SISTEM INFORMASI KELUARGA (SIGA) MODUL 11 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN 2022 2022 Revisi
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022
Hak Cipta @ 2022 PERANGKAT TRAINING OF TRAINER (ToT) PELATIHAN FUNGSIONAL DASAR (LFD) PENYULUH KELUARGA BERENCANA Edisi Tahun 2022 SISTEM INFORMASI KELUARGA (SIGA) Tim Penyusun Pejabat Fungsional : Dra. Theodora Pandjaitan, MSc Achmad Sopian, MPd Pengarah : Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si Uswatun Nisa, S.Sos, MAPS Pelaksana Teknis : Desnita Ekaratri Wulandari, SS., MPH Iwan Tri Hariyanto, SPd Tim Editor : Tri Aryadi, S.Psi Sri Agustien, SE Diterbitkan oleh : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KB BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Jl. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650
i Undang - Undang nomor : 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Saat ini program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga masih menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah RI, sehingga program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden RI tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka dikeluarkanlah Undang - Undang nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pada pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pada lampiran Undang - Undang nomor : 23 tahun 2014 dalam urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dicantumkan pada sub urusan keempat tentang standarisasi pelayanan KB yang harus disiapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Undang - Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang - Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintah yaitu: (1) sub urusan Pengendalian Penduduk, (2) sub urusan Keluarga Berencana, (3) sub urusan Keluarga Sejahtera, dan (4) sub urusan Sertifikasi dan Standarisasi.
ii Penyusunan perangkat Pelatihan Fungsional Dasar (LFD) Penyuluh Keluarga Berencana yang berkualitas di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka mendukung program Banggakencana, maka diperlukan suatu pelatihan yang secara sistematis dirancang untuk mencapai tujuan penyusunan tersebut. Selanjutnya, Pelatihan yang dilaksanakan di BKKBN peruntukkannya oleh tenaga Fasilitator yang akan membentuk Penyuluh KB di lapangan menjadi lebih profesional. Saya sangat menyambut baik diterbitkannya perangkat pelatihan ; Modul dan media/Bahan Tayang Pelatihan Fungsional Dasar sebagai upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung program Banggakencana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan perkembangan terkini. Akhirnya kepada semua pihak diucapkan terima kasih atas partisipasi, kontribusi, masukan, saran dan koreksi, hingga tersusunnya Perangkat pelatihan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita dalam mendukung dan mengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara profesional, hingga terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Berencana itu Keren. Jakarta, 30 Maret 2022 Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Prof. drh. Muhammad Rizal Damanik, MrepSc., PhD.
iii Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Paket Perangkat Pelatihan Fungsional Dasar dengan tepat dan berkualitas guna kepentingan menjaga mutu penyelenggaraan dan memenuhi standarisasi program pelatihan yang disyaratkan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah secara berkesinambungan mengembangkan Perangkat Pelatihan Fungsional Dasar yang dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi bagi Penyuluh Keluarga Berencana/PLKB. Dengan demikian, para fasilitator, pengelola dan pelaksana dapat melakukan Pengelolaan program Bangga Kencana sesuai dengan standar dari pelaksanaan sampai dengan di tingkat Lini Lapangan. Pelatihan Fungsional Dasar ini khususnya untuk memantapkan keterampilan peserta dalam pelaksanaan Pengelolaan yang terkini dalam rangka mendukung program Banggakencana. Perangkat pelatihan ini adalah acuan untuk menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Dasar. Tujuan pedoman pelatihan teknis ini adalah menciptakan panduan yang layak mengenai tahapan pelaksanaan dan evaluasi yang harus dikerjakan oleh penyelenggara pelatihan yang dimasud untuk mewujudkan good governance. Untuk tercapainya tujuan pelatihan sebagaimana yang diharapkan, maka kurikulum dan bahan pembelajaran Pelatihan Fungsional Dasar dilengkapi dengan berbagai media antara lain handout slide, dan video yang secara terus menerus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Media pembelajaran tersebut diharapkan dapat menguatkan proses belajar mengajar dan meningkatkan kompetensi kepada peserta Pelatihan Fungsional Dasar bagi Penyuluh KB.
iv Penyempurnaan dan pengembangan perangkat pelatihan kekinian tentunya akan terus dilakukan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan wilayah, masyarakat, serta perkembangan program, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerbitan Paket Perangkat) Pelatihan Fungsional Dasar ditujukan untuk lebih memantapkan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program Bangga kencana. Semoga dengan diterbitkannya paket pembelajaran Pelatihan Fungsional Dasar bagi Penyuluh KB di Kabupaten dan Kota, dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengelolaan program Banggakencana. Akhir kata, penghargaan dan apresiasi yang setingi-tingginya serta ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Paket Perangkat Pelatihan ini. Semoga paket pelatihan ini bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Dasar yang berkualitas. Jakarta, 25 Maret 2022 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si
v KATA SAMBUTAN ........................................................................................................................... i KATA PENGANTAR....................................................................................................................... iii DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................................1 A. Latar Belakang................................................................................................................................................1 B. Deskripsi Singkat........................................................................................................................................4 C. Manfaat Modul.............................................................................................................................................4 D. Tujuan Pembelajaran ...............................................................................................................................5 E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok..............................................................................................5 F. Petunjuk Belajar...........................................................................................................................................6 BAB II PENGELOLAAN DATA RUTIN PELAYANAN KB ......................................................... 7 A. KONSEP DASAR ........................................................................................................................................... 7 B. ENTRY/INPUT DATA...................................................................................................................................11 C. ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN........................................................................................12 D. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PELAYANAN KB............................................................13 E. RANGKUMAN..............................................................................................................................................20 F. LATIHAN........................................................................................................................................................20 G. TES FORMATIF...........................................................................................................................................20 H. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT............................................................................................ 22 BAB III PENGELOLAAN DATA RUTIN PENGENDALIAN LAPANGAN .............................23 A. KONSEP DASAR ........................................................................................................................................ 23 B. JENIS FORMULIR SUB SISTEM PENGENDALIAN LAPANGAN .........................................37 C. ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN......................................................................................38 D. ENTRY/INPUT DATA................................................................................................................................38 E. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PENGENDALIAN LAPANGAN.............................39 F. RANGKUMAN...............................................................................................................................................77
vi G. LATIHAN.........................................................................................................................................................77 H. TES FORMATIF............................................................................................................................................78 I. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT ........................................................................................... 79 BAB IV PENGANTAR PENGOLAHAN DATA RUTIN DENGAN APLIKASI SIGA............80 A. TAHAP I: PENYIAPAN MASTER WILAYAH ..................................................................................80 B. B. TAHAP II: PENYIAPAN USER............................................................................................................81 C. TAHAP III: PENYIAPAN DATA KELUARGA...................................................................................83 D. RANGKUMAN..............................................................................................................................................83 E. LATIHAN........................................................................................................................................................83 F. TES FORMATIF...........................................................................................................................................84 BAB V PENUTUP ...........................................................................................................................87 A. KESIMPULAN.............................................................................................................................................87 B. TES SUMATIF...........................................................................................................................................88 DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................................... 94 GLOSARIUM.................................................................................................................................. 95
1 A. Latar Belakang Saudara Penyuluh KB di mana saja berada, dengan berbagai perubahan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun internasional, telah memberi pengaruh pula dalam pelaksanaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Indonesia. Perubahan paradigma kependudukan dan pembangunan dunia, serta tuntutan perubahan di tanah air telah memberi nuansa baru dan perubahan mendasar dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Indonesia. Dengan berbagai perubahan dukungan strategi tersebut, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 itu telah dilakukan amandemen di DPR, sehingga pada tahun 2009 terbit Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tugas dan fungsi tidak hanya di ruang lingkup penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja, tetapi juga mencakup bidang kependudukan. Undang-Undang tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, disebutkan bahwa pengumpulan data dan informasi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan salah satunya adalah pengelolaan data rutin pelayanan Keluarga Berencana (KB). Dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran: I huruf N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
2 Dalam era reformasi, Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga masih tetap menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah, sehingga program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Sebagai langkah lanjut, maka arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah salah satunya difokuskan kepada peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, terdiri dari data dan informasi hasil Pendataan Keluarga, Pelayanan KB, dan Pelayanan KB. Urusan pelayanan KB sejalan juga dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa “Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat jalan, rawat inap, pelayanan darurat dan tindakan medis lainnya”. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 185 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Perkembangan kelembagaan dan lingkungan strategis seperti desentralisasi, demokratisasi, debirokratisasi, globalisasi, hak asasi manusia, pengarusutamaan gender, dan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, menuntut perlu segera dilakukan penyesuaian/perubahan indikator, variabel, serta mekanisme pelaksanaan pelayanan KB, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015. Memperhatikan berbagai tuntutan di atas dan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, perlu dilakukan pengembangan sistem pengumpulan serta pengelolaan data hasil pelayanan KB secara desentralisasi. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan Basis Data Keluarga Indonesia sebagai
3 sumber data by name by address untuk peserta KB. Entri data hasil pelayanan KB by name by address diharapkan dapat dilakukan pada tingkat paling bawah yang mendekati sumber data, yaitu tempat pelayanan KB, untuk meminimalisasi adanya manipulasi data hasil pelayanan Keluarga Berencana. Dalam pengelolaan data rutin pelayanan KB ini didasarkan pada beberapa pemikiran antara lain: a. Bahwa proses pengelolaan data rutin pelayanan KB yang berkaitan dengan data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon yang dilakukan oleh Petugas Pengelola Data mulai dari tempat pelayanan KB sampai tingkat pusat harus dilakukan sebagai bukti nyata (evidence base) dan pemenuhan akuntabilitas publik dari kegiatan pelaksanaan pelayanan KB kepada masyarakat di wilayah itu. b. Data dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan KB yang dikumpulkan merupakan variabel data yang digunakan sebagai bahan penentuan dan monitoring indikator kinerja program. Oleh karena itu, pengertian atau definisi operasional dari data dan informasi yang dikumpulkan ini diberlakukan dalam sistem yang standar secara nasional. c. Data dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan KB dikumpulkan secara cepat, tepat, dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan operasional program, perencanaan dan evaluasi sasaran Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di berbagai tingkatan wilayah (tempat pelayanan KB, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat). Untuk memperoleh kegunaan data dan informasi tersebut, maka dalam pengelolaan data rutin pelayanan KB mengacu pula pada prinsip “12 Kaidah Plus” yang selama ini digunakan, yaitu: 1. Bermanfaat bagi pengumpul data, masyarakat, dan manajemen. 2. Memperhatikan prinsip desentralisasi. 3. Belum tercakup dalam sistem lain.
4 4. Kegiatan dan hasil kegiatan yang dicatat dan dilaporkan sudah menjadi pola operasional baku secara nasional. 5. Bersifat kuantitatif. 6. Relatif cepat berubah. 7. Mengutamakan data proses dan keluaran (output). 8. Data input sangat selektif. 9. Dapat dimengerti petugas, pengelola dan pelaksana program. 10. Dapat diidentifikasi (terukur). 11. Mudah dikontrol dan ditelusuri. 12. Memanfaatkan teknologi informasi. Sedangkan Plus yang dimaksudkan adalah para petugas pengelola data harus bersikap proaktif dalam melakukan pngelolaan data rutin pelayanan KB yang dibakukan secara berjenjang dari tingkat bawah sampai tingkat atas. B. Deskripsi Singkat Modul ini membekali pembelajar mengenai pengelolaan data rutin pelayanan KB dan pengendalian lapangan, dan pengenalan Aplikasi SIGA. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan ini adalah Curah Pendapat Ceramah, Tanya Jawab dan praktik. C. Manfaat Modul Modul pengelolaan data rutin pelayanan KB dan pengendalian lapangan ini memandu pembelajar dalam memahami dan mempraktikkan pengelolaan data rutin pelayanan KB dan pengendalian lapangan mulai dari konsep dasar, jenis dan kegunaan formulir, perekaman dan pengolahan data, serta aplikasi SIGA.
5 D. Tujuan Pembelajaran 1. Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu mempraktikkan Sistem Informasi Keluarga (SIGA). 2. Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini pesaerta dapat; 1. Mempraktikkan Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB; 2. Mempraktikkan Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan; 3. Menguraikan monitoring dan evaluasi pengelolaan data rutin Pelayanan KB dan pengendalian lapangan; dan 4. Mempraktikkan entry data rutin pelayanan KB dan pengendalian lapangan. E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok a. Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB a. Latar Belakang b. Tujuan c. Sasaran d. Ruang Lingkup e. Jenis Formulir b. Pengelolaan Data Rutin Pengendalian lapangan a. Latar Belakang b. Tujuan c. Sasaran d. Ruang Lingkup e. Jenis Formulir
6 3. Pengolahan Data Rutin dengan Menggunakan Aplikasi SIGA a. Pengenalan Aplikasi SIGA 4. Praktik entry data rutin pelayanan KB dan pengendalian lapangan a. Praktik entry data rutin pelayanan KB b. Praktik entry data rutin pengendalian lapangan F. Petunjuk Belajar Agar pembelajaran modul ini dapat lebih optimal, maka disarankan untuk; a. Membaca dengan seksama indikator hasil belajar dari pembelajaran ini. b. Berdiskusi dan curah pendapat baik dengan fasilitator maupun dengan peserta lainnya. c. Membuat catatan-catatan kecil dari setiap bab nya dengan mengambil poinpoin pentingnya. d. Mengerjakan soal-soal yang diberikan untuk mengukur pemahaman materi. e. Mencari sumber-sumber lain yang relevan untuk mendukung pemahaman terhadap isi materi bahan ajar ini.
7 A. KONSEP DASAR 1. Latar Belakang Ketersediaan data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) merupakan perwujudan amanat UU Nomor 52 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2015, PP Nomor 87 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BKKBN tentang Pengelolaan Data Rutin Program Bangga Kencana. Data rutin dan informasi yang dihasilkan dijadikan sebagai dasar perencanaan, monitoring kinerja serta peta kerja intervensi pada setiap tingkatan wilayah; sehingga dibutuhkan data yang valid dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan secara tepat. Tahun 2022 mulai diberlakukan New Sistem Informasi Keluarga (SIGA) secara nasional. Perubahan krusial yang menjadi prinsip pengembangan New SIGA: • Integrasi sistem sebagai upaya “one and single data”; Integrasi dilakukan dengan mengintegrasikan sub sistem Pelayanan Kontrasepsi, sub sistem Pelayanan KB dan sub sistem Pendataan Keluarga. Hasil Pendataan Keluarga atau Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) menjadi basis data yang menjadi referensi sub sistem lainnya. • Perubahan pencatatan dari data agregat (data rekap) menjadi pencatatan by name by address; Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas data dan membuat data lebih akuntabel. Entri data hasil pelayanan KB by name by address diharapkan dapat dilakukan pada tingkat paling bawah yang mendekati
8 sumber data, yaitu tempat pelayanan KB, untuk meminimalisasi adanya manipulasi data hasil pelayanan Keluarga Berencana. Pengelolaan data rutin Pelayanan KB meliputi pencatatan dan pelaporan data potensi tempat pelayanan KB, Hasil Pelayanan KB dan Mutasi Alat dan Obat Kontrasepsi. Adapun sasaran dalam pengelolaan data rutin Pelayanan KB terdiri dari tempat pelayanan KB dan Akseptor Pelayanan KB. 2. TUJUAN Tujuan umum untuk memberikan panduan bagi Pengelola Data dan Pengelola Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan mulai dari tahap pengumpulan sampai dengan pengolahan data. Tujuan Khusus: • Memberikan pemahaman terhadap kebijakan dan strategi pencatatan dan pelaporan data statistik rutin formulir Pelayanan KB-New SIGA • Memberikan pemahaman dan keterampilan dalam pengumpulan data statistik rutin dengan menggunakan formulir Pelayanan KB-New SIGA Sasaran pengguna a. Pengelola data Program Bangga Kencana Tingkat Pusat dan Provinsi b. Pengelola Data Perangkat Daerah (PD) – KB provinsi, kabupaten dan kota c. PKB/PLKB PNS dan Non PNS d. Tenaga Pencatatan dan Pelaporan di tingkat Kecamatan (Balai Penyuluhan) e. Tenaga pencatatan dan pelaporan pada Tempat pelayanan KB 2.TUJUAN 3. SASARAN
9 • Pengumpulan data dengan Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/0/KB) • Pengumpulan data dengan Formulir Register Pelayanan KB (R/I/KB) • Pengumpulan data dengan Formulir Register Alat dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB) 5. JENIS FORMULIR 1) K/0/KB/20 2) R/I/KB/20 3) R/II/KB/20 1)K/0 PENDAFTARAN TEMPAT PELAYANAN KB • Tempat pelayanan KB terdiri atas: FASKES SETARA FASKES JARINGAN/JEJARI NG ▪ Rumah Sakit Umum; ▪ Rumah Sakit Khusus. ▪ Klinik Utama; ▪ Puskesmas; ▪ Praktik Dokter; ▪ Klinik Pratama; ▪ Rumah Sakit Tipe D Pratama. 8. Praktik Mandiri Bidan (Setara Faskes) Pustu; Pusling; Poskesdes/Polin des Praktik Mandiri Bidan Jejaring 4. RUANG LINGKUP
10 Praktik Mandiri Bidan terbagi menjadi 2 jenis: • Praktik Mandiri Bidan Jejaring : Merupakan bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri/perorangan dan merupakan jejaring dari suatu faskes. PMB jenis ini mendapatkan distribusi alokon melalui faskes yang menjadi induknya. • Praktik Mandiri Bidan (setara faskes) Merupakan bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri/perorangan namun belum bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan tidak menjadi jejaring dari suatu faskes. PMB jenis ini mendapatkan distribusi alokon langsung dari PD-KB. • Tempat pelayanan KB diregister tidak tergantung pada status kerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Tempat pelayanan KB baru diregister menggunakan Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/0/KB/20). • Pemutakhiran data K/0/KB/20 dapat dilakukan setiap saat. • Setelah K/0/KB/20 terisi, untuk faskes dikirim kepada PD-KB, sedangkan untuk jaringan/jejaring dikirim ke faskes induk. • Nomor register tempat pelayanan KB akan muncul setelah K/0/KB dientri ke dalam aplikasi (generated by sistem). Tempat Pelayanan KB Diregister oleh • FASKES - PD-KB • JARINGAN • PUSKESMAS • JEJARING • FASKES INDUK
11 REGISTER BULANAN TEMPAT PELAYANAN KB - Hasil Pelayanan KB dicatat menurut tanggal pelayanan pada Register Hasil Pelayanan KB (R/I/KB/20) - Hasil pelayanan KB yang dicatat meliputi Peserta KB Baru, Peserta KB Ganti Cara, Peserta KB Ulangan dan Kasus Komplikasi Berat/Kegagalan/Pencabutan. - Petugas RR mengisi identitas peserta KB pada R/I/KB/20 berdasarkan KTP istri untuk mendapatkan NIK. - Hasil pelayanan KB pada R/I/KB/20 (selain tubektomi dan vasektomi) juga dicatat pada R/II/KB/20 sebagai transaksi pengeluaran alokon untuk pelayanan KB sesuai dengan sumber alokonnya (APBN/APBD/Mandiri). - Hasil pelayanan KB bergerak wajib dicatat pada R/I/KB/20 faskes pada wilayah pelayanan, dan pastikan transaksi penerimaan dan pengeluaran alokon yang digunakan pada pelayanan KB bergerak tersebut dicatat pada R/II/KB/20 faskes yang sama. - Pada akhir masa pelaporan dilakukan rekapitulasi hasil pelayanan KB dan dicatat ke dalam ringkasan hasil pelayanan KB (lampiran R/I/KB/20), sedangkan rekapitulasi mutasi alokon dicatat pada R/II/KB/20. - R/I/KB/20 dan R/II/KB/20 dibuat 2 rangkap untuk dikirim ke petugas entri data dan untuk dijadikan arsip. B. ENTRY/INPUT DATA 1. Entri data dilakukan melalui aplikasi new siga dengan alamat http://newsiga.bkkbn.go.id/ 2. Jika tersedia sarana dan prasarana pengolahan data yang memadai, maka tempat pelayanan KB dapat melakukan entri data secara mandiri. 2) R/I dan R/II
12 3. Jika sarana dan prasarana pengolahan data tidak memadai, maka entri data dilakukan oleh pengelola data pada tingkat wilayah yang lebih tinggi (balai penyuluhan KKB/ Kantor UPT KB kecamatan/ PKB/PLKB Pembina kecamatan/ PD KB kab/kota). C. ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN Gambar 1. Alur Pencatatan dan Pelaporan
13 D. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PELAYANAN KB 1. Registrasi Tempat Pelayanan KB dengan K/0/KB/20 Tata Cara Pengisian Formulir K/0/KB/20 Nama Tempat Pelayaan KB Kode Tempat Pelayanan KB terdiri dari : • Kode provinsi → 2 digit • Kode kab/kota → 2 digit • No register Faskes KB →3 digit • No Jaringan/Jejaring Faskes KB → 2 Alamat Tempat Pelayanan KB • Nama jalan, no/ blok, RT, RW • Nama dan kode: • Desa/kel • Kec • Kab/Kota • Provinsi (sesuai dengan kode Kemendagri) Jenis Tempat Pelayanan KB diisi centang () pada salah satu pilihan. • Faskes • Jaringan/Jejaring PRAKTIK MANDIRI BIDAN Praktik Mandiri Bidan Jejaring • Bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri/perorangan • Merupakan jejaring dari suatu faskes. • distribusi alokon melalui faskes yang menjadi induknya Praktik Mandiri Bidan (Setara Faskes) • Bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri/perorangan • belum bekerjasama dengan BPJS kesehatan • tidak menjadi jejaring dari suatu faskes. • distribusi alokon langsung dari PDKB .
14 Sarana dan Perlengkapan diisi dengan jumlah masing-masing jenis sarana dan perlengkapan pada tempat pelayanan KB dengan ketentuan: A. Yang dicatat adalah seluruh sarana dan perlengkapan dari berbagai sumber (TIDAK HANYA BKKBN) B. Kondisi MASIH BISA DIPAKAI Kepemilikan diisi centang () pada salah satu pilihan. 1. Jika tempat Pelayanan KB merupakan Praktik Dokter, Praktik Mandiri Bidan (setara faskes), Praktik Mandiri Bidan Jejaring ➔ Kerjasama dengan BPJS Kesehatan diisi centang () pada salah satu pilihan “Ya” atau “Tidak” Pelayanan Rekanalisasi diisi centang () pada salah satu pilihan “Ya”
15 Tata cara pengisian Profesi dan Pelatihan/ Pembinaan/ Orientasi Teknis Pelayanan & R/R • Isikan sesuai dengan petunjuk warna • Misalkan untuk profesi Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan hanya dapat mengisi kolom Pelatihan/ Pembinaan/ Orientasi Teknis Pelayanan & R/R nomor 16 sampai dengan 19 yaitu Tubektomi, KIP/Konseling, R/R atau kolom belum terlatih jika memang belum mendapatkan Pelatihan/ Pembinaan/ Orientasi Teknis Pelayanan & R/R Nama Tenaga No. HP Tenaga Alamat Tenaga NIK Tenaga →16 digit, jika tidak ada isi 9 sebyaitu anyak 16x Tenaga diisi dengan detail tenaga yang melakukan pelayanan KB dan R/R pada tempat pelayanan KB, terdiri dari : - No, NIK, Alamat, No. HP - Profesi - Pelatihan/Pembinaan/Orientasi Teknis Pelayanan & R/R Diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian kartu pendaftaran tempat pelayanan KB - Pelatihan IUD/Implan : • Pelatihan IUD/Implan yang pernah diikuti oleh tenaga, baik dari BKKBN maupun pelatihan ditempat lainnya. • Jika pernah mengikuti salah satu (IUD atau Implan) maka dianggap sudah mengikuti pelatihan • Sertifikat kompetensi → IUD/Implan dan Vasektomi Ditandatangani oleh: ✓ Pimpinan Faskes KB dan Kepala PD KB →FASKES KB ✓ Pimpinan Jaringan/Jejaring dan Pimpinan Faskes induk → Jaringan/Jejaring
16 2. REGISTER BULANAN DENGAN R/I/KB/20 a. Tata Cara Pengisian Formulir R/I/KB/20 Lembar ke -… Centang () sesuai dengan bulan dilakukan pelayanan KB Tahun dilakukan pelayanan KB Nama Faskes/Jaringan/Jejaring Kode Faskes terdiri dari : • Kode Provinsi → 2 digit (Kode Kemendagri) • Kode Kab/Kota → 2 digit (Kode Kemendagri) • Nomor Register Faskes → 3 digit (nomor urut faskes KB di kabupaten/kota bersangkutan) • Nomor Jaringan/Jejaring Faskes → 2 digit (nomor urut jaringan/jejaring pada FKTP induknya Tanggal Pelayanan tanpa bulan dan tahun Nama Suami sesuai dokumen kependudukan No. Handphone akseptor KB Nama Istri sesuai dokumen kependudukan Nomor Urut Nomor Induk Kependudukan sesuai dokumen kependudukan Alamat domisili saat Tanggal Lahir disertai bulan dan tahun sesuai dokumen kependudukan CATATAN : ▪ TIDAK PUNYA NIK : 9999999999999999 (9 sebanyak 16x) ▪ ALAMAT : minimal desa, dusun/RW dan RT jika ada ▪ No Handphone tidak wajib
17 TERDAPAT 2 JENIS PENGISIAN : ✓ DIISI DENGAN KODE (ANGKA) : ▪ STATUS PESERTA KB : isi dengan kode status peserta KB ▪ JENIS TINDAKAN : isi dengan kode jenis alokon ▪ KASUS : isi dengan kode jenis alokon ✓ DIISI DENGAN TANDA CENTANG () • INFORMED CONSENT • PASCA PERSALINAN • PASCA KEGUGURAN • PENGGUNAAN ASURANSI → centang () pada kolom jenis asuransi yang digunakan (salah satu) Pelayanan Kondom dan Pil tidak boleh mengisi kolom Informed Consent “Pencabutan dan Pemasangan” serta “Pencabutan” hanya untuk IUD dan IMPLANT “Komplikasi Berat” dan “Kegagalan” tidak berlaku untuk Pil, Suntik dan Kondom Jenis Tindakan dan Kasus diisi dengan angka kode Jenis Alokon
18 b. Tata Cara Pengisian Formulir Lampiran R/I/KB/20 Nama Faskes/Jaringan/Jejaring Centang () sesuai dengan bulan dilakukan pelayanan KB Tahun dilakukan pelayanan KB Kode Faskes terdiri dari : • Kode Provinsi → 2 digit (Kode Kemendagri) • Kode Kab/Kota → 2 digit (Kode Kemendagri) • Nomor Register Faskes → 3 digit (nomor urut faskes KB di kabupaten/kota bersangkutan) • Nomor Jaringan/Jejaring Faskes 2 digit LAMPIRAN R/I/KB/20: • Berisi ringkasan hasil pelayanan KB selama satu bulan • Petugas RR Faskes KB mengisi ringkasan ini berdasarkan data transaksi yang berasal dari R/I/KB/20 → jika R/I/KB/20 telah dientri maka lampiran ini akan tergenerate secara otomatis oleh aplikasi • Setelah selesai, maka Lampiran inilah yang akan ditandatangani oleh Pimpinan Tempat Pelayanan KB • Satukan dengan Formulir R/I/KB menjadi 1 bundel • R/I/KB/20 beserta lampirannya dibuat 2 rangkap : • 1 untuk Petugas Entri Data • 1 untuk Arsip Diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian register pelayanan KB
19 2. PENCATATAN MUTASI ALOKON DENGAN R/II/KB/20 Tata Cara Pengisian Formulir R/II/KB/20 Lembar ke -… Centang () sesuai dengan bulan dilakukan mutasi alokon Tanggal mutasi alokon Tahun dilakukan pelayanan KB Kode sumber alokon dan transaksi Nama Faskes/Jaringan/Jejar ing Keteranga n mutasi alokon Kode Faskes terdiri dari : • Kode Provinsi → 2 digit (Kode Kemendagri) • Kode Kab/Kota → 2 digit (Kode Kemendagri) • Nomor Register Faskes → 3 digit (nomor urut faskes KB di kabupaten/kota bersangkutan) • Nomor Jaringan/Jejaring Faskes → 2 digit (nomor urut jaringan/jejaring pada FKTP induknya) Jumlah alokon yang digunakan sesuai mutasi alokon Total jenis alokon yang masih tersisa pada akhir bulan lalu sesuai dengan sumber
20 E. RANGKUMAN Pengelolaan data rutin Pelayanan KB meliputi pencatatan dan pelaporan data potensi tempat pelayanan KB, Hasil Pelayanan KB dan Mutasi Alat dan Obat Kontrasepsi. Adapun sasaran dalam pengelolaan data rutin Pelayanan KB terdiri atas tempat pelayanan KB dan Akseptor Pelayanan KB. Jenis Formulir Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB (Yan – KB) 1. K/0/KB/20 2. R/I/KB/20 3. R/II/KB/20 F. LATIHAN Kerjakan Latihan berikut dengan cermat dan seksama! 1. Diskusikan dengan teman Anda, bagaimana upaya BKKBN menghasilkan data yang tepat, akurat, berkualitas dan dapat dipertanggungawabkan! 2. Berikan dalam beberapa alternatif solusi agar proses pencatatan dan pelaporan berjalan dengan lancar! 3. Coba amati wilayah kerja Anda, bagaimana proses pengelolaan data rutin pelayanan KB! 4. Praktikkan formulir K/0/KB/20 sesuai wilayah kerja Anda! 5. Praktikkan formulir R/I/KB/20 dan R/II/KB/20 sesuai wilayah kerja Anda! G. TES FORMATIF Pilihlah Jawaban a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling tepat! a. Berikut adalah ruang lingkup pengelolaan data rutin pelayanan KB. 1) Pengumpulan data dengan Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/0/KB) 2) Pengumpulan data dengan Formulir Register Pelayanan KB (R/I/KB)
21 3) Pengumpulan data dengan Formulir Register Alat dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB) 4) Pengumpulan data dengan Formulir Register Pelayanan KB New Siga (K/0/SIGA) Yang merupakan ruang lingkup pengelolaan data rutin pelayanan KB adalah... a. 1, 2, 3 b. 1, 2, 4 c. 1, 3, 4 d. 2, 3, 4 e. 2, 3, 4 b. Bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri/perorangan dan mendapatkan distribusi alokon langsung dari PD-KB, adalah... a. Praktik Dokter b. Praktik Mandiri Bidan Jejaring c. Praktik Mandiri Bidan (setara faskes) d. Poskesdes/Polindes e. Praktik kerjasama dengan BPJS Kesehatan c. Tenaga yang didaftarkan pada K/0/KB/20 adalah… a. Seluruh tenaga yang ada b. Tenaga kesehatan yang berada di faskes c. Hanya tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat d. Tenaga yang melakukan pelayanan KB dan RR pada tempat pelayanan KB e. Hanya tenaga dokter dan bidan pada tempat pelayanan KB d. Hasil pelayanan KB yang tidak dicatat pada R/II/KB/20 sebagai transaksi pengeluaran alokon adalah... a. Peserta KB Baru b. Peserta KB Ganti Cara
22 c. Peserta KB Ulangan d. Komplikasi Berat/Kegagalan/Pencabutan dan Pemasangan e. tubektomi dan vasektomi e. Ibu Ani datang ke tempat pelayanan KB dan dilakukan pencabutan implant kemudian dilanjutkan pemasangan IUD, transaksi tersebut di catat dengan cara… a. Dicatatkan di R/I/KB sebagai pencabutan dan pemasangan IUD, R/II/KB pengeluaran alokon IUD untuk pelayanan KB b. Dicatatkan di R/I/KB sebagai pencabutan dan pemasangan Implant, R/II/KB pengeluaran alokon Implant untuk pelayanan KB c. Dicatatkan di R/I/KB sebagai transaksi pencabutan implant dan transaksi pemasangan IUD, dicatatkan di R/II/KB sebagai pengeluaran alokon implant dan IUD untuk pelayanan KB d. Dicatatkan di R/I/KB sebagai transaksi pencabutan implant dan transaksi pemasangan IUD, dicatatkan di R/II/KB sebagai pengeluaran alokon IUD untuk pelayanan KB e. Dicatatkan di R/I/KB sebagai transaksi pencabutan implant dan transaksi pemasangan IUD, dicatatkan di R/II/KB sebagai pengeluaran alokon Implant untuk pelayanan KB H. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah mengerjakan Tes Formatif pada BAB II ini, coba Bapak/Ibu nilai tes tersebut dan cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia dalam modul ini, berapa nilai yang diperoleh. Jika Bapak/Ibu dapat menjawab 5 soal dengan benar maka Bapak/Ibu dianggap menguasai Pokok Bahasan ini, dan Bapak/Ibu dapat melanjutkan ke BAB berikutnya akan tetapi jika jawaban benar Bapak/Ibu belum mencapai 4 soal, berarti Bapak/Ibu perlu mengulang mempelajari Pokok Bahasan ini kembali dengan lebih baik.
23 A. KONSEP DASAR 1. Latar Belakang Ketersediaan data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) merupakan perwujudan amanat UU Nomor 52 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2015, PP Nomor 87 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BKKBN tentang Pengelolaan Data Rutin Program Bangga Kencana. Data rutin dan informasi yang dihasilkan dijadikan sebagai dasar perencanaan, monitoring kinerja serta peta kerja intervensi pada setiap tingkatan wilayah; sehingga dibutuhkan data yang valid dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan secara tepat. Kondisi saat ini, pengelolaan data rutin sedang berada pada masa transisi dari Statistik Rutin 2013 menjadi Sistem Informasi Keluarga yang direncanakan akan diberlakukan secara full pada tahun 2022. Perubahan krusial yang menjadi prinsip pengembangan New SIGA: - Integrasi sistem sebagai upaya “one and single data”; dengan mengintegrasikan sub sistem Pelayanan Kontrasepsi, sub sistem Pengendalian Lapangan dan sub sistem Pendataan Keluarga. Hasil Pendataan Keluarga atau Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) menjadi basis data yang menjadi referensi sub sistem lainnya. - Perubahan pencatatan dari data agregat (data rekap) menjadi pencatatan by name by address; yang
24 tujuannya utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas data dan membuat data lebih akuntabel. Pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan (Dallap) mencakup. 1. SDM, POKTAN, SETARA POKTAN dan SARANA 2. SDM, Poktan, Setara Poktan baru diregister menggunakan Kartu Pendaftaran sesuai dengan kategorinya. 3. K/0/PKB/20 dan K/0/KAMPUNG KB/20 wajib diregister terlebih dahulu. 4. Pemutakhiran data dapat dilakukan setiap saat. REGISTER BULANAN PENGENDALIAN LAPANGAN (R/I) 1. Pencatatan hasil pengendalian lapangan (R/I/BKB/20, R/I/BKR/20, R/I/BKL/20, R/I/UPPKA/20, R/I/PIK-R/20, dan R/I/PPKS/20) 2. Hasil pengendalian lapangan dicatat menurut tanggal pertemuan pada register bulanan sesuai kategorinya. 3. Petugas RR mengisi identitas keluarga anggota kelompok pada register poktan dan keluarga yang mendapat konsultasi pada PPKS berdasarkan KTP untuk mendapatkan NIK. Sub Sistem Pengendalian Lapangan adalah Upaya untuk menunjang penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, terutama yang berkaitan dengan data potensi, proses dan hasil kegiatan pengendalian lapangan KB yang dilakukan oleh para petugas KB di OBJEK DALLAP DIREGISTER OLEH PKB/PLKB PD-KB Kab/Kota POKTAN PKB/PLKB/PPKBD/SUB PPKBD/Lainnya PPKS PD-KB Kab/Kota atau Perwakilan BKKBN Provinsi Kampung KB PKB/PLKB/PPKBD/SUB PPKBD/Lainnya Rumah Dataku PKB/PLKB/Pemerintah desa/kelurahan/lainnya
25 kecamatan, petugas lapangan/penyuluh KB di desa/kelurahan bersama kader KB di berbagai tingkatan wilayah RT, dusun/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi dilakukan melalui Sub Sistem pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan Program Bangga Kencana. Data hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan sebagai sumber data dan informasi pelaksanaannya diharapkan benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan dilapangan. Hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan diharapkan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh program Bangga Kencana, yaitu dapat ditelusuri by name by address, sehingga memberikan kepastian terhadap sasaran program yang tepat, akurat, relevan sesuai dengan kondisi saat ini dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah. 1. Proses kegiatan dan hasil pengendalian lapangan yang dilakukan oleh Petugas KB di kecamatan, Petugas Lapangan/Penyuluhan KB, Pengurus PIK-R, Kader KB di Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan, seperti PPKBD dan Sub-PPKBD, Kader KB di Kelompok Kegiatan UPPKA, BKB, BKR dan BKL, harus dilakukan pengelolaan datanya sebagai bukti nyata (evidence base) dan pemenuhan akuntabilitas publik dari kegiatan pelaksanaan pengendalian lapangan dan pelayanan Program Bangga Kencana kepada masyarakat di wilayah itu. 2. Data dan informasi Program Bangga Kencana yang dikumpulkan merupakan variabel data yang digunakan sebagai bahan penentuan dan monitoring indikator kinerja program. Oleh karena itu, pengertian atau definisi operasional dari data dan informasi yang dikumpulkan ini diberlakukan dalam sistem yang standar secara nasional. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan diberikan pengertian yang merupakan pemahaman terhadap variabel yang
26 dikumpulkan dan diberikan batasan untuk membatasi variabel yang dimaksud dalam pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan ini sebagai berikut: 1. Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat desa/kelurahan, dusun/RW dan RT ke bawah seperti PPKBD, Sub-PPKBD, dan kelompok KB. 2. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) adalah wadah organisasi di tingkat desa/kelurahan yang diketuai oleh seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat desa/kelurahan atau yang setara. 2.1. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Dasar adalah apabila PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan pembagian tugas sudah ada kecuali bila kepengurusannya tunggal dan disesuaikan dengan kondisi wilayahnya), Pertemuan (belum rutin, belum ada rencana kerja, belum ada notulen), KIE dan Konseling (melakukan KIE kepada masyarakat), Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran (masih sederhana), Pelayanan Kegiatan (masih sederhana, meliputi: pelayanan rujukan, minimal ada satu Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak ada sama sekali). 2.2. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Berkembang, adalah apabila PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi pembagian tugas yang jelas kecuali bila kepengurusannya tunggal dan disesuaikan dengan kondisi
27 wilayahnya), Pertemuan (rutin bulanan, ada rencana kerja, ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan rujukan, UPPKA, minimal ada dua Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan dua dari kegiatan upaya kemandirian). 2.3. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Mandiri, adalah apabila PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi), Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, ada rencana kerja, dan ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R dan sudah ada tindak lanjut), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan rujukan, UPPKA, minimal ada tiga Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan semua kegiatan upaya kemandirian). 3. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), adalah wadah organisasi di tingkat dusun/RW yang diketuai oleh seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat Dusun/RW atau yang setara. 3.1. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Dasar, adalah apabila Sub PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan pembagian tugas sudah ada), Pertemuan (belum rutin, belum ada rencana kerja, belum ada notulen), KIE dan Konseling (melakukan KIE kepada masyarakat), Pencatatan, Pendataan
28 dan Pemetaan Sasaran (masih sederhana), Pelayanan Kegiatan (masih sederhana, meliputi: pelayanan rujukan, minimal ada satu Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak ada sama sekali). 3.2. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Berkembang, adalah apabila Sub PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi pembagian tugas yang jelas), Pertemuan (rutin bulanan, ada rencana kerja, ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan rujukan, UPPKA, minimal ada dua Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan dua dari kegiatan upaya kemandirian). 3.3. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Mandiri, adalah apabila Sub PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksiseksi), Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, ada rencana kerja, dan ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R dan sudah ada tindak lanjut), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan rujukan, UPPKA, minimal ada tiga Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan semua kegiatan upaya kemandirian). 4. Kelompok Keluarga Berencana (KB) adalah kelompok dalam wadah organisasi yang anggotanya terdiri dari seluruh keluarga dalam suatu Rukun Tetangga yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana Nasional
29 di tingkat Rukun Tetangga. Adapun kegiatannya meliputi bidang Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KB/KR) dan Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga (KS/PK). 4.1. Kelompok Keluarga Berencana (KB) Klasifikasi Dasar, adalah apabila Kelompok KB tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan pembagian tugas sudah ada), Pertemuan (belum rutin, belum ada rencana kerja, belum ada notulen), KIE dan Konseling (melakukan KIE kepada masyarakat), Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran (masih sederhana), Pelayanan Kegiatan (masih sederhana, meliputi: pelayanan rujukan, minimal ada satu Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak ada sama sekali). 4.2. Kelompok Keluarga Berencana (KB) Klasifikasi Berkembang, adalah apabila Kelompok KB tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi pembagian tugas yang jelas), Pertemuan (rutin bulanan, ada rencana kerja, ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan rujukan, UPPKA, minimal ada satu Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan dua dari kegiatan upaya kemandirian). 4.3. Kelompok Keluarga Berencana (KB) Klasifikasi Mandiri, adalah apabila Kelompok KB tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi), Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, ada rencana kerja, dan ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan
30 Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R dan sudah ada tindak lanjut), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan rujukan, UPPKA, minimal ada tiga atau empat Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan semua kegiatan upaya kemandirian). 5. Pengawas PLKB (PPLKB) adalah perangkat daerah yang tugasnya memonitor dan memfasilitasi PKB/PLKB yang berkedudukan di tingkat kecamatan. 6. PKB/PLKB adalah penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB yang ditempatkan di desa binaannya untuk mencari peserta KB baru dan membina peserta KB aktif serta membuat laporan kepada Pengawas PLKB di tingkat kecamatan. 7. Petugas KB desa/kelurahan adalah petugas yang mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PLKB, contohnya adalah PLKB honorer, PLKB kontrak, dan PLKB sukarelawan. 8. Kelompok Kegiatan (Poktan) adalah wadah kegiatan Program KB Nasional yang berkaitan dengan Penundaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. 8.1. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan/stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya.
31 Anggota BKB aktif, adalah orangtua dan atau anggota keluarga lainnya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKB. 8.2. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. Anggota BKR Aktif, adalah orangtua dan atau anggota keluarga lainnya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKR. 8.3. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), merupakan kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anggota BKL Aktif, adalah orangtua dan atau anggota keluarga lainnya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKL. 9. Pembinaan Ketahanan Keluarga, adalah upaya menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya agar harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
32 9.1. Keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan Bina Keluarga, adalah keluarga yang ikut dalam kelompok kegiatan Bina Keluarga yang bersangkutan. 9.2. Keluarga yang menjadi anggota hadir dalam Pertemuan/Penyuluhan, adalah keluarga yang menjadi anggota salah satu kelompok kegiatan Bina Keluarga, yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan dari kelompok Bina Keluarga yang bersangkutan selama satu bulan. 9.3. Pertemuan/Penyuluhan, adalah proses melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Pembangunan dan Kependudukan, KB dan KS untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Bangga Kencana untuk berpartisipasi. 10. Advokasi dan KIE Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga dilakukan melalui forum-forum pertemuan yang ada. 11. Pemberdayaan ekonomi keluarga, adalah sebagai kegiatan yang terpadu dan menyeluruh di dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan kemampuan keluarga melalui usaha ekonomi dalam rangka mengantarkan keluarga menjadi keluarga kecil yang sejahtera dan mandiri. 12. Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), adalah wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga akseptor yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagia sejahtera. 12.1 Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan UPPKA adalah
33 anggota UPPKA yang saat ini sedang menggunakan bantuan modal sebagai usaha ekonomi produktif. 12.2 Keluarga yang menjadi anggota hadir dalam Pertemuan/Penyuluhan adalah keluarga yang menjadi anggota UPPKA yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan dari kelompok UPPKA yang bersangkutan. 13. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 14. Keluarga Sejahtera, adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. 15. MUPEN KB (Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana) adalah kendaraan roda empat yang didalamnya berisi peralatan elektronik (audio visual) dan berfungsi sebagai kendaraan penyuluhan dan KIE KB. 16. Balai Penyuluhan KKB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan, berfungsi sebagai tempat beraktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PLKB/PKB, IMP, dan Mitra Kerja) dalam operasional program Bangga Kencana tingkat kecamatan.
34 17. Penyuluhan oleh PLKB/PKB/Petugas KB desa adalah suatu langkah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga dapat diadopsi oleh masyarakat. KIE Kit adalah suatu unit alat peraga anatomi alat reproduksi, lembar balik, contoh alat kontrasepsi, VCD animasi proses pembuahan dan VCD sosialisasi kontrasepsi. 18. Rapat Koordinasi adalah adalah forum evaluasi, perencanaan, dan pembentukan kesepakatan pelaksanaan Program Kependudukan dan KB, dipimpin oleh Camat yang dilaksanakan minimal sebulan sekali, dengan peserta terdiri dari petugas dan pengelola KB Kecamatan dan Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis), tim operasional kecamatan dalam penggarapan program Kependudukan dan KB secara khusus atau dipadukan dengan pembahasan program pembangunan lainnya. 19. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatankegiatan penunjang lainnya. 20. Media Production Centre (MPC) adalah pusat produksi media advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. 21. Kampung KB adalah wadah pemberdayaan masyarakat yang merupakan
35 sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. 22. Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (RUMAH DATAKU) adalah rumah/tempat yang difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistim pengelolaan dan pemanfàatan data kependudukan di tingkat mikro mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, menverifikasi, menganalisis, data yang bersumber dari, oleh dan masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di kampung KB dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 23. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah kegiatan terpadu yang berbasis institusi yang dibangun dan dikembangkan untuk keluarga Indonesia. Dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Wadah berbasis institusi itu adalah salah satu program yang dikembangkan pemerintah sebagai wadah pusat pelayanan informasi dan konseling untuk penyiapan berkeluarga bagi remaja, konseling jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KB-KR), pertumbuhan dan perkembangan anak, dan konseling peningkatan ketahanan keluarga, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga serta memberikan informasi kependudukan dan KB. 2. TUJUAN Tujuan umum untuk memberikan panduan bagi Pengelola Data dan Pengelola Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan mulai dari tahap pengumpulan sampai dengan pengolahan data.
36 Tujuan Khusus: a. Memberikan pemahaman terhadap kebijakan dan strategi pencatatan dan pelaporan data statistik rutin Program Bangga Kencana 2021 b. Memberikan pemahaman dan keterampilan dalam pengumpulan data statistik rutin dengan menggunakan formulir New SIGA c. Memberikan pemahaman dan keterampilan dalam pengolahan data statistik rutin dengan menggunakan aplikasi New SIGA 3. SASARAN Sasaran pengguna Panduan: 1) Pengelola data Program Bangga Kencana Tingkat Pusat dan Provinsi 2) Pengelola Data Perangkat Daerah (PD) – KB provinsi, kabupaten dan kota 3) PKB/PLKB PNS dan Non PNS 4) Petugas Pencatatan dan Pelaporan Tempat Pelayanan KB 5) Kader Institut masyarakat Pedesaan (IMP), Kader Kelompok Kegiatan POKTAN/Setara POKTAN dan Pengurus Kampung KB serta Pengurus Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 4. RUANG LINGKUP A. Ketentuan Pre-Implementasi New SIGA Tahun 2021 B. Pengumpulan data dengan Formulir K/0 dan R/I prioritas C. Pengolahan data K/0 dan R/I prioritas dengan aplikasi New SIGA D. Pengaturan Master Wilayah dan User Aplikasi New SIGA E. Evaluasi Pre-Implemetasi
37 B. JENIS FORMULIR SUB SISTEM PENGENDALIAN LAPANGAN 1) K/0 PENDAFTARAN PENGENDALIAN LAPANGAN 1) Pengendalian Lapangan dalam Pre – Implementasi New SIGA mencakup Poktan, Setara Poktan dan SDM: • Poktan terdiri dari BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, dan UPPKA • Setara poktan terdiri dari, Kampung KB, Rumah Dataku, PPKS • SDM terdiri dari PKB/PLKB 2) PKB/PLKB, Poktan, dan setara Poktan baru diregister menggunakan Kartu Pendaftaran sesuai dengan kategorinya. 3) K/0/PKB/20 dan K/0/KAMPUNGKB/20 wajib diregister terlebih dahulu. 4) Pemutakhiran data dapat dilakukan setiap saat. R / I DAN R / II REGISTER BULANAN PENGENDALIAN LAPANGAN 1) Pencatatan hasil pengendalian lapangan (R/I/BKB/20, R/I/BKR/20, R/I/BKL/20, R/I/PIK-R/20, R/I/UPPKA/20, dan R/I/PPKS/20) OBJEK DALLAP DIREGISTER OLEH PKB/PLKB PD-KB Kab/Kota POKTAN PKB/PLKB/PPKBD/SUB PPKBD/Lainnya PPKS PD-KB Kab/Kota atau Perwakilan BKKBN Provinsi Kampung KB PKB/PLKB/PPKBD/SUB PPKBD/Lainnya Rumah Dataku PKB/PLKB/Pemerintah desa/kelurahan/lainnya
38 2) Hasil pengendalian lapangan dicatat menurut tanggal pertemuan pada register bulanan sesuai kategorinya. 3) Petugas RR mengisi identitas keluarga anggota kelompok pada register poktan dan keluarga yang mendapat konsultasi pada PPKS berdasarkan KTP untuk mendapatkan NIK. C. ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN Gambar 3. Alur Pencatatan dan Pelaporan D. ENTRY/INPUT DATA 1) Entri data dilakukan melalui aplikasi new siga dengan alamat http://newsiga.bkkbn.go.id/ 2) PKB/PLKB dan PPKS (K/0 dan R/I) wajib melakukan entri data secara mandiri. 3) Pengurus poktan/setara poktan dapat melakukan entri data secara mandiri.
39 Jika sarana dan prasarana pengolahan data tidak memadai, maka entri data dilakukan oleh pengelola data pada tingkat wilayah yang lebih tinggi (balai penyuluhan KKB/ kantor UPT KB kecamatan/ PKB/PLKB Pembina kecamatan/ PD KB kab/kota) E. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PENGENDALIAN LAPANGAN 1. REGISTRASI KELOMPOK KEGIATAN BKB DENGAN K/0/BKB/20 Tata Cara Pengisian Formulir K/0/BKB/20
40
41