Buku Saku Mekanisme Pencairan Dana pada Bagian Perbendaharaan

Bagian Perbendaharaan - BPS

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena
atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Saku
Mekanisme Pencairan Dana pada bagian perbendaharaan
dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Buku saku ini
disusun sebagai panduan praktis bagi pengelola keuangan
pada lingkungan Badan Pusat Statistik(BPS).

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima
kasih kepada kedua orang tua, kakak, dan sahabat saya
yang telah mendukung dalam penyusunan buku saku
sehingga penyusunan berjalan dengan lancar. Penulis juga
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
para pegawai di Bagian Perbendaharaan atas dukungan dan
masukannya, dan tak lupa penulis mengucapkan terima
kasih kepada :

1. Bapak Hanif Yahya S.Si.,M.Si selaku Kepala Biro
keuangan

2. Ibu Sri Wahyuni SE selaku Kepala Bagian
Perbendaharaan

3. Bapak Lilik Enggar Susilo SE., ME selaku Kepala
Subbagian Perbendaharaan II sekaligus mentor yang
telah memberikan kritik, saran serta masukan
sehingga buku ini menjadi lebih baik

4. Bapak Aries Candraswasana SE, M.M selaku Kepala
Subbagian Pelaporan Perbendaharaan

5. Ibu Wuri Hariyati S.Si, MSE selaku Kepala Subbagian
Perbendaharaan I

i

Bagian Perbendaharaan - BPS
6. Bapak Muhammad Ali Asy’ari SE, M.Ak selaku
Kepala Subbagian Monitoring Anggaran Bagian
Verifikasi
Besar harapan kami, buku saku ini dapat bermanfaat

dan menjadi panduan bagi pelaksanaan proses pencairan
dana pada bagian perbendaharaan. Kami menyadari bahwa
dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan.
Semoga buku ini dapat manfaat bagi instansi Badan Pusat
Statistik dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, November 2020,
Penulis,

Nafida Limu Sinnee

ii

Bagian Perbendaharaan - BPS

Daftar Isi

Kata Pengantar.............................................................i
Daftar Isi .....................................................................iii
Dasar Hukum...............................................................1
Pihak Dalam Proses Pencairan dana.........................1
Belanja dengan mekanisme Uang Persediaan dan
Tambahan Uang Persediaan ......................................3

A. Uang Persediaan(UP) .......................................3
B. Tambahan Uang Persediaan (TUP) .................5
Mekanisme Penerbitan SPP UP/GUP/GUP
NIHIL/TUP/PTUP ..........................................................7

Mekanisme pembayaran oleh BP/BPP............7
Penerbitan UP...................................................8
Penerbitan SPP GUP ........................................8
Penerbitan SPP GUP Nihil ...............................9
Penerbitan SPP TUP.........................................9
Penerbitan SPP-PTUP ....................................10
Penyelesaian tagihan Negara...................................10
Pembuatan Komitmen....................................10
Pencatatan Komitmen....................................11
Penyelesaian tagihan dan penerbitan SPP...11

iii

Bagian Perbendaharaan - BPS

A. Belanja Pegawai........................................14
B. Honorarium ...............................................21
C. Langganan Daya dan Jasa........................22
D. Perjalanan Dinas .......................................22
Pengujian SPP dan Penerbitan SPM .............27
A. Pengajuan SPM kepada KPPN .................29
B. Penerbitan SP2D.......................................30
C. Koreksi dan Ralat SP2D............................31
Pembayaran tagihan yang bersumber dari PNBP ..33
Alur/Proses Pencairan Dana ...................................36
Alur Proses Pencairan dana LS Bendahara ........37
Alur/ Proses Pencairan Dana LS Pihak Ketiga ....43
Alur/proses Pengajuan dan Pencairan Uang
Persediaan (UP) .....................................................48
Alur/Proses Pengajuan dan Pencairan GUP/TUP 54
Penutup .....................................................................59

iv

Bagian Perbendaharaan - BPS

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang tata cara pembayaran dalam rangka
pelaksanaan APBN.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

3. Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2018 tentang
petunjuk pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan
anggaran badan pusat statistik tahun anggaran 2018.

Pihak Dalam Proses Pencairan dana

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi BUN.

2. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (KBUN-
D) adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum
Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja
yang telah ditetapkan, dalam hal ini Kepala KPPN
Jakarta 2.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan

1

Bagian Perbendaharaan - BPS

dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban belanja negara.
4. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PP-SPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat
Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat
Perintah Membayar. Dalam hal ini ada di bagian
Verifikasi, Biro Keuangan, BPS RI
5. Bendahara Pengeluaran (BP) adalah orang yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja negara dalam rangka
pelaksanaan belanja APBN.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah
orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara
Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada
yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
tertentu.
7. Pihak Ketiga adalah suatu badan atau perorangan yang
berhak menerima pembayaran dari pemerintah atas
prestasi yang diberikan kepada negara dan atau atas
bantuan tertentu yang diberikan pemerintah berdasar
Surat Keputusan ataupun Kontrak/SPK.
8. Bank Operasional adalah bank operasional mitra kerja
KBUN-D yang menyalurkan dana APBN kepada Pihak
Ketiga melalui bank/kantor pos penerima.
9. Pelaksana Komponen (Subject Matter) Terdiri dari
pejabat Eselon III yang meliputi Kabag/Kabid/Kasubdit
yang secara teknis bertanggung jawab langsung kepada
PJK. PK bertanggung jawab terhadap penyusunan
rencana persiapan dan pelaksanaan seluruh komponen,

2

Bagian Perbendaharaan - BPS

baik dalam hal teknis maupun pengelolaan administrasi
keuangan dari komponen yang bersangkutan.
10. Bank/Kantor Pos Penerima adalah bank umum/kantor
pos yang ditunjuk Pihak Ketiga untuk menerima
pembayaran sesuai yang tercantum pada SP2D.

Belanja dengan mekanisme Uang Persediaan dan
Tambahan Uang Persediaan

A. Uang Persediaan(UP)
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.

Uang Persediaan
 Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari
yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme
pembayaran LS.
 Merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN
kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat
dimintakan penggantiannya (revolving).
 Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia
barang/jasa paling banyak sebesar Rp 50.000.000,-
Kecuali untuk Honorarium dan Perjalanan Dinas

3

Bagian Perbendaharaan - BPS

 Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling
banyak Rp 50.000.000,-

 Digunakan untuk Untuk pengeluaran Belanja
Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain

 BP/BPP melakukan penggantian (revolving) UP
yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat
dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA.
Penggantian UP dengan penerbitan SPM-GUP
dapat dilakukan setelah UP dipergunakan paling
sedikit 50%

 Dalam 2 bulan sejak SP2D UP diterbitkan, jika
BP/BPP tidak mengajukan penggantian UP maka
Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan
kepada KPA

 Dalam 1 bulan sejak disampaikan surat
pemberitahuan belum dilakukan pengajuan
penggantian UP, maka Kepala KPPN memotong UP
sebesar 25%.

 Dalam hal 1 (satu) bulan setelah surat
pemberitahuan ke dua Kepala KPPN memotong UP
sebesar 50%(lima puluh persen)

1. Besaran UP
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atas permintaan KPA, dapat
memberikan persetujuan UP melampaui besaran
dengan mempertimbangkan:
a. frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih
dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
selama 1 (satu) tahun
b. perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam
1 (satu) bulan melampaui besaran UP

4

Bagian Perbendaharaan - BPS

Jumlah Pagu Maksimal UP yang
dapat diberikan
Sampai dengan Rp50.000.000
Rp900.000.000
Diatas Rp900.000.000 s.d. Rp100.000.000
Rp2.400.000.000
Diatas Rp2.400.000.000 Rp200.000.000
s.d. Rp6.000.000.000
Diatas Rp6.000.000.000 Rp500.000.000

B. Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan
yang sangat mendesak dalam 1(satu) bulan melebihi
pagu UP yang telah ditetapkan.

Tambahan Uang persediaan

 KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN
dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak
cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya
mendesak/tidak dapat ditunda.

 Syarat penggunaan TUP, yaitu :
a. Dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal SP2D diterbitkan.
b. Tidak untuk pembayaran LS.

 KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN
selaku Kuasa BUN disertai:
a. rincian rencana penggunaan TUP
b. surat yang memuat syarat penggunaan TUP (Sesuai
format)

5

Bagian Perbendaharaan - BPS

 Atas dasar permintaan TUP,Kepala KPPN melakukan
penilaian terhadap:
a. pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yang harus
dilakukan dengan pembayaran LS
b. pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA
c. TUP sebelumnya sudah di pertanggungjawabkan
seluruhnya
d. UP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor
ke Kas Negara.

 TUP dapat dimintakan lagi, walaupun TUP sebelumnya
belum dipertanggungjawabkan setelah mendapat
persetujuan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

 Kepala KPPN menolak permintaan TUP dalam hal
pengajuan permintaan TUP tidak memenuhi ketentuan.
Persetujuan atau penolakan disampaikan paling lambat
1 (satu) hari kerja setelah surat pengajuan permintaan
TUP diterima KPPN

 TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu)
bulan. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus
disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah batas waktu masa pertanggungjawaban TUP.

 Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP
melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan
permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN.

 Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan
pertanggungjawaban TUP) dengan pertimbangan:
a. KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang
telah dipergunakan
b. Pernyataan kesanggupan dari KPA untuk
mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari
1 (satu) bulan berikutnya (sesuai format).

6

Bagian Perbendaharaan - BPS

Mekanisme Penerbitan SPP UP/GUP/GUP
NIHIL/TUP/PTUP

Mekanisme pembayaran oleh BP/BPP
1. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan

pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah
Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran
yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK. Dalam
hal pembayaran yang dilakukan Bendahara
Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy
dilampiri:
a. Rencana pelaksanaan kegiatan atau

pembayaran
b. rincian kebutuhan dana
2. Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan
uang muka kerja Berdasarkan SPBy yang
diterimanya, Bendahara Pengeluaran/BPP
melakukan:
a. pengujian atas tagihan pada SPBy
b. pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak

atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan
menyetorkan ke kas negara.
3. Dalam hal pengujian SPBy tidak memenuhi
persyaratan, Bendahara Pengeluaran/BPP harus
menolak SPBy yang diajukan oleh PPK.
4. Dalam hal sampai batas waktu
pertanggungjawaban, penerima uang muka kerja
belum menyampaikan bukti pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran/BPP menyampaikan

7

Bagian Perbendaharaan - BPS

permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja
segera mempertanggungjawabkan uang muka
kerja.

Penerbitan UP
1. Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun,

Bendahara Pengeluaran menyampaikan kebutuhan
UP kepada PPK.
2. Atas dasar kebutuhan UP PPK menerbitkan SPP-
UP untuk pengisian UP yang dilengkapi dengan
perhitungan besaran UP sesuai pengajuan dari
Bendahara Pengeluaran.
3. SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan
kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara
Pengeluaran.

Penerbitan SPP GUP
1. PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian

kembali UP.
2. Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen

pendukung sebagai berikut:
a. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;
b. Bukti pengeluaran;
c. SSP yang telah dikonfirmasi KPPN; dan
d. faktur pajak (jika ada)
3. Sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan
pembayaran dengan UP minimal sama dengan nilai
UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
4. SPP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti
pendukung diterima secara lengkap dan benar.

8

Bagian Perbendaharaan - BPS

Penerbitan SPP GUP Nihil
1. Penerbitan SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal:

a. sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan
dengan UP minimal sama dengan besaran UP
yang diberikan

b. sebagai pertanggungjawaban UP yang
dilakukan pada akhir tahun anggaran

c. UP tidak diperlukan lagi.
2. Penerbitan SPP-GUP Nihil merupakan

pengesahan/ pertanggungjawaban UP.
3. SPP-GUP Nihil disampaikan kepada PPSPM paling

lambat 5 (lima) hari kerja.

Penerbitan SPP TUP
1. PPK menerbitkan SPP-TUP dan dilengkapi dengan

dokumen meliputi:
a. Rincian penggunaan dana yang ditandatangani

oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran;
b. Surat Pernyataan dari KPA/PPK yang

menyatakan bahwa TUP digunakan dan
dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan tidak
digunakan untuk kegiatan yang harus
dilaksanakan dengan pembayaran LS;
c. Surat permohonan TUP yang telah
memperoleh persetujuan TUP dari Kepala
KPPN.
2. SPP TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan
kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah diterimanya persetujuan TUP dan Kepala
KPPN

9

Bagian Perbendaharaan - BPS

Penerbitan SPP-PTUP

1. PPK menerbitkan SPP-PTUP sebagai pengesahan/
pertanggungjawaban atas TUP

2. Dokumen pendukung penerbitan SPP-PTUP:
a. Daftar rincian penerimaan pembayaran
b. Bukti pengeluaran:
- Kuitansi/bukti pembelian yang telah
disahkan PPK beserta fatur pajak dan SSP
- Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau
dokumen pendukung lainnya yang
diperlukan yang telah disahkan PPK
c. SSP yang telah dikonfirmasi KPPN.

3. SPP-PTUP disampaikan kepada PPSPM paling
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir
pertanggungjawaban TUP.

Penyelesaian tagihan Negara

Pembuatan Komitmen

1. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran

pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran

negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen.

Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk:

a. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan

barang/jasa; dan/atau
b. Penetapan keputusan

2. Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan

yang mengakibatkan pengeluaran negara antara

lain untuk:
a. pelaksanaan belanja pegawai

b. pelaksanaan perjalanan dinas yang

dilaksanakan secara swakelola

10

Bagian Perbendaharaan - BPS

c. pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk
pembayaran honorarium kegiatan

d. pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam
bentuk transfer uang kepada penerima bantuan

Pencatatan Komitmen

1. Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan
dilakukan melalui SPM-LS, PPK mencatatkan
perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke
dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

2. Data perjanjian/kontrak yang memuat informasi
disampaikan kepada KPPN secara langsung atau
melalui e-mail paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk
dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak
KPPN. Data perjanjian/kontrak digunakan untuk
menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada
SPM meliputi:
a. pihak yang berhak menerima pembayaran
b. nilai pembayaran
c. jadwal pembayaran.

Penyelesaian tagihan dan penerbitan SPP

1. Pengajuan tagihan

a. Penerima hak mengajukan tagihan kepada

negara atas komitmen berdasarkan bukti-bukti

yang sah memperoleh pembayaran.

b. Atas dasar tagihan PPK melakukan pengujian.

Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan

dengan Pembayaran LS kepada penyedia

barang/jasa atau Bendahara

Pengeluaran/pihak lainnya.

11

Bagian Perbendaharaan - BPS

c. Dalam hal Pembayaran LS tidak dapat

dilakukan, pembayaran tagihan kepada

penerima hak dilakukan dengan UP.

d. Khusus untuk pembayaran komitmen dalam

rangka pengadaan barang/jasa berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a) Pembayaran tidak boleh dilakukan

sebelum barang/jasa diterima

b) Dalam hal pengadaan barang/jasa yang

karena sifatnya harus dilakukan

pembayaran terlebih dahulu, pembayaran

atas beban APBN dapat dilakukan sebelum

barang/jasa diterima

c) Pembayaran atas beban APBN dilakukan

setelah penyedia barang/jasa

menyampaikan jaminan atas uang

pembayaran yang akan dilakukan.

2. Pembayaran LS
a. Pembayaran LS ditujukan kepada:
a) Penyedia barang/jasa atas dasar
perjanjian/kontrak
b) Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya
untuk keperluan belanja pegawai non gaji
induk, pembayaran honorarium, dan
perjalanan dinas atas dasar surat
keputusan.
b. Pembayaran tagihan kepada penyedia
barang/jasa dilaksanakan berdasarkan bukti-
bukti yang sah yang meliputi:
a) Bukti perjanjian/kontrak

b) Referensi Bank yang menunjukkan nama

dan nomor rekening penyedia barang/jasa

c) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

(BAPP)

12

Bagian Perbendaharaan - BPS

d) Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan/Barang (BAST)

e) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya

sesuai ketentuan

f) Berita Acara Pembayaran

g) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh

penyedia barang/jasa dan PPK

h) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak

(SSP) yang telah ditandatangani oleh

Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran

i) Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau

lembaga keuangan lainnya

j) Dokumen lain yang dipersyaratkan

khususnya untuk perjanjian/kontrak yang

dananya sebagian atau seluruhnya

bersumber dari pinjaman atau hibah

dalam/luar negeri

c. Bukti-bukti pendukung atas penetapan

keputusan diantaranya adalah :

a) Surat Keputusan

b) Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas

c) Daftar penerima pembayaran; dan/atau

d) Dokumen pendukung lainnya sesuai

ketentuan.

13

Bagian Perbendaharaan - BPS

3. Penerbitan SPP LS

Penerbitan
SPP LS

Belanja Honorarium Langganan Perjalanan Pengadaan
Pegawai daya dan jasa Dinas Tanah

A. Belanja Pegawai
- SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai

diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada
PPSPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah
dokumen pendukung diterima secara lengkap dan
benar.
- SPP-LS untuk pembayaran gaji induk/bulanan
diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada
PPSPM paling lambat tanggal 5 sebelum bulan
pembayaran. Dalam hal tanggal 5 merupakan hari
libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian
SPP-LS kepada PPSPM dilakukan paling lambat
pada hari kerja sebelum tanggal 5.
- SPP-LS untuk pembayaran non belanja pegawai
diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada
PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
dokumen pendukung diterima secara lengkap dan
benar dari penerima hak.
- Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja
pegawai diatur sebagai berikut:

14

Bagian Perbendaharaan - BPS

a. Gaji induk
Pembayaran Gaji Induk dilengkapi dengan:
1) Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan
Halaman Luar Daftar Gaji yang ditandatangani
oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan
KPA/PPK
2) Daftar Perubahan data pegawai yang
ditandatangani PPABP
3) Daftar Perubahan Potongan
4) Daftar Penerimaan Gaji Bersih pegawai untuk
pembayaran gaji yang dilaksanakan secara
langsung pada rekening masing-masing
pegawai
5) Copy dokumen pendukung
6) ADK terkait dengan perubahan data pegawai
7) ADK perhitungan pembayaran Belanja
Pegawai sesuai perubahan data pegawai
8) SSP PPh Pasal 21.

b. Gaji Susulan
- Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai

yang bersangkutan masuk dalam Gaji induk,
dilengkapi dengan:
1) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji

Susulan, dan halaman luar Daftar Gaji Susulan
yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK
2) Daftar perubahan data pegawai yang
ditandatangani oleh PPABP
3) Copy dokumen pendukung
4) ADK terkait dengan perubahan data pegawai

15

Bagian Perbendaharaan - BPS

5) ADK perhitungan pembayaran Belanja
Pegawai sesuai perubahan data pegawai

6) SSP PPh Pasal 21.

- Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai
yang bersangkutan masuk dalam Gaji induk,
dilengkapi dengan:
1) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji
Susulan, dan halaman luar Daftar Gaji Susulan
yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK
2) Daftar perubahan data pegawai yang
ditandatangani oleh PPABP
3) ADK terkait dengan perubahan data pegawai
4) ADK perhitungan pembayaran Belanja
Pegawai sesuai perubahan data pegawai
5) SSP PPh Pasal 21

c. Kekurangan Gaji
Untuk pembayaran Kekurangan Gaji dilengkapi
dengan:
1) Daftar, Rekapitulasi Daftar, dan halaman luar
Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani
oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan
KPA/PPK
2) Daftar perubahan data pegawai yang
ditandatangani oleh PPABP
3) Copy dokumen pendukung
4) ADK terkait dengan perubahan data pegawai
5) ADK perhitungan pembayaran Belanja
Pegawai sesuai perubahan data pegawai

16

Bagian Perbendaharaan - BPS

6) SSP PPh Pasal 21

d. Uang duka wafat atau tewas
Untuk pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas,
dilengkapi dengan:
1) Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat/Tewas,
Rekapitulasi Daftar Uang Duka Wafat/Tewas,
dan halaman luar Daftar Uang Duka
Wafat/Tewas yang ditandatangani oleh
PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan
KPA/PPK
2) Daftar perubahan data pegawai yang
ditandatangani oleh PPABP
3) SK Pemberian Uang Duka Wafat/Tewas dari
pejabat yang berwenang
4) Surat Keterangan dan Permintaan
TunjanganKematian/Uang Duka Wafat/Tewas
5) Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat
atau Rumah Sakit
6) ADK terkait dengan perubahan data pegawai
7) ADK perhitungan pembayaran Belanja
Pegawai sesuai perubahan data pegawai.

e. Terusan Penghasilan Gaji
Untuk pembayaran Terusan Penghasilan Gaji
dilengkapi dengan:
1) Daftar Perhitungan, Rekapitulasi, dan halaman
luar Daftar Terusan Penghasilan Gaji yang
ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK

17

Bagian Perbendaharaan - BPS

2) Daftar perubahan data pegawai yang
ditandatangani oleh PPABP

3) Copy dokumen pendukung yang telah
dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang
berwenang berupa Surat Keterangan Kematian
dari Camat atau Visum Rumah Sakit untuk
pembayaran pertama kali

4) ADK terkait dengan perubahan data pegawai
5) ADK perhitungan pembayaran Belanja

Pegawai sesuai perubahan data pegawai
6) SSP PPh Pasal 21

f. Uang Muka Gaji
Untuk pembayaran Uang Muka Gaji dilengkapi
dengan:
1) Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi
Daftar Uang Muka Gaji, dan halaman luar Daftar
Uang Muka Gaji yang ditandatangani oleh
PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK
2) Copy dokumen pendukung yang telah
dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang
berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat
Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat
Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan
Keluarga
3) ADK terkait dengan perubahan data pegawai
4) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai
sesuai perubahan data pegawai.

18

Bagian Perbendaharaan - BPS

g. Uang Lembur
Untuk pembayaran Uang Lembur dilengkapi
dengan:
1) Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan
Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang
ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK
2) Surat Perintah Kerja Lembur
3) Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan
4) Daftar Hadir Lembur
5) SSP PPh Pasal 21.

h. Uang Makan
Untuk pembayaran Uang Makan dilengkapi dengan:
1) Daftar Perhitungan Uang Makan yang
ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK
2) SSP PPh Pasal 21

i. Honorarium Tetap/Vakasi
Untuk pembayaran Honorarium Tetap/Vakasi
dilengkapi dengan:
1) Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang
ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK
2) SK dari Pejabat yang berwenang
3) SSP PPh Pasal 21.

Proses Pencairan dana belanja pegawai

19

Bagian Perbendaharaan - BPS

Proses Bisnis PPK – PPABP
1. PPK :

 Menyerahkan dokumen kepegawaian kepada
PDG sebagai dasar perubahan daftar gaji bulan
yang akan datang.

2. PPABP:
a. memastikan kebenaran dan keabsahan
dokumen sumber yang direkam ke dalam
aplikasi GPP
b. membuat daftar perubahan pegawai sesuai
nomor urut dalam daftar gaji
c. memproses perhitungan gaji dan mencetak
daftar gaji
d. menyampaikan daftar gaji dan dokumen
pendukungnya kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK).

Proses Bisnis PPK-PPSPM
1. PPK:

a. menerbitkan SPP menggunakan aplikasi SPM
b. menyampaikan SPP dilengkapi Daftar Gaji,

Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen
pendukungnya termasuk SSP kepada Pejabat
Penandatangan SPM(PPSPM).
2. PPSPM menguji:
a. kelengkapan dokumen pendukung SPP
b. kesesuaian penanda tangan SPP dengan
spesimen tanda tangan PPK
c. kebenaran pengisian format SPP
d. kesesuaian kode BAS pada SPP dengan
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker
e. ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP
dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran
Satker

20

Bagian Perbendaharaan - BPS

f. kebenaran formal dokumen/surat keputusan
yang menjadi persyaratan/kelengkapan
pembayaran gaji, dan

g. kebenaran perhitungan gaji serta kewajiban di
bidang perpajakan

Proses Bisnis PPSPM – KPPN
1. PPSPM :

a. mencetak dan menandatangani SPM (dalam
rangkap 2);

b. membuat ADK SPM dan memasukkan PIN
PPSPM ke dalam ADK SPM;

c. menandatangani SSP;
d. SPM, ADK SPM, Daftar Gaji lengkap (dalam 2

rangkap), Daftar Perubahan Pegawai, dan SSP
disampaikan ke KPPN.

B. Honorarium
SPP-LS honorarium dilengkapi dengan :
a. Surat Keputusan yang terdapat pernyataan
bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan
surat keputusan dimaksud dibebankan pada
DIPA;
b. Daftar nominatif penerima honorarium yang
memuat paling sedikit nama orang, besaran
honorarium, dan nomor rekening masing-
masing penerima honorarium yang
ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara
Pengeluaran;
c. SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran.

21

Bagian Perbendaharaan - BPS

C. Langganan Daya dan Jasa
dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa
surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah.

D. Perjalanan Dinas
 Mekanisme Pencairan Dana Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
meliputi :
1. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati
batas Kota, khusus untuk Provinsi DKI
Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta
Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta
Barat, dan Jakarta Selatan.

b. Perjalanan dinas dalam kota, terdiri atas:
a) Perjalanan dinas > 8 jam
b) Perjalanan dinas ≤ 8 jam

2. Perjalanan dinas pindah
Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas:
a. biaya transpor pegawai
b. biaya transpor keluarga
c. biaya pengepakan dan angkutan barang
d. uang harian.

 Penerbitan surat tugas
1. Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD
dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD
yang tertuang dalam Surat Tugas.
2. Surat Tugas dimaksud diterbitkan oleh:

22

Bagian Perbendaharaan - BPS

a. kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas
Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD
pada satuan kerja berkenaan;

b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk
Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan
oleh kepala satuan kerja;

c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas
Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD
dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit
eselon II berkenaan; atau

d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I
untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/Pejabat Eselon I/ Pejabat Eselon II.

3. Kewenangan penerbitan Surat Tugas dapat
didelegasikan kepada pejabat satu tingkat
dibawah kepala satuan kerja

4. Surat Tugas dimaksud sedikit mencantumkan hal-
hal sebagai berikut:
a. Pemberi tugas
b. Pelaksana tugas
c. Waktu pelaksanaan tugas
d. Tempat pelaksanaan tugas

5. Perjalanan dinas jabatan di dalam kota yang
dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam
dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.

 Cara Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
1. Dengan cara lumpsum yaitu: Pembayaran
sekaligus di awal uang perjalanan dinas
berdasarkan yang telah dihitung terlebih dahulu.
2. Dengan cara reimbursement/penggantian yaitu:
penggantian biaya yang telah dikeluarkan

23

Bagian Perbendaharaan - BPS

pegawai berdasarkan bukti-bukti
3. Dengan cara pemberian uang muka.

 Komponen biaya perjalanan dinas jabatan
1. Uang harian, dibayarkan secara lumpsum dengan
besaran sesuai Standar Biaya dan merupakan
batas tertinggi. Uang harian dibayarkan sesuai
jumlah hari rill pelaksanaan perjalanan dinas
dengan mengacu jumlah hari yang tercantum
dalam surat tugas. Uang harian terdiri atas : uang
saku, uang makan, dan uang transport local
2. Biaya transport, terdiri atas :
a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan
sampai tempat tujuan keberangkatan dan
kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan.
b. Dan retribusi yang dipungut di terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan.
3. Biaya penginapan diperlukan untuk menginap di
Hotel atau tempat menginap lainnya. Bagi yang
tidak menginap di hotel maka diberikan 30% dari
tariff hotel di kota tujuan dan dibayarkan lumpsum
dengan menggunakan pernyataan rill. Biaya rill
adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan
bukti pengeluaran yang sah.
4. Uang representative merupakan uang yang dapat
dibayarkan kepada pejabat negara dan
dibayarkan secara lumpsum dan merupakan
batas tertinggi sebagiamana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar
biaya.
5. Sewa kendaraan dalam kota sudah termasuk
biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan

24

Bagian Perbendaharaan - BPS

pajak.
6. Biaya menjemput/mengantar jenazah.

 Komponen biaya perjalanan dinas pindah :
1. Biaya transpor pegawai
2. Biaya transpor keluarga
3. Biaya pengepakan dan angkutan barang
4. Uang harian

 Pelaksanaan pembayaran dan prosedur
perjalanan dinas:
1. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas
dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau
mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
2. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas
kepada Pelaksana SPD paling cepat 5
(lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas
dilaksanakan.
3. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas
dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
a. perikatan dengan penyedia jasa,
meliputi :
 Perjalanan Dinas Jabatan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi yang melekat pada
jabatan
 Perjalanan Dinas Jabatan dalam
rangka mengikuti rapat, seminar
dan sejenisnya.
b. Bendahara Pengeluaran
c. Pelaksana SPD.
4. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas

25

Bagian Perbendaharaan - BPS

dengan mekanisme UP dilakukan dengan
memberikan uang muka kepada
Pelaksana SPD oleh Bendahara
Pengeluaran.
5. Pemberian uang muka, berdasarkan
persetujuan pemberian uang muka dari
PPK dengan melampirkan dokumen
sebagai berikut:
a. Surat Tugas atau surat keputusan

pindah;
b. fotokopi SPD
c. kuitansi tanda terima uang muka
d. rincian perkiraan biaya Perjalanan

Dinas.

 Bukti pendukung perjalanan dinas

Dokumen yang dijadikan dasar pembayaran
uang harian/transpor perjadin kepada seorang
pegawai melalui mekanisme UP adalah :

1. Surat Tugas.
2. SPD Rampung.
3. Bukti riil pengeluaran yang sah.

Dokumen yang dijadikan dasar pembayaran
uang harian/transport perjadin kepada seorang
pegawai melalui mekanisme LS melalui
Bendahara Pengeluaran adalah :

1. Daftar normatif perjalanan dinas yang
ditandatangani oleh KPPN

2. Surat Tugas.
3. SPD Rampung.
4. Bukti Riil Pengeluaran yang sah.

Dokumen Bukti Perjalanan Dinas Jabatan:

1. Surat Tugas yang jelas tanggal dan jumlah

26

Bagian Perbendaharaan - BPS

hari pelaksanaan Perjalanan Dinas.
2. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang

ditanda tangan oleh PPK dan
ditandatangani oleh yang berwenanang di
daerah Tujuan (SPD lembar 1 dan 2)
3. Tiket, karcis, moda transportasi,
retribusi(boarding pass/airport tax), print
out taxi dari dan ke bandara (jika ada, jika
tidak ada diganti dengan Surat Pernyataan
Riil).
4. Kuitansi hotel resmi/sah atau surat
pernyataan riil bagi yang tidak menginap di
hotel.
5. Kuitansi dan perhitungan SPD rampung
yangberisi jumlah biaya yang dikeluarkan
untuk perjalanan dinas tersebut sesuai
dengan bukti dan ketentuan yang berlaku.
6. Laporan Perjalanan.

Pengujian SPP dan Penerbitan SPM
1. PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian

SPP beserta dokumen pendukung yang
disampaikan oleh PPK.
2. Pengujian SPP oleh PPSPM meliputi :
Kelengkapan dokumen pendukung SPP;

a. Kesesuaian penanda tangan SPP dengan
spesimen tanda tangan PPK;

b. kebenaran pengisian format SPP;
c. kesesuaian kode BAS pada SPP dengan

DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;

d. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan
DIPA/POK/Rencana kerja anggaran satker;

27

Bagian Perbendaharaan - BPS

e. Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang
menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran
belanja pegawai;

f. Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang
menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan
dengan pengadaan barang/jasa;

g. Kebenaran pihak yang berhak menerima
pembayaran pada SPP sehubungan dengan
perjanjian/kontrak/surat keputusan;

h. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di
bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai
hak tagih;

i. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban
pembayaran kepada negara oleh pihak yang
mempunyai hak tagih kepada negara; dan

j. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan
pembayaran dalam perjanjian kontrak.

3. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta
dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan,
PPSPM menerbitkan atau menandatangani SPM.
Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui
sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

4. Jangka waktu penerbitan SPM oleh PPSPM:
a. SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2
(dua) hari kerja
b. SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4
(empat) hari kerja
c. SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga)
hari kerja

28

Bagian Perbendaharaan - BPS

d. SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima)
hari kerja.

5. Dalam hal PPSPM menolak/mengembalikan SPP
karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap
dan benar, maka PPSPM harus menyatakan secara
tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya
SPP.

6. Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian
dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM,
menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa
internal dan eksternal.

7. SPM yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM
tersebut memuat Personal Identification Number
(PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada
ADK SPM dari penerbit SPM yang sah.

8. Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi,
PPSPM bertanggung jawab atas:
a. keamanan data pada aplikasi SPM
b. kebenaran SPM dan kesesuaian antara data
pada SPM dengan data pada ADK SPM
c. penggunaan Personal Identification Number
(PIN) pada ADK SPM.

A. Pengajuan SPM kepada KPPN
1. PPSPM menyampaikan SPM dalam rangkap 2
(dua) beserta ADK SPM kepada KPPN.
2. Penyampaian SPM-UP, SPM-TUP, dan SPM-LS
diatur sebagai berikut:
a. SPM-UP dilampiri surat pernyataan dari KPA
yang dibuat sesuai format;

29

Bagian Perbendaharaan - BPS

b. SPM-TUP dilampiri surat persetujuan
pemberian TUP dari Kepala KPPN; atau

c. SPM-LS dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP)
dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar
nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu)
penerima.

3. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.

4. SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan
kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum
bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 15
merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur,
maka penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji
induk kepada KPPN dilakukan paling lambat 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal 15, kecuali untuk
Satker yang kondisi geografis dan transportasinya
sulit, dengan memperhitungkan waktu yang dapat
dipertanggungjawabkan.

B. Penerbitan SP2D
1. SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai
dasar penerbitan SP2D.
2. Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN
melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang
disampaikan oleh PPSPM.
3. KPPN menerbitkan SP2D setelah penelitian dan
pengujian telah memenuhi syarat.
4. KPPN tidak dapat menerbitkan SP2D apabila
Satker belum mengirimkan:

30

Bagian Perbendaharaan - BPS

a. Data perjanjian/kontrak beserta ADK untuk
pembayaran melalui SPM-LS kepada pihak
ketiga

b. Daftar perubahan data pegawai beserta ADK
5. Dalam hal hasil penelitian dan pengujian tidak

memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan
SPM beserta dokumen pendukung secara tertulis.
6. Penyelesaian SP2D dilakukan dengan prosedur
standar operasional dan norma waktu yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
7. Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan
melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank
operasional kepada Rekening Pihak Penerima yang
ditunjuk pada SP2D.

C. Koreksi dan Ralat SP2D
1. Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D hanya dapat
dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan:
a. Perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan
SP2D
b. Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi
minus
c. perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I,
dan Satker.
2. Dalam hal diperlukan perubahan kode Bagian
Anggaran, eselon I, dan Satker, dapat dilakukan
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari
Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D dapat dilakukan
untuk:
a. Memperbaiki uraian pengeluaran dan kode
BAS selain perubahan kode

31

Bagian Perbendaharaan - BPS

b. pencantuman kode pada SPM yang meliputi
kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran,
jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber
dana, cara penarikan, nomor register

c. koreksi/ralat penulisan nomor dan nama
rekening, nama bank yang tercantum pada
SPP, SPM dan SP2D beserta dokumen
pendukungnya yang disebabkan terjadinya
kegagalan transfer dana.

4. Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat
dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat
SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK.

5. Koreksi/ralat kode mata anggaran pengeluaran
(akun 6 digit) pada ADK SPM dapat dilakukan
berdasarkan permintaan koreksi/ralat ADK SPM
secara tertulis dari PPK sepanjang tidak mengubah
SPM.

6. Koreksi/ralat SP2D hanya dapat dilakukan
berdasarkan permintaan koreksi SP2D secara
tertulis dari PPSPM dengan disertai SPM dan ADK
yang telah diperbaiki.

7. Pembatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK
sepanjang SP2D belum diterbitkan.

8. Pembatalan SPM hanya dapat dilakukan oleh
PPSPM secara tertulis sepanjang SP2D belum
diterbitkan.

9. Dalam hal SP2D telah diterbitkan dan belum
mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur
Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang
ditunjuk.

10. Koreksi SP2D atau daftar nominatif untuk penerima
lebih dari satu rekening hanya dapat dilakukan oleh
Kepala KPPN berdasarkan permintaan KPA.

32

Bagian Perbendaharaan - BPS

11. Pembatalan SP2D tidak dapat dilakukan dalam hal
SP2D telah mendebet Kas Negara.

Pembayaran tagihan yang bersumber dari PNBP

1. Pembayaran tagihan atas beban belanja negara
yang bersumber dari penggunaan PNBP, dilakukan
sebagai berikut:
a. Satker pengguna PNBP menggunakan PNBP
sesuai dengan jenis PNBP dan batas tertinggi
PNBP yang dapat digunakan sesuai yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
b. Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan
merupakan maksimum pencairan dana yang
dapat dilakukan oleh Satker berkenaan.
c. Satker dapat menggunakan PNBP, setelah
PNBP disetor ke kas negara berdasarkan
konfirmasi dari KPPN.
d. Dalam hal PNBP yang ditetapkan
penggunaannya secara terpusat, pembayaran
dilakukan berdasarkan Pagu Pencairan sesuai
Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
e. Besarnya pencairan dana PNBP secara
keseluruhan tidak boleh melampaui pagu
PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA.
f. Dalam hal realisasi PNBP melampaui target
dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan

33

Bagian Perbendaharaan - BPS

Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal
Anggaran.
2. Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP
sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi
PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP
dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah). termasuk sisa Maksimum
Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran
sebelumnya.
3. Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan
TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan
memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).
4. Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna
PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal
dari Rupiah Murni.
5. Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh
Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat
diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu
perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA,
maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratusjuta
rupiah). Ketentuan tersebut dilakukan untuk
pengguna PNBP:
a. yang telah memperoleh Maksimum Pencairan
(MP) dana PNBP namun belum mencapai 1/12
(satu perduabelas)dari pagu dana PNBP pada
DIPA
b. yang belum memperoleh Pagu Pencairan
6. Penggantian UP atas pemberian dilakukan setelah
Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum
Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar
UP yang diberikan.

34

Bagian Perbendaharaan - BPS

7. Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap

Satker pengguna PNBP yang telah memperoleh

Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP melebihi UP

yang telah diberikan.

8. Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan

maksimal sesuai formula sebagai berikut:

MP = (PPP x JS) - JPS

MP : Maksimum Pencairan

PPP : proporsi pagu pengeluaran terhadap

pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh

Menteri

Keuangan

JS : jumlah setoran

JPS : jumlah pencairan dana sebelumnya

sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan

9. Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun

anggaran sebelumnya dari Satker pengguna, dapat

dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan

tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan

berlaku efektif.

10. Tata cara penerbitan dan pengujian SPP dan SPM-

UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS dari dana yang

bersumber dari PNBP dilaksanakan sama dengan

penerbitan dan pengujian dari dana yang

bersumber dari Rupiah murni.

11. PPSPM menyampaikan SPM-

UP/TUP/PTUP/GUP/GUPNihil/LS beserta ADK

SPM kepada KPPN dengan dilampiri:

a. Dokumen pendukung SPM

b. bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh

KPPN

35

Bagian Perbendaharaan - BPS
c. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan
(MP) dibuat sesuai form
Alur/Proses Pencairan Dana

Alur/Proses pencairan dana untuk pengajuan SPP-LS
maupun UP/TUP/GUP dapat dilihat pada halaman
berikutnya, yang berisi mulai dari pengelolaaan dokumen,
proses verifikasi SPP dan Penerbitan SPM, dan pencairan
LS/UP/TUP/GUP

36

Alur Proses Pencairan dana LS Bendahara

No Kegiatan

Bendahara BPP/Staf Bag

pengeluaran verif

A. Pengelolaan Dokumen

1. Menerima dokumen
dari SM dan membuat
buat daftar Nominatif
Perjalanan, Honor,
Translok, dll yang
bias menggunakan
LS bendahara

2. Menginput rekap dalam
Aplikasi BO (back
Office)

3. Membuat SPP dan
Entry pada aplikasi
SIVERA

37

Pelaksana

g. Kasubbag/ PPK Adm Subject
fikasi
Kabbag keuangan Matter(SM)

Perbendaharan

No Kegiatan

Bendahara BPP/Staf Bag

pengeluaran verif

A. Pengelolaan Dokumen

4. Menyampaikan SPP
kekoordinator BPP
untuk di paraf beserta
daftar kelengkapan
nominative yang akan
disampaikan ke PPK
untuk ditandatangani

5. BPP menyerahkan SPP
Kebagian Verifikasi dan
Entry SPP ke aplikasi
SIVERA

38

Pelaksana

g. Kasubbag/ PPK Adm Subject
fikasi
Kabbag keuangan Matter(SM)

Perbendaharan

No Kegiatan Bendahara BPP/Staf Ba

pengeluaran ver

B. Proses Verifikasi SPP dan Penerbitan SPM

1. Memeriksa satu persatu
dokumen yang diajukan
dengan kesesuaian
Pagu anggaran,
penggunaan mata
angfaran, output yang
dihasilkan, dsb.

2. Memberikan berkas,
Apabila ada kelengkapan
yang kurang atau
kesalahan input atau
kesalahan lainnya

3. Menerbitkan SPM dan
ADK-nya + inject Pin
PPSPM apabila
dokumen sudah lengkap
dan benar

39

ag. Pelaksana PPK Adm Subject
rifikasi
Kasubbag/ keuangan Matter
Kabbag
Perbendaharan (SM)

No Kegiatan Bendahara BPP/Staf Ba

pengeluaran ver

B. Proses Verifikasi SPP dan Penerbitan SPM

4. Mengirim berkas LS
beserta ADK melalui E-
SPM

5. Menunggu informasi

persetujuan atau

penolakan dari KPPN

melalui Spanint

40

ag. Pelaksana PPK Adm Subject
rifikasi
Kasubbag/ keuangan Matter
Kabbag
Perbendaharan (SM)

No Kegiatan

Bendahara BPP/Staf B

pengeluaran V

C. Pencairan LS

1. Memonitoring SP2D di
aplikasi Spanint dan
menyampaikan ke BPP

2. Menyampaikan Kwitansi
(melalui aplikasi Sivera),
SPM dan SP2D ke
Bendahara Pengeluaran

3. Mendistribusikan Uang ke
BPP

4. Menerima Uang sesuai
dengan SP2D dari
Bendahara Pengeluaran

5. Menyerahkan Uang ke
Subject matter

41