See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/372163400 Akal Politik Muhammadiyah: Menelaah Cara Berpikir dan Bertindak Warga Muhammadiyah dalam Urusan Politik Praktis Book · July 2023 CITATIONS 0 1 author: Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Governance View project Designing Electoral System in Indonesia View project Ridho Al-Hamdi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 63 PUBLICATIONS 77 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Ridho Al-Hamdi on 07 July 2023. The user has requested enhancement of the downloaded file.
Akal Politik Muhammadiyah Menelaah Cara Berpikir dan Bertindak Warga Muhammadiyah dalam Urusan Politik Praktis
Akal Politik Muhammadiyah Menelaah Cara Berpikir dan Bertindak Warga Muhammadiyah dalam Urusan Politik Praktis
UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pembatasan Pelindungan Pasal 26 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. Sanksi Pelanggaran Pasal 113 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Ridho Al-Hamdi Akal Politik Muhammadiyah Menelaah Cara Berpikir dan Bertindak Warga Muhammadiyah dalam Urusan Politik Praktis
AKAL POLITIK MUHAMMADIYAH MENELAAH CARA BERPIKIR DAN BERTINDAK WARGA MUHAMMADIYAH DALAM URUSAN POLITIK PRAKTIS Ridho Al-Hamdi Desain Cover : Rulie Gunadi Sumber : www.shutterstock.com Tata Letak : T. Yuliyanti Proofreader : Tiara Nabilah Azalia Ukuran : xii, 60 hlm, Uk: 14.8x21 cm ISBN : 978-623-02-6830-4 Cetakan Pertama : Juli 2023 Hak Cipta 2023, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2023 by Deepublish Publisher All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Anggota IKAPI (076/DIY/2012) Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581 Telp/Faks: (0274) 4533427 Website: www.deepublish.co.id www.penerbitdeepublish.com E-mail: [email protected]
v Kata Pengantar Penulis ebagian besar isi buku ini pernah diterbitkan dalam buku yang saya tulis dengan judul Paradigma Politik Muhammadiyah: Epistemologi Berfikir dan Bertindak Kaum Reformis (IRCISOD, 2020). Saya juga pernah menulisnya dalam format ringkas dan diterbitkan sebagai opini di Koran Harian Media Indonesia edisi Rabo 10 Mei 2023 dengan judul “Akal Politik Muhammadiyah: Skripturalis-Rasional vs Substansialis-Pragmatis”. Mengapa sudah pernah dipublikasikan dua kali tetapi tetap diterbitkan dalam bentuk buku seperti yang pembaca pegang? Meski sudah pernah diterbitkan menjadi bagian dari isi buku, pembaca dan khalayak ramai mungkin tidak begitu peduli dengan isi buku yang tebalnya melebihi jumlah satu rim kertas HVS tersebut. Sementara opini yang ringkas mungkin belum cukup dipahami secara utuh karena penjelasannya sepotong-potong. Dengan diterbitkan jadi buku seperti ini, masyarakat bisa tahu ternyata ada buku dengan judul Akal Politik Muhammadiyah. Tentu sebagian pembaca bertanya, kok ada istilah akal politik Muhammadiyah. Kesannya, istilah tersebut masih asing di telinga pembaca. Karena itu, ada bagian khusus yang akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu akal politik Muhammadiyah. Bagian selanjutnya menjelaskan tentang faktorfaktor yang memengaruhi proses pembentukan akal tersebut S
vi serta empat karakteristik akal politik Muhammadiyah. Bagian akhir dari buku ini menerangkan tentang dua jenis akal politik yang berkembang di tubuh Muhammadiyah. Akal pertama adalah akal yang mendominasi warga Muhammadiyah, disebut dengan Akal Skripturalis-Rasional atau dapat disingkat dengan “Spiral”. Sementara akal kedua adalah akal yang diikuti oleh minoritas warga Muhammadiyah, disebut dengan Akal SubstansialisPragmatis atau dapat disingkat dengan “Supra”. Penyingkatan dua istilah menjadi Spiral dan Supra tersebut agar memudahkan penyebutan keduanya di kalangan masyarakat umum. Jika tidak disingkat, terkesan sulit dan panjang untuk disebutkan. Penyingkatan tersebut agar memanjakan para pembaca untuk mengenal dua akal politik yang berkembang di tubuh persyarikatan ini. Tujuan penulisan buku ini adalah agar memberikan peta kepada semua warga Muhammadiyah, bahwa pada kenyataannya cara pandang dan bersikap warga Muhammadiyah terhadap urusan politik praktis itu tidak satu mazhab, tetapi setidaknya dapat dikelompokkan pada dua model mazhab yang disebut Spiral dan Supra tadi. Dua akal atau mazhab ini akan terus ada di tubuh Muhammadiyah menjadi dinamika internal organisasi. Mengapa terus ada? Karena tidak semua warga Muhammadiyah membaca keputusan-keputusan Muhammadiyah sebelumnya. Kalaupun mereka sudah membaca, pemahaman terhadap keputusankeputusan tersebut juga berbeda-beda. Di sinilah faktor yang menyebabkan terjadinya pemahaman yang berbeda terhadap keputusan organisasi. Inilah cara epistemologis penulis dalam menyajikan buku ini kepada masyarakat luas khususnya warga Muhammadiyah tentang peta akal politik kaum Muhammadiyyin. Jadi, jika ada
vii perbedaan persepsi, tidak usah heran, semua sudah dijelaskan di buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat menjadi bagian khazanah ilmu pengetahuan tentang Islam dan politik di Indonesia khususnya studi tentang organisasi Islam di negara muslim mayoritas seperti Indonesia. Yogyakarta, 10 Mei 2023 Ridho Al-Hamdi
viii Daftar Isi Kata Pengantar Penulis ..................................................................................... v Daftar Isi.............................................................................................................. viii Daftar Singkatan................................................................................................... x BAB I Introduksi: Dinamika Kompleks antara Muhammadiyah dan Politik.............................................1 A. Kesadaran Individual: 1912-1971.................................1 B. Kesadaran Institusional: 1971-2020............................3 BAB II Apa Itu Akal Politik Muhammadiyah? .........................9 BAB III Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembentukan Akal Politik Muhammadiyah ........... 12 A. Faktor Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam di Bidang Kemasyarakatan................................ 12 B. Faktor Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Modernis ................................................................... 15 C. Faktor Pengaruh Nilai-Nilai di Muhammadiyah.................................................................. 17 D. Faktor Khittah Ujung Pandang Cs............................... 22
ix BAB IV Karakteristik Akal Politik Muhammadiyah ............25 A. Skripturalis ...........................................................................25 B. Rasional..................................................................................30 C. Substansialis.........................................................................33 D. Pragmatis...............................................................................37 BAB V Dua Mazhab Akal Politik Muhammadiyah...............45 A. Skripturalis-Rasional (Spiral): Akal Dominan........45 B. Substansialis-Pragmatis (Supra): Akal Marginal .................................................................................49 Daftar Pustaka ....................................................................................................55 Biodata Penulis...................................................................................................57
x Daftar Singkatan AD-ART : Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga AMM : Angkatan Muda Muhammadiyah AUM : Amal Usaha Muhammadiyah Gestapu : Gerakan September Tigapuluh Lazismu : Lembaga Zakat Infaq Shadaqh Muhammadiyah LRB : Lembaga Resiliensi Bencana Masyumi : Majelis Syuro Muslimin Indonesia MDMC : Muhammadiyah Disaster Management Center MIYS : Masyarakat Islam yang Sebener-benarnya MPM : Majelis Pemberdayaan Masyarakat MUI : Majelis Ulama Indonesia NU : Nahdlatul Ulama Ormas : Organisasi Kemasyarakatan Ormaspol : Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Ortom : Organisasi Otonom PAN : Partai Amanat Nasional Parmusi : Partai Muslimin Indonesia PII : Partai Islam Indonesia PMB : Partai Matahari Bangsa PNS : Pegawai Negeri Sipil PSII : Partai Sarekat Islam Indonesia SI : Sarekat Islam
xi UAD : Universitas Ahmad Dahlan Uhamka : Universitas Muhammadiyah Professor Dr. Hamka UMM : Universitas Muhammadiyah Malang UMS : Universitas Muhammadiyah Surakarta UMY : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
xii
~ 1 ~ BAB I Introduksi: Dinamika Kompleks antara Muhammadiyah dan Politik uktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke-48 di Kota Surakarta telah sukses terlaksana secara damai dan bermartabat. Muktamar kali ini berbeda dari sebelumsebelumnya, dilakukan secara hybrid (luring dan daring) dan bertahap (05 November 2022 dan 18-20 November 2022). Salah satu isu yang selalu muncul pada forum permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah ini, adalah bagaimana posisi dan peran Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024? Meski sudah jelas mengambil posisi menjaga jarak dari politik praktis (netral aktif), tetapi tetap saja pertanyaan tersebut muncul jelang pesta demokrasi. Tulisan ini mencoba menggali sejarah dinamika yang kompleks antara Muhammadiyah dan politik praktis, terbagi ke dalam dua fase: fase kesadaran individual dan fase kesadaran institusional. A. Kesadaran Individual: 1912-1971 Periode 1912 hingga 1971 adalah tahap pembentukan kesadaran individual di kalangan elite, pengurus, aktivis, warga, M
~ 2 ~ dan simpatisan Muhammadiyah, yaitu proses pencarian jati diri dan pergulatan identitas Muhammadiyah dalam perjuangan politik. Kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di awal abad ke-20 tidak bisa terlepas pada pijakan kesadaran pembebasan dari keterbelakangan, penjajahan, dan penetrasi Kristen. Ini adalah periode pergulatan diri di tubuh Muhammadiyah dengan mencoba terlibat dalam perjuangan politik dan bergabungnya sebagian elite Muhammadiyah ke Sarekat Islam (SI) sebagai jalur mengembangkan dakwah Muhammadiyah ke berbagai daerah. Keterlibatan dalam perjuangan politik terus dilakukan dari tahun ke tahun. Meskipun sudah keluar dari SI saat terjadi konflik disiplin partai era 1920-an, sebagian elite Muhammadiyah kemudian mendirikan partai baru: Partai Islam Indonesia (PII) pada 1938. Lalu, terlibat juga dalam pendirian Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), dan Masyumi Jepang selama era pra-kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pun, Muhammadiyah tetap melibatkan diri dalam perjuangan politik dengan menjadi anggota istimewa Masyumi (1945-1958) dan terlibat dalam pendirian dan perkembangan Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi (1968-1971). Pada fase ini, kesadaran individual di Muhammadiyah untuk tidak berpolitik praktis sudah muncul di forum-forum kongres/muktamar maupun di berbagai pertemuan Muhammadiyah, bahkan sejak awal pendirian Muhammadiyah. Ahmad Dahlan menolak saran H.O.S. Tjokroaminoto agar statuta awal Muhammadiyah diarahkan ke gerakan politik. Begitu penolakan Ahmad Dahlan terhadap permintaan Agus Salim, politisi SI, dalam sidang tahunan agar Muhammadiyah menjadi gerakan politik. Bahkan, ketika Presiden Soeharto meminta
~ 3 ~ Muhammadiyah berubah menjadi partai politik daripada merehabilitasi Masyumi, sejumlah elite Muhammadiyah justru menolak hingga lahirlah Parmusi sebagai jalan tengah. Mundurnya Fachrodin (murid Ahmad Dahlan) dari SI sebagai akibat dari disiplin partai dan berjuang kembali di Muhammadiyah adalah bentuk kesadaran kader Muhammadiyah untuk tidak berpolitik praktis dan menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam terutama bergerak di bidang pendidikan. Kesadaran individual ini terus muncul dari waktu ke waktu. Hanya saja, kesadaran individual tersebut belum terlembagakan sehingga belum ada keputusan resmi organisasi untuk menarik diri dari panggung politik praktis selama fase ini. B. Kesadaran Institusional: 1971-2020 Hampir enam dekade (1912-1971) Muhammadiyah bergulat dalam pergumulan politik praktis sebagai bagian dari proses pencarian identitas untuk menemukan jati diri. Ini bukan berarti Muhammadiyah tidak bergerak pada bidang yang lain, tetapi situasi saat itu memang mengharuskan Muhammadiyah bersinggungan dengan politik praktis. Meski Muhammadiyah terkesan menceburkan diri dalam pertarungan politik, tidak berarti tidak ada kritik internal. Adanya kritik terhadap keterlibatan Mas Mansur di PII, desakan terkait pencabutan status keanggotaan istimewa Muhammadiyah di Masyumi, dan penolakan awal Muhammadiyah untuk tidak menandatangani piagam kesepakatan pendirian Parmusi menunjukkan, bahwa dinamika kritik di internal Muhammadiyah tetap terjadi. Mundurnya sejumlah tokoh Muhammadiyah dari SI di era 1920-an dan era 1930-an ketika
~ 4 ~ terjadi disiplin organisasi, semua itu menunjukkan tanda adanya kesadaran individual di kalangan anggota dan kader Muhammadiyah tentang tidak perlunya Muhammadiyah secara organisatoris berpolitik praktis. Hanya saja, kesadaran itu belum terlembagakan. Pasca-putusnya hubungan organisatoris antara Muhammadiyah dan Masyumi pada tahun 1958 dan adanya kuliah Faqih Usman tentang “Apa itu Muhammadiyah?” pada Kursus Pimpinan nasional tahun 1960 adalah benih awal dari munculnya kesadaran institusional di Muhammadiyah. Kesadaran institusional mengindikasikan kesadaran yang terlembagakan dan menjadi kesepakatan nasional dijalankan oleh pimpinan Muhammadiyah dari tingkat pusat hingga ranting. Kesepakatan itulah yang harus diputuskan dalam muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah. Hanya saja, situasi nasional era 1960-an belum memungkinkan untuk menyatakan secara tegas, bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, apalagi meletusnya Gestapu 1965 semakin mengharuskan Muhammadiyah berpolitik praktis sehingga Muhammadiyah memiliki fungsi yang sama dengan partai politik sebagai kekuatan politik riil dan memiliki kedudukan di lembagalembaga pemerintahan dan parlemen. Benih-benih kesadaran institusional kemudian diperkuat lagi dengan lahirnya Khittah Ponorogo 1969. Khittah Ponorogo adalah khittah perjuangan Muhammadiyah yang lahir dan diputuskan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Secara bahasa, kata “khittah” bermakna garis, yang menunjukkan pemahaman tentang garis perjuangan dan garis kebijakan organisasi. Karena itu, Khittah Ponorogo 1969 dapat dipahami sebagai garis perjuangan dan
~ 5 ~ garis kebijakan Muhammadiyah yang telah diputuskan pada Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo tahun 1969. Salah satu inti dari isi Khittah Ponorogo adalah keyakinan Muhammadiyah, bahwa gerakan dakwah Islam dan amar ma’ruf nahi munkar dapat dilakukan melalui dua jalur: (1) jalur politik kenegaraan (politik praktis) melalui organisasi politik (partai) dan (2) jalur kemasyarakatan melalui organisasi non partai. Muhammadiyah menegaskan diri sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang kemasyarakatan. Sedangkan untuk perjuangan politik praktis, Muhammadiyah membentuk satu partai politik di luar organisasi Muhammadiyah dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai tersebut, tetapi hanya memiliki hubungan ideologis serta tidak dibenarkan adanya rangkap jabatan, terutama jabatan pimpinan antara keduanya demi tertibnya pembagian kerja (Suara Muhammadiyah, 1970). Namun demikian, Khittah Ponorogo masih belum bisa diklaim sebagai awal kesadaran institusional karena masih terlibatnya anggota Muhammadiyah dalam politik praktis di Parmusi meskipun dalam perjalanannya, Muhammadiyah dan Parmusi mengalami konflik, yaitu kudeta yang dilakukan oleh Naroka Cs dan mengambil alih kepemimpinan Djarnawi Hadikusumo. Itulah yang kemudian membuat Haedar Nashir yakin, bahwa pengalaman politik Muhammadiyah di Masyumi dan Parmusi memberi pelajaran berharga, bahwa Muhammadiyah sejatinya memang tidak bisa bergandengan dengan kehidupan politik praktis. Karena itu, Muktamar Muhammadiyah di Ujung Pandang pada 1971 menegaskan jati diri dan identitas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam yang tidak memiliki hubungan apapun dengan kekuatan dan partai politik mana pun. Inilah
~ 6 ~ penegasan ikrar (janji) Muhammadiyah sebagai bentuk kesadaran institusional yang pada perkembangan selanjutnya dipegang terus (dan diperkuat lagi dengan Khittah Denpasar 2002) hingga Muktamar ke-48 di Kota Surakarta 2022. Atas dasar itulah, posisi Muhammadiyah tetap konsisten untuk tidak terlibat sebagai bagian dari politik partisan, baik partisan kepada partai politik tertentu maupun kepada calon pemimpin eksekutif tertentu termasuk konglomerat. Di tengah kompleksitas relasi Muhammadiyah dan politik yang dinamis tersebut, Muhammadiyah akan senantiasa mendukung para kader dan anggotanya yang akan maju sebagai kandidat di eksekutif maupun legislatif tanpa harus membawa simbol organisasi. Pembahasan tentang proses pembentukan kesadaran politik Muhammadiyah adalah bagian yang paling panjang karena dia mengungkap semua fakta terkait Muhammadiyah dan dinamika politik baik yang tersembunyi maupun yang sudah beredar di masyarakat (termasuk merevisi sejumlah fakta yang kurang tepat) untuk disajikan secara murni, runtut, dan komprehensif berdasarkan tahun sejak 1912 hingga kini. Tentu rujukan utama studi ini adalah keputusan-keputusan Muhammadiyah terutama yang bersumber dari keputusan muktamar dan keputusan tanwir. Dilengkapi juga dengan keputusan resmi organisasi lainnya serta pandangan-pandangan pribadi para elite Muhammadiyah sebagai kelengkapan analisis. Setelah tahap pengungkapan sejarah pembentukan kesadaran politik Muhammadiyah berhasil disajikan secara panjang lebar, maka berbekal sejarah pembentukan tersebut, saatnya sekarang masuk pada tahapan struktur. Menurut Hanafi (1991), struktur adalah mengkaji fenomena berdasarkan kebersamaan masa atau disebut dengan istilah synchronic. Metode
~ 7 ~ ini sesuai dengan fenomena kesadaran politik Muhammadiyah yang bentuknya adalah sejarah, pada suatu masa, di satu tempat, serta tidak memiliki materi awal seperti dalam kesadaran Islam. Karena itu, tahapan struktur tersebut berupa memformulasikan apa yang disebut dengan “akal politik Muhammadiyah” Di atas sudah dibahas secara singkat tentang perjalanan politik Muhammadiyah yang dibangun melalui dua fase ruang dan waktu yang berbeda. Pertama, fase kesadaran individual sejak 1912-1971 yang terdiri dari pergulatan identitas Muhammadiyah terutama dengan Sarekat Islam serta pergulatan dengan berbagai gerakan politik baik pra maupun setelah kemerdekaan. Kedua, fase kesadaran institusional sejak 1971-2020 yang terdiri dari peneguhan posisi Muhammadiyah untuk tidak lagi berpolitik praktis melalui jalur partai politik seperti yang terjadi pada fase pertama tetapi mengambil peran-peran sebagai kekuatan kelompok kepentingan (interest group) dan kekuatan moral (moral force) dengan cara terutama lobi dan memengaruhi. Fase kedua ini dilakukan seperti pada lobi terkait larangan PNS aktif di Muhammadiyah, strategi “politik helm” dalam asas tunggal, memengaruhi publik terkait dengan suksesi kepemimpinan nasional hingga akhirnya berhasil di 1998 serta berbagai peran yang dilakukan pada era Reformasi. Dari proses panjang itulah, akal politik Muhammadiyah terbentuk dengan sendirinya. Secara lebih mendalam, perjalanan dinamika antara Muhammadiyah dan politik telah diulas sebelumnya secara mendalam pada sejumlah karya ilmiah penulis sebagaimana berikut ini: 1. Ridho Al-Hamdi. (2020). Paradigma Politik Muhammadiyah: Epistemologi Berpikir Dan Bertindak Kaum Reformis. Yogyakarta: IRCISOD.
~ 8 ~ 2. Ridho Al-Hamdi. (2022). Political Consciousness of Muhammadiyah: Historical Trajectories and Future. Studia Islamika, 29(3), pp. 451-484. DOI: https://doi.org/ 10.36712/sdi.v29i3.15866 3. Ridho Al-Hamdi. “Muhammadiyah dan politik: Dinamika yang kompleks” in Media Indonesia, 25 November 2022.
~ 9 ~ BAB II Apa Itu Akal Politik Muhammadiyah? alam Cambridge Dictionary (2020), istilah “akal” menunjukkan arti kemampuan pikiran yang sehat dalam berpikir dan membuat keputusan terutama berdasarkan fakta lapangan. Sementara itu, Kamus KBBI Online (2019), menyebutkan, bahwa kata “akal” menunjukkan makna “daya pikir (untuk memahami sesuatu dan sebagainya); pikiran; ingatan”, bisa juga berarti “jalan atau cara melakukan sesuatu, daya upaya, ikhtiar” atau bisa juga “kemampuan melihat cara memahami lingkungan”. Dalam konteks studi ini, akal dapat dipahami sebagai cara seseorang dalam berpikir, memahami sesuatu, dan bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya berdasarkan pengalaman yang dimiliki dan fakta yang diperoleh. Akal menunjukkan adanya korelasi dan konsistensi antara pikiran dan tindakan. Karena itu, jika seseorang tidak memiliki konsistensi antara pikiran dan tindakan, berarti dia sedang tidak menggunakan akalnya atau sedang tidak berakal atau kehilangan kesadaran akal sehatnya. Hassan Hanafi dalam bukunya berjudul Muqaddimah fî ‘Ilmi al-Istighrâb (1991) sering kali menggunakan istilah “akal” tersebut. Hanafi sering kali menggunakan “akal Eropa” dalam D
~ 10 ~ kajian oksidentalisme, di mana istilah tersebut selalu dilekatkan dengan rasialisme berupa gabungan nasionalisme, zionisme, nazisme, dan fasisme. Hanafi juga menyebutkan istilah akal Arab, akal China, akal Mesir, akal Arab, akal Perancis, akal Jerman, akal Inggris, atau akal Indonesia. Bagi Hanafi, akal tidak memiliki kebangsaan hingga pada akhirnya manusialah yang melabeli akal tersebut (Hanafi, 1991; 2000; Al-Hamdi, 2019). Istilah ini Hanafi gunakan untuk mengritik akal Eropa yang cenderung rasialis. Jauh sebelumnya, filsuf Jerman bernama Immanuel Kant juga pernah menulis sebuah buku berjudul Kritik der reinen Vernunft (Critique of Pure Reason, Kritik Akal Murni) tahun 1781. Artinya, penggunaan istilah “akal” merupakan tradisi ilmiah yang sudah ada sejak lama dan bukanlah ilmu baru. Berdasarkan konseptualisasi tersebut, maka akal Muhammadiyah dapat dipahami sebagai cara berpikir dan bertindak para pengurus, elite, kader, anggota, warga, dan simpatisan Muhammadiyah tentang segala sesuatu. Akal Muhammadiyah di bidang keagamaan harus merujuk pada keputusan-keputusan Majelis Tarjih. Akal Muhammadiyah di bidang pendidikan harus merujuk pada pedoman dan tata aturan yang sudah diputuskan oleh Majelis Dikdasmen dan Majelis Diktilitbang Muhammadiyah. Begitu juga dengan akal Muhammadiyah di bidang politik harus merujuk pada keputusankeputusan organisasi baik yang sudah diputuskan oleh muktamar, tanwir, maupun forum-forum resmi lainnya. Karena itu, akal Muhammadiyah adalah konsistensi antara berpikir dan bertindak, konsistensi antara pikiran dan perilaku, konsistensi antara alam ide dan alam praktis-empiris serta konsistensi antara yang ideal dan yang nyata.
~ 11 ~ Oleh karena itu, konsep “akal politik Muhammadiyah” dapat dimaknai sebagai konsistensi cara berpikir dan cara bertindak warga Muhammadiyah dalam urusan politik, baik itu politik yang bersifat umum maupun politik praktis terkait dengan kekuasaan, kepemerintahan, kepartaian, dan kepemiluan. Setiap tindakan politik yang diambil oleh warga Muhammadiyah harus diputuskan dengan merujuk pada keputusan-keputusan organisasi. Maka dari itu, segenap warga Muhammadiyah apapun statusnya, baik itu pengurus maupun anggota, harus memiliki kesadaran dalam memahami segala aturan yang berlaku di Muhammadiyah. Jika tidak, cara berpikir dan bertindaknya bisa tidak sesuai dengan aturan Muhammadiyah.
~ 12 ~ BAB III Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembentukan Akal Politik Muhammadiyah embentukan akal politik Muhammadiyah tentu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh bentangan pengalaman politik Muhammadiyah di masa lalu sejak 1912 hingga kekinian sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar pada bagian sebelumnya. Proses panjang satu abad lebih itulah yang telah menciptakan bangunan kokoh “akal politik Muhammadiyah” di masa kini untuk menjadi bekal yang kuat dalam menghadapi realitas di masa depan. Tahapan pembentukan itulah yang akan mengontrol pandangan politik Muhammadiyah di masa kini dan di masa depan. Berdasarkan proses pembentukan akal politik Muhammadiyah seabad lebih yang lalu, dapat diuraikan setidaknya ada empat faktor yang memengaruhi pembentukan akal Muhammadiyah di bidang politik. A. Faktor Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam di Bidang Kemasyarakatan Sejak awal kelahirannya, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang bergerak konsisten di bidang dakwah kemasyarakatan, bukan bidang politik. Hal ini dibuktikan dengan penolakan Ahmad P
~ 13 ~ Dahlan atas permintaan politisi Sarekat Islam bernama Agus Salim terkait ajakan agar Muhammadiyah menjadi partai politik baik sejak pembuatan Anggaran Dasar pertama maupun pada forum Kongres Muhammadiyah 1921. Ketika Kyai Misbach, politisi SI merah yang juga orang Muhammadiyah asal Solo, sering diundang dalam forum kongres tahunan Muhammadiyah, Kyai Misbach selalu mengusulkan agar Muhammadiyah menjadi partai politik, tetapi usulan itu ditolak juga oleh Ahmad Dahlan. Usulan serupa menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik juga pernah dilakukan oleh Cokroaminoto ke Ahmad Dahlan, tetapi lagi-lagi gagal. Begitu juga penolakan Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ahmad Badawi atas permintaan Presiden Soeharto agar Muhammadiyah menjadi partai politik saja ketika proses pendirian partai baru (yang kemudian melahirkan Parmusi). Meskipun sejumlah tokoh utama Muhammadiyah sejak Ahmad Dahlan, Fachrodin, dan Mas Mansur aktif di Sarekat Islam, mereka tidak pernah menyeret-nyeret Muhammadiyah ke jalur politik praktis. Bahkan ketika terjadi disiplin partai di internal Sarekat Islam, Fachrodin dan Mas Mansur lebih memilih keluar dari Sarekat Islam dan kembali berkhidmat di Muhammadiyah. Keterlibatan Mas Mansur dalam PII pun mendapat kritik internal di kalangan Muhammadiyah yang kemudian menyebabkan Mas Mansur tidak menonjolkan dirinya di PII dan di gerakan politik lainnya menjelang kemerdekaan. Hal ini sebenarnya menunjukkan, bahwa alam pikir Muhammadiyah memang bukanlah di bidang politik, tapi cukup di bidang dakwah kemasyarakatan. Begitu juga dengan keterlibatan Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi. Ketika NU berubah menjadi partai politik, Muhammadiyah konsisten tidak berubah menjadi partai politik. Ketika NU dan PSII keluar dari Masyumi,
~ 14 ~ Muhammadiyah konsisten tidak keluar dari Masyumi. Meskipun Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi, kritik-kritik internal terkait hubungan Muhammadiyah dan Masyumi tetap terjadi di setiap permusyawaratan seperti muktamar dan tanwir. Ini menunjukkan, bahwa relasi Muhammadiyah dan politik tidak statis tetapi dinamis dan muncul kesadaran kritik-kritik internal. Bahkan ketika Muhammadiyah secara resmi menyatakan putus hubungan sebagai anggota istimewa dengan Masyumi, tokohtokoh Muhammadiyah kembali lagi di rumah besarnya yaitu Muhammadiyah. Hal yang sama juga terjadi dengan kelahiran Parmusi sebagai bentuk reaksi dari warga Muhammadiyah yang menyatakan perlunya jalur politik sendiri dan tidak menjadikan Muhammadiyah sebagai jalur ganda, yaitu dakwah sekaligus politik yang itu menyebabkan kehancuran di tubuh Muhammadiyah karena warganya cenderung senang dengan urusan politik dan meninggalkan kegiatan dakwah. Pergeseran peran ormas ke ormaspol yang pernah dialami oleh Muhammadiyah antara 1965-1966 sebagai kekuatan politik riil pasca-meletusnya Tragedi Gestapu 1965 bukan berarti bahwa Muhammadiyah menjadi partai politik, tetapi itu sebuah keniscayaan sebagai respons kedaruratan atas situasi yang darurat juga, yaitu menyelamatkan negara pada saat itu dari ancaman komunis yang jika tidak segera dicegah bisa menguasai pemerintahan saat itu. Untung saja fungsi politik riil dapat diperankan Muhammadiyah secara signifikan sehingga ketika situasi nasional sudah kembali normal, Muhammadiyah tidak lagi menjalankan fungsi ormaspol-nya tetapi berpikir tentang perlunya pendirian partai politik yang kemudian melahirkan Parmusi pada 1968.
~ 15 ~ Khittah Ujung Pandang 1971 menjadi tanda awal adanya transformasi kesadaran politik Muhammadiyah, dari kesadaran individual menuju kesadaran institusional yang semakin meneguhkan, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang bergerak di bidang kemasyarakatan yang kemudian disempurnakan oleh Muktamar Muhammadiyah 1978 dan dilengkapi dengan Khittah Denpasar 2002 sebagai khittah Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Khittah Ujung Pandang selalu menjadi rujukan utama atau dalil mutawatir dalam urusan politik bagi warga Muhammadiyah ketika mereka menghadapi pihak lain yang menginginkan Muhammadiyah berubah menjadi partai politik atau Muhammadiyah harus mendirikan partai politik. Ini pula yang menjadi keyakinan Syafi’i Ma’arif, bahwa memang Muhammadiyah itu dirancang tidak untuk mengurus negara-pemerintahan tetapi mengurus masyarakat dan dakwah saja. Faktor Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam di bidang kemasyarakatan sangat memengaruhi proses pembentukan akal politik Muhammadiyah. B. Faktor Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Modernis Hasil penelitian Geertz (1960) tentang the Religion of Java menunjukkan, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam modernis sebagai pembeda dari NU yang diklasifikasikannya sebagai gerakan Islam konservatif. Sebagai gerakan Islam modernis, Geertz (1960: 149-161) menjelaskan empat karakteristik utama yang ada di Muhammadiyah. Pertama, takdir itu ditentukan oleh kerja keras dan perubahan yang dilakukan oleh manusia sendiri, bukan ditentukan oleh Tuhan. Kedua, agama
~ 16 ~ hanya memiliki peran secara umum saja dalam membimbing kehidupan manusia, secara detail kehidupan itu harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketiga, menjaga kemurnian Islam dengan cara menolak segala bentuk ritual agama yang tidak sesuai dengan Islam. Keempat, cenderung memaknai praktik-praktik beragama untuk tujuan pragmatis (kebermanfaatan) dalam kehidupan kontemporer yang tentunya merujuk pada ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Berdasarkan pemikiran Geertz tersebut, Muhammadiyah memang lebih bisa tumbuh dan berkembang di kawasan perkotaan dari pada di kawasan pedesaan. Di kawasan perkotaan, mayoritas masyarakatnya cenderung lebih terdidik dan memiliki kesibukan di dunia industri sehingga dakwah Muhammadiyah dalam menghadapi masyarakat jenis demikian lebih mudah diterima karena forum-forum diskusi dan pengajian umum sudah cukup menjadi ruang dalam mempelajari ajaran agama bagi masyarakat perkotaan. Sedangkan di kawasan pedesaan, Muhammadiyah sulit diterima karena masyarakat pedesaan bekerja di bidang pertanian dan membutuhkan ritual keagamaan untuk menenangkan kehidupan mereka. Ritual-ritual semacam selamatan, tahlilan, yasinan, ziarah kubur, dan pemujaan terhadap roh halus dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam pandangan Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, ritual yang semacam tersebut menyimpang dari konsep pemurnian ajaran Islam. Jumlah masyarakat yang tinggal di pedesaan Indonesia memang jauh lebih banyak dari pada mereka yang tinggal di perkotaan sehingga secara kuantitatif, jumlah warga Muhammadiyah jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan warga NU. Namun demikian, karena etos kerja dan etos beramal
~ 17 ~ usaha di tubuh Muhammadiyah yang luar biasa selalu hidup, institusi-institusi profesional dengan mudah bisa tumbuh dan menjamur di lingkungan Muhammadiyah, meskipun Muhammadiyah menjadi minoritas di kawasan tertentu. Ini tidak bisa dilepaskan dengan doktrin beragama di Muhammadiyah sebagaimana telah dijelaskan oleh Geertz, bahwa takdir itu ditentukan oleh si manusia dan kerja keras itu sendiri, bukan hadiah yang tiba-tiba diberikan oleh Tuhan semata. Berdirinya kampus Muhammadiyah di Indonesia bagian Timur seperti di Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur) dan Kota Jayapura (Papua) dengan jumlah mahasiswanya yang lebih dari 70 atau 80 persen adalah non-Muslim menjadi bukti bahwa Muhammadiyah adalah gerakan minoritas yang kreatif (creative minority). Hal ini diakui juga oleh Syafi’i Ma’arif ketika dirinya berkunjung ke Muhammadiyah Cabang Sruweng, Kebumen, Jawa Tengah pada akhir 2019. Melihat pesatnya perkembangan Muhammadiyah di Kecamatan Sruweng tersebut dengan berbagai amal usahanya yang maju, Syafi’i Ma’arif lantas mengatakan, bahwa ini bukti bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan creative minority, berkembang pesat meskipun dirinya kecil. Dan jika dirinya masih muda, pasti dirinya sangat senang untuk berkeliling Indonesia. Cara berpikir dan bertindak gerakan Islam modernis-reformis yang dilandaskan pada etos kerja yang penuh semangat inilah yang kemudian menyebabkan cara berpikir dan bertindak warga Muhammadiyah mengarah pada pilihan yang bersifat rasional dan pragmatis. C. Faktor Pengaruh Nilai-Nilai di Muhammadiyah Sejak Muhammadiyah berdiri tahun 1912 hingga 2020, nilai-nilai Muhammadiyah terbentang luas seperti sebuah
~ 18 ~ “perpustakaan ideologi”. Di dalamnya beragam nilai bisa ditemukan dan dipelajari. Kita bisa menjumpai ajaran Teologi AlMa’un dan Teologi ‘Al-Ashri yang menjadi inti pelajaran Ahmad Dahlan, Langkah 12 Mas Mansur, Muqoddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM) rumusan Ki Bagus Hadikusumo, Kepribadian Muhammadiyah rumusan Faqih Usman, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih (HPT), konsep “Politik Helm” ala A.R. Fakhruddin, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM), tauhid sosial dan gagasan politik adiluhung/luhur (high politics) yang dipopulerkan oleh Amien Rais, gagasan Pancasila sebagai Darul Ahdi wasy-Syahadah yang menjadi keputusan Muktamar ke-47 di Makassar 2015, dan sejumlah nilai-nilai lainnya yang ada di Muhammadiyah. Nilai-nilai tersebut selalu disampaikan dalam forum-forum Muhammadiyah seperti forum perkaderan Baitul Arqam/Darul Arqom dan forum perkaderan di tingkat Ortom, pelatihanpelatihan, pengajian serta rapat-rapat sebagai bentuk indoktrinasi kepada warga Muhammadiyah tentang apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. Apalagi doktrin “hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah” seakan menjadi nilai dasar yang sangat diyakini oleh warga Muhammadiyah bahwa berjuang di Muhammadiyah itu tidak selalu harus menuntut orientasi material karena bermuhammadiyah juga memberikan manfaat sosial dan spiritual yang mungkin tidak dijumpai ketika kita melakukan aktivitas di partai politik. Di sinilah Muhammadiyah sedang membangun peradaban non-material, bahwa kebahagiaan manusia itu tidak selalu berorientasi materalistik, tetapi pencapaian peradaban non-material seperti keikhlasan dan etika juga bagian dari
~ 19 ~ kebahagiaan tersebut. Tingginya angka kematian di sejumlah negara yang berorientasi pada pembangunan peradaban materialistik seperti Jepang dan Korea menjadi bukti nyata, bahwa orientasi materi tidak selalu menjadi unsur kebahagiaan seseorang, karena mereka kehilangan sifat ilahiah (sifat spiritualitas) yang itu hanya ada pada orientasi non-materialistik. Semangat Al-Ma’un pun seolah mengilhami para aktivis Muhammadiyah untuk terus-menerus beramal nyata di dunia pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kini beramal nyata pun merambah pula ke bidang filantropi (kedermawanan), pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola kebencanaan yang kemudian pada sidang Tanwir Muhammadiyah 2017 di Ambon dirumuskan sebagai trisula baru Muhammadiyah. Jika trisula lama Muhammadiyah bergerak di tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial, maka trisula baru Muhammadiyah bergerak pada tiga bidang lainnya yaitu filantropi (Lazismu), pemberdayaan masyarakat (MPM), dan tata kelola kebencanaan (LRB/MDMC). Ini bukan berarti bahwa trisula lama tidak berlaku karena ada trisula baru, tetapi keduanya saling melengkapi dan bekerja secara berkesinambungan. Trisula lama dan trisula baru hanya menjadi tanda dari gerakan Muhammadiyah di awal abad pertama dan awal abad kedua. Begitu seterusnya, pada awal abad ketiga yang akan datang, diharapkan ada lagi trisula baru Muhammadiyah di bidang yang berbeda agar terus melebarkan sayap dakwah perjuangan. Inilah inspirasi utama bagi para aktivis Muhammadiyah sebagai kelompok minoritas yang kreatif (creative minority) dan mampu menjadi kuat di kawasan-kawasan tertentu seperti adanya Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) yang terkadang diplesetkan menjadi Universitas Muhammadiyah
~ 20 ~ Kristen karena lebih dari 70 persen mahasiswa-mahasiswinya adalah non-muslim. Begitu juga dengan kampus STIKOM Jayapura yang memiliki mahasiswa non-muslim mayoritas. Sekolah, kampus, rumah sakit, dan klinik Muhammadiyah pun hadir di daerah-daerah pedalaman di mana mungkin negara belum hadir untuk mendidik dan mengobati rakyatnya. Inilah bentuk komitmen Muhammadiyah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanat dalam pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai yang berkembang di Muhammadiyah memang diorientasikan pada terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarbenarnya (MIYS). Apa itu MIYS? Suatu kondisi di mana masyarakat yang tinggal di dalamnya dapat menikmati kehidupan yang makmur, aman, damai, dan sejahtera tanpa membedabedakan latar belakang keagamaan maupun etnisitas seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur’an yaitu baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur. Dalam konsep MIYS dan merujuk pada nilai universal Piagam Madinah, Muhammadiyah berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa melalui gabungan dua model trisula yang telah dijelaskan tersebut ditambah dengan ladang garap Muhammadiyah lainnya yang juga senantiasa dijalankan tanpa pamrih. Satu hal lagi yang perlu ditekankan di sini, bahwa 10 butir nilai-nilai yang terkandung dalam Kepribadian Muhammadiyah, sebenarnya menunjukkan sejumlah karakteristik Muhammadiyah. Adapun 10 butir tersebut adalah (1) beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan; (2) memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah islamiyah; (3) lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam; (4) bersifat keagamaan dan kemasyarakatan; (5) mengindahkan segala
~ 21 ~ hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah; (6) amar ma’ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan; (7) aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam; (8) kerjasama dengan golongan Islam mana pun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya; (9) membantu pemerintah serta berkerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah Swt.; dan (10) bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana (PP Muhammadiyah, 2009: 45). Dari kesepuluh butir kepribadian Muhammadiyah tersebut, butir no. 1, 6, 7, 8, dan 9 menunjukkan karakteristik pragmatis. Butir no. 2 dan 3 membuktikan karakteristik terbuka. Butir no. 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 mengindikasikan karakteristik rasional. Sementara itu, butir no. 3 dan 7 mengarah pada karakteristik skripturalis. Artinya, bisa saja satu butir itu mengindikasikan satu karakteristik bahkan bisa gabungan dua karakteristik sekaligus. Hal ini menunjukkan, bahwa 10 butir kepribadian Muhammadiyah tersebut menunjukkan empat karakteristik akal politik Muhammadiyah, yaitu skripturalis, rasional, substansialis, pragmatis. 11 ciri khas Muhammadiyah yang teorikan oleh Nashir (2015: 107-108) juga dapat dikategorikan ke dalam empat karakteristik akal politik Muhammadiyah tersebut. Adapun penjelasan tentang empat karakteristik akal politik Muhammadiyah akan diuraikan kemudian. Demikianlah nilai-nilai yang ada di Muhammadiyah turut menjadi faktor yang memengaruhi pembentukan karakteristik akal politik Muhammadiyah.
~ 22 ~ D. Faktor Khittah Ujung Pandang Cs Selain nilai-nilai perjuangan yang berkembang dalam lintasan sejarah Muhammadiyah, ada juga yang disebut dengan khittah perjuangan yang menjadi strategi perjuangan Muhammadiyah dalam menghadapi situasi yang berkembang. Secara literal, kata “khittah” berarti garis, yang menunjukkan pemaknaan tentang garis perjuangan dan garis kebijakan organisasi. Karena itu, khittah perjuangan Muhammadiyah berarti garis perjuangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah dalam merespons realitas tertentu. Dalam konteks politik terutama politik kekuasaan dan kepartaian, khittah yang paling terkenal dan menjadi rujukan bagi warga Muhammadiyah adalah Khittah Ujung Pandang yang ditetapkan pada Muktamar Muhammadiyah 1971. Meskipun Khittah Ujung Pandang disempurnakan lagi dengan Khittah Surabaya 1978, tetapi Khittah Ujung Pandang masih menjadi tolok ukur awal kesadaran institusional tentang dinamika Muhammadiyah dan politik praktis. Dalam khittah tersebut ditegaskan, bahwa Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun. Khittah Ujung Pandang dan Khittah Surabaya sangat tegas terkait relasi Muhammadiyah dengan politik praktis terutama politik kepartaian. Karena itu, khittah Ujung Pandang ini selalu menjadi “dalil politik” yang paling mutawatir (tingkat kesahihannya sangat tinggi) dalam menepis keinginan sebagian warga Muhammadiyah terhadap pelibatan Muhammadiyah secara aktif dalam politik praktis. Keputusan Muhammadiyah untuk tidak terlibat lebih jauh dalam pendirian PAN pada 1998
~ 23 ~ termasuk juga PMB pada 2006 adalah bukti konkrit pelaksanaan Khittah Ujung Pandang meskipun AMM yang terlibat dalam pendirian PMB memiliki pemahaman yang berbeda dengan studi ini terhadap keputusan Tanwir Mataram 2004 seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Konsistensi netralitas Muhammadiyah dalam politik praktis tetap dijaga pada Pemilu 2014 dan 2019 meskipun aspirasi politik warga Muhammadiyah dituangkan dalam lembaga yang bernama “Tim Sukses” yang bertugas menjadi tim huru-hara yang beroperasi di lapangan. Patut digarisbawahi dalam konteks Pemilu 2004, Muhammadiyah seakan keluar dari jalur Khittah Ujung Pandang karena terkesan terlibat aktif dalam proses dukung-mendukung pada Pilpres 2004 di mana Amien Rais sebagai salah satu kontestannya. Meskipun pernyataan dukungan Muhammadiyah terhadap pencapresan Amien Rais terkesan halus, tapi publik sudah paham, bahwa Muhammadiyah aktif terlibat dalam proses kampanye untuk kader terbaiknya tersebut. Kekalahan Amien Rais sebagai tokoh reformasi di Pilpres 2004 semakin membuat Syafi’i Ma’arif yakin, bahwa Muhammadiyah itu didesain sejak awal pendiriannya hanya untuk mengurusi masyarakat dan dakwah saja, tidak untuk mengurus negara-pemerintahan. Karena itulah, ketika PMB ingin coba-coba peruntungan lagi pada Pemilu 2009, partai yang diinisiasi anak-anak muda Muhammadiyah ini hanya menjadi partai bilangan desimal alias partai nol koma karena mengumpulkan suara di atas satu persen saja tidak berhasil, apalagi mau coba-coba di peruntungan pencapresan. Di situlah niat awal Din Syamsuddin yang ingin mencoba peruntungan sebagai capres 2009 diurungkan lantaran partai binaannya gagal melenggang ke Gedung Senayan.
~ 24 ~ Setelah penegasan posisi Muhammadiyah terhadap partai politik, muncul khittah selanjutnya yang menjadi pelengkap Khittah Ujung Pandang, yaitu Khittah Denpasar 2002 sebagai bentuk kontribusi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Khittah Denpasar juga disebut dengan khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah dijelaskan sebelumnya. Khittah Ujung Pandang Cs ini juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap proses pembentukan akal politik Muhammadiyah. Keempat faktor yang telah dijelaskan di atas adalah faktor-faktor yang memengaruhi proses penciptaan cara berpikir dan bertindak warga Muhammadiyah (pengurus, elite, aktivis, anggota, dan simpatisan) di bidang politik. Adapun apa saja karakteristik akal politik Muhammadiyah, dijelaskan berikutnya di bawah ini.
~ 25 ~ BAB IV Karakteristik Akal Politik Muhammadiyah erdasarkan proses pembentukan kesadaran politik Muhammadiyah sejak 1912 hingga 2020 termasuk juga faktor-faktor yang memengaruhinya, studi ini mencoba menetapkan empat karakteristik utama akal politik Muhammadiyah. Empat karakteristik tersebut digunakan sebagai cara berpikir dan cara bertindak segenap warga Muhammadiyah dalam menghadapi dinamika politik, apapun jenis politiknya, apakah politik kebangsaan, politik kekuasaan, politik kepartaian, atau politik kepemiluan. Keempat karakteristik tersebut adalah Skripturalis, Rasional, Substansialis, dan Pragmatis. Karakteristik substansialis dan skripturalis digunakan oleh Liddle (1996) untuk menggambarkan dua model respons umat Muslim Indonesia terhadap dampak globalisasi pada agama dan identitas keagamaan. Substansialis dan skripturalis adalah dua titik spektrum yang berbeda satu sama lain. Adapun penjelasan keempat karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. A. Skripturalis Istilah “skripturalis” berasal dari kata scripture yang menunjukkan makna kepatuhan yang ketat terhadap penafsiran B
~ 26 ~ kitab suci (www.thefreedictionary.com). Menurut Shihab (2016), skripturalisme merupakan seruan ar-ruju’ ilal Qur’an was Sunnah, kembali pada kekuatan otoritas Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam penentuan ajaran dan praktik Islam yang sebenarnya serta menolak pemberlakuan hanya satu mazhab saja. Dalam konteks studi ini, karakteristik skripturalis di Muhammadiyah berarti kelompok yang ingin tetap menjaga kemurnian gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah Islam dari ketercampuran aktivitas politik praktis. Ibarat air putih bening di dalam gelas tanpa warna apapun, kelompok skripturalis yang menjadi mayoritas di Muhammadiyah menjaga keutuhan gerakan dakwah Muhammadiyah dari tetesan warna lain baik itu tetesan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga warna gerakan dakwah tetap terjaga kemurniannya. Karena itu, kelompok skripturalis selalu menjaga agar Muhammadiyah konsisten tetap di jalur dakwah kemasyarakatan dan bukan jalur politik kekuasaan (kepemiluan dan kepartaian). Meskipun para pendahulu awal (assabiqunal awwaluun) Muhammadiyah seperti Ahmad Dahlan, Muhammad Siradj, Fachodin, Hadjid, dan Mas Mansur terlibat politik praktis dalam Sarekat Islam, mereka sebagai elite Muhammadiyah tidak pernah menyeret-nyeret Muhammadiyah ke dalam politik praktis. Bahkan ketika Kyai Haji Misbach, H.O.S. Cokroaminoto, dan Agus Salim selalu mengusulkan agar Muhammadiyah menjadi partai politik dalam algemene vergadering (rapat tahunan) Muhammadiyah, Ahmad Dahlan menolak mentah-mentah gagasan itu sehingga Muhammadiyah tidak jadi partai politik. Ketika Sarekat Islam memberlakukan disiplin partai tahun 1926, anggapan awal Agus Salim bahwa Haji Fachrodin akan lebih memilih Sarekat Islam dari pada Muhammadiyah adalah salah.
~ 27 ~ Kenyataannya Fachrodin lebih cinta kepada Muhammadiyah dan meninggalkan partai yang saat itu menjadi satu-satunya kekuatan politik Islam meskipun Fachrodin menjabat sebagai elite teras di partai tersebut. Begitu juga dengan Mas Mansur dan Soekiman Wirjosandjojo yang lebih memilih mundur dari SI dan mendirikan PII pada tahun 1938, partai tempat berkumpulnya tokoh-tokoh Islam yang dikeluarkan dari SI. Ketika Mas Mansur berada di puncak pimpinan PII, kelompok skripturalis di Muhammadiyah melakukan kritik terhadap Mas Mansur sehingga kader asal Surabaya ini tidak lagi memegang posisi inti di PII. Ketika Mas Mansur terpilih secara mayoritas di Majelis Rakyat Indonesia (MRI), gerakan politik jelang kemerdekaan, Mas Mansur lebih memilih mundur dan digantikan oleh calon lain. Hal ini pun sebenarnya telah membuktikan, bahwa meskipun kesempatan ada, tokoh-tokoh Muhammadiyah lebih memilih Muhammadiyah dari pada gerakan-gerakan politik tersebut. Ketika umat Muslim bersepakat mendirikan Masyumi pada 1945, Muhammadiyah tetap konsisten menjadi salah satu anggota istimewanya meskipun PSII keluar pada 1947 disusul kemudian oleh NU pada 1952. PSII dan NU terkesan egois karena tidak mendapatkan posisi yang mayoritas di Masyumi sehingga mereka lebih memilih keluar dan menjadi besar di luar dari pada di Masyumi tetapi mereka menjadi kecil. Hal itu tidak berlaku dengan Muhammadiyah yang tetap tenang menjadi anggota istimewa di Masyumi dan mencoba bersikap adil dengan sesama anggota istimewa yang lainnya meskipun Muhammadiyah terlihat sangat dominan. Namun demikian, bukan berarti di internal Muhammadiyah tidak terjadi kritik terkait posisi anggota istimewa Muhammadiyah di Masyumi. Sejumlah kritik dari
~ 28 ~ berbagai daerah selalu muncul di tanwir maupun muktamar yang meminta Muhammadiyah menarik diri dari keanggotaan istimewa di Masyumi. Hal ini menunjukkan, bahwa dinamika di Muhammadiyah sangat dinamis terkait relasi Muhammadiyah dan partai politik. Selama Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi (1945-1959), hubungan Muhammadiyah dan Masyumi tidak selamanya baik. Pasca-Pemilu 1955, terlihat kerenggangan hubungan kedua organisasi tersebut, apalagi menjelang terjadinya pemberontakan daerah pada 1958 dan puncaknya di Sumatera Barat yang menyebabkan Masyumi dibubarkan oleh Soekarno dan kemudian membubarkan diri pada 1960 agar tidak dianggap sebagai partai terlarang. Pada 1959, Muhammadiyah sudah terlebih dahulu memutus hubungan keanggotaan istimewa dari Masyumi sebelum kemudian partai ini bubar. Hal ini menunjukkan dominasi kelompok skripturalis yang ingin menjaga agar Muhammadiyah tetap bersih dari perbuatan politik praktis. Namun, situasi politik era Orde Lama tidak memungkinkan bagi Muhammadiyah untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik kekuasaan. Begitu juga di saat Muhammadiyah harus menjadi ormaspol untuk sementara waktu (1965-1966) dalam situasi darurat pascameletusnya Gestapu 1965 agar menjadi kekuatan penyeimbang dan mengusir pengaruh komunis terhadap Presiden Soekarno dan pemerintahan saat itu. Dari situlah, kelompok skripturalis kemudian berpikir perlunya gagasan partai politik baru yang kemudian melahirkan Parmusi pada 1968 (meskipun diawali terlebih dahulu dengan rehabilitasi Masyumi meskipun tidak berhasil). Selama periode ini, gerakan dakwah Muhammadiyah ke masyarakat terbengkalai karena warga Muhammadiyah lebih
~ 29 ~ asyik dengan aktivitas politik yang selalu saja menjanjikan “surga sesaat” dan “pahala jangka dekat” meskipun itu juga belum tentu berhasil. Permintaan Soeharto pada 1968 agar Muhammadiyah menjadi partai politik dari pada mendirikan partai baru juga ditolak mentah-mentah oleh Muhammadiyah. Puncaknya adalah tahun 1971 sebagai momentum kesadaran institusional bagi Muhammadiyah untuk menegaskan dirinya sebagai gerakan Islam di bidang kemasyarakatan dan tidak berafiliasi ke partai politik mana pun dengan lahirnya Khittah Ujung Pandang. Sejak 1971 itulah, kesadaran institusional Muhammadiyah dipegang terus oleh warganya meskipun pada 1998 lahir PAN dan 2006 lahir PMB yang merupakan dua partai politik yang diinisiasi oleh kader-kader Muhammadiyah. Namun, kedua partai ini bukanlah partai milik Muhammadiyah. Penolakan warga Muhammadiyah terhadap konsep dakwah kultural yang digagas awal 2000-an juga semakin memperkuat, bahwa kelompok skripturalis sangat dominan di tubuh Muhammadiyah. Bentangan sejarah dinamika Muhammadiyah dan politik ini membuktikan, bahwa karakteristik skripturalis di Muhammadiyah sangatlah kuat sejak Ahmad Dahlan hingga para penerusnya sekarang yang dipimpin oleh Haedar Nashir Cs. Meskipun ada saja sejumlah warga Muhammadiyah yang ingin menyeret-nyeret Muhammadiyah ke dalam aktivitas politik praktis, kaum mayoritas ini konsisten menjaga air putih yang bening tersebut agar tetap bening seperti sedia kala saat pertama kali didirikan pada 1912. Konsistensi yang dimiliki oleh Muhammadiyah inilah yang tidak dimiliki oleh gerakan Islam lain di mana NU pernah menjadi partai politik. Inilah karakteristik akal politik Muhammadiyah, yaitu akal skripturalis.
~ 30 ~ B. Rasional Secara bahasa, istilah “rasional” menurut KBBI Online (2019) bermakna menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal. Sementara itu, menurut Oxford Learner’s Dictionaries (2020), kata “rational” berarti perilaku atau gagasan yang didasarkan pada akal dari pada emosional; seseorang yang berpikir secara jelas dan membuat keputusan berdasarkan alasan-alasan yang masuk akal dari pada emosi. Dalam konteks ini, bersifat rasional berarti lebih mendahulukan alasan-alasan yang diterima oleh akal sehat dari pada sikap-sikap yang mengarah pada taqlid (patuh buta) atau ketergantungan pada sosok tertentu tanpa berpegang pada akal sehat. Karakteristik rasional adalah konsekuensi dari Muhammadiyah yang dicirikan sebagai gerakan Islam reformismodernis. Dari empat karakteristik Muhammadiyah sebagaimana telah dijelaskan Geertz (1960), rasional adalah hal yang sangat menonjol dan melekat pada gerakan Muhammadiyah. Dalam beragama, warga Muhammadiyah tidak tergantung pada pandangan kiai, tetapi selalu mencari dalil yang paling mutawatir yang dianalisis menggunakan ilmu pengetahuan (ulumul Qur’an dan ilmu hadis). Begitu juga dalam penentuan awal bulan dalam kalender Islam, ketika sebagian umat Muslim lain masih menggunakan penglihatan mata telanjang (rukyatul hilal), Muhammadiyah menentukan awal bulan sudah menggunakan ilmu pengetahuan yang dinamakan ilmu falak/hisab. Dalam catatan Shihab (2016: 223) disebutkan, bahwa pemerintah Belanda selalu memandang Ahmad Dahlan sebagai seorang yang rasional dan aman. Salah satu laporan juga
~ 31 ~ menyetujui watak Dahlan yang nonpolitis sehingga laporan tersebut mengusulkan agar pemerintah Belanda tidak menentang perluasan Muhammadiyah. Menurut Shihab (2016: 220-221), semangat Muhammadiyah dalam melakukan rasionalisasi ajaran dan sistem kepercayaan, organisasi, dan perilaku kehidupan serta mengubah model kepemimpinan karismatik di bawah Dahlan ke dalam kepemimpinan kolektif menunjukkan relevansi model rasionalisasi Weberian. Karena itulah, Muhammadiyah berusaha keras merasionalisasikan cara hidup dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran modernisme Islam yang bertentangan dengan cara hidup Jawa tradisional. Karakteristik rasional pun terjadi dalam dinamika politik praktis. Sebagai seorang yang rasional, hitung-hitungan untung rugi pun harus dibicarakan secara detail dan mendalam. Karena itu, ketika Amien Rais maju sebagai capres pada 2004, AmienSiswono hanya mampu meraih suara 14-an persen dan tidak berhak ikut pada putaran kedua padahal saat itu sosok Amien masih lekat sebagai simbol kekuatan reformasi. Warga Muhammadiyah bisa dibilang sudah secara total mendukung kader terbaiknya ini dalam melenggang dan meraih kursi ke istana. Berbeda dengan nasib calon NU yang bisa lolos pada putaran kedua. Karakter warga NU cenderung cocok dengan pola patron-klien sehingga sikap ketaatan pada kyai masih kuat dan apa yang dikatakan kyai, para santri dan jamaah pasti nurut, begitu juga pada fatwa urusan politik, sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi di Muhammadiyah. Hematnya, jika PB NU menyatakan dukung Mega-Hasyim, mayoritas warga NU akan taat mematuhi perintah tersebut. Sebaliknya, meskipun keputusan Muhammadiyah mendukung Amien-Siswono maju sebagai
~ 32 ~ pasangan capres-cawapres, belum tentu semua warga Muhammadiyah mau mendukung dan memilih Amien-Siswono. Sikap rasional lainnya bisa kita lihat pada sosok Soekarno. Meskipun Soekarno pernah menjadi ketua Bagian Pengajaran Muhammadiyah Bengkulu di akhir 1930-an dan menikahi putri dari ketua Muhammadiyah Bengkulu yang bernama Fatmawati, tak tanggung-tanggung Soekarno tetap berani membubarkan Masyumi pada 1960 di mana Soekarno pasti tahu, bahwa Muhammadiyah adalah anggota istimewa partai tersebut dan banyak aktivis Muhammadiyah yang menjadi politisi Masyumi. Tapi karena sikap rasionalnya yang selalu menghitung untung rugi, Soekarno yang semakin kuat rezimnya, tidak pandang bulu tetapi berani membubarkan Masyumi yang juga berdampak pada lesunya gerakan Muhammadiyah di awal tahun 1960-an. Begitu juga dengan Amien Rais yang tetap berani menggelindingkan isu suksesi kepemimpinan nasional meskipun Amien Rais dan Soeharto sama-sama bibit Muhammadiyah. Sesama bibit saling babat atas nama politik adiluhung (high politics) amar ma’ruf nahi munkar. Tak pandang bulu, karakter rasional Amien Rais sepertinya sudah lebih dominan dari pada karakter primordial sesama bibit Muhammadiyah. Alhasil, bibit junior mampu melengserkan bibir senior pada 21 Mei 1998. Soeharto lenger keprabon. Kasus lain yang semakin membuktikan kuatnya karakteristik rasional adalah ketika Amien Rais mengusung kekuatan “Poros Tengah” menaikkan Gus Dur sebagai presiden terpilih pada SU MPR 1999 tetapi justru berperan juga dalam pelengseran si cucu Hasyim ‘Asyari tersebut dari kursi kepresidenannya pada 2001. Lalu Amien menaikkan Megawati yang pada 1999 dianggap Amien sebagai bukan siapa-siapa. Itulah
~ 33 ~ contoh karakteristik rasional warga Muhammadiyah. Terkadang karakteristik rasional mengalahkan hubungan pertemanan atau primordialisme karena berbeda kepentingan. Hal itu pula yang menyebabkan warga Muhammadiyah tidak tertarik pada politik praktis, karena politik praktis lebih banyak membawa dampak negatif dari pada dampak positif. Warga Muhammadiyah berpikir rasional sehingga mereka lebih suka bekerja pada bidang garap yang normal seperti dunia pendidikan, kesehatan, dan bisnis dari pada dunia politik yang lebih banyak memberi ketidakpastian masa depan. Karena itulah, karakteristik rasional biasanya cenderung dekat pada karakter pragmatis, yaitu kecenderungan lebih mencari keuntungan atau kebermanfaatan sebanyak-banyaknya dari pada kerugian atau kemudaratan. Sikap rasional ini juga yang terkadang menyulitkan Muhammadiyah bisa menang dalam pertarungan politik, karena terkadang dalam pertarungan politik yang dibutuhkan bukan kecerdasan pemilih tapi ketaatan mereka pada keputusan elite. Inilah dilema mengatur orang rasional yang biasanya memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dibanding lainnya dan terkadang sulit diatur karena kebenaran seseorang belum tentu diterima oleh pihak lain. Masing-masing dari mereka yang memiliki karakter rasional juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Inilah karakter rasional yang juga banyak dimiliki oleh warga Muhammadiyah. Di situlah mengapa Muhammadiyah lebih bisa berkembang di kawasan perkotaan dari pada di pedesaan. C. Substansialis Secara bahasa, kata “subtantial” menunjukkan makna terkait pada sesuatu hal yang paling penting yang harus
~ 34 ~ dipertimbangkan (Cambridge Dictionary, 2020). Pemikiran yang bersifat substantivistik lebih menekankan substansi ajaran dari pada simbol keagamaan yang sifatnya tekstual. Ajaran-ajaran Islam memiliki makna yang universal dan harus dikontekstualisasikan dengan realitas sosial. Kelompok ini menyadari, bahwa realitas sosial di negara-negara Dunia Ketiga jelas berbeda dengan Arab di mana Nabi Muhammad saw pernah hidup di dalamnya. Selain itu, antara satu manusia dengan manusia yang lain tidak sepenuhnya memiliki pemahaman yang sama terhadap kehendak Tuhan. Perbedaan harus dipandang sebagai fitrah. Karena itu, kaum Muslim harus bersikap toleran satu sama lain termasuk dengan non-Muslim. Kelompok substansialis lebih menekankan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas politiknya. Proses kulturalisasi telah melahirkan kompetisi di antara berbagai kekuatan kultural, dan Islam hanya satu di antara kekuatan kultural yang bersaing itu. Agar Islam dapat memenangkan persaingan tersebut, proses islamisasi harus mengambil bentuk kulturalisasi dan bukan politisasi (Anwar, 1995: 155-156). Karakteristik substansialis adalah konsekuensi logis atau turunan pasti dari karakteristik rasional. Orang yang bersikap rasional dan bisa diajak berdiskusi tentang topik apapun, biasanya cenderung berpikir substansialis dan menerima sikap perbedaan. Turunan sikap substasialis ini bisanya lebih mudah melihat perbedaan, cenderung toleran, dan tidak mengambil sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan. Jika menengok sejarah, sikap substasialis juga telah ditunjukkan oleh Ahmad Dahlan sejak sebelum mendirikan Muhammadiyah. Keinginannya menjadi guru agama di sekolah sekuler milik pemerintah Belanda hingga dicap sebagai kiai kafir, belajar organisasi pada Boedi Oetomo serta
~ 35 ~ keterlibatan di tubuh Sarekat Islam menunjukkan, bahwa sikap substasialis sangat melekat pada kepribadian Ahmad Dahlan. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penentuan arah kiblat yang berbeda dengan kiai-kiai di Kauman dan sekitarnya pada zaman itu menunjukkan, bahwa Dahlan adalah sosok substasialis yang memahami agama tidak hanya berpijak pada teks saja. Kerjasama Muhammadiyah dengan berbagai pihak internasional tanpa mempertimbangkan latar belakang keagamaan dan etnisitas juga menunjukkan, bahwa cara berpikir Muhammadiyah adalah substasialis. Praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah juga mendukung cara berpikir dan bertindak substasialistik. Di Indonesia bagian timur, mayoritas mahasiswa di sejumlah kampus Muhammadiyah justru berasal dari kalangan non-Muslim. Sebut saja Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) dan STIKOM Muhammadiyah Jayapura yang kurang lebih 70-an persen mahasiswanya adalah non-Muslim. Maka dari itu, UMK sering juga disebut atau “diplesetkan” dengan Universitas Muhammadiyah Kristen. Penerimaan mahasiswa non-Muslim di sejumlah kampus besar Muhammadiyah seperti UMY, UMM, UMS, UAD, Uhamka, dan lain sebagainya adalah bentuk keterbukaan Muhammadiyah di bidang pendidikan, bahwa pendidikan adalah hak setiap manusia tanpa memandang agama dan latar belakang sosialnya. Peran Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana di berbagai daerah di Indonesia maupun di sejumlah negara di luar negeri juga menjadi bukti kuat bahwa perjuangan dakwah Muhammadiyah tidak memandang latar belakang agama maupun etnis. Apa iya, sebelum tim relawan Muhammadiyah menolong korban bencana, ditanya terlebih dahulu, apakah kamu Muslim
~ 36 ~ atau bukan? Kalau Muslim, apakah Muhammadiyah atau NU? Dan seterusnya. Begitu juga program-program pemberdayaan Muhammadiyah ke kalangan tukang becak dan kelompok marginal yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) juga konsen dalam kepedulian terhadap kelompok miskin perkotaan maupun pedesaan. Pendirian rumah sakit Muhammadiyah di sejumlah daerah yang kini jumlahnya mencapai lebih dari seratusan juga menunjukkan sikap keterbukaan Muhammadiyah terhadap siapa saja. Karena rumah sakit Muhammadiyah didirikan atas dasar kemanusiaan bukan hanya untuk menolong golongan atau agama tertentu. Dialog antar-iman baik di dalam negeri maupun mancanegara juga telah dilakukan oleh Muhammadiyah melalui sejumlah kadernya seperti yang telah diperankan oleh Din Syamsuddin, Abdul Mu’ti, Syafiq Mughni, dan kader-kader lainnya. Hal ini dilakukan guna membangun visi persatuan di tingkat nasional dan tentunya perdamaian di tingkat internasional. Karena karakteristik substasialis itulah, Muhammadiyah membangun relasi yang sama dengan semua partai politik. Kaderkader Muhammadiyah kini pun tersebar dan terdiaspora hampir ke semua partai politik, tidak hanya di partai Islam saja tetapi partai sekuler juga. Meskipun secara historis dan emosional Muhammadiyah memiliki kedekatan tersendiri dengan PAN, tetapi pada prinsipnya kedekatan Muhammadiyah juga dilakukan dengan partai politik lainnya baik itu PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Perindo, dan PSI.