GAMBARAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

GAMBARAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PENULIS: DARMALINGGANAWATI, S.H., M.H., M.Si. ALI SUBROTO SUPRAPTO, S.Sos., M.Si. EDITOR: ADE YULFIANTO, S.Sos. MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI BADAN PENGEMBANGAN SDM HUKUM DAN HAM PUSBANGDIKLAT FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA 2021

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................ iii DAFTAR ISI .......................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR .............................................................................. v DAFTAR TABEL .................................................................................. vi BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1 A. Latar Belakang ............................................................... 1 B. Deskripsi Singkat ........................................................... 5 C. Hasil Belajar ................................................................... 5 D. Indikator Keberhasilan ................................................... 5 E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .............................. 5 F. Manfaat Modul ............................................................... 6 G. Petunjuk Belajar ............................................................. 6 BAB II KONSEP RESTORATIVE JUSTICE..................................... 7 A. Definsi Restorative Justice ............................................. 7 B. Restorative Justice Sebagai Sebuah Pendekatan ......... 10 C. Prinsip Utama dan Esensi Restorative Justice .............. 13 D. Latihan ........................................................................... 15 E. Rangkuman .................................................................... 15 F. Evaluasi .......................................................................... 16 G. Umpan Balik ................................................................... 16 BAB III KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ................ 17 A. Hak Anak ........................................................................ 17 B. Instrumen Nasional Hak Anak ........................................ 24 C. Sasaran Sistem Peradilan Pidana Anak ........................ 25 D. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 .......... 26 E. Asas Dalam SPPA ......................................................... 29 F. Tujuan dan Proses Diversi ............................................. 31 G. Jenis Pidana dan Tindakan ............................................ 32 H. Proses Penyelesaian Perkara Anak Dalam SPPA ......... 34 I. Latihan ........................................................................... 38 J. Rangkuman .................................................................... 38 K. Evaluasi .......................................................................... 39 L. Umpan Balik ................................................................... 40 BAB IV PENUTUP ............................................................................ 41 A. Kesimpulan .................................................................... 41 B. Tindak Lanjut ................................................................. 42 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 43 KUNCI JAWABAN EVALUASI ............................................................ 44 GLOSARIUM ........................................................................................ 46 BIODATA PENULIS ............................................................................. 47

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Jumlah ABH Bulan Juli 2021 ............................................... 2 Gambar 2. Program Diklat SPPA ........................................................... 4 Gambar 3. Jumlah ABH Yang ditangani Dengan Diversi ...................... 25 Gambar 4. Data ABH di Seluruh UPT Pemasyarakatan ........................ 33 Gambar 5. Sebaran Anak di Seluruh LPKA ........................................... 37

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Hak-Hak Anak ...................................................................... 20

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 1 BAB I PENDAHULUAN Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak akan kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatau tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Oleh karena itu, diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi korban. A. Latar Belakang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi salah satu instrumen hukum yang paling penting untuk dikuasai oleh para aparat penegak hukum dewasa ini. SPPA merupakan dasar hukum yang menandai reformasi penegakan hukum di dalam peradilan anak di Indonesia. Oleh sebab itu, penguasaan substansi SPPA menjadi hal wajib yang harus dikuasai oleh para aparat penegak hukum yang bersinggungan dalam peradilan anak, tak terkecuali Pembimbing Kemasyarakatan.

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 2 Dalam konteks perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya dapat dicermati dari perkembangan istilah anak yang melakukan kejahatan atau tidak pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidaklah dijatuhkan pidana. Namun, sebagaimana dalam pasal 22 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, ditegaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Demikian pula pemidanaan ini tetap berlaku pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun demikian pendekatan restorative justice melalui diversi haruslah dikedepankan, hal ini dilakukan dalam rangka mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Melihat kenyataan pada saat ini bahwa masih banyaknya kasus yang melibatkan anak-anak, maka dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, aparatur negara yang terkait dengan penanganan hukum yang melibatkan anak, seperti aparat penegak hukum pada institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pekerja sosial, advokat/pengacara anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, harus dibekali dengan kemampuan yang memadai, dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Gambar 1: Jumlah ABH Bulan Juli 2021 Sumber: Kementerian Hukum dan HAM Juli 2021 Dalam rangka penerapan program diversi dan peradilan restoratif dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, maka perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan secara terpadu bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait yang dapat menciptakan persamaan

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 3 persepsi, peningkatan keterampilan dalam penanganan dan pelayanan bagi anak berhadapan dengan hukum dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga /instansi yang terkait dengan penanganan anak berhadapan dengan hukum. Salah satu upaya BPSDM Hukum dan HAM untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam penegakan hukum adalah melalui pendidikan dan pelatihan terpadu yang menjadi program prioritas pemerintahan. Program ini melibatkan seluruh elemen lembaga-lembaga penegak hukum yang dikemas dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum ini memiliki tugas spesifik dalam rangkaian proses mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dalam rangka penjatuhan pidana dan pemidanaan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dalam menjalani proses pemidanaan, maupun unsur penegakan kompelementer lainnya. Seluruh elemen ini adalah satu rangkaian dalam rangka melakukan penegakan hukum pidana dan saling berketergantungan satu dengan lainnya (interdependent). Oleh karena itu untuk melaksanakan proses penegakan hukum pidana yang terpadu dengan mengedepankan due process of law dan prinsip keadilan hukum dalam penerapannya di setiap instansi penegak hukum, maka perlu adanya kesamaan pandangan antar para penegak hukum dalam penyelesaian perkara. Tujuan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terpadu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dalam rangka menyamakan persepsi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam sasaran diklat, pertama, meningkatkan pengetahuan yang sama bagi penegak hukum dan instansi terkait tentang hak-hak anak, keadilan restoratif dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, kedua meningkatkan kompetensi teknis penegak

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 4 hukum dan pihak terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan ketiga, terpenuhinya jumlah aparat penegah hukum dan instansi terkait dalam sistem peradilan pidana anak. Gambar 2: Program Diklat SPPA Sumber: Kementerian Hukum dan HAM Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan SPPA. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Peran strategis tersebut terimplementasi dalam keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan pada setiap tahapan adjudikasi (dari praadjudikasi sampai pascaadjudikasi). Undang-Undang ini membawa babak baru dalam penguatan tugas dan fungsi Bapas, khususnya Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari SPPA dan berkontribusi dalam mendorong penanganan perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi. Oleh sebab itu, Pembimbing Kemasyarakatan wajib dihadirkan dalam setiap tahapan penyelesaian perkara anak, baik di dalam maupun di luar peradilan. Dinamika penegakkan hukum yang pesat dan tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan publik dalam proses penegakkan hukum harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penegak hukum tidak terkecuali Pembimbing Kemasyarakatan. Oleh sebab itu, modul ini berupaya meningkatkan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan melalui

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 5 pemahaman tentang gambaran umum sistem peradilan pidana anak. Diharapkan Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjadi pioneer dalam pelaksanaan SPPA di Indonesia. B. Deskripsi Singkat Modul ini membahas tentang gambaran umum sistem peradilan pidana anak yang mencakup dua tema besar; yaitu konsep restorative justice dan konsep-konsep penting di dalam sistem peradilan pidana anak sebagai suatu produk hukum. C. Hasil Belajar Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu memahami dan menjelaskan gambaran umum sistem peradilan pidana anak. D. Indikator Keberhasilan Setelah mempelajari modul ini para peserta pelatihan diharapkan dapat: 1. Menjelaskan konsep restorative justice yang meliputi; definisi, pendekatan (approach), prinsip utama, dan esensi. 2. Menjelaskan konsep-konsep penting di dalam sistem peradilan pidana anak yang meliputi; hak anak, instrumen nasional hak anak, sasaran SPPA, perubahan dasar hukum, asas-asas, tujuan dan proses diversi, jenis pidana dan tindakan, hingga proses penyelesaian perkara anak dalam SPPA. E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Materi pokok dan sub materi pokok pembahasan modul sebagai berikut: 1. Konsep Restorative Justice a. Definsi Restorative Justice b. Restorative Justice sebagai Sebuah Pendekatan (approach) c. Prinsip Utama dan Esensi Restorative Justice 2. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak a. Hak Anak

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 6 b. Instrumen Nasional Hak Anak c. Sasaran Sistem Peradilan Pidana Anak d. Perubahan UU Nomor 3 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2012 e. Asas Dalam SPPA f. Tujuan dan Proses Diversi g. Jenis Pidana dan Tindakan h. Proses Penyelesaian Perkara Anak Dalam SPPA. F. Manfaat Modul Modul ini membekali pembimbing kemasyarakatan dalam memahami gambaran umum sistem peradilan pidana anak melalui konsep-konsep dasar yang penting untuk dikuasai dalam pembelajaran Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama. G.Petunjuk Belajar Materi pembelajaran mengenai Gambaran Umum Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diikuti setiap peserta pelatihan sebelum melanjutkan pada materi pembelajaran lainnya. Materi ini menjadi prasyarat untuk mengikuti materi pembelajaran selanjutnya pada Diklat Calon Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam modul pelatihan ini yaitu ceramah, diskusi interaktif, dan studi kasus. Pahami setiap penjelasan dan kerjakan latihan yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada Fasilitator/Pengajar. Supaya dapat memahami isi modul ini dengan baik, peserta pelatihan diharapkan membaca isi modul secara bertahap. Peserta juga disarankan melakukan curah pendapat dengan sesama peserta karena metode pembelajaran tersebut dapat mempercepat pemahaman tentang isi modul. Selain itu, untuk melengkapi pemahaman peserta tentang modul ini maka disarankan untuk membaca referensi lain yang relevan sehingga peserta dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. _.*._

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 7 BAB II KONSEP RESTORATIVE JUSTICE Terdapat hubungan yang harmonis antara restorative justice dengan diversi. Inti dari hubungan tersebut adalah bahwa diversi merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan restorative justice. Istilah restorative justice, atau yang dalam UU SPPA disebut keadilan restoratif, merupakan suatu paradigma yang digunakan sebagai alternatif penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. A. Definsi Restorative Justice Restorative Justice atau Keadilan Restoratif, dalam bahasa Indonesia memiliki banyak definisi yang termuat di dalam berbagai penelitian terdahulu maupun di dalam rumusan peraturan perundangundangan. Restorative Justice telah dikaji sekitar 20 (dua puluh) tahun oleh para pakar hukum di dunia sebagai proses dari perkembangan ilmu hukum dan ilmu tentang sistem peradilan pidana (criminal justice system). Definisi pertama tertuang di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Definisi kedua berasal dari Tony F Marshall (1999) seorang penulis buku dan pelopor pemikiran restorative justice. Ia mengatakan dalam Indikator keberhasilan: Setelah membaca bab ini, peserta mampu menjelaskan konsep restorative justice yang meliputi; definisi, pendekatan, prinsip utama dan esensi.

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 8 bukunya Restorative Justice: An Overview bahwa, “restorative justice adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.” Definisi ketiga berasal dari organisasi internasional UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Dalam kajiannya, bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Definisi keempat menurut Rick Sarre (2003) dalam buku Restorative Justice: A Paradigm of Possibility dijelaskan bahwa restorative justice bekaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan tanda/karakteristik dari sistem-sistem peradilan pidana modern. Keempat definisi di atas setidaknya memberikan gambaran utama mengenai definisi restorative justice. Dari beberapa penjelasan tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang mampu mewakili makna restorative justice, yakni; perbaikan, pemulihan hubungan, dan integrasi. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus (Harkristuti Hakrisnowo, 2002). Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan anak ada 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak yaitu:

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 9 1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. 2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin. Aplikasi diversi dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai pertimbangan. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dipertimbangkan, dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dibedakan dalam kategori tingkat ringan, sedang dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan/kenakalan sedang, terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversi, tetapi untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan. Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai petty crime, seperti kejahatan pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan/kejahatan yang tergolong sedang, adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah. Berdasarkan uraian di atas, beberapa kategori yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan diversi yaitu diancam dengan hukuman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, serta berusia di bawah 12 (dua belas) tahun.

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 10 B. Restorative Justice Sebagai Sebuah Pendekatan Berbeda dengan definisi, restorative justice sebagai sebuah pendekatan memiliki makna bahwa restorative justice tidak hanya merupakan produk atau instrumen hukum yang akan diterapkan di masyarakat. Lebih jauh dari itu, ia merupakan cara pandang, falsafah, sekaligus sistem yang beredar di masyarakat. Konsep asli restorative justice berasal dari praktik pemelihara perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru. Bilamana timbul konflik, praktik restorative justice akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders (Hadi Supeno, 2010). Oleh sebab itu, pendekatan restorative justice diharapkan dapat menjadi arus utama kembali serta ujung tombak dalam berbagai penyelesaian hukum di masyarakat. Sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, diversi dalam sistem peradilan pidana, sama dengan diversi pada tahap penyidikan, diversi tahap penuntutan, diversi pada tahap pengadilan dan diversi tahap pelaksanaan putusan. Restorative justice sebagai sebuah pendekatan memiliki makna pergeseran pendekatan penanganan perkara pidana anak, yaitu dari pembalasan (lex talionis atau keadilan retributif) menjadi penekanan pada upaya pemulihan dan penyembuhan keadaan (healing) pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan restorative justice memperhatikan kepentingan korban dan pelaku serta membuka ruang bagi mereka untuk bertemu dalam rangka memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya. Di sisi lain, proses ini juga memberikan kesempatan bagi korban untuk mengungkapkan perasaannya dengan harapan dapat mengurangi rasa permusuhan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 11 Restorative justice sebagai pendekatan juga dapat dimaknai sebagai bagian dari filosofi keadilan. Restorative justice sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya keterkaitan antara pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja (Susan C. Hall, 2012). Maka, peradilan anak model restoratif juga berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, dilibatkan secara aktif dalam proses peradilan. Aspek-aspek utama keadilan restoratif adalah sebagai berikut: a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan; b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain; c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalias serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain. Keluaran dari program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan. Oleh sebab itu, saat para aparat penegak hukum memiliki pendekatan restorative justice, maka ia akan menjalankan tugas dan fungsinya penuh dengan semangat humanisme dan mengutamakan kepentingan yang

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 12 terbaik bagi anak. Lebih jauh dari itu, restorative justice tidak hanya dipahami sekadar petunjuk teknis ataupun SOP belaka, tetapi cara berpikir bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam penegakan restorative justice diharapkan dapat memunculkan semangat tersebut. Menyimak proses peradilan pidana anak, maka diketahui bahwa diversi dapat dilakukan sejak awal perkara masuk oleh penyidik, kemudian diversi dapat dilakukan oleh pihak penuntut umum. Jika perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum, maka akan dilakukan seleksi oleh pengadilan anak untuk diteruskan pemeriksaan pengadilan atau pemeriksaan informal secara diversi. Dengan melihat bagian tersebut, maka pihak-pihak yang dapat melakukan diversi adalah pihak penyidik penuntut umum, dan hakim pengadilan anak. Pihak-pihak yang dapat memutuskan program diversi yaitu pihak kepolisian, pihak penuntut umum, maupun hakim. Pelaksanaan program diversi diawali dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan sendiri terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan/atau polisi menerima laporan dari masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan penangkapan maka masuk pada lembaga penuntutan, untuk dimasukkan kepada bagian /unit diversi. Pihak unit diversi bersama-sama dengan hakim pengadilan dan dengan meminta pertimbangan kepada lembaga perlindungan masyarakat, untuk menentukan apakah anak yang berhadapan dengan hukum tersebut layak untuk dimasukkan program diversi. Dalam putusan unit diversi ini dapat menentukan tentang anak tersebut cukup diberi nasehat dan dibebaskan. Dapat pula bidang diversi ini menentukan diterima pada program diversi, dan dapat pula menentukan penolakan program diversi. Pihak-pihak yang dapat memutuskan pemberian diversi dalam proses pengadilan anak yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan anak. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang ditolak untuk mengikuti program diversinya, maka anak dilimpahkan pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan lebih lanjut untuk diperiksa secara formal di

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 13 dalam pemeriksaan di pengadilan, Pihak penuntut umum, masih berwenang untuk menentukan seleksi apakah anak tersebut dapat dilakukan diversi atau tidak. Apabila penuntut umum memutuskan untuk dimasukkan pada seleksi program diversi, maka dakwaan dihapus. Apabila kejaksaan tetap melimpahkan perkara ke pengadilan, karena anak tersebut tidak memenuhi syarat dimasukkan program diversi. Hakim setelah menerima limpahan dari jaksa, hakim pun dapat memutuskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dikembalikan kepada unit diversi, dan dengan demikian tidak ada dakwaan. C. Prinsip Utama dan Esensi Restorative Justice Restorative justice dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM). Prinsip utama dan esensi restorative justice penting untuk dipahami sebagai fondasi dalam mengimplementasikan restorative justice itu sendiri. Secara ringkas, prinsip utama restorative justice dapat dilihat dalam beberapa poin di bawah ini, yaitu: 1. Ada persetujuan korban; 2. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya; 3. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif; 4. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah teman sebaya; 5. Meciptakan forum kerja sama dengan masyarakat sekitar (neighborhood) untuk penanganan masalah tersebut 6. Menetapkan hubungan langsung antara kesalahan dengan reaksi masyarakat, teman, dll. Selain 6 (enam) poin di atas, terdapat pemahaman lain mengenai prinsip-prinsip restorative justice, diantaranya adalah sebagai berikut:

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 14 1. Hak para pihak untuk memperoleh nasihat hukum sebelum dan setelah proses berlangsung; 2. Anak-anak berhak untuk didampingi orangtua/wali; 3. Sebelum sampai pada kesepakatan, semua pihak harus diberitahu akan hak-hak mereka, tentang proses yang berlangsung, dan konsekuensi keputusan yang akan diambil; 4. Partisipasi baik pelaku maupun korban dalam proses maupun dalam kesepakatan harus secara sukarela, tanpa adanya paksaan ataupun cara-cara lain yang tidak fair; 5. Proses dilakukan secara tertutup kecuali para pihak menghendaki lain; 6. Adanya judicial supervision. Kedua pandangan ini saling melengkapi pemahaman mengenai restorative justice sehingga harus dipahami dengan baik oleh para aparat penegak hukum, khususnya Pembimbing Kemasyarakatan. Selain prinsip utama, memahami esensi restorative justice juga penting untuk dikuasai oleh para Pembimbing Kemasyarakatan. Secara ringkas, esensi restorative justice dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu: 1. Dapat dilakukan pada setiap tahap proses peradilan pidana; 2. Hanya dapat dilaksanakan jika ada persetujuan korban dan pelaku yang diberikan secara bebas/sukarela , kecuali victimless crimes; 3. Para pihak dapat mengundurkan diri dari proses kapan saja mereka menghendakinya; 4. Kesepakatan yang tercapai harus atas keputusan para pihak dan hanya berisi kewajiban yang reasonable dan proportional; 5. Semua pihak harus mau mengakui fakta dasar dari kasus yang bersangkutan sebagai landasan partisipasinya dalam proses; 6. Partisipasi dalam proses tidak boleh digunakan sebagai alat bukti ataupun pengakuan akan kesalahan bilamana proses peradilan dilangsungkan. Pemahaman yang menyeluruh atau komprehensif dari Pembimbing Kemasyarakatan mengenai prinsip utama dan esensi dari restorative justice akan mendorong kualitas kinerja yang jauh lebih baik, khususnya

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 15 dalam implementasi restorative justice melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman. D. Latihan Memahami konsep restorative justice dapat dilakukan melalui pendalaman materi mengenai definisi, pendekatan, prinsip utama, serta esensi. Lakukan diskusi dan analisa dalam kelompok mengenai definisi, pendekatan, prinsip utama, serta esensi dari restorative justice, baik dari konsep yang telah dibahas di dalam modul maupun yang terdapat di dalam berbagai penelitian lainnya. Apakah konsep restorative justice mendesak untuk diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia? Kaitkan dengan beberapa kasus viral akhirakhir ini yang ada di media massa! E. Rangkuman Restorative justice atau keadilan restoratif memiliki berbagai definisi. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 16 mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Definisi restorative justice menurut UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Restorative justice sebagai sebuah pendekatan memiliki makna bahwa restorative justice tidak hanya merupakan produk atau instrumen hukum yang akan diterapkan di masyarakat. Lebih jauh dari itu, ia merupakan cara pandang, falsafah, sekaligus sistem yang beredar di masyarakat. Prinsip utama dan esensi restorative justice penting untuk dipahami sebagai fondasi dalam mengimplementasikan restorative justice itu sendiri. Pemahaman yang menyeluruh atau komprehensif dari Pembimbing Kemasyarakatan mengenai prinsip utama dan esensi dari restorative justice akan mendorong kualitas kinerja yang jauh lebih baik, khususnya dalam implementasi restorative justice melalui sistem peradilan pidana anak. F. Evaluasi Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap dan jelas: 1. Jelaskan definisi restorative justice menurut UU SPPA dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)! 2. Jelaskan maksud restorative justice sebagai sebuah pendekatan! 3. Sebutkan prinsip utama dan esensi restorative justice! G.Umpan Balik Coba periksa hasil jawaban Saudara pada evaluasi diatas, apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada BAB II ini. _.*._

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 17 BAB III KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice pada dasarnya terfokus pada upaya menstransformasikan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk di dalamnya adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Implementasinya adalah dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama, yaitu perbaikan. Para pihak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Pihak utama di sini adalah pelaku (pihak yang menyebabkan terjadinya tidak pidana), korban (sebagai pihak yang dirugikan dan masyarakat, dimana peristiwa tindak pidana terjadi). Melalui identiifkasi permasalahan dan mencari akar permasalahan secara bersama-sama, muncul upaya perbaikan yang menjadi kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul. Pelaksanaan konsep restorative justice memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep restorative justice mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. A. Hak Anak Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita Indikator Keberhasilan: Setelah membaca bab ini, peserta mampu menjelaskan konsep-konsep penting di dalam sistem peradilan pidana anak yang meliputi; hak anak, instrumen nasional hak anak, sasaran SPPA, perubahan dasar hukum, asas-asas, tujuan dan proses diversi, jenis pidana dan tindakan, hingga proses penyelesaian perkara anak dalam SPPA.

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 18 perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ketentuan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah masyarakat, keluarga, dan khususnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Berbicara mengenai hak anak dapat dimulai dari pembahasan mengenai Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, dimana para aktivis menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri penderitaan pengungsi, merawat para pengungsi anak di Balkan, akibat kejamnya Perang Dunia I. Para aktivis perempuan melakukan protes melalui pawai, mereka membawa poster-poster yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Kemudian salah seorang aktivis perempuan tersebut, Eglantyne Jebb, mengembangkan 7 (tujuh) butir gagasan atau pernyataan tentang hak anak pada tahun 1923 yang diadopsi oleh Save the Chidren Fund Internasional Union yaitu: 1. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spritual. 2. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus.diberi perumahan; 3. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/ pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 19 4. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari pogram kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapatkan pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi; 5. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian sesama umat. Pada tahun 1924, untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai ”Deklarasi Janewa”. Setelah berakhirnya perang dunia II, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (10 Desember). Peristiwa yang setiap tahun diperingati sebagai ”Hari Hak Asasi Manusia Sedunia” ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM. Beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam Deklarasi ini. Pada tahun 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak, merupakan deklarasi kedua. Tahun 1979, saat dicanangkan “Tahun Anak Internasional”, pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal mula perumusan Konvensi Hak Anak oleh komisi HAM PBB. Tahun 1989 rancangan KHA selesai dirumuskan dan naskah akhir tersebut diadopsi dan disahkan oleh Majelis Umum PBB dengan suara bulat pada tanggal 20 November 1989. Rancangan inilah yang kita kenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA) seperti keadaan yang sekarang ini. Tanggal 2 September 1990, KHA diberlakukan sebagai hukum internasional, sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1, Konvensi Hak Anak ini akan diberlakukan pada hari ke-30 setelah tanggal diterimanya oleh Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa instrumen ratifikasi atau keikutsertaan yang ke-20. Indonesia meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Namun, KHA baru berlaku di

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 20 Indonesia mulai tanggal 5 Oktober 1990, sesuai pasal 49 ayat 2, ”Bagi tiap-tiap Negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada Konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang ke-20, Konvensi ini akan berlaku pada hari ke-30 setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikut-sertaan dari Negara yang bersangkutan”. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: 1. Hak Kelangsungan Hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 2. Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. 3. Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. 4. Hak Berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak Negara Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak ditindaklanjuti dengan membuat hukum nasional yaitu UU Nomor 23 tahun 2002 yang telah direvisi dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini mengandung amanah yang sangat besar dalam pemenuhan hak-hak anak, yang meliputi hak anak secara umum maupun hak anak ketika berhadapan dengan hukum. Hak anak secara umum dijelaskan dengan lengkap di dalam UU Perlindungan Anak ini. Adapun hak anak yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: Tabel 1: Hak-Hak Anak No. Pasal Isi 1. Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi Secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 21 perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2. Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan 3. Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau Wali 4. Pasal 7 (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 6. Pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.” 7. Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 8. Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 22 9. Pasal 12 Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 10. Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. 11. Pasal 14 (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya. 12. Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; f. kejahatan seksual. 13. Pasal 16 (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 23 hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 14. Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan 15. Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 16. Pasal 19 (1) Setiap anak berkewajiban untuk: a. Menghormati orang tua, wali, dan guru; b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Sumber: UU Perlindungan Anak Selain hak anak secara umum, anak juga mendapatkan hak-haknya saat berhadapan dengan hukum. Hak-hak tersebut termuat di dalam UU Perlindungan Anak dan diperkuat di dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara ringkas, rangkuman hak anak dapat dilihat dalam beberapa poin sebagai berikut: 1. Merupakan hak konstitusional anak, yang dirumuskan dalam Konstitusi; 2. Konvensi Hak Anak diratifikasi RI dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; 3. Dirumuskan dalam Bab Khusus dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 24 4. Ditegaskan kembali dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 5. Diperkuat kembali khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. B. Instrumen Nasional Hak-Hak Anak Terdapat beberapa tafsir dalam memetakan instrumen nasional hakhak anak. Secara ringkas, instrumen hak-hak anak dapat dijelaskan dalam beberapa peraturan di bawah ini: 1. Konstitusi; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Batas Usia Minimum untuk Bekerja. Selain penjelasan di atas, terdapat pula pemisahan instrumen hakhak anak ke dalam dua subyek. Pertama, instrumen nasional tentang anak sebagai pelaku. Kedua, instrumen nasional terkait hak anak korban dan saksi. 1. Instrumen Nasional tentang Anak sebagai Pelaku a. KUHAP b. Undang-Undang Perlindungan Anak c. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak d. Undang-Undang Pemasyarakatan

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 25 e. Undang-Undang Kesejahteraan Anak f. Undang-Undang Hak Asasi Manusia g. Undang Undang Bantuan Hukum h. UU Advokat 2. Instrumen Nasional terkait Hak Anak Korban dan Saksi a. KUHAP b. Undang-Undang Hak Asasi Manusia c. Undang-Undang Perlindungan Anak d. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak e. Undang-Undang Penghapusan KDRT f. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang g. Undang Undang Bantuan Hukum C. Sasaran Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan pergeseran pendekatan penanganan perkara pidana Anak dari pembalasan (lex talionis atau keadilan retributif) menjadi penekanan pada upaya pemulihan dan penyembuhan keadaan (healing) pelaku, korban dan masyarakat. Proses keadilan restoratif ini memperhatikan kepentingan korban dan pelaku dan membuka ruang bagi pelaku dan korban untuk bertemu dalam rangka memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya. Di lain sisi, proses ini juga memberikan kesempatan bagi korban untuk mengungkapkan perasaannya dengan harapan dapat mengurangi rasa permusuhan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Gambar 3: Jumlah ABH Yang ditangani Dengan Diversi Sumber: Balitbang Kumham, Juni 2021

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 26 Secara ringkas, sasaran SPPA dapat dirangkum dalam beberapa penjelasan di bawah ini, yaitu: 1. Mencegah atau setidaknya mengurangi stigmatisasi terhadap Anak; 2. Membatasi perkara Anak yang masuk ke dalam SPPA; 3. Mayoritas perkara Anak diselesaikan melalui Diversi; 4. Lebih berperannya petugas non penegak hukum dalam perkara Anak; 5. Meningkatnya partisipasi publik (keluarga, lingkungan dan sekolah) dalam penanganan perkara Anak. D. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Prinsip pelindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan pelindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 27 dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan pelindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Penyusunan Undang-Undang SPPA merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang SPPA antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak,

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 28 dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi pelindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Penjabaran di atas tertuang di dalam penjelasan umum Undang-Undang SPPA. Selain penjelasan di atas, terdapat pula beberapa analisis dari para ahli hukum tentang substansi dan urgensi perubahan UU Pengadilan Anak menjadi UU SPPA. Secara ringkas urgensi munculnya UU SPPA adalah karena UU Pengadilan Anak belum sepenuhnya menginkorporasikan prinsip dan nilai dalam Konvensi Hak Anak dan instrumen HAM lain, serta ketentuan dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Sedangkan saat ini telah terjadi perkembangan pemikiran mengenai HAM, khususnya yang berkenaan dengan hak anak. Selain itu juga karena telah terjadi

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 29 perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Di samping penjelasan di atas, terdapat pula analisis lain mengenai substansi perubahan kedua Undang-Undang tersebut. Adapun ringkasan substansi perubahan dapat dilihat dalam poin-poin di bawah ini: 1. Filosofi sistem peradilan pidana anak 2. Cakupan ‘Anak’ 3. Usia pertanggungjawaban pidana anak 4. Penghilangan kategori Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil 5. Perubahan nomenklatur 6. Pendekatan restorative justice 7. Kewajiban proses diversi pada setiap tingkat 8. Penegasan hak anak dalam proses peradilan 9. Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai measure of the last resort. E. Asas Dalam SPPA Asas di dalam Undang-Undang SPPA dijelaskan dengan lengkap pada pasal 2, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Pelindungan Yang dimaksud dengan pelindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. 2. Keadilan Yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. 3. Nondiskriminasi Yang dimaksud dengan nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. 4. Kepentingan terbaik bagi anak

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 30 Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. 5. Penghargaan terhadap pendapat anak Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak. 6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. 7. Pembinaan Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. 8. Pembimbingan Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. 9. Proporsional Yang dimaksud dengan proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. 10. Perampasan Kemerdekaan merupakan Upaya Terakhir Yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 31 kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. 11. Penghindaran Pembalasan Yang dimaksud dengan penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. F. Tujuan dan Proses Diversi Pengertian diversi tertuang di dalam pasal 1 angka 7 UU SPPA. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun tujuan diversi dijelaskan di dalam pasal 6 UU SPPA, yaitu: 1. mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan diversi sendiri wajib diupayakan pada setiap tingkatan proses hukum, yakni pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penjelasan ini tertuang di dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SPPA. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat. Selain itu, yang terpenting dalam setiap proses diversi wajib memperhatikan penjelasan yang tertuang di dalam pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) UU SPPA yaitu: 1. kepentingan korban;

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 32 2. kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 3. penghindaran stigma negatif; 4. penghindaran pembalasan; 5. keharmonisan masyarakat; dan 6. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. G.Jenis Pidana dan Tindakan Undang-Undang SPPA membawa harapan baru dalam implementasi pemidanaan bagi anak. Dengan adanya SPPA, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Bahkan, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Penjelasan tersebut tertuang di dalam pasal 69 UU SPPA. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Berdasarkan pasal 71 UU SPPA, pidana dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 1. pidana peringatan; 2. pidana dengan syarat: a. pembinaan di luar lembaga; b. pelayanan masyarakat; atau c. pengawasan. 3. pelatihan kerja; 4. pembinaan dalam lembaga; dan 5. penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas: 1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 2. pemenuhan kewajiban adat. Selain itu juga dijelaskan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 33 pelatihan kerja. UU SPPA juga menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Sedangkan tindakan dijelaskan di dalam pasal 82 UU SPPA. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana Pada jenis tindakan huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Selain itu, jenis tindakan tadi dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Gambar 4: Data ABH di Seluruh UPT Pemasyarakatan Sumber: SMSLap Ditjen Pemasyarakatan Maret 2021 Seorang anak sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA, harus mendapatkan bentuk penyelesaian perkara yang restoratif atau yang bersifat memulihkan. Oleh sebab itu, setiap aparat penegak hukum yang terlibat di dalam proses adjudikasi, harus memastikan jalannya proses pemidanaan tidak bersifat pembalasan, melainkan yang bertujuan mendidikan dan memulihkan. Maka, seorang Pembimbing Kemasyarakatan juga dituntut untuk dapat memberikan rekomendasi yang

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 34 tepat dan mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak melalui penelitian kemasyarakatannya. H. Proses Penyelesaian Perkara Anak Dalam SPPA 1. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Peradilan Pidana a. Penyidik adalah Penyidik Anak; b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak; c. Hakim adalah Hakim Anak; d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana; e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial. 2. Proses Diversi Dalam proses diversi, berbagai pihak yang dilibatkan adalah anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif yang mengadung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dari hasil kesepakatan diversi, perdamaian dapat berupa dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan,

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 35 penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan. 3. Proses Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Perkara Anak Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidiikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahtaraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. 4. Proses Pemeriksaan Anak Berdasarkan pasal 22 UU SPPA, Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Kemudian di dalam pasal 23 UU SPPA, dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penahanan, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 36 bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahananan hanya dapat dilakukan dengan syarat; umur anak 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa dewasa, selain aspek harus ramah anak juga terkait batasan waktu penahanan. Adapun perbedaan dan perbandingan waktu penahanannya adalah sebagai berikut: a. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 (Tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 (delapan) hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 (dua puluh) hari dengan perpanjangan 40 (empat puluh) hari; b. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 (lima) hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 (lima) hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 (dua puluh) hari dan diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari; c. Penahanan Hakim selama 10 (sepuluh) hari kemudian diperpanjang selama 15 (lima belas) hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari. 5. Proses Pemeriksaan Pada Sidang Pengadilan Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan merupakan tahapan selanjutnya setelah selesai dilakukannya tahap penuntutan. Tahap ini masuk dalam kategorisasi tahap adjudikasi. Sidang pada umumnya berlangsung dengan agenda yang cepat dan terjadwal. Diawali dengan agenda pembacaan dakwaan, pembacaan penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial, pemeriksaan saksi, pemeriksaan anak, pemeriksaan saksi yang meringankan (a de charge), pembacaan tuntutan, pembelaan, tanggapan atas pembelaan (replik), tanggapan atas tanggapan pembelaan (duplik), dan diakhiri dengan pembacaan putusan.

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 37 Dalam proses persidangan, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua,wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan. Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar. Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference. Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan SPPA. Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti denan Sumber: SMSLAP Ditjen Pemasyarakatan Maret 2021 Gambar 5: Sebaran Anak di Seluruh LPKA

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 38 pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimun pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). I. Latihan Untuk memperkuat kemampuan peserta (dalam kelompok), diskusikan masing-masing tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik Anak, Jaksa Anak, dan Hakim Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Buat bagan atau alur tugas masing-masing petugas tersebut! J. Rangkuman Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: a. Hak Kelangsungan Hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. b. Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. c. Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. d. Hak Berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 39 Terdapat beberapa tafsir dalam memetakan instrumen nasional hakhak anak. Terdapat pemisahan instrumen hak-hak anak ke dalam dua subyek. Pertama, instrumen nasional tentang anak sebagai pelaku. Kedua, instrumen nasional terkait hak anak korban dan saksi. Secara ringkas urgensi munculnya UU SPPA adalah karena UU Pengadilan Anak belum sepenuhnya menginkorporasikan prinsip dan nilai dalam Konvensi Hak Anak dan instrumen HAM lain, serta ketentuan dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Sedangkan saat ini telah terjadi perkembangan pemikiran mengenai HAM, khususnya yang berkenaan dengan hak anak. Selain itu juga karena telah terjadi perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Secara ringkas, memahami proses penyelesaian perkara anak dalam SPPA dapat dipahami melalui: 1. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Peradilan Pidana, 2. Proses Diversi, 3. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak, 4. Proses Pemeriksaan Anak, 5. Proses Pemeriksaan pada Sidang Pengadilan. K. Evaluasi Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap dan jelas: 1. Sebutkan 4 kategori hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak! 2. Sebutkan instrumen nasional tentang anak sebagai pelaku dan instrumen nasional terkait hak anak korban dan saksi! 3. Sebutkan secara ringkas rangkuman mengenai sasaran dari UndangUndang SPPA! 4. Sebutkan asas-asas di dalam Undang-Undang SPPA! 5. Apa yang wajib diperhatikan dalam setiap proses diversi berdasarkan pasal 8 ayat (3) UU SPPA? 6. Sebutkan jenis-jenis pidana pokok bagi anak sesuai dengan pasal 71 UU SPPA!

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 40 L. Umpan Balik Coba periksa hasil jawaban Saudara pada evaluasi di atas, apabila telah mampu menjawab pertanyaan dengan benar, maka Saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, silahkan melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab III ini _.*._

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 41 BAB IV PENUTUP Gambaran Umum Sistem Peradilan Pidana Anak dalam substansi isi modul ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan para peserta pelatihan sehingga dapat meningkatkan kinerja peserta pelatihan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Meningkatnya pengetahuan terkait dengan pemahaman tentang restrorative justice dan diversi, persyaratan suatu kasus bisa diupayakan diversi, mekanisme dan tata cara diversi, kesadaran dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yaitu melalui upaya diversi, tugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang kesemuanya itu merupakan acuan sebagaimana diatur didalam UU SPPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. A. Kesimpulan Prinsip utama dan esensi restorative justice penting untuk dipahami sebagai fondasi dalam mengimplementasikan restorative justice itu sendiri. Pemahaman yang menyeluruh atau komprehensif dari Pembimbing Kemasyarakatan mengenai prinsip utama dan esensi dari restorative justice akan mendorong kualitas kinerja yang jauh lebih baik, khususnya dalam implementasi restorative justice melalui sistem peradilan pidana anak. Pembimbing Kemasyarakatan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari SPPA dan berkontribusi dalam mendorong penanganan perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi. Oleh sebab itu, Pembimbing Kemasyarakatan wajib dihadirkan dalam setiap tahapan penyelesian perkara anak, baik di dalam maupun di luar peradilan. Secara ringkas, sasaran SPPA dapat dirangkum dalam beberapa penjelasan di bawah ini, yaitu:

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 42 a. Mencegah atau setidaknya mengurangi stigmatisasi terhadap anak; b. Membatasi perkara anak yang masuk ke dalam SPPA; c. Mayoritas perkara anak diselesaikan melalui Diversi; d. Lebih berperannya petugas non penegak hukum dalam perkara anak; e. Meningkatnya partisipasi publik (keluarga, lingkungan dan sekolah) dalam penanganan perkara anak. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan maksimal, Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai gambaran umum sistem peradilan pidana anak. B. Tindak Lanjut Berbekal hasil belajar pada modul Gambaran Umum Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya peserta dapat mengimplementasikan konsep restorative justice maupun konsep-konsep penting di dalam sistem peradilan pidana anak dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari selaku Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila peserta telah mampu menjelaskan dan memberikan pandangan sebagaimana dalam latihan dan evaluasi pada keseluruhan dalam modul ini, berarti peserta telah menguasai mata pelatihan Gambaran Umum Sistem Peradilan Pidana Anak dengan baik. Namun, jika peserta masih ragu dengan pemahaman mengenai materi yang dijelaskan, maka peserta masih perlu membaca lebih banyak lagi referensi khususnya yang terkait dengan materi sistem peradilan pidana anak. _.*._

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 43 DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Aparat Penegak Hukum Terkait. UNODC. 2006. Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. Vienna: UN New York. Hadi Supeno. 2010. Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Jakarta: Gramedia. Harkristuti Hakrisnowo. 2002. Menelaah Konsep sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia), Seminar keterpaduan Sistem Peradilan Pidana. Danau Toba Medan. Tanggal 4 sampai dengan 5 April 2002. hal. 3. Rick Sarre. 2003. Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., Contoversies in Critical Criminology. Susan C. Hall. 2012. Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System. Duquesne University School of Law Research Paper. No. 11. hlm. 4. Tony Marshall. 1999. Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate. _.*._

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 44 KUNCI JAWABAN A. Evaluasi BAB II 1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 2. Restorative justice tidak hanya merupakan produk atau instrumen hukum yang akan diterapkan di masyarakat sebagai cara pandang, falsafah, sekaligus sistem yang beredar di masyarakat. 3. Prinsip restorative justice a. Ada persetujuan korban; b. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya; c. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif; d. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, teman sebaya; e. Meciptakan forum kerja sama dengan masyarakat sekitar (neighborhood) untuk penanganan masalah tersebut f. Menetapkan hubungan langsung antara kesalahan dengan reaksi masyarakat, teman, dll) Esensi restorative justice: a. Dapat dilakukan pada setiap tahap proses peradilan pidana; b. Hanya dapat dilaksanakan jika ada persetujuan korban dan pelaku yang diberikan secara bebas/sukarela , kecuali victimless crimes; c. Para pihak dapat mengundurkan diri dari proses kapan saja mereka menghendakinya; d. Kesepakatan yang tercapai harus atas keputusan para pihak dan hanya berisi kewajiban yang reasonable dan proportional; e. Semua pihak harus mau mengakui fakta dasar dari kasus yang bersangkutan sebagai landasan partisipasinya dalam proses;

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 45 f. Partisipasi dalam proses tidak boleh digunakan sebagai alat bukti ataupun pengakuan akan kesalahan bilamana proses peradilan dilangsungkan. B. Evaluasi BAB III 1. 4 kategori hak-hak anak: a. Hak Kelangsungan Hidup b. Hak Perlindungan c. Hak Tumbuh Kembang d. Hak Berpartisipasi. 2. Instrumen Nasional tentang Anak sebagai Pelaku a. KUHAP b. Undang-Undang Perlindungan Anak c. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak d. Undang-Undang Pemasyarakatan e. Undang-Undang Kesejahteraan Anak f. Undang-Undang Hak Asasi Manusia g. Undang Undang Bantuan Hukum h. UU Advokat. Instrumen Nasional terkait Hak Anak Korban dan Saksi a. KUHAP b. Undang-Undang Hak Asasi Manusia c. Undang-Undang Perlindungan Anak d. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak e. Undang-Undang Penghapusan KDRT f. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang g. Undang Undang Bantuan Hukum. 3. Sasaran SPPA, yaitu: a. Mencegah atau setidaknya mengurangi stigmatisasi terhadap anak; b. Membatasi perkara anak yang masuk ke dalam SPPA; c. Mayoritas perkara anak diselesaikan melalui Diversi;

GAMBARAN UMUM SPPA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 46 d. Lebih berperannya petugas non penegak hukum dalam perkara anak; e. Meningkatnya partisipasi publik (keluarga, lingkungan dan sekolah) dalam penanganan perkara anak. 4. Asas dalam SPPA a. pelindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi anak; e. penghargaan terhadap pendapat anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; g. pembinaan dan pembimbingan anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; j. penghindaran pembalasan. 5. Setiap proses diversi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum 6. Pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. _.*._