Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (eb0022)

Iran tahun 1979, UU ini dihapuskan.38 Sementara itu, Irak yang
penduduknya didominasi pengikut mazhab H}anafi>, memiliki
Personal Status (Qa>nūn al-Ah}wa>l al-Shakhs{iyyah al-Ira>qiyah) No.
188 Tahun 1959, yang diperbarui dengan UU No. 11 tahun 1963,
No. 21 tahun 1978, No. 72 Tahun 1979, No. 57 tahun 1980, No. 156
tahun 1980, No. 189 tahun 1980, No. 125 tahun 1981, UU No. 147
tahun 1982, No. 1000 tahun 1983, dan No. 11 tahun 1984. Salah
satu poin menarik dari pembruan tahun 1980 adalah
diperbolehkannya poligami dengan janda tanpa lebih dahulu
mendapatkan izin dari pengadilan. Penetapan ini didasarkan pada
tujuan poligami yang dimaksud al-Qur’an, yakni untuk memelihara
dan menjamin anak yatim dan janda.39

Pemberlakuan hukum keluarga Islam di anak benua India
dimulai sejak tahun 1937, yaitu dengan diberlakukannya the Muslim
Personal Law (Shari>’at) Application Act di India, yang mengatur
masalah-masalah perkawinan dan perceraian.40 Sementara itu, dalam
sejarahnya, UU keluarga di Bangladesh pada prinsipnya sama
dengan Pakistan. Sebab sampai sekarang UU keluarga yang berlaku
di Bangladesh adalah masih produk Pakistan, yaitu The Muslim
Family laws Ordinance tahun 1961. Undang-undang terpenting
mengenai keluarga di Pakistan adalah Child Marriage Restraint Act
1929, Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 dan Muslim
Family Laws Ordinance 1961. Ketika masih menjadi bagian
Pakistan (Propinsi Pakistan Timur), sebelum menjadi negara
merdeka (Republik) yang mulai tahun 1971, Bangladesh yang
mayoritas penduduknya adalah pengikut H}anafi>, sama dengan
Pakistan, pernah memberlakukan (1) Bengal Muhammadan

38 Ziba Mir-Hosseini, “Strategis of Selection: Differing Nations of Marriage
in Iran and Marocco, dalam Camillia Fawzi El-Solh and Judi Mabro (eds), Muslim
Womens Chioces: Religious Belief and Social Reality, (Oxford: Berg Publisher,
1994), 57

39 El Alami and Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws, 39
40 Mahmood, Personal Law, 188-190

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 79

Marriage and Divorces Registration Act 1876 (yang mengatur
tentang pencatatan perkawinan dan perceraian); (2) Divorce Act
1869; (3) Child Marriage Restraint Act 1929; Muslim Personal law
(Shari’a) Applicant Act 1937, dan Dissolution of Muslim Marriage
Act 1939.41 Pada tahun 1980 Bangladesh memang memperlakukan
Child marriage Restraint (Amandement) Ordinance dan the Dowry
Prohibition (Amandement) Ordinance. Karena itu, sampai sekarang
Bangladesh masih memberlakukan the Muslim Family laws tahun
1961, sama dengan Pakistan.42

Pembaruan dalam bidang hukum keluarga di dunia Muslim,
sebagaimana diuraikan di atas, ditandai tidak saja oleh penggantian
hukum keluarga Islam (fikih) dengan hukum-hukum Barat, tetapi
juga oleh perubahan-perubahan dalam hukum Islam itu sendiri yang
didasarkan atas reinterpretasi (penafsiran kembali) terhadap hukum
Islam sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya.
Dengan cara inilah hukum keluarga di dunia Muslim mengalami
perubahan, terutama dalam hal meningkatkan status atau kedudukan
kaum wanita dan memperkuat hak-hak anggota keluarga lainnya.43
Sementara tujuan dari adanya pembaruan Hukum Keluarga Islam di
dunia Muslim tersebut secara umum adalah untuk 1) Unifikasi
hukum perkawinan, 2) Peningkatan status wanita, dan 3) Respon
untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Adapun tujuan pertama, yaitu unifikasi hukum, dapat
dikelompokkan menjadi lima macam, yaitu pertama, unifikasi
hukum yang berlaku untuk seluruh warga Negara tanpa memandang
agama, misalnya kasus yang berlaku di Tunisia.44 Kedua, unifikasi
yang bertujuan untuk menyatakan adanya dua aliran pokok dalam

41 Mahmood, Personal Law, 191
42 Kiran Gupta, Polygamy-Law Reform in Modern Muslim States”, 129
43John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan
Ensiklopedi Masalah-Masalah, 364-365.
44 J.N.D. Aderson, “The Tunisian Law Of Personal Status”, 226.

I80 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

sejarah Muslim, yakni antara paham Sunni dan Shi’i, sebagaimana
terjadi di Iran dan Irak, karena di dua negara tersebut terdapat
penduduk yang mengikuti dua aliran besar tersebut. Ketiga,
kelompok yang berusaha memadukan antar mazhab dalam sunni,
karena di dalamnya ada pengikut mazhab-mazhab yang berbeda.
Keempat, unifikasi dalam satu mazhab tertentu, misalnya di
kalangan pengikut Shaf> i’i,> atau H}anafi> atau Mal> iki. Dengan
menyebut unifikasi dari antar mazhab bukan berarti format
pembaruan yang ditemukan dengan sendirinya beranjak dari dan
bersandar pada mazhab yang ada di Negara yang bersangkutan. Bisa
saja formatnya diambil dari pandangan mazhab yang tidak dapat
ditemukan sama sekali di negara yang bersangkutan. Sekedar
contoh, Indonesia yang penduduk muslimnya mayoritas bermazhab
Shaf> i’i> bukan berarti format hukum keluarga sepenuhnya sesuai
dengan pandangan-pandangan Imam al-Shaf> i’i> dan ulama Shaf> i’i>,
tetapi boleh jadi pada bagian-bagian tertentu mengambil dari
pandangan mazhab Mal> iki dan seterusnya. Kelima, unifikasi dengan
berpegang pada pendapat imam di luar Imam mazhab terkenal,
seperti pendapat Ibn Shubrumah (w. 144 H), Ibn Qayyi>m al-
Jauziyah (w. 751 H) dan lain-lain.

Kemudian berkaitan dengan tujuan kedua dan ketiga,
beberapa negara melakukan pembaruan Hukum Keluarga Islam
Kontemporer dengan tujuan untuk mengangkat status wanita
Muslimah. Tujuan pengangkatan status wanita ini sering pula
dengan merespon tuntutan dan perkembangan zaman, sehingga
tujuan pengangkatan status wanita seiring pula dengan tujuan
unifikasi hukum dan merespon tuntutan dan perkembangan zaman.
Berdasarkan latar belakang lahirnya tuntutan pembaruan Hukum
Keluarga Islam Kontemporer, dapat disimpulkan bahwa ketiga
tujuan pembaharuan tersebut di atas sejalan dan seiring dengan
mayoritas negara Muslim.

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 81

Menurut para pakar hukum Islam, pembaruan hukum Islam,
termasuk hukum perkawinan Islam, yang terjadi di dunia Muslim ini
disebabkan beberapa faktor, antara lain 1) Untuk mengisi
kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-
kitab fikih klasik tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan
masyarakat terhadap hukum baru sangat mendesak untuk
diterapkan, 2) Pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga
perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-
masalah yang belum ada aturan hukumnya, 3) Pengaruh reformasi
dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum
Islam untuk menjadi bahan dalam membuat hukum nasional, dan 4)
Pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan
oleh para mujtahid baik tingkat internasional, maupun tingkat
nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan sains
dan teknologi.45

B. Pembaruan Materi Hukum Perkawinan dalam Aturan
Perundang-undangan di Negara-negara Islam
Pembaruan hukum Islam yang ada umumnya memiliki

beberapa sifat, yaitu (1) dalam bentuk kodifikasi, yaitu
pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang
sebagai perundang-undangan negara, (2) tidak terikatnya umat
Islam hanya pada satu mazhab hukum tertentu, yang disebut dengan
takhayyur (seleksi) pendapat yang paling sesuai dengan kondisi
masyarakat, (3) penerapan (tat}bi>qi>) hukum terhadap peristiwa baru,
dan (4) perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru yang
merupakan tajdid-reinterpretasi.46

45 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2006), 154

46 N.J. Coulson, A History of Islamic Law, (Edinburgh: Edinburgh
University Press,1994), 149-185

I82 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

Sementara itu, Anderson mencatat empat metode umum yang
digunakan sarjana dalam melakukan pembaruan hukum keluarga
Islam kontemporer adalah (1) lewat aturan dan kebijakan yang
bersifat prosedural-administratif sesuai dengan tuntutan zaman
modern, yang dalam istilah lain disebut al-Siya>sah al-Shar’iyyah
tetapi substansinya tidak berubah; (2) takhayyur (memilih salah satu
dari sekian pandangan mazhab fikih yang ada, bukan saja dari
mazhab-mazhab populer tetapi juga dari mazhab-mazhab kecil lain,
di samping juga adanya talfi>q, yaitu menggabungkan pandangan
sejumlah mazhab dalam satu masalah tertentu, (3) ijtiha>d dengan
jalan mereinterpretasi teks Syari’ah, dan (4) menggunakan alternatif
lain, misalnya dengan memberikan sanksi secara administratif bagi
yang melanggar, tetapi tidak berdasarkan alasan Syari’ah.47

Coulson, dengan membandingkan teori yang digunakan
komite Pakistan dengan Negara-negara di Timur Tengah,
menyimpulkan bahwa ada satu perbedaan menonjol antara kedua
kelompok tersebut, yaitu apabila di Negara-negara Timur Tengah
pembaruannya menekankan pada unsur prosedural dan administrasi,
yang berarti banyak menggunakan al-Siya>sah al-Shar’iyyah,
sementara Pakistan berusaha mendasarkan pembaruan pada
interpretasi teks syari’ah. Misalnya dalam membatasi kasus
perkawinan anak di bawah umur, Mesir melakukan pembaruan
dengan cara mewajibkan pencatatan perkawinan. Jadi, aturan
administrasi ini digunakan untuk mencapai tujuan umum hukum.
Sementara Pakistan mendasarkan keharusan pencatatan perkawinan
paada Qur’an yang mengharuskan pencatatan dalam melakukan
transaksi.48

Sementara itu, David Pearl menyimpulkan, negara-negara
muslim menggunakan 4 metode dalam melakukan pembaruan

47 J.N.D Anderson,. Law Reform in the Muslim World, (London :
University of London Press, 1976). 92

48 N.J. Coulson, A History of Islamic Law, 187

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 83

Hukum Keluarga, yaitu: (1) takhayyur; (2) talfi>q; (3) siya>sah
shar’iyyah; dan (4) murni memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi
tanpa mendasarkan sama sekali terhadap alasan mazhab, yang oleh
pemikir lain disebut reinterpretasi terhadap nas}s} sesuai dengan
tuntutan zaman. Adapun Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia dapat disimpulkan, bahwa metode yang digunakan adalah:
(1) metode tah}s}i>s} al-qad}a>’ atau siyas> ah shar’iyyah; (2) reinterpretasi
nass} ,} termasuk dengan jalan qiyas> ; (3) takhayyur dan talfi>q.49

Perubahan hukum yang dilakukan di Negara-negara Muslim
mengambil berbagai bentuk sebagai berikut:

1. Tah}s}i>s} al-Qad}a>, yaitu menerapkan hukum Islam melalui
pengadilan dengan cara membatasi penerapan syariah pada
aspek hukum perdata Islam yang menjadi kompetensi
peradilan.

2. Takhayyur, yaitu memilih berbagai pendapat di dalam
mazhab-mazhab fikih tertentu dan tidak memilih pendapat
dominan di dalam mazhab arus utama. Nama lain dari
takhayyur adalah talf>iq, yaitu menggabungkan bagian dari
doktrin suatu mazhab dengan bagian dari doktrin mazhab
lain.

3. Reinterpretasi, yaitu menafsirkan ulang prinsip syariah
terhadap suatu isu. Sebagai contoh, The Tunisian Code of
Personal Status 1965 yang menyatakan bahwa perceraian
harus di depan pengadilan, dan pengadilan diizinkan untuk
mewajibkan suami membayar sejumlah uang sebagai
kompensasi jika menurut pengadilan suami mencari-cari
alasan untuk bererai.

49 David Pearl and Werner Menski, Muslim Family Law, third edition,
(London:Sweet and Maxwell, 1998), 21.

I84 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

4. Siya>sah Shar’iyyah, yaitu menerapkan kebijakan dan aturan-
aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan
dengan syariah.

5. Keputusan pengadilan, di India dan bekas koloni Inggris
lainnya misalnya, reformasi hukum Islam dapat dilakukan
melalui keputusan pengadilan. Menurut metode ini
pengadilan dapat menggunakan penalaran hakim jika tidak
ada hukum yang jelas di dalam nas}s} al-Qur’an dan as-Sunnah.
Hal ini juga dikenal di wilayah Maroko di bawah pengaruh
mazhab Maliki bahwa otoritas ‘amal atau praktek pengadilan
dikenal luas oleh para hakim.50

Sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara
muslim dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam di atas
secara umum dapat dikelompokkan menjadi:

1. Intra-doctrinal reform, yaitu pembaruan yang tetap merujuk
pada konsep fikih konvensional, dengan cara 1) Takhyi>r
(memilih pandangan salah satu ulam fikih, termasuk ulama di
luar mazhab), atau dapat pula disebut dengan tarj>h, dan 2)
Talfi>q (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama).

2. Extra-doctrinal reform, yaitu pembaruan yang tidak lagi
merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi dengan
melakukan reinterpretasai terhadap nas}s.} Adapun cara dan
dasar yang digunakan adalah dengan menggunakan mas}lah}ah}
mursalah, sadd al-dhari’> ah, regulatori, dan administrasi.51

Secara umum dapat disimpulkan bahwa metode yang
digunakan, baik oleh para sarjana klasik dan pertengahan maupun

50 Tahir Mahmoud, Family Law in The Muslim World, 64
51 Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia,
(Yogyakarta: Tazzafa, ACAdeMia, 2010), 44

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 85

sarjana modern, termasuk dalam bentuk aturan perundang-
undangan, secara umum masih menggunakan metode parsial-
deduktif, yaitu mengambil ketetapan hukum dari nas}s} hanya dengan
mencatat satu atau beberapa ayat Qur’an dan Sunnah Nabi
Muhammad SAW kemudian diambil kesimpulan, tanpa lebih dahulu
mengkaitkan dengan ayat-ayat atau sunnah lain, dan meletakkannya
sebagai satu kesatuan yang menyatu. Meskipun demikian, perlu
ditambahkan bahwa ditemukan juga beberapa kasus yang
menggunakan metode tematik dan holistik dalam bentuk sederhana
dan tidak konsisten. Perbedaan praktek yang ditemukan antara para
ilmuan klasik dan pertengahan (tradisionalis) disatu sisi, dengan
para pembaru kontemporer yang dipraktekan ketika
memformulasikan Perundang-undangan di sisi lain, adalah
kelompok pertama langsung merujuk langsung pada Qur’an dan
Sunnah Nabi Muhammad SAW, sementara kelompok kedua dengan
perantaraan kitab-kitab fiqih yang ada, meskipun akhirnya kembali
pada kedua sumber Qur’an sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dengan menggunakan metode-metode tersebut dihasilkan
beberapa pembaruan materi hukum yang tertuang dalam aturan
perundang-undangan hukum keluarga di Negara-nagara Islam.
Berikut dikemukakan beberapa pembaruan materi hukum
perkawinan tersebut, dengan mengacu pada beberapa aturan
perundangan yang ada di beberapa Negara Islam, termasuk Turki,
Mesir dan Maroko, tiga negara tempat studi banding panitia
pembentukan KHI. Sebagaiamana dikemukakan dalam Bab
Pendahuluan (Bab I) bahwa proses penyusunan KHI di samping
merujuk kitab-kitab fikih mazhab klasik juga merupakan hasil studi
banding ke tiga Negara tersebut.

1. Pencatatan Perkawinan
Secara umum di negara-negara Islam, berbeda dengan fikih

klasik, ditetapkan keharusan adanya pencatatan dalam pernikahan.

I86 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

Aturan pertama yang memuat pencatatan perkawinan tertuang
dalam Undang-Undang Mesir tentang Organisasi dan Prosedur
Berperkara di Pengadilan tahun 1897 (Egyptian Code of
Organization and Procedure for Syari’ah Court of 1897). Dalam
peraturan ini disebutkan bahwa pemberitahuan suatu perkawinan
atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan (akta). Hal inilah
yang kemudian diperluas dengan peraturan perundang-undangan
tahun 1909-1910, dan diubah tahun 1913 dimana pada pasal 102
disebutkan bahwa perdebatan sekitar perkawinan dan perceraian
yang diadukan salah satu pasangan atau orang ketiga tidak akan
ditanggapi kecuali ada bukti yang meyakinkan kebenarannya. Hanya
saja menurut UU tahun 1897, pembuktian ini boleh atau cukup
dengan oral atau lisan yang diketahui secara umum oleh pihak yang
berperkara. Sementara menurut peraturan tahun 1911, pembuktian
harus dengann catatan resmi pemerintah (official document) atau
tulisan tangan dan tanda tangan dari seorang yang sudah meninggal.
Dalam peraturan tahun 1931 lebih dipertegas lagi dengan kata-kata
harus ada bukti resmi (akta) dari pemerintah (official certificate).52

Sementara itu, di Iran, dalam undang-undang hukum
perkawinan tahun 1931 pasal 1 dinyatakan bahwa setiap perkawinan
sebelum dilaksanakan harus dicatatkan pada lembaga yang
berwenang, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dihukum
penjara selama satu hingga 6 Bulan. Aturan tentang permasalahan
ini hanya bersifat administratif saja karena pelanggarnya hanya
dikenakan hukuman fisik saja sedangkan perkawinannya tetap sah.
Peraturan ini tidak dijumpai dalam pemikiran hukum klasik baik
dalam Shi’i> maupun Sunni>.53 Begitu pula dalam Muslim Family
Laws Ordinance Tahun 1961 Pakistan diharuskan adanya

52 J. N.D. Anderson, “Recent Development in Shari’a Law III: The Contract
of Marriage”, dalam The Muslim World, 41 (1951), 113-114.

53 Muha> mmad Jawad> Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Alih Bahasa
Masykur, cet IV (Jakarta: Lentera, 1999), 316-318.

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 87

pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Penetapan ini didasarkan
atas pendapat mazhab Hanafi yang melandaskan pendapatnya
kepada ayat Al-Quran tentang pentingnya mencatat transaksi-
transaksi penting. Ulama tradisional Pakistan juga setuju dengan
keharusan pencatatan perkawinan, dengan syarat tidak dijadikan
syarat sah perkawinan. Apabila perkawinan dilakukan di luar
Pakistan, satu salinan surat nikah harus dikirimkan kepada Pegawai
Pencatat Perkawinan untuk dicatatkan. Bagi yang melanggar aturan
dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 3 bulan dan/atau
denda 1000 Rupee.54 Pasal 5 Ordonansi Pakistan itu menyatakan
bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh Pejabat
Pencatat Nikah maka orang yang memimpin pelaksanaan ijab qabul
itu harus melaporkannya kepada Pejabat Pencatat Nikah dan
kelalaian mengenai hal ini merupakan pelanggaran.55 Dalam pasal
ini pula ditegaskan bahwa yang berwenang mengangkat pejabat-
pejabat pencatat nikah dan mengizinkan mereka untuk melakukan
pencatatan akad nikah adalah Majelis Keluarga (Union Council) dan
majelis ini memberi izin untuk melakukan pekerjaan tersebut hanya
kepada satu orang pada setiap daerah tertentu.56 Sementara di
Yordania, melalui undang-undang 1976 pasal 17 dijelaskan bahwa
mempelai pria berkewajiban untuk mendatangkan qa>d}i> atau
wakilnya dalam upacara perkawinan. Petugas yang berwenang
sebagaimana yang ditunjuk oleh qadli mencatat perkawinan tersebut
dan mengeluarkan sertifikat perkawinan. Apabila perkawinan

54 Dengan demikian, pencatatan sebagai syarat administrasi di Pakistan
merupakan kompromi antara kelompok tradisional dan modernis yang menghendaki
pencatatan. Ketentuan hukuman ini sama sekali tidaklah bertentangan dengan
dengan asas-asas pemikiran hukum pidana Islam, yang justru memberi hak kepada
penguasa untuk memberikan hukuman ta’zir bila diperlukan guna mempertahankan
kepentingan-kepentingan yang dikehendaki oleh syara’. Mahmood, Family Law
Reform, 259

55 Rubya Mehdi, The Islamization of The Law in Pakistan, (Surrey: Curzon
Press, 1994), 159.

56 Rubya Mehdi, The Islamization of The Law in Pakistan, 160

I88 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

dilangsungkan tanpa pencatatan, maka orang yang mengadakan
upacara perkawinan, kedua mempelai, dan saksi-saksi dapat
dikenakan hukuman berdasarkan Jordanian Penal Code dan denda
lebih dari 100 dinar.57

2. Pembatasan Usia Nikah
Dalam aturan perundang-undangan di negara-negara Islam

secara umum terdapat pembatasan usia untuk melangsungkan
perkawinan, hanya saja berbeda-beda tentang batasan umur yang
diberikan. Dalam Undang-undang Turki, sejak awal ada pembatasan
umur. Umur minimal seseorang yang hendak menikah adalah 18
tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Namun dalam
undang-undang tahun 1972, dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan
masih boleh mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-
laki dan 14 tahun bagi perempuan atas izin orang tua atau wali.58
Sementara dalam UU No. 56 tahun 1923 Pasal 1 Mesir dinyatakan
bahwa usia minimal perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan
18 tahun bagi pria pada saat menikah. Ada dua hal untuk
mengetahui umur seseorang agar sesuai dengan ketentuan UU, yaitu
Akte Kelahiran atau berupa surat resmi yang dapat menaksir tanggal
kelahiran seseorang, dan sertifikat kesehatan yang memperlihatkan
taksiran tanggal atau data kelahiran yang diputuskan oleh Menteri
Kesehatan atau Pusat Kesehatan setempat. Jika keduanya atau salah
satu pihak calon suami atau istri tidak memenuhi ketentuan umur
perkawinan dalam UU tersebut, maka dilarang untuk melakukan
pendaftaran perkawinan.59 Sementara itu, dalam Muda>wwanah al-
Ah>wal> al-Shakhs}iyyah (Undang-undang Hukum Keluarga) yang

57 El Alami dan Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws, 82
58 M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Eds.), Hukum Keluarga di
Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari
Kitab-Kitab Fikih (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 43
59 J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, 103

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 89

berlaku tahun 1958 di Maroko, ditetapkan bahwa batas minimal usia
nikah laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Namun
demikian, batas umur kedewasaan adalah 21 tahun, sehingga tetap
disyaratkan adanya izin wali bagi mempelai yang masih berumur di
bawah 21 tahun.60

Di Yordania, syarat usia perkawinan adalah 16 tahun bagi
laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Apabila perempuan telah
mencapai usia 15 tahun dan mempunyai keinginan untuk menikah
sementara walinya tidak mengizinkan tanpa alasan yang sah, maka
perempuan tersebut pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip
kafa`ah dan pengadilan dapat memberikan izin pernikahan. Demikian
juga apabila laki-laki telah mencapai umur 18 tahun dan walinya
keberatan memberikan izin tanpa alasan kuat, maka pengadilan
dapat memberi izin pernikahan.61 Terlepas dari usaha penghargaan
terhadap kualifikasi perempuan di depan hukum, dengan
berpedoman pada mazhab H>}anafi>, Yordania selangkah lebih maju
dalam menempatkan perempuan untuk melakukan pernikahan. Bagi
seorang perempuan yang telah berusia 18 tahun atau lebih (tingkat
kedewasaan perempuan), ia dapat menikahkan dirinya sendiri
dengan seorang laki-laki yang ia pilih. Adanya kewenangan orang
tua/wali dalam pernikahan bagi perempuan yang berusia kurang dari
18 tahun, menunjukkan adanya tanggung jawab orang tua bagi
anaknya yang belum dewasa.62

60 M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Eds.), Hukum Keluarga di
Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari
Kitab-Kitab Fikih, 109.

61The Code personal Status 1977, (Law 61 of 1976 as amended by Law 25
1977).

62 Hukum keluarga dalam mazhab H}anafi tidak memasukan wali sebagai
rukun pernikahan, karena ijab dapat dilakukan mempelai istri atau wakilnya, atau
oleh wali, lihat Abdul Wahha>b Khallaf> , Ah}ka>m al-Ah}wa>l al-Shakhs}iyyah
‘ala> Wafqi Madhha>bi Abi> Hanῑfah wama al-‘Amali> al Muh}akam, (Kuwait: Dᾶr al-
Qalḍm, 1990), 22. Jumhur ulama berpendapat bahwa wali menjadi syarat dalam
pernikahan, seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya kecuali madhhab

I90 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

Hukum Perdata Iran menyatakan bahwa batas usia untuk
menikah adalah 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita.
Bagi seseorang yang mengawinkan di bawah usia tersebut maka
akan dipenjara antara 6 bulan hingga 2 tahun. Jika seorang anak
perempuan dikawinkan di bawah umur 13 tahun maka yang
mengawinkan dikenakan penjara 2 hingga 3 tahun, selain juga masih
harus membayar denda 2-20 Riyal. Hal ini telah diatur dalam hukum
kelarga Iran tahun 1931-1937 pasal 3. Hal ini dianggap sebagai
pembaharuan karena berbeda dengan pendapat mazhab yang
diyakini oleh mayoritas masyarakat Iran, yaitu mazhab Ja’fari yang
memberikan batasan usia 15 untuk pria dan 9 tahun untuk wanita.63
Sementara itu, hukum keluarga Pakistan menyatakan bahwa
perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki sudah berumur 18 tahun
dan wanita berumur 16 tahun. Hal tersebut tercantum dalam
Ordonansi No. 8 Tahun 1961 pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 ayat 1.
Apabila terjadi pernikahan antara pria yang berusia di atas 18 tahun
terhadap perempuan di bawah usia nikah, maka dapat dihukum
penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal 1000 rupee ataupun
keduanya sekaligus. Sanksi yang sama juga akan dijatuhkan kepada
pihak yang menyelenggarakan, memerintahkan atau memimpin
pernikahan mempelai di bawah umur.64

3. Poligami
Komite ahli hukum Turki mengambil Undang-Undang sipil

Swiss untuk memenuhi keperluan hukum menggantikan Undang-
Undang Syariah, berdasarkan keputusan Dewan Nasional Agung

Abū Hani>fah (w. 150 H) dan Abi> Yūsuf (w. 181 H), bahwa perempuan
yang baligh dan berakal dapat menikahkan dirinya, lihat Sayyid Sa>biq, Fiqh al-
Sunnah, (Mesir: al-Fath} li al-‘Allam al-‘Arab, t.t.), 84

63 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, Alih Bahasa
Masykur, cet IV (Jakarta: Lentera, 1999), 316-318.

64 Child Marriage Restraint Act 1929 (Act 29/1929) dan amandeennya
(Ordonansi No. 8/ 1961), Pasal 2, 4, 5, 6 ayat (1), 12 ayat (5).

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 91

tanggal 17 februari 1926. Undang-Undang Sipil yang mulai

diberlakukan pada tanggal 4 Oktober 1926 ini antara lain
menetapkan tentang azas monogamy dan melarang poligami serta

memberikan persamaan hak antara pria dan wanita dalam
memutuskan perkawinan dan perceraian. Pelarangan poligami sejak

saat itu berlangsung. Bahkan, pernikahan dapat dibatalkan apabila
salah satu pihak, termasuk suami, telah berumah tangga saat
menikah.65 Sementara Pakistan dengan The Muslim Family Laws
Ordinance Tahun 1961 menetapkan bahwa poligami itu hukumnya
boleh dengan izin terlebih dahulu dari pengadilan (Arbitration
Council) dan isteri atau isteri-isterinya. Sementara bagi yang
melanggar hal ini dapat dihukum dengan hukuman penjara atau

denda. Badan arbitrasi ini tidak akan mengeluarkan persetujuan
perkawinan poligami sebelum ia yakin dengan seyakin-yakinnya

terhadap keadilan dan alasan kuat perlunya suami untuk menikah
lagi.66 Aturan yang lebih jelas membahas hal ini terdapat dalam The

Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961 pasal 6 ayat 1, 2 dan
3.67 Dalam pasal ini dijelaskan bahwa poligami dapat dilakukan

65 David Pearl and Werner Menski, Muslim Family Law, third edition
(London:Sweet and Maxwell, 1998), 21.

66 Dawoud El Alami dan Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws,
149

67 Peraturan poligami yang tercamtum dalam pasal 6 tersebut menyatakan:
1). Selama masih terikat perkawinan, tidak seorang lelakipun yang boleh
melakukan perkawinan dengan orang lain kecuali ia telah mendapat izin tertulis
dari Dewan Arbitrase. 2). Permohonan izin akan diserahkan kepada ketua dengan
cara yang ditentukan sekaligus dengan biaya yang ditetapkan dan melampirkan
alasan-alasan untuk mengajukan perkawinan dengan menerangkan apakah izin
tertulis dari isteri atau isteri-isterinya sudah diperoleh. 3). Dalam hal penerimaan
permohonan ketua akan meminta kepada pemohon dan isteri atau isteri-isterinya
yang sah untuk mengajukan wakil masing-masing dan dewan arbitrase akan
memberikan izin poligami apabila dewan memandang perkawinan tersebut perlu
dan adil sesuai dengan pertimbangan kesehatan. 4). Dalam memutuskan
permohonan tersebut dewan arbitrase mencatat alasan terhadap putusan tersebut
dan pihak pemohon boleh melebihkan surat permohonan untuk revisi surat
keterangan tersebut dan menyerahkannya kepada kolektor dan putusannya akan

I92 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

dengan syarat adanya izin tertulis dari dewan arbitrase (Hakim)
sebelum seseorang dapat menikahi isteri lagi. Izin tersebut hanya
dapat diberikan bila dewan arbitrase itu yakin bahwa perkawinan
yang diajukan itu memang diperlukan dan benar. Dalam hal ini
diperlukan adanya persetujuan dari isteri terdahulu kecuali kalau dia
sakit ingatan, cacat jasmani atau mandul. Walau bagaimanapun juga
izin dewan hakim harus didapatkan sebelum melangsungkan
perkawinan kedua. Selain semua pembatasan ini, jika telah dijalin
perkawinan kedua tanpa izin dewan, maka perkawinan tersebut
dapat dianggap batal secara hukum. Pada hakekatnya, ketentuan ini
merupakan upaya untuk mengurangi atau membatasi praktek
poligami beserta implikasi negatif yang ditimbulkannya, terutama
ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Undang-undang poligami
di Pakistan merupakan personifikasi di antara enam model
penafsiran yang berkembang, yakni pertama, menekankan ketentuan
berlaku adil sebagaimana ditetapkan dalam Al Qur’an, kedua,
memberi hak kepada istri untuk menyertakan pernyataan anti
poligami dalam surat perjanjian perkawinan. Ketiga, harus
memperoleh izin lembaga peradilan. Keempat, hak menjelaskan dan
mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan
berpoligami. Kelima, benar-benar melarang poligami, dan keenam,
memberi sanksi pidana bagi yang melanggar aturan poligami.68

Di Maroko, melalui Undang-undang Hukum Keluarga tahun
1958, pelaksanaan poligami berusaha dibatasi. Apabila

berlaku serta tidak akan dipertanyakan lagi di pengadilan. 5). Seseorang yang
melakukan perkawinan yang lain tanpa izin dari dewan arbitrase akan (a)
membayar seluruh mahar dengan segera kepada isteri atau isteri-isterinya, baik
tunai maupun secara ditangguhkan dan jika tidak maka ia kan diperoleh sebagai
tunggakan atau sewa, (b) dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda
maksimal 5000 rupee atau kedua-duanya. Dawoud El Alami dan Hinchcliffe,
Islamic Marriage and Divorce Laws, 149

68 Rahman Syamdudin, “Sejarah Pemberlakuan Hukum Keluarga di
Pakistan”, Paper http://syariahalauddin.com/2011/10/17/sejarah-pemberlakuan-
hukum-keluarga-di-pakistan/. Diunduh pada tanggal 2 Februari 2014.

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 93

dikhawatirkan terjadi ketidakadilan suami terhadap isteri-isteri,
maka poligami tidak diperbolehkan. Suami yang hendak
berpoligami harus memberitahu juga calon istri bahwa dia sudah
mempunyai isteri. Dalam akad nikah, mempelai perempuan dapat
mengajukan syarat untuk tidak dipoligami. Apabila syarat ini
dilanggar, maka istri berhak untuk mengajukan perceraian ke
pengadilan.69 Begitu pula dalam undang-undang keluarga Iran,
suami yang akan menikah lagi harus memberitahukan kepada calon
istri tentang statusnya, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat
dikenakan sanksi hukum perlindungan keluarga tahun 1967. Selain
itu juga harus mendapat ijin dari istri, jika ketentuan ini dilanggar,
istri dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Suami juga
harus mendapat ijin dari pengadilan yang sebelumnya akan
memeriksa apakah suami dapat menafkahi lebih dari seorang istri
dan apakah dia mampu berbuat adil. Pelanggaran ketentuan ini akan
dikenakan hukuman kurungan selama 6 bulan hingga 2 tahun.
Ketentuan ini merupakan reformasi regulatory atau administratif
belaka karena hanya mendapatkan sanksi fisik tanpa mebatalkan
status perkawinannya. Aturan-aturan seperti ini tidak didapatkan
dalam mazhab Ja’fari> maupun mazhab hukum yang lain.70

Dalam UU No. 100 tahun 1985, Mesir pada dasarnya
memperbolehkan praktek poligami namun apabila isteri keberatan,
isteri dapat mengajukan gugat cerai dengan alasan poligami
tersebut. Dalam materi UU tersebut, dinyatakan bahwa poligami
dapat menjadi alasan pengajuan perceraian bagi isteri dengan alasan
poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan
dalam taklik talak maupun tidak. Bila suami berencana poligami
harus seizin pihak pengadilan dan pengadilan harus memberitahukan
kepada isterinya tentang rencana poligami tersebut. Dalam pasal

69 M. Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution (Eds.), Hukum Keluarga di
Dunia Islam Modern, 110.

70 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab..., 492-493.

I94 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

11A UU No. 100 tahun 1985 dinyatakan bahwa ada beberapa
ketentuan mengenai poligami, yaitu 1) adanya pemberitahuan
kepada isteri oleh pencatat nikah tentang pernikahan suaminya,
2) Isteri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan poligami
suaminya dalam waktu satu tahun, 3) Hak cerai gugat isteri gugur
setelah satu tahun, dan 4) Jika sebelumnya isteri tidak mengetahui
poligami tersebut maka ia berhak minta cerai setelah
mengetahuinya. Dengan demikian, untuk melaksanakan poligami di
Mesir lebih longgar daripada di Negara Islam lainnya. Namun
demikian, pelanggaran terhadap ketentuan poligami adalah
termasuk tindak pidana yang dapat disanksi berupa hukuman
penjara atau denda, atau bahkan kedua-duanya sekaligus.71

4. Perceraian
Aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perceraian

dalam perundang-undangan Turki telah mengalami perkembangan
yang cukup pesat jika dibandingkan dengan fikih konvensional.
Pengajuan cerai yang sebelumnya mutlak berada di pihak suami,
sejak munculnya hukum tentang hak-hak keluarga tahun 1917 Pasal
129-135 pihak istri diperbolehkan mengajukan perceraian.
Perceraian dilakukan di pengadilan yang didahului dengan
permohonan cerai dari pihak suami atau isteri. Di samping itu,
hukum perdata Turki tahun 1926 mengatur dan membolehkan pisah
ranjang. Pihak suami isteri mempunyai hak yang seimbang dalam
pengajuan cerai dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-
undangan (Pasal 129-138 Hukum Perdata Turki 1926 dan Pasal 134-
144 Hasil Amandemen Tahun 1990). Suami atau isteri yang nushuz
karena alasan adanya perzinaan yang dilakukan oleh pasangannya,
maka perlakuan terhadap suami yang zina sama dengan isteri yang
zina. Penyakit jiwa dalam perundang-undangan Turki termasuk
dalam alasan perceraian. Perundang-undangan Turki

71 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, 39-46

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 95

memberlakukan perceraian atas kesepakataan bersama (suami isteri)
berdasar hasil Amandemen tahun 1988. Masing-masing pihak yang
merasa dirugikan pihak lain sebagai akibat perceraian diperbolehkan
mengajukan tuntutan ganti rugi yang layak (Pasal 143 Hasil
Amandemen tahun 1990).72 Dalam perundang-undangan Turki juga
terdapat aturan ta’lik talak yang dicantumkan pada Pasal 38 Hukum
tentang Hak-hak keluarga tahun 1917. Pasal tersebut menyatakan
bahwa seorang isteri berhak mencantumkan dalam ta’lik talak
bahwa poligami suami dapat menjadi alasan perceraian. Di samping
itu, dalam UU Turki ditetapkan bahwa pengadilan boleh
menetapkan uang ganti rugi yang harus dibayar salah satu pihak
suami atau istri untuk pasangan yang disakiti.73

Begitu juga yang terjadi di Mesir, UU Mesir No. 25 tahun
1920 mengenal dua reformasi dalam talak atau cerai, yaitu pertama,
hak pengadilan untuk menjatuhkan talak dengan alasan gagal
memberikan nafkah, dan kedua, talak jatuh karena alasan adanya
penyakit yang membahayakan. Sementara UU No. 25 tahun 1929
mempunyai reformasi hukum lain, yaitu bahwa pengadilan berhak
menjatuhkan talak karena: perlakuan yang tidak baik dari suami dan
pergi dalam waktu yang lama. Jadi UU tahu 1920 memberdayakan
pengadilan dan memperluas difinisi penyakit membahayakan dalam
perceraian, sementara UU tahun 1929 hanya memberdayakan
pengadilan.74 Di Pakistan, seorang suami masih dapat menjatuhkan
talak secara sepihak di luar pengadilan, tetapi segera setelah itu ia
diwajibkan melaporkannya kepada pejabat pencatat perceraian yang
kemudian akan membentuk Dewan Hakam (Arbitrasi)
untuk menengahi dan mendamaikan kembali pasangan suami istri

72 David Pearl and Werner Menski, Muslim Family Law, third edition
(London:Sweet and Maxwell, 1998), 21.

73 Sebagaimana dikutip Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia
Tenggara, 279.

74 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, 36-37

I96 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

itu. Jika setelah 90 hari (3 bulan) usaha perdamaian itu gagal maka
talak itu berlaku. Pakistan, dengan demikian, masih mengakui
perceraian di luar pengadilan. Sesuai dengan MFLO (Muslim Family
Laws Ordinance) Tahun 1961 pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa ,
“Seorang yang menceraikan istrinya, segera setelah ikrar talak harus
membuat laporan tertulis kepada ketua Arbitration Council’, dan
satu copy dikrim ke istrinya”. Pasal 7 ayat 2,”Bagi seorang yang
melanggar ayat 1 pasal ini dapat dihukum dengan hukuman penjara
1 tahun atau denda 5.000 Rupee atau kedua-duanya”.75 Kemudian
dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan talak,
Dewan Arbitrase mengambil langkah-langkah untuk membawa
rekonsiliasi antara suami dan istri. Apabila negosiasi tersebut gagal
dan permasalahan belum terselesaikan, maka berlaku baginya waktu
sembilan puluh hari dari setelah berakhirnya hari di mana
pemberitahuan penolakan talak pertama kali disampaikan kepada
ketua. Namun, jika istri sedang hamil pada saat pembacaan talak,
talak tersebut tidak berpengaruh sampai sembilan puluh hari telah
berlalu atau akhir kehamilan, mana yang lebih dulu.76

Dalam hukum perlindungan keluarga tahun 1967 Iran pasal 10
disebutkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah pada
istrinya. Nafkah ini meliputi sandang, pangan, tempat tinggal dan
barang-barang kebutuhan rumah tangga yang layak. Jika suami tidak
melaksanakannya, maka istri berhak mengadukan pada pengadilan,
dan pengadilan akan member peringatan kepada suaminya. Namun
apabila tetap tidak ada perubahan, maka istri boleh menuntut
perceraian pada pengadilan. Aturan ini sejalan dengan mazhab
Ja’fari>.77 Dengan demikian, di Iran telah terjadi reformasi secara

75 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, 244-245
76 Tahseen Butt & Associates, Muslim Marrieage Law in Pakistan, artikel
diakses pada tanggal 29 Oktober 2012 dari http://www.tahseenbutt.com/
divorce_lawyers_pakistan.html. Diunduh pada tanggal 6 februari 2014.
77 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab..., 492-493

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 97

administratif dan substantif yang menghapus wewenang suami
mengikrarkan talak secara sepihak. Menurut pasal 8 UU tersebut
setiap perceraian, apapun bentuknya harus didahului dengan
permohonan kepada pengadilan agar mengeluarkan sertifikat “tidak
dapat rukun kembali”, pengadilan baru mengeluarkan sertifikat
tersebut setela berupaya maksimal tetapi tidak berhasil
mendamaikan.78 Sementara itu, di Maroko dalam UU Hukum
Keluarga tahun 1958 telah ditetapkan bahwa seorang istri dapat
mengajukan perceraian ke pengadilan apabila 1) suami tidak mampu
menyediakan biaya hidup, 2) suami menderita penyakit kronis yang
menyebabkan kerugian istri, 3) suami melakukan kekerasan
sehingga perkawinan tidak mungkin untuk dilanjutkan, 4) suami
bersumpah ila’` (bersumpah tidak mau berhubungan badan dengan
istri) dan tidak mampu memperbaiki hubungan perkawinan dalam
kurun waktu empat bulan, dan 5) suami meninggalkan istri selama
satu tahun tanpa kerelaan istrinya.79

Sementara di Yordania, berkenaan dengan perceraian diatur
dalam pasal 101 dan 134 undang-undang no. 25 tahun 1977.
Menurut pasal-pasal ini, suami harus mencatatkan talaknya kepada
hakim. Apabila suami telah mentalak isterinya di luar pengadilan,

78 Pengadilan dapat mengeluarkan sertifikat tersebut dengan ketentuan
sebagai berikut: 1). Salah satu pasangan Gila permanen atau berulang-ulang. 2).
Suami menderita impotensi, atau dikebiri atau alat fitalnya diamputasi. 3). Suami
atau istri dipenjara 5 tahun. 4). Suami atau istri memiliki kebiasaan yang
membahayakan pihak lain yang diduga akan terus berlangsung dalam kehidupan
rumah tangga. 5). Seorang pria tanpa persetujuan istri, kawin dengan wanita lain.
6). Salah satu pihak menghianati pihak lain. 7). Kesepakatan suami dan istri untuk
bercerai. 8). Adanya perjanjian dalam akad perkawinan yang memberikan
kewenangan pada pihak istri untuk menceraikan diri dalam kondisi tertentu. 9).
Suami atau istri dihukum, berdasarkan keputusan hukum yang tetap karena
melakukan perbuatan yang dapat dipandang mencoreng kehormatan keluarga.
Akhavi, “Iran” dalam Jhon L. Esposito (ed), The Oxford Encyclopedia of the
Modern Islamic Word, II: 229

79 M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Eds.), Hukum Keluarga di
Dunia Islam Modern, 113.

I98 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

dan ia tidak mencatatkannya dalam masa 15 hari, ia harus datang ke
pengadilan syariah untuk mencatatkan talaknya. Pelanggaran
terhadap ketentuan ini dapat diancam dengan hukuman pidana di
bawah ketentuan Hukum Pidana Yordania. Jika seorang suami telah
mentalak isterinya secara sepihak tanpa ada alasan yang layak
dibenarkan, maka isteri dapat mengajukan permohonan ganti rugi ke
pengadilan. Ganti rugi yang diberikan tidak boleh lebih dari nafkah
selama setahun sebagai tambahan bagi nafkah ‘iddah. Untuk
pembayarannya suami dapat mengajukan permohonan untuk
mengangsur. Di samping itu, undang-udang No. 25 tahun 1977 juga
mengatur kewenangan isteri untuk meminta cerai. Dalam pasal 114,
116, 123, dan 130 dijelaskan bahwa isteri memiliki kewenangan
untuk meminta cerai dalam kondisi antara lain: 1) Apabila suami
menderita impotensi dan sakit yang dapat membahayakan isteri
apabila mereka hidup bersama. Namun jika penyakit yang diderita
suami (selain impotensi) sudah diketahui isteri sebelum perkawinan,
maka isteri tidak punya hak meminta perceraian. Dalam hal
penyakit kelamin atau lepra, harus ada pendapat ahli kedokteran.
Bila dimungkinkan untuk disembuhkan, maka ditunda selama
setahun untuk memberi kesempatan penyembuhan, 2) Suami
meninggalkan isteri dalam jangka waktu satu tahun atau lebih tanpa
alasan yang jelas, meskipun suami meninggalkan nafkah untuknya,
dan 3) Suami divonis penjara selama tiga tahun, meski ia
mempunyai harta yang cukup untuk menafkahi isterinya selama ia
menjalani hukuman. Perkawinan bisa dibubarkan setahun setelah
vonis dijatuhkan.80

5. Perjanjian Perkawinan
Perjanjian Perkawinan atau Peminangan di Mesir dilakukan

dengan tujuan untuk mengadakan perjanjian saling menguntungkan
antara kedua pihak untuk mengadakan pernikahan tanpa ada

80 El Alami dan Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws, 102

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 99

pembatasan atau pengekangan salah satu pihak untuk membatalkan
perjanjian tersebut. Namun demikian, jika perjanjian itu batal dan
merugikan pihak lain baik secara moral ataupun material, maka
pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara ke pengadilan atas
kerugian tersebut. Jadi pertunangan bisa dilakukan dan dibatalkan
oleh kedua belah pihak dengan ada kesepakatan keduanya sehingga
salah satu atau kedua pihak tidak merasa dirugikan. Perjanjian ini
tidak mengharuskan salah satu atau kedua pihak untuk melakukan
perkawinan apabila mereka sudah tidak saling mencintai lagi.81
Sementara itu, di Yordania, janji untuk mengadakan pernikahan
diatur pada pasal 2 dan 3 undang-undang tahun 1951. Pasal-pasal
tersebut menjelaskan bahwa janji menikah tidak akan membawa
akibat pada keharusan adanya pernikahan. Namun setelah adanya
perjanjian, kemudian salah satunya meninggal atau perjanjian itu
batal, maka beberapa hadiah pemberian sebelumnya dapat diambil
kembali oleh pihak laki-laki.82

Dalam hukum perkawinan Iran Tahun 1967 pasal 4 dijelaskan
pasangan yang berniat untuk melangsungkan perkawinan boleh
membuat perjanjian dalam akad perkawinan, sepanjang tidak
bertentangan dengan tujuan perkawinan. Perjanjian tersebut
dilaksanakan di bawah perlindungan pengadilan.83 Di samping itu,
ta’lik talak pada dasarnya juga merupakan perjanjian perkawinan
yang terutama bertujuan untuk melindungi hak-hak istri supaya
tidak diabaikan oleh suami, termasuk perjanjian untuk tidak
dipoligami. Dalam perundang-undangan Turki tentang Hak-Hak
Keluarga tahun 1917 pasal 38, misalnya, dinyatakan bahwa seorang
isteri berhak mencantumkan dalam ta’lik talak bahwa poligami

81 Dawoud Sudqi El-Alami, The Marriage Contract in Islamic Law in The
Syiria and Personal Status Laws of Egypt and Marocoo, (London: Hartnoll Ltd,
1992), cet-1, 16

82 Anderson, “Recent Development in Shari’a Law VIII: The Yordanian
Law of Family Rights 1951”, The Muslim World, No. 42, (1952), 213.

83 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab..., 492-493.

I100 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

suami dapat menjadi alasan perceraian.84 Begitu pula di Maroko,
Dalam akad nikah, mempelai perempuan dapat mengajukan syarat
untuk tidak dipoligami. Apabila syarat ini dilanggar, maka istri
berhak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.85 Syarat dan
perjanjian untuk tidak poligami semacam ini menurut Mazhab
H}anafi>, Ma>liki> dan Sha>fi’i tidak diperbolehkan, karena
mensyaratkan ketidakbolehan sesuatu hak yang sebenarnya
dihalalkan oleh agama. Namun demikian, mazhab Hanbali
membolehkan persyaratan semacam itu.86 Dengan demikian,
beberapa Negara Islam tidak selalu mengikuti pandangan mazhab
fikih yang dominan di wilayhnya, tetapi melakukan takhayyur untuk
memilih pendapat yang dianggap paling sesuai untuk
masyarakatnya.

C. Sejarah dan Proses Pembentukan Kompilasi Hukum Islam
Apabila ditelusuri, pembentukan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) pada dasarnya dapat dirunut sejak munculnya UU No.14
Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman. Undang-undang tersebut, terutama pasal 10 ayat (1)
yang menyatakan tentang perlunya kedudukan Pengadilan Agama
yang kuat dalam sistem hukum nasional. Hal ini karena dalam
undang-undang tersebut kedudukan Pengadilan Agama pada
dasarnya memiliki kedudukan yang setara dengan tiga pengadilan
lainnya di Indonesia, yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Tata
Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Penguatan dan pembinaan
Pegadilan Agama ini pada awalnya secara organisasi, administrasi,
dan finasial berada di bawah kewenangan Kementerian Agama,

84 Sebagaimana dikutip Khoiruddin Nasution, Status Wanita…, 279.
85 M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Eds.), Hukum Keluarga di
Dunia Islam Modern, 110.
86 M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia
Islam Modern, 110-111.

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 101

sementara aspek judikatif berada di bawah kekuasaan Mahkamah
Agung. Atas dasar itu, dua lembaga inilah yang paling berperan
dalam upaya penguatan lembaga peradilan agama, termasuk dalam
upaya pembentukan hukum materilnya.87

Hukum Materil bagi sebuah lembaga peradilan, tidak
terkecuali Pengadilan Agama, merupakan hal yang sangat penting.
Upaya adanya hukum material bagi peradilan agama ini sebenarnya
sudah dilakukan jauh sebelumnya, yaitu dengan adanya surat edaran
Biro Peradilan Agama Nomor 45 Tahun 1957 yang menyatakan
bahwa hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara harus
merujuk dan menggunakan tiga belas kitab, yang apabila dicermati
semuanya berasal dari mazhab Shaf> i’i>. Kitab-kitab tersebut adalah
Al-Bajur> i, Fath} al-Mu’in, Sharqaw> i ‘ala al-Tah}ri>r, Qalyubi ‘ala al-
Mah}alli, Fath} al-Wahhab dengan syarahnya, Tuh}fah al-
Muhtaj, Targhib> al-Mushtaghfiri>n, al-Qawa>nin al-Shar’iyyah li
Sayyid Yah}ya, al-Qawan> in> al-Shar’iyyah li Sayyid Sadaqah Dahlan,
Al-fiqh ‘ala> al-Maza>hib al-Arba’ah, Shamsuri fi> al-
Fara’> id, Bughyah al-Mustarshidi>n, dan Mugni> al-Muhtaj.88

Dengan tiga belas kitab rujukan tersebut, hakim pengadilan
agama memiliki pedoman dalam memutuskan perkara yang ada.
Namun demikian, perbedaan dan ketidakseragaman putusan tidak
bisa dihindari mengingat banyaknya pendapat dalam kitab-kitab
tersebut. Dengan demikian, walaupun kasus yang ditangai sama,
keputusan hakim pengadilan agama sering kali berbeda-beda, tidak
saja pada antar pengadilan yang berbeda tetapi juga pada pengadilan
yang sama tetapi hakim yang berbeda. Oleh karena itu, adanya

87 Pagar, Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, Kajian Terhadap Sisi
Keadilan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cita
Pustaka, 2007), 44.

88 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta
:Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1998), 129-130. Muhammad Atho
Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesian ‘Ulama’: A Study of Islamic Legal
Thought in Indonesia 1975-1988, disertasi PhD (Los Angeles: UCLA, 1990), 80.

I102 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

kodifikasi hukum materil bagi pengadilan agama merupakan hal
yang sangat penting, sehingga kepastian hukum dalam bidang
hukum keluarga bagi masyarakat muslim dapat terealisasi.89
Walaupun niat adanya hukum materil bagi pengadilan agama
tersebut cukup besar, namun hal ini bukan pekerjaan yang dapat
segera direalisasikan. Di samping karena memang proses yang
dilalui panjang mulai dari rencana pembuatan draft hukum materil
tersebut sampai dengan sosialisasi dan proses legislasi yang harus
dilalui, juga secara politik hukum akan menghadapi banyak kendala
karena bersifat khusus hanya diberlakukan bagi umat Islam. Upaya
ini dapat dianggap sebagai bentuk dominasi umat Islam
dibandingkan dengan umat beragama lainnya di Indonesia, padahal
Indonesia bukanlah negara agama sehingga tidak sepatutnya
mengunggulkan dan memberikan hak yang lebih bagi satu umat
dibanding umat lainnya. Namun sebenarnya, implementasi hukum
ini, terlepas dari sisi teologisnya, didasarkan pada kebutuhan
masyarakat yang memang memerlukan adanya kepastian hukum. Di
samping itu, walaupun bukan negara agama, Indonesia juga bukan
negara sekuler yang tetap melindungi kehidupan keagamaan semua
warga negaranya.

Gagasan Dasar Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana
dikemukakan oleh Prof. H. Busthanul Arifin, SH. selaku pencetus
gagasan ini, bahwa:

a. Untuk dapat berlakunya Hukum (Islam) di Indonesia, haruss
ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik
oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.

b. Persepsi yang tidak seragam tentang syar’iyah akan dan sudah
menyebabkan hal-hal.
1) Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang
disebut Hukum Islam itu (Ma> anzallah> u).

89 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 128.

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 103

2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan
Syariat itu (Tanfi>zi} yah).

3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu
menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah
tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan
Perundang-undangan lainnya.

c. Didalam Sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara,
hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-uhdangan
negara yaitu:
1) Di India masa Raja An Rijeb yang membuat dan yang
memberlakukan Perundang-undangan Islam yang
terkenal dengan Fatwa Alamfiri.

2) Di Kerajaan Turki Uthma>ni yang terkenal dengan nama
Majallah Al-Ah}ka>m Al-Adi} yah.

3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di
Sudan.

Apa yang telah dilakukan oleh Departemen Agama pada
tahun 1958 dengan membatasi hanya 13 buah kitab kuning
dan kitab kuning yang selama ini dipergunakan di peradilan
agama, adalah merupakan upaya ke arah kesatuan dan
kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan di
negara-negara tersebut. Dan dari itulah kemudian timbul
gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai
buku Hukum bagi pengadilan agama.

d. Landasan Yuridis
Landasan Yuridis tentang perlunya hakim mernperhatikan
kesadaran hukum masyarakat ialah UU No. 14/1970 Pasal 20
ayat (1) yang berbunyi “Hakim sebagai penegak hukum dan

I104 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

keadilan wajib menggali, mengikuti dan niemahaini nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat’. Dan di dalam flqh ada
Qa’idah yang mengatakan bahwa : “Hukum Islam dapat
berubah karena perubahan waktu, tenipal dan keadaan”.
Keadaan masyarakat itu selalu berubah, dan ilmu fiqh itu
sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-
metode yang sangat ‘memperhatikan rasa keadilan
masyarakat. Diantara metode-metode itu ialah Mursalah,
istihsan, istishab dan ‘urf.

e. Landasan Fungsional
Kompilasi Hukum Islam adalah Fiqh Indonesia karena ia
disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum
umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia sebagaimana telah
pernah dicetuskan oleh Prof. Hazairin, SH. dan Prof. T.M.
Hasby Ash Shiddiqy sebelunmya mempunyai type Fiqh lokal
semacain Fiqh Hijazy, Fiqh Mishry, Fiqh Hindy, Fiqh lain-
lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran
hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa mazhab baru
tapi ia mempersatukan berbagai Fiqh dalam menjawab satu
persoalan Fiqh. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam
hukum Islam. Di dalam sistem hukum Indonesia ini
merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang
menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia. 90

Pada tahun 1976 upaya pembentukan hukum materil bagi
peradilan agama tersebut semakin nyata dilakukan. Pada tanggal 16
September 1976, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 membentuk Panitia

90 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum
Islam Di Indonesia, Tahun 1998/1999, 132-134

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 105

Kerjasama yang disebut dengan PANKER MAHAGAM (panitia
kerja sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Panitia tersebut
dibentuk dalam rangka mencapai kesepahaman dan keseragaman
tindakan antara Mahkamah Agung dan Kementerian Agama dalam
pembinaan Badan Peradilan Agama secara umum dan dalam rangka
upaya pembentukan hukum materilnya secara khusus. Kerjasama
antara MA dan Kemenag tersebut memang perlu dilakukan, di
samping sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya amanat
UU No 14 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman mengenai bidang peradilan agama, juga supaya hukum
materil PA yang akan dibentuk tersebut tidak bertentangan dengan
Undang Undang perkawinan No. 1/ 1974, baik muatan isinya
maupun implementasinya dalam masyarakat. Panitia ini tercatat
melakukan beberapa kegiatan dalam bentuk seminar, simposium,
dan lokakarya, serta penyusunan buku. Panitia ini, misalnya, pada
tahun 1976 menerbitkan buku ”Himpunan dan Putusan peradilan
Agama”.91 Pertemuan yang dilakukan pada tanggal 15 Mei tahun
1979 antara ketua Mahkamah Agung RI dengan Menteri Agama RI
tanggal 15 Mei 1979 menghasilkan kesepakatan penunjukan enam
orang Hakim Agung dari Hakim Agung yang ada untuk bertugas
secara khusus menyidangkan dan menyelasaikan permohonan kasasi
yang berasal dari lingkungan Peradilan Agama. Kesepakan inilah
tampaknya sebagai tonggak awal adanya kamar peradilan agama
bahkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di Mahkamah
Agung saat ini.

Upaya dan proses perumusan KHI mulai lebih konkret pada
tahun 1985, yaitu dengan adanya Surat Keputusan Bersama Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI. Tentang penunjukan
Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui
Yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985

91 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah,
Hambatan dan Prospeknya (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), 159.

I106 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

tertanggal 25 Maret 1985. Tim, yang diketuai oleh Busthanul Arifin
ini, kemudian melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kitab-
kitab fikih dan yurisprudensi pengadilan agama, melakukan
wawancara dan juga studi banding ke beberapa negara muslim.
Pengumpulan data dari kitab-kitab fikih dilakukan oleh tujuh
Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yaitu dari kitab-kitab yang
sering dipakai dan banyak beredar di Indonesia, tidak hanya yang
bermazhab Syafi’i tetapi juga bermazhab lainnya. IAIN yang
mendapat tugas adalah IAIN Banda Aceh, Padang, Jakarta,
Yogyakarta, Surabaya, Ujung Pandang, dan Banjarmasin. Terdapat
tiga puluh delapan kitab fikih yang diteliti dan dikaji dengan cara
dibagi-bagi ke IAIN-IAIN di atas. Di samping tiga belas kitab yang
biasa menjadi rujukan hakim peradilan agama, sebagiama telah
dikemukakan, dua puluh lima kitab fikih lainnya adalah Nihay> at al-
Muhtaj> karya al-Ramli (w. 1004 H), I‘an> at al-T}>a>libi>n karya Sayyid
Bakri al-Dimyati (w. 1310 H), Bulghat> al-Sa>lik karya Ahmad Ibn
Muhammad al-Sawi (w. 1241 H), Al-Mudawwanah al-Kubra> karya
Syah}nun Ibn Sa’id al-Tanukhi (w. 240 H), Al-‘Umm karya
Muhammad Ibn Idris al-Shaf> i’i> (w. 204 H), Biday> at al-Mujtahid wa
Nihay> at al-Muqtas}i>d karya Ibn Rushd (w. 595 H), al-Islam> Aqi>dah
wa Shari>‘ah karya Mah}mud> Shalt}u>t} (w. 1383 H), Al-Muh}alla karya
Ali Ibn Muhammad bin Hazm (w. 456 H), Al-Waji>z karya Abu
Hamid al-Ghazali (w. 505 H), Fath} al-Qadi>r ‘ala> al-Hiday> ah karya
Muhammad Ibn Abd al-Wahid al- Siwasi> (w. 861 H), Fiqh al-
Sunnah karya Sayyid al-Sabiq (w. 1420 H), Kashf al-Qina’> i ‘an al-
Tadmi>n al-Sina’> i karya Ibnu Rahhul al-Madani (w. 1139 H),
Majmu>‘ Fataw> a> Ibn al-Taimiyyah karya Ahmad bin Taimiyyah (w.
728 H), Al-Mughni> karya Abdullah Ibn Ahmad al-Qudamah (w.
629 H), Hiday> a Sharh} Biday> a al-Mubtadi karya Ali Ibn Abi Bakr al-
Marginani (w. 593 H), Mawah> ib al-Jalil> karya Muhammad Ibn
Muhammad Khat}t}ab (w. 954 H), H}âshiyat al-Radd al-Mukhtar>
karya Muhammad Amin Ibn Umar bin Abidin (w. 1252 H), Al-

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 107

Muwat}t}a karya Malik Ibn Anas (w. 179 H), H}a>shiyah Irfat Dasuk> i>
‘ala> Sharh} al-Kabi>r karya Ibnu ‘Arafa al-Dasuki> (w. 1230 H), Bada’> i
al-S}ana’> i fi> Tarti>b al-Shara’i> karya Abu Bakr Ibnu Mas’ud al-Kasani>
(w. 587 H), Tabyin> al-H}aqa>’iq karya Mu’inuddin Ibn Ibrahim al-
Farabi (w. 811 H), Al-Fataw> a> al-Hindiyyah karya al-Syaikh Niz}a>m,
Fath} al-Qadir> karya Muhammad Ibn Ahmad al-Safati al-Zainabi (w.
1244 H), Kanz al-Rag> hibi>n karya Jalaluddin M. al-Mahalli (864 H),
dan Nihay> at al-Zain karya Ibnu Umar al-Nawawi al-Jaw> i> (w. 1298
H).92

Sementara itu, penelitian terhadap yurisprudensi Pengadilan
Agama dilakukan terhadap enam belas buku yang merupakan
yurisprudensi dari tahun 1976 sampai tahun 1984. Direktorat
Pengembangan Peradilan Agama di Kementerian Agama saat itu
bertugas untuk mengkaji buku-buku kumpulan putusan pengadilan
agama tersebut.93 Kemudian wawancara dilakukan terhadap 181
ulama, baik ulama independen maupun yang berafiliasi pada ormas
Islam tertentu, dari sepuluh wilayah di Indonesia, yaitu Aceh,
Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur,
Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin. Wawancara dilakukan
secara kolektif di satu tempat dan di satu waktu. Dengan wawancara
ini, berarti para ulama juga dilibatkan dalam proses penyusunan
KHI bidang hukum keluarga ini.94 Kemudian selain wawancara
kepada para ulama di berbagai daerah, tim juga melakukan studi
banding ke tiga negara, yaitu Maroko, Turki dan Mesir. Studi
banding di tiga Negara tersebut hanya berlangsung dua hari untuk
setiap negara, sehingga tim hanya dapat melihat undang-undang
hukum keluarga dan juga wawancara dengan pejabat terkait dari

92 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. I (Jakarta:
Akademika Pressindo, 1992), 39-41.

93 Untuk keterangan rinci tentang hal ini, lihat Kompilasi Hukum Islam,
143.

94 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, 42.

I108 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

masing-masing negara tersebut.95 Selain itu, tim juga
memperhatikan masukan-masukan secara resmi dari ormas-ormas
Islam, terutama dari NU dan Muhammadiyah yang telah juga
mengadakan beberapa kali Baht} hul Masa>’il dan seminar terkait
Kompilasi Hukum Islam ini.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian
diolah oleh Tim Proyek Pembinaan Hukum Islam. Hasil rumusan
tim ini dikaji lagi oleh sebuah tim inti yang terdiri dari 9 orang.
Setelah 20 kali pertemuan, tim inti berhasil merumuskan 3 naskah
buku Rancangan Kompilasi Hukum Islam (RKHI) tentang
Perkawinan, Kewarisan dan Pewakafan. Rancangan tersebut
seluruhnya terdiri dari 229 pasal. Naskah buku Rancangan
Kompilasi Hukum Islam (RKHI) ini antara lain dibahas kembali
dalam sebuah lokakarya di Jakarta tanggal 2-6 Pebruari 1988 yang
dihadiri oleh 124 alim ulama dan cedekiawan muslim se-Indonesia.
Setiap buku dibahas dalam sebuah komisi khusus. Hasil rumusan
dari tiga komisi tersebut kemudian dirapatkan kembali oleh Tim
untuk penghalusan bahasa. Hasil akhir kerja Tim ini disampaikan
oleh Menteri Agama dalam surat No. MA/123/1988 tertanggal 14
Maret 1988 kepada Presiden R.I., sehingga akhirnya keluar Instruksi
Presiden No.1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 yang berisi
supaya menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan
melaksanakan Instruksi itu dengan sebaik-baiknya. Untuk itu,
Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan No. 154 Tahun 1991
tanggal 22 Juli 1991. Isi surat keputusan tersebut adalah (1) agar
Kementerian Agama serta lembaga-lembaga pemerintah lainnya
menyebarluaskan KHI, (2) agar Kementerian Agama dan lembaga-
lembaga terkait sedapat mungkin menggunakan KHI dalam
menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan, di
samping peraturan-peraturan perudang-undangan lainnya, dan (3)

95 Imam Mawardi, “A Socio-Political Backdrop of the Enactment of the
Kompilasi Hukum Islam”, Tesis MA (Montreal: McGill University, 1998), 76.

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 109

agar setiap Direktorat Jenderal terkait mengkoordinasikan
pelaksanaan Keputusan Menteri Agama ini di bidang masing-
masing.96

Apabila dicermati, perumusan dan pembentukan Kompilasi
Hukum Indonesia sampai dengan menjadi Instruksi Presiden pada
tahun 1991 tersebut dipercepat juga dengan disahkannya Undang-
Undang Peradilan Agama (UUPA) Nomor 7 Tahun 1989. Namun
demikian, KHI ini hanya berbentuk Instruksi Presiden, bukan dalam
bentuk undang-undang, antara lain karena untuk pembentukan
undang-undang diperlukan waktu yang lama, tidak saja harus
melalui proses legislasi tetapi juga proses politik di DPR. Padahal,
dengan UUPA ini, pengadilan agama membutuhkan dengan segera
adanya hukum materil sebagai dasar bagi para hakim untuk
memutuskan perkara. Oleh karena itu, bentuk Instruksi Presiden
menjadi jalan yang dipandang paling tepat untuk dilakukan saat itu.

Tanpa mengesampingkan peran dari tokoh lain,97 tokoh utama
di balik pembentukan KHI adalah Munawir Sjadzali, selaku Menteri
Agama saat itu, dan Busthanul Arifin, Hakim Agung bidang
Peradilan Agama yang menjadi ketua Tim pembentukan KHI. Dua
tokoh ini secara lebih umum pada dasarnya berusaha untuk
memperkuat kedudukan Peradilan Agama di Indonesia, sehingga
lahir UUPA Nomor 7 Tahun 1989 dan KHI dengan Inpres Nomor 1
Tahun 1991. Pandangan Munawir Sjadzali mengenai hal ini,
sebagaimana pernah di sampaikan dalam sidang DPR saat proses
pengundangan RUUPA, antara lain bahwa (1) Peradilan Agama
telah menjadi peradilan mandiri, kedudukanya benar-benar telah
sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilam militer, dan
peradilan tata usaha negara, (2) Nama, susunan, wewenang,
kekuasaan dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh

96 Pagar, Pembaharuan Hukum Islam, 50.
97 Nama-nama tokoh lain yang terlibat dalam sejarah perumusan dan
realisasi KHI untuk lebih lengkap lihat lampiran II pada disertasi ini

I110 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

Indonesia.Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan
memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang
berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama. (3)
Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara
lain memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan
membela kepentingannya di depan peradilan agama, (4) Lebih
memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum
Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan
pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi, (5)
Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok
Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, dan (6)
Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan
nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam
bentuk Undang-undang Peradilam Agama.98

Sementara itu, Bustanul Arifin sebagai arsitek KHI memang
sejak awal memiliki gagasan perlu adanya kodifikasi hukum Islam di
Indonesia, atau dalam bahas dia adalah “fikih dalam bahasa undang-
undang”. Menurutnya supaya hukum Islam dapat berlaku di
Indonesia, maka hukum Islam harus berupa hukum yang jelas dan
dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh
masyarakat, sebagaimana telah dilakukan oleh kesultanan Turki
Uthmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ah}kam> Al-
‘Adi} yah.99 Karena hanya berbentuk Inpres, KHI ini dapat dikatakan
sebagai pedoman bagi penegak hukum dan masyarakat di Indonesia,
sebagai bentuk fikih dalam bahasa undang-undang, dalam arti fikih
yang sebenarnya. Hanya saja dalam realitasnya saat ini KHI menjadi
pedoman resmi bahkan menjadi hukum materil bagi para hakim di

98 Muhammad Daud Ali,”Hukum Islam:Peradilan Agama dan Masalahnya”
dalam,”Hukum Islam di Indonesia:Pemikiran dan Praktik,Tjun Suryaman
(ed),(Bandung: Rosadakarya,1991), 84.

99 Amrullah Ahmad dkk., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin, SH (Jakarta: Gema
Insani Pers, 1996), 11-12.

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 111

lingkungan peradilan agama. Atas dasar itu, saat ini Mahkamah
Agung, melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
berupaya menyusun dan mensosialisasikan draft Rancangan
Undang-Undang Hukum Materil Pengadilan Agama (RUU HMPA),
sebagaimana akan dikemukakan pada pembahasan mengenai respon
dan tawaran pembaruan bagi KHI.

D. Pembaruan Materi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
Walaupun secara formal bukan negara Islam, Indonesia adalah

negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu,
hukum Islam, terutama hukum keluarga, menjadi sangat penting
dikodifikasi untuk mengatur penduduk yang beragama Islam. Upaya
konkret pembaruan hukum keluarga di Indonesia dimulai sekitar
tahun 1960-an yang berujung dengan lahirnya Undang-Undang No.
1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi, jauh sebelum itu
sebenarnya telah ada upaya-upaya pembaruan hukum keluarga yang
dilakukan. Pada tanggal 1 Oktober 1950, misalnya, Menteri Agama
membentuk suatu panitia penyelidik yang bertugas meneliti kembali
semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun RUU
perkawinan yang sesuai dengan perkembangan zaman. RUU itu
selanjutnya diajukan ke DPR oleh pemerintah pada tahun 1958.
Tetapi DPR ketika itu dibekukan melalui dekrit presiden 5 Juli
1959, sehingga proses pembahasan RUU tersebut juga terhenti.100
Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974 merupakan
Undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur soal
perkawinan secara nasional. Sebelum itu, urusan perkawinan diatur
melalui beragam hukum, yaitu hukum adat bagi warga negara
Indonesia asli, hukum Islam bagi warga negara yang beragama
Islam, Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indnesia
yang beragama kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon, Kitab

100 Asro Sosroatmojo, Wasit Aulia, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet-
3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 25.

I112 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Hukum Perdata bagi warga negara Indonesia
keturunan Eropa dan Cina, dan peraturan Perkawinan Campuran
bagi perkawinan campuran.101

Setelah UUP No. 1 Tahun 1974, upaya pembaruan berikutnya
terjadi pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali (w. 2004 M),
yaitu dengan lahirnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada 10 Juni
1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan
perwakafan. KHI ini berbentuk Instruksi Presiden, yaitu Inpres No.
1 Tahun 1991. Apabila ditelusuri secara menyeluruh, maka
terdapat beberapa bidang pembaruan dalam bidang perkawinan
baik dalam UUP maupun dalam KHI. Pembaruan materi hukum
perkawinan Islam tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut
ini.

1. Pencatatan Perkawinan
Ukuran sah atau tidaknya perkawinan di Indonesia adalah

hukum agama, namun secara administratif harus dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 UUP menyatakan: “(1)
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.102”
Ketentuan itu lebih dipertegas Pasal 4, 5, 6, 7 KHI. Pasal 4 KHI
menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, Pasal 5
menyatakan: "(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan
perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat
Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

101 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda,
(Bandung: Mandar Maju, 2002), 64

102 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Gita
MediaPrss,tt), 1

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 113

Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954." Pasal 6
berbunyi: "(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan
harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah, (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum." Kemudian
pasal 7 menegaskan: "(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, (2) Dalam hal
perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan
ithba>t nikahnya ke Pengadilan Agama."103

2. Pembatasan Usia Nikah dan Persetujuan Mempelai
Pasal 15 KHI menyatakan bahwa perkawinan dibatasi oleh usia

minimal. Dinyatakan bahwa, "(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah
tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah
mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU Perkawinan Nomor
1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan
calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun, sebagaimana
ditegaskan pasal 15 KHI ayat (2), calon mempelai yang belum mencapai
umur 21 tahun tetap harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana
dinyatakan dalam pasal 6 UUP.104 Sementara itu, pasal 16 KHI105 ayat (1)
menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon
mempelai, dan pasal 17106 menegaskan (1) sebelum berlangsungnya akad
pernikahan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan persetujuan terlebih
dahulu kepada kedua calon mempelai di hadapan dua orang saksi, dan (2)
apabila salah satu calon mempelai tidak menyetujui perkawinan tersebut,
maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 1998/1999), 7
104 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 19
105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 19
106 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 19-20

I114 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

3. Poligami
Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya

dibenarkan jika dilakukan atas izin istri dan Pengadilan. Pasal 3, 4, 5 UUP
menyatakan: Pasal 3107: "(1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya
boleh mempunyai seorang suami, (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada
seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki
oleh pihak-pihak yang bersangkutan." Pasal 4108 : "(1) Dalam hal
seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut
dalam pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan
kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, (2) Pengadilan
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada
seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila (a) isteri
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (b) isteri
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
(c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan (lihat pasal 57 KHI)."
Sementara pasal 55 KHI109 menyatakan: "(1) Beristeri lebih dari satu orang
pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri, (2)
Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil
terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, (3) Apabila syarat utama yang
disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih
dari seorang." Memperhatikan pasal 55 KHI ini seakan-akan diterapkan
prinsip yang terbalik dari UU Perkawinan, meskipun hakikatnya sama,
yaitu bahwa prinsip perkawinan adalah monogami. Dalam pasal 55-59 KHI
pada dasarnya poligami hanya dapat dilakukan apabila mendapat izin
pengadilan, dan izin pengadilan itu dapat diperoleh apabila ada persetujuan
istri, suami diyakini mampu berbuat adil kepada isteri-isteri dan anak-
anaknya, serta mempunyai alasan untuk berpoligami yang disyaratkan oleh
aturan perundang-undangan.

107 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 14
108 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 15
109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 35

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 115

4. Perceraian
Terjadinya perceraian pada prinsipnya dipersulit dan hanya bisa

dilakukan melalui sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam
pasal 38, 39, 40 UUP dan pasal 113, 114, 115, 116 KHI. Pasal 38
menyatakan: "Perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian,
dan (c) atas keputusan Pengadilan." Sementara Pasal 39 UUP110,
sebagaimana pasal 115 dan 116 KHI, menegaskan bahwa: (1)
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami isteri. Sementara Pasal 116 KHI111 menyatakan:
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a) salah satu
pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) salah satu pihak meninggalkan
pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, (c)
salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) salah satu
pihak melakukan ke-kejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan
pihak lain, (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, (f)
antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, (g)
suami melanggar taklik talak, dan (h) peralihan agama atau murtad
yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga."

5. Relasi Suami dan Isteri
Relasi antara suami dan istri didasarkan pada prinsip

musyawarah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 30, 31, 32, 33, 34

110 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,12
111 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 56

I116 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

UUP dan pasal 77, 78, 79 KHI. Pasal 30 UUP112 menyatakan: Suami
isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga
yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. kemudian Pasal 31
menegaskan: (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak
dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan
hidup dalam masyarakat, (2) Masing-masing pihak berhak untuk
melakukan perbuatan hukum, (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri
ibu rumah tangga. Pasal 33 menekankan bahwa: Suami isteri wajib saling
cinta menyintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir
batin yang satu kepada yang lain.

6. Perjanjian Perkawinan
Kedua calon mempelai dapat melakukan perjanjian

perkawinan dalam bentuk taklik talak atau perjanjian lain yang
tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 45 KHI).113 Dalam
pasal 46 KHI114 dinyatakan bahwa apabila apa yang ada dalam
taklik talak benar-benar terjadi, maka tidak dengan sendirinya jatuh
talak, tetapi isteri dapat mengajukan gugat cerainya ke pengadilan
agama. Pada pasal 47-52115 dijelaskan perjanjian kedua calon
mempelai mengenai harta, apakah adanya percampuran atau
pemisahan harta, namun perjanjian ini tidak menghilangkan
kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal
48). Pembatalan terhadap perjanjian perkawinan ini dapat dijadikan
alasan bagi isteri untuk mengajukan gugat cerai ke pengadilan
agama (pasal 51).116

112 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,11
113 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 29
114 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,29-30
115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,30-32
116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,47

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 117

Pada pasal 85-97 KHI117 diatur masalah harta bersama. Harta
bersama ini, dengan tetap tidak menutup kemungkinan adanya harta
milik masing-masing, merupakan harta yang didapat secara bersama
selama perkawinan, termasuk bagi istri yang bekerja di wilayah
domestik saja, karena pada dasarnya isteri juga membantu suami
yang memungkinkan untuk bekerja di wilayah publik. Apabila
terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama ini menjadi milik
pasangan yang lebih lama (gono gini) (pasal 96 KHI)118. Begitu pula
apabila terjadi cerai hidup, maka masing-masing pasangan
mendapatkan seperdua dari harta bersama selama tidak ditentukan
lain dalam perjanjian perkawinan (pasal 97 KHI).119

Dari uraian pembaruan hukum perkawinan Islam di atas, baik
di Indonesia maupun di Negara-negara Islam lain, dapat dilihat ada
pengembangan dari pendapat-pendapat fikih Mazhab klasik untuk
disesuaikan dengan konteks zaman dan masyarakat saat ini.
Pembaruan hukum perkawinan Islam yang dilakukan pada beberapa
materi hukum yang hampir sama, yaitu di seputar pencatatan
perkawinan, pembatasan usia nikah, pembatasan poligami,
perceraian dilakukan melalui sidang pengadilan, perjanjian
perkawinan dan lain-lain tergantung kecenderungan dan kebutuhan
Negara masing-masing. Metode yang dilakukan, sebagaimana kajian
dan penelitian yang sudah ada, adalah terutama melalui takhayyur
(seleksi pendapat Mazhab yang paling sesuai), talfi>q (modifikasi dua
pendapat Mazhab atau lebih menjadi pendapat baru yang dianggap
sesuai) ataupun melalui reinterpretasi nash secara parsial tentang
suatu permasalahan untuk disesuaikan dengan konteks masyarakat
yang ada.

Metode yang dikemukakan di atas pada dasarnya hanya
merupakan cara pengambilan pendapat para perumus aturan per-

117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 47-50
118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 50
119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,50

I118 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

undangan-undangan dari sumbernya, baik melalui pendapat ulama
mazhab, modifikasi pendapat mazhab yang ada, ataupun
reinterpretasi suatu nash tertentu. Dalam perspektif metodologis,
metode-metode tersebut belum menyentuh kajian Ushul Fikih.
Ushul Fikih lebih berkaitan dengan metode penyimpulan hukum
(istinba>t}) dari Al-Qur`an dan As-Sunnah, sehingga kajiannya adalah
bagaimana metode istinbᾶṭ ulama-ulama mazhab yang dikutip
pendapatnya tersebut atau menggunakan metode istinbat seperti apa
reinterpretasi nash parsial yang dilakukan oleh perumus aturan per-
undang-undangan hukum keluarga tersebut. Kajian Ushul Fikih
terhadap aturan per-undang-undangan hukum keluarga ini penting,
di samping untuk memperkuat landasan metodologisnya sehingga
lebih bisa dipertanggungjawabkan, juga sebagai landasan dan titik
tolak bagi pengembangan hukum keluarga Islam selanjutnya.

Atas dasar itu, pada bab selanjutnya, penelitian ini mengkaji
landasan dan kerangka Ushul Fikih yang mendasari pembaruan
hukum perkawinan yang ada dalam KHI, sehingga diharapkan
landasan metodologis ini dapat dikembangkan dan dijadikan acuan
bagi pembaruan hukum perkawinan di Indonesia selanjutnya.
Kemudian, karena pembaruan materi hukum perkawinan Islam di
Indonesia ini tidak berbeda jauh dengan pembaruan yang ada di
dunia Islam lainnya, maka kajian penelitian ini dapat berguna juga
untuk mengkaji pembaruan hukum perkawinan Islam di negara-
negara Islam lain.

IKHI Bidang Perkawinan Dalam Perspektif 119

I120 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

Bab IV
Pembaruan Materi Hukum Perkawinan KHI

Dalam Perspektif Ushul Fikih

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bidang
Perkawinan, sebagaimana telah diuraikan dalam bab
sebelumnya, terdapat pembaruan-pembaruan materi hukum yang
berbeda dengan pendapat-pendapat dalam fikih mazhab klasik.1
Namun, sebagaimana dikatakan oleh Hallaq, pembaruan materi
hukum yang dilakukan oleh negara-negara muslim modern, tidak
terkecuali bidang hukum keluarga, pada umumnya bersifat parsial
dan hanya merupakan penyelesaian sementara terhadap
permasalahan hukum yang berkembang, sehingga masih
mengandung kelemahan secara metodologis-Ushul Fikih.2
Pembaruan materi hukum Islam yang dilakukan umumnya
merupakan hasil seleksi (takhayyur) terhadap pendapat-pendapat
fikih mazhab yang ada kemudian dipilih yang paling sesuai.
Penggunaan takhayyur semacam ini secara metodologis
mengandung kelemahan karena konsistensi metodologis dari
masing-masing mazhab dalam melakukan penyimpulan hukum dari
sumber-sumbernya terabaikan, demi untuk mendapatkan materi
hukum yang sesuai. Padahal, secara metodologis seharusnya materi-
materi hukum tersebut lahir sebagai hasil dari proses penyimpulan

1 Di samping itu, adanya KHI ini juga untuk menyatukan rujukan hakim
pengadilan agama dalam memutuskan perkara, sehingga ada keseragaman. Upaya
keseragaman atau unifikasi dalam hukum perkawinan ini telah dimulai oleh
pemerintah sejak munculnya Undang-Undang Perkawinan Nomir 1 Tahun 1974.
Mark Cammack, “Islamic Law in Indonesia's New Order”, The International and
Comparative Law Quarterly, Vol. 38, No. 1 (Jan., 1989), 53.

2Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, an Introduction to
Sunni Us}u>l al-Fiqh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 211.

121

hukum dari sumber-sumbernya dengan penalaran yang konsisten.
Dengan kata lain, pembaruan yang dilakukan umumnya tidak
menggunakan Ushul Fikih sebagai metode penalaran yang
konsisten, tetapi hanya melihat dan memilih produk hukum (fikih)
yang sesuai.

Namun demikian, walaupun suatu produk hukum dibuat
dengan tidak menggunakan metodologi yang jelas, metode
penalaran dalam memformulasi produk hukum tersebut dapat dilihat
dengan menelusurinya secara induktif, sebagaimana para ulama
Hanafiyyah ketika menyusun Ushul Fikih mazhab Hanafi> yang
disimpulkan dari produk-produk fikih yang dikemukakan oleh Abū
Hani>fah.3 Dengan cara yang sama, KHI Bidang Perkawinan juga
dapat dilihat konstruksi metodologisnya melalui materi-materi
hukum yang ada, khususnya pembaruan materi-materi hukum yang
berbeda dengan fikih mazhab klasik. Pembaruan materi hukum
perkawinan dalam KHI ini dikaji secara tematik, kemudian pasal-
pasal yang berkaitan dengan tema tersebut dianalisis secara
metodologis-Ushul Fikih. Dalam kajian ini diklasifikasikan menjadi
tiga tema besar, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan,
perlindungan hak-hak anak dan keterlibatan atau peran lembaga
pemerintah dalam masalah perkawinan.

A. Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan
Ajaran dasar Islam pada prinsipnya menyatakan bahwa laki-

laki dan perempuan memiliki kesetaraan di hadapan Allah. Derajat
dan martabat seseorang di sisi Allah tidak dipandang dari perbedaan

3Muhammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh (Ttp.:Dar> al-Fikr al-‘Arabi, t.t.),
21.Ah{mad al-H}asanat, Tata}wwur al-Fikr al-Us{ūl ‘inda al-Mutakallimin> (Yordania:
Dar> an-Nūr, 2012), 55. Mengenai pemikiran fikih Abu> Ha} ni>fah, misalnya Charles C.
Adams, “Abu Hanifah, Campion of Liberalism and Tolerance in Islam”, The
Muslim World, July 1946, 217-227. Sahiron Syamsuddin, “Abu Ḥanifah's Use of
the Solitary Ḥadith as a Source of Islamic Law”, Islamic Studies, Vol. 40, No. 2
(Summer 2001), 257-272.

I122 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

jenis kelamin, tetapi melalui amal shaleh4 dan tingkat
ketakwaannya.5 Ajaran dasar Islam yang bertujuan untuk
meningkatkan harkat, martabat dan hak perempuan, sehingga
seimbang dan setara dengan laki-laki inilah yang seharusnya secara
ideal menjadi landasan bagi setiap aturan yang berkaitan dengan
relasi antara laki-laki dan perempuan. Walaupun tentu saja tujuan
ideal tersebut diterapkan secara gradual sesuai dengan konteks
zaman dan masyarakatnya masing-masing. Ketika Islam datang,
misalnya, tradisi dan budaya Arab saat itu secara umum
menempatkan perempuan dalam posisi sangat rendah. Masyarakat
Arab saat itu memiliki kebiasaan yang merendahkan kaum
perempuan seperti mengubur hidup-hidup bayi perempuan, poligami
dengan belasan istri serta tidak memberi hak waris dan hak-hak
lain,baik hak domestik maupun hak publik, kepada perempuan.
Kedudukan perempuan yang seperti itu kemudian berusaha diubah
oleh Islam. Ajaran Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur`an,
datang untuk mengecam penguburan bayi-bayi perempuan,6
membatasi poligami7 dan berupaya memberikan hak-hak lain baik
domestik seperti hak memiliki mahar8 dan harta warisan9 maupun
hak publik seperti menjadi saksi,10 walaupun hak-hak tersebut masih
disesuaikan dengan peran sosial perempuan saat itu. Upaya Islam

4 Q.S. An-Nisa> (4): 124.
5 Q.S. Al-H}ujura>t (49): 13.
6 Q.S. An-Nah}l (16): 58-59. Arti ayat-ayat tersebut adalah: “Apabila
seseorang di antara mereka diberi khabar dengan (kelahiran) anak perempuan, maka
wajahnya menjadi merah padam dan dia sangat marah.Dia bersembunyi dari orang
banyak, disebabkan khabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan
memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke
dalam tanah hidup-hidup. Ingatlah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan
itu.”
7 Q.S. An-Nisa> (4): 3.
8 Q.S. An- Nisa`<> (4): 4.
9 Q.S. An-Nisa<` (4): 7.
10 Q.S. Al-Baqarah (2): 282.

IPembaruan Materi Hukum Perkawinan KHI 123

awal yang memberikan hak kepada perempuan walaupun belum

setara dengan laki-laki tersebut dapat dipandang sebagai
implemantasi ajaran dasar Islam dalam rangka mengangkat harkat

perempuan dalam konteks dan situasi masyarakat ketika itu.
Ajaran Islam yang mengangkat harkat dan martabat

perempuan tersebut memang sulit dilakukan oleh masyarakat yang
memiliki budaya patriarkhi kental seperti masyarakat Arab saat itu.

Ajaran dasar ini, sesuai dengan konteksnya, sebenarnya telah

dilaksanakan ketika wahyu turun dan Nabi Muhammad SAW masih
hidup.11 Namun demikian, setelah Nabi wafat, ajaran tentang

kesetaraan laki-laki dan perempuan tersebut lebih sulit untuk
dijalankan, minimal terasa berat bagi sebagian masyarakat muslim
saat itu yang telah lama berada dalam budaya patriarkhi.12 Nuansa
patriarkhis ini terlihat dengan jelas dalam hasil-hasil ijtihad yang

dikemukakan oleh para ulama, tidak saja pada masa klasik tetapi
juga masih ada pada masa kontemporer. Budaya patriarkhi ini dalam

sejarahnya memang selalu menutupi dan menyembunyikan tujuan
dasar Islam yang memiliki semangat untuk mengangkat harkat dan
martabat perempuan dalam masyarakat.13 Oleh karena itu, semangat
kesetaraan tersebut harus selalu diupayakan dan dimunculkan

11 Perlu memahami secara kontekstual posisi wanita dalam nas}s}-nas}s}
mengenai hukum keluarga Islam. Konsep mahar, misalnya, pada prinsipnya untuk
mengangkat harkat wanita dalam hak kepemilikan harta, namun konsep mahar ini
kemudian bisa ditafsirkan sebagai penguasaan laki-laki terhadap wanita melalui
harta benda, sebagaimana pemahaman sebelum Islam. Pemahaman kontekstual
mutlak diperlukan dengan didasarkan pada substansi pesan yang dimaksudkan
Nabi. Marwan Qadumi, “Jihaz al-Mar’ah fi> D}au` ash-Shari’> ah wa Qan> un> al-Ahw} al>
ash-Shakhs}iyyah”, Al-Naja>h} li al-Abh}as> , Vol 19 (1), 2005, 121-156.

12Ibnu Hajar Al-‘Ashqala>ni,> Fath} al-Bāri bi Sharh} al-Bukhāri (Mesir:
Mus}t}afa> al-Bābi al-Halabi wa Aula>duh, 1961), XI: 163.

13 Pada masa awal Islam, tidak seperti pada masa-masa setelahnya yang
menguatnya kembali tradisi patriarkhi, terlihat bahwa kesetaraan gender masih
dipertahankan sebagaimana pesan Nabi SAW. Hal ini terlihat pada pengakuan
terhadap periwayatan hadis oleh perempuan. Asma Sayeed , “Gender and Legal
Authority: An Examination of Early Juristic Opposition to Women’s Ḥadith
Transmission”, Islamic Law and Society Vol. 16 (2009), 115.

I124 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

kembali dalam setiap perkembangan masyarakat, termasuk melalui
aturan-aturan hukum materiil secara konkrit seperti dalam bentuk
aturan perundang-undangan.

Upaya adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini
sesuai dengan CEDAW (Convention On The Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women) atau Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang
ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada
tahun 1979. Konvensi ini bermaksud untuk melindungi hak asasi
perempuan di seluruh dunia. Indonesia sendiri telah ikut meratifikasi
CEDAW ini pada tahun 1984 melalui Undang-Undang nomor 7
tahun 1984, yaitu Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.14
Walaupun sudah berlaku lebih dari 30 tahun di Indonesia, namun
ratifikasi CEDAW ini dipandang belum diberlakukan secara
maksimal dalam meningkatkan hak-hak perempuan, termasuk dalam
produk aturan perundang-undangan. Dalam realitasnya, masih
didapati banyak produk dan muatan aturan perundangan, baik
berupa Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah, yang
bertentangan dengan konvensi CEDAW. Padahal, adanya kesetaraan
jender ini bukan hanya menjadi masalah hak asasi manusia, tetapi
juga merupakan poin penting dari pembangunan berkelanjutan,
keadilan sosial, perdamaian dan keamanan. Ketika perempuan
mampu berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dalam
realitasnya akan terjadi pencapaian ekonomi dan sosial bagi semua
orang. Dengan demikian, ide dari konvensi CEDAW ini seharusnya
terimplementasi dengan baik dalam produk dan muatan materi
dalam aturan perundangan di Indonesia.15

14https://cwgi.wordpress.com/2010/07/19/cedaw-dan-komitmen-indonesia/
15http://unic-jakarta.org/2016/05/12/32-tahun-ratifikasi-cedaw-capaian-
tantangan-dan-upaya-pemajuan-hak-asasi-perempuan-di-indonesia/

IPembaruan Materi Hukum Perkawinan KHI 125

Materi hukum yang terdapat dalam KHI bidang perkawinan
sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan
perempuan, secara umum berupaya menyesuaikan dengan konteks
masyarakat Indonesia saat ini. Walaupun masih banyak mengikuti
ketentuan hukum yang dikemukakan oleh fikih mazhab klasik,
tetapi dalam waktu yang bersamaan juga mengakomodir
perkembangan kebutuhan masyarakat kontemporer. Misalnya,
mengenai kesetaraan antara suami dan isteri dikemukakan dalam
pasal 79 KHI16 dengan cara sebagai berikut: (1) Suami adalah
kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan
isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam
masyarakat. (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan
perbuatan hukum. Di samping kedudukan suami yang masih
dominan, tetapi juga hak isteri berupaya ditingkatkan dan
diseimbangkan dengan hak suami. Pembaruan beberapa pasal dalam
KHI Bidang Perkawinan yang berbeda dengan hasil ijtihad para
ulama klasik ini misalnya tentang keharusan adanya izin dari kedua
mempelai sebelum akad dilakukan, mempersulit terjadinya
poligami, hak untuk bercerai dan rujuk, keseimbangan hak milik
terhadap harta bersama, dan masa berkabung bagi suami atau isteri
yang ditinggalkan pasangannya, sebagaimana akan diuraikan satu
per satu di bawah ini.

1. Persetujuan Kedua Calon Mempelai
Dalam pasal 16 dan 17 KHI dinyatakan bahwa harus ada

persetujuan dari kedua calon mempelai sebelum akad perkawinan
dilakukan. Pasal 16-17 KHI17 tersebut secara lengkap menyatakan:

16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 43
17 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,19

I126 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam

Pasal 16
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa
pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat
tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada
penolakan yang tegas. Kemudian,

Pasal 17
(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah

menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di
hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang
calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat
dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna
rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau
isyarat yang dapat dimengerti.

Ketentuan KHI tersebut merupakan pendapat yang progresif
dalam mendukung adanya kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan.18 Dalam hal ini adalah berupaya menghilangkan praktek
kawin paksa yang masih ada di tengah masyarakat, terutama yang
banyak terjadi pada calon mempelai perempuan.19 Dalam
masyarakat Indonesia, bahkan sampai dengan sekarang, memang
masih terdapat perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua,

18 Upaya mempromosikan adanya kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan dalam hukum keluarga Islam di era modern ini terjadi mulai era pasca
kolonial, dan dapat dipandang berhasil di negara-negara Asia Tenggara dan Afrika
Utara. Mohammad Hashim Kamali, “Islamic Family Reform: Problems and
Prospects’, Pluto Journals, ICR No. 3.1, 42. ICR.plutojournals.org.

19 Ramlan Yusuf Rangkuti, “Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan
Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1,
Pebruari 2008, 72.

IPembaruan Materi Hukum Perkawinan KHI 127

sementara anaknya, kebanyakan perempuan, sebenarnya tidak
menghendaki perkawinan tersebut. Adanya kawin paksa ini tidak
lepas dari masih kuatnya pengaruh konsep wali mujbir yang
menyatakan bahwa orang tua, dalam hal ini ayah, dapat menikahkan
anak perempuannya yang masih gadis dengan siapapun tanpa harus
meminta izin atau adanya persetujuan dari anak perempuan tersebut.
Pandangan ini berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah
melalui pengaruh dari mazhab Shaf> i’i>, yang merupakan mazhab
dominan yang diikuti oleh mayoritas penduduk Indonesia. Di
samping itu, adat masyarakat Indonesia yang masih memandang
perlunya ikatan keluarga besar juga memperkuat perjodohan yang
dilakukan oleh orang tua untuk anaknya, dan umumnya perjodohan
tersebut didasarkan pada kedekatan hubungan kekerabatan.

Imam Ash-Sha>fi’i> (w. 204 H), bersama-sama dengan Imam
Ma>lik (w. 179 H) dan Imam Ibnu Abi> Laila (w. 148 H), berpendapat
bahwa perempuan yang masih gadis walaupun sudah dewasa tidak
harus dimintai pesetujuan ketika dinikahkan oleh bapaknya.
Sementara itu, berbeda dengan pendapat di atas, Abū H}a>ni>fah (w.
150 H), Ath-Thauri> (w. 161 H), Al-Auza’i> (w. 157 H), dan Abū
Thaur (w. 230 H) berpendapat bahwa akad nikah hanya dapat
dilakukan atas sepersetujuan calon mempelai perempuan.20
Perbedaan pendapat ini antara lain disebabkan adanya perbedaan
dalam menginterpretasi hadis Nabi yang menyatakan bahwa janda
lebih berhak dari pada walinya, sementara gadis dimintai
persetujuannya.21 Dalam hadis tersebut sebenarnya dinyatakan
secara jelas bahwa gadis perlu dimintai persetujuannya. Namun
Imam Ash-Sha>fi’i memberi arti bahwa izin tersebut tidak harus ada

20 Ibnu Rushd, Bida>yah al-Mujtah> id wa Nihay> ah al-Muqtas}i>d, (Ttp.:
Shirkah An-Nūr Asia, t.t.), II: 4.

21Hadis sebagai sumber hukum Islam memang di samping diperdebatkan
dalam masalah orisinalitasnya, juga dalam masalah interpretasinya. Aisha Y. Musa,
“Al-Shafi'i, the Ḥadith, and the Concept of the Duality of Revelation”, Islamic
Studies, Vol. 46, No. 2 (Summer 2007), 169.

I128 Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam