~ 37 ~ D. Pragmatis Menurut Oxford Learner’s Dictionaries (2020), term “pragmatic” menunjukkan makna penyelesaian masalah secara praktis dari pada berupa ide-ide atau teori. Persamaan kata lain adalah “realistic”. Sedangkan menurut KBBI Online (2019), kata “pragmatis” bersifat praktis dan berguna bagi umum, bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan), mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis. Karakteristik pragmatis ini merupakan akibat dari karakteristik rasional karena kecenderungan orang yang bersikap rasional biasanya bersikap pragmatis pula sebagai konsekuensi pilihannya. Alfian menyebut Ahmad Dahlan sebagai seorang pragmatis sejati (the real pragmatist). Hal ini terlihat dengan sikap dan perilaku Dahlan selama dia hidup, di mana Dahlan akan mengambil sesuatu hal jika dia berpikir hal itu memang yang terbaik. Dahlan akan melakukan tindakan tertentu jika hal itu dianggapnya benar dan bermanfaat bagi umat Muslim tanpa berpikir sesuatu itu berasal dari mana. Dahlan tidak malu-malu meniru kegiatan sosial yang sudah dikerjakan oleh umat Kristiani seperti pelayanan kesehatan serta meniru pemikiran gerakan modernis lain baik yang datang dari Indonesia maupun dari luar negeri. Perjalanan, bacaan, pengamatan, dan relasi Ahmad Dahlan dengan banyak orang dari kalangan Muslim sendiri maupun mereka yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan Islam telah membentuk kepribadian Dahlan sebagai seorang pragmatis sejati. Sebagai seorang pragmatis, Dahlan membebaskan Islam sebagaimana dia membebaskan Muhammadiyah dan menerima apapun yang dia pikir itu bermanfaat dengan catatan hal tersebut tidak bertentangan dengan tauhid Islam (Alfian, 1989: 150).
~ 38 ~ Ahmad Dahlan memang tidak meninggalkan tulisan yang sistematis dan menyeluruh, karena memang apa yang dia tinggalkan hanyalah kepragmatisan tersebut, dan Alfian (1989: 150-151) meyakini, bahwa kepragmatisan itulah yang menjadi karakteristik dari gagasan modernisme Islam yang diserukan oleh Dahlan. Berbeda dengan Muhammad Abduh yang memiliki pemikiran dan gagasan yang sistematis sebagaimana terlihat dalam karya-karyanya seperti Al-Manar, Ahmad Dahlan adalah seorang pejuang lapangan yang tak kenal lelah yang kemudian diwujudkan olehnya dengan mendirikan Muhammadiyah. Sebagai seorang pragmatis sejati, Dahlan menyeleksi pemikiranpemikiran terbaik dari berbagai sumber ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya pemikiran Abduh dan mempraktikkannya dalam alam nyata dari pada menulis teks kembali. Dahlan seolah ingin menerapkan apa yang disebut oleh Kuntowijoyo sebagai tugas kenabian, yaitu “aktivisme sejarah”, terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat dari pada sekadar berada di atas mega yang tak menyentuh realitas. Karena itulah, satu surah dalam Al-Qur’an yaitu Al-Ma’un sudah mampu menginspirasi Ahmad Dahlan mendirikan rumah sakit sebagai bentuk pertolongan terhadap umat yang tidak mampu. Dalam perjalanan politik Muhammadiyah, nampaknya sikap pragmatis menjadi ciri khas gaya politik Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah dalam proses didirikan, Ahmad Dahlan meminta pertolongan Boedi Oetomo dalam hal kepengurusan berkasberkas administratif. Dengan begitu, Dahlan diminta untuk memberikan nasihat-nasihat keagamaan kepada para pengurus Boedi Oetomo. Untuk melebarkan sayap dakwah Muhammadiyah, Ahmad Dahlan dan sejumlah muridnya seperti Fachrodin terlibat aktif di Sarekat Islam. Ketika Dahlan dan kader Muhammadiyah
~ 39 ~ lain diutus ke daerah, mayoritas kaum Muslim lokal tertarik untuk mendirikan Muhammadiyah seperti yang telah dijelaskan pada bab dua. Bahkan ketika Sarekat Islam menerapkan politik hijrah atau politik non-kooperatif kepada pemerintah Belanda, Muhammadiyah melalui Fachrodin dan Mas Mansur tidak setuju gagasan tersebut dan cenderung ingin bekerjasama dengan Belanda. Hal itu terlihat ketika sejumlah sekolah Muhammadiyah saat itu mendapatkan subsidi keuangan dari pemerintah Belanda meskipun Fachrodin menyangkal akan sikap kooperatif Muhammadiyah dengan Belanda. Begitu juga dengan sikap Mas Mansur dan Soekiman Cs yang menolak dengan sikap politik hijrahnya SI yang kemudian membuat mereka mendirikan partai baru bernama Partai Islam Indonesia (PII) pada 1938. Beberapa bulan pasca-kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah turut mendirikan Masyumi pada 1945 sebagai satu-satunya kekuatan politik Islam saat itu meskipun PSII keluar dari Masyumi pada 1947 dan disusul oleh NU pada 1952. Menurut pandangan studi ini, keluarnya PSII dan NU dari Masyumi saat itu adalah sikap emosional dan bukanlah sikap pragmatis, yang sebenarnya lebih mengisyaratkan lemahnya kedudukan PSII dan NU di Masyumi dibanding Muhammadiyah yang cenderung lebih dominan seperti yang terlihat dalam struktur kepengurusan Masyumi. Sikap rasional-pragmatis yang dipilih oleh Muhammadiyah membuat organisasi ini tetap berada di dalam Masyumi bersama anggota istimewa lainnya. Alhasil, kader-kader Muhammadiyah banyak yang terlibat sebagai politisi Masyumi dan menjadi anggota DPR RI hasil Pemilu 1955. Dinamika politik tentu mewarnai relasi antara Muhammadiyah dan Masyumi sehingga pada 1959 Muhammadiyah memilih putus hubungan dengan Masyumi agar terhindar dari kemungkinan sikap
~ 40 ~ pemerintah yang otoriter. Hal ini terbukti ketika Presiden Soekarno membubarkan Masyumi pada 1960 akibat sejumlah elitenya terlibat dalam pemberontakan Permesta di Sumatera Barat. Jika Muhammadiyah tidak berpikir rasional-pragmatis dan membuat keputusan keluar sebagai anggota istimewa Masyumi, bisa jadi Muhammadiyah juga terkena imbas dan menjadi target pembubaran. Namun, karena sikap pragmatis dan lebih melihat manfaat dari pada mudaratnya, pembubaran terhadap Muhammadiyah tidak terjadi meskipun sudah ada tanda-tanda ke arah itu. Sikap pragmatis juga ditunjukkan oleh Ahmad Badawi yang terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah setengah abad tahun 1962. Pemberian penghargaan “Bintang Muhammadiyah” oleh Muhammadiyah yang disematkan kepada Soekarno juga menjadi strategi Ahmad Badawi agar Soekarno tidak menyingkirkan Muhammadiyah dari percaturan politik nasional saat itu. Alhasil, strategi Badawi tersebut menuai hasil. Pidato Soekarno saat pembukaan Muktamar setengah abad tersebut membuat publik luas terheranheran, tidak disangka bahwa salah satu kader Muhammadiyah yang selama ini tidak pernah menunjukkan identitasnya tersebut kepada masyarakat luas telah menjadi presiden pertama Indonesia, dan itulah Soekarno. Sejak itulah, girah berdakwah warga Muhammadiyah kembali bangkit setelah sempat lesu akibat tuduhan banyak pihak yang dialamatkan kepada Muhammadiyah sebagai antek dari partai terlarang, yaitu Masyumi. Pergeseran fungsi Muhammadiyah dari sekadar ormas menjadi ormaspol pasca-tragedi Gestapu 1965 dengan memiliki fungsi politik riil sebagaimana fungsi yang ada pada partai politik
~ 41 ~ juga menunjukkan, bahwa karakteristik pragmatis memang melekat pada tubuh Muhammadiyah. Meskipun fungsi ormaspol tersebut hanya berlaku singkat sekitar kurang lebih setahun untuk membantu pemerintah dalam rangka penumpasan kelompok komunis, hal itu menunjukkan rasionalitas Muhammadiyah untuk terlibat pada perjuangan politik yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia agar negara ini tidak diambil alih oleh kelompok komunis dan tetap meletakkan dasar-dasar ketuhanan sebagai dasar kenegaraan Indonesia. Karena sikap pragmatis itu pulalah, Muhammadiyah beranggapan jika melakukan dua fungsi secara bersamaan, hal itu membuat Muhammadiyah tidak fokus pada salah satunya. Akibat dari memainkan fungsi ormaspol, kegiatan Muhammadiyah justru banyak terforsir pada urusan politik praktis dan malah meninggalkan kegiatan dakwah kemasyarakatan. Atas dasar itulah, Muhammadiyah kemudian menginisiasi pendirian partai baru dengan mendahulukan rehabilitasi Masyumi. Rehabilitasi Masyumi gagal. Satu-satunya pilihan yang bisa diambil adalah pendirian partai baru hingga berdirilah Parmusi. Muhammadiyah adalah salah satu pendiri Parmusi dan menyambut kelahiran partai ini dengan sangat antusias diikuti instruksi ke jajaran tingkat bawah untuk terlibat aktif di Parmusi sebagai jalur politik perjuangan warga Muhammadiyah. Konflik yang terjadi di internal partai terutama dimulainya percobaan kudeta oleh kelompok Naroka Cs kepada Parmusi pimpinan Djarnawi Hadikusumo membuat hubungan Parmusi dan Muhammadiyah renggang hingga berlakunya fusi partai pada 1971 yang membuat jarak Muhammadiyah dan Parmusi turut renggang. Munculnya Khittah Ujung Pandang 1971 yang kemudian direvisi oleh Khittah Surabaya 1978 sebagai tanda dari
~ 42 ~ lahirnya kesadaran institusional adalah keputusan pragmatis Muhammadiyah untuk tidak terlibat dalam urusan politik praktis kepartaian dan kepemiluan. Strategi “politik helm” ala A.R. Fakhruddin dengan menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan diberlakukan dalam AD-ART Muhammadiyah juga menunjukkan konsistensi sikap pragmatis yang selama ini telah dimainkan oleh Muhammadiyah sejak Ahmad Dahlan. Toh dengan menerima asas tunggal tersebut tidak berdampak pada lemahnya keimanan dan ketauhidan warga Muhammadiyah, kegiatan dakwah Islam selama ini tidak juga berubah serta salatnya tidak berkurang. Kenyataan, bahwa Muhammadiyah sejak berdirinya 1912 hingga 1959 tidak pernah mencantumkan asas Islam secara formal dalam AD-ART juga menjadi cara pandang pragmatis untuk melegitimasi, bahwa memang penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal di tubuh Muhammadiyah bukanlah persoalan yang substansial. Intinya, perjuangan politik Muhammadiyah bukanlah perjuangan politik simbolik-formalistik yang seringkali gerakan Islam lain memanfaatkannya. Penerimaan Ki Bagus Hadikusumo atas hilangnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta karena pertimbangan kemaslahatan persatuan bangsa Indonesia juga menunjukkan karakter dasar sikap politik pragmatis Muhammadiyah, padahal Ki Bagus sendiri adalah seorang Muslim yang terbilang cukup keras dalam membela Islam. Namun, berkat keikhlasannya dan upaya lobi yang dilakukan sejumlah pihak, Ki Bagus Hadikusumo menyetujui penghapusan tujuh kata pada Piagam Jakarta. Ketika munculnya sejumlah keinginan untuk mengembalikan Piagam Jakarta pada amandemen UUD 1945 pasca-Reformasi, Muhammadiyah tetap
~ 43 ~ konsisten untuk menolak keinginan tersebut dengan pertimbangan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu. Sikap politik Amien Rais yang sangat lantang dalam menyuarakan isu suksesi kepemimpinan nasional awal era 1990- an menunjukkan bentuk pragmatis seorang kader Muhammadiyah. Padahal, Presiden Soeharto dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Aceh 1995 menyatakan, bahwa dirinya adalah bibit Muhammadiyah. Jika menggunakan pendekatan primordial-emosional, sesama bibit yaitu Soeharto dan Amien Rais tidak harus ribut dan saling menjatuhkan serta lebih baik berdamai dan mencari posisi saling untung satu sama lain. Tapi Amien berpikir beda. Dengan menghilangkan sakat primordialisme dan mendahulukan sikap rasional-pragmatis demi kebaikan rakyat pada saat itu, isu suksesi terus digulirkan. Bagi Amien, Soeharto lengser adalah sebuah keharusan yang menjadi bagian dari tugas amar ma’ruf nahi munkar. Di sini sebenarnya Amien Rais sedang memainkan peran pragmatisnya sebagaimana telah diperankan oleh Ahmad Dahlan dengan konteks yang berbeda. Keputusan Muhammadiyah mendukung Amien Rais untuk maju pada Pilpres 2004 juga bagian dari sikap pragmatis, di mana jika Amien terpilih, hal itu tentu berdampak positif pada perkembangan dakwah Muhammadiyah. Jika tidak terpilih, ya sudah, kembali pada kegiatan dakwah Islam kemasyarkaatan. Sikap netral dalam politik kepemiluan terutama pada Pemilu 2014 dan 2019 serta munculnya model tim sukses yang dimainkan oleh warga Muhammadiyah di kedua pihak kandidat yang bertarung menunjukkan sikap pragmatis Muhammadiyah. Jika kubu satu kalah, maka Muhammadiyah tetap diterima di kubu satunya karena ada tim sukses yang memperjuangkan di situ. Begitu juga
~ 44 ~ sebaliknya. Selain itu juga, sikap kehati-hatian yang dimainkan oleh Haedar Nashir sebagai pimpinan puncak Muhammadiyah adalah sikap yang tepat agar Muhammadiyah tidak terjebak pada politik partisan atau politik dukung-mendukung seperti yang dilakukan oleh NU. Untung saja calon yang didukung NU menang, kalau kalah, hancur habis-habisan. Sikap pragmatis sudah mendarah daging dan mengakar urat di tubuh Muhammadiyah. Sikap pragmatis juga berperan aktif dalam sikap individu para kader dan aktivis Muhammadiyah dalam menghadapi setiap gejala politik yang muncul dengan berbagai varian yang berbeda.
~ 45 ~ BAB V Dua Mazhab Akal Politik Muhammadiyah erdasarkan empat karakteristik akal politik Muhammadiyah yang telah dijelaskan di atas, studi ini mencoba mengambil kesimpulan, bahwa akal politik Muhammadiyah terdiri dari dua jenis yang berbeda. Pertama adalah akal skripturalis-rasional. Akal pertama ini adalah akal yang mendominasi mayoritas warga Muhammadiyah. Sementara akal kedua adalah akal substansialispragmatis yang merupakan akal minoritas di kalangan Muhammadiyyin. Akal kedua bisa disebut juga sebagai akal marginal atau akal yang terpinggirkan karena memang hanya sebagian kecil saja yang memiliki akal kedua ini. Karena itu, jika akal dominan adalah akal massa, akal marginal adalah akal elite. Artinya, akal dominan adalah akal mayoritas dan akal marginal adalah akal minoritas. A. Skripturalis-Rasional (Spiral): Akal Dominan Secara konseptual, akal Spiral beranggapan, bahwa (1) Muhammadiyah tidak usah terlibat dalam aktivitas politik praktis kekuasaan, baik itu politik kepartaian maupun politik kepemiluan. Kelompok yang berpedoman pada akal Spiral ini (2) tidak B
~ 46 ~ memiliki ketertarikan pada urusan politik praktis. Mereka cenderung mencari sektor lain yang dianggap lebih nyaman untuk kehidupan mereka baik itu melalui bidang pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, dan lain-lainnya yang tidak kalah menarik dari pada sekadar urusan politik praktis semata. Bagi akal Spiral, (3) terlibat politik praktis hanya akan merugikan diri sendiri, bahkan lebih banyak membawa pada hal yang mengarah pada mafsadat (kerusakan) seperti sikap saling curiga, saling benci, dan memusuhi satu sama lain. Di sinilah pertimbangan rasionalnya juga muncul. Karena itu, akal Spiral pada dasarnya (4) cenderung lebih bersikap oposisi terhadap kekuasaan, siapa pun yang berkuasa. Meskipun bersikap oposan, kelompok Spiral ini tetap menginginkan kekuasaan tanpa mau berjuang total (nggetih) melalui politik praktis. Kelompok ini tidak mau berjuang keras tetapi menginginkan kekuasaan. Jika dikasih posisi tambahan (semisal wakil menteri), tidak mau terima, maunya harus posisi utama sebagai menteri. Jika tidak dikasih posisi menteri, lebih baik tidak usah diambil. Sederhananya, benci dan beroposisi pada pemerintah, tapi tetap butuh sumbangan/subsidinya. Kesan yang muncul, Muhammadiyah alergi pada politik. Untuk menggambarkan sikap “oposisi absurd” ini, logika “politik hijrah” atau politik non-kooperatif Sarekat Islam yang diberlakukan pada pemerintah Belanda saat pra-kemerdekaan dapat menggambarkan situasi alam bawah sadar mayoritas akal politik Muhammadiyah di era kekinian. Cara berpikir dan bertindak oposisional dalam sejarah Muhammadiyah dapat dilacak dari perilaku elite-elite Muhammadiyah, seperti sikap keras Hamka terkait dengan fatwa haram ucapan natal sehingga Hamka mundur dari jabatan ketua MUI Pusat dan juga pernah masuk penjara. Begitu juga dengan
~ 47 ~ sikap keras Kasman Singodimedjo terhadap pemerintah. Di era Soekarno, sikap politik Muhammadiyah tercermin pada sikap politik Masyumi. Kerasnya sikap oposisi Masyumi kepada rezim Soekarno memang pada kenyataan menunjukkan sikap politik oposisional Muhammadiyah. Pemberontakan Permesta/PRRI 1958 yang dilakukan sejumlah tokoh Masyumi (Natsir, Syafruddin, dan Burhanuddin) juga mewakili alam bawah sadar sikap politik oposisional Muhammadiyah. Pada perkembangan berikutnya, sikap oposisional juga ditunjukkan dengan perilaku Malik Ahmad, salah satu ketua PP Muhammadiyah asal Minangkabau, yang menolak keras asas Pancasila, bahkan dirinya pernah mengatakan akan keluar dari Muhammadiyah jika Muhammadiyah tetap menerima asas Pancasila. Dari cerita Abdul Munir Mulkhan saat diwawancarai penulis, menjelang Muktamar Muhammadiyah tahun 1985 di Surakarta, ada pertemuan mubalig se-Jawa Tengah di waktu subuh di kantor PP Muhammadiyah Jl. KHA Dahlan 103 Yogyakarta. Dalam pertemuan itu, Djarnawi Hadikusumo pernah menyampaikan materi tentang asas Pancasila. Seketika itu juga, forum menjadi ramai karena mayoritas warga Muhammadiyah yang hadir di forum itu menolak rencana pemberlakuan asas Pancasila. Penggelindingan isu suksesi kepemimpinan yang dilakukan oleh Amien Rais juga bagian dari sikap alam bawah sadar politik oposisional Muhammadiyah. Begitu juga sikap kritisoposisional yang kerap ditunjukkan oleh Din Syamsuddin pada rezim SBY. Bahkan cara bertindak Din sebenarnya mencerminkan akal politik Muhammadiyah yang asli, dia ingin kekuasaan tetapi tidak punya kaki tangan yang mengawal keinginan tersebut. Mayoritas dukungan warga Muhammadiyah ke Prabowo dan tidak ke Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 juga semakin
~ 48 ~ memperkuat, bahwa akal politik Muhammadiyah memang berada pada model akal oposisional. Karena itu, sikap politik oposisi yang diperankan oleh warga Muhammadiyah di akar rumput kepada rezim Jokowi itu adalah sikap non-kooperatif atau politik hijrahnya Sarekat Islam yang anti-Pemerintah Belanda saat prakemerdekaan. Akal skripturalis-rasional banyak diadopsi oleh mayoritas warga Muhammadiyah. Karena itu, akal Spiral ini sering disebut dengan “akal dominan”. Mereka lebih tertarik menempatkan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan (interest group) dan kekuatan moral (moral force) dari pada sebagai kekuatan politik praktis. Warga Muhammadiyah yang mengadopsi akal ini berpikir rasional, bahwa perjuangan melalui politik praktis lebih banyak berdampak buruk dari pada berdampak positif. Bagi mereka, lebih baik terjun ke sektor lain yang lebih terlihat manfaatnya dan tidak banyak kerugiannya, seperti menjadi pengusaha, pegiat urusan sosial dengan menjadi aktivis LSM, peneliti atau dosen, guru, ASN atau bekerja di amal usaha Muhammadiyah yang lahan garapnya sudah pasti. Kelompok ini pada dasarnya ingin menjaga kemurnian Muhammadiyah dari campuran politik praktis dan memilih berjuang melalui dakwah kemasyarakatan. Perjuangan model ini bisa disebut juga dengan perjuangan kultural sebagai pembeda dari perjuangan struktural yang lebih dekat ke akal yang kedua. Sejumlah faktor setidaknya memengaruhi warga Muhammadiyah yang mengadopsi akal Spiral. Pertama, faktor Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang sejak awal kelahirannya bergerak di bidang kemasyarakatan meskipun di tengah perjalanannya, Muhammadiyah selalu bersinggungan dengan politik praktis. Kedua, faktor Khittah Ujung Pandang 1971.
~ 49 ~ Ketiga, faktor penanaman nilai-nilai Muhammadiyah yang selalu disampaikan oleh para pimpinan dan mubalig Muhammadiyah dalam forum-forum perkaderan seperti Baitul Arqom, pelatihan kader di Ortom maupun pemantapan ideologi karyawan AUM. Dengan ketiga faktor tersebut, warga Muhammadiyah memiliki kecenderungan memiliki akal pertama ini. Bahkan secara ekstrem, para pimpinan dan mubaligh Muhammadiyah ada yang beranggapan, bahwa Muhammadiyyin tidak usah membicarakan urusan politik praktis, sebuah sikap yang berlebihan. Untuk memperjuangkan kepentingan politiknya, kelompok ini cenderung menjadikan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan dan kekuatan moral dengan menggunakan strategi lobi elite, memengaruhi pembuat kebijakan serta pengajuan kerjasama program. Karena itu, kelompok ini selalu menjadikan pemerintah sebagai patron guna melancarkan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Muhammadiyah. Dengan begitu, etos kerja kaum Spiral ini sangat tinggi sekali karena mereka harus bisa bekerja keras untuk meyakinkan pihak pemerintah bahwa program-program mereka layak untuk diperjuangkan, didanai oleh pemerintah, dan dijadikan model percontohan bagi pihak lain. B. Substansialis-Pragmatis (Supra): Akal Marginal Berbeda dengan akal skripturalis-rasional, konsep akal Supra memiliki prinsip, bahwa (1) ide dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah harus dituangkan dalam perjuangan politik praktis melalui partai politik maupun arena demokrasi bernama pemilu. Akal Supra ini (2) memiliki ketertarikan untuk terjun dalam dunia politik praktis baik itu menjadi aktivis di partai
~ 50 ~ politik maupun terlibat dalam perjuangan di kepemiluan baik itu sebagai caleg, capres, kepala daerah atau tim sukses. Bagi akal Supra, (3) perjuangan Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya harus dikawal melalui perjuangan politik praktis agar targetnya sesuai dengan yang dicita-citakan. Perjuangan melalui pembuatan Undang-Undang atau Perda serta perjuangan pembuatan anggaran (budgeting) adalah cara paling mujarab untuk mengawal terwujudnya cita-cita “Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya”. Akal Supra ini hanya dimiliki oleh minoritas warga Muhammadiyah. Karena itu, akal ini sering disebut juga dengan “akal marginal” karena akal ini memang terpinggirkan dan tidak didukung oleh kebijakan organisasi. Bagi cara pandang kelompok Supra, meskipun perjuangan politik tidak semudah di perjuangan dakwah, Muhammadiyah harus mengambil peran strategis dengan menempatkan sebanyak mungkin kader-kadernya di partai politik. Bahkan bila perlu Muhammadiyah memiliki partai politik. Bagi kelompok ini, perjuangan politik memang seperti menjanjikan “surga sesaat” dan “pahala jangka dekat” jika itu bisa diraih. Kelompok ini pada dasarnya juga tetap ingin menjaga kemurnian Muhammadiyah dari campuran politik praktis, tetapi Muhammadiyah juga harus konsen untuk memikirkan perjuangan melalui jalur politik praktis, apakah itu mendirikan partai politik sendiri atau mendesain penempatan kader-kadernya agar terdiaspora ke berbagai partai politik. Perjuangan model ini bisa disebut juga dengan perjuangan struktural sebagai pembeda dari perjuangan kultural yang lebih dekat ke akal yang pertama. Ahmad Dahlan adalah seorang substansialis-pragmatis. Hal ini terlihat ketika Dahlan membutuhkan bantuan Boedi Oetomo dalam proses pendirian Muhammadiyah. Dahlan dan murid-
~ 51 ~ muridnya dengan rela hati bergabung menjadi anggota Boedi Oetomo agar bisa belajar cara berorganisasi. Dalam catatan Shihab (2016: 205, 212-213), pada perkembangan awal Muhammadiyah selama Ahmad Dahlan hidup, anggaran dasar organisasi ini dibuat oleh Ahmad Dahlan menyesuaikan arahan penguasa Belanda. Tidak ada pernyataan Dahlan yang secara langsung menyerang kebijakan pemerintah kolonial Belanda karena sikap-sikap keras hanya akan membahayakan keberlangsungan Muhammadiyah saat itu. Dahlan lebih menerapkan taktik mengalah terlebih dahulu agar organisasinya mapan terlebih dahulu, sebelum mengambil langkah-langkah yang lebih tegas pada saat yang tepat. Shihab (2016: 214-2016) mengatakan, bahwa Ahmad Dahlan adalah seorang yang sangat lentur, akomodatif, kooperatif, dan bisa bekerjasama dengan pemerintah Belanda atas asas hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Toleransi Dahlan terhadap orang-orang Kristen dan kegiatan misionaris mereka juga menunjukkan, bahwa Dahlan adalah seorang yang realistik. Dampak dari cara berpikir dan bertindak Ahmad Dahlan yang demikian itu mengakibatkan perkembangan Muhammadiyah yang luar biasa pada awal 1920- an, di mana pemerintah Belanda menyetujui pembukaan cabangcabang Muhammadiyah di seluruh negeri Hindia-Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Gaya politik lentur yang dimainkan oleh K.H. Ahmad Badawi dalam menghadapi kekuatan rezim Soekarno yang semakin berkuasa serta keluwesan gaya A.R. Fakhruddin saat menghadapi kebijakan KORPRI terkait larangan PNS aktif di Muhammadiyah dan pemberlakuan asas tunggal, itu semua menunjukkan bukti adanya akal substansialis-pragmatis di Muhammadiyah, dengan tujuan agar mempertahankan organisasi ini tetap eksis dan
~ 52 ~ mampu melewati rintangan yang dihadapinya. Bahkan jauh sebelum itu, ketidaksetujuan Haji Fachrodin dan Mas Mansur pada politik hijrahnya Sarekat Islam juga menjadi bukti bahwa sejumlah elite Muhammadiyah cenderung berwatak substansialispragmatis. Keterpaksaan Ki Bagus Hadikusumo Cs dalam menerima kekalahan Piagam Jakarta dalam sidang PPKI dengan penghapusan tujuh kata juga semakin menjadi bukti penguat, bahwa Ki Bagus dipaksa oleh keadaan harus berakal substansialis-pragmatis. Tak heran jika akal Supra ini adalah akal elite, yang artinya akal tersebut hanya bisa diperankan oleh tokoh puncak Persyarikatan saja karena situasi yang memaksa mereka harus menggunakan akal jenis ini. Di sinilah terkadang terjadi kesenjangan akal antara elite dan massa. Fenomena Pilpres 2019 juga membuktikan kenyataan yang ada, bahwa terjadi perbedaan antara akal elite dan akal massa, di mana akal elite cenderung menggunakan akal substansialis-pragmatis sedangkan akal massa lebih menggunakan akal skripturalis-rasional. Di Muhammadiyah, mayoritas akal elite cenderung berpihak pada Jokowi sedangkan mayoritas akal massa lebih memilih Prabowo. Warga Muhammadiyah di akar rumput cenderung pro Prabowo, sedangkan sebagian besar tokoh Muhammadiyah lebih mendukung Jokowi meski harus diam-diam karena takut kehilangan dukungan umat pada muktamar berikutnya. Di sinilah letak dilema yang dihadapi Haedar Nashir sebagai tokoh puncak Muhammadiyah dalam membawa bandul keseimbangan sekaligus netralitas Muhammadiyah agar tidak terjebak pada sikap politik partisan mendukung calon tertentu meskipun penulis yakin Haedar memiliki sikap sendiri dalam soal dukung mendukung
~ 53 ~ tersebut. Hanya saja, Haedar tidak berkehendak memunculkan sikap tersebut demi stabilitas persyarikatan yang dipimpinnya. Beberapa faktor turut memengaruhi warga Muhammadiyah yang mengadopsi akal Supra. Pertama adalah faktor sejarah keterlibatan para kader Muhammadiyah terutama di Masyumi saat Muhammadiyah menjadi anggota istimewa. Fakta ini didukung lagi dengan keterlibatan kader-kader Muhammadiyah yang menjadi pimpinan puncak di Parmusi seperti Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun. Begitu juga dengan perjuangan Amien Rais dalam mendirikan PAN sebagai partai inklusif. Kedua adalah faktor ketidakmampuan Muhammadiyah dalam memperjuangkan cita-citanya di pemerintahan termasuk juga di parlemen. Dengan dalih seperti ini, mazhab akal kedua ini beranggapan, bahwa Muhammadiyah harus mendesain perjuangan politiknya agar tidak hanya menjadi penonton saja. Ketiga adalah faktor pemahaman terhadap nilai-nilai Muhammadiyah itu sendiri. Mazhab akal kedua ini memiliki pemahaman, bahwa perjuangan mulia Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial harus dikawal dengan perjuangan politik agar dapat tercapai sesuai target. Faktor ketiga ini diperkuat lagi dengan ambisi pribadi para kader Muhammadiyah yang juga memang memiliki semangat untuk berjuang melalui partai politik dan pemilu. Dengan ketiga faktor tersebut, akal Supra juga eksis di Muhammadiyah meskipun menjadi “akal marginal”. Untuk memperjuangkan kepentingan politiknya, kelompok ini cenderung mencari patron baik dari kalangan elite internal Muhammadiyah maupun patron dari luar. Di internal Muhammadiyah sendiri misalnya, para kader Muhammadiyah yang berjuang melalui PAN selalu menyandarkan patronnya pada
~ 54 ~ sosok Amien Rais. Mereka yang ingin berjuang melalui PDIP selalu menyandarkan patronnya pada Syafi’i Ma’arif yang dikenal dekat dengan keluarga Taufiq Kemas dan Megawati. Mereka yang ingin berjuang melalui Golkar menyandarkan patronnya pada Din Syamsuddin dan Hajriyanto Y. Thohari. Begitu juga ketika kaum muda Muhammadiyah ingin mendirikan partai baru yang kemudian dinamakan PMB juga memiliki patron sebagai tempat berlindung mereka seperti Din Syamsuddin, Hajriyanto Y. Thohari, dan Muhammad Suwardi. Bahkan penyandang dana terbesar PMB adalah Hatta Radjasa. Sementara para aktivis Muhammadiyah yang lain juga memiliki patron dengan elite eksternal seperti Ahmad Rofiq Cs yang dekat dengan Hary Tanoesoedibyo di mana Rofiq sebelumnya pernah dekat dengan Surya Paloh. Begitu juga Raja Juli Antoni yang berjuang melalui Partai Solidaritas Indonesia dan dekat dengan komunitas lintas agama-etnis. Dengan begitu, kelompok ini memiliki misi untuk merebut kekuasaan. Studi ini yakin, bahwa di hati para aktivis Muhammadiyah yang aktif di partai-partai tersebut masih terbersit memperjuangkan cita-cita Muhammadiyah tanpa harus melibatkan secara organisatoris. Karena itulah, mereka disebut dengan akal substansialis-pragmatis.
~ 55 ~ Daftar Pustaka Alfian. (1989). Muhammadiyah the Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Al-Hamdi, R. (2020). Paradigma Politik Muhammadiyah: Epistemologi Berpikir dan Bertindak Kaum Reformis. Yogyakarta: IRCISOD. Al-Hamdi, R. (2019). Epistemologi Oksidentalisme: Membongkar Mitos Superioritas Barat, Membangun Kesetaraan Peradaban. Yogyakarta: Samudra Biru. Al-Hamdi, R. (2022). Political Consciousness of Muhammadiyah: Historical Trajectories and Future. Studia Islamika, 29(3), pp. 451-484. DOI: https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3. 15866 Al-Hamdi, R. (2022). “Muhammadiyah dan politik: Dinamika yang kompleks” in Media Indonesia, 25 November 2022. Anwar, M. S. (1995). Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru. Jakarta: Paramadina. Cambridge Dictionary. (2020). Diakses dari https://dictionary. cambridge.org/dictionary/english/ Geertz, C. (1960). The Religion of Java. Chicago & London: University of Chicago Press.
~ 56 ~ Hanafi, H. (1991). Muqaddimah fî ‘Ilmi al-Istighrâb. Cairo: Al-Dar al-Faniah. Hanafi, H. (2000). Oksidentalisme, Sikap Kita terhadap Tradisi Barat. Terj. M. Najib Buchori. Jakarta: Paramadina. KBBI Online. (2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Diakses dari https://kbbi.web.id/ Liddle, R. W. (1996). Media dakwah scripturalism: One form of Islamic thought and action in New Order Indonesia. Dalam Woodward, M. R. (Ed.), Toward a new paradigm: Recent development in Indonesian Islamic thought (pp. 323-356). Arizona: Arizona State University Program for Southeast Asian Studies. Nashir, H. (2015). Muhammadiyah a Reform Movement. Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS. Oxford Learner’s Dictionaries. (2020). Diakses dari www.oxfordlearnersdictionaries.com PP Muhammadiyah. (2009). Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan Langkah. Yogyakarta: MPK PP Muhammadiyah & Suara Muhammadiyah. Shihab, A. (2016). Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. www.thefreedictionary.com
~ 57 ~ Biodata Penulis Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., M.A. merupakan seorang ilmuwan politik. Sejak 2012 hingga kini, dia adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FISIPOL UMY). Konsentrasi keilmuannya adalah partai politik, pemilu, demokrasi serta Islam dan politik. Mata kuliah yang diampunya antara lain: Studi Partai Politik, Tata Kelola Pemilu, Studi Demokrasi, dan Analisis Kualitatif. Pada periode 2018-2021, dia pernah menjadi direktur International Program of Government Affairs and Administration (IGOV) UMY. Sejak 2021-2025, dia adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan AlIslam Kemuhammadiyah FISIPOL UMY. Dalam hal pendidikan formal, setamat menjadi santri di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta selama enam tahun, dia melanjutkan pendidikan sarjana filsafat Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2007) dan master ilmu politik di Universitas Gadjah Mada (2008-2011). Jenjang doktor di bidang ilmu politik diselesaikan di Universitas TU Dortmund Jerman
~ 58 ~ (beasiswa BPPLN Kemenristekdikti RI, 2014-2017). Pada periode musim semi 2018, dia pernah menjadi dosen tamu di Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spanyol (Erasmus+ Grant) dan Asia University, Taiwan (Collaborative Grant). Pada semester ganjil tahun ajaran 2021/2022, dia menjadi dosen tamu di School of Government, Universiti Utara Malaysia (SoG UUM). Pada akhir 2021, dia menggagas pendirian PUSDEPPOL (Pusat Studi untuk Demokrasi, Pemilu, dan Partai Politik; Centre for Democracy, Election, and Political Parties). Perihal latar belakang organisasi, pernah menjadi ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk dua periode (2006-2008 dan 2008-2010), wakil ketua Majelis Pendidikan Kader PDM Kota Yogyakarta periode 2005-2010, ketua Bidang Hikmah Pimpinan Komisariat IMM Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga periode 2005-2006, anggota Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2014, sekretaris Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2011- 2014, ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Jerman Raya periode 2015-2017, wakil ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2020-2022, dan ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Di luar Muhammadiyah, pernah menjadi ketua Paguyuban DIKTIERS (perkumpulan alumni luar negeri penerima beasiswa Kemendikbudristek RI) periode 2019-2022. Sejumlah buku ilmiah pernah ditulisnya, seperti Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia (Graha Ilmu, 2013), Indonesian Political Ideology: Political Parties and Local Governance in Yogyakarta Municipality 1998-2015 (Tectum, 2017),
~ 59 ~ Islam dan Politik di Indonesia: Pemikiran Muslim Modernis Pasca Orde Baru (Calpulis, 2018; terbit ulang oleh Suluh Media, 2019), Epistemologi Oksidentalisme: Membongkar Mitos Superioritas Barat, Membangun Kesetaraan Peradaban (Samudra Biru, 2019), Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen (Lab IP UMY, 2019), Paradigma Politik Muhammadiyah: Epistemologi Berpikir dan Bertindak Kaum Reformis (IRCISOD, 2020), Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Pustaka Pelajar, 2020), Ambang Batas Pemilu: Pertarungan Partai Politik dan Pudarnya Ideologi di Indonesia (UMY Press, 2020), Soliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014 (Samudra Biru, 2021), Disenchanted Voters: Varian dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah (Samudra Biru, 2021), Kuasa Padat Modal: Strategi Partai dalam Sistem Liberal (Basabasi, 2022), Pelajar Bertanya Pemilu Menjawab: Urgensi Pendidikan Pemilih Pemula (Samudra Biru & PUSDEPPOL, 2022), dan Pudarnya Pesona Bintang: Dampak Gejolak Internal Demokrat dan Hanura terhadap Suara (Samudra Biru & PUSDEPPOL, 2023). Pernah menjadi editor beberapa buku, seperti Pemilu 2019 di Mata Milenial: Catatan dari Bilik Suara 17 April 2019 (Lab Ilmu Pemerintahan UMY & Samudra Biru, 2020), Pilkada Era Pandemi: Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020 (Pustaka Pelajar, 2021), Internasionalisasi Muhammadiyah: Sejarah dan Dinamika Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Luar Negeri 2002- 2022 (Samudra Biru, PUSDEPPOL, & PSM, 2022), Tata Kelola Kebijakan Publik Era Endemi: Menelaah Sektor Pemerintahan, Ekonomi, dan Politik (Samudra Biru, 2022), Islam Berkemajuan dan Kebijakan Publik: Catatan Kritis Aktivis Muhammadiyah (Media Baca Anasti, 2022), dan Dinamika Jelang Pemilu Serentak 2024 (Samudra Biru, 2023). Aktif juga menulis artikel ilmiah di
~ 60 ~ berbagai jurnal nasional maupun internasional yang bisa diakses secara online, menulis opini di sejumlah koran harian nasional maupun portal daring serta reviewer di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Dia pernah mendapatkan hibah penelitian nasional skema PDUPT Kemenristek-Dikti Republik Indonesia untuk jangka waktu dua tahun (2020-2021 dan 2021-2022) dengan judul penelitian “Desain Sistem Representasi Proposional, Ambang Batas, dan Keserentakan Pemilu di Indonesia: Studi Kasus di Enam Provinsi dan Sembilan Kabupaten/Kota”. Selain itu, dia juga pernah mendapatkan Hibah Riset Keilmuan Mandiri Dosen yang didanai oleh Kemendibud-Ristek RI dan LPDP dengan judul “Pelajar Bertanya, Pemilu Menjawab: Penguatan Pendidikan Pemilih Pemula di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta” (2021-2022). Berbagai hibah penelitian maupun pengabdian internal UMY juga sudah pernah diraihnya. Untuk berkomunikasi, bisa via email-nya [email protected].
~ 60 ~ berbagai jurnal nasional maupun internasional yang bisa diakses secara online, menulis opini di sejumlah koran harian nasional maupun portal daring serta reviewer di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Dia pernah mendapatkan hibah penelitian nasional skema PDUPT Kemenristek-Dikti Republik Indonesia untuk jangka waktu dua tahun (2020-2021 dan 2021-2022) dengan judul penelitian “Desain Sistem Representasi Proposional, Ambang Batas, dan Keserentakan Pemilu di Indonesia: Studi Kasus di Enam Provinsi dan Sembilan Kabupaten/Kota”. Selain itu, dia juga pernah mendapatkan Hibah Riset Keilmuan Mandiri Dosen yang didanai oleh Kemendibud-Ristek RI dan LPDP dengan judul “Pelajar Bertanya, Pemilu Menjawab: Penguatan Pendidikan Pemilih Pemula di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta” (2021-2022). Berbagai hibah penelitian maupun pengabdian internal UMY juga sudah pernah diraihnya. Untuk berkomunikasi, bisa via email-nya [email protected]. View publication stats