkinkearjna hasil spaennjgabaatranbkainiekr.ja tNelialahisesiunaii dmenegnanglaolgaicmali-framework
denganpteinngiknagt ckaaptaaiann kjiinkearjad1i0b0a%n. dMiensgkikpaunn bedgeitnug, manasihtahun laldualaymanmgenmcaepanidtuajpuaantkdaann sansialraain osregbaneissaasri.
SteArKdIaPpdap7itr3Kee,b5dme0ibeke.nartaNetpriBiaalanBciPaiethnaradtiasabngilaentreegavradknaaalidtuidaadnisaetiantragAaasnKnyraIaPiamtdapKall–eeamhmr:eaentntaatseni raisainonbPa.e l rMpndeiearlmbagaiaaiknhnafaagnasastintklraaentdveieganniflopugreaamnsncaiaspiAnahKiialaaIsnPiilkpi7yneae5nrng,j4aug.k2udriaarntialkiusinerja untuk

oleh Kementerian PAN dan RB yaitu minimal predikat B.

Tabel 3.34

Tabel 3-23KoKmopmonpeonnPeennilPaeianniSlaAiKaIPn SAKIP

Sumber: KemenPAN RB 2021
Sumber: KemenPAN RB 2021

Hasil evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan tahun 2020 telah memenuhi target

Predikat BB sesuai Perjanjian Kinerja dengan tingkat capaian kinerja 100%. Meskipun
104 LbAPeOgRAiNtuKI,NERmJA KaEMsiENhTERItAeNrPdERaDApGaANtGANbe20b21erapa catatan terkait dengan implementasi SAKIP di

c. Mendorong upaya koordinasi kinerja lintas sektor atau 7. Mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi
crosscutting secara optimal pada setiap unit kerja, dengan dalam rangka optimalisasi pelayanan internal, meliputi:
memperhatikan aspek kolaborasi antar unit kerja. perencanaan, penganggaran, dan monev kinerja. Tepatnya
pada masa transisi pergantian tahun aplikasi e-Monitoring
d. Memperkuat peran pimpinan pada setiap unit kerja Kementerian Perdagangan telah berhasil terintegrasi
di Kementerian Perdagangan dalam melakukan reviu dengan aplikasi SMART (Sistem Monitoring Anggaran
pemantauan, dan evaluasi atas capaian kinerja secara Terpadu). Dengan terintegrasinya aplikasi-aplikasi
berkala. Selanjutnya, memanfaatkan hasilnya sebagai tersebut, proses monitoring kinerja di Kementerian
langkah perbaikan perencanaan kinerja di periode Perdagangan diharapkan dapat menyederhanakan
berikutnya. proses pelaporan data kinerja di lingkungan Kementerian
Perdagangan;
e. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan
memastikan kelengkapan informasi terhadap analisis 8. Telah dimulainya proses penyusunan draft revisi atas
faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan kinerja, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 tahun
serta rnemastikan keandalan data kinerja. 2015 tentang pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP
di Lingkungan Kementerian Perdagamgan dengan
Meski di masa pandemi COVID-19 yang kembali membatasi memperhatikan catatan hasil evaluasi;
kegiatan perkantoran, implementasi SAKIP Kementerian
Perdagangan masih tetap dijalankan dengan metode virtual. 9. Evaluasi SAKIP Internal yang dilakukan APIP Kementerian
Dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan SAKIP di Perdagangan;
lingkungan Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal
telah melaksanakan rangkaian kegiatan pendukung selama 10. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
tahun 2021, diantaranya adalah: Birokrasi melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi pada
website PMPRB Kemenpan-RB dan penjabaran bukti
1. Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2021; dukung serta penyusunan Rencana Aksi;

2. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 (pada tingkat 11. Tahun 2021, Pemerintah melakukan pemotongan
Kementerian, Eselon I, dan Eselon II); anggaran K/L dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan
3. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada adanya kebijakan tersebut, Sekretariat Jenderal
tingkat Kementerian dan seluruh unit Eselon I; mengkoordinasikan refocusing dan realokasi anggaran di
Kementerian Perdagangan dengan meningkatkan efisiensi
4. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (pada tingkat anggaran dan efektivitas program/kegiatan, sehingga
Kementerian, Eselon I, dan Eselon II); target indikator kinerja tetap dapat terpenuhi.

5. Penyusunan Laporan Triwulanan Tahun 2021 dan
Pengukuran Pencapaian Kinerja pada tingkat Kementerian
dan Eselon I;

6. Pemantauan Kinerja Secara Elektronik, baik melalui
aplikasi E-Monitoring Online Kemendag maupun website
SMART Kemenkeu;

“Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP yang dilakukan oleh “
Kementerian PAN-RB pada tahun 2020, Kementerian Perdagangan
memperoleh nilai 75,42 atau predikat BB. Nilai tersebut menunjukkan
tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan
capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan
penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil menunjukkan hasil
sangat baik.

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 105

IK 16: Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan
tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang keuangan.
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak
pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran Memberikan Pendapat – TMP (disclaimer of opinion);
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pernyataan menolak memberikan opini menyatakan
yang berdasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai
akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain,
(adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa
perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga
intern (SPI). informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan, terdapat
empat kriteri opini yang dapat diberikan berupa: Berikut adalah beberapa faktor yang mendukung dalam
tercapainya WTP pada opini BPK Terhadap Laporan Keuangan:
a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified
opinion); opini wajar tanpa pengecualian menyatakan 1. Dukungan Manajemen Strategis, di mana seluruh jajaran
bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan Pimpinan Kementerian Perdagangan peduli dan berperan
dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para aktif untuk mendukung penuh upaya penyelenggaraan
pengguna laporan keuangan. pengelolaan dan pelaporan keuangan dan BMN yang
transparan dan akuntabel melalui jalur koordinasi rapat
b. Opini Wajar Dengan Pengecualian – WDP (qualified pimpinan maupun koordinasi antara Pengelola dan
opinion); opini wajar dengan pengecualian menyatakan Pejabat Pembina secara intens.
bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan
secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk 2. SDM Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dan BMN
dampak hal-hal yang berhubungan dengan dikecualikan, Pusat yang terlatih, berpengalaman, dan proaktif, di mana
sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan pejabat atau pengelola keuangan telah mendapatkan
yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat pelatihan/sosialisasi, telah bertugas lebih dari 1 tahun,
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. menerima dan mengkomunikasikan setiap aturan teknis
baru berikut potensi permasalahan yang dihadapi baik
c. Opini Tidak Wajar – TW (adverse opinion); opini tidak wajar pada rapat pimpinan maupun dalam sosialisasi atau forum
menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan konsultasi teknis yang diselenggarakan Biro Keuangan.
diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material,

Tabel 3.35
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2011 – 2020

No. Tahun Anggaran Hasil Opini dari BPK

1 2011 WTP
2 2012 WTP
3 2013 WTP
4 2014 WTP
5 2015 WTP
6 2016 WTP
7 2017 WTP
8 2018 WTP
9 2019 WTP
10 2020 WTP

Sumber: Setjen, Kemendag

106 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

3. Pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Sumber: Setjen, Kemendag
(APIP) dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian
Perdagangan yang selain melaksanakan audit rutin, IK 17: Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
juga melaksanakan program Reviu Laporan Keuangan
tiap periode pelaporan keuangan dimana dilakukan SDisatelmamPkemaietrainntadhaenngBaenrbPasaisndEelemktrioCniokvid(SP1B9E,)dialadaklauhkapneonypelteinmggaarlaisanasi
koreksi/penyempurnaan pelaporan baik dari sisi nilai/ pkeomoerridntianhaansi ymangelamleumianmfaeatdkaina dteaknroinloggi binafoikrmdasei ndgaannkommeunnikgagsiununatukkan
angka maupun penjelasan dalam Catatan atas Laporan mPZeeormaotbumerrain,kanPWrelashyidaaentnasnaNkpoe.pp9a,d5aGTPaoehnougnggul2ne0a18SMPBteeEn.etaHtn,agl iaSnitisatseuempperPuteinmyearnmingteatehdratinuaaBngedrbpaaarsdiiasng
Keuangan. Ellaekintrnonyiak..SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

Terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan
tercapainya WTP pada Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan:
tKerepgericaatyaa.nTaytaankeglolma deanndmuaknuajenmgenPseisnteymuspuemnearnintaLhaanpobrerabnasisKeeluekatrnogniakn,
1. Koordinasi dengan Satuan Kerja Daerah, dimana saecnatraanraasiloanianl juKgoaodirpderilnuakasni uPnetunkymuesnuinngkaantkaLnakpetoerrpaanduKaneduaannefgisaiennsTi siinstgemkat
Kementerian Perdagangan turut mengalokasikan pKeemmerientnahtaenrbiaernbasiSseelmekterosntiek.r I, Penyusunan Laporan Keuangan
anggaran Dekonsentrasi (DK) bagi pemerintah tingkat SpTPeinBngEegrkbjauaakntaKnoephemarnaesyianontsaeelkrekiadeganiraTtapanehngkugenusenahanaarn,iaPnaeppnliekymauseisriuanttnaauhaannsi.LstLaeempbiohirnadfoanrrmiKaiestuiu, daSanPlaBgmEan
propinsi serta Tugas Pembantuan (TP) bagi pemerintah mTeilnipguktiabteberaKpeamdoemnaitnearnitaarna lain(ADoumdaiitneKdeg)i,atanPPeemneyruinstauhnana, nTeknoLlaogpi odarnan
tingkat kabupaten/kota dengan metode pelaksanaan IKnfeorumaansigsaenrtaKLeamyaneann.teDriiadonmPaienrKdeaggiaatanngPaenmTerriinwtauhalnanruIaInI,g Pliengnkyuup sSuPBnEan
anggaran DK/TP bersifat independen dilaksanakan oleh mdLaeanlippIuontfrioarRmnenascKianeEauleIakntdnruogknaiSknP. BPEPa,deParrwoDsoeamskaBiilinsanniTse, kKAnneoglmgoagreianndatdnearnIinaBfoenrlamnPajasei,SrPdSBPaEBgEsaenrmtagelaiDpnauttaidi
pemda sendiri namun wajib dilaporkan dalam Laporan PLeunyaerdiaNanegPeusrait, DPaetanyTuerspuadnua, nJariDngoankuInmtrea nPePmeerninutanhj, aSnisgtemPePnenyguhusbuunngan
Keuangan Kementerian Perdagangan. Hingga saat ini Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Rencana Aksi
turnover SDM pada lingkungan pemerintah daerah terus (Action Plan) Kementerian Perdaganganatas Audit BPK RI (LK,
terjadi di mana staf/pejabat pengelola anggaran DK/TP Kinerja, PDTT), Koordinasi dan Pendampingan Pelaksanaan
alokasi Kemendag yang telah dilatih dan berpengalaman Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan dan Kinerja
mendapat penugasan di dinas/bidang lain sehingga perlu Kementerian Perdagangan, Pemantauan dan Evaluasi Hasil
dilakukan pelatihan/sosialisasi/monev secara berkala. Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan.

2. Pandemi Covid 19, dimana adanya pembatasan Rencana Aksi dalam mewujudkan Opini WTP antara lain
pergerakan sosial yang turut mempengaruhi upaya- adalah
upaya pelatihan/sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta
koordinasi penyampaian data terkait dengan pelaporan 1. Melakukan pembinaan dalam penyusunan Laporan
ataupun pemeriksaan. Keuangan serta melakukan monitoring penyelesaiannya;

3. Adanya kondisi pandemic COVID-19 yang dimulai pada 2. Memastikan bahwa Laporan Keuangan Neraca, LRA dan
Maret s.d Desember 2020 mempengaruhi realisasi CaLK) selesai tepat waktu dan akuntabel;
penerimaan PNBP pada satker PNBP di lingkungan
Kementerian Perdagangan. 3. Menghilangkan atau meminimalkan permasalahan yang
biasanya ada pada tiap Akun Laporan Keuangan;
Upaya yang telah dilakukan dan perlu untuk dilanjutkan
adalah sebagai berikut: 4. Menindaklanjuti Temuan BPK-RI pada tahun-tahun
sebelumnya;
1. Penyediaan aturan/petunjuk teknis bidang pengelolaan
dan pelaporan keuangan dan BMN yang dipandang perlu 5. Komitmen Bersama untuk mewujudkan Laporan Keuangan
untuk lingkup Kementerian Perdagangan. dengan Opini WTP

2. Pelaksanaan Sosialisasi/Forum Konsultasi Teknis bidang Dapat disampaikan juga bahwa dalam Rapat Kerja Nasional
pengelolaan dan pelaporan keuangan dan BMN dalam Akuntansi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan
rangka penyebaraluasan peraturan/informasi baru, Republik Indonesia pada 14 September 2021, Menteri
menjaring permasalahan serta penyamaan persepsi. Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penghargaan kepada
Menteri Perdagangan M. Lutfi atas prestasi memperoleh
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan Opini WTP minimal selama 10 tahun berturut-turut periode
dan pelaporan keuangan dan BMN secara berkala untuk 2011-2020. (link youtube pada https://www.youtube.com/
memantau implementasi pelaksanaan di lapanganserta watch?v=dVp5zl84ivU&t=271s)
menjaring informasi.

4. Pembentukan tim Ad-Hoc untuk menangani permasalahan
terkait bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan dan
BMN yang membutuhkan koordinasi lintas unit Pembina
baik internal Kementerian Perdagangan maupun lintas
Kementerian/Lembaga.

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 107

IK 17: Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berikut beberapa capaian yang telah diperoleh Kementerian
Berbasis Elektronik Perdagangan dalam mendukung SPBE yaitu:

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah a. Penerapan tata Kelola, standar, perencanaan,
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan penyelenggaraan, dan evaluasi TIK yang dilakukan secara
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan berkala dan berkelanjutan. Hal ini berdasarkan pada
layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang Peraturan Menteri Perdagangan No. 39 Tahun 2021
pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem tentang Penyelenggaraan SPBE.
Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, b. Perencanaan yang terpadu dalam penyelenggaraan SPBE
efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik dituangkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan
yang berkualitas dan terpercaya. No. 935 Tahun 2021 tentang Rencana Induk SPBE 2020
- 2024. Rencana Induk SPBE memuat Arah Strategis
SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem SPBE Kemendag yang diturunkan dari Rencana Strategis
informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian Kementerian Perdagangan.
pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain
antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 38 Tahun 2021
Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan tentang Petunjuk dan Prosedur Pengajuan Rencana
ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Kegiatan dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis
Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
Elektronik. Pada Domain Teknologi dan Informasi, SPBE
meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra d. Standar teknis spesifikasi perangkat TIK yang terangkum
Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, dalam kebijakan Keputusan Menteri Perdagangan
Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Nomor 1355 Tahun 2021 tentang Standar Spesifikasi
Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Minimal Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Publik Berbasis Elektronik. Elektronik di Lingkungan Kementerian Perdagangan, guna
memastikan perangkat TIK yang diadakan dapat digunakan
SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan pada infrastruktur SPBE Kementerian Perdagangan.
penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif,
inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar e. Penerapan sertifikat elektronik di setiap penerbitan
instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas dokumen resmi Kementerian Perdagangan, baik dalam
pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan pelayanan publik dan administrasi Pemerintahan dan
kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat pengintegrasian aplikasi dalam penyelenggaraan layanan
luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan publik berbasis elektronik.
dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui
penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat f. Adanya Sistem Penghubung Layanan dalam rangka
berbasis elektronik. integrasi sistem perizininan di Kementerian Perdagangan
sebagai upaya memberikan kemudahan dan peningkatan
Pada tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB kualitas layanan perizinan.
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Kementerian Perdagangan telah melaksanakan Pemantauan g. Pelayanan di bidang perdagangan juga terus ditingkatkan
dan Evaluasi SPBE dimana terdapat 47 indikator yang dinilai, dimana saat ini pelayanan perizinan sudah terintegrasi
bertambah 12 indikator dari penilaian sebelumnya. Perubahan INSW dan OSS melalui mekanisme Single Submision
yang paling mendasar yaitu adanya penambahan penilaian (SSM) Perizinan yang sejalan dengan dengan Undang-
Domain Manajemen SPBE termasuk diantaranya Manajemen Undang Cipta Kerja. SSM Perizinan ini diharapkan dapat
Aset TIK, Manajemen SDM, Manajemen Perubahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
Manajemen Pengetahuan, dan Audit TIK. Hal ini dikarenakan mengakses layanan perdagangan.
6 (enam) aspek penilaian SPBE tersebut merupakan turunan
dari aspek penilaian evaluasi SPBE sebelumnya. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan SPBE di lingkungan
Kementerian Perdagangan selama periode triwulan IV tahun
Pada akhir tahun 2021 KemenPAN-RB telah menetapkan 2021 tidak hanya pada hal teknis TIK, tetapi hal non teknis TIK
hasil evaluasi SPBE pada Kementerian Perdagangan Tahun termasuk budaya organisasi didalamnya.
2021 dengan Indeks SPBE sebesar 3,42 berpredikat baik. Hal
ini mencerminkan bahwa Tata Kelola dan Manajemen SPBE Tantangan dari sisi teknis TIK dalam menerapkan SPBE antara
telah dilaksanakan secara terpadu dan telah berkontribusi lain:
pada kinerja organisasi.
a. DalamrangkadigitalisasiPerdagangandanmenindaklanjuti
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Sistem Informasi Perdagangan, Kementerian

108 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

Gambar 3.24

Gambar 3-28 Nilai INniladi Iendkesks SSPPBEBKEemeKnteermianePnertdeagrainagann TPaheurnd20a2g1 angan Tahun 2021

SSuummbebr :eWre:bsWiteeMbosnietveSPMBEo, KneemvenStePriaBnEPA, NK-ReBmenterian PAN-RB

BerdasaPrekrdaagnanganhsaaastinli sedpanegnmielmabiaanngun SitsetermaInkfohrmirasi Tahd.u Knurang2n0ya21pe,rencIannadanekysang SbPerBkeElanjutKanemdaleamnterian
PerdagaPenelergkdtaargonannikgmabnid(eaSnInPg)dyPaaenrpdgaamgatennggpainnet,erngiraannstigiknakynaasaetkluarnBuhmasieiksntjeamddi enganppeandmaiblsaaanagitupnIeannngdadjeuaaknnsipneiSsnigaPetimBf TbEIaKn, gs3aenh,4insg2igstae(mdadpaeatlretkietrrlosihnkaiktala 5)

dimana skineglekpulaatfotramnbidpanegnpeyrdealgeanngagng. araan SPBE Kemesrneenltacmeanarai3da-a4nn ftuaPhnugesniradkteaasdgpeeapnagnne.gmHabaanlnginapni asbiesdtretaumjuetalenekrtudrnotnauikkpatnya
kebijabk. aPPneerrdlutanegyaranpgadaniladNkouu.k9adn35aTplaeahnumynes2up0a2iea1nnteenKterapnaugptuRaseannncanSMaPeInnBdteuErki dan lamyealihnatakneteprpuadbulainkdtaen rpienretnecagnaraansiin.tegrasi antar

SPBE 2020 – 2024 menyesuaikan proses bisnis baru yaitu sistem elektronik dalam rencana induk TIK.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1289 Tahun 2021 Sedangkan tantangan yang dihadapi sepanjang periode

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan triwulan IV tahun 2021 dari sisi non teknis TIK antara lain:

Nomor 1330 Tahun 2020 Tentang Peta Proses Bisnis a. Tata laksana penerapan TIK atau SPBE masih
Kementerian Perdagangan diasumsikan sebagai domain khusus yang hanya dilaksanakan

c. Perlu dilaksanakannya Forum Koordinasi SPBE oleh PDSI selaku unit TIK pusat, sehingga keterlibatan dan

Kementerian Perdagangan, yang membahas isu-isu terkait keterpaduan dalam penyusunan dan pelaksanaan Peta Proses

penerapan SPBE Kemendag baik teknis maupun non Bisnis dan SOP Makro dari unit kerja lainnya turut berperan

teknis. Selain itu dalam forum ini juga diharapkan dapat sangat besar dalam mendukung penerapan SPBE yang baik

meningkatkan pemahaman unit kerja, penegakkan dan kurang terlaksana.

evaluasi tata kelola TIK, dan standar teknis TIK yang masih b. Tingkat kesadaran (awareness) implementasi standar
dirasa kurang dalam pelaksanaannya menjadi salah satu TIK dan Permendag penyelenggaraan TIK dalam aktivitas
penghambat dalam penerapan SPBE. pekerjaan dan pengadaan TIK di unit kerja dirasa masih belum

memahami secara jelas.

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 109

B. EVALUASI KINERJA ANGGARAN Perdagangan telah mengalami refocusing tahap IV sesuai
dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021
Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan tentang Penghematan Tahap IV sehingga menjadi sebesar
Kementerian Perdagangan didukung dengan alokasi anggaran Rp3.135.948.908.000,-, yang dibagi kepada 9 (sembilan)
yang diperlukan dalam rangka pencapaian hasil (outcome) Eselon I dan 4 (empat) Program Utama seperti ditunjukkan
dan keluaran (output) yang terukur selama periode 1 (satu) pada Tabel 3.36.
tahun anggaran, sebagaimana disusun dalam Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan. Pada tahun Seiring perkembangan waktu pada tahun anggaran 2021,
2021 Kementerian Perdagangan mendapat alokasi anggaran Kementerian Perdagangan telah mengalami sebanyak
sebesar Rp3.525.995.075.000,- (tiga triliun lima ratus 4 (empat) kali penghematan anggaran atau refocusing
dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima anggaran. Berikut ini disajikan timeline anggaran Kementerian
juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2021.
Perdagangan telah mengalami refocusing berdasarkan
instruksi dari Kementerian Keuangan. Anggaran Kementerian

Tabel 3.36
Perbandingan Pagu Awal dan Pagu Setelah Refocusing Tahap IV Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2021

No. UNIT PAGU ANGGARAN AWAL PAGU ANGGARAN REVISI
(4)
(1) (2) (3) 801.074.290.000
1 Sekretariat Jenderal 938.458.240.000
1.318.186.631.000
2 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 1.470.459.183.000 131.450.331.000
118.301.322.000
3 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 144.050.331.000 33.953.000.000
394.974.940.000
4 Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional 133.227.278.000 51.087.785.000
35.718.858.000
5 Inspektorat Jenderal 41.808.168.000 252.731.491.000

6 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 418.117.753.000 3.137.478.648.000

7 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 61.386.225.000

8 Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan 40.130.698.000
278.357.199.000
9 Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan 3.525.995.075.000
Tertib Niaga

TOTAL

Sumber: Setjen, Kemendag

110 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

Gambar 3.25

Gambar 3-29 TimeTliimneelineAAnnggggaraanraKenmeKnteemrianePnetrdeargiaangnanPTaehrudn a20g2a1 ngan Tahun 2021

Sumber: SSekuremtabriaetrJe:nSdeerkarl,eKteamreinadatgJenderal, Kemendag

EvEvaalluuasai RsKiA-RK/LKA-K/L masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola

PKEevepPPLktreaeumeeenmaarlllaaatluaitkbkettunssuaaanaargsganrn.satnaaaFPieamauennnrnneMgigrKsaRueufiuenpMkinnanutanekgkcr/eurasaaeiinnnntrtaeaaKbjdLbkareeaKuiunielneitattarmaunjbEasAkKgivlabbiaentendelavuaarusgaantgluNsugadijaaouAanasmaKnnirngigonkagraieumfnanurnnerjnata2reugnj2aksrAiaNduKmntteagpaepolmagehamanumamserbinnankuntrgoekaak2tPrnraiani0kagtte2aaknann1as/l2ab2kesnatKbpamuatnteaenuaahmahntusukaiyuaneknakngnnerktmapneakeedretaianamatv2nRyl,napuas0/keeesaLilnudl2etaunaenamj1sarnaacjbrngapiasakedgafidnltaiaanaektkanaftsnuohakbnprunt-egienafaKrnasl-asaiktnnakapeetnoshegRrragrunKnkjjniAuynaaaabtag-PaKnknen/agerLitdRdknamsuKnaeabgtAebnkan-lnuueygKajalaia/uk.mLldimtuiAaksnseeprynprebaateneargnnsdraetgtuuuibnnkpajauugadggraanyannagaaki nna

pedlaankmseamnpaeratannggunfgujanwgabskian saeckaruatparbofielsiiotnaasl kepdadaan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi

“akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara “

profesional kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola

Kementerian/Lembaga bersangkutan bagi kepentingan masyarakat, sedangkan

fungsi peningSkeaitrainng pkeurkaelmitabsangbaenrtwuajuktaunpaudnattuakhunmaenmggpaeralanj2a0ri21,faKketmoern-ftaekritaonr yang
menjadi penduPkeurndaggantaguanktenladhamlaenagtaalsampei slaekbasanynaaka4n(RemKpAa-tK) /kLalispeebneglhuemmnaytaansebagai
bahan penyusunan dan pelaksaannggaaarnanRaKtaAu-Kre/foLcusesirntgaaunpggaayraanpeningkatan kinerja di
tahun-tahun berikutnya.

1. Realisasi Program
Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perdagangan sampai denganLAPORANKINERJAKEMENTERIANPERDAGANGAN 2021 akhir111

1. Realisasi Program 2. Realisasi Sasaran dan Indikator Kinerja

Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perdagangan Kinerja anggaran Kementerian Perdagangan dapat dilihat
sampai dengan akhir 31 Desember tahun 2021 mencapai berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Rp2.981.806.138.734 atau sekitar 95,04%, dengan rincian Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kementerian
realisasi anggaran per Program seperti yang ditunjukkan Perdagangan Tahun 2021. Pada tahun 2021 sesuai
pada Tabel 3.37. Perjanjian Kinerja terdapat 6 (enam) Sasaran Strategis
Kementerian Perdagangan, serta teruraikan pada 17
Selanjutnya untuk kinerja realisasi anggaran menurut Indikator Kinerja Utama. Pada tabel dibawah ini akan
jenis belanja dapat dirinci seperti yang ditunjukkan pada disajikan tabel realisasi dan capaian anggaran Kementerian
Tabel 3.38. Perdagangan berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja Utama.

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Program Tahun 2021

No. PROGRAM PAGU APBN-P REALISASI ANGGARAN % CAPAIAN
(1) (2) (Rp) (Rp) (5)
1 Program Perdagangan Dalam Negeri
(3) (4) 95,43

1.356.388.617.000 1.294.456.604.449

2 Program Perdagangan Luar Negeri 536.978.332.000 498.051.405.748 92,75
8.080.161.000 7.845.088.168 97,09
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu 95,58
Pengetahuan dan Teknologi 1.236.031.538.000 1.181.453.040.369

4 Program Dukungan Manajemen

JUMLAH 3.137.478.648.000 2.981.806.138.734 95,04

Sumber: SMART Kemenkeu

Tabel 3.38
Kinerja Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Jenis Belanja Tahun 2021

JENIS BELANJA PAGU REALISASI %

BELANJA PEGAWAI 520.944.232.000 497.084.764.846 95,42

BELANJA BARANG 2.470.655.254.000 2.344.069.908.058 94,88

BELANJA MODAL 145.879.162.000 140.651.465.830 96,42

JUMLAH 3.137.478.648.000 2.981.806.138.734 95,04
Sumber: SMART Kemenkeu

112 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

Tabel 3.39

Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Sasaran Strategis dan Indikator Tahun 2021
Tabel 3-28

Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Sasaran Strategis dan Indikator Tahun 2021

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR STRATEGIS ANGGARAN REALISASI %

1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang 1. Neraca Perdagangan Barang 10.192.259.000 9.654.932.377 94,73%
Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa 2. Pertumbuhan Ekspor Riil Barang dan Jasa 40.940.853.000 36.241.340.336 88,52%
3. Pertumbuhan Ekspor Non Migas 270.795.340.000 252.585.193.459 93,28%
4. Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB 5.750.119.000 5.585.675.988 97,14%
5. PTA/FTA/CEPA yang disepakati 55.972.262.000 52.265.718.297 93,38%
639.674.573.000
2 Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan 6. Inflasi Pangan yang Bergejolak 637.777.888.359 99,70%
Pasokan Bahan Pokok dan Barang Penting 79.440.664.000
7. Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
3 Mewujudkan Konsumen Cerdas dan Pelaku 15.022.815.000 72.299.386.724 91,01%
Usaha yang Tertib serta Bertanggung jawab 8. Kontribusi Sub-Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan
Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDB 28.205.559.000
14.092.784.263 93,81%
9. Kontribusi Produk Dalam Negeri Terhadap Konsumsi Rumah 3.322.405.000
4 Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri Tangga Nasional 2.462.960.000
5.939.544.000
10. Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 9.886.805.000 27.700.419.134 98,21%
(PBK)
Mengoptimalisasi Peranan Perdagangan 33.953.000.000 3.272.460.064 98,50%
5 Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, Dan 11. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 12. Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas 1.615.920.300 65,61%
Pasar Lelang Komoditas 13. Indeks Reformasi Birokrasi 5.846.152.894 98,43%
14. Unit Kerja yang Mendapatkan Predikat “Wilayah Bebas dari 8.611.104.762 87,10%

Korupsi (WBK)” dan/atau “Wilayah Birokrasi Bersih dan 33.461.519.430 98,55%
Melayani (WBBM)”
Meningkatnya Kinerja kementerian 15. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 8.491.449.000 8.460.534.250 99,64%
6 Perdagangan yang Bersih, Akuntabel dan (AKIP)
16. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Profesional 17. Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
TOTAL
2.568.617.000 2.488.598.971 96,88%
44.116.191.000 43.783.918.806 99,25%
1.256.735.415.000 1.215.743.548.414 96,74%

106

113

3. Nilai Kinerja Anggaran a. Komponen nilai Capaian Sasaran Strategis dengan nilai

Nilai Kinerja Kementerian didapat dari perhitungan 3 (tiga) 100;

Tingkat Penilaian, yaitu Nilai Tingkat Satker; Nilai Tingkat b. Komponen nilai Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Per

Eselon I; kemudian Nilai Tingkat K/L. Berikut adalah bagan Eselon I dengan nilai 90,22.

proporsi Nilai Kinerja Anggaran agar didapat Nilai Kinerja Nilai Kinerja masing-masing Eselon I akan didapat dari Rata-
tingkat K/L. rata Nilai Kinerja Satker. Sementara Nilai Kinerja Satker

Hasil monitoring kinerja Kementerian Perdagangan akan didapat dari 4 Aspek Implementasi Tingkat Satker,

berdasarkan PMK 22 Tahun 2021 yang dipantau melalui yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan

website aplikasi online SMART Kementerian Keuangan anggaran terhadap perencanaan, serta nilai penyerapan

serta sudah melalui koordinasi dengan masing-masing anggaran. Berikut akan disajikan Nilai Kinerja masing-masing
Eselon I yang bersumber dari website aplikasi online SMART
3. Niulaniit KEsienloenrIjaKeAmnengtegraiarnaPnerdagangan dapat dilihat

bahwa Nilai Kinerja Kementerian Perdagangan sampai Kementerian Keuangan yang diambil bulan Februari 2021.
NidlaenigKaninteerarkjhair aKdealmahe9n5,t2e6.rian didapat dari perhitungan 3 (tiga) Tingkat Penilaian,

yaNitiluai kNinielrajai dTi aintags kteardtiriSdaatrikdeura;koNmiplaonieTn innilagi,kyaaittuEselon I; kemudian Nilai Tingkat K/L.
BeknroilimakipuoRtnaetaand-nraailtalaai ChNapiblaaiiaangKSainanesarjrpaarnoAStnprgaogteargrsaisnisNePrtiealrakoiEmsKeplioonnneenrI ja Anggaran agar didapat Nilai Kinerja
tinKgemkaentteKri/anL.Perdagangan. Komponen-komponen nilai

tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 3-30 Bagan PropoGrasmibNaril3a.2i6Kinerja Anggaran

Bagan Proporsi Nilai Kinerja Anggaran

SSuummbebr:eSre:kSreettajreiant ,JeKnedmerael,nKdeamgendag “

Hasil monitoring kinerja Kementerian Perdagangan berdasarkan PMK 22 Tahun

“2021 yang dipantau melalui website aplikasi online SMART Kementerian

Keuangan serta sudah melalui koordinasi dengan masing-masing unit Eselon I
Kementerian Perdagangan dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Kementerian
PerdagangaNnilsaai mKipnaeirjdaeKnegmanentatenrgigaanlP12e00rdJ2aa1ngauadnaargliaa2nh0s82a21m,9ap9da.aildaehn8g2an,9t9a.nggal 10 Januari
Nilai kinerja diatas terdiri dari dua komponen nilai, yaitu komponen nilai
Capaian Sasaran Strategis serta komponen nilai Rata-rata Nilai Kinerja
Anggaran Per Eselon I Kementerian Perdagangan. Komponen-komponen nilai
114 terseLbAPuORtANaKdINEaRJlAaKhEMEsNeTERbIAaNgPEaRDiAGbANeGrAiNk20u21t:

Halaman 115 tabel 3.40 (tabel belum update)

Tabel Error! No text of specified sTatybleel 3in.40document.-1 Nilai Kinerja Anggaran Per
Nilai KinerjaEAsneglgoanranI PKeermEseenlotneIriKaenmePnetredriaagnaPnegrdaangaTnaghanunTah2u0n221021

No. Unit Eselon I Nilai CSP Penyerapan Konsistensi CKP Nilai Rata2 Nilai
Kinerja Efisiensi Kinerja
Satker

1 SEKRETARIAT JENDERAL 84,80 100 96,62 83,96 46.13 58,7 82,41

2 DITJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI 88,51 99,31 95,42 78,73 100 65,5 82,20

3 DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 90,01 100 90,96 77,39 100 72,2 84,32
90,79 98,66 92,06 86,60 100 71,95 86,21
4 DITJEN PERUNDINGAN PERDAGANGAN 93,59 98,55 82,19 100 75,075 90,69
INTERNASIONAL 93,60 100 92,19 76,75 100 95,625 92,70
89,83 100 93,80 65,76 100 68,7 84,92
5 INSPEKTORAT JENDERAL 91,36 100 94,93 72,43 100 100 84,55
92,13 100 95,72 92,40 100 57,675 88,88
6 DITJEN PENGEMBANGAN EKSPOR 100
NASIONAL

7 BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI

8 BADAN PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

9 DITJEN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA

Sumber: Monev Kemenkeu
Sumber: Monev Kemenkeu

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 115

4 PENUTUP

116 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

“Kunci keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sangat baik ini merupakan “
akumulasi dari kerjasama antar unit organisasi di lingkungan internal
Kementerian Perdagangan dan eksternal antar instansi pemerintah lainnya.

Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2021 Capaian kinerja terbesar dicapai oleh indikator Pertumbuhan
menunjukkan hasil yang baik, dimana terdapat 14 (empat Ekspor Riil Barang dan Jasa dengan capaian sebesar
belas) Indikator dari 17 (tujuh belas) atau 82,35% indikator 694,28 persen. Capaian yang sangat tinggi ini dikarenakan
kinerja sasaran strategis yang memiliki capaian kinerja di atas pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang tumbuh berkisar
100% dari target tahunan pada Perjanjian Kinerja, yaitu: 32,75 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun
sebelumnya. Adanya kenaikan harga komoditas andalan yang
I. Sasaran Stratagis 1 terus membaik menjadi sinyal membaiknya demand global.
Ekspor nonmigas tumbuh seiring dengan peningkatan nilai
• N eraca Perdagangan Barang. dan volume pada komoditas utama antara lain lemak dan
• P ertumbuhan Ekspor Riil Barang dan Jasa. minyak hewan/nabati, besi baja, serta alas kaki. Ekspor migas
• P ertumbuhan Ekspor Non Migas. juga tumbuh seiring dengan peningkatan nilai dan volume
ekspor migas serta peningkatan harga komoditas migas.
II. Sasaran Stratagis 2
Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa “Sasaran
• I nflasi Pangan yang Bergejolak. Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non
Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa” telah berhasil tercapai
III. Sasaran Stratagis 3 dengan baik.

• I ndeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Sementara itu, 3 (tiga) indikator yang belum melampaui
target tahun 2021 yaitu sebagai berikut:
IV. Sasaran Stratagis 4
• Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB (pada Sasaran Strategis
• K ontribusi Produk Dalam Negeri Terhadap Konsumsi 1).
Rumah Tangga Nasional.
• P TA/FTA/CEPA yang disepakati (pada Sasaran Strategis 1).
V. Sasaran Stratagis 5
• Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan
• Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (pada Sasaran
Komoditi. Strategis 4).

• P ertumbuhan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan. Meskipun ketiga indikator di atas belum memenuhi target,
akan tetapi 1 (satu) dari 3 (tiga) indikator tersebut nyatanya
• Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang memiliki capaian kinerja diatas 90 persen. Indikator itu adalah
Komoditas. PTA/FTA/CEPA yang disepakati. Sehingga indikator tersebut
dapat dikatakan sudah sangat positif. Sementara kedua
VI. Sasaran Stratagis 6 indikator lainnya perlu mendapat perhatian khusus, terutama
indikator Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB.
• Indeks Reformasi Birokrasi.
Kunci keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sangat
• U nit Kerja yang Mendapatkan Predikat “Wilayah Bebas baik ini merupakan akumulasi dari kerjasama antar unit
dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan organisasi di lingkungan internal Kementerian Perdagangan
Melayani (WBBM)”. dan eksternal antar instansi pemerintah lainnya. Demikian
Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2021 ini
• N ilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi disusun sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kinerja
Pemerintah (AKIP). dengan harapan agar dapat dipergunakan dengan baik untuk
perbaikan kinerja pada periode-periode mendatang.
• Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan.

• Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik.

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 117

LAMPIRAN

118 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 119

Lampiran 1
Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan Tahun 2021

Menteri Perdagangan Staf Ahli
Republik Indonesia (4)

Wakil Menteri Perdagangan
Republik Indonesia

Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal

Direktur Jenderal Direktur Jenderal Direktur Jenderal Direktur Jenderal Direktur Jenderal
Perdagangan Perlindungan Perdagangan Perundingan Pengembangan
Dalam Negeri Konsumen dan Luar Negeri Perdagangan Ekspor Nasional
Tertib Niaga Internasional

Badan Pengawas Badan
Perdagangan Pengkajian dan
Berjangka Pengembangan
Komoditi Perdagangan

120 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

LaLammppiirraann2 2
DokumeDnoPkuemrejannPejrijaannjiKaninKienerrjjaa MMeenntetrei PreirdPaegarndgaangaTanhgunan20T21ahun 2021

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 121

114
115

122 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

Formulir Pengukuran Pencapaian SasLaarLmaanmpSiprtariranaten3g3is Kementerian Perdagangan Tahun 2021
Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2021

Hal. 1

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2021 REALISASI 2021 CAPAIAN %
STRATEGIS (5) (6)
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor USD 10,76 - 12,75 USD 35,34 miliar 277,18
Neraca Perdagangan Barang
Barang Non Migas yang Bernilai miliar1) 29,16 Persen3) 694,28
Tambah dan Jasa Pertumbuhan Ekspor Riil Barang dan Jasa
4,2 Persen

Pertumbuhan Ekspor Non Migas 6,3 Persen 41,52 Persen2) 659,05

Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB 2,8 Persen 1,1 Persen4) 39,26

2 Mewujudkan Stabilisasi Harga dan PTA/FTA/CEPA yang disepakati 25 Kesepakatan 23 Kesepakatan 92,00
Ketersediaan Pasokan Bahan Pokok Inflasi Pangan yang Bergejolak (kumulatif) (kumulatif) 100
dan Barang Penting
3,2 ± 1 Persen 3,20 persen

3 Mewujudkan Konsumen Cerdas dan Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Indeks 48 Indeks 55,28 115,16
Pelaku Usaha yang Tertib serta Niaga
Bertanggung jawab

4 Meningkatkan Pasar Produk Dalam Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan 4,8 Persen 3,14 Persen 65,41
Negeri Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda
Motor

Kontribusi Produk Dalam Negeri Terhadap 94,3 Persen 95,93 Persen 101,72
Konsumsi Rumah Tangga Nasional 8 Persen
5 Mengoptimalisasi Peranan 10,42 Persen 130,25
Perdagangan Berjangka Komoditi, Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan TARGET 2021 REALISASI 2021 CAPAIAN %
Berjangka Komoditi (PBK) 7 Persen
NO KSiosmteomdRitSaeAssiSGAuRdAaNngS,TDRaAnTPEaGsaIrSLelang DPeitretrubmitbkuahnIaNnDNIKSilTaAiRTRAO(e3TRs)iEKGGIuINSdEaRngJAyang (4) 30,29 Persen 432,73
(1) (2) Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi 3 Persen (5) (6)
Pasar Lelang Komoditas Nilai 78
6 Meningkatnya Kinerja kementerian 3,49 Persen 116,34
Perdagangan yang Bersih, Akuntabel 117 3 Unit Kerja
dan Profesional Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 80,09 102,68
Predikat BB
Unit Kerja yang Mendapatkan Predikat 7 Unit Kerja 233,33
“Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 100
dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Predikat BB
Melayani (WBBM)” (Nilai 75,42)

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan WTP WTP 100
Predikat Baik 100
Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Predikat Baik5)
Berbasis Elektronik (Nilai 3,42)

Keterangan:
1) Target yang tercantum dalam dokumen RKP 2021
2) Angka kumulatif/pertumbuhan Januari – November 2021 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
3) Angka pertumbuhan Januari – September 2021 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

4) AngkaHSaelammenatnar1a2(3Da(ttaabPeelripoadgeuJadnaunarrie–aJluisnai s2i0a2n1)g.garan belum update)

5) Hasil Pengukuran Indeks SPBE Tahun 2019. Pengukuran dilakukan 2 tahun sekali oleh Kementerian PAN-RB, dimana hasil pengukuran tahun 2021 baru akan diumumkan pada
triwulan I tahun 2021.

Hal. 2

UNIT PAGU ANGGARAN PREDIKSI REALISASI ANGGARAN % CAPAIAN
(Rp) CAPAIAN (%) (Rp)

(7) (8) (9) (10) (11)

Sekretariat Jenderal 801.074.290.000 100 774.006.227.264 96,62

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 1.318.186.631.000 100 1.257.747.943.895 95,42

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 131.450.331.000 100 119.561.379.132 90,96
Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional 118.301.322.000 100 109.161.537.980 92,27
118
Inspektorat Jenderal 100 33.461.519.430 98,55
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 33.953.000.000 100 364.120.658.623 92,19
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 100 47.918.459.743 93,80
Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan 394.974.940.000 100 33.907.681.606 94,93
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga 51.087.785.000 100 241.902.338.959 95,72
35.718.858.000 100 2.981.787.746.632 95,04
JUMLAH
252.731.491.000

3.137.478.648.000

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 123

Lampiran 4

Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Program Kementerian Perdagangan Tahun 2021

Lampiran 4
Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Program Kementerian Perdagangan Tahun 2021

i. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Periode : 2021

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN
(1) (2) 2021 2021 (6)
1 Meningkatnya Efektifitas Kebijakan (3) (4) (5)
Persentase pertumbuhan nilai ekspor 5,1 6,09 119,4
Perdagangan Luar Negeri serta Fasilitasi produk/komoditi yang diatur tata kelolanya 77
Ekspor dan Impor Rasio Nilai ekspor yang menggunakan SKA Preferensi 5,5 89,4* 116,1
terhadap total ekspor pada Negara preferensi (%)
2 Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Presentase jenis perijinan yang menggunakan Digital 30 5,5 100
Impor Pangan Signatur (akumulasi)
Presentase deviasi pemenuhan impor bahan baku, 100 0 200
*data s.d. Oktober 2021 bahan penolong, dan barang modal terhadap
kebutuhan komoditi dalam negeri 30 100 100
Persentase Penanganan Kasus hambatan perdagangan
(%) 1 197

Presentase Deviasi pemenuhan impor komoditi
pangan terhadap kebutuhan impor pangan di dalam
negeri yang tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam
negeri

KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % CAPAIAN
(Rp) (Rp)
(8)
(7) 120 (9) (10)
Program Dukungan Manajemen 80.370.345.000
74.045.945.958 92,13
80.370.345.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal 74.045.945.958 92,13
Perdagangan Luar Negeri 35.984.082.000
6.274.169.000
Program Perdagangan Luar Negeri 32.419.593.779 90,09
5.242.414.000 5.960.460.550 95,00
Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
11.506.192.000
Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 5.663.797.000 4.720.591.518 90,05
7.297.510.000
Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor 9.257.667.612 80,46
Pengelolaan Impor 15.095.904.000 5.603.700.675 98,94
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar 6.877.173.424 94,24
Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah 131.450.331.000 13.531.913.862 89,64

JUMLAH 119.997.453.599 91,29

121

124 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

ii. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

Periode : 2021

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2021 REALISASI % CAPAIAN
2021 (6)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya diversifikasi dan 6,0 43,60 726,67
Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama 4,0 46,88 1.172,00
kualitas produk yang berdaya (%)* 6,0 54,92 915,33
saing ekspor serta diversifikasi Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar 8,0 14,00 175,00
pasar tujuan ekspor prospektif (%)* 30,0 146,67
Pertumbuhan ekspor non migas produk utama 15,0 44,00 100,00
(%)* 10,0 6.947,60
Pertumbuhan ekspor non migas produk 15,00
prospektif (%)*
Presentase peserta pendampingan ekspor 694,76
(coaching program) yang menjadi eksportir baru

Peningkatan citra produk Indonesia (Peringkat
Brand Finance Index)

Peningkatan potensi transaksi promosi produk
ekspor (barang dan jasa)

KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN (%)
(Rp) (Rp)
(7) (8) (10)
17.550.000.000 (9) 84,35
Pengembangan Produk Ekspor 14.802.721.000
122 61.123.737.000
Sekretariat Ditjen PEN 13.750.000.000 57.019.984.000 93,29

Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor 271.595.340.000 7.616.600.000 55,39

Pengembangan Promosi dan Citra 6.250.000.000 250.995.787.000 92,42

Kerja Sama Pengembangan Ekspor 24.705.863.000 6.068.486.000 97,10

Pengembangan SDM Bidang Ekspor 394.974.940.000 17.934.540.000 72,59

JUMLAH 354.438.118.000 89,74

123

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 125

iii. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Periode : 2021

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
2021 2021 (6)
(1) (2) (3) (4) (5)
66,23 154,02
1 Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam 43 Persen 5,42 110,70
Indonesia di pasar internasional perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral 0
maupun regional 6 Indeks 0,00
3 100 125,00
Indeks Non-Tarif Measures (NTMs) dengan negara
mitra FTA Indonesia Kesepakatan 80 100.00

Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum 80 Persen 100 100.00
internasional
80 Persen 1.067 107,70
2 Tersedianya dukungan atas pengamanan Persentase pengamanan kebijakan nasional dan
kebijakan nasional serta tata aturan yang pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara 100 Persen
kondusif bagi perdagangan internasional mitra
indonesia 1000 Pelaku
Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia Usaha
yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat
regional dan internasional

3 Tercapainya efektivitas implementasi dan Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi

pemahaman hasil perundingan perdagangan perjanjian perdagangan internsional ke instansi yang

Indonesia dengan negara mitra FTA menangani

Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang
mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara
pemanfaatan FTA

KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
(Rp) (Rp) (%)
(7) 124 (8) (10)
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional 28.383.844.000 (9)
88,24
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan 53.783.867.000 25.045.253.867
Perdagangan Internasional
Perundingan Perdagangan Jasa 8.390.800.000 47.026.825.805 87,44
Perundingan Perdagangan Multilateral 5.600.000.000 86,62
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN 9.172.000.000 7.267.730.111 23,95
Perundingan Perdagangan Bilateral 7.704.811.000 1.341.339.936 92,21
Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional 8.457.428.412 63,69
5.266.000.000 4.907.288.380
JUMLAH
118.301.322.000 4.053.224.793 76,97
100.086.145.170 84,60

125

126 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

iv. Direktorat Jenderal Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Periode : 2021

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN
2021 2021 (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
6% 4,88% 118,67
1 Mewujudkan stabilitas harga barang Koefisien Variasi harga bapok antar waktu 94,3% 95,93% 101,72
kebutuhan pokok 50% 66,38% 132,76

2 Meningkatnya penggunaan dan Persentase Kontribusi Produk Dalam Negeri Dalam 5% 208,45% 4169
pemasaran produk dalam negeri Konsumsi Rumah Tangga nasional
95% 82,26% 86,59
3 Meningkatnya Pengembangan Persentase Sarana Perdagangan Yang Dimanfaatkan
Sarana Perdagangan untuk Aktivitas Perdagangan 80% 80,09% 100,11

4 Meningkatnya Konektivitas Antar Persentase Peningkatan Volume Perdagangan Antar
Wilayah Melalui Aktivitas Pulau Berdasar Data Manifes Domestik

Perdagangan Antar Pulau

5 Persentase Penyelesaian Pemenuhan Komitmen
Terwujudnya Kemudaha Berusaha Perizian Bidan PDN yang Sesuai SLA
Melalui Pelayanan Publik Yang
Berkualitas Skor Tingkat Kepuasan Masyarakat Dari Hasil
Survei Kepuasan Pelayanan Publik

KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN (%)
(Rp) (Rp)

(7) 126 (8) (9) (10)
Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 32.608.379.000 31.013.371.009 95,11
71.020.618.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Dalam Negeri 615.072.022.000 66.429.963.018 93,54
16.522.815.000 614.134.341.134 99,85
Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 556.897.902.000 93,26
32.608.379.000 15.408.521.150
Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan
1.318.186.631.000
Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah 504.708.718.846 90.63

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan 31.013.371.009 95,11

JUMLAH 1.256.080.659.774 95,29

127

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 127

v. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Periode : 2021

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN
2021 2021 (%)
(1) (2) (3)
1 Meningkatnya konsumen berdaya Indeks Keberdayaan Konsumen (4) (5) (6)
Indeks Tertib Ukur 43 50,39 117,19
dan Pelaku Usaha yang Indeks Tertib Mutu
Bertanggungjawab Indeks Kendali Mutu 59 62,27 105,54
Indeks Tertib Niaga
39 44,17 113,26

49 61,19 124,87

55 67,76 123,20

KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN (%)
(Rp) (Rp)
(8)
(7) 12.111.155.000 (9) (10)
Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen 93.947.623.000 12.020.742.594 99,25
10.105.200.000
Peningkatan Tertib Ukur 15.703.991.000 92.195.053.676 98,13
47.447.355.000
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 5.637.400.000 9.967.527.988 98,64
4.586.586.000
Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang 13.660.418.936 86,99
43.875.221.000
Standardisasi dan Pengendalian Mutu 128 45.442.207.985 95,77
Peningkatan Pelayanan Kalibrasi 19.316.960.000
252.731.491.000 4.428.750.851 78,56

Peningkatan Pelayanan Sertifikasi 3.111.563.680 67,84

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan 42.362.981.771 96,55
Konsumen dan Tertib Niaga
18.713.091.478 96,87
Peningkatan Tertib Niaga 241.902.338.959 95,72

JUMLAH

129

128 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

vi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Unit Eselon I : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Periode : 2021

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN
2021 2021 (%)
(1) (2) (3)
1 Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan Pertumbuhan Implementasi PBK (4) (5) (6)
Pertumbuhan Implementasi SRG 4% 4,28% 107,10
PBK, SRG, dan PLK Pertumbuhan Implementasi PLK 16% 21,60%
Indeks Kepuasan Layanan publik 12% 22,01% 135
Keterangan: Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Nilai 78 80.49 183,44
*) data capaian per NovemberTahun 2021 Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi 78% 74.45 103,19
**)data capaian per TW3 Tahun 2021 78% 95,45
100 128,21

KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN (%)
(Rp) (Rp)
(8)
(7) (9) (10)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas 38.271.685.000
Perdagangan Berjangka Komoditi 35.267.054.990 92,15
1.362.968.000
Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi 6.051.512.000 1.360.621.893 99,83
1.598.907.000 5.784.956.923 95,60
Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas 3.802.713.000 1.520.399.321 95,09
51.087.785.000 3.671.097.237 96,54
Peningkatan Pelayanan Hukum 47.604.130.364 93,18

Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan PBK, SRG, dan PL 130

JUMLAH

vii. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

Unit Eselon I : Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

Periode : 2021

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN
2021 2021 (%)
(1) (2) (3)
1 Meningkatnya Kualitas Pengkajian dan Persentase rekomendasi pengkajian dan (4) (5) (6)
pengembangan yang menghasilkan kebijakan
pengembagan perdagangan di bidang perdagangan 85 persen 100 persen 117,65

Persentase hasil kajian yang dipublikasikan 75 persen 79,75 persen 106,33
75 persen 99,03 persen 132,04
Persentase tingkat kepuasan stakeholders
terhadap kinerja BPPP

KEGIATAN 131 REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN (Rp) (10)
(7) (Rp) 94,30
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya (8) (9)
Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan 27.638.697.000
Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan dalam 26.062.593.438
Negeri 2.693.387.000
Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri 2.659.311.710 98,73
Pengkajian dan Pengembangan Kerja Sama Perdagangan 2.693.387.000 2.537.209.021 94,20
Internasional 2.648.567.437 98,34
2.693.387.000 33.907.681.606 94,93
JUMLAH
35.718.858.000

132 129
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

viii. Inspektorat Jenderar

Unit Eselon I : Inspektorat Jenderal

Periode : 2021

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN
2021 2021 (%)
(6)
(1) (2) (3) (4) (5) 100
100% 100%
1. Persentase Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi 100
100% 100%
Meningkatnya birokrasi yang atas implementasi SAKIP minimal 76 100

transparan, akuntabel, dan bersih Persentase Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi 233,33

atas implementasi RB minimal 74 396

Persentase Unit Kerja yang mendapatkan skor maturitas 100% 100% 126,58
SPIP minimal level 3 100

Unit Kerja Pelayanan Publik yang mendapatkan predikat

"Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah 3 Unit Kerja 7 Unit Kerja
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)“

2. Meningkatnya efektivitas Persentase batas maksimal temuan kerugian negara dari 2% 0,04%
pengawasan intern total anggaran atas pemeriksaan BPK

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang 75% 94,94%
ditindaklanjuti

Level Kapabilitas APIP (IACM) Level 3 Level 3

KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
(7) (Rp) (Rp) (%)
(8) (9) (10)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
133 29.158.409.000 28.818.552.047 98,83

Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian 1.799.780.000 1.798.125.118 99,91
Perdagangan Wilayah I
1.049.711.000 1.048.027.861 99,84
Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian
Perdagangan Wilayah II 1.056.019.000 1.053.865.405 99,80

Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian 895.181.000 890.443.147 99,47
Perdagangan Wilayah III 33.959.100.000 33.609.013.578 98,97

Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian
Perdagangan Wilayah IV

JUMLAH

134

130 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

ix. Sekretariat Jenderal

Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal

Periode : 2021

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(5) (%)
(1) (2) (3) (4) 77,53 (6)
Meningkatnya Birokrasi Kemendag Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 78 BB 99,4
yang Akuntabel, Transparan, dan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Predikat BB WTP 100
Berintegritas Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 94,05
Kemendag Opini WTP Baik 100
Meningkatnya KapabilItas Kinerja Nilai Capaian Kinerja Organisasi
Organisasi Kemendag yang Inovatif Tingkat Kematangan Sistem Nilai 90 Informatif 104,5
dan Responsif Pemerintahan Berbasis Elektronik 100
Meningkatnya Kepuasan dan Hasil Monev Keterbukaan Informasi Predikat Baik Baik
Kepercayaan Stakeholders Publik 100
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Predikat Menuju
Pelayanan Publik Informatif 100

Kategori Baik

KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
(Rp) (Rp) (%)
(7) (8) (9) (10)
Peningkatan Pengelolaan Perencanaan 99,47
13.662.814.000 13.590.578.611
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi 18.981.088.000 99,58
18.900.770.365
Peningkatan Pengelolaan Keuangan 83.995.538.000 99,38
83.471.183.208
86.889.250.000
Pembinaan Adminitrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas 135 85.949.424.382 9892
5.384.281.000
Kementerian Perdagangan
30.163.222.000
Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang 5.337.549.521 99,13
Perdagangan 20.700.155.000
28.857.041.634 95,67
Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 20.205.733.000
4.107.200.000 19.846.351.359 95,88
Pengelolaan Pendidikan/Pelatihan Fungsional dan Teknis 2.477.439.000
Kemetrologian 2.775.574.000 19.963.519.987 98,80
4.057.482.153 98,79
Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 88.154.575.000 2.457.984.998 99,21
26.304.180.000 2.352.366.855 84,75
Penangan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor 82,52
7.854.617.000 72.746.470.063 96,34
Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi 19.768.215.000 25.340.705.697 90,,62
99,02
Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (safeguards) 7.782.931.000 7.117.639.868 94,42
44.116.191.000 19.574.114.232 99,25
Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan 96,75
3.705.817.000 7.348.977.440
Penyelenggaraan Atase Perdagangan 43.783.918.806 99,65
58.018.380.000
Penyelenggara Akademi Metrologi 3.585.242.887 98,47

Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional 57.816.070.488 98,40

Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional 84.372.206.088 96,62

Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan 136 181.877.542.837

Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis 774,006,468,766

Penguji Mutu Barang

Penyelenggaraan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC)

Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 85.684.823.000
184.843.324.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 801.074.290.000
Sekretariat Jenderal

Total

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 131

Lampiran 5
Matriks Hasil Pelaksanaan Reformasi BLiraomkpriarasni 5Kementerian Perdagangan Tahun 2021

Matriks Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2021

No Catatan Hasil Evaluasi Dokumen Tambahan Rekomendasi Tindak Lanjut

Pokja: Manajemen Perubahan

1 Proses Kerja Tim RB

2 Peran Agen perubahan dalam mendorong perubahan Program Agen perubahan/rencana aksi Penyampaian dokumen tambahan ke

di setiap unit kerja agen perubahan Menpan

3 Monev Agen perubahan Dokumen monev agen perubahan

4 Quick win Kemendag SK Quick win Kemendag

Pokja: Deregulasi Kebijakan yang Dokumen data hasil rekap Penyampaian dokumen tambahan ke
1 Penyempurnaan Laman JDIH Kemendag Hasil survey kepuasan Menpan
2 Data rekap hasil pemetaan peraturan

aktif/dicabut/tidak berlaku

3 Survey kepuasan penggunaan JDIH
Pokja: Penataan Organisasi

1 Evaluasi Prosedur kerja setelah penyederhanaan Rekap data SOP Makro yang Penyampaian dokumen tambahan ke
2 Proses bisnis eselon I hasil penyederhanaan Birokrasi dihapus/direvisi Menpan
Pokja: Penataan Sumber Daya Manusia
Rancangan perubahan kepmendag tentang
proses bisnis terkait probis dan subproses

1 Monitoring dan evaluasi pegawai yang terkena Data update pegawai yang sudah dijatuhi Penyampaian dokumen tambahan ke

No hukuman disipliCnatatan Hasil Evaluasi hukdis Dokumen Tambahan MenpRaenkomendasi Tindak Lanjut

2 Aplikasi konsultasi dan pengaduan Data penyelesaian layanan konsultasi dan
layanan pengaduan kepegawaian 1 tahun

Pokja: Penataan Tata Laksana 138

1 Penyempurnaan proses bisnis eselon I dan Eselon II Rancangan SK Mendag tentang proses bisnis Penyampaian dokumen tambahan ke

2 Penerapan SPBE Kemendag eselon I Menpan
Pokja: Penguatan Akuntabilitas
Dokumen Blue Print SPBE setiap tahun

1 Penyempurnaan aplikasi E-Mon reborn Dokumen yang telah di tanda tangani Penyampaian dokumen tambahan ke
2 Perubahan pedoman SAKIP dan revisi Renstra Menpan

Pokja: Penguatan Pengawasan

1 Penyempurnaan Peta risiko berdasarkan levelling dan Peta Resiko yang terintegrasi dengan Penyampaian dokumen tambahan ke

dihubungkan dengan lingkungan pengendalian lingkungan pengendalian Menpan

Pokja: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1 Standar Layanan pada BSML di daerah Hasil pengecekan Standar layanan di BSML Penyampaian dokumen tambahan ke
Menpan

Unit: Ditjen PDN

1 Strategi Ditjen PDN dalam mendukung pemulihan Peta Strategis Ditjen PDN dalam Penyampaian dokumen tambahan ke

Ekonomi Nasional mendukung pemulihan Ekonomi Nasional Menpan

Unit: Ditjen Daglu

1 Penataan struktur Organisasi (restruktur Organisasi) Data bukti dukung analisis dilakukannya Penyampaian dokumen tambahan ke
No pada Ditjen DagCluatatan Hasil Evaluasi reorganisasDiokumen Tambahan MenpRaenkomendasi Tindak Lanjut

2 SDM JF bidang perdagangan Luar Negeri Dokumen Standar Kompetensi AIPP dan
3 Proses Bisnis Perijinan Ditjen Daglu analis Per1d3a9gangan

Proses Bisnis dan SOP Makro pada Ditjen
Daglu terkait Perijinan

4 Akuntabilitas kinerja Analisis Perubahan renstra
Unit: Ditjen PKTN

1 Prosedur penanganan panic buying Dokumen SOP Penanganan panic buying Penyampaian dokumen tambahan ke
2 Prosedur pengawasan postborder masa pandemi SOP Pengawasan Postborder Menpan
Unit: Ditjen PPI

1 Perubahan dan inovasi pada ditjen PPI Data bukti perubahan dan inovasi Ditjen PPI Penyampaian dokumen tambahan ke
Menpan
2 Pemetaan Proses Bisnis
Dokumen pemetaan proses bisnis PEN,
3 SPIP DAglu dan PPI
4 Ratifikasi
Pemetaan mitigasi risiko pada Ditjen PPI

Bukti dukung dampak ratifikasi
perundingan

132 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

Lampiran 6
Matriks Perjanjian Perdagangan IntLaemrnpiarasnio6 nal Indonesia yang telah disepakati

Matriks Perjanjian Perdagangan Intderannasidoiniaml Inpdloenmesieanyatangstieklaahndisepakati dan diimplementasikan

Disepakati Diimplementasikan
Bilateral (8 disepakati; 6 diimplementasikan) Indonesia-Japan EPA
Indonesia-Japan EPA Indonesia-Pakistan PTA
Indonesia-Pakistan PTA Indonesia-Palestine Trade Facilitation for Certain
Indonesia-Palestine Trade Facilitation for Certain Products
Products Indonesia-Chile CEPA
Indonesia-Chile CEPA Indonesia-Australia CEPA
Indonesia-Australia CEPA Indonesia-EFTA CEPA
Indonesia-EFTA CEPA
Indonesia-Mozambique PTA ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)
Indonesia-Korea CEPA ASEAN-Australia-New Zealand FTA
Regional (14 disepakati; 9 diimplementasikan) ASEAN-India FTA
ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) ASEAN Agreement on Medical Device Directive
ASEAN-Australia-New Zealand FTA ASEAN-Korea FTA
ASEAN-India FTA ASEAN-China FTA
ASEAN Agreement on Medical Device Directive ASEAN-Hong Kong, China FTA & Investment
ASEAN-Korea FTA Agreement
ASEAN-China FTA ASEAN Agreement on E-Commerce
ASEAN-Hong Kong, China FTA & Investment
Agreement Trade Facilitation Agreement
ASEAN Agreement on E-Commerce
ASEAN-Japan Comprehensive Economic
Partnership (AJCEP)
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
ASEAN Comprehensive Investment Agreement
(ACIA)
ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)
ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement
Mechanism (EDSM)
Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP)
Multilateral
Trade Facilitation Agreement

Sumber: Ditjen PPI Kemendag (2022)

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 133

141

2021

134 LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2021 135

Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia

Jl. MI. Ridwan Rais No.5
Jakarta 10110 - INDONESIA
Telp. : (62-21) 384 1961 / 384 1962

www.kemendag.go.id

@Kemendag
@Kemendag
Kementerian Perdagangan
Kementerian Perdagangan