LAPORAN KEGIATAN PN OELAMASI 2019

P a g e | 47
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 48
 Pada Tanggal 07 Mei 2019 dilaksanakan Kegiatan Monitoring Pembangunan ZI Oleh Dirjen Badilum MARI

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 49
 Pada Tanggal 22 Mei 2019 dilaksanakan Kegiatan Monitoring Pembangunan ZI Oleh Badan Pengawas

MARI

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 50
 Pada Tanggal 07 Agustur 2019 Mengikuti Evaluasi ZI di Jakarta
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 51

 Pada tangggal 8 Agustus 2019 s/d 8 september 2019 dilaksankan Survey oleh Badan Pusat Statistik
(BPS)

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 52
 Persiapan Prensentasi oleh Tim Desk Evaluasi RB Mahkamah Agung di Pengadilan Tinggi Kupang
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 53

 Pada Tanggal 11 September 2019 dilaksanakan Kegiatan Evaluasi Pembangunan ZI Oleh KEMENPAN
RB Di Jakarta

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 54

 Pada Tanggal 14 Oktober 2019 dilaksanakan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pembangunan ZI Oleh
KEMENPAN RB Di Pengadilan Negeri Oelamasi

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 55

 Pada Tanggal 17 Oktober 2019 Dilaksanakan Kegiatan Public Campaign, diikuti Oleh Para Jurnalis Dari
berbagai Media

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 56
 Pada Tanggal 18 Oktober 2019 Dilaksanakan Kegiatan Public Campaign di Jalan Timor Raya KM.36
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 57

 Pada Tanggal 18 November 2019 dilaksankan Penandatanganan MoU Sistem Peradilan Pidana
Terpadu/ICJS Wilayah Hukum Kabupaten Kupang

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 58
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 59
 Pada Tanggal 10 Desember 2019 Diterima Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KEMENPAN di

Jakarta

======’’===’’’[[[====’’’[‘’’’’’’’’’’’’’’’[=[[[/========================//

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 60

C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengadilan Negeri Oelamasi telah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana para pencari
keadilan atau pihak terkait yang berkepentingan dapat dilayani melalui Meja PTSP.

Bentuk Pelayanan yang diberikan di Meja PTSP adalah :
a) Bagian Umum
1. Menerima dan menyerahkan seluruh surat –surat yang ditujukan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri

Oelamasi Kelas II.
2. Mengimput persuratan menggunakan Aplikasi PTSP dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung RI.
b) Bagian Perdata
1. Memeriksa dan Menerima Pendaftaran Perkara gugatan biasa.
2. Memeriksa dan Menerima Pendaftaran Gugatan Sederhana.
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 61

3. Memeriksa dan Menerima Pendaftaran Perkara Perlawanan/bantahan.
4. Memeriksa dan Menerima Pendaftaran Verzet atau Putusan Verstek.
5. Memeriksa dan Menerima Pendaftaran Perkara Permohonan.
6. Memeriksa dan Menerima Pendaftaran Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
7. Memeriksa dan Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
8. Memeriksa dan Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan.
9. Memeriksa dan Menerima permohonan pengambilan sisa biaya perkara.
10. Memeriksa dan Menerima permohonan pengambilan turunan putusan.
11. Memeriksa dan Menerima pendaftaran permohonan eksekusi.
12. Memeriksa dan Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi.
13. Memeriksa dan Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
14. Memeriksa dan Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan

kembali dan eksekusi.
15. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

c) Bagian Pidana

1. Memeriksa dan Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari
Penuntut Umum/Penyidik.

2. Memeriksa dan Menerima Pendaftaran Permohonan Praperadilan.
3. Memeriksa dan Menerima permohonan perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.
4. Memeriksa dan Menerima permohonan Pencabutan Perlawanan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
5. Memeriksa dan Menerima Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan dan menyerahkan izin/Persetujuan

Penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
6. Memeriksa dan Menerima Permohonan Izin/Persetujuan Penyitaan dan menyerahkan izin/Persetujuan

Penyitaan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
7. Memeriksa dan Menerima Permohonan Izin/Persetujuan pemusnahan Barang Bukti dan atau Pelelangan

Barang Bukti.
8. Menerima dan memeriksa permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan

penahanan yang sudah ditanda tangani Ketua Pengadilan.
9. Menerima dan memeriksa permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah

ditanda tangani Ketua Pengadilan.
10. Menerima dan memeriksa izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
11. Menerima dan memeriksa permohonan dan menyerahkan izin bertobat bagi terdakwa yang telah ditanda

tangani Ketua Pengadilan.
12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan informasi penyelesaian perkara Pidana.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 62

d) Bagian Hukum
1. Memeriksa dan Menerima Pendaftaran pendirian CV.
2. Memeriksa dan Menerima Pendaftaran Permohonan Waarmaking surat-surat.
3. Memeriksa dan Menerima permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
4. Memeriksa dan Menerima permohonan surat izin yang sudah ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri untuk

melaksanakan penelitian dan riset.
5. Menerima Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum

tetap.
6. Memeriksa dan Menerima Permohonan pendaftaran surat kuasa.
7. Memeriksa dan Menerima permohonan legalisasi surat.
8. Menerima permohonan imformasi dan memberikan informasi sesuai surat keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI Nomor 1-144.
9. Menerima permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk

menyediakan informasi yang diminta pemohon.
10.Memberikan informasi jadwal sidang setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
11.Menerima Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI
12.Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa Hukum
Pelaksananaak PTSP Pengadilan Negeri Oelamasi pasca diberikannya Penilaian sebagai Juara harapan V PTSP
PN kelas II Se- Indonesia oleh Dirjen Badilum, terus dilaksanan peningkatan kinerja PTSp. Dalam menunjang kinerja
dari Petugas PTSP telah dilaksanakan Sosialisasi Aplikasi PTSP Plus EraTerang tanggal 10 Oktober 2019, oleh Bagian
PTIP diikuti oleh seluruh ASN Pengadilan Negeri Oelamasi, dimana untuk praktikum pelatihan langsung diberikan
kepada Bagian Hukum.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 63
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 64

D. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Oelamasi pada Tahun 2019, selain

dengan melaksanakan inovasi digitalisasi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilum seperti

SIPP dan MIS, e-Court/e-Litigasi, PTSP+, Eraterang dan juga menciptakan inovasi berupa Aplikasi maupun

Kegiatan ataupun inovasi Inovasi itu butuh keberanian. berupa sarana
Hanya orang atau organisasi
prasarana bagi pemberani yang siap untuk pelayanan publik.
berinovasi. Dan hanya organisasi
Dimana inovasi yang ada inovatif yang selalu menjadi pada saat ini ada yang
rujukan bagi organisasi lainnya.
telah dilaksankan sejak tahun 2017 seperti

Ruang Pelayanan Kesehatan dan Laktasi,

Fasilitas Pelayanan Difabel, Pelayanan

Ruangan Saksi, Aplikasi Survei Masyarakat

(ASIKMAS), Aplikasi Antrian Nomor PTSP (ANA PTSP), Fasilitas Mesin EDC dan pada Tahun 2019 ini terus

dilaksanakan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan publik yang prima, yaitu sebagai berikut :

1. e- GeSiT (elektronik Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan dan Ijin Besuk) Versi 2.0
Bahwa inovasi aplikasi e-GeSiT telah dibuat

pada tahun 2017 ini dikembangkan pada tahun 2019
dari aplikasi e-Gesit versi 1.0 ke Versi 2.0 dengan latar
belakang wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi
Kelas II secara geografis terdiri dari wilayah kerja yang
cukup luas, dimana Polsek - Polsek pada Polres
Kabupaten Kupang berada dalam radius yang jauh
dengan sarana jalan yang belum sepenuhnya baik dan
lancar untuk sampai ke kantor Pengadilan Negeri
Oelamasi Kelas II, sehingga apabila penyidik dalam
mengajukan surat permohonan penggeledahan,
penyitaan ataupun penahanan dapat menyita waktu
yang lama dan jarak tempuh yang jauh, ditambah lagi
apabila terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan
data yang disampaikan, maka penyidik tersebut akan kembali ke tempat asalnya lagi sehingga proses tersebut
dirasakan kurang efektif. Demi memangkas waktu, jarak dan guna berlangsung efektif dan efisien dibangun
koordinasi antara penyidik dan pengadilan, dimana penyidik dapat mengirimkan terlebih dahulu surat
permohonan dan kelengkapannya melalui aplikasi e-GeSiT yang telah terintegrasi dalam sistem untuk diproses
di Pengadilan dengan melalui notifikasi dan komunikasi data yang terenkripsi. Demikian juga dengan
penahanan dengan pihak Rumah Tahanan Negara agar terkoordinasi dengan baik sehingga tahanan tidak
lepas demi hukum. Dimana Rutan berada di wilayah hukum Kota Kupang sehingga jarak dan waktu pun

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 65
dapat dipangkas serta dimudahkan dalam proses perpanjangan penahanan. Dengan dikembangkan ke versi
2.0 karena adanya penambahan fitur/menu yang berhubungan dengan pihak Rumah Tahanan Negara,
sehingga diharapkan dengan koordinasi antara pihak terkait yakni Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II,
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Kepolisian Resort Kupang serta Rutan Kupang melalui aplikasi ini
seluruh proses terkait administrasi pidana dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bagi masyarakat yang
membutuhkan surat ijin besuk dapat mengakses pula melalui aplikasi e-Gesit.

Aplikasi e-Gesit ini juga mendukung dan menjadi sarana awal bagi pelaksanaan Sistem Peradilan
Pidana Terpadu/ICJS ditingkat penegak hukum pada wilayah hukum Kabupaten Kupang. Dimana akan terus
dikembangkan dan diarahkan pada tahun selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dari masing – masing instansi.
2. Membuat Aplikasi Reminder Kampanye Anti Gratifikasi

Aplikasi Reminder Kampanye Anti Gratifikasi, merupakan pelaksanaan surat Sekretaris Mahkamah Agung
RI Nomor : tanggal , dimana pengumuman secara tertulis diubah ke versi audo dan diperdengarkan melalui
pengeras suara/speaker setiap 2 (dua) jam padai jam kerja, agar didengarkan oleh semua pengunjung yang
berada di Pengadilan Negeri Oelamasi serta juga diumumkan pada setiap persidangan oleh Majelis Hakim.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 66
3. Area Steril dari Pihak – Pihak

Untuk menjamin terselengaranya proses peradilan dan pengurusan adminstrasi di Pengadilan berjalan
dengan bebas dari benturan kepentingan dan guna tertibnya kegiatan perkantoran, maka dibuatkan area steril yang
tidak dapat diakses oleh siapapun selain petugas oleh Pengadilan Negeri Oelamasi, tujuannya adalah agar
mendukung PTSP, dimana semua layanan bagi pengujung benar- benar hanya melalui PTSP dan memutus kontak
langsung antara pengunjung/pihak-pihak dengan aparat Pengadilan Negeri Oelamasi.

4. Meja Inzage
Dengan tersedianya meja inzage secara khusus yang berada satu kesatuan dengan meja PTSP, maka

layanan bagi pihak yang mempelajari berkas dapat langsung berlansung di ruangan PTSP dan keterbukaan serta
kenyamana juga dapat terjamin

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 67
5. Pojok Literasi Hukum

Pojok Literasi Hukum merupakan bentuk mini dari perpustakaan, dimana dengan memanfaatkan
ruangan/space yang ada, dan mendekatkan pengunjung dengan informasi hukum serta sebagai sarana literasi
hukum maka disediakan pojok baca bagi pengunjung sambil menunggu persidangan ataupun mengurus
administrasi.

6. Manajemen Media/Pers
Demikian strategis dan sentralnya pemberitaan media terhadap kegiatan – kegiatan di Pengadilan Negeri

Oelamasi yang dapat mendukung sosialisasi seluruh kegiatan yang sedang dan akan dikerjakan oleh Pengadilan
Negeri Oelamasi agar segera diketahui oleh publik secara luas dan cepat., maka diilaksanakan kegiatan dengan
insan Media dengan membuat WA Grup dan juga release berita atau informasi agar secara online dan cetak dapat
ditayangkan bagi masyarakatm dengan tentu menjaga independensi dan kode etik yang ada di Pengadilan Negeri
Oelamasi. Dan juga manajemen media dilaksanakan dengan menginformasikan kegiatan –kegiatan melalui
aplikasi media sosial (medsos) seperti Instagram, facebook, dan youtube.

pn.oelamasi
pn.olm

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 68
7. Media Sosialisasi Layanan Publik dan

Bahwa secara visual dilaksanakan kampanye/public campaign bagi program – program yang sedang
berlangsung di Pengadilan Negeri Oelamasi agar diketahui dan diakses dengan mudah oleh masyarakat dan
bersifat kekinian yang menjangkau kaum milennial, maka dilakukan inovasi berupa pemasangan banner – banner
yang berukuran besar dan tulisan – tulisan inspiratif dan kekinian pada lingkungan kantor Pengadilan Negeri
Oelamasi.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 69

BAB VI
PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar
tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan
yang berlaku.

Sistem pengawasan tersebut diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.
KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
lembga peradilan. Yang selanjutnya disempurnakan dengan Keputusan MARI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007,
tanggal 24 Agustus 2007 tentang memberlakukan Buku Pedoman Pengawasan di Lingkungan Badan-badan
Peradilan. Dalam pedoman pengawasan sebagaimana yang dimuat dalam KMA disebutkan adanya 2 (dua) jenis
pengawasan internal yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus
menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan
tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan yang
berlaku oleh aparat pengawas yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut di lingkungan
pengadilan.

Pengadilan Negeri Oelamasi telah melaksanakan Pengawasan Internal secara rutin baik mingguan,
bulanan, triwulan, semester dan tahunan didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Negeri Oelamasi Kelas II Nomor
: W26-U16/40/SK/107/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan
Negeri Oelamasi Kelas II oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Hakim Pengawas secara berjenjang.
Pengawasan secara keseluruhan dilaksanakan setiap bulan melalui Rapat Bulanan oleh Ketua, Wakil Ketua,
Panitera, Sekretaris, Pengawasan oleh Hakim Pengawas oleh setiap bagian. Pengawasan dilakukan juga oleh
Panitera khusus kepada Bagian Kepaniteraan dan Sekretaris khusus kepada Bagian Sekretariat dan Pengawasan
oleh Hakim Pengawas oleh setiap bagian.

Demikian halnya untuk mengantisipasi berbagai peristiwa yang akan terjadi dilakukan dengan membentuk
Tim Satuan Pengendalian Intern Pengadilan (SPIP) yang menghasilkan produk berupa program - program untuk
meminimalisir resiko dan keselamatan kerja. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik yang
diberikan kepada masyarakat, maka pengawasan dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS)
dan melalui Meja Informasi dan Pengaduan. Selain itu, sebagai barometer layanan yang dapat dimanfaatkan oleh
pengguna dilakukan pengukuran dengan melaksanakan survei baik Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan
Survei Persepsi Korupsi dengan Nilai Indikatornya masing – masing, dimana pada survei terkhir pada bulan
Agustus 2019, IKM sebesar 90,44 atau sangat memuaskan dan IPK 3,71 atau sangat bersih.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 70
Adapun kegiatan tim Pengawasan dan Pembinaan tersebut adalah sebagai berikut :
 Pengawasan dan Pembinaan secara keseluruhan dilaksanakan setiap bulan melalui Rapat Bulanan oleh
Ketua Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 71
 Pengawasan oleh Ketua, Wakil, Panitera dan Sekretaris kepada tiap bagian
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 72
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 73

 Pengawasan oleh Hakim Pengawas oleh setiap bagian.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 74
 Pengawasan dan Pembinaan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi khusus kepada Panitera Pengganti

dan JuruSita/JSP

 Pengawasan dilakukan juga oleh Panitera khusus kepada Bagian Kepaniteraan

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 75

 Sekretaris khusus kepada Bagian Sekretariat

 Brifing Setiap Hari Senin oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dan Apel Pagi dan Sore

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 76
 Kegiatan SPIP dengan membuat Simulasi Bencana dan huruhara, Penyusunan Identifikasi dan Solusi

Manajemen Resiko, dan Benturan Kepentingan

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 77

 Indikator Kepuasan Masyarakat

 Indikator Persepsi Korupsi

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 78

B. Evaluasi

Pimpinan Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II telah melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh para pemangku jabatan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta
bawahannya. Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II memperhatikan
hal-hal yang bersifat pembinaan pegawai. Sedangkan review intern yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Oelamasi Kelas II yaitu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan yang
dilakukan oleh pimpinan bersama-sama dengan staf terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan. Dengan kata
lain Monitoring dan Evaluasi adalah untuk memeriksa apakah seluruh sistem pengendalian telah berfungsi secara
baik, juga untuk memastikan keberhasilan mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II. Dan
seluruh temuan diidentifikasikan penyebabnya, ditindaklanjuti dengan solusi, sehingga peningkatan layanan dan
kinerja menjadi semakin baik.

Dalam Monitoring dan Evaluasi ini telah dilakukan secara berjenjang dalam bentuk Rapat-Rapat
bulanan, Evaluasi, Pembinaan, Saran dan Pendapat dari pegawai Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II.

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 79

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II mempunyai visi dan misi yang berguna sebagai arah dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang diputuskan melalui kebijakan pimpinan serta diimplementasikan dalam
pelaksanaan kegiatan DIPA sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis.

2. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, maka telah
ditetapkan job description/uraian tugas, Standar Operational Procedures (SOP) dan Kinerja Sasaran Kerja
Pegawai (SKP), walaupun dalam prakteknya masih terdapat tumpang tindih. Ini disebabkan karena
terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II dan masih adanya
rangkap jabatan. Meskipun demikian, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II dapat
terlaksana dengan baik dan lancar dikarenakan adanya kesadaran dan semangat untuk meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan serta adanya kerjasama dan kekompakan antar sesama
Pegawai Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II.

3. Penyelesaian perkara yang ditangani pada Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II pada Tahun 2019
mengalami peningkatan, walaupun masih ditemukan terdapatnya penyelesaian perkara lebih dari 5 (lima)
bulan.

4. Alokasi anggaran didalam DIPA Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Tahun Anggaran 2019 terdapat dua
alokasi anggaran yaitu DIPA 005.01 dan DIPA 005.03, yaitu :
 DIPA 005.01 dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 4.426.6638.000 dengan realisasi selama tahun
2019, yaitu sebesar Rp. 4.365.646.479 (98,62%)

 DIPA 005.03 dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 171.125.000 dengan realisasi selama tahun
2019, yaitu sebesar Rp. 168.823.202 (98,65%)
Ini berarti penyerapan dana APBN yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II
Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan dan terealisasi dengan sangat baik dan lancar.

5. Dalam mendukung program menuju peradilan yang modern berbasis teknologi informasi, Pengadilan Negeri
Oelamasi Kelas II telah mengimplementasikan 2 (dua) inovasi andalan Mahkamah Agung R.I. yaitu SIPP
dan E-Court/E-Litigasi serta eraterang. Selain itu, Pengadilan Negeri Oelamasi juga telah membuat inovasi
pelayanan public dengan harapan dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

6. Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II telah melaksanakan pengawasan internal sebagaimana telah diatur
dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus
2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan lembga peradilan. Yang selanjutnya

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 80

disempurnakan dengan Keputusan MARI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007 tentang
memberlakukan Buku Pedoman Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.
7. Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II telah melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui rapat berjenjang,
sehingga pimpinan secara rutin mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah
ditetapkan.
8. Kegiatan administrasi peradilan dan administrasi umum dapat terselenggara dengan baik, ini disebabkan
adanya pemahaman dan kesadaran serta semangat dalam melaksanakan job description/uraian tugas
masing-masing sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, nyaman dan aman.

B. REKOMENDASI
1. Berdasarkan prosentasi perkara dan kegiatan yang tiap tahunnya selalu bertambah perlu adanya
penambahan hakim maupun pegawai baru terutama dalam bidang administrasi (kesekretariatan) dan
perkara (kepaniteraan) agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat lebih optimal dan maksimal dan
tidak ada lagi pegawai yang merangkap jabatan.
2. Untuk menunjang tugas-tugas peradilan perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang
memadai, baik yang berhubungan dengan perkantoran (Tambah daya listrik, AC, PC, Mebeler, dll) maupun
pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) bagi pejabat struktural dan fungsional agar
dapat memperlancar transportasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
3. Guna meningkatkan profesionalisme dan mutu kinerja serta memperluas wawasan pegawai baik bagi
Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural, Bendahara dan staf
perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

-------------------------0-0--------------------------

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 81
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 83
- SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 84
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 85
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 86
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 87
- DOKUMEN EVIDENCE RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN TAHUN

2019
(UNDANGAN, DAFTAR HADIR, NOTULEN, FOTO)

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 88
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 89
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 90
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 91
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 92
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 93
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 94
- MBARAN PENGESAHAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN

KEGIATAN TAHUN 2019

2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II

P a g e | 95
2019 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KELAS II