LAPORAN KEGIATAN PN OELAMASI 2019

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

Jl. Timor Raya Km. 36, Oelamasi,
Kabupaten Kupang
pn.oelamasi
pn.olm
0380- 8562363
www.pn-oelamasi.go.id

KEADAAN DAN PENGELOLAAN SDM, PENGAWASAN,
PENYELESAIAN PERKARA KEUANGAN, SARANA EVALUASI DAN
PRASARANA , SERTA MONITORING
INOVASI PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI
PUBLIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II
Tahun 2019, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif dan analitis tentang
Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Tahun
2019, yang meliputi bidang penanganan perkara, pengelolaan
SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana prasarana,
akreditasi penjaminan mutu, inovasi layanan publik,
pengawasan dan evaluasi. Pada akhirlaporan dimuat
Kesimpulan dan Rekomendasi untuk pimpinan di Pengadilan
Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung RI.

Laporan Tahunan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan Pengadilan Negeri
Oelamasi Kelas II kepada Pimpinan di Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung RI untuk
dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang
akan datang, dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan,
khususnya warga Peradilan Tinggi Kupang.

Kami telah berusaha menyajikan laporan dengan tingkat keakuratan dan obyektifitas yang tinggi,
namun kami sadari masih terdapat kekurangan dan masih banyak yang perlu dibenahi oleh
Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II untuk mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung. Oleh karena
itu melalui laporan ini kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi peningkatan
dan kesempurnaan laporan serta lebih lanjut laporan tahunan ini juga diharapkan dapat menjadi
baseline untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II yang akan datang.

Akhirnya, semoga semua kerja keras selama ini dapat dicatat sebagai salah satu bentuk
pengabdian demi tegaknya keadilan dan dapat menjawab kepentingan institusi serta publik
dalam rangka transparansi dan akuntabilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kerja dan kinerja Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II.

Oelamasi, 2 Januari 2020
Ketua,

DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, S.H., M.H.
NIP. 19760806 200112 1 009

i

DAFTAR ISI

PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I Pendahuluan 1
BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum 10

BAB III - Keadaan Perkara Tingkat Pertama
BAB IV
B. Penyelesaian Perkara 12
- Jumlah sisa perkara yang diputus 13
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 13
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,
Kasasi dan PK 14
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi 15
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi 15

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 28
- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran) 31
- Sidang keliling/ pelayanan terpadu 31
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) 31

Sumber Daya Manusia 32
- Komposisi SDM berdasarkan
kepangkatan/golongan/Pendidikan 32
- Mutasi 33
- Promosi 35
- Pensiun 36
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah mengikuti Diklat) 36

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi 37
A. Pengelolaan Keuangan

ii

BAB V B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 43
BAB VI C. Pengelolaan Teknologi Informasi 45
BAB VII 46
- Implementasi e-court 48
- Implementasi SIPP
49
Peningkatan Pelayanan Publik 63
- Akreditasi Penjaminan Mutu 67
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Inovasi Pelayanan Publik 72
81
Pengawasan
A. Internal 82
B. Evaluasi 82

Penutup 85
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi

LAMPIRAN

iii

Page|1

BAB I
PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II

dengan motto BERANI (Berbakti, Efektif,

Responsif, Akuntabel, Nyaman, dan Inovatif)

berusaha semaksimal mungkin untuk

memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat. Dari tahun ke tahun menata

sistem organisasi melalui 8 area reformasi

birokrasi, memperbaiki dan menindaklanjuti

kebijakan kebijakan baru yang diterapkan

Mahkamah Agung RI dibawah koordinasi

Pengadilan Tinggi Kupang dan Direktorat

Jenderal Peradilan Agama MA-RI untuk

mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II adalah peradilan tingkat pertama yang melaksanakan peradilan di tingkat

kabupaten, Dengan berpedoman Road Map Mahkamah Agung Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang

dijadikan arah dan tujuan bagi pengembangan Program dan Kegiatan sebagai arah

pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka

mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Yang Agung, maka Pengadilan Negeri

Oelamasi Kelas II dituntut untuk mewujudkan Organisasi yang Profesional, Efektif, Efisien, inovatif,

transparan dan akuntabel.

Pada era reformasi, lembaga peradilan dituntut untuk lebih transparan dan profesional di bidang hukum, begitupula

dengan Laporan Keuangan, Mahkamah Agung menargetkan untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu “WAJAR TANPA

PENGECUALIAN (WTP)”. Dengan perbaikan- perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI

diharapkan lembaga peradilan di mata masyarakat umum tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, akan tetapi

menjadikan pengayom masyarakat dalam mencari keadilan. Dasar dari pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Tahun 2019 pada kantor Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II ini yaitu Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:

1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Kegiatan Tahun 2019.

Tujuan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini yaitu untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang
telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan juga sebagai barometer untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan
datang. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 berisi tentang capaian kegiatan-kegiatan di bidang Kepaniteraan
dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

Page|2

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Terwujudnya Pengadilan Negeri Oelamasi yang

Agung, dapat dicapai dengan melakukan
pembaruan peradilan secara sistematis dan
modern sebagaimana program- program yang
telah ditetapkan oleh Mahakamah Agung RI. Demi
Modernisasi dan pelaksanaan Indikator Kinerja
Utama(IKU) yang di tetapkan Mahkamah
Agung RI, Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II
telah melaksanakan program – program
inovatif dan digitalisasi peradilan sejak tahun
2012 sampai dengan tahun 2019 telah
menggunakan aplikasi teknologi informasi
terintegrasi (integrated information technology),
yakni aplikasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP). Melalui Aplikasi ini tidak hanya
menjadi alat bantu bagi pencari keadilan untuk
melihat perkembangan proses penanganan
perkaranya namun juga sebagai alat
pengawasan oleh Mahkamah Agung terhadap

kepatuhan aparatur peradilan terkait jangka waktu penanganan perkara, juga dengan pelaksanan

digitaliasiproses peradilan dan pelayanan hukum melaluii e-court, e-litigasi, eraterang dan apilikasi

invoasi intenal Pengadilan Negeri Oelamasi, yaitu e-Gesit.Pada Tahun 2018 Mahkamah Agung telah

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma tersebut sebagai bentuk pembaruan terhadap

penyelenggaraan administrasi peradilan dari sebelumnya yang bersifat konvensional ke sistem

elektronik, dengan sebutan e-court. Pada bulan Agustus Tahun 2019 Mahkamah Agung

meluncurkan pembaharuan dari e-court yang disebut e- litigasi. dengan kehadiran e-

litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran

administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya

diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak,

tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen, jawab-menjawab, pembuktian dan

penyampaian putusan secara elektronik para pencari keadilan dari manapun tanpa harus

datang ke pengadilan.

Manfaat dari penggunaan e-litigasi adalah memperluas cakupan subyek hukum yang
dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik, e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di
tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

Page|3

kembali. Terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, sistem ini dapat
menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan
pulau, menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti
biaya pemanggilan, kehadiran di persidan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun
mendengarkan pembacaan putusan, sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik
terhadap lembaga peradilan. mampu mengurangi kontak langsung antara petugas peradilan
dengan para pencari keadilan sehingga diharapkan akan mampu mengurangi penyimpangan
dan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas peradilan, selain itu panggilan secara elektronik
sama sekali tidak memerlukan biaya, maka akan berdampak pada biaya perkara menjadi semakin
ringan.

Selanjutnya, untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat pencari keadilan dengan
layanan pengadilan, Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri dan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Nomor : W26-
U16/13/SK/11/2017 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
dan Pembentukan Tim PTSP Pada Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II untuk selanjutnya disebut SK Ketua
Pengadilan, maka jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(One Gate Integrated Service) tersebut, yaitu Pelayanan Pidana, Perdata, Hukum dan Umum, yang dilengkapi
dengan aplikasi inovatif pada masing – masing bagian, yakni untuk Pidan dengan Aplikasi e-Gesit, Perdata
dengan Aplikasi e-Court, Hukum dengan Aplikasi eraterang dan Umum dengan Aplikasi PTSP+.

Dalam mendukung program Mahkamah Agung RI guna meraih kembali kepercayaan publik
terhadap lembaga peradilan, maka Pengadilan Negeri Oelamasi telah melaksanakan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dimana
pda Tahun 2019, Pengadilan Negeri Oelamasi telah berhasil meraih Predikat WBK dari Kementerian
PAN & Reformasi Birokrasi (RB).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Oelamasi ini, merangkum
Program Utama Mahkamah Agung yakni Peningkatan Manajemen Peradilan Negeri dan Program
Pendukung yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainya Mahkamah Agung
dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur. Laporan ini merupakan pertanggung
jawaban satuan kerja selama tahun 2019 atas pelaksanaan program-program diatas.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

Page|4

1. Kedudukan Peradilan Umum;
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Peradilan Umum adalah salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sebelumnya, pembinaan Peradilan Umum
berada di bawah eksekutif, yakni Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara,
Departemen Kehakiman dan HAM. Terhitung sejak 31 Maret 2004, organisasi, administrasi, dan finansial
peradilan umum dialihkan dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut
termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi
berada di bawah Mahkamah Agung.
2. Kewenangan Peradilan Umum;

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain.
3. Pemisahan lembaga Panitera dan Sekretaris;

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, “Panitera pengadilan tidak
merangkap sekretaris pengadilan”.Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 8 Oktober 2015 telah menandatangani
Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Dengan
ditetapkan Peraturan ini maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan Panglima TNI
Nomor KEP/01/P/1/1984 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06.PR.07.02,
Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Keputusan Menteri
Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan
Tinggi, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dinyatakan tidak berlaku lagi.

B. VISI DAN MISI
Bermula dari lahirnya Undang- undang nomor 49 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang

nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah menambah eksistensi dan kedudukan Pengadilan Negeri
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semakin kuat. Oleh karena itu, menjadi tuntutan institusi bahwa
pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur Peradilan Umum harus lebih diintensifkan. Berangkat dari
landasan yuridis tersebut, Peradilan Umum sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus
mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya
ringan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arahtindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi
dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan sebagai dasar acuan dalam mencapai sasaran atau target
yang tetapkan.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

Page|5

VISI

Visi Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Oelamasi
Kelas II Yang Agung”.

MISI

Untuk menjalankan visi di atas, Pengadilan
Negeri Oelamasi Kelas II telah menetapkan
misi yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan

Negeri Oelamasi Kelas II

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang

Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan

Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II

4. Meningkatkan Kredibilitas dan

Transparansi Pengadilan Negeri

Oelamasi Kelas II

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

Page|6
C. RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

Rencana strategis (Renstra) yang telah dibuat merupakan komitmen bersama dalam menetapkan
kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk
mencapai efektivitas dan efisiensi. Dalam rencana strategis (renstra) ini akan dipaparkan mengenai sasaran
strategis, indikator kinerja dan target kinerja.

TUJUAN

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya
terpenuhi

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan
peradilan.

Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi dapat
memenuhi point di atas.

20 19

SASARAN
STRATEGIS

Meningkatkan Penyelesaian Perkara;

Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim;
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara.;
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat
terhadap Pengadilan;

Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan;
Meningkatnya Kualitas Pengawasan.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

Page|7

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

Sebagaimana data keadaan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Oelamasi
Kelas II pada tahun 2019 adalah sebanyak 327 perkara (Pidana dan Perdata), dan 3218
Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang). Adapun rekapitulasi perkara yang masuk pada
Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II selama tahun 2019 seluruhnya berjumlah 273
perkara (Pidana dan Perdata), dan 3218 Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) perkara
dengan rincian berdasar jenis perkaranya sebagai berikut :

No Jenis Perkara Masuk Sisa Jumlah Jumlah Perkara
Perkara Perkara yang ditangani di
A Pidana Tahun Lalu Masuk
1 PIDANA BIASA tahun 2019
2 PIDANA SINGKAT 19
3 PIDANA CEPAT 116 135
4 PIDANA PRAPERADILAN 0
5 PIDANA KHUSUS ANAK 0 00
JUMLAH PERKARA PIDANA 0 13 13
B Perdata 0 00
1 PERDATA PERMOHONAN 19 66
2 PERDATA GUGATAN 135 154
3 PERDATA GUGATAN SEDERHANA 0
4 KONSIGNYASI 35 61 61
JUMLAH PERKARA PERDATA 0 62 97
0 13 13
35 22
138 173

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

Page|8

C PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS (TILANG)

PERKARA PELANGGARAN LALU 0 3218 3218
LINTAS
3218 3218
JUMLAH PERKARA TILANG 0 3353 3545

JUMLAH 54

Tabe. Keadaan Jumlah Perkara Yang
ditangani pada tahun 2019

Berdasarkan data SIPP, Penanganan Perkara Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II

tahun ini Mencapai 88,73 %. Dengan nilai evaluasi implementasi SIPP oleh Dirjen

Badilum dalam kategori pengadilan dengan jumlah perkara dari 1-500 sebesar 923,

35 poin dengan perincian sebagai berikut :

PERINGKAT

Se-Wilayah Se-

Nilai Kinerja Nilai Kepatuhan Nilai Kelengkapan Nilai Kesesuaian Hukum Indonesia
(Poin
(Poin) (Poin) (Poin) Pengadilan (jumlah
Maks. 155
Maks. 533 Maks. 146 Maks. 166 Tinggi perkara
Kupang dari 1-500)

146,43 483,05 131,17 162,70 12 133

Tabel Nnilai evaluasi implementasi SIPP
Periode 31 Desember 2019 Sumber
Data: SIPP Badilum MA.RI

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

Page|9

Jumlah
Perkara
Pidana
Biasa/
Khusus
dan
Perdata

299Perkara

sisa perkara 2018
dan perkara yang
diterima 2019

36 Perkara

SISA PERKARA 2019

Perkara Pidana
Biasa 7 dan
perkara a n a k 1
Perkara Perdata
Gugatan23 dan
permohonan 5

258 Perkara

PERKARA DI PUTUS 2019
Pidana Biasa 128
Pidana Anak 5
Perdata 125

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 10

B. PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II
TAHUN 2019

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Pada Tahun 2019, jumlah perkara yang diputus sebanyak 3541 Perkara, jadi jumlah sisa
perkara Tahun 2019 adalah 36 Perkara. Berikut ini rincian perkara yang diputus di Tahun
2019:

No. JENIS PERKARA SISA TAHUN LALU PERKARA MASUK PERKARA YANG SISA PERKARA
DIPUTUS TAHUN 2019
1. PIDANA BIASA 19 135
00 128 7
2. PIDANA 00 0 0
SINGKAT 00 0
0 3218 0 0
3. PIDANA CEPAT 06 0
0 61 3218
4. PIDANA 35 123 5 0
PRAPERADILAN 0 13 52
1
5. PIDANA 54 3556 125
LALULINTAS 13 5
Tabel Jumlah sisa Perkara yang (4 dicabut)
6. PIDANA diputus tahun 2019 3541
KHUSUS ANAK 23

7. PERDATA 0
PERMOHONAN
36
8. PERDATA
GUGATAN

9. PERDATA
GUGATAN
SEDERHANA

JUMLAH

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II pada Tahun 2019 ini mempunyai perkara yang diputus
tepat waktu sebanyak perkara (100%).

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 11

No. JENIS PERKARA SISA TAHUN PERKARA PERKARA YANG PERKARA YANG PROSENTASE
LALU MASUK DIPUTUS DIPUTUS TEPAT

135 WAKTU
0
1. PIDANA BIASA 19 128 117 75,97%
0 0 0 0%
2. PIDANA 0
SINGKAT 0 00 0 0%
0 00 0 0%
3. PIDANA CEPAT 0
0 3218 3218 3218 100%
4. PIDANA 35
PRAPERADILAN 0 65 5 83,33%

5. PIDANA 54 61 52 56 91,80%
LALULINTAS
62 73 74 76,29%
6. PIDANA
KHUSUS ANAK 13 13 13 100%

7. PERDATA 3556 3541 3483 96,48%
PERMOHONAN

8. PERDATA
GUGATAN

9. PERDATA
GUGATAN
SEDERHANA

JUMLAH

Tabel Jumlah sisa Perkara yang diputus tahun 2019 Secara Tepat Waktu

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK.

Pada Tahun 2019 jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

adalah sebanyak 247 perkara (91,14%), perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Kasasi adalah sebanyak 6 perkara (15,79%), perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum PK adalah sebanyak 17 perkara (80,95%).

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah 270 perkara, dengan rincian

sebagai berikut :

No. JENIS PERKARA PERKARA PERKARA PROSENTA PERKARA PROSENT PERKARA PROSENTA

YANG DI YANG SE YANG ASE YANG SE

PUTUS TIDAK PERKARA TIDAK PERKARA TIDAK PERKARA

TAHUN MENGAJUK TIDAK MENGAJ TIDAK MENGAJUK TIDAK

2019 AN MENGAJUK UKAN MENGAJ AN PK MENGAJUK

BANDING AN KASASI UKAN AN PK

BANDING KASASI

1. PIDANA BIASA 128 122 95,31% 4 21,05% 4 100%

2. PIDANA 00 0% 0 100% 0 0%
SINGKAT

3. PIDANA CEPAT 0 0 0% 0 0,00% 0 0%

4. PIDANA 0 0 0% 0 100% 0 0%
PRAPERADILAN

5. PIDANA 5 5 100% 0 100% 0 100%

KHUSUS ANAK

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 12

6. PERDATA 52 52 100% 0 0% 0 0%
PERMOHONAN 73 13 76,47%
13 55 75,32% 2 10,53 0 0%
7. PERDATA
GUGATAN 271 % 17 80,95%

8. PERDATA 13 100% 0 0%
GUGATAN
SEDERHANA 247 91,14% 6 15,79%

JUMLAH

Tabel Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding, kasasi dan PK

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II belum berhasil melakukan mediasi
perkara perdata (Mediasi berhasil : 0 Perkara)
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II belum berhasil melakukan perkara
anak melalui diversi (Diversi: 0 perkara).

Rekapitulasi penyelesaian perkara dia tas dapat dilihat engan lebih terinci sebagaimana ditampilkan dalam
tabel- tabel di bawah ini :

1) Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak Jumlah Realisasi Capaian
(Berkas) (%) Kinerja
Data Perkara
19 100 (%)
Sisa Perkara Tahun 2018 129 91.48
Perkara Masuk Tahun 2019 100
Sisa Perkara Tahun 2018 yang Diminutasi 19 100 91.48
Perkara Tahun 2019 yang Diminutasi 141 95.27
Sisa Akhir 100
7 95.27

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 13

Grafik 1. Analisa Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak

Sisa Perkara Tahun 2018

Perkara Masuk Tahun 2019

Sisa Perkara Tahun 2018 yang Diminutasi

Perkara Tahun 2019 yang Diminutasi

Sisa Akhir

129 141 100 100
91.48 100 91.48

100 95.27

95.27
19

19 7
123456

(a) Pidana Lalu Lintas

Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas Jumlah Realisasi Capaian
(Berkas) (%) Kinerja
Data Perkara
0 0 (%)
Sisa Perkara Tahun 2018 3218 100
Perkara Masuk Tahun 2019 0
Sisa Perkara Tahun 2018 yang Diminutasi 0 0 100
Perkara Tahun 2019 yang Diminutasi 3218 100
Sisa Akhir 0
0 100

Grafik 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas

Sisa Perkara Tahun 2018
Perkara Masuk Tahun 2019
Perkara Tahun 2019 yang Diminutasi
Sisa Akhir

3218 3218

100 100
0 0 0 100 0 100

123456

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 14

(a) Perdata Permohonan Jumlah Realisasi Capaian
(Berkas) (%) Kinerja
Analisa Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Permohonan
0 0 (%)
Data Perkara 61 91.80
0
Sisa Perkara Tahun 2018 0 91.80
Perkara Masuk Tahun 2019 56
Sisa Perkara Tahun 2018 yang Diminutasi
Perkara Tahun 2019 yang Diminutasi 5
Sisa Akhir

Grafik Analisa SIsa Perkara Perdata Permohonan Series5 Series6
Series1 Series2 Series3 Series4

91.80 91.80

61 56

0 000 5

Sisa Perkara Perkara Sisa Perkara Perkara Sisa Akhir
Tahun 2018 Masuk Tahun 2018 Tahun 2019
Tahun 2019
yang yang
Diminutasi Diminutasi

(b) Perdata Gugatan

Analisa Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Gugatan Jumlah Realisasi Capaian
(Berkas) (%) Kinerja
Data Perkara
35 100 (%)
Sisa Perkara Tahun 2018 62 62.90
Perkara Masuk Tahun 2019 35 100
Sisa Perkara Tahun 2018 yang Diminutasi 39 62.90
Perkara Tahun 2019 yang Diminutasi 23
Sisa Akhir

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 15

Analisa Penyelesaian SIsa Perkara Perdata Gugatan Tahun 2019

Sisa Perkara Tahun 2018

Perkara Masuk Tahun 2019

Sisa Perkara Tahun 2018 yang Diminutasi

Perkara Tahun 2019 yang Diminutasi

Sisa Akhir

100 100

62 35 62,90 62,90
35
39
23

123456

2) Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu
(a) Penyelesaian Perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Penyelesaian Perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5
bulan

Data Perkara Jumlah Realisasi Capaian
(Berkas) (%) Kinerja
Perkara Masuk Tahun 2019
Perkara Putus < 5 Bulan 129 100 (%)
Sisa Akhir 122 94.57
100
7 94.57

Grafik 3. Penyelesaian Perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak yang
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 Bulan

Perkara Masuk Tahun 2019 Perkara Putus < 5 Bulan Sisa Akhir

129
122
100 94.57 100 94.57

7

123456
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II
(b) Penyelesaian Perkara Perdata dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

P a g e | 16

Analisa Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan

Data Perkara Jumlah Realisasi Capaian
(Berkas) (%) Kinerja
Sisa Perkara Tahun 2018
Perkara Masuk Tahun 2019 35 (%)
Perkara Putus < 5 Bulan 62
Sisa Akhir 74 76.29 76.29
23

Grafik Analisa Penyesaian Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 Bulan Tahun 2019

Perkara Masuk Tahun 2019 Perkara Putus < 5 Bulan Sisa Akhir
76.29
74 76.29
62

23

123456

3) Jumlah Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK

Upaya Hukum Banding Yang Tidak Diajukan
Untuk Perkara Pidana

Data Perkara Capaian
Jumlah Kinerja
(Berkas) %

Perkara Putus di Tahun 2019 133

Upaya Hukum Banding Tahun 2019 21

Perkara Tidak Banding di Tahun 112 84,21
2019

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 17

GRAFIK UPAYA HUKUM BANDING YANG TIDAK DIAJUKAN
UNTUK PERKARA PIDANA

141 120
150

100
21

50

0 Upaya Hukum Banding Yang Tidak Diajukan
Untuk Perkara Pidana Jumlah (Berkas)

Perkara Upaya Perkara

Putus di Hukum Tidak

Tahun Banding Banding di

2019 Tahun Tahun

2019 2019

Upaya Hukum Kasasi Yang Tidak Diajukan
Untuk Perkara Pidana

Data Perkara Jumlah Capaian
(Berkas) Kinerja

%

Perkara Banding terima/turun di 19
Tahun 2019

Upaya Hukum Kasasi Tahun 15
2019 4 21,05

Tidak Upaya Hukum Kasasi
Tahun 2019

GRAFIK UPAYA HUKUM KASASI YANG TIDAK DIAJUKAN
UNTUK PERKARA PIDANA

19 15 4
20
18 Upaya Hukum Kasasi Tidak Upaya Hukum
16 Tahun 2019 Kasasi Tahun 2019
14
12
10

8
6
4
2
0

Perkara Banding
terima/turun di Tahun

2019

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 18

Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Yang
Tidak Diajukan Untuk Perkara Pidana

Data Perkara Jumlah Capaian
(Berkas) Kinerja

%

Perkara Kasasi terima/turun di 4
Tahun 2019

Upaya Hukum PK Tahun 2019 0

Tidak Upaya Hukum PK Tahun 2019 4 100

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) YANG TIDAK DIAJUKAN
UNTUK PERKARA PIDANA

150 0 4

100 Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)
4 Yang Tidak Diajukan Untuk Perkara…

50

0

Upaya Hukum Banding Yang Tidak Diajukan
Untuk Perkara Perdata

Data Perkara Jumlah Capaian
(Berkas) Kinerja

%

Perkara Putus di Tahun 2019 74

Upaya Hukum Banding Tahun 2019 19 74,32
55
Perkara Tidak Banding di Tahun
2019

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 19

GRAFIK UPAYA HUKUM BANDING YANG TIDAK DIAJUKAN
UNTUK PERKARA PERDATA

74
80

70 55

60

50

40
19

30

20

10

0

Perkara Putus di Tahun Upaya Hukum Banding Perkara Tidak Banding

2019 Tahun 2019 di Tahun 2019

Upaya Hukum Kasasi yang Tidak Diajukan
Perkara Perdata

Data Perkara Jumlah Capaian
(Berkas) Kinerja

%

Perkara Banding terima/turun di 19
Tahun 2019

Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 17
2 10,53
Tidak Upaya Hukum Kasasi Tahun
2019

GRAFIK UPAYA HUKUM KASASI YANG TIDAK DIAJUKAN
PERKARA PERDATA JUMLAH (BERKAS)

19
17

20

15 2
10

5 Upaya Hukum Kasasi yang Tidak Diajukan

0 Perkara Perdata Jumlah (Berkas)

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 20

Upaya Peninjauan Kembali (PK) Yang Tidak
Diajukan Untuk Perkara Perdata

Data Perkara Jumlah Capaian
(Berkas) Kinerja

%

Perkara Kasasi terima/turun di 17
Tahun 2019

Upaya Hukum PK Tahun 2019 4

Tidak Upaya Hukum PK Tahun 2019 13 76,47

GRAFIK UPAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK) YANG TIDAK DIAJUKAN
UNTUK PERKARA PERDATA

17 4 13

20 Upaya Peninjauan Kembali (PK) Yang Tidak
15 Diajukan Untuk Perkara Perdata Jumlah…
10

5
0

4) Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Analisa Kinerja Mediasi yang diselesaikan Jumlah Realisasi Capaian
(Berkas) (%) Kinerja
Data Perkara
(%)
Data Perkara Mediasi Tahun 2018
Jumlah Perkara yang diajukan mediasi Tahun 2018 37 100
Jumlah Mediasi yang diproses Tahun 2018 37 100
Data Perkara Mediasi Tahun 2019
Jumlah Perkara yang diajukan mediasi Tahun 2019 39
Jumlah Mediasi yang diproses Tahun 2019 39 100 100

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 21

Analisa Kinerja Mediasi yang diselesaikan

Data Perkara Mediasi Tahun 2018
Jumlah Perkara yang diajukan mediasi Tahun 2018
Jumlah Mediasi yang diproses Tahun 2018
Data Perkara Mediasi Tahun 2019
Jumlah Perkara yang diajukan mediasi Tahun 2019
Jumlah Mediasi yang diproses Tahun 2019

100 100 100 100

37 39 39
37

123456

Analisa Kinerja Mediasi yang diselesaikan menjadi akta perdamaian Jumlah Realisasi Capaian
Data Perkara Mediasi Tahun 2018 (Berkas) (%) Kinerja
Jumlah Perkara mediasi yang di proses
Jumlah Mediasi yang menjadi akta perdamaian 39 (%)

0 0.00 0.00

Data Perkara Mediasi Tahun 2019 39 0.00
Jumlah Perkara mediasi yang di proses 39
Jumlah Mediasi yang menjadi akta perdamaian
0 0.00

Grafik Analisa Kinerja Mediasi yang diselesaikan menjadi
Akta Perdamaian Tahun 2019

Data Perkara Mediasi Tahun 2018
Jumlah Perkara mediasi yang di proses
Jumlah Mediasi yang menjadi akta perdamaian
Data Perkara Mediasi Tahun 2019
Jumlah Perkara mediasi yang di proses

39 39 39
0 0 0 00.000.00 00.000.00
123456
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 22

5) Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi

Sisa Masuk Jumlah
Perkara
2018 2019 Jumlah Putus Selesai Sisa/ Capaian Anak yang
0 6 Perkara 5 Diminutasi Belum Kinerja Diselesaikan
Diminutasi Melalui
6 5 83% Diversi
1
0

GRAFIK ANALISA PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA ANAK
TAHUN 2019

2500 2018 2019
2000
1500
1000 0 6 6 5 5 1 83% 0

500 Series1
0

Series1 Series2

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 23

128 Perkara (74,97%)

Perkara Pidana Biasa Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2019

73 Perkara (76,29%)

Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2019

122 Perkara (95,31%)

Perkara Pidana Biasa Tidak Mengajukan Banding Tahun 2019

4 Perkara (21,05%)

Perkara Pidana Biasa Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2019

4 Perkara (100%)

Persentase Perkara Pidana Biasa Tidak Mengajukan PK Tahun 2019

55 Perkara (75,32%)

Perkara Perdata Gugatan Tidak Mengajukan Banding Tahun 2019

2 Perkara (10,53%)

Perkara Perdata Gugatan Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2019
v

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 24

13 Perkara (76,47%)

Perkara Perdata Gugatan Tidak Mengajukan PK Tahun 2019

0Perkara (0%)

Perkara Pidana Yang Berhasil Diversi Tahun 2019

0 Perkara (0%)

Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi Tahun 2019

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 25

Akreditasi
Penjaminan Mutu dan
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan

Mutu Badan Peradilan

Umum adalah pengakuan TAPM.060/QMR/SERTIFIKAT/7/2017

formal yang diberikan oleh dimana Penilaian langsung dilakukan
Tim Akreditasi Penjaminan oleh Tim APM Dirjen Badan Peradilan
Mutu Badan Peradilan Umum.

Umum terhadap Selanjutnya Pengadilan Negeri
Oelamasi telah di lakukan surveilance
kompetensi Pengadilan oleh TAPM Pengadilan Tinggi Kupang
pada tahun 2018 dan tahun 2019,
Tinggi, Pengadilan Negeri

dalam melakukan kegiatan

berdasarkan penilaian dengan tetap mempertahankan
predikat Akreditasi A excelent.
kesesuaian terhadap
Pada tahun 2019 juga, Pengadilan
standar yang ditetapkan. Negeri Oelamasi berhasil meraih
Predikat Wilayah Bebas Korupsi
Pengadilan Negeri Oelamasi telah (WBK) dari Kemenpan RB.
terakreditasi "A" Excellent
berdasarkan Sertifikat Akreditasi

Penjaminan Mutu Badan Peradilan

Umum Nomor :

No Nama No sertifikat Tanggal Nilai Tanggal Nilai Keterangan
Satker TAPM Pelaksanaan Surveilan Pelaksanaan Surveilan
Pertama
1 PN. TAPM.060/QMR/ Surveilen Surveilen Kedua
Oelamasi SERTIFIKAT/7/20 Pertama 713 Kedua
Kelas II 700
17 15-16 Maret 24-26 Maret
2018 2019

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 26
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 27

No Nama Satker Nilai TPI Badan Pengawas Tanggal Pelaksanaan Keterangan
1 PN. Oelamasi Kelas II Menerima Piagam
WBK

88,76 10 Desember 2019

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 28

Adapun Program Utama lainya dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung RI yang bertujuan Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat
pencari keadilan antara lain :
1. POSBAKUM ( Jasa Pelayanan Bantuan Hukum )

Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II pada Tahun 2019 mendapat alokasi dana/anggaran untuk
Pelayanan Bantuan Hukum untuk masyarakat pencari keadilan. Dengan Pagu DIPA pada Tahun 2019
untuk program Pos Bantuan Hukum sebesar Rp 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) dengan output
240 jam dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 24.000.000, atau mencapai
100% dari Anggaran tahun 2019 ini.
Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II berkerjasama dengan Lembaga Hukum Surya dalam hal
pelaksanaan POSBAKUM.
2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu
Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II untuk Tahun 2019 tidak melaksanakan kegiatan Sidang
Keliling/Pelayanan Terpadu dikarenakan tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di
tahun 2019.
3. Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)
Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II untuk Tahun 2019 tidak melaksanakan kegiatan
Pembebasan Biaya Perkara (Perkara Prodeo) dikarenakan tidak terdapat anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan tersebut di tahun 2019.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 29

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan tugas sehari-hari Kantor Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II didukung oleh
sumber daya manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial, yang mana juga terdapat promosi,
mutasi alih tugas. Dalam hal pembinaan dan pengelolaan pada Tahun 2019, telah diikuti berberapa
Pendidikan/ Pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap
agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Adapun jumlah SDM pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II pada Tahun 2019 adalah sebanyak 45
orang, dengan perincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini ::

NO Jabatan *Keterangan

1 Ketua 1 Orang

2 Wakil Ketua 1 Orang

3 Hakim 5 Orang

4 Panitera 1 Orang

5 Sekretaris 1 Orang

6 Panitera Muda Pidana - Orang

7 Panitera Muda Perdata 1 Orang
8 Panitera Muda Hukum 1 Orang

9 Kasubag PTIP 1 Orang

10 Kasubag Kepegawaian, 1 Orang
Organisasi dan
Tatalaksana

11 Kasubag Umum 1 Orang
Keuangan

12 Panitera Pengganti 6 Orang

13 Jurusita 3 Orang
14 Jurusita Pengganti 5 Orang

15 Calon Hakim /PNS 4 Orang

16 Staf 1 Orang

17 Honorer 12 Orang

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II
Total 45 Orang

P a g e | 30

Bahwa setelah dilakukan analisis beban kerja, maka diperoleh kebutuhan riil/optimal SDM untuk mendukung kinerja
Pengadilan Negeri Oelamasi adalah sebanyak 60 orang, sehingga masih dibutuhkan sejumlah 15 orang.

TABEL KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGADILAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI

No Unit Kerja Jumlah SDM Formasi Maksimal SDM Kebutuhan SDM
(orang) (orang) (orang)

1 Pengadilan negeri 45 60 15
Oelamasi Kelas II

A. Mutasi
Mutasi kenaikan pangkat yang diproses Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II pada tahun 2019 secara keseluruhan

sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

No Jabatan Jumlah Kenaikan Pangkat

1 Hakim Periode April 2019 Periode Oktober 2019
2 Panitera 1 -
3 Sekretaris
4 Wakil Panitera --
5 Panitera Muda
6 Panitera Pengganti --
7 Kabag
8 Kasubag --
9 Jurusita
10 Staf 1-

Total 2-

--

--

1 orang -

--

5 orang -

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 31

MUTASI KENAIKAN PANGKAT

Mutasi kenaikan pangkat yang diproses Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II pada tahun 2019 secara keseluruhan
sebanyak 1 (satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

No Jabatan Jumlah Kenaikan Pangkat

1 Hakim Periode April 2019 Periode Oktober 2019
2 Panitera 1 -
3 Sekretaris
4 Wakil Panitera --
5 Panitera Muda
6 Panitera Pengganti --
7 Kabag
8 Kasubag --
9 Jurusita
10 Staf 1-

Total 2-
MUTASI ALIH TUGAS
--

--

1 orang -

--

5 orang -

Mutasi Alih Tugas yang berpengaruh pada Bezetting diwilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II pada tahun
2019 secara keseluruhan sebanyak 4 (empat). orang, dengan rincian sebagai berikut :

No Jabatan Jumlah Mutasi Alih Tugas
1 Ketua Pengadilan Negeri (Org)
2 Wakil Ketua Pengadilan Negeri -
3 Hakim Pengadilan Negeri -
4 Panitera -
5 Sekretaris -
6 Wakil Panitera -
7 Kepala Bagian -
8 Panitera Muda -
9 Kepala Sub Bagian 1 Orang
10 Panitera pengganti -
9 Jurusita 2 Orang
10 Staf -
Total 1 Orang
4 orang

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 32

B. Promosi

Pelaksanaan Promosi pada tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II adalah sejumlah 3 (tiga)
orang dengan rincian sebagai berikut :

No Jabatan Jumlah Promosi
1 Kesekretariatan (Org)
2 Panitera
3 Sekretaris 1 Orang
4 Panitera Muda 1 Orang
5 Panitera Pengganti 2 Orang
6 Jurusita/Jurusita Pengganti 3 orang

Total

C. Pensiun
Pensiun yang diproses di lingkungan Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II pada tahun 2019 adalah sejumlah –
(tidak ada yang pensiun) orang dengan rincian sebagai berikut :

NO. Jabatan Jumlah Pensiun
(Org)
1 Hakim
2 Panitera -
3 Sekretaris -
4 Panitera Muda -
5 Panitera Pengganti -
6 Kepala Bagian -
7 Kepala Sub Bagian -
8 Jurusita/Jurusita Pengganti -
9 Staf -
-
Total -

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 33

D. Diklat

Diklat di lingkungan Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II pada tahun 2019 dapat dirincikan sebagai berikut :

No Unit Kerja Jenis Diklat Nama Peserta Keterangan

1 Diklat E-Trainer MA RI Tahun Decky A. S. Nitbani, LULUS

2019 S.H.,M.H BERSERTIFIKAT

Diklat Sertifikasi Manajemen Decky A. S. Nitbani, LULUS
Media MA RI Tahun 2019 S.H.,M.H BERSERTIFIKAT

2

Diklat Kepemimpinan Tingkat Marthen Dima, S.Pi LULUS
3 IV MA RI Tahun 2019 BERSERTIFIKAT

Pengadilan Negeri Diklat Kepemimpinan Tingkat Putu Yunike Ch. LULUS
4 Oelamasi Kelas II IV MA RI Tahun 2019 Merthayasa, S.Sos BERSERTIFIKAT

Diklat Manajemen Peradilan Marthen Dima, S.Pi LULUS
Tk. lanjut bagi sekretaris Tk. BERSERTIFIKAT
5 Banding dan Tk. Pertama

Tahun 2019

Diklat Sertifkasi Bendahara Lilly Florian Otemusu, LULUS
Tahun 2019 S.H BERSERTIFIKAT
6

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 34

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Akuntabilitas Keuangan – Realisasi Anggaran
Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Oelamasi Tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.426.663.000,- (Empat Milyar
Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) bersumber dari APBN yang terdiri dari
DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan Jumlah sebesar Rp. 4.426.663.000,- (Empat Milyar
Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Peradilan
Umum Mahkamah Agung RI dengan jumlah sebesar Rp. 171.125.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua
Puluh Lima Ribu Rupiah).
Rincian pagu dan realisasi pada setiap jenis belanja berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri
Oelamasi Tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
a) Belanja Pegawai

Tabel Belanja Pegawai TA.2019

MAK JENIS BELANJA PAGU DIPA REALISASI REALISASI SISA SISA
TA.2019 TA.2019 (%) ANGGARAN (%)

1066.994.001 Layanan Perkantoran 1,481,864,980 99.57 3,113,020 0.21

511111 Belanja Gaji 1,488,260,000 26,038 104.15 962 3.56
Pokok PNS
102,076,422 99.44 576,578 0.56
511119 Belanja 25,000 29,122,084 98.40 473,916 1.60
511121 Pembulatan 102,653,000 28,140,000 100.00 0.00
511122 Gaji PNS 99.89 0 0.11
29,596,000 1,164,045,000 102.26 1,335,000 0.10
Belanja Tunj 133,228,972 99.52 0.48
Suami /Istri 75,220,260 92.95 134,028 7.05
PNS 294,350,000 101.00 362,740 0.08
18,685,000 100.00 22,323,000 0.00
Belanja Tunj 108,000,000 99.18 0.82
Anak PNS 15,000
3,434,758,756 0
511123 Belanja Tunj 28,140,000
Struktural PNS 28,334,244

511124 Belanja Tunj 1,165,380,000
Fungsional PNS

511125 Belanja Tunj 130,283,000
PPH PNS

511126 Belanja Tunj 75,583,000
Beras PNS 316,673,000

511129 Belanja Tunj 18,500,000
Uang Makan 108,000,000
PNS 3,463,093,000

511151 Belanja Tunj
Umum PNS

511157 Belanja Tunj
Kemahalan
Hakim

Total A

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 35

b) Belanja Barang

Tabel Belanja Barang TA.2019

MAK JENIS BELANJA PAGU DIPA REALISASI REALISASI SISA SISA
TA.2019 TA.2019 (%) ANGGARAN (%)

1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Satker 0 0.00
0.00
524111 Belanja 60,600,000 60,600,000 100.00 0
524113 Perjalanan 15,000,000 15,000,000 100.00 0 0
Dinas
3.24
Belanja 1.19
Perjalanan 0.00
Dinas Dalam 1.09
Kota 6.51
0.20
Total 1066.01 75,600,000 75,600,000 67 0.33
7.11
1066.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
9.71
521111 Belanja 364,000,000 352,195,048 96.76 11,804,952
521114 Keperluan 98.81 71,400 0.00
521115 Perkantoran 6,000,000 5,928,600 100.00 0 3.65
98.91
Belanja 44,200,000 44,200,000 93.49 820,776
Pengiriman 99.80 3,593,208
Surat Dinas Pos 99.67
Pusat 92.89 133,000
5,455
Belanja Honor 90.29
Operasional 6,611,400
Satuan Kerja
6,699,532
521119 Belanja Barang 75,636,000 74,815,224
521811 Operasional
522111 Lainnya 55,196,000 51,602,792
522112
Belanja Barang 67,330,000 67,197,000
Persediaan
Barang 1,656,000 1,650,545
Konsumsi
Belanja
Langganan
Listrik

Belanja
Langganan
Telepon

523111 Belanja 92,944,000 86,332,600
Pemeliharaan
Gedung Dan
Bangunan

523121 Belanja 69,008,000 62,308,468
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin

522141 Belanja Sewa 60,000,000 60,000,000 100.00 0
Rumah Dinas
Hakim

Total 1066.994.002 896,570,000 863,887,723 96.35 32,682,277

Total B 911,570,000 878,887,723 96.35 32,682,277 3.65

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 36

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tabel Belanja Modal TA.2019

MAK JENIS BELANJA PAGU DIPA REALISASI REALISASI SISA SISA
TA.2019 TA.2019 (%) ANGGARAN (%)

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

532111 Belanja Modal 52,000,000 52,000,000 100.00 0 0.00
Peralatan dan Mesin

Total C 52,000,000 52,000,000 100 00

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Tabel Belanja Jasa dan Barang Dipa 03 TA.2019

MAK JENIS BELANJA PAGU DIPA REALISASI REALISASI SISA SISA
TA.2019 TA.2019 (%) ANGGARAN (%)

1049.003 Layanan Pos Bantuan Hukum 6.67
6.67
522131 Belanja Jasa 24,000,000 22,400,000 93.33 1,600,000
Konsultan 34.64
0.56
Total 1049.003 24,000,000 22,400,000 93.33 1,600,000 0.08

1049.005 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu

521114 Belanja Pengiriman 1,295,000 846,400 65.36 448,600
Surat Dinas Pos

521211 Belanja Bahan 31,741,000 31,563,300 99.44 177,700

521811 Belanja Barang 93,299,000 93,223,502 99.92 75,498
Persediaan Konsumsi

524113 Belanja Perjalanan 20,790,000 20,790,000 100.00 0 0.00
Dinas Dalam Kota 35.28

Total 1049.003 147,125,000 146,423,202 99.52 701,798.00

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 37

Berdasarkan data di atas, maka dapat direkapitulasikan data sebagai berikut :
Tabel Rekapitulasi Realisasi Belanja DIPA 01 dan 03

Realisasi DIPA 01 Prosentase DIPA 03 Prosentase
Belanja Jumlah (Rp) (%) Jumlah (Rp) (%)
T.A 2019 3,463,093,000 99.18 --
--
Realisasi 878,887,723 96.41 98.65
Belanja 168,823,202
Pegawai 52,000,000 100 --
4,365,646,479 98.62 -- 98.65
(Total A) 168,823,202

Realisasi
Belanja
Barang

(Total B)

Realisasi
Belanja
Modal

(Total D)

Total
Realisasi

Realisasi Belanja TA.2019

Total Realisasi, Realisasi Belanja
4,365,646,479 Pegawai,

3,463,093,000

Realisasi Belanja Realisasi Belanja
Modal, Barang ,

52,000,000 878,887,723

Berdasarkan Tabel & Grafik Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa Realisasi
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal masing-masing telah mendekati 100% artinya Penyerapan
Anggaran dari tiap-tiap pos mata anggaran sangat baik

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 38

Tabel Sisa Anggaran Pelaksanaan TA.2019

Sisa Anggaran Jumlah (Rp) Prosentase
Pelaksanaan T.A 28,334,244 (%)
32,682,277 0.82
2019 0
61,016,521 3.65
Belanja Pegawai
0
(Sisa Anggaran A) 4.47

Belanja Barang

(Sisa Anggaran B)

Belanja Modal

(Sisa Anggaran C)

Total Sisa
Anggaran

Grafik Sisa Anggaran Pelaksanaan
TA.2019

Total Sisa Belanja (Sisa Anggaran
Anggaran Pegawai A)
0%
50% 23%
(Sisa Anggaran
(Sisa Anggaran Belanja
C) Barang B)
0% 0%
27%

Belanja Modal

0%

Berdasarkan Tabel dan Grafik Sisa Anggaran Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa
Prosentase Sisa Anggaran pada Tahun 2019 sebesar 4% dari Anggaran yang ada artinya Penyerapan Anggaran pada
Tahun 2019 sangat baik.

Tabel Analisa Realisasi Anggaran Tahun 2019

Indikator Pagu Realisasi Prosentase Target Selisih
Anggaran Anggaran Realisasi Realisasi Pencapaian
Belanja Pegawai Anggaran Anggaran
Belanja Barang 3,463,093,000 3,434,758,756 (%) 4.18
Belanja Modal 851,570,000 821,830,277 (%) 1.51
52,000,000 52,000,000 99.18 20.00
95
96.51
95
100.00
80

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 39

Grafik Selisih Pencapaian Realisasi
Anggaran & Target Realisasi
Anggaran

4E+09 Belanja Pegawai
3E+09 Belanja Barang
2E+09 Belanja Modal
1E+09

0

Tabel Rincian Data Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Tahun 2019

No Nama Aset Harga Kuantitas Total

1. Laptop 13.000.000 4 52.000.000

Berdasarkan Tabel Pengadaan Sarana dan Prasarana di atas, dapat disimpulkan Persentase Pengadaan
Sarana dan Prasarana pada Tahun 2019 telah mencapai Realisasi sebesar 100%

Tabel.33 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2018

Indikator Prosentase Prosentase Selisih
Realisasi Realisasi Realisasi
Belanja Pegawai Anggaran Anggaran Perbandingan
Belanja Barang Anggaran (%)
Belanja Modal Tahun 2019 Tahun 2018
-3.45
99.18 102.63
-1.93
96.51 98.44
19.58
100 80.42

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 40

Grafik Selisih Pencapaian Realisasi
Anggaran & Target Realisasi
Anggaran

4E+09 Belanja Pegawai
3E+09 Belanja Barang
2E+09 Belanja Modal
1E+09

0

Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat di simpulkan bahwa Prosentase Realisasi Anggaran Tahun 2019
mengalami penurunan untuk Belanja Pegawai sebesar 3.45%, Belanja Barang sebesar 1.93% dan Belanja Modal
mengalami kenaikan sebesar 19.58%

REALISASI REALISASI
DIPA 01 DIPA 013
TAHUN 2019
TAHUN 2019
98.62%
98.65%

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
KENDARAAN DINAS

No Uraian Tahun Baik Kondisi Rusak Keterangan
Perolehan Rusak berat
Ringan

I Jenis Kendaraan
Roda 4

1 Minibus Suzuki Ertiga 2013 √
2012 √
2 Minibus Kijang Inova

II Jenis Kendaraan
Roda 2

1 Supra X 125 CC / Honda 2013 √

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 41

MATRIKS SARANA/PRASARANA PENGADILAN NEGERI OELAMASI

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Wakil Ketua 1
3 Ruang Hakim 2
4 Ruang Panitera 1
5 Ruang Sekretaris 1
6 Ruang Sidang Umum 2
7 Ruang Kepaniteraan 3
8 Ruang Kesekretariatan 3
9 Ruang Sidang Anak 1
10 Ruang Perpustakaan 1
11 Ruang Mediasi 1
12 Ruang Peksos 1
13 Ruang Ramah Anak 1
14 Ruang Sholat 1
15 Ruang Tahanan Wanita 1
16 Ruang Tahanan Pria 1
17 Ruang Tunggu Anak 1
18 Ruang Teleconference 1
19 Ruang Dokumen Control 1
20 Ruang Arsip Perkara 2

21 Ruang ATK 1

22 Ruang Jaksa 1

23 Ruang Posbakum 1

24 Toilet 16

25 Komputer 13

26 Laptop 18

27 In focus -

28 LASPeOrvReAr N PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI1OELAMASI KELAS II
2019 |

29 Scanner 2

P a g e | 42

30 Printer 14
31 AC Split 24
32 Faximile 1
33 Genset 1
34 CCTV -
35 Mesin Absensi 1
36 Televisi -
37 Rak Server 1
38 Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) -
39 Handy Cam -
40 DVD Player -
41 Audio Mixing Console 1
41 Microphone/Wireless MIC 2
42 Uninterrup Power Supply (UPS) 2
43 Pawer Ampifier 1
44 Pesawat Telephone 1
45 Router 1
46 Microphone/Boom Stand 1
47 Stabilisator -

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi telah menjadi gaung “Reformasi Birokrasi” di Lingkungan Peradilan
di seluruh indonesia. Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II memanfaatkan Teknologi dan
Informasi dalam pelaksanaan fungsi peradilan untuk menjadi transparan dan akuntabel akan
semakin terbuka. Sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegritas
dapat memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit
kerja khususnya Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II.
Lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan selanjutnya PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang menjadi
payung hukum dalam proses berperkara secara elektronik, yang mengatur mengenai pengguna, pendaftaran
perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak dan juga administrasi perkara
serta persidangan di pengadilan yang semuanya dilakukan secara elektronik. Merupakan cikal
bakal terwujudnya proses Peradilan Digital demi mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung.
Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 43

Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas I I menggunakan Tekhnologi Informasi sebagai salah
satu sarana keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi dan menjadikan
organisasi modern berbasis tekhnologi antara lain dengan mengimplementasikan e-court dan
SIPP.

 Implementasi e-Court di lingkungan Pengadilan Negeri Oelamasi
Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II sebagai pengadilan tingkat pertama sudah menerapkan layanan e-
Court sejak tanggal 31 Oktober 2018. Pada bulan November 2019, layanan e-Court di Pengadilan Negeri
Oelamasi Kelas II sudah dilengkapi dengan Pojok e-Court yang terletak bersamaan dengan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bagian perdata dan layanan e-litigasi juga telah dapat dikses oleh
masyarakat. Selain itu, brosur-brosur informatif mengenai e-Court juga selalu tersedia dan dapat dengan
mudah di akses pada ruangan PTSP Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II. Laman www.pn-oelamasi.go.id
juga telah menampilkan video e-Court dan tautan untuk mengakses ecourt.mahkamahagung.go.id.

Adapun perkara yang diterima melalui e-Court pada tahun 2019 adalah sebanyak 13 perkara, dengan
jenis perkara sebagai berikut :

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Gugatan 13 perkara
2 Gugatan Sederhana
3 Bantahan 0 perkara
4 Permohonan
0 perkara
JUMLAH
0 perkara

13 Perkara

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 44
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 45

 Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri Oelamasi
SIPP (Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara) sebagai salah satu pilar utama

terlasakananya program e-Court dan e Litigasi yang kini menjadi program unggulan
Mahkamah Agung RI. Fungsi utama sekaligus fungsi pokok dari adanya apllikasi Sipp
adalah aplikasi untuk memberikan informasi terkait proses penanganan perkara kepada
para pencari keadilan dan stakeholder Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II. SIPP juga di
fungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparat Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II.

Pada tahun 2019, kinerja SIPP Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, untuk penanganan
perkara 1 – 500 di wilayah Pengadilan Tinggi Kupang berada pada peringkat 12 dari 16
Satker, dengan predikat bintang 5 (lima) dan pointnya adalah 923,35.

Bahwa setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, ditemukan permasalahan yaitu masih
kurangnya kepatuhan PP dan JS/JSP dalam menginput SIPP dalam 1 x 24 jam, khususnya
dalam e-doc penuntutan dan relaas delegasi. Sehingga telah diambil solusi dengan
kerjsama dengan Penuntut Umum dalam memberikan softcopy tuntutan dan relaas deelgasi
dengan melibatkan Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Tinggi yang diajukan relaas
delegasi tersebut.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 46

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Untuk mewujudkan peradilan yang modern, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah

berkomitmen dengan menerapkan secara ketat, sungguh-sungguh dan terukur Program Akreditasi Penjaminan

Mutu. Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II selaku salah satu

Pengadilan tingkat pertama telah melaksanakan program tersebut sejak

tahun 2016.

Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II mendapatkan

penghargaan yang membanggakan yaitu Sertifikasi

Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum terak reditasi “A”

(Excellent) dari Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia,

yang dilaksanakan di Banyuwangi tanggal 24 Juli 2017,

dilanjutkan dengan Survailence Pertama pada bulan Maret 2018 dengan

hasil “A” Excellent dan Survailence Kedua pada bulan Maret

2019 dengan hasil “A” Excellent.

Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu,

yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal

tersebut, maka Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan

standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna

pengadilan dengan tujuan untuk mencapai Pelayanan Publik yang Prima serta menjadi Pengadilan Negeri

Oelamasi Kelas II yang unggul. Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDARD AKREDITASI

PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE untuk Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II meliputi seluruh

proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II.

B. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KEMENPAN RB

Pengadilan Negeri Oelamasi telah mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KEMENPAN RB,
berikut adalah proses yang telah dijalani oleh Pengadilan Negeri Oelamasi :

 Pada Tanggal 03 Maret 2019 dilaksanakan Kegiatan Pencanangan Zona Integritas, dihadiri Oleh Bupati
Kabupaten Kupang,Kejari, Kapolres Babau, dan Kepala Rumah Tahanan Negara Kupang serta Kodim
kupang.
Kegiatan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Oelamasi. Dan diliput oleh media
Televisi I-News dan Media Online.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II