Buku Panduan SASPRI

1

2

………..…………………………………………………………….. 4
……………………………………………………………………………... 6

……………………………..………………………………………….… 7
..………………………….………………………………….. 9
.………………………………. 9

IDENTITAS 11 STRUKTUR ORGANISASI 12 TATA CARA PEMILIHAN
WALI 16 WEWENANG DEWAN PENGAWAS, PEMBINA, DAN PAKAR

18 WEWENANG PENGURUS 19 SYARAT & TATA CARA MENJADI
ANGGOTA 22 KEPENGURUSAN 25

PERTEMUAN ORGANISASI SASPRI ………………………………………………….. 26
3PAKTA INTEGRITAS WALI …………………………………………………………………... 28

JANJI SETIA PETERNAK .…………………………………………………………………….…

29 Pengurus SASPRI Nasional 30 Penentuan Kode Registrasi

SASPRI-Kawasan 32

……………………………………………………………. 35 SOP
……………………………………………………………. 43 SOP
PROSEDUR JUAL-BELI, PENIMBANGAN SAPI BAKALAN 43 SOP
PEMBIAKAN TERNAK RUMINANSIA PEDAGING & BABI 46 49
PEMBESARAN TERNAK RUMINANSIA PEDAGING & BABI 48
PENGGEMUKAN TERNAK RUMINANSIA PEDAGING & BABI

……………………………………………………………. 50
1. Website SASPRI : www.saspri.or.id 50
2. Standar Profil SASPRI Kawasan 51
3. Standar Proposal PKBL 57

SAMBUTAN WALI UTAMA

4Assalamualaikum wrwb.

Salam kompak dan semangat selalu.

Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
yang telah memberikan nikmat bagi kita semua bangsa Indonesia
dalam mengarungi kehidupan sehari hari termasuk para peternak
dimanapun berada.

Rasa bahagia komunitas peternak dalam mewujudkan
keinginnannya untuk mandiri dan berdaulat telah dimiliki dan
diperbesar lagi melalui kebersamaan dalam Perkumpulan
Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI).
Deklarasi SASPRI yang dilakukan pada tanggal 10 November 2018
di Gedung Perpustakaan Nasional DKI Jakarta telah memperkuat
tekad para aktivis peternak, komunitas akademisi, dan komunitas
peduli peternak rakyat untuk bersatu-padu berkontribusi dalam
menyediakan bahan baku pangan asal ternak di Indonesia.

Di tengah persaingan global yang makin ketat, komunitas
peternak rakyat berupaya meningkatkan efisiensi dan
produktivitasnya melalui bisnis kolektif berjamaah dengan
semangat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai
mitra. Jaringan SASPRI yang makin kuat dan meluas baik secara
nasional maupun internasional memperkuat tekat peternak rakyat
untuk makin bersatu dalam rangka meningkatkan posisi tawarnya,
pendapatannya, dan kesejahteraannya.

Buku panduan SASPRI ini merupakan pegangan bagi para Wali
dalam mengarahkan anggotanya untuk menjadi insan peternak
yang selalu memegang teguh semangat kemandirian, kejujuran,
keterbukaan, dan kedaulatan dalam bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara di bawah naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal
Ika di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5
Selamat bekerja dan terus berkarya para peternak rakyat untuk
meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Bogor, 24 Januari 2021
Wali Utama

Prof. Dr. Ir. Muladno, SPt. MSA, IPU.
NIS: 20181110.001

VISI & MISI SASPRI

6

VISI

Visi SASPRI adalah pelopor perubahan menuju peternakan rakyat
yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing

MISI

a.Memperkuat kelembagaan peternakan rakyat yang solid di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

b.Meningkatkan wawasan peternak rakyat dan menambah akses
untuk dapat menjalankan perusahaan kolektif berjamaah yang
terbuka dan berkeadilan

c.Memperluas dan memperbanyak penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi di seluruh lapisan peternak rakyat.

GARIS BESAR KEGIATAN SASPRI
PERKUMPULAN SASPRI :

7
Perkumpulan wadah Alumni SPR Indonesia untuk meningkatkan
kemampuan & kapasitas, serta membangun bisnis kolektif,
dengan tujuan meningkatkan pendapatan & kesejahteraan
anggotanya.

SASPRI
Nasional

SASPRI SASPRI
Kawasan Kawasan

Interkoneksi :

1.Horisontal - Antar SASPRI Kawasan dari berbagai daerah di
Indonesia

1. Saling silaturahmi
2. Saling berbagi informasi
3. Saling kerjasama dalam berbagai aspek

2.Vertikal - SASPRI Nasional & SASPRI Kawasan
1. Kawasan ke Nasional :
a) Beri masukan tentang kelebihan & kelemahan alumni
b) Info populasi ternak di kawasan scr berkala
c) Info permasalahan di Kawasan

2. Nasional ke Kawasan :
a) Melakukan pemetaan kapasitas SASPRI Kawasan scr
berjenjang (per kabupaten, provinsi & nasional)

b) Mencarikan solusi terhadap permasalahan yg terjadi di

SASPRI Kawasan

8 c) Mencarikan Kemitraan dari berbagai instansi, alntara lain
i:. Pelatihan Iptek & Penguatan kelembagaan

ii. Kemitraan, baik dengan komunitas

berskala kecil, Lembaga keuangan maupun

iii. Instansi

Mempromosikan hasil produk SASPRI Kawasan

Dari berbagai kegiatan tersebut, akan menghasilkan kontribusi secara

tidak langsung kepada pemerintah, al :

1.SASPRI N ke Pemerintah :
i. Jika konsolidasi Alumni semakin besar & optimal, bisa

berfungsi sebagai lumbung ternak bagi pemerintah

ii. Peningkatan pendapatan & kesejahteraan peternak rakyat di

Indonesia

2.Pemerintah ke SASPRI :
i. Membantu sarana & prasarana dalam meningkatkan
kapasitas SASPRI Kawasan

Dalam upaya mengoptimalkan kegiatan bisnis kolektif secara kemitraan,
SASPRI N diharapkan bisa menjalin kerjasama dengan pihak lain
yang akan berfungsi sebagai Supplier & Offtaker , agar kegiatan investasi
bisa berjalan scr berkelanjutan, al :
1.Pengadaan & penjualan bisa disepakati didepan, sehingga akan
terjaga keberlangsungan dan kepastiannya.
2.Membantu peternak dalam pengadaan ternak bakalan, sampai
peternak bisa menghasilkan sendiri.

Jika keduanya sudah tersedia & kemampuan peternak juga optimal, maka
kegiatan investasi dan kemitraan diharapkan akan lebih effektif & optimal
hasilnya.

PANDUAN ORGANISASI

9

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN
SOLIDARITAS ALUMNI SEKOLAH PETERNAKAN RAKYAT INDONESIA

(SASPRI)

PEMBUKAAN

Ketersediaan sumberdaya alam bagi keberlangsungan hidup ternak di

Indonesia masih melimpah dan tersebar di ratusan ribuan pedesaan.

Kegiatan beternak di pedesaan merupakan budaya keseharian

bagi kebanyakan penduduk Indonesia dan menjadikan komoditas

ternak sebagai tabungan hidup. Produktivitas ternak

dan pendapatan/kesejahteraan peternak dapat ditingkatkan secara

optimal jika peternak bersatu, kompak, dan solid dalam mengelola

ternak dan sumberdaya alam di sekitarnya melalui sinergi dan

kolaborasi dengan berbagai pihak.

Melalui Sekolah Peternakan Rakyat Institut Pertanian Bogor (SPR- IPB)

sejak 6 Mei 2013, komunitas peternak berskala kecil (untuk

selanjutnya disebut peternak rakyat) melakukan pembelajaran partisipatif

dengan pendampingan dari akademisi, mahasiswa, dan pihak lain. Proses

pembelajaran tersebut dapat berlangsung atas fasilitasi pemerintah

kabupaten/kota melalui kerjasama dengan Institut Pertanian

Bogor. Pembelajaran tersebut dimaksudkan agar peternak rakyat

dapat membentuk dan mengembangkan perusahaan kolektif

berjamaah yang berlandaskan semangat kemandirian dan kedaulatan

peternak.

Pembelajaran partisipatif selama sekitar dua tahun terbukti telah mampu

mengubah pola pikir dan perilaku peternak rakyat dalam

menjalankan usaha peternakannya. Keterlibatan komunitas masyarakat

sebagai pemitra peternak juga memberikan dampak positif terhadap pola

hidup dan kehidupan keluarga peternak rakyat. Sinergi dan

kolaborasi yang baik antara akademisi, birokrat, pemitra usaha, dan

peternak rakyat

perlu dipertahankan dan ditumbuh-kembangkan di seluruh Indonesia

untuk saling menguatkan dan saling membesarkan peluang berusaha

di bidang peternakan.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, Perkumpulan Solidaritas

Alumni SPR Indonesia (SASPRI) didirikan sebagai wahana

kebersamaan para peternak rakyat dengan pemitra usaha,

akademisi/peneliti, dan birokrat untuk terus ikut berperan aktif

membangun peternakan nasional di Indonesia. Perkumpulan SASPRI

tersebut telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

0005205.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian

Badan Hukum Perkumpulan Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan

Rakyat Indonesia, atas dasar akta noraris nomer: 01 tanggal 4 Mei 2019

oleh Notaris Reny Andriany, SH yang beralamatkan di Bogor.

Anggaran Dasar Perkumpulan SASPRI yang termaktub dalam akta notaris

tersebut dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I
PENETAPAN TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR SASPRI

Pasal 1
Perkumpulan SASPRI yang dalam bahasa Inggris disebut Indonesian SPR
Alumni Solidarity Association (ISPRASA) ditetapkan kelahirannya pada
hari Sabtu tanggal 10 November 2018 di Gedung Perpustakaan Nasional
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengacu pada hari pembacaan deklarasi
berdirinya SASPRI.

10

BAB II
1 IDENTITAS
1

Pasal 2
1. Identitas SASPRI berupa logo bergambar “peternak bertopi cowboy
menunggang kuda dekat ternak sapi dan ayam”, yang semuanya
berwarna coklat, dibingkai setengahnya dengan dua garis yang nampak
seperti dua bulan sabit yang masing-masing berwarna coklat dan
merah. Di bawah gambar tersebut, tertulis SOLIDARITAS ALUMNI SPR
INDONESIA.

2. Logo SASPRI bermakna bahwa peternak yang tergabung dalam
Perkumpulan merupakan peternak rumunansia (sapi, kerbau, kambing,
domba), peternak non-ruminansia (ayam, itik, puyuh, dan
unggas lainnya), dan peternak pseudo-ruminansia (kuda dan kelinci)
ini adalah terdidik, berwawasan luas, dinamis, visioner, dan berjiwa
pemberani.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

1

2 Pasal 3

1. Struktur organisasi Perkumpulan secara

nasional (SASPRI-N) disajikan dalam bagan pada

Gambar 1.

2. Pengurus dipimpin oleh Ketua yang

disebut sebagai Wali Utama, dibantu oleh

Sekretaris yang disebut sebagai Sekretaris

Utama,

Bendahara yang disebut sebagai

3. Di semua posisi jaBbaetnadnahsaerbaaUgtaaima,nKaoodridminakatsourdBiddaalnagmOrgani(s2as),i
ayat personalia dapatddaintamKboamh usenbikaagsaii wMakaislsaat,auKaonogrgdoitnaator Bidang
Tatakelola Data dan Promosi, dan Koordinator
pengurus
4. Wali Utama membawaBhidi alannggKsuenmgitpraaraanWBiaslni idsiKsoelluekrutihf Indonesia

STRUKTUR ORGANISASI SASPRI NASIONAL

DEWAN PENGAWAS DEWAN PEMBINA DEWAN PAKAR

WALI UTAMA

BENDAHARA UTAMA SEKRETARIS UTAM A

BIDANG ORGANISASI & W ALI KAW ASAN (1)
KOM UNIKASI M ASSA W ALI KAW ASAN (2)
W ALI KAW ASAN (n)
BIDANG TATA KELOLA DATA
& PROMOSI

BIDANG KEMITRAAN
BISNIS KOLEKTIF

Gambar 1. Bagan struktur pengurus SASPRI
Nasional Pasal 4

1. Dalam menjalankan aktivitasnya, Pengurus diawasi oleh Dewan

Pengawas, dibina oleh Dewan Pembina, dan diperkaya ilmu
2.31pDeenwgaentaPheunagnadwaans
teknologinya oleh Dewan Pakar di luar Pengurus dan
minimal berjumlah tiga orang

dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat

di antara para anggotanya

3. Dewan Pembina minimal berjumlah lima orang dan dipimpin oleh

seorang ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat di antara para

anggotanya

4. Dewan Pakar minimal berjumlah tujuh orang dan dipimpin
oleh

seorang ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat di antara para

anggotanya

Pasal 5
1. Perkumpulan di tingkat Kecamatan/Kawasan (SASPRI-K) dipimpin oleh

Wali

2. Wali bertanggung jawab langsung kepada Wali Utama
3. Struktur organisasi SASPRI-K disajikan pada bagan di Gambar 2.
4. Jika jumlah Wali di dalam satu kabupaten/kota telah mencapai

lima atau lebih, dapat didirikan Perkumpulan di tingkat
kabupaten/kota (SASPRI-KK).

Struktur Organisasi Kawasan :

1
4

STRUKTUR ORGANISASI SASPRI KAWASAN

WALI UTAMA

WALI

BENDAHARA SEKRETARIS

MANAJER BIDANG ORGANISASI & KETUA KELOMPOK (1)
UNIT USAHA KOMUNIKASI MASSA KETUA KELOMPOK (2)
KETUA KELOMPOK (n)
MANAJER BIDANG TATA KELOLA
STASIUN LAPANG DATA & PROMOSI

BIDANG KEMITRAAN
BISNIS KOLEKTIF

Gambar 2. Bagan struktur organisasi SASPRI Kawasan

Pasal 6
1.Perkumpulan SASPRI-KK dipimpin oleh Wali Muda
2.Wali Muda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
salah satu Wali yang dipilih secara musyawarah mufakat di
antara para Wali di

dalam kabupaten/kota
3.Peran dan tanggung jawab Wali Muda lebih bersifat
koordinatif
4.Wali Muda hanya dibantu oleh seorang Sekretaris Muda
dan seorang Bendahara Muda
5.Jika jumlah Wali Muda di dalam satu provinsi telah mencapai
lima atau lebih, dapat didirikan Perkumpulan di tingkat provinsi
(SASPRI-P).

1 Pasal 7
5
1.Perkumpulan SASPRI-P dipimpin oleh Wali Madya (1) adalah salah
2.Wali Madya sebagaimana dimaksud dalam ayat

satu Wali Muda yang dipilih secara musyawarah mufakat di antara

para Wali Muda di dalam provinsi

3.Peran dan tanggung jawab Wali Madya lebih bersifat koordinatif
4.Wali Madya hanya dibantu oleh seorang Sekretaris Madya dan

seorang Bendahara Madya

BAB IV

1 TATA CARA PEMILIHAN WALI
6 Pasal 8
1.Wali pertama kali adalah Ketua Dewan Perwakilan Pemilik Ternak
(DPPT) yang berhak menerima Piagam Penghargaan Kinarya Satwa
Sentosa pada saat wisuda Sekolah Peternakan Rakyat (SPR)
2.Wali berikutnya dipilih melalui Rapat Anggota SASPRI-K dengan
jumlah yang hadir telah mencapai kuorum
3.Kuorum dicapai apabila dalam Rapat Anggota tersebut telah hadir
minimal dua orang dari pimpinan termasuk Wali, minimal satu orang
dari masing-masing bidang, dan minimal sembilan orang peternak
anggota yang berasal dari minimal dua kelompok
4.Pengurus SASPRI-K harus dibentuk maksimum dua minggu setelah
Wali dipilih
5.Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Wali yang ditandatangani
pimpinan rapat dan susunan pengurus SASPRI-K diserahkan kepada Wali
Utama
6.Paling lama satu bulan sejak susunan pengurus SASPRI-K terbentuk,
Wali Utama menetapkan, mengesahkan, dan melantik Wali beserta
pengurus lainnya
7.Sebelum dilantik, Wali wajib menandatangani Pakta Integritas dan
Janji Setia di hadapan Wali Utama.

Pasal 9
1.Wali Muda dipilih melalui Rapat Para Wali (RPW) di dalam satu
kabupaten/kota

2.Jumlah Wali Muda yang hadir dalam RPW harus mencapai kuorum
3.Kuorum dicapai apabila Wali yang hadir dalam RPW sebanyak 50%
jumlah Wali ditambah satu Wali lagi
4.Berdasarkan musyawarah mufakat, salah seorang Wali dipilih dan
ditetapkan sebagai Wali Muda
5.Berita Acara RPW pemilihan wali muda yang telah ditandatangani
pimpinan RPW diserahkan kepada Wali Utama

6. Berdasarkan Berita Acara RPW tersebut, Wali Utama menerbitkan
Surat Keputusan tentang penetapan Wali Muda SASPRI-KK

1
7

Pasal 10
1. Wali Madya dipilih melalui Musyawarah Wali Muda (MWM) di dalam

satu wilayah provinsi

2. Jumlah Wali Muda yang hadir dalam MWM harus mencapai kuorum
3. Kuorum dicapai apabila Wali Muda yang hadir dalam MWM sebanyak

50% jumlah Wali Muda ditambah satu Wali Muda lagi
4. Berdasarkan musyawarah mufakat, salah seorang Wali Muda

dipilih dan ditetapkan sebagai Wali Madya

5. Berita Acara MWM pemilihan Wali Madya yang telah ditandatangani
pimpinan MWM diserahkan kepada Wali Utama

6. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Wali Utama menerbitkan
Surat Keputusan tentang penetapan Wali Madya SASPRI-P

Pasal 11

1. Wali Utama dipilih melalui Kongres Wali SASPRI (KWS) yang dihadiri

seluruh Wali di Indonesia

2. Jumlah Wali yang hadir dalam KWS tersebut harus mencapai kuorum
3. Kuorum dicapai apabila Wali yang hadir dalam KWS sebanyak

50% jumlah Wali seluruh Indonesia ditambah satu Wali lagi

4. Calon Wali Utama dipilih berdasarkan pemungutan suara

5. Jumlah calon wali utama adalah sembilan Wali yang hadir dalam KWS

dengan urutan suara terbanyak.

6. Wali Utama dipilih berdasarkan musyawarah mufakat diantara

sembilan calon wali utama tersebut.

7. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, Wali

Utama dipilih berdasarkan pemungutan suara diantara sembilan

calon wali utama

1 BAB V
8
WEWENANG DEWAN PENGAWAS, PEMBINA, DAN PAKAR

Pasal 12
Dewan Pengawas memiliki wewenang sebagai berikut:
a.Melakukan pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan SASPRI
b.Memeriksa semua barang atau apapun yang ada di dalam
Perkumpulan

c.Memeriksa buku kas dan keuangan secara umum milik SASPRI
d.Memberhentikan pengurus yang terbukti melakukan pelanggaran
hukum berdasarkan keputusan hakim

e.Mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus

Pasal 13

Dewan Pembina memiliki wewenang sebagai berikut:

a.Melakukan pembinaan terhadap Pengurus SASPRI

b.Membesarkan organisasi SASPRI
c.Memberikan saran dan masukan konstruktif kepada Pengurus

SASPRI

d.Memperkuat sinergi Akademisi, Birokrat, Pemitra, dan Peternak

e.Meneladani penerapan Bhineka Tunggal Ika dan

Pancasila berlandaskan UUD1945

Pasal 14
Dewan Pakar memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Menggali ilmu pengetahuan berbasis negara kepulauan
b. Membuat dan menerapkan teknologi tepat guna bagi peternak

rakyat
c. Mengkaji kebijakan pemerintah dalam bidang ipteks d.

Membantu penyusunan kebijakan pemerintah di bidang
peternakan

e. Melakukan konsolidasi antar ilmuwan di berbagai
bidang

BAB VI

1 WEWENANG PENGURUS
9

Pasal 15
Pengurus secara umum memiliki wewenang sebagai berikut:
a.Melaksanakan konstitusi (AD-ART) SASPRI secara benar dan konsisten
b.Mengimplementasikan semua ketetapan yang dihasilkan dalam Kongres
Wali SASPRI (KWS)
c.Melakukan pembinaan kepada SASPRI-K, SASPRI-KK, dan SASPRI-P
d.Menyusun program dan kegiatan secara terencana
e.Membangun, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas data tentang
SASPRI-K

Pasal 16
Wali Utama bertugas dan berwenang sebagai berikut:
a.Bertanggung jawab kepada KWS
b.Memimpin gerakan mandiri dan berdaulat SASPRI di seluruh
Indonesia
c.Mengembangkan manajemen dan organisasi SASPRI di seluruh
Indonesia
d.Membuka komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjalin
kerjasama
e.Meneladani perilaku bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila,
UUD45, dan Bhineka Tunggal Ika

Pasal 17

Sekretaris Utama bertugas dan berwenang sebagai berikut:

a.Bertanggung jawab kepada Wali Utama

b.Memimpin pelaksanaan manajemen dan organisasi di SASPRI

c.Menerapkan administrasi yang baik, terancana, tersistem, dan

teratur

d.Memberikan layanan yang cepat kepada SASPRI

kawasan/kab/kota/provinsi
e. Menerbitkan laporan tahunan secara komprehensif

Pasal 18
Bendahara Utama bertugas dan berwenang sebagai berikut:
a.Bertanggung jawab kepada Wali Utama
b.Membuat strategi penggalangan dana internal SASPRI
c.Menyusun laporan keuangan secara berkala
d.Mengatur penggunaan keuangan secara efisien dan produktif
e.Menjamin keamanan keuangan dari tindak kejahatan kriminal

Pasal 19
Bidang Organisasi & Komunikasi Massa bertugas dan berwenang
sebagai berikut:
a.Bertanggung jawab kepada Wali Utama
b.Melakukan tertib organisasi SASPRI di seluruh Indonesia
c.Memotivasi SASPRI kawasan untuk meningkatkan jumlah anggota
d.Mendiseminasikan manajemen dan organisasi ke SASPRI yang
akan segera bergabung
e.Berkoordinasi dengan Unit SPR di perguruan tinggi

Pasal 20
Tatakelola Data dan Promosi bertugas dan berwenang sebagai
berikut:
a.Bertanggung jawab kepada Wali Utama
b.Menyimpan semua data tentang peternak, ternak, dan
aset peternak
c.Menghimpun kartu tanda pengenal (KTP atau sejenis)
dalam bentuk digital
d.Merancang kegiatan promosi SPR ke semua instansi
e.Mengkoordinir pelaksanaan promosi atau penyelenggaraan
expo dan yang sejenis

Pasal 21
Kemitraan Bisnis Kolektif bertugas dan berwenang sebagai beriku2t0:

a. Bertanggung jawab kepada Wali Utama

b. Mencari berbagai peluang kemitraan antara lembaga
2
1 c. dengan peternak pelaksanaan kemitraan secara efisien
Menyusun strategi

dan produktif

d. Mengevaluasi kinerja bisnis kolektif di semua SASPRI

e. Berkoordinasi dengan lembaga keuangan untuk pengembangan

bisnis kolektif peternak

BAB VII

2 SYARAT & TATA CARA MENJADI ANGGOTA
2 Pasal 22
Syarat menjadi anggota aktif adalah sebagai berikut:
a.Peternak rakyat pemilik dan/atau penggaduh
b.Menjunjung tinggi nilai Pancasila dan UUD 1945
c.Menyetujui dan menjalankan AD/ART
d.Ikut mewujudkan asas dan tujuan SASPRI
e.Tidak sedang menjabat atau menjadi anggota perkumpulan lain yang
bertolak belakang dengan asas dan tujuan SASPRI Pasal 2

Pasal 23
Tata cara menjadi anggota aktif adalah sebagai berikut:
1.Mengajukan permohonan tertulis kepada Wali setempat, yang
dilampiri dengan menyertakan:

a. Formulir biodata
b. Pernyataan Setia dan Militan kepada SASPRI yang telah

ditandatangani
c. Pernyataan Pakta Integritas anggota SASPRI
d. Bukti pembayaran uang pangkal
e. Bukti pembayaran uang iuran

2.Menerima surat panggilan dari Wali setempat untuk mengambil:
a. Kartu anggota yang sekaligus berfungsi sebagai kartu ATM BRI
Syariah
b. Pernyataan Janji Setia dan Militan kepada SASPRI yang telah
disahkan Wali
c. Pernyataan Pakta Integritas anggota SASPRI
d. Buku saku SASPRI

Pasal 24

Da2lam upaya menjaring anggota aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal
223, Wali wajib membuat:

a.Daftar anggota prospektif yang berisi informasi nama dan domisili
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) peternak yang berpotensi
menjadi anggota aktif

b.Daftar anggota otomatis yang berisi informasi nama, domisili
berdasarkan KTP peternak dan kepemilikan ternak masing-masing di
wilayah kecamatan yang diperoleh dari pemerintahan desa atau
kecamatan

BAB VIII
TATA CARA PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN

Pasal 25
1.Jika anggota aktif meninggal dunia, Wali menerbitkan surat
pemberhentian dengan hormat status keanggotaanya setelah
menerima surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang
berwenang

2.Jika anggota ingin mengundurkan diri, anggota aktif wajib mengisi
formulir pengunduran diri sebagai anggota disertai alasan yang jelas dan
diserahkan kepada Wali

3.Jika anggota aktif diberhentikan dengan tidak hormat, maka
a. Wali menerbitkan surat pemberhentian dengan tidak
hormat setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela
diri dan terbukti melanggar, atau

b. Wali menerbitkan surat pemberhentian dengan tidak
hormat setelah menerima surat keputusan berkekuatan hukum
tetap atas

kesalahan yang diperbuat

2 4. Wali melaporkan keanggotaan terkini kepada Wali Utama segera
4 setelah ada perubahan

BAB IX PEMBERIAN SANKSI

Pasal 26
1.Jika anggota aktif melakukan tindakan melanggar hukum, baik
perdata maupun pidana, Wali memberi sanksi perkumpulan dan
menyerahkan kepada penegak hukum sesuai per-UU- an yang
berlaku

2.Pemberian sanksi kepada anggota aktif dapat berupa: (a)
Peringatan tertulis dan (b) Pemberhentian status
keanggotaannya secara tidak hormat oleh Wali Utama

3.Dalam memberikan sanksi, Wali Utama
mempertimbangkan rekomendasi dari tim khusus yang dibentuk
dan mengeluarkan surat keputusan hasil persidangan

BAB X

2 KEPENGURUSAN
5

Pasal 27
Syarat menjadi Pengurus:
a.Anggota aktif SASPRI, kecuali jenjang SASPRI-N
b.Bersedia meluangkan waktu, mampu, dan siap melayani anggota aktif
c.Mampu bekerja dalam tim
d.Tidak pernah menjadi terpidana karena alasan apapun
e.Khusus untuk Wali dan Wali Utama tidak boleh terafiliasi kepada
partai politik

Pasal 28
Syarat menjadi anggota Dewan Pengawas/Pembina:
a.Sangat peduli kepada peternak rakyat
b.Punya pengaruh di komunitasnya
c.Bijaksana dan berwawasan
d.Visioner dalam pengembangan peternakan berbasis sumberdaya
lokal
e.Tidak pernah menjadi terpidana karena alasan apapun

Pasal 29 Syarat menjadi anggota Dewan Pakar:
a.Akademisi/penelilti
b.Bersedia meluangkan waktu, mampu, dan siap melayani anggota aktif
c.Mampu bekerja dalam tim
d.Memiliki kesukaan bekerja di lapangan dan berdampingan dengan
peternak rakyat
e.Tidak pernah menjadi terpidana karena alasan apapun

BAB XI

PERTEMUAN ORGANISASI SASPRI

2
6 Pasal 30
1.KWS (Kongres Wali SASPRI) diselenggarakan oleh Pengurus SASPRI-N
yang dipimpin oleh Wali Utama
2.MWM (Musyawarah Wali Muda) diselenggarakan oleh Pengurus SASPRI-
P yang dipimpin oleh Wali Madya
3.RPW (Rapat Para Wali) diselenggarakan oleh Pengurus SASPRI-KK yang
dipimpin oleh Wali Muda
3. Peserta memiliki hak bicara tetapi hanya Wali Utama dan Wali yang
memiliki hak suara


BAB XII KEUANGAN

Pasal 31
1.Penggunaan uang pangkal dan iuran tahunan ditetapkan oleh Wali
Utama
2.Uang pangkal dan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diperoleh akan didistribusikan secara proporsional sebagai berikut:

a. 10% untuk SASPRI-N
b. 90% untuk SASPRI-K

3.Setiap pengurus di semua tingkatan dapat:
a. Mengembangkan usaha produktif yang tidak bertentangan dengan
asas dan tujuan perkumpulan.

b. Mencari dan menerima dana sumbangan yang tidak mengikat dari
manapun asalkan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan
perkumpulan.

c. Pengembangan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3.a) harus mendapat persetujuan dari Wali Utama



PAKTA INTEGRITAS WALI
2
8 PERKUMPULAN SOLIDARITAS ALUMNI SPR INDONESIA (SASPRI)

Saya, Wali SASPRI, menyatakan dengan penuh kesadaran untuk :

1.Tidak mementingkan diri sendiri, mengambil keputusan sendiri,
atau tindakan sendiri tanpa kesepakatan bersama, yang
bersebarangan dengan prinsip gotong-royong.
2.Tidak melakukan korupsi dan kolusi untuk memperkaya diri
sendiri maupun orang lain.
3.Tidak membiarkan orang lain melakukan tindakan melanggar
hukum padahal mengetahuinya.
4.Tidak melanggar tindakan hukum yang berdampak negatif yang
merugikan perkumpulan SASPRI.
5.Tidak melanggar ketentuan Prosedur Operasional Baku (POB) yang
digariskan dalam semua peraturan SASPRI.
6.Tidak melakukan ujaran kebencian dan/atau menghasut anggota
SASPRI untuk melakukan tindakan yang berakibat memecah belah
persatuan dan kekompakan anggota SASPRI.
7.Tidak memberikan data dan informasi yang tidak benar (hoax)
secara sengaja untuk tujuan apapun.
8.Tidak membuat kesepakatan mewakili SASPRI dengan pihak luar
tanpa persetujuan bersama.
9.Tidak melanggar semua ketentuan yang disepakati dalam Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya.

JANJI SETIA PETERNAK Dasar 1945, dan
2
9
Kami peternak anggota SASPRI berjanji:

1.Setia kepada Pancasila, Undang-Undang

menjunjung tinggi semangat Bhineka Tunggal Ika dengan penuh

kesadaran, serta mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia

2.Menjaga dan meningkatkan semangat persatuan, kesatuan, dan

militansi sebagai peternak, serta mentaati Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga dan Peraturan lainnya

3.Bekerja keras berlandaskan semangat kebersamaan dan gotong

royong mengembangkan usaha kolektif berjamaah dalam upaya

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bersama

4.Selalu belajar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan

5.Berdoa dan selalu bersyukur terhadap semua karunia yang telah

diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kemajuan kita bersama dan

seluruh bangsa Indonesia.

Pengurus SASPRI Nasional

Dewan Pengawas Nama
Ketua Ir. Trihadi Saptoadi, MBA
Wakil Ketua Ir. Suyoko
Anggota Wahyuni Wertiasih
Dewan Pembina
Ketua Ir. Kusmutarto Basuki, MBA Ir. Catur
Wakil Ketua Irianto, MBA
Anggota Prof. Dr. Ir. Kudang B. Seminar, MSc
Prof. Dr. Ir. Mohammad Mien Rifai, MSc
Dewan Pakar Prof. Dr. Endang Sukara, MSc
Ketua Prof. Ali Maschan Musa, M.Sc
Wakil Ketua
Para Pakar Bidang Dr. Ir. Prastowo, M.Eng.
Genetika Ternak Prof. Dr. Drh. Agik Suprayogi, M.Sc
Reproduksi Ternak
Prof. Dr. Ir. Cece Sumantri, MSc Prof. Dr.
Pakan dan Nutrisi Ternak Asep Gunawan, S.Pt., M.Sc.
Prof. Dr.Drh. Bambang Purwantara, MSc
Manajemen Ternak Drh. R. Kurnia Achjadi, MS
Prof (Riset) Dr. Ir. Syahruddin Said, MSc
Kesehatan Ternak Drs. Totti Tjiptosumirat, M.Rur.Sc
Kelembagaan Prof (Riset) Dr. Ir. H.M. Winugroho, MSc
Dr. Indah Wijayanti, STP, M.Sc
Dr. Sri Suharti, S.Pt., M.Si
Prof. Dr. Ir. Asnath M. Fuah, MS, M.Sc
Dr. Ir. Rudy Priyanto
Dr. Ir. Afton Attabany, M.S. Edit Lesa
Aditia, S.Pt, M.Sc Bramada W. Putra,
S.Pt, M.Si Dr. Drh. Fajar Satria, MSc
Dr. Drh. Riki Siswadi, M.Sc Ir. Sutisna
Riyanto, MS
Ir. Murdiyanto, MS

30

Kebijakan Drh. Muh. Farid Abdullah Z
Ir. Titiek Eko Pramudji, MSc
3
D1ewan Pengurus Prof. Dr. Ir. Muladno, S.Pt. MSA. IPU
Wali Utama Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., MSi
Wakil Wali Utama

Sekretaris Utama Iwan Drijanto
Wakil Sekretaris Utama M. Baihaqi, S.Pt, M.Sc
Juru Bicara SASPRI Arya Wishnuardi, SE, M.Si

Sekretaris ekskutif Ramdoni, SPt.

Bendahara Utama Dr. Maria Ulfa, S.Pt., M.Sc
Wakil Bendahara Utama Titik Suhariati, B.Sc

Bidang Organisasi & Komunikasi Massa

Koordinator Dr. Ir. Andriyono Kilat Adi

Wakil Koordinator Tauhid Wijaya

Bidang Tatakelola Data & Promosi

Koordinator Hariyono, ST

Wakil Koordinator Aussie Andry Venmarchnanto, ST

Bidang Kemitraan Bisnis Kolektif

Koordinator Dr. Ir. Anggraeni Sukmawati,M.Si

Wakil Koordinator Ir. Saptowo Salimo

Penentuan Kode Registrasi SASPRI-Kawasan

3
2

Nomer registrasi terdiri atas 18 digit, dengan masing-masing digit
diisi angka yang bermakna seperti tabel di bawah ini

Digit ke Makna

1-2 Nomer urut nasional

3-10 Tahun, bulan, dan tanggal deklarasi SASPRI-K

11-12 Kode pulau dimulai dari barat ke timur

13-14 Kode provinsi dimulai dari barat ke timur

15-16 Kode kab di dalam provinsi diurut dari saat deklarasi
SASPRI-K

17-18 Nomer urut di dalam kab diurut dari saat deklarasi
SASPRI-K

3 KODE PULAU KODE PROVINSI
031. SUMATERA
02. JAWA 01. NAD 18. NTB
03. BALI-NT
04. KALIMANTAN 02. SUMUT 19. NTT
05. SULAWESI
06. MALUPAPU 03. SUMBAR 20. KALBAR

04. RIAU 21. KALTENG

05. KEP.RIAU 22. KALSEL

06. JAMBI 23. KALTIM

07. SUMSEL 24. KALTARA

08. BABEL 25. SULUT

09. BENGKULU 26. SULBAR

10. LAMPUNG 27. SULTENG

11. DKI JAKARTA 28. SULTRA

12. JABAR 29. SULSEL

13. BANTEN 30. GORONTALO

14. JATENG 31. MALUKU

15. DIY 32. MALTARA

16. JATIM 33. PAPUABAR

17. BALI 34. PAPUA

Nomer anggota mengacu pada nomer registrasi SASPRI-K masing-masing,
yang terdiri atas 11 digit dengan makna seperti tabel di bawah ini.

Digit ke Makna

1-2 Nomer urut registrasi SASPRI-K

3-8 Nomor urut pulau, provinsi, dan kabupaten; khusus untuk
SASPRI-N, diisi tanggal lahir SASPRI yakni 101118

9-11 Nomer urut dimulai 001 untuk Wali SASPRI-K

KODE ANGGOTA SASPRI

NO. KAWASAN KODE
1 Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumsel 01.010701.xxx
2 Kedungadem, Bojonegoro, Jatim 02.021601.xxx
3 Temayang, Bojonegoro, Jatim 03.021601.xxx
4 Kasiman, Bojonegoro, Jatim 04.021601.xxx
5 Mesuji Raya, OKI, Sumsel 05.010702.xxx
6 Pelepat Ilir, Bungo, Jambi 06.010601.xxx
7 Ngadiluwih, Kediri, Jatim 07.021602.xxx
8 Cipunagara, Subang, Jabar 08.021201.xxx
9 Wanaraya, Barito Kuala, Kalsel 09.042201.xxx
10 Dst

34

PANDUAN BISNIS

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

40

4
1

4
2

DAFTAR SOP SASPRI

4
3

PROSEDUR JUAL-BELI, PENIMBANGAN SAPI BAKALAN

DAN SAPI SIAP POTONG (FINISHED COWS)

TUJUAN :

1.Menghindari terjadinya susut yang tidak wajar.
2.Menghindari adanya sapi digelonggong.
3.Memperoleh keadilan timbang dalam jual-beli sapi bakalan dan sapi
siap potong.

PROSEDUR KERJA :

1.Sapi bakalan/sapi siap potong ditimbang bobot hidup di kandang asal
sapi.
2.Sapi bakalan/sapi siap potong ditimbang pada saat
sebelum/menjelang pemberian makan/minum rutin pagi atau sore dan
atau setidaknya sapi dalam keadaan lapar/haus dan atau 6 (enam) jam
setelah makan/minum,
3.Timbangan yang digunakan adalah timbangan ternak/sapi digital yang
telah ditera pihak berwenang yang disepakati para pihak.
4.Pengiriman sapi bakalan/sapi siap potong ke kandang tujuan (pembeli)
dilakukan pada sore/malam hari.
5.Pembeli (wakil pembeli) dipersilahkan memilih sapi di kandang penjual
sebelum dilakukan penimbangan.
6.Pembeli (wakil pembeli) diperbolehkan melakukan pemantauan
hingga pada saat penimbangan dan pengiriman,
7.Pengurusan surat jalan sapi dilakukan dan merupakan tanggung jawab
pemilik sapi.
8.Sebelum pengiriman sapi diberi makan dan minum sewajarnya (tidak
berlebihan) dan bila memungkinkan diberi vitamin atau suplemen untuk
menjaga ketahan sapi selama perjalanan.

9. Sapi sampai di kandang tujuan (pembeli) tidak langsung

4 ditimbang, tetapi diistirahatkan setidaknya 24 jam dan diberi
4
makan dan minum sewajarnya sesuai dengan kondisi sapi
tersebut, setelah itu sapi boleh ditimbang.

10. Dari hasil penimbangan bobot hidup di kandang asal sapi

(penjual) dan di kandang tujuan (pembeli) selisih kurang bobot

atau susut tidak lebih dari 5 % (lima persen) bobot hidup timbang

awal, yang mana kelebihan susut ditanggung pemilik sapi

(penjual), dengan kata lain toleransi susut tidak lebih dari 5%

(lima persen) atau sesuai kesepakatan bersama.

11. Persyaratan yang disepakati :

a. Jenis sapi bakalan/siap potong adalah sapi besar (eksotik)

dan lokal.

b. Bobot hidup sapi bakalan eksotik adalah kisaran bobot

hidup 350 kg bobot hidup sampai dengan 450 kg bobot

hidup.

c. Bobot hidup sapi bakalan lokal adalah kisaran bobot hidup

200 kg bobot hidup sampai dengan 250 kg bobot hidup.

d. Bobot hidup sapi siap potong (finished cows) jenis eksotik

adalah minimum bobot hidup 500 kg bobot hidup.

e. Bobot hidup sapi siap potong (finished cows) jenis lokal

adalah minimum bobot hidup 350 kg bobot hidup.

f. Selisih harga beli & jual sapi bakalan dan sapi siap potong

per kg bobot hidup adalah +/- Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

atau sesuai kesepakatan.

g. contoh :
i. Jika harga sapi bakalan reguler (normal harian) adalah

Rp. 45.000,-/kg BH (empat puluh lima ribu rupiah per

kilo gram bobot hidup), maka

ii. Harga sapi siap potong reguler (normal harian) adalah

Rp. 44.000,-/kg BH (empat puluh empat ribu rupiah per

kilo gram bobot hidup).

h. Harga sapi siap potong hari besar (hari raya idul Fitri,

4 idul Adha dan hari natal akan menyesuaikan dengan
5
pasaran hari besar tersebut.

SOP PEMBIAKAN TERNAK RUMINANSIA PEDAGING & BABI

4
6
1 Program Pembiakan adalah kegiatan mengembang-biakkan ternak

dengan rumpun sama melalui kawin alam atau inseminasi buatan
untuk menghasilkan pedet dan dipelihara sampai lepas sapih
2 Indukan atau pejantan yang digunakan untuk pembiakan minimal
telah poel 1 gigi susunya
3 Rumpun ternak yang digunakan untuk pembiakan
diprioritaskan rumpun asli Indonesia atau rumpun lokal
4 Indukan digunakan selama minimal 4 kali beranak, sedangkan
pejantan digunakan maksimal setara dengan penggunaan minimal
penggunaan indukan
5Minimal 90% ternak lepas sapih (TLS) berjenis kelamin betina
harus dipertahankan untuk peremajaan indukan
6 Maksimal 10% ternak lepas sapih (TLS) berkelamin jantan
dipertahankan untuk peremajaan pejantan
7 Indukan yang digunakan untuk memulai program
pembiakan, diprioritaskan indukan milik peternak
8 Setiap indukan harus memiliki akte kelahiran yang diterbitkan oleh
Wali SASPRI K & diberi identitas dalam bentuk tato di pantai

9 Indukan dan pejantan sebaiknya tidak dikeluh dan diikat
selama pemeliharaan supaya ternak dapat bergerak leluasa

10 Pakan disediakan dalam jumlah cukup.

1174 Air disediakan scr ad libitum (tersedia lebih dari
kebutuhan maksimumnya)

12 Kandang yang digunakan untuk indukan harus leluasa
untuk memungkinkan pergerakan ternak dalam rangka
menjaga kesehatannya

13 Perawatan indukan dan pejantan minimal berupa pemotongan
kuku scr rutin, dimandikan setiap hari & pengecekan kesehatan scr
berkala

14 Kandang harus selalu dalam keadaan bersih
15 Feses dan air kencing wajib diolah menjadi pupuk dan gas bio
16 Jika susu yang dihasilkan indukan tidak mencukupi, ternak belum

sapih (TBS) harus diberi susu pengganti
1T7BS wajib ditimbang saat lahir dan paling lambat 12 jam sejak

kelahiran

SOP PEMBESARAN TERNAK RUMINANSIA PEDAGING & BABI
4
8 1Program Pembesaran adalah kegiatan memelihara dan

merawat ternak dari TLS sampai menjadi ternak bakalan (TB)

2TB dicapai ketika proses tumbuh kembang kerangka dan organ2
nya telah berhenti, salah satunya ditandai dg gigi poel 1

3 TLS yang akan dilakukan dalam program pembesaran wajib
ditimbang

4 Penimbangan selanjutnya dilakukan setiap bulan sampai mencapai
TB

T5LS sebaiknya tidak dikeluh dan diikat selama pemeliharaan supaya
ternak dapat bergerak leluasa

6 Pakan disediakan dalam jumlah cukup
7 Air disediakan scr ad libitum (tersedia lebih dari

kebutuhan maksimumnya)
8 Kandang yang digunakan selama pembesaran harus leluasa, untuk

memungkinkan pergerakan ternak dalam rangka menjaga
kesehatannya
9 Perawatan ternak selama pembesaran minimal berupa pemotongan
kuku scr rutin, dimandikan setiap hari & pengecekan kesehatan scr
berkala
10 Kandang harus selalu dalam keadaan bersih
11 Feses dan air kencing wajib diolah menjadi pupuk dan gas bio

4
9

SOP PENGGEMUKAN TERNAK RUMINANSIA PEDAGING & BABI
1Program Penggemukan adalah kegiatan memelihara dan merawat
ternak dari TB sampai menjadi Ternak Siap Potong (TSP)

2TB yang digunakan dapat berupa rumpun apa saja, termasuk
rumpun persilangan.

3Pada umumnya TB berjenis kelamin jantan, tetapi ada
kemungkinan jenis betina yang mandul

4 TB yang akan dilakukan dalam program penggemukan wajib
ditimPbeannigm5bangan selanjutnya dilakukan setiap bulan sampai mencapai TSP
6 TB dikeluh dan diikat selama pemeliharaan dan dikandangkan secara

intensif
7 Pakan disediakan dalam jumlah
cPuakuanp b8erupa rumput sebaiknya dicacah supaya tidak banyak terbuang
9Pemberian pakan konsentrat harus lebih dahulu dari pemberian
rumput
10Pemberian pakan dilakukan minimal 2 kali, jam 8 pagi & jam 4
sore secara konsisten
11Air disediakan scr ad libitum (tersedia lebih dari kebutuhan
maksimumnya)

12Kandang yang digunakan selama penggemukan harus harus
dibikin
seefisien mungkin, yang penting TB bisa berdiri dan duduk dengan
13 Pnyearamwaantan TB selama penggemukan minimal berupa pemotongan
kuku scr rutin, dimandikan setiap hari & pengecekan kesehatan scr
berkala

50