PERKAP NO 24 TAHUN 2007 TENTANG SATPAM

PERATURAN KEPALA K E P O LIS IA N NEGARA REPU BLIK IN D O N E S IA
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG

SISTEM M ANAJEMEN PENGAM ANAN O R G A N IS A S I, PERUSAHAAN D A N /A TA U
IN S TA N S I/LE M B A G A PEM ER IN TA H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA K E P O LIS IA N NEGARA REPU BLIK IN D O N E S IA ,

M enim bang : a. bahwa dalam rangka m ew ujudkan keam anan dalam negeri
yang m eliputi terpeliharanya keam anan dan ketertiban
b. m asyarakat, te rtib dan tegaknya hukum , terselenggaranya
c. perlindungan, pengayom an, dan pelayanan kepada
d. m asyarakat, dipandang perlu m elibatkan dan m eningkatkan
M engingat : 1. potensi pengam anan swakarsa untuk m em bantu salah satu
2. tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3.
bahwa Satuan Pengamanan m erupakan bentuk pengam anan
swakarsa yang bertugas m em bantu Polri di bidang
penyelenggaraan keam anan dan ketertiban m asyarakat,
terbatas pada lingkungan kerjanya;

bahwa pengaturan mengenai satuan pengamanan pada
organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah
m erupakan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan pengelolaannya dilakukan secara profesional
dalam suatu Sistem M anajem en Pengam anan;

bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dim aksud
pada huruf a, huruf b , dan huruf c, perlu m enetapkan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
tentang Sistem M anajem en Pengamanan Organisasi, Perusaha­
an dan/atau Instansi/Lem baga Pem erintah;

Undang-Undang N om or 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nom or 2, Tam bahan Lem baran Negara
Republik Indonesia Nom or 4168) ;

K e p u tu s a n Presiden N om or 70 Tahun 2002 tentang
O rg a n isa si dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
In d o n e s ia ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nom or 63 Tahun 2004
tentang Pengamanan O bjek Vital Nasional;

4 . P e raturan .....

2

4. Peraturan Pem erintah Republik Indonesia Nom or 102 Tahun
2000 tentang Standarisasi Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA K E P O LIS IA N NEGARA REPUBLIK
IN D O N E S IA TENTANG SISTEM M ANAJEMEN PENGAMANAN
O R G A N ISA SI, PERUSAHAAN D A N /A TA U IN S T A N S I/
LEMBAGA PEM ER IN TA H .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan in i yang dim aksud dengan:

1. Sistem M anajem en Pengamanan yang selanjutnya disingkat SMP adalah bagian
dari m anajem en secara keseluruhan yang m eliputi struktur organisasi,
perencanaan, tanggung jaw ab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sum ber daya
yang dibutuhkan bagi pengem bangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan
pem eliharaan kebijakan pengam anan dalam rangka pengendalian risiko yang
berkaitan dengan kegiatan usaha guna m ew ujudkan lingkungan yang am an,
efisien dan p rodu ktif.

2. In d u s tria l S e c u rity adalah segala upaya yang berkaitan dengan perlindungan
terhadap instalasi, sum berdaya, u tility, m aterial dan inform asi rahasia industri
dalam rangka m encegah terjadinya kerugian dan kerusakan.

3. Organisasi adalah suatu badan berbasis kem asyarakatan yang m elakukan
kegiatannya dengan tidak berorientasi pada aspek kom ersial, yang beroperasi di
wilayah Republik Indonesia.

4. Perusahaan adalah suatu badan yang m elakukan kegiatannya berorientasi
kom ersial yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.

5. Instansi/lem baga Pem erintah adalah organisasi pem erintah selain Tentara
Nasional Indonesia (T N I) yang berorientasi pada fungsi pelayanan m asyarakat,
yang m enyelenggarakan Satuan Pengamanan.

6. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau
kelom pok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk m elaksanakan
pengam anan dalam rangka m enyelenggarakan keam anan swakarsa di
lingkungan kerjanya.

7. Tem pat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, te rtu tu p atau terbuka,
bergerak atau tetap dim ana kegiatan usaha dan fungsi pelayanan publik
berlangsung serta terdapat sum ber-sum ber ancaman dan gangguan keam anan
baik fisik m aupun non fisik di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

8 . Badan ......

3

8. Badan Usaha Jasa Pengam anan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah
perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang
penyediaan tenaga pengam anan, pelatihan keam anan, kawal angkut
uang/barang berharga, konsultasi keam anan, penerapan peralatan keam anan,
dan penyediaan satwa untuk pengam anan.

9. A udit adalah proses kegiatan yang bertuju an u ntuk m eyakinkan tingka t
kesesuaian antara satu kondisi yang m enyangkut kegiatan dari suatu identitas
dengan kriterianya dilakukan oleh auditor yang berkom peten dan independen
dengan m endekatkan dan m engevaluasi bukti-bu kti pendukungnya secara
sistem atis, analistis, kritis dan selektif guna m em berikan pendapat atau
kesim pulan dan rekom endasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

10. Tim A udit adalah Tim yang dibentuk oleh Polri yang bertugas m elakukan audit
akreditasi terhadap BUJP dalam rangka penerbitan operasionalnya.

11. Badan A udit adalah suatu badan independen yang bertugas m elakukan aud it
SMP u n tu k m em astikan tin g ka t pencapaian, pem eliharaan, serta penerapan SMP
di lingkungan organisasi, perusahaan, instansi/lem baga pem erintah.

12. Laporan audit adalah hasil aud it yang dilakukan oleh Badan A udit yang berisi
fakta yang ditem ukan pada saat pelaksanaan audit di tem pat kerja sebagai
dasar untuk m enerbitkan sertifikat SMP.

13. Pembinaan Satpam adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk
m em bim bing, m endorong, m engarahkan, m enggerakan term asuk kegiatan
koordinasi dan bim bingan teknis Satpam , untuk iku t serta secara aktif
m enciptakan, m em elihara dan m eningkatkan ketertiban dan keam anan bagi diri
dan lingkungan kerjanya dalam bentuk ketertiban dan keam anan swakarsa.

14. Surat Izin Operasional adalah surat yang berisi keterangan bahw a pem egang
surat diberi izin untuk m elakukan kegiatan prom osi, proses tender,
m elaksanakan kontrak kerja pengam anan, dan m elakukan kegiatan sebagai
perusahaan jasa di bidang pengam anan.

15. W ilayah Usaha adalah wilayah dim ana badan usaha yang bersangkutan
dibenarkan untuk m elakukan kegiatan usaha yang didasarkan atas pem bagian
w ilayah hukum Polda.

16. Pelatihan adalah proses interaksi antara peserta pelatihan dengan pelatih u ntuk
m em peroleh kom petensi agar m am pu berbuat dan terbiasa m elakukan sesuatu
kegiatan di bidang tertentu.

17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan m engenai tu ju a n ,
kom petensi, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedom an untuk penyelenggaraan pem belajaran dan/atau pelatihan guna
mencapai tujuan tertentu.

18. In h o u s e T ra in in g adalah pelatihan yang dilaksanakan pengguna Satpam pada
bidang khusus sesuai dengan lingkup tugasnya.

19. Pelatihan Gada Pratam a adalah pelatihan dasar Satpam bagi anggota/calon
anggota Satpam yang belum pernah m engikuti pelatihan di bidang Satpam .

2 0 . P elatihan .....

4

20. Pelatihan Gada Madya adalah pelatihan Satpam bagi anggota Satpam yang
dipersiapkan untuk m enduduki jabatan setingkat Kepala regu keatas
(s u p e rv is o r).

21. Pelatihan Gada U tam a adalah pelatihan Satpam bagi m anajer/calon
m anajer/c h ie f s e c u rity atau bagi m anajer yang bertanggung jaw ab terhadap
bidang pengam anan.

22. Pelatihan/Kursus Spesialisasi adalah kegiatan pelatihan yang bertu ju a n untuk
m endapatkan keahlian te rte n tu di bidang pengam anan.

23. Seragam Satpam yang selanjutnya disingkat Gam Satpam adalah pakaian yang
dilengkapi dengan tanda pengenal dan a trib u t te rte n tu sesuai aturan dari
kepolisian sebagai pengawas dan pem bina teknis Satpam yang dipakai dan
digunakan oleh anggota Satpam serta telah m endapat pengakuan dari Polri
u ntuk dapat m elaksanakan tugas sebagai pengem ban fungsi kepolisian terbatas
pada lingkungan kerjanya.

24. Gam Satpam Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat Gam Satpam PDH
adalah Gam Satpam yang dipakai dan digunakan u ntuk m elaksanakan tugas
sehari-hari di lingkungan kerjanya, selain di kawasan khusus yang m em erlukan
kelengkapan seragam khusus.

25. Gam Satpam Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat Gam Satpam
PDL adalah Gam Satpam yang khusus digunakan pada area yang banyak
berhubungan kegiatan di lapangan dan sejenisnya.

26. Gam Satpam Pakaian Sipil H arian yang selanjutnya disingkat Gam Satpam PSH
adalah Gam Satpam yang dipakai dan digunakan u ntuk m elaksanakan tugas
harian di area kerjanya yang banyak berhubungan dengan pelanggan,
m asyarakat um um serta petugas yang m em bidangi pengam anan non fisik, yang
diberikan kepada petugas setingkat supervisor ke atas.

27. Gam Satpam Pakaian Sipil Lapangan yang selanjutnya disingkat Gam Satpam
PSL adalah Gam Satpam yang dipakai dan digunakan u n tu k m elaksanakan tugas
pengamanan event.

28. A tribut Satpam adalah segala bentuk tanda anggota Satpam yang dapat
m enunjukkan kom petensi, kualifikasi dan identitas pengguna serta daerah
tem pat bertugas yang dipasang pada pakaian kerja.

29. Tanda Kewenangan adalah tanda te rte n tu yang dipakai oleh setiap anggota
Satpam sebagai tanda kom petensi pengem ban fungsi kepolisian terbatas di
lin g k u n g a n n y a .

30. Daerah tugas adalah w ilayah hukum dari satuan kew ilayahan Polri dim ana
lingkungan kerja atau pusat kegiatan (hom e base) dari anggota Satpam tersebut
berada.

31. Petunjuk teknis (te c h n ic a l g u id e lin e ) adalah penjabaran dari SMP yang
ditandatangani oleh Pejabat Polri setingkat D eputi atas nam a Kapolri.

Pasal 2

5

Pasal 2

Tujuan SMP

T ujuan dari SMP adalah m enciptakan sistem pengam anan di tem p at kerja dengan
m elibatkan unsur m anajem en, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara
profesional terintegrasi untuk m encegah dan m engurangi kerugian akibat ancam an,
gangguan dan/atau bencana serta m ew ujudkan tem pat kerja yang am an, efisien dan
p ro d u k tif.

BAB I I

SMP

B agian K esatu
R uang Lingkup

Pasal 3

SMP w a jib diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lem baga
pem erintah di w ilayah hukum Republik Indonesia.

B agian K edua
Standar dan Penerapan

Pasal 4

Standar SMP m eliputi :
a. penetapan kebijakan pengam anan dan m enjam in kom itm en terhadap penerapan

SMP;
b . perencanaan pem enuhan kebijakan tujua n dan sasaran m anajem en

pengamanan;
c. penerapan kebijakan SMP secara e fe ktif dengan m engem bangkan kem am puan

dan m ekanism e pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan
dan sasaran pengam anan;
d . pengukuran, pem antauan dan evaluasi kinerja pengam anan serta m elakukan
tindakan perbaikan dan pencegahan;
e. peninjauan secara te ra tu r dan peningkatan pelaksanaan SMP secara
berkesinam bungan dengan tujuan m eningkatkan kinerja pengam anan.

Pasal 5

6

Pasal 5

(1) Unsur-unsur yang terdapat dalam standar dan penerapan SMP pada organisasi,
perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah, te rd iri atas:
a. pem eliharaan dan pem bangunan kom itm en;
b. pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan;
c. m anajem en risiko pengam anan;
d. tujuan dan sasaran;
e. perencanaan dan program ;
f. pelatihan, kepedulian, dan kom petensi pengam anan;
g . konsultasi, kom unikasi dan partisipasi;
h . pengendalian dokum en dan catatan;
i. penanganan keadaan darurat;
j. pengendalian proses dan in frastruktur;
k. pem antauan dan pengukuran kinerja;
l. pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian;
m . pengum pulan dan penggunaan data;
n. audit;
o. tinjauan m anajem en;
p . peningkatan berkelanjutan.

(2) Penjelasan m engenai standar dan penerapan SMP sebagaimana tercantum
dalam lam piran yang tidak terpisahkan dengan peraturan in i.

BAB I I I

SATPAM

B agian K esatu
Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan

Pasal 6

(1) Tugas pokok Satpam adalah m enyelenggarakan keam anan dan ketertiban di
lingkungan/tem pat kerjanya yang m eliputi aspek pengam anan fisik, personel,
inform asi dan pengam anan teknis lainnya.

(2) Fungsi Satpam adalah m elindungi dan m engayom i lingkungan/tem pat kerjanya
dari setiap gangguan keam anan, serta m enegakkan peraturan dan tata te rtib
yang berlaku di lingkungan kerjanya.
( 3 ) D alam .....

7

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengem ban fungsi kepolisian terbatas,
Satpam berperan sebagai:
a. unsur pem bantu pim pinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/
lem baga pem erintah, pengguna Satpam di bidang pem binaan keam anan
dan ketertiban lingkungan/tem pat kerjanya;
b . unsur pem bantu Polri dalam pem binaan keam anan dan ketertiban
m asyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta
m enum buhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (se cu rity
m inde dness dan securityaw areness) di lingkungan/tem pat kerjanya.

B agian K edua
S tru k tu r O rganisasi

Pasal 7

Organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah harus m em bentuk
stru ktu r organisasi Satpam dalam rangka m endukung pencapaian penerapan SMP.

Pasal 8

(1) Pengorganisasian Satpam dilaksanakan secara fungsional dan stru ktu ra l yang
penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Bentuk organisasi Satpam pada setiap organisasi, perusahaan dan/atau instansi/
lem baga pem erintah pengguna Satpam berbeda antara satu dengan lainnya,
tergantung dari sifat dan ruang lingkup kerjanya.

(3) Bentuk organisasi Satpam sebagaimana dim aksud pada ayat (2) adalah:
a. secara um um organisasi Satpam m encerm inkan organ-organ yang
m em punyai fungsi sebagai berikut :
1. unsur pim pinan (penanggung jaw ab), sebagai pim pinan puncak
Satpam yang bertanggung jaw ab atas pengelolaan sistem
keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
2. unsur staf dan pelaksana (b a c k o ffice ), yang bertugas sebagai
pem bantu pim pinan dalam bidang perencanaan, keuangan,
m aterial dan logistik;
3. unsur pelaksana ( fr o n t o ffic e ), yang bertugas m elaksanakan
semua kegiatan pengam anan di lingkungan kerjanya;
4. unsur pengawasan (in te rn a l a u d it), sebagai pem bantu pim pinan
dalam pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan
pengamanan di lingkungan kerja;

b . berdasarkan penyelenggaraan dan m anfaatnya, organisasi Satpam
sebagai berikut:
1. organisasi BUJP, yaitu para anggota Satpam diorganisir dalam satu
badan usaha yang bergerak di bidang in dustri jasa pengam anan;

2 . organisasi ......

8

2. organisasi Satpam organik, yaitu m erupakan satu kom ponen
bagian dari suatu organisasi, perusahaan dan/atau instansi/
lem baga pem erintah;

c. asosiasi yang m enam pung Satpam yaitu organisasi massa yang
m enam pung aspirasi dan kepentingan profesi Satpam .

(4) Unsur pelaksana sebagaimana dim aksud pada ayat (3) h u ru f a angka 3 dapat
dibagi m enurut obyek fisik tem pat geografis/instalasi produksi dan/atau obyek
khusus yang secara kegunaan diperlukan sesuai kebutuhan.

(5) Asosiasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) h u ru f c dibentuk oleh kom unitas
Satpam dengan m engikutsertakan kom unitas terkait.

(6) Pem bentukan asosiasi difasilitasi dan disahkan oleh Kapolri serta m enjadi m itra
Polri dalam rangka pem binaan in d u s tria ls e c u rity di Indonesia.

(7) Bentuk organisasi sebagaimana dim aksud pada ayat (3) dapat dikem bangkan
sesuai kebutuhan antara lain m enurut stratifikasi jenjang otoritas kewenangan
baik secara struktural m aupun fungsional.

(8) Tipikal bentuk organisasi Satpam dan organisasinya sebagaim ana tercantum
dalam lam piran yang tidak terpisahkan dengan peraturan in i.

B agian K etiga
P em binaan S atpam

Paragraf 1
P rioritas Pem binaan

Pasal 9

Prioritas pem binaan Satpam diarahkan kepada pelaksanaan tugas Satpam yang sejalan
dengan kebijakan Polri di bidang Kam tibm as.

Pasal 10

Pembinaan anggota Satpam oleh Polri, m e liputi:
a. legalitas kom petensi;
b. seragam dan atribut;
c. registrasi dan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA), dan
d . sistem m anejem en penggunaannya.

Paragraf 2
Sum ber anggota Satpam

Pasal 11

Sumber anggota Satpam diperoleh dari:

a. karyawan perm anen yang ditun juk pim pinan organisasi, perusahaan
dan /atau instansi/lem baga pem erintah (in -h o u se se cu rity) ;

b . badan usaha d i bidang jasa pengam anan (out-source).

Pasal 12

9

Pasal 12

(1) U ntuk diangkat sebagai anggota Satpam , seorang calon harus m em enuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. warga negara Indonesia;
b . lulus tes kesehatan dan kesam aptaan;
c. lulus psikotes;
d. bebas Narkoba;
e. m enyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
f. berpendidikan paling rendah Sekolah M enengah Um um (SM U);
g . tinggi badan paling rendah 165 (seratus enam puluh lim a) cm untuk pria
dan paling rendah 160 (seratus enam puluh) cm untuk w anita;
h . usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh)
tahun.

(2) Ketentuan m engenai persyaratan bagi m antan/purnaw iraw an anggota TN I dan
Polri diatu r lebih la n ju t dengan Petunjuk Teknis.

Paragraf 3
K em am puan/K om petensi

Pasal 13

(1) Kem am puan/kom petensi anggota Satpam m eliputi:
a. kepolisian terbatas;
b . keselam atan dan keam anan lingkungan kerja;
c. pelatihan/kursus spesialisasi dibidang In d u stria l Security.

(2) Kem am puan/kom petensi anggota Satpam sebagai pengem ban fungsi Kepolisian
Terbatas sebagaimana dim aksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh m elalui
pelatihan Satpam pada Lem baga Pendidikan Polri m aupun BUJP yang telah
m endapatkan izin dari Kapolri.

(3) Kemam puan sebagaimana dim aksud pada ayat (2) te rd iri dari 3 (tig a ) jenjang
pelatihan yaitu:
a. Gada Pratama untuk kem am puan dasar;
b. Gada Madya untuk kemampuan m enengah; dan
c. Gada Utam a untuk kem am puan m anajerial.

(4) Kemam puan teknis keselam atan dan keam anan lingkungan kerja sebagaimana
dim aksud pada ayat (1) h u ru f b , diperoleh m elalui pelatihan i n h o u s e tra in in g
pada tem pat dim ana anggota Satpam bertugas.

(5) Pelatihan/Kursus Spesialisasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f c,
berkaitan dengan bidang tugasnya yang diatur secara spesifik baik teknis
m aupun cakupannya, oleh ketentuan peruntukannya.

(6) Pelatihan sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) dan ayat (5) m erupakan
kew ajiban dari instansi/badan/penyelenggara dan pengguna Satpam .
P aragraf 4 ......

10

Paragraf 4
T u juan, P ersyaratan dan K urikulum P elatihan

Pasal 14

(1) T ujuan pelatihan Gada Pratam a yaitu m enghasilkan Satpam yang m em iliki sikap
m ental kepribadian, kesam aptaan fisik, dan m em iliki pengetahuan serta
keteram pilan dasar sebagai pelaksana tugas Satpam .

(2) Persyaratan peserta pelatihan Gada Pratam a adalah:
a. w arga negara Indonesia;
b . lulus tes kesehatan dan kesam aptaan;
c. lulus psikotes;
d. bebas Narkoba;
e. m enyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
f. berpendidikan paling rendah Sekolah M enengah Um um (SM U);
g . tinggi badan paling rendah 165 (seratus enam puluh lim a) cm untuk pria
dan paling rendah 160 (seratus enam puluh) cm untuk w a nita; dan
h . usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 30 tahun.

(3) Pelatihan Gada Pratam a dilaksanakan dengan m enggunakan m inim al pola 232
(dua ratus tiga puluh dua) jam pelajaran, penam bahan disesuaikan dengan
kebutuhan perkem bangan industrial security.

Pasal 15

(1) Tujuan pelatihan Gada Madya yaitu m enghasilkan anggota Satpam yang
m em iliki sikap m ental kepribadian, kesam aptaan fisik, dan m em iliki pengetahuan
dan keteram pilan m anajerial tingkat dasar dengan kualifikasi su p e rviso r petugas
S a tpa m .

(2) Persyaratan peserta pelatihan Gada Madya adalah:
a. lulus pelatihan Gada Pratam a;
b . lulus tes kesehatan dan kesam aptaan;
c. bebas narkoba;
d . untuk lulusan SMU, m em iliki pengalam an kerja paling singkat 3 (tig a )
tahun di bidang security; dan
e . surat rekom endasi d a ri perusahaan te m p a t peserta bekerja atau SKCK
bagi peserta m andiri.

(3) Pelatihan Gada Madya dilaksanakan m enggunakan m inim al pola 160 (seratus
enam p uluh) jam pelajaran, penam bahan disesuaikan dengan kebutuhan
perkem bangan industrial security.

Pasal 16

(1 ) Tujuan pelatihan Gada Utam a yaitu m enghasilkan anggota Satpam yang
m em iliki sikap m ental kepribadian, kesam aptaan fisik, dan m em iliki pengetahuan
serta keteram pilan sebagai M anajer/C h ie f S e c u rity dengan kem am puan
m elakukan analisa tugas dan kegiatan, kem am puan m engelola sum ber daya
serta kem am puan pem ecahan m asalah dalam lingkup tugas dan tanggung
jawabnya.
( 2 ) P ersyaratan ......

11

(2) Persyaratan um um pelatihan Gada Utam a adalah:
a. lulus tes kesehatan;
b. bebas narkoba;
c. m enyertakan SKCK; dan
d . lulus tes wawancara.

(3) Persyaratan khusus pelatihan Gada Utam a adalah:
a. lulus pelatihan Gada M adya;
b . m em iliki pengalam an kerja paling singkat 6 (enam ) tahun bagi s e c u rity
k a rie r;
c. w ajib m em iliki pengalam an kerja di bidang s e c u rity paling singkat 3 (tig a )
tahun bagi yang berpendidikan Diplom a Tiga (D III);
d . w ajib m em iliki pengalam an kerja di bidang s e c u rity paling sedikit 2 (dua)
tahun bagi yang berpendidikan Strata Satu (S1) ;
e. bagi purnaw iraw an, paling rendah berpangkat Perwira Pertam a (Pam a);
f. surat rekom endasi dari perusahaan tem pat peserta bekerja.

(4) Pelatihan Gada U tam a dilaksanakan m inim al m enggunakan pola 100 (seratus)
jam pelajaran, penam bahan disesuaikan dengan kebutuhan perkem bangan
industrial security.

(5) Alokasi w a ktu, rincian m ingguan, rincian harian, m etode pengajaran, m ata
pelajaran dan jam pelajaran pelatihan Gada Pratam a, Gada Madya dan Gada
Utam a sebagaimana tercantum dalam lam piran yang tidak terpisahkan dengan
peraturan ini.

Pasal 17

(1) Persyaratan peserta pelatihan/kursus spesialisasi adalah:
a. lulus Gada Pratam a;
b . m em iliki surat rekom endasi dari perusahaan tem pat peserta bekerja.

(2) Kurikulum pelatihan/kursus s p e s ia lis a s i disusun sesuai peruntukkan dan
kualifikasi lulusannya.

Paragraf 5
Kode E tik dan Prinsip P en u n tu n S atp am

Pasal 18

(1) Kom itm en Satpam terhadap kem am puan/kom petensi dalam m elaksanakan
tugas, berdasarkan kode etik Satpam dan prinsip penuntun Satpam.

(2) Kode Etik Satpam dan penuntun Satpam sebagaimana tercantum dalam
lam piran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 6

12

Paragraf 6
P endekatan P elatihan

Pasal 19

Pelatihan Satpam m enggunakan pendekatan:
a. tujua n, yaitu setiap tenaga pelatih w ajib m engetahui secara jelas tujua n yang

harus dicapai oleh siswa dalam kegiatan pelatihan;
b . kom petensi, yaitu sejum lah pengetahuan dan keteram pilan yang w ajib dim iliki

oleh Satpam sehingga m am pu m engem ban tugas dan jabatannya;
c. sistem ik, yaitu penekanan pada kaitan fungsional antara berbagai kom ponen

kurikulum yaitu tujua n pelatihan, kem am puan yang ingin dicapai, pengalaman
belajar, m ateri pelajaran, dan kom ponen pendukung lainnya;
d . sistem atik, yaitu m endasarkan pada pem ikiran yang te ra tu r berdasarkan langkah-
langkah yang telah d iten tuka n;
e. efisiensi dan e fe ktif, yaitu penggunaan w a ktu , dana, dan fasilitas yang tersedia
harus bisa dim anfaatkan secara optim al u ntuk m endukung tercapainya tu ju a n ;
f. dinam is, yaitu m ate ri pelajaran yang diberikan selalu disesuaikan dengan
perkem bangan m asyarakat, ilm u pengetahuan, dan teknologi;
g . legalitas, yaitu lem baga yang m em iliki otoritas m em berikan pelatihan adalah
Lem baga Pendidikan Polri atau BUJP yang m endapat izin dari Kapolri.

Paragraf 7
In stru ktu r

Pasal 20

In stru ktu r pelatihan sebagai tenaga pendidik/pelatih dalam pelatihan Satpam , w ajib
m em punyai kualifikasi form al dan non-form al sebagai b e riku t:
a. m em iliki akta/sertifika t sebagai pelatih yang diperoleh m elalui

pendidikan/pelatihan form al yang dirancang khusus untuk m enjadi seorang
in s tru k tu r;
b . m em iliki kom petensi/kem am puan instruktur dalam m enyusun dan m enyam paikan
m ateri yang diperoleh m elalui pendidikan, pengetahuan m aupun pengalam an;
c. m enunjukkan pengalam an tugas pengam anan, keahlian in struktur pada
kekhususan atau kejuruan tertentu sesuai dengan standar yang diperuntukkan;
d . m enunjukkan tingkatan/strata kem am puan sebagai instruktur dalam m em berikan
m ateri pelatihan pada Gada Pratam a, Gada Madya, atau Gada Utam a.

Paragraf 8

13

Paragraf 8
P enahapan P elatihan

Pasal 21

Penahapan pelatihan Satpam terd iri dari:
a. tahap pertam a yaitu tahap pem bentukan sikap m ental kepribadian dan

pem binaan fisik guna m em bentuk sikap m ental, kepribadian, dan penam pilan
fisik petugas Satpam ;
b . tahap kedua yaitu tahap pem berian pengetahuan dan keteram pilan teknis
profesi Satpam agar m em iliki kem am puan dan keteram pilan dalam
m elaksanakan tugas sebagai anggota Satpam ;
c. tahap ketiga adalah tahap pem bulatan yakni aplikasi sem ua pengetahuan dan
keteram pilan yang telah diterim a selama m engikuti pelatihan yang diw ujudkan
dalam bentuk latihan teknis dan pem bekalan-pem bekalan.

Paragraf 9
Lem baga P elatihan

Pasal 22

(1) Pelatihan Gada Pratam a dan Gada Madya diselenggarakan oleh:
a. lem baga pendidikan di lingkungan Polri;
b . BUJP yang m em punyai izin operasional pelatihan dari Kapolri.

(2) Pelatihan Gada U tam a penyelenggaraannya dikendalikan oleh Mabes Polri.

(3) U ntuk pelatihan/kursus spesialisasi diselenggarakan oleh :
a. Polri;
b . in h o u s e tra in in g oleh pengguna jasa dan/atau instansi te rka it;
c. instansi/pengguna Satpam te rka it d an /atau BUJP yang m endapat izin
atau akreditasi untuk m elakukan pelatihan dim aksud.

Paragraf 1 0
S ertifikasi dan B iaya

Pasal 23

(1) Setiap peserta pelatihan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 13 ayat (3), yang
dinyatakan lulus berhak m endapatkan ijazah kelulusan yang m encantum kan
kualifikasi pelatihan dan daftar nilai.

(2) Bagi peserta yang telah m engikuti pelatihan/kursus spesialisasi sebagaimana
dim aksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, berhak m endapatkan sertifikat
pelatihan tanpa daftar nilai.

(3) Sertifikasi sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterbitkan dan
disahkan dengan ketentuan sebagai beriku t:
a . u n tu k ......

14

a untuk pelatihan Gada Pratama dan Gada M adya:

1. ditandatangani oleh Kepala Bagian Binkamsa atas nam a Kepala Biro
Bim bingan M asyarakat (Karobim m as) Polri u ntuk pelatihan yang
dilaksanakan pada tin g ka t Mabes Polri;

2. ditandatangani oleh Kepala Birobinam itra atas nam a Kapolda untuk
pelatihan yang dilaksanakan pada tin g ka t Polda;

b. u ntuk pelatihan Gada Utam a ditandatangani oleh Karobim m as Polri;

c. u n tu k pelatihan/kursus spesialisasi ditandatangani oleh Pejabat Instansi
terkait yang m em punyai kewenangan.

(4) Dukungan pembiayaan pelatihan m enjadi tanggung jaw ab organisasi,
perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 1 1
P elaporan

Pasal 24

(1) Setiap pelaksanaan pelatihan Satpam w a jib dibuatkan laporan pelaksanaan
kegiatan pelatihan.

(2) Isi laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagaimana dim aksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. jum lah dan sum ber peserta;
b. sarana dan prasarana pelatihan;
c. m ateri dan m etode pelatihan;
d. instruktur; dan
e. hasil pelatihan.

Paragraf 1 2
Seragam Satpam

Pasal 25

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpam m em akai pakaian seragam dan a trib u t sebagai
identitas pengem ban fungsi kepolisian terbatas yang sah, sehingga identitas tersebut
dapat dibedakan dari bentuk-bentuk seragam profesi lainnya.

Pasal 26

GamSatpam te rd iri d a ri:
a. Gam Satpam PDH;
b . Gam Satpam PDL;
c. Gam Satpam PSH;
d . Gam Satpam PSL.

Pasal 27

15

Pasal 27

(1) Gam Satpam PDH sebagaimana dim aksud dalam Pasal 26 h u ru f a, te rd iri dari:

a. tu tu p kepala m em akai pet, berwarna biru tua dilengkapi dengan:
1. klep w arna h ita m ;

2. pita hias untuk setingkat supervisor ke atas berwarna kuning, staf
berwarna putih dan anggota berwarna hitam ;

3. knop tali hias berbentuk bundar dengan sim bol em blem Satpam ;

4. em blem untuk setingkat supervisor keatas berwarna kuning emas
dengan alas beludru hitam sedangkan u ntuk staf dan anggota
berwarna putih perak;

b . baju kem eja lengan pendek berwarna putih dan m em akai lap pundak
(s c h o u d e rla p );

c. celana untuk pria adalah celana panjang berw arna biru tu a dan rok
panjang di bawah atau kulot untuk w anita yang penggunaannya
disesuaikan dengan kebutuhan;

d . sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki
berwarna hitam , dan untuk w anita sepatu pantofel dengan tu m it sepatu
setinggi 5 (lim a) cm w arna hitam ;

e . ika t pinggang te rd iri dari sabuk besar (kopelriem ) berw arna h itam dengan
tim ang (gesper) dari logam berwarna kuning dan ikat pinggang kecil
berwarna hitam m em akai tim ang (gesper) dari logam berwarna kuning
dengan sim bol sama seperti pada em blem ;

f. atribut, terdiri dari :
1. m onogram dari logam dipasang pada leher baju, untuk pim pinan
berwarna kuning em as, sedangkan anggota lainnya berwarna
p u tih ;
2. pita nam a terbuat dari kain berwarna dasar putih dijahit di atas
saku sebelah kanan dengan tulisan berw arna h ita m , sedangkan di
bawah nam a ditulis nom or registrasi dari anggota yang
bersangkutan dengan tulisan berwarna hitam ;
3. pita Satpam terbuat dari kain berwarna dasar putih dengan huruf
berw arna hitam d ija h it di atas saku dada sebelah k iri;
4. badge terb uat dari kain d ija h it pada lengan baju kiri yang
m enunjukkan instansi/proyek/badan usaha yang m enggunakan
Satpam tersebut;
5. tanda lokasi te rb u a t dari kain d ija h it pada lengan baju kiri di atas
badge yang m enunjukkan lokasi Poltabes/Polres/ta yang
m em baw ahi operasionalisasi Satpam te rse b u t;
6. badge Mabes Polri atau Polda te rb u a t dari kain d ija h it pada lengan
baju kanan yang m enunjukkan dim ana Satpam tersebut
d ire g is tra s i;
7 . ta li p e lu it ......

16

7. tali peluit untuk setingkat supervisor ke atas di bahu kanan
berwarna hitam , sedangkan untuk staf dan anggota di bahu kiri
berwarna hitam ;

8. tanda jabatan hanya u ntuk setingkat Supervisor dilekatkan pada
saku sebelah k iri yang te rb u a t dari logam berw arna kuning em as;

9. pentung/ruyung yang digunakan m enyesuaikan spesifikasi teknis
dan penggunaan yang digunakan pada Polri;

10. pisau rim ba (s u rv iv a l& ta c tic a l) dan m u lti fungsi (m u ltifu n c tio n );
11. tanda kom petensi Kepolisian terbatas gada pratam a, gada m adya

dan gada utam a terb uat dari logam dipasang pada dada k iri;
12. tanda kualifikasi/spesialisasi keahlian/keteram pilan ditem patkan di

atas pita sekuriti di bawah tanda kom petensi.

(2) Bentuk dan spesifikasi tanda kualifikasi/spesialisasi sebagaimana dim aksud pada
ayat (1) huruf f angka 12 ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 28

Gam Satpam PDL sebagaimana dim aksud dalam Pasal 26 h u ru f b, te rd iri dari:
a. tu tu p kepala m em akai to p i lapangan berw arna biru tu a dilengkapi dengan

em blem ;
b . baju kem eja lengan panjang berw arna biru tu a dan m em akai lap pundak

(s c h o u d e rla p );
c. celana u ntuk pria dan w anita, bentuk dan w arna sama dengan Gam Satpam

PDH pria, ditam bah dengan pem egang kopelriem ;
d . sepatu u n tu k pria sepatu dinas lapangan berw arna hitam sedangkan untuk

w anita sepatu rendah berwarna hitam ;
e. ikat pinggang terd iri dari kopelriem berwarna putih dan ika t pinggang kecil

berwarna hitam ;
f. a trib u t Gam Satpam PDL sama dengan Gam Satpam PDH sebagaimana

dim aksud dalam Pasal 27 ayat (1) h u ru f f, kecuali tali peluit berw arna putih .

Pasal 29

Gam Satpam PSH sebagaimana dim aksud dalam Pasal 26 h u ru f c, te rd iri dari :

a. stelan safari berw arna gelap bagi pria dan w anita;

b. sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna
hitam sedangkan untuk w anita sepatu pantofel dengan tu m it setinggi 5 (lim a)
cm berwarna hitam ;

c. atribut, terdiri dari :

1. papan nam a terbuat dari bahan m ika berwarna dasar hitam dengan
tulisan berwarna putih, ditem patkan pada dada kanan;

2. kom petensi Kepolisian Terbatas, Gada Pratam a, Gada Madya dan Gada
Utam a, terbuat dari logam dipasang pada dada kiri.
Pasal 3 0 .....

17

Pasal 30

Seragam Satpam PSL sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 26 h u ru f d te rd iri d a ri:
a. stelan jas lengkap berw arna biru tua bagi pria dan w anita;
b. sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna

hitam sedangkan untuk w anita sepatu pantofel dengan tu m it setinggi 5 (lim a)
cm berwarna hitam ;
c. atribut terdiri dari tanda kom petensi Gada Pratama, Gada Madya atau Gada
Utam a ditem patkan pada dada kiri.

Pasal 31

(1) Penggunaan Gam Satpam hanya dibenarkan dalam m elaksanakan tugas
pengam anan di lingkungan/tem pat kerjanya;

(2) Penggunaan Gam Satpam di luar lingkungan/tem pat kerjanya diw ajibkan
m em bawa Surat Perintah Tugas atasannya;

(3) Dalam rangka pelayanan prim a, penggunaan Gam Satpam PDH dapat dilengkapi
dengan dasi berwarna biru;

(4) Dalam keadaan te rte n tu , penggunaan Gam Satpam dapat dilengkapi dengan
jaket berwarna hitam dan penem patan atributnya sama dengan Gam Satpam.

(5) Bentuk Gam Satpam PDH, Gam Satpam PDL, Gam Satpam PSH, dan Gam
Satpam PSL sebagaim ana terca ntu m dalam lam piran yang tid a k terpisahkan
dengan peraturan ini.

Paragraf 1 3
K elengkapan lain

Pasal 32

(1) Kelengkapan anggota Satpam , antara la in:
a. kelengkapan perorangan yang m elekat, seperti tongkat polisi, borgol,
pisau, senjata api, dan radio kom unikasi, spesifikasinya berpedom an
kepada ketentuan yang ada pada Polri.
b . kelengkapan peralatan keam anan (s e c u rity devices) Satpam diberikan
sesuai dengan tu n tu ta n standar kebutuhan perlengkapan yang harus
digunakan pada suatu area tugas.

(2) Ketentuan m engenai penggunaan kelengkapan sebagaimana dim aksud pada
ayat (1) diatur lebih la n ju t dengan Petunjuk Teknis.

(3) Dalam rangka m enjam in legalitas pem akaian kelengkapan harus dibekali dengan
surat perintah penggunaan dari pim pinan organisasi, perusahaan dan/atau
instansi/lem baga pem erintah pengguna Satpam .

(4 ) Bentuk

18

(4) Bentuk perlengkapan to p i keselam atan kerja (S a fe ty H e lm et), sepatu
keselam atan kerja (S a fe tysh o e s), a trib u t dan kom petensi Satpam sebagaimana
tercantum dalam lam piran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 33

Penggunaan senjata api bagi Satpam disesuaikan dengan sifat dan lingkup tugasnya
serta berpedom an pada ketentuan tentang penggunaan senjata api yang berlaku.

Paragraf 1 4
R egistrasi dan KTA

Pasal 34

(1) U ntuk m em udahkan pengenalan secara fisik anggota Satpam , setiap anggota
Satpam m em punyai N om or Registrasi (N o Reg) sendiri yang dicantum kan/
dituliskan di balik a trib u t tanda kom petensi Gada Pratam a, Gada Madya dan
Gada Utam a serta di bawah papan nam a pada Seragam.

(2) S truktur penulisan nom or registrasi sebagaimana dim aksud pada ayat (1)
a d a la h :
a. bagian pertam a yang m enunjukkan kode Mabes Polri atau Polda di m ana
anggota diregistrasi pertam a kali;
b . bagian kedua yang m enunjukkan tahun berapa anggota Satpam tersebut
lulus m engikuti pelatihan Satpam ;
c. bagian ketiga m enunjukkan nom or u ru t registrasi dari anggota Satpam
yang bersangkutan.

(3) Kode nom or “ 00” diberikan hanya bagi anggota satuan pengam anan yang
m em peroleh pelatihan tingka t Mabes Polri serta akan ditugaskan oleh organisasi
penggunanya d i 2 (d u a ) w ilayah Polda atau lebih.

(4) Kode nom or registrasi pertam a kali, sebagaimana tercantum dalam lam piran
yang tidak terpisahkan dengan peraturan in i.

Pasal 35

(1) Fungsi registrasi untuk Satpam adalah:
a. sebagai salah satu bentuk pengawasan adm inistratif terhadap setiap
anggota Satpam yang m eliputi:
1. identitas pribadi;
2. kom petensi kem am puan;
3. riw ayat penugasan; dan
4. catatan yang berkaitan dengan profile penugasan m asing-m asing
Satpam ;
b . m erupakan syarat untuk m enetapkan nom or registrasi dan m engeluarkan
KTA bagi seorang anggota Satpam.
( 2 ) D o kum e n ......

19

(2) Dokum en registrasi dijadikan dasar untuk pem buatan data, statistik dan
inform asi yang dapat m enggam barkan peta kekuatan satpam sesuai dengan
kebutuhannya.

Pasal 36

(1) Fungsi KTA Satpam adalah sebagai identitas kewenangan m elaksanakan tugas
pengem ban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya.

(2) KTA w a jib diperlihatkan apabila diperlukan u ntuk m em buktikan kewenangan
yang dim iliki pem egangnya.

Pasal 37

(1) Tem pat pengajuan registrasi KTA adalah:
a. Mabes Polri, sebagai pusat registrasi dan database Satpam seluruh
w ilayah Indonesia, dan Karobim m as Polri bertanggung jaw ab atas
pelaksanaan dan pengawasan registrasi Satpam tingka t nasional;
b . Polda, sebagai pusat registrasi dan database Satpam d i w ilayah Polda,
dan Kapolda bertanggung jaw ab atas pelaksanaan dan pengawasan
registrasi Satpam tingka t kewilayahan.

(2) Dalam hal tem p at pengajuan registrasi sangat ja uh dari tem pat tinggal
pem ohon, m aka perm ohonan dapat diajukan ke Polwil/Polwiltabes/Poltabes/
Polres/Polresta, dan selanjutnya Polwil/Polwiltabes/Poltabes/Polres/Polresta
m eneruskannya ke Polda setem pat.

(3) Tata cara dalam pem berian registrasi sebagai b eriku t:
a. organisasi pengguna Satpam secara ko le ktif m engajukan perm ohonan
registrasi dan penerbitan KTA secara tertulis kepada Kapolri U.p.
Karobim m as Polri atau Kapolda berdasarkan tem p at sebagaimana
dim aksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) yang dilam piri dengan form ulir
registrasi dan KTA yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan oleh
m asing-m asing anggota Satpam ;

b . form ulir registrasi yang telah diterim a setelah dinyatakan lengkap, maka
pada tingkat:
1. Mabes Polri, diberikan nom or registrasi untuk seterusnya
diterbitkan KTA yang ditandatangani oleh Kabagbinkam sa atas
nam a Karobim mas Polri;
2. Polda, diberikan nom or registrasi u ntuk seterusnya diterbitkan KTA
yang ditandatangani oleh Karobinam itra atas nam a Kapolda;

c. perm ohonan registrasi dan penerbitan KTA yang diterim a, selanjutnya
diproses untuk kelengkapan pas fo to dan rum us sidik ja di, kem udian
dibuatkan surat pengantar ke Polda guna penom oran registrasi dan
penerbitan KTA.

(4 ) KTA yang

20

(4) KTA yang telah diterim a oleh pem ohon, w ajib dilaporkan kepada Binam itra
Polres dim ana pem egangnya bertugas, yang akan digunakan sebagai data dalam
rangka pem binaan operasionalnya.

Pasal 38

(1) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 37 ayat (3)
huruf a terdiri dari:
a. pas foto;
b. fotokopi sertifikasi kom petensi yang dim iliki; dan
c. rum us sidik ja ri m asing-m asing anggota Satpam .

(2) Pengam bilan pas fo to dan perum usan sidik ja ri sebagaim ana dim aksud pada
ayat (1) h u ru f a dan h u ru f c, dilaksanakan oleh pejabat Ide n tifika si Polri pada
organik pelaksana fungsi identifikasi di setiap tem p at registrasi.

Pasal 39

Keterangan yang dicantum kan dalam KTA, m eliputi:
a. identitas pribadi;
b . perusahaan/instansi yang m enggunakan;
c. kom petensi kem am puan/kecakapan yang dim iliki; dan
d . masa berlaku KTA.

Pasal 40

Ketentuan dalam pem buatan pas fo to pada KTA Satpam adalah:
a. pas fo to berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lem bar;
b . background/w arna dasar pas fo to m enyesuaikan KTA Satpam yang diajukan;
c. m enggunakan Gam PDH yaitu pu tih biru lengkap dengan badge, lokasi, papan

nam a, tanda kewenangan dan tanpa tu tu p kepala, kecuali untuk Kartu Tanda
Manager Keamanan dapat m enggunakan Seragam PSH.

Pasal 41

(1) W arna dasar KTA adalah
a. biru diperuntukkan bagi anggota Satpam yang telah lulus pelatihan gada
pratam a;
b. kuning diperuntukkan bagi anggota Satpam yang telah lulus pelatihan
gada madya;
c. m erah diperuntukkan bagi anggota Satpam atau Manager Keamanan
yang telah lulus pelatihan gada utam a.

(2) Bentuk dan ukuran KTA dibuat dengan kriteria fleksibel, efisien, dan tidak
m udah rusak, sehingga dapat ditem patkan dalam saku atau dom pet, serta
m udah untuk dibaca dan dikenali.

(3 ) Spesifikasi teknis KTA Satpam ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
( 4 ) M asa b e rla ku ......

21

(4) Masa berlaku KTA Satpam adalah u ntuk jangka w aktu 3 (tig a ) tahun te rh itu n g
sejak tanggal dikeluarkan;

Pasal 42

(1) Tata cara penggantian dan pencabutan KTA Satpam, sebagai berikut:

a. apabila KTA Satpam telah habis masa berlakunya, m aka penggantian KTA
dapat dilakukan m elalui tata cara sebagaimana dim aksud dalam Pasal 37
ayat (3) dan pada surat perm ohonan penggantian KTA harus dilam piri
KTA yang telah habis jangka w aktu berlakunya;

b . apabila KTA Satpam hilang atau rusak, dapat dim inta penggantinya
m elalui tata cara sebagaimana dim aksud dalam Pasal 37 ayat (3), dan
dilam piri bukti-bu kti hilang atau sebab-sebab kerusakan;

c. apabila pem egang KTA Satpam m eninggal dunia, dipindahkan atau
dibebaskan dari tugas-tugas Satpam , m aka KTA yang bersangkutan oleh
penggunanya diserahkan kepada Polres setem pat, u n tu k kem udian
diproses pencabutannya.

(2) Setiap perubahan/penam bahan nom or registrasi KTA, Polda w a jib m elaporkan
ke Mabes Polri c.q. Birobim m as Polri.

Pasal 43

(1) Setiap Polda w a jib m elaporkan m utasi pem berian nom or registrasi untuk
database tingka t Mabes Polri.

(2) Setiap Polres w a jib m elaporkan m utasi dari pem egang KTA kepada Polda nya
untuk m enentukan perubahan status registrasi yang bersangkutan.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan registrasi dilakukan satu bulan sekali.

Pasal 44

Sistem data base elektronik Satpam , dilakukan sebagai b e riku t:

a. sistem electronik data-base dirancang dengan konfigurasi terdistribusi sampai
dengan tin g ka t Polres, dan berjalan pada jaringan in tra n e t P olri;

b . aplikasi dalam data-base m eliputi berbagai statistik tentang satuan pengam anan
dan cetak KTA;

c. operator sistem data-base dan tataran kewenangan akses ditetapkan dengan
surat keputusan;

d . pem binaan terhadap sistem data-base in i dilaksanakan oleh Birobim m as Polri;

e . im plem entasi sistem data base elektronik Satpam dilaksanakan sesuai dengan
program yang ditetapkannya.
Pasal 4 5 .....

22

Pasal 45

Bagan tentang proses registrasi dan penerbitan KTA, penulisan dan pencantum an
nom or registrasi, form ulir registrasi dan bentuk KTA sebagaimana tercantum dalam
lam piran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 46

Anggaran untuk penyelenggaraan registrasi dan penerbitan KTA Satpam disusun
dengan m elibatkan sem ua kom ponen yang terka it.

BAB IV

HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA

Pasal 47

(1) Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) Satpam adalah:

a. vertikal ke atas, yaitu:
1. dengan satuan Polri, m enerim a d ire ktif yang m enyangkut hal-hal
legalitas kom petensi, pem eliharaan kem am puan dan kesiap
siagaan serta asistensi dan bantuan operasional;

2. dengan instansi/departem en teknis pem erintah, m enerim a direktif
hal-hal yang berkaitan dengan pem binaan teknis sesuai dengan
bidangnya;

3. dengan asosiasi yang m em bawahi Satpam , m enerim a d ire ktif hal-
hal yang berkaitan dengan pem binaan keprofesian term asuk
kesejahteraan di bidang in d u s tria l s e c u rity dan advokasi terhadap
m asalah-masalah hukum yang te rja d i;

b . horizontal, yaitu antar Satpam dengan kom ponen organisasi yang sejajar
di lingkungan kerja m aupun dengan organisasi kem asyarakatan di sekitar
lingkungan kerja, dengan ketentuan:
1. antar Satpam bersifat koordinatif saling tukar inform asi guna
m endukung pelaksanaan tugas m asing-m asing;

2. dengan kom ponen organisasi di lingkungan kerja bersifat
koordinasi u n tu k efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam
pem binaan keam anan dan ketertiban;

3. dengan m asyarakat dan organisasi kem asyarakatan di sekitar
tem pat tugas bersifat koordinasi guna m enciptakan situasi yang
saling m anfaat dalam rangka m em elihara keam anan dan
ketertiban m asyarakat;

c . v e rtik a l .....

23

c. vertikal ke bawah, yaitu:

1. dalam ikatan organisasi, m aka organisasi yang lebih atas
m elakukan pengawasan, pengendalian dan bantuan terhadap
kegiatan serta m enerim a laporan pelaksanaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

2. dalam ikatan perorangan, m aka kom petensi yang lebih atas dapat
m elakukan pengawasan teknis penerapan kode e tik dan tuntunan
pelaksanaan tugas serta m elakukan tindakan korektif.

(2) Pada setiap lingkungan kerja HTCK harus dijabarkan dalam satu prosedur
standar (S ta n d a rt O p e ra tin g Procedure/SOP) yang m enjadi pedom an pokok
pelaksanaan kegiatan pengam anan.

(3) Apabila pada satu tin g ka t eskalasi keam anan te rte n tu m enim bulkan ancaman
dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban m asyarakat um um , maka
Satpam harus di baw ah kom ando dan kendali langsung Pejabat Polri yang
b e rw e n a n g .

Pasal 48

(1) Produk staf/naskah adm inistrasi pengam anan te rd iri dari:

a. rencana pengam anan (Renpam ) m erupakan produk/naskah kebijaksana­
an pengam anan yang m enetapkan arahan dan kerangka prinsip kegiatan
yang lengkap u n tu k setiap organisasi yang disusun oleh pim pinan
Satpam ;

b. rencana kontinjensi (R enkon), m erupakan produk tertulis pada tatanan
m anajem en puncak, yang m enetapkan arahan dan kerangka prinsip
kegiatan lengkap u ntuk satu organisasi;

c. rencana kegiatan dan rencana kontinjensi (A c tiv itie s P la n a n d
C o ntinge ncy Plan), m erupakan produk tertulis yang disusun oleh setiap
bagian dan u n it kerja dari organisasi Satpam , secara “ bulanan dan
m ingguan” yang akan m enjadi acuan kegiatan bagi setiap anggota
Satpam yang m elaksanakan;

d . laporan pelaksanaan, m erupakan laporan pertanggungjaw aban
pelaksanaan kegiatan, m eliputi:

1. laporan bulanan, dibuat oleh setiap bagian/kom ponen organisasi
Satpam yang ditujukan kepada penanggung jaw ab Satpam , dan
setelah dikom pulir dan dievaluasi, diolah m enjadi laporan kegiatan
pengamanan kepada pim pinan puncak m anajem en (D ireksi);

2. laporan pelaksanaan tugas, dibuat oleh penanggung jaw ab Satpam
sebagai pertanggungjawaban lengkap dari pelaksanaan tugas
selama 1(satu ) periode ke rja /ko n tra k;

e. laporan kejadian, m erupakan laporan yang dibuat oleh petugas Satpam
yang berkom peten dan diberikan kewenangan secara fungsional, yang
berisi tentang peristiw a/kejadian gangguan keselam atan/keam anan yang
terjadi dan harus segera diketahui oleh penanggung jaw ab Satpam
m aupun m anajem en puncak (D ireksi).
( 2 ) A p abila ......

24

(2) Apabila peristiw a/kejadian sebagaimana dim aksud pada ayat (1) h u ru f e
m engakibatkan korban m anusia dan/atau berakibat gangguan kepada
m asyarakat um um di luar lingkungan kerja, atau sudah m em enuhi unsur-unsur
pelanggaran/pidana um um , m aka w ajib pada kesem patan pertam a dilaporkan
kepada Satw il Kepolisian setem pat dan m em buat laporan selaku saksi pelapor.

Pasal 49

(1) Produk Renpam sebagaimana dim aksud dalam Pasal 48 huruf a digunakan
sebagai pedom an im plem entasi SMP pada seluruh kom ponen/bagian organisasi,
dan m enjangkau 1 (sa tu ) tahun periode kerja atau kontrak pengam anan.

(2) Ketentuan dalam pem buatan produk Renpam adalah:
a. kebijaksanaan pengam anan harus konsisten dengan proses bisnis
organisasi dan/atau sistem m anajem en yang berlaku;

b . m erupakan produk/naskah “ rahasia/confidential” , yang pem berlakuan
dan perubahannya harus disahkan oleh pim pinan m anajem en puncak;

c. pengendalian distribusi naskah Renpam berada pada pim pinan
m anajem en puncak, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala/M anajer
Satpam ;

d . Renpam harus dijabarkan m enjadi rencana kegiatan pengam anan oleh
setiap kom ponen/bagian organisasi m aupun kegiatan.

(3) Apabila dipandang perlu oleh m anajem en, Renpam dapat diberikan kepada
kepala satuan w ilayah kepolisian setingkat Polres setem pat dan khusus untuk
objek vita l nasional kepada Polda setem pat.

Pasal 50

(1) Produk Renkon sebagaimana dim aksud dalam Pasal 48 h u ru f b disusun oleh
kepala/m anajer Satpam , yang pem berlakuannya disahkan oleh pim pinan
instansi/lem baga Pem erintah yang bersangkutan, yang digunakan sebagai
pedom an di setiap kom ponen/bagian lingkungan kerja dalam m enghadapi
keadaan darurat/kontinjensi keam anan.

(2) Produk Renkon m erupakan produk “ terbatas” , dan dalam pem buatannya harus
m em enuhi ketentuan sebagai berikut:

a. pem berlakuannya term asuk perubahannya disahkan oleh pim pinan
puncak m anajem en;

b . dalam penyusunannya dapat m em inta konsultasi dari pejabat/Kepala
Kepolisian w ilayah setem pat dan instansi pem erintah te rka it;

c. pengendalian distribusi naskah Renkon berada pada m anajem en puncak;

d . dijabarkan pada setiap kom ponen/bagian dari organisasi ke dalam
petunjuk kontinjensi yang lebih teknis dan praktis;

e. dilakukan latihan secara periodik guna evaluasi dalam rangka peninjauan
untuk penyesuaian/penyem purnaan;
f . d ib e rika n ......

25

f. diberikan kepada kepala satuan w ilayah kepolisian setingkat Polres
setem pat, dan khusus u ntuk objek vital nasional diberikan juga kepada
Polda setem pat, serta secara selektif prioritas diberikan kepada instansi
pem erintah terkait.
Pasal 51

(1) Ketentuan produk rencana kegiatan dan rencana kontinjensi sebagaimana
dim aksud dalam Pasal 48 h u ru f c adalah :
a. disusun oleh pim pinan bagian/unit organisasi, dikerjakan oleh pim pinan
Satpam , dan untuk pem berlakuannya disahkan oleh penanggung jaw ab
Satpam ;
b. m erupakan jabaran dari Renpam dan Renkon;
c. berisi tentang targ et kegiatan, personel penanggung jaw ab, uraian
kegiatan, jadw al pelaksanaan, hasil yang dicapai dan keterangan yang
perlu dicatat/direkam ;
d . dituangkan pada panel visual di tem pat kerja yang dapat dilihat oleh
personel yang terlibat;
e. rencana kegiatan dari unsur-unsur pelaksana pada organisasi
pengam anan, dilaporkan dan/atau dikoordinasikan dengan Satuan Polri
setem pat, m inim al pada saat rapat koordinasi ru tin dalam rangka
penyusunan rencana kegiatan bersama.

(2) Bentuk dari produk berupa renpam (s e c u rity plan), renkon (co n tin g e n cy p la n ),
rencana kegiatan (s e c u rity a c tiv ity p la n ), laporan kejadian dan laporan kegiatan
(s e c u rity re p o rt) sebagaimana tercantum dalam lam piran yang tidak terpisahkan
dengan peraturan ini.

BAB V

26

BAB V

BUJP

B agian K esatu
P em binaan

Pasal 52

(1) Organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah dapat
m enggunakan BUJP dalam rangka m endukung pencapaian penerapan SMP.

(2) BUJP yang dim aksud pada ayat (1) dibina oleh Polri, yang dalam
pelaksanaannya w a jib m endapatkan izin operasional dari Kapolri berdasarkan
rekom endasi dari Polda d i tem p at badan usaha tersebut beroperasi.

B agian K edua
P e n g g o lo n g a n

Pasal 53

Penggolongan BUJP m e lip u ti:
a. Usaha Jasa Konsultasi Keamanan (S e cu rityC o n su lta n cy);
b. Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (S e cu rityD e vice s);
c. Usaha Jasa Pelatihan Keamanan (S e c u rity T ra in in g );
d. Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga (V aluables S e cu rity

T ransport);
e. Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (G u a rd S e rv ic e s );
f. Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K 9 S e rv ic e s ).

Pasal 54

(1) Usaha Jasa Konsultasi Keamanan (S e c u rity C o n sultan cy) sebagaimana dim aksud
dalam Pasal 53 hu ru f a, m em berikan jasa kepada pengguna jasa berupa saran,
pertim bangan atau pendapat dan m em bantu dalam pengelolaan tentang cara
dan prosedur pengamanan suatu objek.

(2) Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (S e c u rity D e vice s) sebagaimana
dim aksud dalam Pasal 53 h u ru f b , m em berikan jasa kepada pengguna jasa
berupa penerapan teknologi peralatan pengam anan dalam kaitannya dengan
cara dan prosedur pengamanan suatu objek.

(3) Usaha Jasa Pelatihan Keamanan (S e c u rity T ra in in g ) sebagaim ana dim aksud
dalam Pasal 53 h u ru f c, m em berikan jasa berupa penyediaan sarana dan
prasarana u ntuk m elaksanakan pendidikan dan latihan di bidang keam anan guna
m enyiapkan, m eningkatkan, dan m em elihara kem am puan tenaga Satpam .

(4) Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga (V aluables S e cu rity
T ra n s p o rt) sebagaimana dim aksud dalam Pasal 53 h u ru f d , m em berikan jasa
pengam anan berupa pengawalan pengangkutan uang dan barang berharga.
( 5 ) Usaha ....

27

(5) Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (G u a rd S e rvice s) sebagaimana
dim aksud dalam Pasal 53 huruf e, m em berikan jasa berupa penyediaan tenaga
Satpam untuk m elakukan pengam anan yang berkaitan dengan keam anan dan
ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa.

(6) Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K 9 S e rv ic e s ) sebagaimana dim aksud dalam Pasal
53 hu ru f f, m em berikan jasa berupa penyediaan satwa u n tu k m elakukan
pengam anan yang berkaitan dengan keam anan dan ketertiban di lingkungan
kerja pengguna jasa.

Pasal 55

Kegiatan Badan Usaha Jasa Konsultasi Keamanan adalah:
a. m elakukan jasa penilaian kelayakan pengam anan objek, asset, dan lingkungan;
b . m em buat perencanaan bentuk dasar dan desain pengam anan yang berstruktur

dan sistem atis sesuai dengan potensi kerawanan objek yang diam ankan;
c. m engadakan penelitian dan pengem bangan tentang cara dan prosedur

pengamanan suatu objek;
d . m em berikan jasa perancangan sistem perangkat pengam anan yang e fe ktif dan

efisien pada suatu objek pengam anan berdasarkan potensi kerawanan dan kondisi
lin g k u n g a n ;
e. m em bantu pem akai jasa keam anan dalam m engim plem entasikan sistem
perangkat pengam anan yang baru atau m engkaji ulang sistem pengam anan yang
telah ada;
f. m em berikan jasa konsultasi d i bidang resiko bisnis (b u ssin e ss risk) , term asuk
inform asi pengam anan dan bisnis; dan/atau
g . jasa pengum pulan inform asi u ntuk kepentingan pengam anan swakarsa internal
perusahaan (clie n t) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Kegiatan Badan Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan adalah:
a. m erencanakan pengadaan, rancang bangun (design) , pem asangan, dan

pem eliharaan peralatan keam anan, kecuali untuk peralatan keam anan senjata api,
gas air m ata, alat/peralatan kejut dengan tenaga listrik, dan bahan peledak;
b. m enetapkan garansi atas penggunaan peralatan keam anan;
c. m enyiapkan dan m elatih tenaga operator u ntuk m enjam in beroperasinya
peralatan keam anan; dan/atau
d . m enyusun ta ta cara, prosedur dan m ekanism e sistem tanda bahaya atau darurat
guna bantuan dan pertolongan pertam a.

Pasal 57

28

Pasal 57

Kegiatan Badan Usaha Jasa Pelatihan Keamanan adalah:
a. m enyelenggarakan pelatihan tenaga Satpam dengan kualifikasi kem am puan dasar

Gada Pratam a dan Gada M adya, kecuali u ntuk Gada Utam a penyelenggaraannya
dikendalikan oleh Mabes Polri;
b . m enyelenggarakan pelatihan spesialisasi bekerja sam a dengan instansi, otoritas
te rka it atau BUJP yang direkom endasikan oleh instansi te rka it;
c. m enyelenggarakan pelatihan penyegaran bagi anggota Satpam yang sudah
bertugas dalam rangka pem eliharaan kem am puan dasar Satpam ; dan/atau
d . m enyelenggarakan penataran, lokakarya, dan sem inar di bidang security.

Pasal 58

Kegiatan Badan Usaha Jasa Kawal A ngkut Uang dan Barang Berharga adalah:
a. m enyiapkan in frastruktur dan sarana angkutan yang m em enuhi persyaratan

standar asuransi internasional;
b . m enyiapkan tenaga pengaw al te ta p dari Polri dan pengem udi yang m em enuhi

persyaratan;

c. m engasuransikan uang dan barang berharga yang diangkut/dikaw al;
d . m engasuransikan personel yang m elaksanakan pengawalan dan pengangkutan

uang dan barang berharga; dan/atau
e. m elakukan pengawalan uang dan barang berharga dalam wilayah Indonesia.

Pasal 59

Kegiatan Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan adalah:
a. m enyiapkan tenaga pengam anan yang berkualifikasi m inim al pelatihan dasar

Satpam (Gada Pratam a);
b . m em berikan kom pensasi, asuransi, dan jam inan kesejahteraan lain bagi setiap

anggota Satpam serta kejelasan status ketenagakerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. m engatur kegiatan pengam anan dalam lingkungan/kaw asan kerjanya sesuai
perm intaan pengguna jasa pengam anan; dan/atau
d . m engawasi dan m engendalikan pelaksanaan pengam anan dalam lingkungan/
kawasan kerjanya.

Pasal 60

Kegiatan Badan Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K 9 S e rv ic e s )adalah:
a. m enyediakan jasa satw a yang m em punyai kem am puan khusus u ntuk m em bantu

tugas Satpam sesuai dengan perm intaan pengguna jasa;
b . m e la tih ......

29

b . m elatih pawang satw a;
c. m elatih satw a; dan/atau
d. menyewakan satwa.

B agian K etiga
K ew ajiban

Pasal 61

(1) BUJP dalam m elaksanakan kegiatannya w a jib :
a. m enaati ketentuan peraturan perundangan;
b . m erahasiakan sistem jasa pengam anan para penggunanya; dan
c. m em buat laporan setiap sem ester yang d itu ju ka n kepada Karobim m as Polri
dan tem busan kepada Kapolda U .p. Karobinam itra setem pat.

(2) Is i laporan setiap sem ester sebagaimana dim aksud pada ayat (1) hu ru f c, terd iri
d a ri:
a. data personel/karyawan badan usaha;
b . daftar pengguna jasa yang m enjadi pelanggan (clie n t);
c. data Satpam yang dikelola; dan
d . kegiatan usaha yang dijalankan.

B agian K eem pat
S u rat R ekom endasi dan S u rat Iz in O perasional B adan Usaha

Paragraf 1
Surat Rekom endasi

Pasal 62

(1) Tata Cara m em peroleh surat rekom endasi adalah:

a. pim pinan badan usaha sebagai pem ohon m engajukan surat perm ohonan
yang ditujukan kepada Kapolda setem pat U.p. Karobinam itra untuk
m endapatkan surat rekom endasi dengan m elam pirkan:

1. akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)
yang telah m encantum kan Jasa Pengamanan sebagai salah satu
bidang usahanya;

2. stru ktu r organisasi badan usaha;

3. daftar personel (Pim pinan, Staf, dan Tenaga A hli) beriku t riw ayat
hidup singkat m asing-m asing;

4. surat keterangan dom isili badan usaha dari Pem erintah Daerah
setem pat dan m encantum kan Jasa Pengamanan sebagai salah satu
bidang usahanya;
5 . N o m o r ......

30

5. N om or Pokok W ajib Pajak (NPW P);
6. Tanda D aftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan

Perdagangan setem pat;
7. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan

Perdagangan setem pat, Surat Izin Usaha Tetap dari Badan
Koordinasi Penanaman M odal (BKPM) dan Badan/Instansi te rka it;
8. surat izin kerja sebagai Tenaga Ahli Asing dari Departem en Tenaga
Kerja dan Transm igrasi, Departem en Hukum dan Hak Asasi
Manusia (HAM ) serta Badan Inte lkam Polri, apabila m enggunakan
tenaga kerja asing;
9. m em buat surat pernyataan di atas m aterai tidak m enggunakan
tenaga kerja asing, apabila tidak m enggunakan tenaga kerja asing;
10. surat pernyataan di atas m aterai akan m enggunakan Gam Satpam
sesuai dengan ketentuan Polri;
11. surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang
jasa pengam anan, yang te rd a fta r di Polri;
12. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pim pinan badan usaha;

b . Polri m elakukan penelitian/audit terhadap persyaratan yang diajukan dan
apabila m em enuhi persyaratan diterbitkan surat rekom endasi yang
ditandatangani oleh Karobinam itra atas nam a Kapolda.

(2) Surat rekom endasi sebagaimana dim aksud pada ayat (1) h u ru f b berlaku untuk
satu m acam /jenis bidang usaha dengan jangka w aktu 6 (enam ) bulan terhitung
sejak tanggal dikeluarkannya surat rekom endasi tersebut.

(3) Surat rekom endasi digunakan u ntuk m engurus izin operasional dan bukan
m erupakan izin operasional/kegiatan.

Paragraf 2
S u rat Iz in O perasional

Pasal 63

Setiap badan usaha hanya dapat m elaksanakan kegiatan usaha jasa pengam anan
setelah m endapat surat izin operasional dari Kapolri.

Pasal 64

Persyaratan u n tu k m endapatkan surat izin operasional adalah:

a. persyaratan um um , yaitu:
1. surat rekom endasi dari Polda setem pat;
2. akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang
telah m encantum kan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang
usahanya;
3 . s tru k tu r ......

31

3. stru ktu r organisasi badan usaha;

4. daftar personel (Pim pinan, Staf, dan Tenaga Ahli) berikut riw ayat
hidup/c u ric u llu m v ita e m asing-m asing;

5. surat keterangan dom isili badan usaha dari Pem erintah Daerah setem pat
dan m encantum kan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang
usahanya;

6. N om or Pokok W ajib Pajak (NPW P);

7. Tanda D aftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan setem pat;

8. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan setem pat, Surat Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) dan Badan/Instansi terka it;

9. bagi Tenaga Kerja Asing harus m em iliki dokum en keim igrasian yang sah
dan m asih berlaku;

10. surat pernyataan berm aterai akan m enggunakan Gam Satpam sesuai
dengan ketentuan Polri;

11. surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang
pengam anan, yang terdaftar di Polri;

12. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pim pinan badan usaha.

b. persyaratan khusus, yaitu:
1. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa konsultan keam anan,
diw ajibkan m em iliki tenaga ahli yang m em punyai kem am puan dan
keteram pilan teknis/sistem pengam anan;

2. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa penerapan peralatan
keam anan, diw ajibkan m em iliki surat rekom endasi u ji coba atas peralatan
pengam anan yang akan dipasarkan sesuai standarisasi yang dikeluarkan
oleh Biro Penelitian dan Pengem bangan Polri;

3. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa pelatihan keam anan,
diw ajibkan m em iliki sarana dan prasarana pelatihan yang ditentukan
P o lri;

4. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa kaw al angkut uang
dan barang berharga, diw ajibkan m em iliki sarana angkutan khusus
(a rm o re d c a r)dan ruang khusus (strongroo m /vault);

5. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga
pengam anan, diw ajibkan m engasuransikan anggota Satpam nya kepada
PT. Jam inan Sosial Tenaga K erja (Jam sostek);

6. bagi badan usaha jasa penyedia satwa, diw ajibkan m em iliki fasilitas
kandang, pawang (h a n d le r)dan tem pat pelatihan.

Pasal 65

32

Pasal 65

Tata cara u ntuk m endapatkan surat izin operasional adalah:

a. pim pinan badan usaha m engajukan perm ohonan surat izin operasional yang
ditujukan kepada Kapolri U .p. Karobim m as Polri u ntuk m endapatkan pengesahan
izin operasional badan usahanya dengan m elam pirkan sem ua persyaratan
sebagaimana dim aksud dalam Pasal 64;

b . apabila persyaratan dipenuhi, dilakukan audit kesiapan bagi izin baru dan audit
kin erja bagi izin lam a (perpanjangan) oleh Tim A udit u n tu k m enilai layak atau
tidak diterbitkan izin operasionalnya;

c. apabila dinilai layak oleh Tim A udit, diterbitkan surat izin operasional kegiatan
badan usaha yang ditandatangani oleh Karobim m as Polri atas nam a Kapolri;

Pasal 66

(1) W ilayah kegiatan dari BUJP ditentukan dalam surat izin operasional badan usaha
yang diterbitkan.

(2) Surat izin operasional BUJP berlaku u n tu k jangka w a ktu 1 (sa tu ) tahun bagi izin
baru, dan 2 (dua) tahun bagi izin perpanjangan.

BAB V I

PENGAW ASAN D A N PENG EN DALIA N

B agian K esatu
A udit SM P

Pasal 67

(1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian guna u ntuk m em astikan
penerapan SMP dilaksanakan aud it.

(2) Audit sebagaimana dim aksud ayat (1) m eliputi:
a. audit kecukupan dokum en;
b . audit kesesuaian; dan
c. audit pengawasan.

(3) Audit kecukupan sebagaimana dim aksud pada ayat (2) h u ru f a adalah kegiatan
m ereview dokum en untuk m em astikan bahwa semua persyaratan dokum en
adm inistrasi dan perundangan telah dipenuhi oleh organisasi, perusahaan dan
atau instansi/lem baga pem erintah sebelum dilakukan aud it kesesuaian oleh
Badan Audit.

(4) A udit kesesuaian sebagaimana dim aksud pada ayat (2) h u ru f b dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tig a ) tahun masa sertifikasi.

(5) A udit pengawasan SMP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (sa tu ) kali dalam 1
(satu ) tahun selama masa sertifikat.
( 6 ) A u d it ......

33

(6 ) A udit sebagaim ana dim aksud pada ayat (1 ) dilaksanakan oleh badan aud it yang
ditugaskan oleh Kapolri.

(7 ) Badan aud it sebagaimana yang dim aksud pada ayat (6 ) adalah Lembaga A udit
Publik nasional yang independen, dan m endapat penunjukan m elalui keputusan
K a p o lri.

(8 ) Kriteria Badan audit yang dim aksud pada ayat (7 ) akan diatur dalam petunjuk
te k n is .

Pasal 68

Dalam rangka pelaksanaan aud it SMP, m asing-m asing pihak yang te rka it m em punyai
tanggung jaw ab sebagai beriku t:
a. Polri, m elakukan:

1 . pem buatan rencana tahunan audit bagi organisasi, perusahaan dan atau
instansi/lem baga pem erintah;

2 . penyam paian pem beritahuan pelaksanaan audit kepada organisasi,
perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah, dan badan audit;

3 . penunjukan personel Polri yang dilibatkan dalam tim a u d it;
b. Badan audit m enyiapkan personel yang dilibatkan dalam tim audit dan sistem

prosedur u ntuk pelaksanaan a u d it;

c. Organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah m enyediakan
dokum en dan seluruh persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan audit
SMP.

Pasal 69

(1 ) Tim Audit SMP dibentuk serta dipim pin oleh badan au d it yang anggotanya
berasal dari:
a. Auditor badan audit dan/atau atas nam a badan a ud it;
b. Staf Birobim m as Polri dan/atau personel Polri yang d itu n ju k (u n tu k
tingka t Mabes Polri), Staf Birobinam itra dan/atau personel Polri yang
ditun juk (u n tu k tingka t Polda);
c. perw akilan asosiasi profesi pengam anan yg disahkan dan d itu n ju k oleh
Polri dan/atau instansi teknis terka it.

(2 ) Tim A udit adalah anggota yang d itu n ju k oleh Polri dan telah m endapat pelatihan
teknis audit serta telah te rd a fta r dan tersertifikasi dari Birobim m as Polri.

Pasal 70

(1 ) Pelaksanaan aud it dilakukan dengan m etode :
a. tinjauan seluruh dokum en yang dipersyaratkan;

b. pem berian

34

b . pem berian pertanyaan kepada pengusaha, pengurus, tenaga kerja, dan
m asyarakat sekitar, serta pihak terkait lainnya;

c. observasi, yaitu pengam atan langsung terhadap suatu kegiatan di
lapangan dan instalasi terpasang;

d . pengisian param eter penilaian (skoring ).

(2 ) Proses audit m eliputi:
a. persyaratan adm inistrasi;
b. sarana dan prasarana;
c. sum ber daya m anusia;
d . program dan operasional perusahaan.

(3 ) Param eter penilaian dituangkan secara kuan titatif dan kualitatif.

(4 ) Badan audit w a jib m enyam paikan laporan audit lengkap kepada Kepala Biro
Bimmas Polri.

(5 ) Kepala Biro Bimmas Polri m elakukan evaluasi dan penilaian terhadap laporan
audit yang telah m asuk dan selanjutnya m elaporkan seluruh kegiatan audit
kepada Kapolri.

B agian K edua
A udit BUJP

Pasal 71

Polri m elakukan pengawasan terhadap BUJP m elalui kegiatan aud it yang dilakukan
secara berkala dan insidentil.

Pasal 72

(1 ) A udit BUJP te rd iri d a ri:
a. audit kecukupan, untuk m em astikan bahwa semua persyaratan
adm inistratif dan ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi oleh
calon BUJP atau BUJP u n tu k perpanjangan izin opersional dari Mabes
P o lri;
b . aud it kesesuaian u ntuk m endapatkan atau m em perpanjang perizinan
BUJP yang dilaksanakan paling sedikit 1 (sa tu ) kali dalam 2 (d u a ) ta h u n ;
c. aud it pengaw asan/surveillance BUJP yang dilaksanakan paling sedikit satu
kali dalam satu tahun selama masa sertifikat atau perizinan.

(2 ) Hasil aud it dituangkan dalam bentuk laporan auditor yang d itu ju ka n kepada
Kepala Birobim m as Polri.

Pasal 73

35

Pasal 73

Dalam rangka pelaksanaan audit BUJP, m asing-m asing pihak yang te rka it m em punyai
tanggung jaw ab sebagai beriku t:
a. Polri, m elakukan:

1 . penyam paian pem beritahuan pelaksanaan aud it kepada BUJP te rka it.
2 . penunjukan personel Polri yang dilibatkan dalam tim a ud it, ya itu untuk

tingka t Mabes Polri adalah Staf Birobim m as Polri dan/atau Personel Polri
yang d itu n ju k dan u n tu k tin g ka t Polda adalah Staf B irobinam itra dan atau
Personel Polri yang d itu n ju k ;
b . Tim audit m enyiapkan personel yang dilibatkan dalam tim audit dan sistem
prosedur untuk pelaksanaan aud it;

Pasal 74

Dalam rangka aud it, BUJP w a jib :
a. m enyiapkan personel pendam ping yang secara teknis berkom peten di

bidangnya, selama kegiatan audit berlangsung;
b . m enyiapkan data yang dibutuhkan Tim Audit terka it dengan bidang usaha yang

d ija la n k a n ;
c. m enyiapkan laporan kegiatan terakhir yang m eliputi data personel, kegiatan

yang dilaksanakan;
d . m enandatangani lem bar kerja yang telah diisi oleh auditor pada setiap

pelaksanaan a u d it;
e. m enyiapkan dukungan fasilitas yang diperlukan dalam rangka kegiatan audit.

Pasal 75

(1 ) M etode dan param eter penilaian aud it u ntuk penerbitan izin operasional dan
perpanjangannya m eliputi;
a. pem eriksaan dokum en;
b . observasi, adalah pengam atan langsung terhadap suatu kegiatan/instalasi
terpasang di lapangan;
c. wawancara; dan/atau
d . pengisian param eter penilaian.

(2 ) Param eter penilaian aud it dituangkan secara kuan titatif dan kualitatif.

(3 ) Param eter penilaian sebagaimana dim aksud pada ayat (2 ) ditetapkan dengan
Petunjuk teknis.

BAB V II

36

BAB V II
EVALUASI DA N P E N ILA IA N

Pasal 76
(1 ) Evaluasi dan penilaian atas laporan aud it SMP dilaksanakan oleh Polri c.q.

Birobim m as Polri.
(2 ) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian terse but pada ayat (1 ), Polri

m em berikan penghargaan atau tindakan pem binaan sesuai dengan tingkat
pencapaian penerapan SMP.
(3 ) Pemberian penghargaan atau tindakan pem binaan sebagaimana dim aksud pada
ayat (2 ) ditentukan sebagai berikut :
a. 0 - 59% , pencapaian m endapatkan tindakan pem binaan;
b. 60 - 84% , pencapaian m endapatkan penghargaan berupa sertifikat

dan plakat perak;
c. 85 - 100 % , pencapaian m edapatkan penghargaan berupa sertifikat dan

plakat emas.
(4 ) S ertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) hu ru f b dan c, ditandatangani

oleh Kapolri dan berlaku untuk jangka w aktu 3 (tig a ) tahun.
(5 ) M ekanisme penilaian sebagaimana dim aksud pada ayat (3 ), diberlakukan juga

u n tu k a u d it izin operasional BUJP sebagai b e riku t:
a. 0 - 59 % , pencapaian tid a k m endapat izin operasional.
b. 60 - 84 % , pencapaian m endapatkan izin operasional dengan

pengawasan setiap 3 (tig a ) bulan 1 (sa tu ) kali;
c. 85 - 1 0 0 % , pencapaian m endapatkan izin operasional penuh.

(6 ) Ketentuan tentang izin operasional sebagaimana dinyatakan pada pasal 65 h u ru f
c dan pasal 66 ayat (2).

Pasal 77

Biaya pelaksanaan audit SMP dibebankan kepada organisasi, perusahaan atau
instansi/lem baga pem erintah yang diaudit.

BAB V III

37

BAB V III

SANKSI

B agian K esatu
P elatihan

Pasal 78

(1 ) Lembaga pelatihan yang tidak m em buat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan
sebagaimana dim aksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi berupa peringatan
tertulis.

(2 ) Apabila dalam jangka w aktu 3 (tig a ) bulan setelah penetapan sanksi peringatan
tertulis sebagaimana dim aksud pada ayat (1 ), lem baga pelatihan masih belum
menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, maka dikenakan sanksi
peninjauan kembali terhadap penyelenggaraan pelatihan.

B agian K edua
G am dan A trib ut

Pasal 79

(1 ) Anggota Satpam yang tidak m enggunakan seragam dan atribut kewenangan
kepolisian terbatas sesuai dengan ketentuan, dikenakan sanksi berupa catatan
kondite bidang disiplin yang dapat m em pengaruhi penilaian dalam rangka
reward dan promosi yang bersangkutan.

(2 ) Ketentuan teknis tentang pemberian sanksi ditentukan oleh manajem en dari
pengguna satpam yang bersangkutan.

(3 ) Bagi penyelenggara Satpam in h o u s e m aupun badan usaha bidang jasa
pengamanan yang tidak m emenuhi ketentuan dalam Pasal 25, dikenakan
sanksi:
a. pem binaan, berupa:
1. teguran tertulis;
2. perintah untuk m engganti pejabat eksekutif tertinggi di bidang
pengam anan (s e c u rity m anager) disertai pertim bangan dalam
rangka terjam innya kelancaran dari operasionalisasi sistim
c o rp o ra te s e c u rity ;
b. dibekukannya izin operasional sampai dengan tem uan pada a u d it
sebelumnya tidak terdapat pada audit ulang.

Bagian

38

B agian K etiga
R egistrasi dan KTA

Pasal 80

(1 ) Bagi Satpam yang terlam bat dalam pengurusan KTA, dikenakan sanksi
adm inistrasi berupa tegoran tertulis, apabila keterlam batan pengurusan lebih
dari 1 (satu ) tahun, maka w a jib dilakukan penyegaran dengan cara pelatihan
kembali bagi anggota Satpam yang bersangkutan.

(2 ) Anggota Satpam yang terliba t tindak pidana atau dikeluarkan, maka KTA Satpam
harus dicabut dan diserahkan kepada Polres setem pat.

(3 ) Anggota Satpam yang tidak dapat m enunjukkan KTA Satpam pada waktu
melaksanakan tugas, dikenakan pem bekuan sem entara aktivitasnya sampai
dapat m enunjukkan KTA.

(4 ) Anggota Satpam yang m enggunakan KTA palsu dapat dikenakan ketentuan
pidana yang berlaku.

B agian K eem p at
BUJP

Pasal 81

(1 ) BUJP yang tid a k m em buat laporan setiap sem ester sebagaimana dim aksud
dalam Pasal 61 ayat (1 ) h u ru f c, selama 2 (d u a ) kali b e rtu ru t-tu ru t, dikenakan
sanksi berupa teguran.

(2 ) BUJP yang tidak m em perpanjang Surat Izin O perasional sebagaimana dim aksud
dalam Pasal 66 ayat (2 ), dalam jangka w aktu 3 (tig a ) bulan setelah masa
berlaku Surat Izin Operasional berakhir, dikenakan sanksi pembekuan Surat Izin
O p e ra sio n a l.

(3 ) Apabila dalam jangka w aktu 3 (tig a ) bulan setelah penetapan sanksi pem bekuan
Surat Izin O perasional sebagaimana dim aksud pada ayat (2 ), BUJP tidak
m engajukan perpanjangan Surat Izin Operasional, maka dikenakan sanksi
pem batalan Surat Izin Operasional.

Pasal 82

(1) BUJP yang tidak m em enuhi param eter penilaian yang dihasilkan oleh Tim
A uditor berdasarkan m etode audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,
maka izin operasionalnya ditangguhkan penerbitannya.

(2 ) BUJP yang ditangguhkan izin operasionalnya w a jib m engikuti pem binaan sesuai
dengan rekomendasi yang ditetapkan oleh Tim Auditor.

BAB I X .....

39

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

(1 ) Peraturan in i m erupakan pedom an bagi penyusunan berbagai standar teknis
keam anan, keselam atan u ntuk m asing m asing Organisasi, Perusahaan, dan/atau
Instansi/Lem baga Pem erintah.

(2 ) Pada saat Peraturan in i m ulai berlaku seluruh peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengam anan dinyatakan m asih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan in i.

(3 ) Perubahan atau penam bahan sesuai perkem bangan unsur-unsur sebagaimana
dim aksud ayat (2 ) pasal ini diatur tersendiri oleh Kapolri.

Pasal 84
Peraturan in i m ulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang m engetahuinya, Peraturan Kapolri in i ditem patkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia

f: Ditetapkan di Jakarta 2007
aro Bimmas/konseptor : Vide draft. pada tanggal

eops Kapolri : Vide draft. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta 2007
Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA NOMOR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

LAM PIRAN
PERA TUR AN KEPA LA K EPO LISIA N NEG A R A REPU BLIK INDO NESIA

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG
SISTEM M ANAJEM EN PENGAM ANAN O RGANISASI, PERUSAHAAN DAN/ATAU

INSTANSI/LEM B AG A PEM ERINTAH

2

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENJELASAN TENTANG STANDAR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN
BAB I I
BAB I I I PENJELASAN TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN
BA IV
CONTOH KARAKTERISTIK ORGANISASI SATPAM DAN ORGANISASI
BAB V
BAB V I ALOKASI WAKTU, RINCIAN MINGGUAN, RINCIAN HARIAN, METODE
BAB V II PENGAJARAN, MATA PELAJARAN DAN JAM PELAJARAN GADA PRATAMA,
BAB V III GADA MADYA DAN GADA UTAMA.
BAB IX
KODE ETIK SATPAM DAN PENUNTUN SATPAM
BAB X
BENTUK GAM SATPAM PDH, GAM SATPAM PDL, GAM SATPAM PSH, DAN
GAM SATPAM PSL

BENTUK PERLENGKAPAN SEPERTI TO PI, SEPATU (SAFETY HELMET),
ATRIBUT DAN KOMPETENSI SATPAM

KODE NOMOR REGISTRASI PERTAMA KALI

BAGAN TENTANG PROSES REGISTRASI DAN PENERBITAN KTA,
PENULISAN DAN PENCANTUMAN NOMOR REGISTRASI, FORMULIR
REGISTRASI DAN BENTUK KTA

BENTUK DARI PRODUK BERUPA RENPAM (SECURITY PLAN), RENKON
(CONTINGENCY PLAN), RENCANA KEGIATAN (SECURITY ACTIVITY PLAN),
LAPORAN KEJADIAN DAN LAPORAN KEGIATAN (SECURITY REPORT)

BAB I

3

BAB I
STANDAR SISTEM MANEJEMEN PENGAMANAN

1. Umum.

a. Standar m anajem en pengam anan ini dim aksudkan untuk m em bantu
organisasi dalam m engelola secara e fe ktif elem en-elem en sistem
m anajem en pengamanan yang dapat disatukan dengan persyaratan
standar m anajem en lainnya. Standar in i ju g a dapat m em bantu organisasi
untuk mancapai sasaran pengam anan dan kepentingan ekonom i. Standar
in i seperti standar lainnya tidak dim aksudkan untuk digunakan sebagai
ham batan perdagangan atau m erubah kew ajiban terhadap peraturan.

b . Persyaratan spesifik dari standar in i m em ungkinkan suatu organisasi untuk

m engem bangkan dan m enerapkan suatu kebijakan dan sasaran yang

m emasukan tanggung jaw ab terhadap pem enuhan persyaratan peraturan

perundangan dan risiko ancaman keam anan. In i dapat dilaksanakan pada

sem ua tipe dan jenis organisasi, dan u ntuk m engakom odasi perbedaan

w ilayah geografi, budaya dan kondisi sosial. Dasar dari pendekatan

standar in i ditunjukan pada gam bar di baw ah in i. Kunci sukses sistem ini

bergantung pada kom itm en dari setiap tingkatan dan fungsi yang ada di

organisasi, khususnya dari m anajem en puncak. Standar ini

m em ungkinkan suatu organisasi u ntuk m engem bangkan suatu kebijakan

pengam anan, m enetapkan sasaran dan proses untuk mencapai kom itm en-

kom itm en dari kebijakan, m elaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk

m eningkatkan kinerja dan m enunjukan pem enuhan terhadap persyaratan-

persyaratan dari standar sistem m anajem en pengam anan in i. Secara

keseluruhan tu ju a n dari standar in i adalah u ntuk m em bantu dan

m eningkatkan pelaksanaan pengam an yang baik, dan seim bang dengan

kebutuhan sosial ekonom i.

Organisasi yang m em butuhkan penjelasan atas elem en-elem en dalam
standar ini dapat m elihat pada panduan penerapan yang ada dalam
Lam piran Peraturan ini.

Perbaikan

4

P erbaikan
b e rk e la n ju ta n

CATATAN : standar in i didasarkan pada m etodelogi yang berlaku um um
seperti Perencanaan-Penerapan-Pemeriksaan-Perbaikan. Hal tersebut
dijelaskan sebagai beriku t :
1 ) Kebijakan : m enetapkan suatu arahan kerangka kerja sistem

m anajem en pengam anan dan kom itm en dari seluruh tingkat
m anajem en u ntuk m enerapkan sistem m anajem en pengam anan;
2 ) Perencanaan : m enetapkan suatu sasaran dan proses yang
dibutuhkan untuk m encapai hasil sesuai dengan kebijakan
pengam anan organisasi;
3 ) Penerapan : im plem entasi dari proses;
4 ) Pemeriksaan : pem antauan dan pengukuran proses pelaksanaan dari
kebijakan pengam anan, sasaran, peraturan dan persyaratan lainnya
serta pelaporan dari hasil;
5 ) Peningkatan : m enetapkan tindakan u n tu k perbaikan berkelanjutan
kinerja sistem m anajem en pengam anan;
Banyak organisasi m engelola operasi m ereka m elalui pola suatu
sistem dari proses dan interaksinya, dim ana dapat m enjadi acuan
untuk pendekatan proses;

c. S tandar .......

5

c. Standar m anajem en pengam anan in i berisi elem en-elem en yang dapat
secara objektif diaudit, tetapi ini bukan syarat m utlak untuk mencapai
kinerja sesuai kom itm en yang ada dalam kebijakan pengam anan, untuk
m em enuhi persyaratan peraturan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan
organisasi, untuk m encegah insiden dan perbaikan berkelanjutan;

d . Standar in i tidak m enetapkan persyaratan spesifik untuk sistem m anajem en
lainnya, seperti m u tu , lingkungan, keselam atan dan kesehatan kerja, atau
m anajem en keuangan, teta pi setiap elem en dapat diselaraskan atau
disatukan dengan persyaratan yang ada dari sistem m anajem en lainnya.
Sangat m ungkin organisasi m enerapkan sistem m anajem en lainnya
m encakup penetapan sistem m anajem en pengam anan yang m em enuhi
elem en-elem en dalam standar in i. Hal in i dapat m enjadi aspek positif,
bagaim anapun pem enuhan setiap elem en dari sistem m anajem en dapat
berbeda tergantung pada m aksud dan kepentingan berbagai pihak yang
te rk a it;

e. Tingkatan kesulitan penerapan sistem m anajem en pengam anan,
kedalam an dokum en dan sum ber daya sangat bergantung pada berbagai
fa kto r, seperti ruang lingkup sistem , jenis organisasi dan kegiatan, produk
dan pelayanan. In i m ungkin m enjadi hal khusus u n tu k organisasi skala
m enengah dan kecil.

2 . R uang lingkup.

a. Spesifikasi sistem m anajem en pengam anan in i m em berikan persyaratan-
persyaratan u ntuk penerapan sistem m anajem en pengam anan, agar
organisasi dapat m engendalikan ancam an dan m engem bangkan kinerja
keam anan organisasi. Tidak dinyatakan kriteria spesifik kinerja keam anan,
serta tidak m em berikan spesifikasi detail u n tu k desain dari sistem
m anajem en.

b . Spesifikasi pengam anan in i dapat diaplikasikan dalam organisasi yang
berharap untuk :

1 ) M enetapkan sebuah sistem m anajem en pengam anan untuk
m engelim inasi atau m em inim alisasi risiko terhadap personel dan
pihak te rka it lainnya yang terpapar oleh ancaman yang terka it
dengan entitas, aset dan personel;

2 ) M enerapkan, m em elihara dan perbaikan berkelanjutan sistem
m anajem en pengam anan;

3 ) M enjam in untuk pa tu h /ta a t terhadap kebijakan keam anan yang telah
dinyatakan;
4 ) M e n u n ju kka n ......

6

4 ) M enunjukkan kepatuhan terhadap spesifikasi keam anan dengan :
a) M em buat ketentuan sendiri dan m endeklarasikan sendiri;
b ) M engkonfirm asikan kesesuaian dengan beberapa pihak dalam
organisasi, seperti : pelanggan-pelanggan atau kom unitas;
c) M engkonfirm asikan pendeklarasian sendiri m elalui pihak
eksternal organisasi;
d ) Sertifikasi/registrasi sistem m anajem en pengam anan
organisasi oleh pihak eksternal organisasi;

c Semua persyaratan dalam spesifikasi keam anan m erupakan bagian dari
sistem m anajem en pengam anan. Cakupan aplikasi tergantung beberapa
fakto r sesuai dengan kebijakan keam anan organisasi, sifat kegiatan bisnis
organisasi dan risiko-risiko serta kom pleksitas operasionalnya;

d. Spesifikasi keam anan in i fokus pada m asalah keam anan, dan tidak
m engarah pada area di luar keam anan, seperti program kesejahteraan
karyawan, keselam atan dan kesehatan kerja, produk keam anan, kerusakan
properti atau dam pak lingkungan.

3 . P engertian .

a. Aset;
Properti organisasi dan personel, dapat dirasakan atau tidak, dim ana
dim iliki oleh organisasi atau individual yang dapat diberikan nilai m oneter.
Properti yang tidak dapat dirasakan seperti goodw ill, inform asi penting, dan
properti yang terka it. U ntuk tujuan panduan in i, term inologi manusia
adalah term asuk aset.

b. K onsekuensi;
Sebuah hasil dari aksi atau keputusan. Dari persepsi asuransi atau
keam anan. Biaya-biaya, kehilangan atau kerusakan m elebihi pasar dari aset
yang hilang atau rusak, term asuk biaya tidak langsung lainnya.

c. A nalisa b iaya d an m a n fa a t;
Proses perencanaan, berkaitan dengan keputusan untuk kom itm en pada
biaya atau aset. Hal in i adalah upaya sistem astis u ntuk m engukur nilai dari
sem ua m anfaat dim ana dibandingkan dengan pengeluaran yang ada.
Biasanya proses in i m elibatkan tiga tahapan:

1 ) Identifikasi dari sem ua konsekuensi langsung dan tidak langsung
dari pengeluaran;

2 ) M em berikan nilai m oneter dari sem ua biaya dan m anfaat hasil dari
pengeluaran;

3 ) M e n g h itu n g .....

7

3 ) M enghitung ekspektasi biaya masa datang dan penghasilan
dibandingkan dengan pengeluaran yang m enggam barkan biaya dan
penghasilan pada nilai m oneter masa kini.

d. T ingkat kekritisan;
Dampak dari kejadian kehilangan, biasanya dihitung berdasarkan biaya
bersih dari kejadian tersebut. Dam pak dapat berkisar dari fa ta l, te rja d i tota l
rekapitalisasi, kehilangan bisnis, atau ketidakberlanjutan bisnis dalam
jangka panjang, hingga pada hal yang tidak penting.

e. K ejad ian ;
Sesuatu yang te rja d i tidak sepadan dalam konteks keam anan. Biasanya
m ew akili sebuah kejadian, seperti : insiden keam anan, alarm , keadaan
darurat dalam m edis, atau berkaitan dengan pengalam an.

f. G oodw ill;
Suatu nilai dari bisnis yang didirikan berdasarkan reputasi dari
pertim bangan bisnis dan pem iliknya.

g. K ejad ian keh ilangan.
Suatu kejadian yang dapat m enyebabkan kerugian finansial yang
berdam pak negatif terhadap aset, sebagai contoh term asuk insiden
keam anan, krim inal, bahaya alam atau bencana.

h. Bencana alam ;
Suatu kejadian alam iah yang m engakibatkan kerusakan besar, kerugian,
atau kehancuran, seperti : angin tornado, badai, gem pa bum i dan kejadian
terka it lainnya.

i. O rganisasi;
O toritas pengelola suatu badan usaha atau instansi pem erintah yang
m elenggerakan/m enggunakan satuan pengam anan untuk kepentingan
keamanannya.

j. K em ungkinan;
Kesempatan, atau sam a dalam beberapa kasus, kepastian m atem atis di
m ana kejadian akan te rja d i, rasio dari jum lah yang dihasilkan dim ana
m enghasilkan suatu kejadian dari jum lah to ta l kem ungkinan yang terjadi.

k. K u alitatif;
Berkaitan dengan suatu karakteristik dari sesuatu dan dim ana m em buat hal
tersebut.

l. K u a n tita tif;
Berkaitan dengan pertim bangan atau berdasarkan pada suatu jum lah atau
suatu hitungan dapat diukur atau digam barkan dalam nom erik.
m . R isiko ....

8

m . Risiko;
Kem ungkinan dari kerugian yang dihasilkan dari ancam an, insiden atau
kejadian yang berdam pak pada keam anan.

n. A nalisa risiko;
Pengujian detail term asuk penilaian risiko, evaluasi risiko dan alternatif
m anajem en risiko, dilakukan untuk m em aham i sesuatu yang tidak
diinginkan, konsekuensi neg atif u n tu k kehidupan m anusia. Proses analisis
untuk m enyediakan inform asi berdasarkan kejadian yang tidak diinginkan
dari kualifikasi dari kem ungkinan-kem ungkinan dan ekspektasi konsekuensi
dari risiko yang telah diidentifikasi.

o. In sid en keam anan;
Keamanan yang terkait dengan kejadian atau aksi yang m engarah pada
kem atian, luka atau kerugian m oneter. Suatu penyerangan terhadap
karyawan, pelanggan, atau supplier di dalam properti organisasi dapat
m enjadi salah satu contoh insiden keam anan.

p. Keraw anan keam anan;
Suatu kem am puan eksploitasi dari suatu kelem ahan keam anan atau
kekurangan pada fasilitas organisasi atau personal.

q. Situs;
Lokasi parsial yang dapat ditentukan oleh jarak dan ketinggian.

r. S tate of th e A rt;
Tingkatan ilm u pengetahuan tertin ggi dan teknologi terkini dapat dicapai di
sem ua area dan di setiap w aktu.

s. S tatistik;
Cabang dari m atem atika yang berhubungan dengan pengum pulan, analisa,
interpretasi dan presentasi besaran dari data num erik. Dalam aspek
keam anan dapat m ew akili kum pulan dari data ku a n tita tif seperti insiden
keam anan, laporan krim inal dan berkaitan dengan inform asi dim ana
bersam aan dengan inform asi lainnya ditam pilkan sebagai statistik
keam anan yang akan digunakan untuk beberapa aplikasi term asuk evaluasi
risiko dan tingka t kerawanan aset organisasi.

t. Ancaman;
Mengarah pada suatu kerusakan atau luka, sebagai indikasi dari sesuatu
yang tidak sesuai yang disebabkan oleh sum ber daya internal atau
eksternal.

u. Satuan Pengam anan (S atp am );
Adalah satuan atau kelom pok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan
usaha u ntuk m elaksanakan pengam anan dalam rangka m enyelenggarakan
keam anan swakarsa di lingkungan kerjanya.
4 . S pesifikasi ......

9

4 . Spesifikasi S tan d ar Sistem M an ajem en P engam anan.

a. Elem en S atu ; P em eliharaan dan P em bangunan K o m itm en.

M anajem en puncak harus m enetapkan kebijakan pengam anan dan struktur
tanggung jaw ab. Kebijakan harus m encakup:

1 ) Sesuai dengan budaya dan skala dari risiko ancaman dari organisasi;

2 ) M encakup kom itm en untuk peningkatan berkelanjutan dalam
m anajem en pengam anan dan kinerja organisasi;

3 ) Mencakup kom itm en untuk m em enuhi persyaratan peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya;

4 ) M enyediakan kerangka kerja u n tu k m enyusun dan m eninjau sasaran
pengamanan;

5 ) M encakup kom itm en untuk m elibatkan kom unitas sebagai instrum en
pengamanan;

6 ) Terdokum entasi, diterapkan dan dipelihara;

7 ) Dikom unikasikan kepada seluruh karyawan dan m enjadi tanggung
jaw ab secara personal;

8 ) Disediakan untuk pihak te rka it;

9 ) D itinjau ulang secara berkala u n tu k m em astikan kesesuaian dan
kelayakannya bagi organisasi.

M anajem en puncak adalah penanggung jaw ab tertin ggi untuk
perm asalahan keam anan dan sistem m anajem en pengam anan.
Manajem en puncak harus m enunjukkan kom itm en dengan dengan cara :

1 ) M enjam in ketersediaan sum ber daya untuk m enetapkan,
m enerapkan, m em elihara, dan m engem bangkan sistem m anajem en
pengamanan;
Catatan : sum ber daya term asuk sum ber daya m anusia dan keahlian
khusus, in frastruktur organisasi, teknologi dan sum ber daya
fin a n s ia l;

2 ) M enetapkan wewenang, m engalokasikan tanggung jaw ab dan
akuntabilitas, dan m endelegasikan otoritas untuk m engefektifkan
sistem m anajem en pengam anan, w ew enang, tanggung jaw ab, akun­
tabilitas, dan otoritas harus terdokum entasi dan dikom unikasikan.
O rganisasi ......

10

Organisasi harus m enunjuk perw akilan dari anggota m anajem en puncak
dengan tanggung jaw ab khusus untuk permasalahan pengam anan, yang
m em iliki tugas dan tanggung jaw ab :

1 ) M enjam in sistem m anajem en pengam anan telah ditetapkan,
diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar in i;

2 ) M enjam in laporan kin erja sistem m anajem en pengam anan di
presentasikan kepada m anajem en puncak untu k d itin ja u dan
sebagai dasar u ntuk dilakukan pengem bangan sistem m anajem en
pengamanan.
C atatan: W akil M anajem en puncak (seperti pada organisasi besar,
anggota dew an atau kom ite ekseku tif) dapat m endelegasikan
beberapa tugasnya kepada level yang lebih rendah, dim ana
akuntabilitas tidak dapat didelegasikan.

Identitas w akil m anajem en harus diketahui oleh sem ua orang yang
bekerja u n tu k atau atas nam a organisasi.

Semua tanggung jaw ab m anajem en harus ditunjukkan dalam kom itm en
u n tu k m eningkatkan kin e rja sistem m anajem en pengam anan. O rganisasi
harus m enjam in sem ua pekerja yang bekerja untu k dan atau atas nam a
organisasi m em iliki tanggung jaw ab terhadap aspek pengam anan di
baw ah kendali organisasi, term asuk ketaatan terhadap peraturan dan
persyaratan pengam anan organisasi.

b. Elem en D ua ; P em enuhan Aspek P eratu ran Perundangan
Keam anan.

Organisasi harus m enetapkan, m enerapkan, dan m em elihara suatu
prosedur untuk m engidentifikasi dan m endapatkan persyaratan-persyaratan
peraturan perundangan dan persyaratan pengam anan lainnya yang dapat
diterapkan.

Organisasi harus m em astikan bahwa pelaksanaan persyaratan
peraturan perundangan dan persyaratan lainnya m enjadi bagian tanggung
jaw ab dalam penetapan, penerapan dan pem eliharaan sistem m anajem en
pengamanan.

Organisasi harus m enjaga inform asi tentang peraturan perundangan
tetap terkini.

Organisasi harus m engkom unikasikan inform asi dari peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya kepada orang yang bekerja untuk
dan atas nam a organisasi serta pihak te rka it lainnya.

c . E lem en ......

11

c. Elem en Tiga ; M an ajem en Risiko P engam anan.

M anajem en risiko pengam anan m enyediakan kerangka kerja dan
panduan praktis kepada petugas kem anan yang berkom peten tentang
penerapan proses pengam anan yang spesifik yang disesuaikan dengan
kondisi term asuk perbedaan karakteristik industri, letak geografis,
perkem bangan teknologi inform asi dan lain-lain.

Dalam penerapannya dilakukan penilaian um um kondisi keam anan
diharapkan dapat m em berikan profil keam anan tem pat kerja yang m eliputi
m enyediakan petugas yang berkom peten untuk m endukung dan
m enyediakan interpretasi dan petunjuk pedom an di masa yang akan
datang, serta saran pelaksanaan dan perm asalahan yang sama
disesuaikan dari situasi lingkungan istim ew a term asuk perbedaan industri,
area geografi, teknologi inform asi, dan lain-lain.

Penjelasan pelaksanaan penilaian risiko keam anan secara um um :

1 ) Identifikasi risiko orang dan aset organisasi, aset term asuk orang,
seluruh jenis p rope rti, bisnis utam a, jaringan dan inform asi, orang
term asuk karyawan, penyewa, tam u, vendor, pengunjung dan
sesuatu yang langsung dan tidak langsung berhubungan atau
terlibat dengan usaha. Properti term asuk aset yang tam pak seperti
uang tunai dan sesuatu yang bernilai lainnya serta aset tak tam pak
seperti kekayaan intelektual, proses bisnis in ti term asuk bisnis utam a
atau usaha yang m enentukan, term asuk reputasi dan itikad baik.
Jaringan term asuk sistem , in frastruktur, peralatan yang berkaitan
dengan data, telekom unikasi, dan aset kom puter, Inform asi
term asuk beragam data penting yang dim iliki;

2 ) M enentukan risiko kerugian dari peristiw a atau keraw anan. Risiko
atau ancam an dari kejadian yang te rja d i di lapangan, begitu ju ga
kejadian yang telah te rja d i atau kondisi khusus yang ada dalam
lingkungan setem pat. Hal itu juga akan m enjadi dasar nilai intrinsik
dari aset rum ahan atau kondisi saat in i pada fasilitas atau kejadian.
Suatu risiko kejadian dapat ditentukan m elalui analisis keraw anan.
Analisis kerawanan dapat m enjadi pertim bangan untuk
m engendalikan ancam an. Proses ini harus m em perhatikan titik
kelem ahan dan m em bantu m em buat kerangka kerja u n tu k analisa
selanjutnya serta m em buat pengendalian yang te ru ku r;

3 ) M enetapkan peluang risiko kehilangan dan tingka t kekerapan dari
suatu kejadian. Kekerapan suatu kejadian berhubungan dengan
kebiasaan dari peluang kehilangan. Sebagai contoh jika ancaman
keam anan di pusat perbelanjaan, kekerapan adalah jum lah kejadian
yang terjadi setiap hari pada saat pusat perbelanjaan beroperasi.

Peluang .......