BUKU MUSYKOM V IMM JPMIPA

3. Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan
a. Mendorong terciptanya wadah kader-kader intelektual.
b. Menguatkan kapasitas metodologi riset dan pengembangan keilmuan.
c. Mendorong terciptanya wadah integrasi antara disiplin ilmu akademis
dengan gerakan IMM.

4. Bidang Media dan Komunikasi
a. Menciptakan media komunitas yang Islami dan mumpuni.
b. Pembangunan kapasitas skill komunikasi kader, sehingga tercapai misi
IMM sebagai pelopor gerakan di Indonesia.
c. Melakukan upaya image building di tengah ruang publik.
d. Mensosialisasikan konten bermutu di media sosial resmi ikatan.
e. Menyusun norma dan etika media sosial kader.
f. Mensosialisasikan teknologi informasi sebagai alat meningkatkan kualitas
intelektual kader.
g. Bersama bidang organisasi menciptakan database kader yang mumpuni.
h. Menjalin kerjasama dengan KPI dalam mengawal tayangan di media.

5. Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik
a. Menguatkan konsolidasi gerakan di tingkat internal dalam merespon isu-
isu nasional dan isu-isu global.
b. Menggiatkan tradisi literasi kritis sebagai wadah pengawalan kebijakan
publik.
c. Melakukan analisa dan telaah kebijakan publik berbasis data dan media
d. Meningkatkan bargaining power IMM dalam rangka mempengaruhi
kebijakan.
e. Menindaklanjuti lembaga sustain di bidang Hikmah yang concern ke
advokasi.
f. Mendorong kultur aktivitas gerakan berdasar analisis dengan data dan
metodologi ilmiah.
g. Membentuk lembaga bantuan hukum (LBH).

6. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Mendorong munculnya lembaga pemberdayaan masyarakat yang menjadi
buffer gerakan pemberdayaan masyarakat oleh IMM secara berkelanjutan.

51

b. Menciptakan kantong pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah.
c. Pemetaan masyarakat rentan sosial berbasis regional.
d. Pendampingan masyarakat rawan sosial berbasis regional.
e. Menguatkan kapasitas analisis dan teknikalitas pemberdayaan masyarakat

sebagai modal gerakan pemberdayaan IMM dalam memberdayakan
kelompok-kelompok masyarakat marjinal.

7. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan
a. Membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Ikatan (BUMI) menjadi
lembaga ekonomi produktif dan berkelanjutan sebagai ujung tombak
upaya kemandirian organisasi.
b. Meningkatkan kemampuan wirausahawan kader dan institusi.
c. Menggalang kerjasama dengan institusi Muhammadiyah dan non
Muhammadiyah dalam melakukan penguatan ekonomi organisasi dan
basis kemandirian kader.

8. Bidang IMMawati
a. Implementasi dan penyempurnaan grand design IMMawati.
b. Melakukan pengarusutamaan gender di internal IMM dan Muhammadiyah
secara keseluruhan dengan berkolaborasi bersama Aisyiah dan Nasyiatul
Aisyiah.
c. Merespon isu-isu kemanusiaan dengan basis paradigma pemberdayaan
kaum perempuan sesuai nilai-nilai Al-Islam dan Ke-Muhammadiyahan.
d. Menciptakan mekanisme transfer kader yang efektif dari IMMawati ke
ortom lainnya melalui pelaksanaan pendidikan khusus IMMawati secara
spesifik untuk memberikan pembekalan terhadap gerakan IMMawati.
e. Penguatan jati diri, peran arah dan gerak dengan membentuk Korps
IMMawati serta departemen di bawah bidang IMMawati.
f. Menjalin kerjasama dengan UPPA ditingkat pusat dan setingkat di
bawahnya.

52

9. Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman
a. Menyusun konsep gerakan dakwah IMM.
b. Melakukan pemetaan potensi dan penggalangan munculnya Da‘i Ikatan
guna memenuhi tuntutan akan hadirnya aktor-aktor gerakan dakwah IMM
di kampus-kampus.
c. Mendorong efektifitas dan pengarusutamaan gerakan dakwah di seluruh
Membuat Laboratorium Dakwah Ikatan.masjid kampus, khususnya PTM.
d. Membuat Laboratorium Dakwah Ikatan.
e. Menciptakan dan menumbuhkembangkan media dakwah khas IMM.
f. Menggiatkan pemahaman kader tentang ibadah sesuai Himpunan Putusan
Tarjih (HPT) Muhammadiyah.
g. Membentuk korps muballigh berbasis regional.
h. Mengadakan Gerakan jamaah dakwah jamaah (GJDJ) disetiap kampus.

10. Bidang Seni, Budaya dan Olahraga
a. Melakukan kajian atas isu-isu multikultural sesuai nilai-nilai Ke-
Muhammadiyahan.
b. Melakukan apresiasi seni dan budaya yang relevan dengan nilai-nilai
kemuhammadiyahan dalam rangka mensosialisasikan budaya Islam di
tengah-tengah masyarakat.
c. Penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan yang lahir dari
pengamalan agama Islam.
d. Menggiatkan tradisi kritik sastra sebagai latihan nalar seni kader.
e. Membudayakan bedah film berbasis intelektual dan analisis konten.

11. Bidang Lingkungan Hidup

a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup.

b. Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan
keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam
pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung
lingkungan

53

c. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber
daya alam (keanekaragaman hayati/flora dan fauna, lahan, air, dan
udara/atmosfer)

d. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan
hidup baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

e. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan
pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

12. Bidang Kesehatan
a. Membangun kesadaran masyarakat terkait pola hidup sehat.
b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada gaya hidup
konsumerisme.
c. Bersama dengan bidang terkait mengkampanyekan pola hidup sehat
d. Membuat rule model pemberdayaan masyarakat berbasis kesadaran pola
hidup sehat.
e. Menyikapi isu-isu kesehatan yang terjadi di Indonesia maupun dunia
internasional.
f. Membuat database kader yang sesuai dengan disiplin ilmu dalam rangka
respon tanggap terhadap isu kemanusian, kebencanaan dan kesehatan.
g. Membentuk team relawan untuk merespon tragedi kemanusiaan maupun
bencana alam.
h. Berkoordinasi dengan badan terkait sebagai upaya konkrit dalam
merespon tragedi kemanusiaan maupun bencana alam.

13. Bidang Agraria dan Kemaritiman
a. Melakukan kajian atas isu-isu krisis agraria dan kemaritiman yang terjadi
di Indonesia.
b. Melakukan pengawalan, advokasi serta pendampingan persoalan agraria
dan kemaritiman.
c. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum agraria dan
kemaritiman baik secara administrasi, perdata maupun pidana.
d. Memperkuat tradisi kajian agraria dan kemaritiman guna memperkuat
nalar kritis serta praksis gerakan keberpihakan.

54

e. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam kasus krisis agraria dan
krisis kemaritiman.

14. Bidang Hubungan Luar Negeri
a. Melakukan komunikasi dengan kedutaan besar asing di Indonesia, dalam
rangka mensyiarkan dan menjembatani informasi terkait program-
program.
b. Menggiatkan informasi beasiswa luar negeri bagi kader potensial.
c. Melakukan jejaring dan menjalin kerjasama dengan organisasi gerakan
Internasional.
d. Melakukan inisiasi didirikanya IMM di Negara lain selain Indonesia.
e. Pembuatan data base kader dan jaringan komunikasi dengan kader yang
berdomisili di luar negeri.

BAB V

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

(Strategi Pengembangan dan Implementasi Program Secara Nasional)

Kebijakan program IMM merupakan perincian dari Pola Dasar Kebijakan dan Pola
Umum Kebijakan Jangka Panjang IMM yang dalam pelaksanaannya melibatkan
seluruh tingkatan pimpinan dan kader IMM.

Keterlibatan seluruh bagian sumber daya Ikatan dalam rangka merealisasikan
kebijakan program merupakan modal utama terwujudnya aktivitas organisasi yang
mandiri, mantap dan sistematis.

Orientasi pelaksanaan program tidak terlepas dari muatan-muatan prinsip-prinsip
seperti yang telah ditetapkan dimuka. Akselerasi dan apresiasi pimpinan terhadap
pelaksanaan program menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Dengan
ini diharapkan dinamika organisasi dalam menerjemahkan program sesuai
kepentingan dan kebutuhan masing- masing pimpinan akan semakin meningkat.

Merupakan sesuatu yang ideal jika Muktamar hanya memutuskan tentang program
dalam level policy, yakni jenis program (rencana kegiatan) yang benar-benar
prioritas atau bahkan unggulan disertai dengan kondisi tujuan atau capaian yang

55

ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Adapun jenis kegiatannya ditentukan oleh
Dewan Pimpinan Pusat sesuai

target, dukungan dana dan fasilitas, serta perencanaan kegiatan yang dilakukan.
Dengan demikian, selain program bersifat strategis dan realistis, juga akan
melahirkan perkembangan pada setiap periode secara lebih jelas dan signifikan.

1. Prinsip Pengorganisasian Program
Program IMM dikembangkan berdasarkan berdasarkan prinsip
pengorganisasian dan pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Program IMM hasil Muktamar XVIII merupakan program nasional yang
menjadi acuan umum bagi kewenangan, kepentingan dan kondisi masing-
masing.

2. Menentukan prioritas program pada setiap bidang, yakni memilih jenis-jenis
program dalam bentuk kegiatan yang telah ditetapkan untuk diutamakan
pelaksanaanya dalam periode ini.

3. Menentukan atau memilih program unggulan, yakni program yang paling
utama dan secara signifikan dapat membawa kemajuan atau perubahan yang
luas dan dalam bagi IMM.

4. Perlu mekanisme baku mengenai program kerja sama, sehingga program ini
selain terintegrasi dengan program IMM yang telah ada juga tidak bersifat ad
hoc. Kebijakan ini penting agar program kerjasama dapat dikelola dengan
tersistem dan membawa kemaslahatan atau kemajuan bagi IMM.

5. Dalam melaksanakan program dan kegiatan hendaknya dikembanngkan
secara lebih teratur dan tersistem mengenai monitoring dan evaluasi, selain
pelaporan yang bersifat rutin, sehingga selalu dapat terkonsolidasikan dan
terkendali dengan baik. Terutama adanya check list bulanan atau dwi bulanan
terhadap program atau kegiatan yang telah atau belum dilaksanakan disetiap
tingkatan pimpinan IMM.

6. Pelaksanaan program sangat memerlukan dana, selain sumber daya dan
infrastruktur lainnya, karena itu bagaimana mobilisasi dana dapat dilakukan
pada setiap tingkatan pimpinan sehingga tidak mengalami kendala dalam
pemasukan dan pendayagunaannya.

56

7. Perlu disusunnya rumusan strategi dan prosedur pergerakan dan perkaderan
yang sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi masing-masing tempat
IMM berada.

2. Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program di Tingkat Daerah

1. Rumusan Program IMM di tingkat Daerah diputuskan dalam Musyawarah
Daerah, yaitu berupa “Program Daerah IMM” perperiode, yang materinya

bersifat kebijakan umum sebagai pelaksanaan kebijakan Program Nasional di

masing- masing Daerah yang disesuaikan dengan kewenangan, kreatifitas

kepentingan dan kondisi setempat.

2. Dewan Pimpinan Daerah bertanggung jawab dalam memonitor

pengorganisasian dan pelaksanaan program di Daerah sesuai dengan

mekanisme organisasi.

3. Program tingkat daerah disusun dengan mengacu program Nasional IMM dan

lebih diarahkan pada hal-hal berikut: relevansi program dengan potensi dan

permasalahan di Daerah yang bersangkutan, pembinaan dan pengembangan

organisasi di tingkat Provinsi guna mempertahankan eksistensi IMM di

grasroot, dan mencantumkan target yang akan dicapai selama satu periode

dan target tri atau catur wulan.

3. Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program di Tingkat Cabang

1. Rumusan Program IMM di tingkat Cabang diputuskan dalam Musyawarah
Cabang, yaitu berupa “Program Cabang IMM” per periode, yang materinya

bersifat kebijakan umum sebagai pelaksanaan kebijakan Program Nasional di

masing- masing Cabang yang disesuaikan dengan kewenangan, kreatifitas,

kepentingan dan kondisi setempat.

2. Pimpinan Cabang bertanggung jawab dalam memonitor pengorganisasian

dan pelaksanaan program di Cabang sesuai dengan mekanisme organisasi.

3. Program tingkat Cabang disusun dengan mengacu program Nasional dan

Daerah IMM dan lebih diarahkan pada hal-hal berikut: relevansi program

dengan potensi dan permasalahan di Cabang yang bersangkutan, pembinaan

dan pengembangan organisasi di tingkat Kota dan Kabupaten yang

bersangkutan, pembinaan dan pengembangan kaderisasi sehingga tercipta

kader yang tangguh dan militan, dan mencantumkan target yang akan dicapai

selama satu periode dan target tri atau catur wulan.

57

4. Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program di Tingkat Komisariat
1. Rumusan Program IMM di tingkat Komisariat diputuskan dalam
Musyawarah Komisariat, yaitu berupa “Program Komisariat IMM” per
periode, yang materinya bersifat kebijakan umum sebagai pelaksanaan
kebijakan Program Nasional dan Daerah serta Cabang di masing-masing
Komisariat yang disesuaikan dengan kewenangan, kreatifitas, kepentingan
dan kondisi setempat.
2. Pimpinan Komisariat bertanggung jawab dalam memonitor pengorganisasian
dan pelaksanaan program di Komisariat sesuai dengan mekanisme organisasi.
3. Program tingkat Komisariat disusun dengan mengacu program Nasional
IMM, Daerah dan Cabang IMM dan lebih diarahkan pada hal-hal berikut:
relevansi program dengan potensi dan permasalahan di tingkat Komisariat
yang bersangkutan, pembinaan dan pengembangan intelektual kader di
tingkat Komisariat. Dalam hal ini diharapkan hasil yang diperoleh dari
pelaksanaan program dapat menambah keilmuan dan intelektualitas kader,
dan mencantumkan target yang akan dicapai selama satu periode dan target
tri atau catur wulan.
BAB VI
PENUTUP

Garis-Garis Besar Haluan Organisasi ini disusun untuk menjadi acuan gerakan
Ikatan di setiap struktur kepemimpinan dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan
panduan GBHO diharapkan keserasian gerak Ikatan secara nasional dapat
diwujudkan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan
program dan agenda organisasi guna mencapai tujuan terbentuknya akademisi
Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah

Ditetapkan di : Malang - Jawa Timur

Tanggal : 06 Agustus 2018

58

TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pimpinan dalam tata tertib ini adalah Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang,
Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah.

Pasal 2
Tanggung jawab pemilihan terletak pada pimpinan masing-masing tingkat.

Pasal 3
Pemilihan pimpinan dapat dilakukan dalam:

1. Muktamar untuk memilih Dewan Pimpinan Pusat.
2. Musyawarah Daerah untuk memilih Dewan Pimpinan Daerah.
3. Musyawarah Cabang untuk memilih Pimpinan Cabang.
4. Musyawarah Komisariat untuk memilih Pimpinan Komisariat.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4
Panitia Pemilihan yang selanjutnya disebut Panlih adalah panitia yang bertugas
secara penuh untuk melakukan proses pemilihan ketua umum dan formatur.

Pasal 5
Panlih dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan bersama
pimpinan di bawahnya melalui rapat pleno pimpinan.

Pasal 6
Anggota panlih, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5
(lima) orang.

59

Pasal 7
Setiap kader ikatan yang menjadi panlih tidak dapat dicalonkan sebagai ketua
umum dan formatur.

Pasal 8

Tugas Panitia Pemilihan adalah:

1. Menyampaikan formulir pencalonan ketua umum dan anggota formatur kepada
pimpinan masing-masing tingkat di bawahnya, kecuali pimpinan komisariat
kepada anggotanya.

2. Menerima usulan calon ketua umum dan anggota formatur.
3. Meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi dan syarat calon sesuai

dengan peraturan yang berlaku.
4. Mengumumkan nama-nama calon ketua umum dan anggota formatur.
5. Memimpin pelaksanaan pemilihan sampai terpilih ketua umum dan

terbentuknya tim formatur.
6. Menetapkan dan mengumumkan seluruh hasil pemilihan kepada peserta

musyawarah sebelum permusyawaratan ditutup.
7. Menyerahkan hasil pemilihan kepada pimpinan terpilih.

Pasal 9
Tugas panlih dinyatakan selesai setelah menyerahkan berkas hasil pemilihan
kepada pimpinan terpilih.

BAB III
SYARAT-SYARAT KETUA UMUM DAN FORMATUR

Pasal 10
Syarat Umum
Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan menjadi formatur pimpinan adalah:
1. Telah menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan ikatan dan persyarikatan.
3. Taat kepada garis kebijaksanaan pimpinan ikatan dan pimpinan persyarikatan.
4. Mampu membaca Al-Qur‘an secara tartil.
5. Mampu dan cakap melaksanakan tugas.

60

6. Dapat menjadi tauladan utama dalam organisasi terutama dalam bidang akhlaq
dan beribadahnya.

7. Tidak merangkap dengan pimpinan organisasi politik dan anggota organisasi
politik.

8. Berpengalaman dalam memimpin ikatan setingkat di bawahnya.
9. Bersedia berdomisili di kota, dimana sekretariat berkedudukan jika terpilih

menjadi pimpinan.
Pasal 11

Syarat Khusus Formatur

Syarat Khusus Bagi Dewan Pimpinan Pusat
1. Telah menjadi pimpinan daerah sekurang-kurangnya 1 periode.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Paripurna.
3. Batas usia sebelum 31 tahun.
4. Terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana atau sesuai dengan ART pasal 3 ayat

1b.
Syarat Khusus Bagi Dewan Pimpinan Daerah

1. Telah menjadi pimpinan cabang sekurang-kurangnya 1 periode.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
3. Batas usia sebelum 29 Tahun.
4. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai dengan ART

pasal 3 ayat 1b
Syarat Khusus Bagi Pimpinan Cabang

1. Telah menjadi pimpinan komisariat sekurang-kurangnya 1 periode.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
3. Batas usia sebelum 27 Tahun.
4. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai dengan ART

pasal 3 ayat 1b

Syarat Khusus bagi Pimpinan Komisariat

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dibuktikan

dengan syahadah.

2. Telah lulus perkaderan Darul Arqom Dasar.

3. Terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi.

61

Pasal 12
Syarat Khusus Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat
1. Telah menjadi pimpinan daerah sekurang-kurangnya 1 periode;
2. Telah lulus pengkaderan Darul Arqom Paripurna;
3. Batas usia sebelum 31 tahun;
4. Pendidikan minimal pasca sarjana atau sedang menempuh pasca sarjana sesuai

dengan ART pasal 3 ayat 1b;
5. Mampu membaca Al-Qur‘an dengan tartil;

Dewan Pimpinan Daerah
1. Telah menjadi pimpinan cabang sekurang-kurangnya 1 periode
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
3. Batas usia sebelum 29 Tahun.
4. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai dengan ART

pasal 3 ayat 1b

Pimpinan Cabang
1. Telah lulus pengkaderan Darul Arqom Madya;
2. Masih aktif kuliah di perguruan tinggi;
3. Usia sebelum 27 tahun;
4. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai dengan ART

pasal 3 ayat 1b

62

BAB IV
PENCALONAN

Pasal 13
Pencalonan Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat
1. Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon

sebanyak 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia
pemilihan pusat.
2. Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak
1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada dewan pimpinan
daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakan
Muktamar.
4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panlih
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan Muktamar.
5. Pengumuman nama-nama calon selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum
Muktamar.
6. Jika calon ketua umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas
waktu pengesahan calon ketua umum diperpanjang hingga menjelang proses
pemilihan.

Dewan Pimpinan Daerah
1. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan 1 orang calon,

yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
2. Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan 1 orang calon

yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada Pimpinan Cabang

selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum diselenggarakan Musyda.
4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panlih

selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum diselenggarakan Musyda.
5. Pengumuman nama-nama calon selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum

Musyda.

63

6. Jika calon ketua umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas
waktu pengesahan calon ketua umum diperpanjang hingga menjelang proses
pemilihan.
Pimpinan Cabang

1. Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon
sebanyak banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada
panitia pemilihan cabang.

2. Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1
(satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.

3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada Pimpinan
Komisariat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum diselenggarakan
Musycab.

4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panlih
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum diselenggarakan Musycab.

5. Pengumuman nama-nama calon selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum
Musycab.

6. Jika calon ketua umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas
waktu pengesahan calon ketua umum diperpanjang hingga menjelang proses
pemilihan.

Pasal 14
Pencalonan Formatur
Dewan Pimpinan Pusat
1. Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon
anggota formatur sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara
tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
2. Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon anggota
formatur sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis
kepada panitia pemilihan pusat.
3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada dewan pimpinan
daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakan
Muktamar.

64

4. Pengajuan nama-nama calon anggota formatur tersebut disampaikan secara
tertulis kepada panitia pemilihan pusat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sebelum diselenggarakan Muktamar.

5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 12 (dua belas)
orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang
hingga menjelang proses pemilihan.

Dewan Pimpinan Daerah
1. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon

sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia
pemilihan daerah.
2. Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon
sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia
pemilihan daerah.
3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada Pimpinan Cabang
selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum diselenggarakan Musyda.
4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia
pemilihan daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum diselenggarakan
Musyawarah Daerah.
5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari delapan orang,
maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang hingga
menjelang proses pemilihan.

Pimpinan Cabang
1. Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon

sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia
pemilihan cabang.
2. Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 12
(dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan
cabang.
3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada Pimpinan
Komisariat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum diselenggarakan
Musycab.

65

4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia
pemilihan cabang selambat-lambatnya 3 (hari) hari sebelum diselenggarakan
Musyawarah Cabang.

5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 12 (dua belas)
orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang
hingga menjelang proses pemilihan.
Pimpinan Komisariat

1. Setiap anggota berhak mengajukan calon sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang
disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat.

2. Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak
13 (tiga belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan
Komisariat.

3. Berkas pencalonan disampaikan oleh panlih kepada anggota komisariat
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musykom.

4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia
pemilihan komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum diselenggarakan
Musyawarah Komisariat.

5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 13 (tiga belas)
orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang
hingga menjelang proses pemilihan

BAB V
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 15
Pemilihan dilakukan melalui :
1. Pemilihan berlangsung satu putaran apabila terdapat calon ketua umum yang

mendapat suara 50 % (lima puluh persen) tambah satu dari suara sah.
2. Apabila tidak ada yang mendapatkan suara 50 % (lima puluh persen) tambah

satu dari suara sah, maka pemilihan dilanjutkan ke tahap kedua dengan memilih
dua calon yang memiliki suara terbanyak pertama dan kedua, pada putaran
pertama.

66

3. Jika pada putaran kedua tidak mendapatkan selisih suara maka pemungutan
suara dilaksanakan maksimal dua kali pemilihan ulang.

4. Dan jika tidak juga terdapat selisih suara, maka dilakukan musyawarah formatur
terpilih ditambah ketua umum demisioner.
Pasal 16

Setiap tahapan dilakukan secara berurutan.

Pasal 17
Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 18
Pemilihan Ketua Umum
1. Calon Ketua Umum dinyatakan sah apabila ditetapkan oleh panitia pemilihan
melalui sidang tanwir (untuk Dewan Pimpinan Pusat)
2. Calon Ketua Umum yang dinyatakan sah, wajib menyampaikan konsep dan visi
kepemimpinan melalui forum debat kandidat.
3. Calon Ketua Umum yang masuk putaran kedua tidak diperkenankan
mengundurkan diri.
4. Apabila terdapat calon Ketua Umum kurang dari tiga orang, maka pemilihan
dilakukan satu putaran.
5. Jika calon ketua umum yang dinyatakan sah hanya satu orang, maka dinyatakan
sebagai ketua umum terpilih.

Pasal 19
Pemilihan Anggota Formatur
1. Setiap peserta berhak memilih dari 13 (tiga belas) nama calon anggota formatur
dan jika peserta memilih nama calon anggota formatur kurang atau lebih dari 13
(tiga belas) orang maka suara dinyatakan tidak sah.
2. Calon anggota formatur yang mendapat suara terbanyak 1 sampai 13, dinyatakan
sah sebagai anggota formatur terpilih.

67

3. Apabila terdapat suara berimbang pada suara terbanyak terakhir, maka diadakan
pemilihan ulang sampai terdapat selisih suara.
Pasal 20
Tugas Ketua Umum dan Formatur Terpilih

Ketua Umum dan Formatur terpilih menyelenggarakan sidang formatur untuk:
1. Menyusun komposisi formatur (sekretaris dan anggota).
2. Menyusun personalia pimpinan secara lengkap dan sudah harus terbentuk

selambat-lambatnya sebelum acara penutupan musyawarah.
3. Apabila poin 2 tidak terpenuhi, maka penentuan personalia pimpinan secara

lengkap paling lambat 30 hari setelah selesai musyawarah untuk Dewan
Pimpinan Pusat, 21 hari untuk Dewan Pimpinan Daerah, 14 hari untuk Pimpinan
Cabang dan 7 hari Pimpinan Komisariat.
4. Komposisi kepengurusan sedapat mungkin ditetapkan dari formatur terpilih dan
calon formatur.

Pasal 21
Hasil sidang Formatur diumumkan pada saat penutupan musyawarah.

Pasal 22
Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib pemilihan ini akan ditetapkan
kemudian selama tidak bertentangan dengan AD/ART IMM.

Pasal 23
Tata tertib pemilihan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pengganti
tata tertib pemilihan sebelumnya.

68

MATERI PERSIDANGAN

69

70

RANCANGAN TATA TERTIB MUSYAWARAH KOMISARIAT V
IMM JPMIPA UAD

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1 Nama
Permusyawaratan ini bernama Musyawarah Komisariat V Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Ahmad Dahlan yang selanjutnya dalam Tata Tertib ini disebut
Musykom V IMM JPMIPA UAD.

Pasal 2 Waktu
Musykom V IMM JPMIPA UAD ini dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 Desember
2022 M yang bertepatan pada tanggal 3 – 6 Jumadil Akhir 1444 H.

Pasal 3 Tempat
Musykom V IMM JPMIPA UAD ini dilaksanakan di SMP 9 Muhammadiyah,
Yogyakarta.

BAB II
LANDASAN

Pasal 4
1. Anggaran Dasar IMM Bab VII Pasal 18 ayat 5 tentang Musyawarah

Komisariat.
2. Anggaran Rumah Tangga IMM Bab V Pasal 24 tentang Musyawarah

Komisariat.
3. SK DPD IMM Daerah Istimewa Yogyakarta No.261/A-1/XII/2020

BAB III
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5 Fungsi
Musykom V IMM JPMIPA UAD merupakan permusyawaratan tertinggi di dalam
IMM JPMIPA UAD yang diikuti oleh anggota Pimpinan Komisariat (PK) periode
2022/2023 dan Kader IMM JPMIPA UAD periode 2021/2022.

71

Pasal 6 Tugas
Musykom V IMM JPMIPA UAD mempunyai tugas:
1. Membahas dan mengesahkan Tata Tertib Musykom V IMM JPMIPA UAD.
2. Mendengar, mengevaluasi, menilai dan mengesahkan Laporan

Pertangungjawaban PK IMM JPMIPA UAD periode 2022/2023.
3. Mendemisionerkan PK IMM JPMIPA UAD periode 2022/2023.
4. Membahas dan mengesahkan Draft Rancangan Kebijakan Program PK IMM

JPMIPA UAD periode 2022/2023, Rekomendasi – Rekomendasi Musykom V
IMM JPMIPA UAD dan Masalah Mendesak PK IMM JPMIPA UAD.
5. Memilih dan menetapkan tim formatur PK IMM JPMIPA UAD periode
2022/2023.
6. Menetapkan Ketua Umum PK IMM JPMIPA UAD periode 2022/2023.

Pasal 7 Wewenang
Musykom V IMM JPMIPA UAD mempunyai wewenang:

1. Memilih dan menetapkan Pimpinan Sidang Tetap dari dan oleh peserta.
2. Membuat keputusan dan ketetapan yang hanya dapat dibatalkan oleh

musyawarah setingkat atau di atas Musykom V IMM JPMIPA UAD.

BAB IV

ANGGOTA

Pasal 8

1. Anggota Musykom V IMM JPMIPA UAD terdiri dari peserta dan peninjau

2. Peserta terdiri dari:

a. PK IMM JPMIPA UAD periode 2022/2023.

b. Kader IMM Komisariat JPMIPA UAD 2021-2022.

c. Perwakilan PC Djazman Al Kindi Kota Yogyakarta sebanyak 1 orang.

3. Peninjau terdiri dari:
a. Perwakilan PK se–Djazman Al Kindi Kota Yogyakarta maksimal 2 (dua)

orang

b. Perwakilan pembina IMM UAD

c. Perwakilan PC Djazman Al Kindi Kota Yogyakarta dan unsur pembantu

pimpinan

72

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9 Hak Anggota
1. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara.
2. Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
3. Hak bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat dan tanggapan.
4. Hak suara adalah hak untuk memilih dan dipilih.

Pasal 10 Kewajiban Anggota
1. Mengikuti rangkaian acara Musykom V IMM JPMIPA UAD dari awal hingga

akhir.
2. Bagi peserta yang akan meningggalkan meminta tempat berlangsungnya

Musykom meminta izin kepada forum Musykom V IMM JPMIPA UAD dengan
alasan yang jujur dan bisa dipertanggungjawabkan.
3. Menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran permusyawaratan.
4. Mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan
5. Memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang telah disepakati bersama yang
diatur dalam Tata Tertib ini.

BAB VI
PERSIDANGAN

Pasal 11
Persidangan dalam Musykom IV IMM JPMIPA UAD terdiri dari :
1. Sidang Pleno, yaitu sidang yang diikuti oleh seluruh anggota Musykom V

IMM JPMIPA UAD,
2. Sidang Komisi, yaitu sidang yang diikuti oleh anggota Musykom V IMM

JPMIPA UAD yang sebelumnya telah mendaftarkan diri dan telah ditetapkan
oleh Pimpinan Sidang untuk menjadi anggota Komisi tertentu,
3. Sidang Tim Formatur, yaitu sidang yang diikuti oleh anggota tim formatur
terpilih dalam pemilihan sidang pleno pemilihan.

73

Pasal 12
1. Sidang Pleno Tata Tertib Musykom V IMM JPMIPA UAD adalah :

a. Membahas dan mengesahkan Tata Tertib Musykom V IMM JPMIPA UAD,
b. Memilih dan menetapkan Pimpinan Sidang Tetap Musykom V IMM JPMIPA

UAD.
2. Sidang Pleno Laporan Pertanggungjawaban adalah:

a. Mendengarkan, mengevaluasi, menilai dan mengesahkan laporan
pertanggungjawaban PK IMM JPMIPA UAD periode 2022 – 2023,

b. Mendemisionerkan PK IMM JPMIPA UAD periode 2022 – 2023.
3. Sidang Pleno Komisi adalah mendengar dan mengesahkan hasil Sidang Komisi.
4. Sidang Pleno Pemilihan adalah:

a. Memilih dan mengesahk an tim formatur PK IMM JPMIPA UAD periode
2023 – 2024.

b. Menetapkan dan mengesahkan Ketua Umum PK IMM JPMIPA UAD periode
2023 – 2024.

5. Sidang Tim Formatur adalah memilih dan menetapkan Ketua Umum PK IMM
JPMIPA UAD periode 2023– 2024.

6. Sidang Komisi terdiri dari:

a. Komisi A adalah komisi yang membahas Kebijakan Program PK IMM
JPMIPA UAD periode 2022 – 2023,

b. Komisi B adalah komisi yang membahas rekomendasi – rekomendasi
Musykom V IMM JPMIPA UAD,

c. Komisi C adalah komisi yang membahas tentang masalah – masalah
mendesak yang ada di IMM JPMIPA UAD.

BAB VII
PIMPINAN SIDANG

Pasal 13 Pimpinan Sidang
1. Pimpinan sidang berjumlah minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua,

Sekretaris dan Anggota.
2. Pimpinan sidang merupakan satu kesatuan kolektif pimpinan.

74

3. Selama pimpinan sidang tetap belum terpilih, persidangan dipimpin oleh
pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh Pimpinan Komisariat.

4. Sidang Pleno Pemilihan dipimpin oleh Panitia Pemilihan yang telah ditunjuk
oleh Pimpinan Komisariat.

Pasal 14 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Sidang Tetap
1. Pimpinan Sidang Musykom V IMM JPMIPA UAD dipilih dari dan oleh peserta.
2. Peserta berhak mengajukan dirinya sendiri untuk menjadi pimpinan sidang tetap.
3. Jika tidak ada yang mengajukan diri, maka peserta sidang memilih pimpinan

sidang dari seluruh peserta yang hadir.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG

Pasal 15
1. Hak Pimpinan Sidang adalah:

a. Berbicara dan bertindak atas nama sidang,
b. Memperingatkan dan menghentikan pembicaraan yang keluar dari pokok

permasalahan demi kepentingan sidang,
c. Memberikan sanksi kepada peserta sidang sesuai ketentuan yang berlaku,
d. Mencabut hak bicara anggota atas pertimbangan dan demi kepentingan

sidang.
2. Kewajiban Pimpinan Sidang adalah:

a. Memimpin sidang agar tetap dalam suasana tertib dan damai sehingga dapat
berjalan dengan lancar,

b. Berusaha mempertemukan pendapat, menyimpulkan pembicaraan,
menempatkan persoalan pada proporsi dan meluruskan sesuai dengan acara
persidangan,

c. Menyimpulkan, menyusun dan menyerahkan hasil keputusan sidang kepada
PK IMM JPMIPA UAD selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Musykom V
IMM JPMIPA UAD.

75

BAB IX
SANKSI

Pasal 16 Sanksi
1. Pemberian peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga kepada

anggota sidang yang melakukan tindakan mengganggu jalannya persidangan.
2. Anggota sidang yang tidak menghiraukan peringatan ketiga, maka anggota

sidang tersebut dikeluarkan dari sidang pleno yang sedang berlangsung tetapi
masih diperbolehkan mengikuti sidang pleno selanjutnya.
3. Hak suara peserta sidang dicabut apabila tidak mengikuti sidang pleno sebanyak
dua kali.

BAB X
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17
1. Laporan pertanggungjawaban PK IMM JPMIPA UAD periode 2022 – 2023

disampaikan dalam sidang pleno Musykom V IMM JPMIPA UAD secara lisan
dan tulisan.
2. Mekanisme tanggapan dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban PK
IMM JPMIPA UAD periode 2022 – 2022 disampaikan dalam Pandangan Umum
Sidang Pleno setelah pembacaan laporan pertanggungjawaban PK IMM
JPMIPA UAD periode 2022 – 2023.
3. PK IMM JPMIPA UAD periode 2022 – 2023 mempunyai hak jawab atas
tanggapan.

BAB XI
QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18 Quorum
1. Persidangan dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila telah mencapai

quorum.
2. Quorum adalah 50%+1 dari jumlah peserta Musykom V IMM JPMIPA UAD

yang terdaftar.

76

3. Apabila point kedua tidak terpenuhi, maka persidangan ditunda selama 2 x 5
menit dan peserta mengusahakan menghubungi peserta yang belum hadir.

Pasal 19 Tata Cara Pengambilan Keputusan
1. Pengambilan keputusan sedapat mungkin berdasarkan musyawarah untuk

mufakat,
2. Apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan lobi selama 2 x 5 menit dan

apabila tidak berhasil diputuskan berdasarkan suara terbanyak/voting.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara langsung,

bebas dan rahasia dengan mengadakan penghitungan secara langsung.
4. Apabila pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak diperoleh hasil

yang sama, maka pemungutan suara diulang paling banyak 2 kali.

BAB XII
KETUKAN PALU PUTUSAN

Pasal 20
1. Ketukan palu satu kali adalah memutuskan suatu ketetapan yang merupakan

bagian dari keseluruhan ketetapan yang akan diputuskan.
2. Ketukan palu dua kali adalah memutuskan suatu ketetapan atau keputusan yang

menyeluruh, menskorsing dan mempending sidang serta mencabutnya.
3. Ketukan palu tiga kali adalah membuka dan menutup acara resmi.
4. Ketukan palu lebih dari tiga kali atau berurutan adalah memperingatkan peserta

sidang.
BAB XIII

TATA TERTIB PEMILIHAN
Pasal 21

Tata Tertib Pemilihan ditetapkan tersendiri dengan mengacu pada Tata Tertib
Pemilihan Pimpinan yang berlaku di lingkungan Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah.

77

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 22
Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur berdasarkan usulan,
saran dan pendapat anggota Musykom V IMM JPMIPA UAD.

Pasal 23
Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila
diperlukan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal :

Waktu :

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA,

Ketua Sekretaris Anggota

( )( )( )

78

KOMISI A

RANCANGAN KEBIJAKAN IMM JPMIPA UAD
PERIODE MUSYKOM V

a. Prioritas Kebijakan
Prioritas Kebijakan merupakan sasaran-sasaran yang diutamakan pencapainnya
oleh Pimpinan Komisariat IMM JPMIPA 2021-2022. Setiap item prioritas
memiliki indikator pencapaian tersendiri, yaitu:

No Jenis Prioritas Sasaran Kebijakan

1. Penguatan a. Meningkatkan kualitas ibadah mahdhah

kualitas dan dan ghairu mahdhah.

Pemberdayaan Kader b. Meningkatkan akhlaq tauladan yang baik.

c. Mewadahi atau memfasilitasi potensi

bidang akademik dan non akademik yang

dimiliki kader

d. Meningkatkan budaya baca literasi yaitu

membaca, menulis dan berdiskusi

e. Melaksanakan jenjang perkaderan yang

berkelanjutan (formal dan non formal) serta

follow up yang sistematis dan terarah.

2. Kemandirian a. Menggali potensi dan memaksimalkan

Ekonomi peluang peluang ekonomi dalam keahlian

masing- masing personal dan bidang demi

terwujudnya ekonomi protektif.

b. Mengelola keuangan secara tertib dan

Administratif.

3. Pemberdayaan a. Merespon secara aktif segala bentuk

Masyarakat kebencanaan dan isu kemanusiaan.

b. Melaksanakan pengabdian kepada

masyarakat secara kontinu.

79

4. Peningkatan c. Mendorong terwujudnya masyarakat Islam
Kualitas yang sebenar benarnya
Organisasi
a. Menertibkan arsip dan administrasi
organisasi.

b. Melaksanakan aturan aturan organisasi
yang telah disahkan.

c. Membuat dan merealisasikan mekanisme
pedoman kerja di dalam pimpinan
komisariat.

d. Memperjelas dan menegaskan tugas serta
wewenang setiap bidang.

e. Melaksankan tugas dan wewenang setiap
bidang.

b. Uraian Program

Program dibagi menjadi 2 jenis, yaitu program umum dan program

perbidang yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Program umum

Program umum yaitu program yang dijalankan oleh seluruh

pimpinan komisariat

No Program Uraian

1. Penguatan Ideologi a. Mengoptimalkan upaya penyebaran

ideologi melalui wadah Ikatan.

b. PK dan anggota harus memiliki buku

utama ideologi Muhammadiyah seperti

Manhaj gerakan muhammadiyah;

ideologi dan strategi muhammadiyah,

memahami ideologi Muhammadiyah

c. PK mempelajari dan mengadakan

kajian- kajian mengenai ideologi

muhammadiyah.

80

d. Menerapkan PHIWM (Pedoman Hidup

Islami Warga Muhammadiyah) dalam

kehidupan sehari-hari.

e. Mererapkan HPT (Himpunan Putusan

Tarjih) dalam praktik ibadah sehari-

hari.

f. Meningkatkan pemahaman terhadap

Profil Kader Ikatan dan Nilai Dasar

Ikatan untuk diaplikasikan dalam

ikatan.

2. Penguatan Organisasi a. Mempererat ikatan emosional secara

3. Peningkatan Kualitas personal maupun struktural (intern PK,
Pimpinan dan Kader
PK-anggota, antar Komisariat).

b. Mendokumentasikan segala kegiatan,

pengarsipan, dan pengelolaannya secara

terperinci sesuai dengan pedoman

administrasi.

c. Evaluasi dan tindak lanjut program

program PK secara berkala.

a. Mendorong kepemimpinan Immawan

dan Immawati.

b. Membuat database minat dan bakat

anggota.

c. Interpretasi kualitas pimpinan dan kader

melalui diskusi seperti yang telah

dijelaskan di dalam GBHO.

d. Melakukan pembinaan dan

pemberdayaan kader sesuai dengan

potensinya.

e. Memperluas ruang bagi anggota untuk

melakukan pembelajaran dalam hal

leadership, intelektualitas, religiusitas

dan Humanitas

81

2. Program perbidang

Program perbidang adalah program yang dijalankan oleh masing

masing bidang di dalam pimpinan komisariat

No Bidang Uraian Program

1. Organisasi a. Mengumpulkan dan merapikan

data internal organisasi (tugas)

b. Memperbaharui database

organisasi. (tugas)

c. Membantu mengurus KTAM dan

IMM. (tugas)

d. Monitoring pelaksanaan program

kerja sesuai dengan AD/ART

Muhammadiyah dan IMM.

(tugas)

e. Melakukan sinergisitas antar

bidang. (tugas)

f. Controlling dan menerima

susunan kepanitiaan program

kerja dari bidang lain (tugas)

2. Kader a. Pembuatan dan penerapan format

perkaderan dalam bentuk grand

design sesuai SPI (Standar

Perkaderan Ikatan) (program)

b. Memperbaharui database kader.

(tugas)

c. Penyelenggaraan Masta dan

DAD. (tugas)

d. Pembinaan ideologi kader

bersama bidang lain di

komisariat. (tugas)

e. Mentoring kader (tugas)

82

f. Melakukan pembekalan kesiapan
kader yang akan melanjutkan
pimpinan (tugas)

3. Hikmah a. Membentuk wadah pendidikan

politik kader. (program)

b. Merespon isu-isu politik yang

berkembang di lingkup kampus

dan masyarakat. (tugas)

c. Melakukan advokasi di tingkatan

kampus dan masyarakat. (tugas)

d. Merumuskan isu sentral

komisariat. (program)

e. Melakukan pendampingan

diaspora kader (tugas)

f. Menjalin Relasi dengan lembaga-
lembaga di tingkat fakultas.”

(Tugas)

4. Riset dan a. Mengadakan dan mengefektifkan

Pengembangan teknis study club (program)

Keilmuan b. Menumbuhkan serta

merealisasikan budaya literasi

dengan membaca, menulis, dan

diskusi (tugas)

c. Meningkatkan kerjasama/

kolaborasi dengan bidang lain

maupun komisariat lain dalam

melaksanakan kegiatan keilmuan

dan diskusi (program)

5. Tabligh dan Kajian a. Bekerjasama dengan ortom atau
Keislaman
ormawa dilingkup FKIP dan

mengoptimalkan masjid

83

Kampus UAD sebagai sarana
dakwah. (program)
b. Berdakwah melalui semua media
masa. (tugas)
c. Menerapkan gerakan al ma’un,
amar ma’ruf nahi munkar,
fastabiqul khairat (tugas)
d. Mewadahi dan menyalurkan
bakat kader dibidang dakwah
(proker)

6. Media dan a. Menjadi penyemarak dalam
Komunikasi
(MEDKOM) setiap kegiatan yang

7. Sosial dilaksanakan melalui media cetak
Pemberdayaan
Masyarakat ataupun media online. (Tugas)
(SOSPEM)
b. Memberikan wadah bagi para

kader untuk publikasi setiap

karya yang dimiliki. (Tugas)

c. Mempublikasikan dan

mengabadikan setiap program

yang menggembirakan sehingga

dapat memberi inspirasi bagi

setiap yang membacanya.

(program)

d. Optimalisasi media online dalam

mengapresiasi setiap kegiatan

dan menyebarkan kabar-kabar

dalam Komisariat (Tugas)

dan a. Mengoptimalkan Desa Binaan

IMM JPMIPA. (Program)

b. Melakukan tindakan preventif

dan aktif dalam menghadapi

84

bencana alam dan kemanusiaan
(Tugas)
c. Mengadakan kerjasama dengan
ortom atau ormawa dan lazismu
d. Mengadakan qurban bersama
(Tugas)

8. Ekonomi dan a. Menjalin komunikasi dan
Kewirausahaan kerjasama dengan demisioner,
(EKOWIR) lembaga internal maupun
eksternal UAD dalam rangka
kerjasama di bidang
kewirausahaan dan bisnis.
(Tugas)

b. Pengadaan jas maupun korsa
komisariat (Program)

c. Memperluas promosi usaha
melalui media sosial (Tugas)

9. Seni Budaya dan a. Mengadakan kajian multicultural
Olahraga (SBO) budaya (Proker)

b. Mewadahai minat bakat kader di
bidang seni dan olahraga (Tugas)

c. Menjalin Kerjasama dengan
ortom dan ormawa (Tugas)

85

KOMISI B

RANCANGAN REKOMENDASI IMM JPMIPA UAD
PERIODE MUSYKOM V

“Rev

UNTUK PIMPINAN KOMISARIAT JPMIPA

1. Mampu memilah dan memilih pada saat penerimaan Pimpinan Komisariat yang

baru dan tidak membatasi saat penerimaan kepada mahasiswa baru.

2. Membuat wadah khusus untuk menampung minat dan bakat bagi kader.

3. Memetakan dan memperjelas fungsi, peran dari Pimpinan Komisariat serta

menonaktifkan Pimpinan Komisariat yang telah terbukti melakukan konspirasi

setelah dilakukan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Memfokuskan diskusi sesuai spesifikasi bidang di setiap komisariat.

5. Menguatkan antar Pimpinan Komisariat dan kader secara ideologi dan

kekeluargaan

6. Mencatat hasil diskusi dan sejenisnya yang dilakukan komisariat.

7. Pimpinan Komisariat lebih aktif untuk melibatkan kader dalam Kerjasama yang

dibentuk oleh pimpinan komisariat.

8. Pengenalan dan sosialisasi AD/ART, GBHO, Pedoman Administrasi, dan SPI

kepada Pimpinan Komisariat di awal pembentukan PK IMM JPMIPA.

9. Mengupayakan dan mempertegas kinerja pimpinan komisariat sesuai dengan

AD/ART, GBHO, Pedoman Administrasi dan SPI yang berlaku dalam ikatan.

10. Aktif melakukan komunikasi dengan elemen gerakan lain maupun bersama

institusi KBM UAD.

11. Pimpinan Komisariat membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap

kepanitiaan dalam tingkat komisariat.

12. Aktif melakukan komunikasi dan kerjasama dengan Pimpinan Komisariat IMM

se-UAD dan Pimpinan Cabang IMM Djazman Al-Kindi Kota Yogyakarta

13. Melengkapi inventaris komisariat.

14. DAD termasuk salah satu syarat kader untuk mencalonkan diri menjadi

Gubernur, Wakil Gubernur dan anggota DPM.

15. Melakukan back-up dan pengecekan data secara rutin untuk mengantisipasi

hilangnya data.

16. Memberikan informasi untuk kader dalam hal lomba, beasiswa, dan pelatihan.

86

17. Pimpinan Komisariat mengusahakan mendampingi kader yang mengikuti
perlombaan atau event tertentu.

18. Menguatkan pemahaman bagi Pimpinan Komisariat mengenai Ideologi
Muhammadiyah dan ke IMMan.

19. Menjaga silaturahmi dan mempererat ukhuwah islamiah antar Pimpinan
Komisariat dalam setiap bidangnya.

20. Menjalin komunikasi yang baik dengan Demisioner PK IMM JPMIPA
21. Menguatkan pemahaman perkaderan PK IMM JPMIPA dengan mengikuti

berbagai kegiatan seperti diskusi, DAM, LID dan lain lain.
22. Pimpinan Komisariat menerapkan Pedoman Hidup Islami

Warga Muhammadiyah (PHIWM).
23. Pimpinan Komisariat membuat event perlombaan untuk mengembangkan

potensi kader IMM JPMIPA.
24. Melakukan inovasi yang kreatif melalui setiap bidang dalam komisariat.
25. Menjaga pandangan antar lawan jenis dan berpakaian sesuai syariat islam.
26. Aktif melakukan komunikasi dengan Dekanat FKIP, ormawa.
27. Penyesuaian program kerja dengan kondisi akademik
28. Memperjelas tugas antara PK dan staff

UNTUK KADER IMM KOMISARIAT JPMIPA
1. Berusaha selalu istiqomah dalam dakwah amar ma’ruf nahi munkar serta

meningkatkan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah.

2. Menjaga pandangan antar lawan jenis dan berpakaian sesuai syariat

islam.

3. Aktif dalam kegiatan komisariat.

4. Menggiatkan literasi dalam hal ideologi dan diskusi.

5. Menerapkan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyahj(PHIWM).

6. Memperkuat pemahaman dan mengaplikasikan Tri Kompetensi dasar

IMM.

7. Mengusahakan untuk mempunyai prestasi pada

kegiatan akademik maupun non-akademik.

UNTUK DEKANAT JPMIPA

87

1. Dekanat menjadi fasilitator dalam kegiatan dan program kerja tingkat
komisariat IMM JPMIPA.

2. Membina dan membentuk karakter Pimpinan Komisariat dan Kader IMM
JPMIPA

3. Mengintensifkan kerja sama dengan Pimpinan Komisariat dalam usaha
pembinaan dan pengoptimalan kader.

4. Mengupayakan staff pengajar dan karyawan FKIP UAD berasal dari
Demisioner IMM JPMIPA.

5. Dosen, karyawan, dan mahasiswa wajib mengikuti Baitul Arqam.
6. Mendukung kegiatan yang diselenggarakan Komisariat JPMIPAyang Adaptif”

88

KOMISI C

MASALAH MASALAH UMUM YANG MENDESAK
DI IMM JPMIPA UAD

PERIODE MUSYKOM V

A. ISU INTERNAL
1) Personalia
a. Belum teraktualisasinya nilai trilogi dan tri kompetensi IMM secara
maksimal.
b. Kurangnya pemahaman terkait ideologi Muhammadiyah.
c. Perlunya komunikasi dan keterbukaan antar pengurus PK untuk menjaga
hubungan yang solid
2) Organisasi
a. Kurang merata terbangunnya sinergitas antar bidang dalam PK.
b. Kurangnya kemandirian dalam mencari sumber pendanaan kegiatan
selain dari kampus.
c. Kurang meratanya pengawasan terhadap program kerja setiap bidang
3) Proses kaderisasi
a. Proses follow up kegiatan kaderisasi formal (DAD)/ non formal
(LDO/LDI) kurang optimal baik ideologi maupun praksis.
b. Proses follow up kegiatan kaderisasi tingkat lanjut (DAM) / (LID)
terlaksana optimal di ideologi akan tetapi kurang pada praksis
c. Kurangnya pembekalan untuk regenerasi untuk PK IMM JPMIPA
d. Kurang optimalnya proses kaderisasi
4) Jaringan
a. Perluasan jaringan komunikasi dan kolaborasi IMM JPMIPA UAD
dengan fakultas, Ormawa dan Ortom serta lembaga di lingkup UAD
maupun luar UAD.
b. Perlunya kemitraan guna menunjang kebutuhan materil IMM JPMIPA
UAD.

89

B. ISU EKSTERNAL
1. Isu – Isu Sosial Budaya
a. Kurangnya pemahaman religius terhadap mahasiswa JPMIPA melalui
kajian keislaman.
b. Kurangnya mendampingi dan memberdayakan mahasiswa JPMIPA
c. Kurangnya mengoptimalkan budaya tahsin al-Qur’an IMM JPMIPA.
d. Kurangnya budaya busana syar’i di JPMIPA.
e. Kurangnya pemberdayaan kader untuk menyemarakkan budaya
jurnalistik.
Pemberdayaan masjid melalui kegiatan bersih bersih masjid.
2. Isu Politik
a. Kurangnya mengawal kebijakan-kebijakan dan agenda di tingkat
Fakultas dan Universitas.
b. Kurangnya Menganalisis isu politik yang ada di UAD.
c. Kurangnya Menerapkan politik sebagai media dakwah
Muhammadiyyah.
d. Kurangnya pengawasan terhadap pergerakan mahasiswa lain yang
berkembang di UAD
2. Isu Pendidikan
a. Kurangnya pendampingan proses prestasi mahasiswa JPMIPA di
bidang akademik dan non akademik.
b. Kurangnya budaya penelitian dan literasi yang dilakukan.
c. Kurangnya kepekaan dan ketegasan sikap terhadap isu isu pendidikan.

90

LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PIMPINAN KOMISARIAT

IMM JPMIPA

91

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) AKHIR PERIODE
PIMPINAN KOMISARIAT IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

JPMIPA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
(FINAL PROGRESS REPORT)

KETUA UMUM

A. Sekapur Sirih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah sebuah organisasi
mahasiswa Islam, sekaligus salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang
bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan dan kemasyarakatan dengan
tujuan “Mengusahakan terbentuknya akademisi islam yang berakhlak mulia
dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah”. Mungkin hal ini tak asing lagi
di telinga kita selaku kader atau seorang pimpinan di tingkat komisariat. Tetapi
ditengah kompleksnya problematika dan dinamika di kalangan mahasiswa
ataupun masyarakat saat ini, maka kiranya tak salah jika saya menegaskan
kembali identitas IMM yaitu sebuah organisasi dakwah amar maruf nahi munkar
dan organisasi pergerakan mahasiswa, dalam hal ini IMM sebagai wadah
mahasiswa yang ingin selalu bergerak ,berkarya dan berinovasi agar tercapai
tujuan Muhammadiyah melalui tri kompetensi dasar IMM, yaitu Religiusitas,
Intelektualitas dan Humanitas yang diamalkan secara nyata diorganisasi ataupun
dikehidupan keseharian.
Dengan hadirnya kader IMM di lingkup kemahasiswaan dan
kemasyarakatan harapannya kader IMM dapat menjadi sebuah pembaharu dan
sebagai penyelesai sebuah masalah serta selalu siap dalam setiap tantangan
perubahan zaman. Penyelesaian persoalan dalam lingkup mahasiswa atau
masyarakat tak mungkin akan terselesaikan jika mengandalkan satu orang saja
atau diri kita sendiri, maka dalam
Alquran QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

‫َولْتَ ُك ْن ِّمْن ُك ْم اَُّمةٌ َيّْدعُْوَن ِاَّل اْْلَِّْْي َوََيُْمُرْوَن ِّبلْ َمْعُرْو َِّفواُوَٰۤلوِٕيىَْن ََهكْوَُهنُم َعالِّْنُماْفلِْلُّمْنُحَْوكَِّنر‬

92

Artinya : “dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan menyuruh berbuat maruf dan mencegah dari yang munkar, dan
mereka itulah orang orang yang beruntung”.

Allah SWT mengharapkan “Segolongan umat” karena kita adalah

makhluk sosial dengan banyak kekurangannya yang tak bisa "berjalan secara

sendirian" tanpa mengandalkan orang lain. Tidak dapat dipungkiri, dalam hal

berdakwah pun akan merasa kesulitan jika dilakukan secara individu. Maka

disinilah peran kebersamaan dan persatuan dalam berdakwah supaya

mempermudah kita dalam menyebarkan ajaran Islam. Allah memberikan sebuah

harapan yaitu cintanya atau Ridhonya untuk para hambanya yang selalu berjuang

melawan ketidakadilan, melawan kemungkaran dan berjuang melawan

kejumudan dengan sebuah kebersamaan atau sebuah pesatuan.

Dalam firman Allah yang lain di sebutkan dalam QS. Ash Shaaf ayat 4

yang berbunyi:

‫ِإّ َّن ٱََّّللَ ُِّي ُّب ٱَلّ ِّذي َن يَُقِتّلُوَن ِِّف َسِبّيِلِّّهۦ َصًّفا َكأََّنُم بُْنٌََي َّمْر ُصو ٌص‬

Artinya : “Sesungguhnya Allah mencintai orang orang yang berperang dijalannya

dalam suatu barisan yang teratur, mereka seakan akan seperti suatu bangunan
yang tersusun kokoh”

Suatu bangunan yang kokoh tak berdiri dengan unsur batu saja, atau semen
saja atau bahkan pasir saja, melainkan suatu bangunan yang kokoh adalah suatu
bangunan yang tersusun dari berbagai unsur seperti air,batu,semen dan
sebagainya yang diracik dan disusun sehingga menjadi sebuah bangunan yang
kokoh, yang dapat melindungi pemiliknya dari derasnya hujan, panas nya sinar
matahari dan terpaan badai.

Maka dari itu saya tekankan bahwa sebuah tujuan yang besar dalam
sebuah organisasi, tak akan tercapai jika tak ada semangat persaudaraan,
kebersamaan dan persatuan. Melalui semangat persatuan inilah kader kader IMM
JPMIPA dapat merasa nyaman dalam proses belajar, serta dapat belajar
mengamalkan ilmunya di dalam Ikatan.

93

B. Gambaran Umum Kondisi Internal IMM JPMIPA Periode 2022/2023

Periode kepemimpinan IMM JPMIPA 2022/2023 mulai berjalan Ketika

telah terpilihnya 13 formatur dan ketua Umum pada Musyawarah Komisariat

(Musykom) ke 4 IMM JPMIPA, atas rekomendasi dari formatur dan saran dari

demisioner, struktural IMM JPMIPA mengalami penambahan bidang yaitu

bidang Seni Budaya dan Olahraga (SBO) mempertimbangkan karena periode ini,

SDM dari IMM JPMIPA dirasa sudah memenuhi dan juga peralihan dari daring

ke luring.

Alhamdulillah pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 terlantik 36

Pimpinan Komisariat IMM JPMIPA 2022/2023 di Ruang Serbaguna kampus 4

UAD, dengan struktural sebagai berikut:

Ketua Umum : IMMawan Ananda Riski Hakim

Ketua Bidang Organisasi : IMMawan Muflih Abdullah Zufar

Ketua Bidang Kaderisasi : IMMawati Rasyida Faiz Anggina S

Ketua Bidang Riset Dan : IMMawati Istifaroh

Pengembangan Keilmuan

Ketua Bidang Media Dan Komunikasi : IMMawan Azizah Nurul Wahidah

Ketua Bidang Hikmah : IMMawan Tito Sumario

Ketua Bidang Tabligh Dan Kajian : IMMawati Ika Winda Kusumasari

Keislaman

Ketua Bidang Sosial Pemberdayaan : IMMawati Antri Renayanti

Ketua Bidang Ekonomi : IMMawati Anisa Widyastuti

Kewirausahaan : IMMawan Esfan Sofyan

Ketua Bidang Seni Budaya dan

Olahraga

Sekretaris Umum : IMMawati Aisah Nur Fitria

Sekretaris Bidang Organisasi : IMMawati Nafa Naili Fauziah

Sekretaris Bidang Kaderisasi : IMMawati Malika Mahira
IMMawati Walidatul ‘Ulya
Sekretaris Bidang Riset Dan :

Pengembangan Keilmuan

Sekretaris Bidang Media Dan : IMMawati Alifia Rahmawati

Komunikasi

Sekretaris Bidang Hikmah : IMMawan M Fadwin Lamatokan

94

Sekretaris Bidang Tabligh Dan Kajian : IMMawati Fa’izatur Rofidah

Keislaman IMMawati Aqila Saniya Salsabila

Sekretaris Bidang Sosial : IMMawati Estia Rizky Amalia Putri

Pemberdayaan IMMawati Nur Muna Afifah Erdin
IMMawan Aji Apri Setiawan
Sekretaris Bidang Ekonomi : IMMawan Khairullah
IMMawati Della Chika Sekaringtyas
Kewirausahaan IMMawati Nurma Izzalatuzzahro
IMMawan Ariessa Suryo
Sekretaris Bidang Seni Budaya dan IMMawati Fenti Ria Ananda

Olahraga : IMMawati Giska Amalia
IMMawan Deden Suryana
Bendahara Umum : IMMawati Nur Asiska
IMMawati Zahro Khoirunisa
Anggota Bidang Organisasi : IMMawati Aulia Diah Safitri
IMMawati Evie Nur Sofhiya
Anggota Bidang Kaderisasi : IMMawan Hilman Ahnaf Alfahmi M.Y
IMMawati Aisyah Rini
Anggota Bidang Riset Dan : IMMawan Dwi Ardiyansyah
IMMawati Aliya Hanifah
Pengembangan Keilmuan

Anggota Bidang Media Dan :

Komunikasi

Anggota Bidang Hikmah :

Anggota Bidang Tabligh Dan Kajian :

Keislaman

Anggota Bidang Sosial Pemberdayaan :

Anggota Bidang Ekonomi :

Kewirausahaan

Anggota Bidang Seni Budaya dan :

Olahraga

IMM JPMIPA pada periode 2022/2023 mengusung visi “Peneguhan dan
Pengamalan nilai nilai Ikatan dengan semangat persatuan menuju IMM JPMIPA
Berkemajuan” berdasarkan visi yang kami bawa, kami memang fokus pada
peneguhan / penguatan dan pengamalan Tri Kompetensi Dasar IMM serta nilai
nilai IMM yang lainnya.

95

Dalam menjalankan kepemimpinan, kami mempunyai 4 prioritas
kebijakan, diantaranya adalah, penguatan kualitas pimpinan dan kader,
kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas
organisasi. Prioritas kebijakan ini kami jalankan melalui program kerja dan
kegiatan yang mensinergikan antar bidang, komisariat, antar ormawa di
lingkungan FKIP bahkan dengan elemen masyarakat, hal ini dilakukan untuk
meningkatkan kompetensi, relasi, serta pengalaman pimpinan dan kader dalam
rangka mencapai tujuan IMM.

Pada periode ini kami merencanakan 56 program kerja dan agenda, namun
masih ada 1 program kerja dan 3 agenda yang belum dapat direalisasikan, hal ini
karena menimbang ulang waktu pelaksanaan, urgensitas, dan kesanggupan dari
pimpinan pada rapat koordinasi bidang yang dilakukan tiap bulannya, walaupun
seperti itu saya menilai secara keseluruhan Pimpinan IMM JPMIPA memiliki
etos kerja yang tinggi.

Semangat persatuan dan perjuangan yang tinggi di dalam pimpinan, staff
dan kader sangat mempengaruhi terealisasinya planning IMM JPMIPA pada saat
Musyawarah Kerja, akan tetapi dalam perjalanannya, masih ada pimpinan yang
kurang berpartisipasi aktif di bidangnya ataupun di setiap kegiatan IMM JPMIPA,
pada periode ini IMM JPMIPA 2021/2022 mengalami reshuffle pimpinan atas
nama Della Chika Sekaringtyas sebagai anggota bidang organisasi, yang
memutuskan untuk mengundurkan diri di pertengahan periode karena beberapa
alasan.

C. Realisasi dan Evaluasi Kinerja Ketua Umum
Berdasarkan Tanfiz Muktamar Kendari XIX pasal 6 tentang Pembagian

tugas BPH :
1. Memimpin Pimpinan IMM (DPP/DPD/PC/PK) sesuai dengan ketentuan yang

berlaku di dalam IMM.
Evaluasi: Ketua Umum berusaha untuk memimpin sesuai dengan AD ART,
GBHO, maupun hasil rekomendasi MUSYKOM ke IV IMM JPMIPA.
2. Bertanggung jawab jalannya organisasi dan mewakili IMM serta bertindak ke
luar/dalam untuk dan atas nama IMM sesuai dengan garis kebijakan
organisasi.

96

Evaluasi: Ketua umum selalu berusaha untuk bertanggung jawab terhadap
jalannya organisasi, dengan selalu mengontrol tiap bidang melalui rapat
koordinasi bidang maupun melalui rapat BPH, untuk membicarakan masalah
masalah mendasar yang sedang atau akan dialami, dan ketua umum selalu
berusaha untuk mewakili komisariat, kalaupun berhalangan ketua umum akan
menugaskan PH dan BPH yang terkait atau yang bisa menyempatkan
waktunya.
3. Memimpin Rapat Pleno Badan Pimpinan Harian, rapat koordinasi dan Rapat
Kerja Gabungan.
Evaluasi: Ketua umum selalu memimpin rapat BPH dan rapat gabungan antar
bidang yang dilakukan secara insindental, namun untuk rapat koordinasi
bidang yang dilakukan setiap bulannya dipimpin oleh ketua bidang organisasi
4. Mengkoordinasi pembagian tugas ketua-ketua bidang dan mengawasi tugas-
tugas bidang tersebut.
Evaluasi: Ketua umum dalam hal mengkoordinasikan tugas tiap ketua bidang,
jika ada informasi dari eksternal ataupun internal ketua umum
menginformasikan melalui Whatsapp grup atau melalui personal chat.
Namun, jika diperlukan pertemuan secara langsung maka ketua umum dan
ketua bidang terkait akan mengatur jadwal pertemuan.
5. Bersama Sekretaris Umum menandatangani surat-surat yang prinsipil dan
merupakan sikap Ikatan.
Evaluasi: Ketua Umum bersama Sekretaris Umum berusaha untuk
menandatangani surat-surat yang prinsipil sehingga menjadi organisasi yang
tertib administrasi.
6. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program kerja Pimpinan IMM
sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Evaluasi: Dalam hal pengarahan dan pengawasan pelaksanaan program kerja
ketua umum dibantu oleh sekertaris umum, bendahara umum dan bidang
organisasi untuk mengarahkan program yang akan dijalankan dan mengawasi
tiap bidangnya untuk menjalankan tugas sesuai dengan rencana, baik melalui
WA grup, chat pribadi atau pertemuan tertentu.
7. Dalam keadaan berhalangan dapat mengamanahkan tugas ketua umum
kepada Sekretaris Umum atau salah satu Ketua Bidang.

97

Evaluasi: ketua umum berusaha untuk selalu mengkomunikasikan apabila
ada undangan dari luar ataupun permohonan delegasi melalui WA grup, yang
kemudian jika ketua umum berhalangan hadir maka meminta PH atau BPH
untuk mewakili komisariat, namun karena beberapa undangan atau
permohonan delegasi dikirim secara mendadak membuat kami kesulitan
untuk mencari orang penggantinya dan terkadang memang belum ada yang
memiliki waktu luang, sehingga terkadang tidak ada perwakilan dari IMM
JPMIPA
8. Mengambil kebijakan dari dan atas nama Pimpinan IMM untuk kepentingan
Ikatan setelah mendapat pertimbangan dalam rapat Pimpinan IMM.
Evaluasi: Ketua umum selalu berusaha mengambil keputusan atas nama
pimpinan komisariat dan dalam menentukan keputusan ketua umum berusaha
mendahulukan kepentingan komisariat dan menjauhkan kepentingan pribadi.
9. Dalam hal-hal tertentu kebijakan organisasi diserahkan kepada ketua bidang
yang terkait dan atau Lembaga Otonom.
Evaluasi: Ketua umum memiliki kebijakannya sendiri, tetapi jika terkait
internal bidang ketua umum menyerahkan kepada ketua bidang. Namun, tetap
dalam pengawasan ketua umum, karena hal ini akan lebih efektif dan
membuat tiap bidang cepat berkembang.
Rekomendasi Musykom IV IMM JPMIPA
1. Tetap ada pembagian kontroling untuk di setiap bidang dalam BPH agar
memudahkan dalam mengawasi maupun mengarahkan di setiap bidangnya.
2. Kebijakan yang jelas terkait adanya diaspora Pimpinan Komisariat maupun
kader.
3. Kebijakan terkait pemberian surat aktif kader maupun Pimpinan Komisariat
perlu diperjelas dengan SOP yang ada dan disampaikan dalam Musyker dan
disosialisasikan secara menyeluruh khususnya untuk kader IMM JPMIPA.
4. Program kerja dibuat lebih terukur dan detail.
5. Menjalin relasi dengan Ortom maupun Ormawa di dalam maupun di luar
kampus. Melalui kolaborasi program kerja atau agenda.
6. Pemanfaatan teknologi dalam setiap program perlu dimaksimalkan.

98

7. Perlu adanya sinergi di setiap bidang mulai dari program kerja yang dibuat
dan pelaksanaanya. Setiap PK perlu terlibat aktif dalam setiap pelaksanaan
program.

Terkait rekomendasi musykom ke IV IMM JPMIPA pada periode ini ada yang
sudah dilaksanakan dan ada beberapa yang memang belum selesai dalam
pembahasan
1. Kontroling masih sesuai dengan periode lalu dan sesuai dengan apa yang

direkomendasikan pada musykom ke IV IMM JPMIPA.
2. IMM JPMIPA belum memiliki kebijakan yang rinci dan jelas mengenai

diaspora kader.
3. Untuk pemberian surat keterangan aktif kader dan Pimpinan Komisariat

sudah dibuat indikatornya namun baru dipertengahan periode.
4. Kami selalu berusaha dalam merancang program kerja dapat terukur dan

detail seperti pada template pengajuan proker pada Musyker, dalam
perjalanannya dari pimpinan tidak memberikan post test pada presensi
sehingga agak kesusahan mengetahui kader itu paham atau tidak.
5. Untuk hubungan komisariat lain ataupun ormawa lain, periode ini IMM
JPMIPA banyak melakukan kolaborasi kegitan dengan IMM Komisariat luar
dan FKIP, serta menjalin Kerjasama dengan HMPS di JPMIPA, namun belum
sempat untuk bekerja sama dengan IMM Kampus lain dalam menjalankan
kegiatan, dan belum dimasukan ke program prioritas komisariat.
6. Untuk pemanfaatan teknologi dalam pimpinan IMM JPMIPA kami rasa
sudah dimanfaatkan seperti google site untuk administrasi komisariat, IG, FB,
YT, Web, email, WA dan lain sebagainya, namun perlunya pengoptimalan
dalam penggunaan teknologi agar dapat digunakan sesuai dengan targetnya.
7. Pada periode ini sangat berusaha untuk mensinergikan kegiatan antar bidang,
contohnya TKK dengan Sospem, RPK dengan Kader dan sinergi antar
pimpinan walau bukan bidangnya yang mengadakan proker, namun selalu
hadir dan meramaikan itu juga merupakan bentuk konkret dari sinergi.

Yang perlu dievaluasi adalah belum meratanya pimpinan komisariat
terhadap rasa memiliki IMM JPMIPA.

99

D. Kebijakan Ketua Umum

1. Pembagian dalam bidang umum terkait pengontrolan tiap bidang

A. Ketua Umum : Bidang Organisasi, Kader dan Sosial

Pemberdayaan

B. Sekretaris Umum : Bidang Tabligh Kajian Keislaman, Riset

Pengetahuan Keilmuan dan Media dan Komunikasi.

C. Bendahara Umum : Bidang Hikmah, Seni Budaya dan Olahraga,

Ekonomi Kewirausahaan.

2. Kontroling dan evaluasi tiap bidang bersama ketua bidang setiap 1 bulan sekali

di akhir bulan.

3. Ketua Umum memimpin jalannya rapat kerja, rapat koordinasi, dan rapat pleno

badan pimpinan harian.

4. Ketua umum bersama Bidang Organisasi membuat kebijakan dan memutuskan

terkait dengan keaktifan Pimpinan Komisariat.

5. Ketua Umum Bersama Bidang Kader membuat kebijakan dan memutuskan

terkait dengan keaktifan kader guna menyatakan kader tersebut aktif.

Pengontrolan tiap bidang sesuai dengan rekomendasi musykom IV yang

menyarankan untuk tetap diadakan pembagian penanggung jawab kontroling tiap

bidang, hal ini dirasa masih efektif di periode 2022/2023, karena disisi lain sudah

kewajiban ketua umum untuk memantau semua bidang. Namun, ketika tiap PH

diberi tanggung jawab untuk mengontrol tiap bidangnya, maka bukan hanya ketua

umum saja yang selalu mengarahkan atau mengingatkan bidangnya, melainkan

ada suara lain dari sekertaris umum dan bendahara umum yang mengontrol, dan

pembagian ini pun bukan berarti hanya mengontrol dibidang yang sudah dibagi,

melainkan hanya sebagai penanggung jawab, untuk mengingatkan dan

mengarahkan semua berhak untuk memberikan masukan dan arahan.

Kemudian mengenai kontroling dan evaluasi tiap bidang Bersama ketua

bidang (Kabid) setiap 1 bulan sekali, kebijakan itu muncul ketika musyawarah

kerja IMM JPMIPA 2022/2023. Namun ketika sudah berjalan, rencana kumpul 1

bulan sekali semua kabid dirasa kurang efisien karena melihat kesibukan para

kabid pada periode ini juga sudah dimaksimalkan dalam rapat koordinasi bidang

yang sudah rutin tiap bulannya, dari awal menjabat sampai akhir jabatan ini, serta

masalah masalah mengenai komisariat masih bisa dibahas kepada seluruh

100