Majalah LARAS Edisi November 2023

LARAS | NOVEMBER 2023 1

2 LARAS | NOVEMBER 2023

LARAS | NOVEMBER 2023 3 PENGANTAR REDAKSI Diterbitkan Oleh: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim DEWAN REDAKSI Pelindung: Dr. H. Ahmad Rizali, M.A. (Pj. Bupati Muara Enim) | Penasehat: Ir. Yulius, M.Si. (Sekda Muara Enim) | Pengarah: Ardian Arifanardi, A.P., M.Si. (Kadin Kominfo Muara Enim) | Penanggung Jawab: Harry Aries Saputra, S.E., M.M. (Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik) | Penanggung Jawab Redaksi: Triana Rantini, S.Si., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Muda) | Sekretariat: Melinda Dwi Anggraini, S.Si (Analisis Statistik); Arnelia Agustin (Staf Dinas Kominfo) | Redaktur: Nini Suryani, S.Si (Analisis Statistik); Krisdayanti, S.A.P. (Staf Dinas Kominfo) | Editor: Vranata Novriansyah, S.E (Pranata Humas Ahli Muda) | Desain Grafis: Resia Evel Roselyn Nesya, S.I.P, M.M. (Statistisi Ahli Muda); Ari Herdiansyah (Staf Dinas Kominfo) | Fotografer: Redi Endika, S.SI (Analisis Data dan Informasi); Andre Leonardo Q.B, S.H. (Staf Dinas Kominfo) DAFTAR ISI P eriode kepemimpinan hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2018-2023 telah berakhir. Dalam tempo lima tahun, banyak peristiwa terjadi di Kabupaten Muara Enim. Semua itu ada yang berasal dari situasi global dan nasional, seperti pandemi Covid-19 dan ada juga yang berasal dari situasi lokal. Layaknya membuka lembaran album, ingatan kita akan melayang ke belakang mengenang masa-masa yang telah dilalui. Suka-duka, senang-sedih, hanya merupakan ekspresi dari rasa dan pemikiran kita dalam menyikapi realita yang ada. Tapi apa pun persepsinya, kenyataan tetaplah kenyataan. Soal penerimaan dan penilaian, sangat tergantung dari masing-masing orang. Begitu juga dalam memahami pembangunan dan pertumbuhan di Kabupaten Muara Enim. Ada baiknya didasari oleh penilaian yang obyektif sekaligus rasa simpati. Hal yang wajar, mengingat di masa-masa sulit pun, Kabupaten ini tetap bergerak dinamis. Pelayanan publik berlangsung sebagaimana mestinya. Angka pertumbuhan ekonomi cukup melegakan. Pembangunan infrastruktur dasar tetap berlangsung. Situasi kehidupan sosial terbilang kondusif. Sejumlah penghargaan prestisius dalam hal pembangunan telah diraih. Sepertinya, tidak semua kabupaten di negeri ini yang bisa begini. Berdasar pertimbangan itulah, edisi saat ini mengangkat tema utama mengenai progres pencapaian pembangunan di segala sektor di Kabupaten Muara Enim dalam lima tahun terakhir. Untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap dan terpercaya, kami mewawancara sejumlah pihak. Hal ini bertujuan agar publik memahami sekaligus juga menginspirasi untuk menentukan langkah yang tepat di waktu-waktu mendatang. Suatu sikap optimis, tentunya. Selamat Hari Jadi ke-77 Kabupaten Muara Enim. n Pemimpin Redaksi Ardian Arifanardi, A.P., M.Si. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim OPTIMIS MENYAMBUT MASA DEPAN 04 LAPORAN UTAMA BERGERAK SELARAS Progres Pembangunan Kabupaten Muara Enim 2023 06 WAWANCARA UTAMA Dr. H. Ahmad Rizali, M.A. PJ. BUPATI MUARA ENIM PEMIMPIN BARU ATMOSFIR BARU WAWANCARA 12 Ir. Yulius, M.Si. sEKRETARIS dAERAH KABUPATEN MUARA ENIM 15 Ardian Arifanardi, A.P., M.Si. KELAPA DINAS KOMINFO KABUPATEN MUARA ENIM 18 dr. Eni Zatila, M.K.M. KELAPA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM 20 Suhermansyah, S.T., M.Eng. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim 22 Ir. H. Mat Kasrun, M.Si. Kepala BAPPEDA Kabupaten Muara Enim 26 H. Shofyan Aripanca, S.Kom, M.Si. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muara Enim 30 Drs. Risman Efendi, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim 34 Drs. H. Rusdi Hairullah, M.Si. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim 38-41 BERITA INFOKOM 42-49 GALERI FOTO 50 ARTIEKEL

4 LARAS | NOVEMBER 2023 LAPORAN UTAMA E ksistensi Kabupaten Muara Enim patut mendapat apresiasi positif. Pasalnya, meski sejumlah aral menghadang, seperti pandemi Covid -19 dan silih berganti Kepala Daerah, namun kondisi kehidupan warga dan jalannya pemerintah masih berlangsung normal sebagaimana adanya. Dalam lima tahun terakhir, pembangunan di kabupaten ini lebih berorientasi pada upaya pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. Meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, kesehatan dan pendidikan, penurunan jumlah warga miskin dan pengangguran, pemantapan ketahanan pangan, ketersediaan infrastruktur yang memadai, penguatan kemampuan ekonomi lokal dan kemandirian daerah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sekaligus penanggulangan dampak buruk terhadap lingkungan. Selain itu juga meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa. Kabupaten yang luasnya sekitar 7.483,06 kilometer persegi ini, sejatinya memiliki sumberdaya alam yang bisa dikatakan melimpah dan beragam. Namun, kebijakan dan arah pembangunannya tidak melulu mengandalkan potensi tersebut. Ini bisa terlihat dari sejumlah penghargaan yang diterimanya, di tingkat provinsi dan nasional. Kebanyakan berasal dari inovasi dan peningkatan pelayanan publik dalam berbagai sektor. Singkat kata, Kabupaten Muara Enim bukan hanya kaya, tapi juga merupakan daerah yang pemerintahannya memiliki visi dan misi serta masyarakatnya hidup dalam keguyuban, sesuai dengan sebutan “Serasan Sekundang”. yang berarti seia sekata, sejalan seirama, atau dengan makna yang lebih mendalam, yakni hidup bergotong royong dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan. BERGERAK SELARAS Progres Pembangunan Kabupaten Muara Enim 2023

LARAS | NOVEMBER 2023 5 LAPORAN UTAMA PJ. Bupati Muara Enim, Dr. H. Ahmad Rizali, M.A. Lebih spesifik lagi, tema pembangunan daerah tahun 2024 difokuskan pada Stabilitas Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar. Ini diarahkan untuk peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah. Yang menjadi prioritas pembangunan daerah setidaknya ada 4 (empat) hal, antara lain Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat; Kedua, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya; Ketiga, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan Keempat, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. “Jadi, dapat dikatakan ini sudah terorganisir, tidak mendesak karena sudah direncanakan,” kata PJ Bupati. Arah kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah Kabupaten Muara Enim setidaknya dalam lima tahun terakhir telah mencerminkan kearifan, demokratisasi serta menitik beratkan pada hakikat kemanusiaan. Bisa jadi, hal inilah yang membuat suasana kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten ini tergolong kondusif dan bergerak progresif. Wajar bila sepanjang 2018 sampai 2023 di Kabupaten ini nyaris tidak pernah terjadi gejolak sosial yang begitu fatal dan krusial. Dari sejumlah keberhasilan yang telah dicapai, ada satu kata yang pantas untuk selalu diingat, yakni konsistensi. Pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lancar bila segenap pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan selalu konsisten dengan apa yang telah disepakati. Dengan begitu, pembangunan di Kabupaten Muara Enim dapat bergerak di garis kebijakan, atau dengan kata yang lebih popular, on the track. Semua itu tercermin di Kabupaten Muara Enim selama lima tahun ini. n “PJ. Bupati Muara Enim, Dr. H. Ahmad Rizali, M.A. Lebih spesifik lagi, tema pembangunan daerah tahun 2024 difokuskan pada Stabilitas Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar.”

6 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA UTAMA Warga Masyarakat Kabupaten Muara Enim kini memiliki pemimpin baru. Dalam banyak pengalaman, kehadiran pemimpin biasanya akan memberikan nuansa, semangat dan atmosfir baru yang praktis tidak sama dengan yang sebelumnya. Sesuatu yang wajar. Sebab, setiap pemimpin masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Ini termaktub dalam gaya memimpin, harapannya dan situasi serta kondisi daerah saat sedang memimpin. Suatu yang patut diapresiasi, ternyata, meskipun dalam tempo lima tahun terakhir, kerap terjadi pergantian Kepala Daerah, namun semua berlangsung lancar dan minim konflik sosial. Bisa dibilang, selama ini suksesi di Kabupaten Muara Enim, berlangsung secara prosedural, legal dan legitimite. Pelayanan publik pun berlangsung wajar sebagaimana mestinya. Berikut ini penuturan PJ. Bupati Muara Enim, Dr. H. Ahmad Rizali, M.A., mengenai gambaran umum kehidupan sosial, pemerintahan dan arah pembangunan Kabupaten Muara Enim di tahun mendatang yang dikenal sebagai tahun politik. Selamat atas dilantiknya Bapak sebagai Pj. Bupati Muara Enim. Mohon dijelaskan pada saat dan pasca dilantiknya Bapak sebagai Pj. Bupati Muara Enim? Jadi Kabupaten Muara Enim ini adalah salah satu daerah otonom yang tidak memiliki Kepala Daerah karena masa jabatannya berakhir pada tahun 2023, ya kan? Saya ditunjuk menjadi penjabat (Pj.) menggantikan Plt. Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah yang berakhir masa jabatan periode 2018-2023. Pelantikan Kepala Daerah yang masa periodenya berakhir tahun 2023 dilaksanakan serentak sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, dan Banyuasin serta Kota Prabumulih, Pagaralam, dan Palembang. Acaranya (pelantikan-red) di Griya Agung Palembang tanggal 18 September 2023 oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD). Pelantikan Saya sebagai Pj. Bupati Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 100.2.1.3-3734 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat (Pj.) Bupati Muara Enim. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa Penjabat akan bertugas sebagai Bupati paling lama satu tahun terhitung sejak pelantikan pada 18 September 2023. Saya ingat pak Gubernur berpesan, “Jalankan tugas dan amanah dengan penuh tanggung jawab, komitmen dan berintegritas dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim, Bumi Serasan Sekundang. ”Mengingat saat ini sudah memasuki tahun politik, HD juga menghimbau kepada para Penjabat yang telah dilantik untuk menjalankan tugas dan amanah ini sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta meninggalkan kesan dan pesan yang baik selama menjabat selaku pemimpin di daerah masing-masing. Dirinya mengingatkan bahwa tanggung jawab tersebut tidaklah mudah karena para kepala daerah memimpin pada masa transisi pemerintahan sehingga harus mampu menjaga integritas diri maupun kondusivitas wilayah, terutama menjelang masa Pemilu mendatang. Ya, seperti itu tugas yang diamanahkan kepada Saya sebagai Pj. Bupati Muara Enim dalam menjalankan roda pemerintahan, sesuai program kerja yang sudah ditetapkan seperti yang dipesankan oleh Gubernur Sumsel. Kemudian, sehari pasca pelantikan Saya beserta istri yang juga dilantik sebagai Pj. TP PKK Kabupaten Muara Enim langsung meluncur ke Muara Enim. Pada kegiatan ramah tamah deDr. H. Ahmad Rizali, M.A. (PJ. Bupati Muara Enim) PEMIMPIN BARU ATMOSFIR BARU 6 LARAS | NOVEMBER 2023

LARAS | NOVEMBER 2023 7 WAWANCARA UTAMA ngan para Pejabat lingkup Pemkab Muara Enim dan tokoh masyarakat di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS), Saya izin masuk Muara Enim, Saya mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama berbuat kebaikan untuk kemajuan Muara Enim. Selain memperkenalkan diri, baik secara pribadi maupun karir kedinasan, Saya juga sampaikan bahwa Saya membuka diri untuk menerima masukan maupun hal-hal yang menjadi permasalahan untuk dapat diselesaikan bersama-sama. Perlu dukungan dan semangat yang sama dari berbagai pihak. Saya yakin Kabupaten Muara Enim bisa lebih baik, jika semuanya melakukan kebaikan. Seperti Forkopimda, DPRD, ASN, tokoh masyarakat bersama-sama melakukan kebaikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawab masing-masing. Seusai ramah tamah di Balai Agung, sekitar pukul 14.00 WIB Saya sempatkan untuk bersilaturahmi dan menyapa seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rapat staf perdana di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim. Sepuluh hari kemudian bertepatan dengan malam Jumat dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW (28/9-red), malam yang suci bagi Umat Islam, saya beserta keluarga undang masyarakat dan tokoh agama beserta forkopimda untuk bermunajat bersama dalam gelaran Syukuran sekaligus silaturahmi. Jadi suasananya jauh lebih santai, lebih rileks dan tidak kaku. Memang sudah saya niatkan untuk diadakan acara syukuran dan silaturahmi ini bahkan saya ingin di rumah dinas ini diadakan pengajian satu bulan satu kali atau bertepatan pada hari-hari besar keagamaan. Kenapa? karena rumah yang baik itu adalah rumah yang selalu dihiasi lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Pintu rumah dinas Bupati terbuka lebar untuk masyarakat ataupun pihak-pihak yang ingin bersilaturahmi guna memajukan Kabupaten Muara Enim kearah yang lebih baik. BASS adalah milik masyarakat, siapa yang ingin menggunakannya silahkan berkoordinasi dengan Bagian Umum Setda. Intinya, Kabupaten Muara Enim ini milik kita bersama, milik masyarakat Bumi Serasan Sekundang, artinya maju mundurnya kabupaten ini adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi, mari kita satukan langkah menuju Muara Enim yang lebih sejahtera. Apa Visi Misi Kabupaten Muara Enim akan tetap dipertahankan atau berubah selama kepemimpinan Bapak selaku Pj. Bupati? Saya jelaskan dulu ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Kabupaten Muara Enim ini adalah salah satu daerah otonom yang tidak memiliki Kepala Daerah karena masa jabatannya berakhir pada tahun 2023. Ini berimbas juga pada periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, yang berakhir padatahun 2023. Selain itu, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sebagai proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan secara serentak pada bulan November tahun 2024. Implikasi dari Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tersebut, menjadikan Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu daerah otonom yang tidak memiliki Kepala Daerah karena masa jabatannya berakhir pada tahun 2023. Perlu digarisbawahi, kekosongan Kepala Daerah tersebut menyebabkan visi dan misi Kepala Daerah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah belum bisa ditetapkan. Akibatnya, sampai dengan penetapan Kepala Daerah terpilih, belum ada dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis Perangkat Daerah. Kemudian, menilik Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan LARAS | NOVEMBER 2023 7

8 LARAS LARAS || NOVEMBER 2023 NOVEMBER 2023 daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Saat ini, RPJPD Kabupaten Muara Enim telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025. Di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Muara Enim, terdapat visi daerah yang ingin dicapai, yaitu Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri dan Sejahtera. Sehat berarti masyarakatnya sehat jasmani dan rohani. Mandiri, kita mampu bertumpu pada sumberdaya lokal dan Sejahtera yang diartikan masyarakatnya sejahtera. Yang gimana maksudnya? Yang tandanya hak-hak dasar penduduk terpenuhi. Lalu, saya tambahkan lagi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah, RPJPD merupakan pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi, misi dan program. Dapat ya benang merahnya? Menjawab pertanyaan awak Laras sampai dengan terpilihnya bupati definitif hasil pemilukada visi misinya kembali lagi ke apa yang tertuang dalam RPJPD. Terus bagaimana nih, ini kan masa transisi? kita harus pakai pedoman teknis apa untuk melaksanakan program dan kegiatan? Menjawab hal tersebut, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, menginstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024- 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/ KotaTahun 2024-2026. Dokumen RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026. Selain itu, dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Muara Enim yang disusun setiap tahun anggaran. Penyusunan RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal, yaitu: Pertama, Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kedua, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2025. Ketiga, Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023. Keempat, Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 atau RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Kelima, Isu-isu strategis yang berkembang. Keenam, Kebijakan nasional, dan yang Ketujuh, Regulasi yang berlaku. Penyusunan RPD Kabupaten Muara Enim sendiri sudah dimulai awal tahun lalu dengan membuka Konsultasi Publik RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 dan RKPD WAWANCARA UTAMA

LARAS LARAS || NOVEMBER 2023 NOVEMBER 2023 9 Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dengan melibatkan seluruh perangkat daerah di kabupaten Muara Enim termasuk kecamatan sampai dengan disahkan tanggal 17 Maret 2023 melalui Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026. Apa saja yang paling mendesak dilaksanakan di tahun 2024 mendatang yang dikenal sebagai tahun politik? Ini kita ambil dari dua sisi ya, bisa dari pemilu atau dari tahun politik nya. Untuk pemilu 2024, jajaran kita di Kesbangpol sudah berkoordinasi secara intensif dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muara Enim. Kalau dibilang mendesak sih enggak ya, karena setiap kegiatan yang dilalui sudah sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Untuk logistik Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024 persiapan yang sudah kita lakukan terkoordinir dengan baik. Misalnya, bilik suara, kotak suara, kelengkapan Tempat Pemilihan Suara (TPS) lainnya sudah dalam proses pengadaan. Untuk gudang penyimpanan yang aman dan kondusif sebelum logistik didistribusikan sudah disiapkan dengan luas ruang yang representatif berukuran 20 x 30 m2 . Dan untuk pengamanan, tidak hanya melibatkan unsur pengamanan internal KPU tetapi kita libatkan juga Kodim 0404/Muara Enim dan Polres Muara Enim. Jika kita memandang dari sisi tahun politiknya, artinya dari sudut pandang pembangunan di tahun politik. Perlu Saya informasikan, Kabupaten Muara Enim ini terdiri dari 22 kecamatan. Dari jumlah tersebut, ada lagi 246 desa dan 10 kelurahan. Luas wilayah administrasi seluas 7.483,06 km2 . Perlu diketahui juga, Kabupaten Muara Enim merupakan kabupaten/kota terluas ketiga di Provinsi Sumatera Selatan setelah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Daerah terluas di Kabupaten Muara Enimadalah Kecamatan Gelumbang dengan luas daerah sebesar 705,57 km2 atau sebesar 9,43% dari luas Kabupaten Muara Enim dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 23 desa/kelurahan. Sedangkan daerah terkecil di Kabupaten Muara Enim adalah Kecamatan Lembak dengan luas daerah sebesar 101,44 km2 atau sebesar 1,36% dari luas Kabupaten Muara Enim dengan jumlah desa/ kelurahan sebanyak 10 desa/kelurahan. Ini kondisi daerah dan potensi yang ada di dalamnya beragam loh. Setiap desa dan kecamatan memiliki permasalahan dan prioritas pembangunan masing-masing. Merujuk kembali pada RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026, ada 10 (sepuluh) program strategis yang menjadi prioritas. Jika dijabarkan ke10-nya antara lain: 1) penyelesaian jalan dan jembatan baru kabupaten; 2) pembangunan balai diklat; 3) pengembangan WAWANCARA UTAMA

10 LARAS LARAS || NOVEMBER 2023 NOVEMBER 2023 Rumah Sakit Umum Daerah; 4) pengadaan perlengkapan dan pakaian sekolah; 5) Asuransi/santunan kematian; 6) pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan; 7) pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 8) peningkatan sarana dan prasarana pertanian; 9) rehabilitasi rumah tidak layak huni; dan 10) penyelesaian pembangunan pasar Muara Enim. Lebih spesifik lagi, tema pembangunan daerah tahun 2024 difokuskan pada Stabilitas Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar. Ini diarahkan untuk peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah. Yang menjadi prioritas pembangunan daerah setidaknya ada 4 (empat) hal, antara lain 1) Mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya; 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Jadi, dapat dikatakan ini sudah terorganisir, tidak mendesak karena sudah direncanakan. Hanya saja yang menjadi kendala adalah kita tidak dapat mengakomodir banyaknya usulan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Kemampuan keuangan daerah kita tidak dimungkinkan untuk menampung seluruh usulan masyarakat. Pada tahun ini saja terdapat 7.252 usulan masyarakat yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Untuk bisa mengakomodir usulanusulan tersebut kami harus sangat selektif. Pun hal nya dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Akibatnya, usulan yang disampaikan oleh masyarakat ataupun pemangku kepentingan tidak sedikit yang tertunda. Bagaimana dengan ketersediaan anggaran di tahun 2024 nanti? Berbicara tentang anggaran kita akan bahas dari sisi pendapatan dan belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah selaku Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku Legislatif, dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja dalam perencanaan dan penganggaran berfokus kepada kinerja yang terukur dari aktivitas program dan kegiatan. Terdapat tolak ukur yang ditetapkan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program dan kegiatan, yang akan mempermudah Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatandaerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktrur APBD diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan. Sebelum ke tahun 2024, saya jelaskan dulu yang di masa lalunya. Pada aspek pendapatan daerah, dari tahun 2018- 2022 mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 7,54 persen. Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,26 persen, pendapatan transfer mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 9,00 persen, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah cenderung mengalami penurunan rata-rata pertahun sebesar13,62 persen. Belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 5,94 persen, dengan rincian belanja operasi mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,50 persen, belanja modal sebesar 16,59 persen, belanja tidak terduga sebesar 199,05 persen, dan belanja transfer sebesar 3,58 persen. Selain Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, terdapat pos Pembiayaan Daerah yang merupakan bagian dari Struktur APBD. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada aspek pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah setiap tahun cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2018 sebesar Rp195,173 Milyar WAWANCARA UTAMA

LARAS LARAS || NOVEMBER 2023 NOVEMBER 2023 11 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp 572,482 Milyar. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah cukup berfluktuatif, dari Rp3,139 Milyar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp106,672 Milyar pada tahun 2022. Pencapaian kinerja pembangunan daerah ke depan, harus didukung dengan pendanaan yang memadai, agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan target kinerja yangtelah ditetapkan. Pada tahun 2024-2026, Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,59 persen per tahun. Proyeksi Belanja Daerah diharapkan dapat tumbuh rata-rata sebesar 5,92 persen pertahun. Sedangkan proyeksi pembiayaan daerah diharapkan mampu menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Muara Enim selama tahun 2024-2026 diarahkan pada hal-hal berikut, yaitu: 1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat; 2) Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari dana transfer terutama dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil dan dana bagi hasil Pajak Daerah Provinsi; 3) Menerapkan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan konsisten dan berkesinambungan; 4) Menggunakan sistem informasi perencanaan dan penganggaranyang terpadu atau terintegrasi; 5) Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah agar mampu merencanakan kegiatan secara cermat, akurat dan terukur disertai dengan indikator kinerja yang jelas, spesifik, dan terukur. Terhadap pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendorong peran serta dunia usaha, khususnya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, untuk dapat memperhatikan pembangunan di wilayah operasi perusahaan dan ikut serta dalam percepatan pembangunan daerah, hal ini dilakukan diantaranya melalui Forum Corporate Social Responsibility-Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Muara Enim. Sampai dengan saat ini, peran Forum Corporate Social Responsibility Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSRPKBL) Kabupaten Muara Enimsangat efektif dalam mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Faktor keterbatasan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim, diharapkan mampu diakomodir dan di danai oleh pendanaan Non APBD melalui peran perusahaan dalam pendanaan pembangunan yang bersumber dari dana CSR-PKBL. n WAWANCARA UTAMA

12 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA P enyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muara Enim terus ditingkatkan kualitasnya. Reformasi Birokrasi menjadi bagian yang melekat dalam proses tersebut. Termasuk juga inovasi, integritas dan meningkatkan pelayanan terhadap publik dan administrasi pemerintahan. Ketersediaan jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten ini masih kurang dari jumlah yang ideal. Bahkan tidak sampai separuhnya. Belum lagi, ada pegawai yang pensiun dan mutasi. Akibatnya, banyak terjadi tugas rangkap. Jumlah tenaga honorer juga tidak begitu banyak. Sudah lama tidak mengangkat pegawai honorer. Untuk itu, setiap tahun mengusulkan ke pemerintah pusat agar terus membuka penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil dan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Mohon dijelaskan pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim selama periode lima tahun terakhir? Berbicara masalah kinerja ini akan terkait dengan upaya untuk mewujudkan Good Governance. Untuk mencapai hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pijakan yang digunakan dalam akuntabilitas kinerja di Kabupaten Muara Enim ini adalah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Secara Umum, Setda telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Sasaran yang menjadi kinerja Setda adalah Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dari sasaran yang telah ditetapkan tingkat keberhasilannya sudah terwujud sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada perjanjian Kinerja Setda. Adapun Indikator kinerja sasaran tersebut adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh Kemenpan RB. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan. Hal yang telah dilakukan: a. Melakukan internalisasi core values ASN berakhlak kepada seluruh ASN. b. Menetapkan arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim. c. Melakukan penataan nomenklatur 4 perangkat daerah dengan melakukan perubahan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tahun 2022. d. Melakukan evaluasi terhadap 109 SOP pada Perangkat Daerah. e. Mengintegrasikan e-sakip dengan e-kinerja untuk meningkatkan manajemen kinerja. Apa saja yang paling mendesak dilaksanakan di tahun 2024 mendatang? Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan un-tuk meningkatkan kualitas tata kelola TATA KELOLA PEMERINTAHAN KIAN MEMBAIK Ir. Yulius, M.Si. (Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim)

LARAS | NOVEMBER 2023 13 WAWANCARA birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas kinerja dan melayani di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, beberapa hal yang harus disempurnakan adalah: - Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kinerja, core values ASN Berakhlak, peningkatan kinerja dan kulitas pelayanan serta mengukur tingkat keberhasilannya. - Melakukan penguatan dan penajaman pelaksanaan program reformasi birokrasi pada Pemda dan perangkat daerah. - Menyusun peta keterkaitan antar kebijakan. - Melaksanakan assesment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. - Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas sehingga mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan dan sistem integritas di tingkat unit kerja. - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan konflik kepentingan dan whistle blowing system. - Mengoptimalkan peran inspektorat sebagai Quality Assurance and Consulting terkait pengelolaan keuangan dan kinerja - Mengimplementasikan kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila tidak sesuai standar di seluruh OPD yang memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Bagaimana dengan dalam hal kepegawaian? Mohon dijelaskan termasuk mengenai prestasi, kebutuhan dan ketersediannya. Ehm… Begini, ketika berbicara masalah kepegawaian, ini sebelumnya perlu Saya informasikan struktur Organisasi yang ada di Setda. Setda kabupaten Muara Enim selain sekda terdiri dari 3 staf ahli, 3 asisten, 11 bagian dan masing-masing bagian membawahi 3 sub bagian. Tapi sejak awal tahun lalu (2022-red), sub bagian sudah melebur menjadi jabatan fungsional. Berdasarkan peta jabatan yang tertuang dalam SK Bupati Muara Enim Nomor 737/ KPTS/IX/2022 tentang Peta Jabatan, Kelas Jabatan, Nama Jabatan dan Pemangku jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Formasi kepegawaian yang ideal adalah 390 ASN, sementara tenaga ASN yang ada pada saat ini lebih kurang 124 orang. Hitungan relatifnya kurang dari 50% tenaga kita ini di Setda. Kurangnya tenaga ini juga ditambah dengan pegawai yang pensiun dan mutasi baik ke perangkat daerah lain maupun ke luar daerah. Tugas rangkap, sudah pasti. Jumlah tenaga honorer di sini juga tidak begitu banyak. Kita sudah lama tidak mengangkat pegawai honorer. Yang baru saat ini, itu karena yang lama resign atau berhenti. Karena itu, setiap tahun kita mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk terus membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan PPPK. Untuk prestasi sendiri, dengan bahu membahu tidak hanya di lingkup Setda saja tetapi bahu membahu dalam lingkup Pemkab Muara Enim, selama periode 5 tahun terakhir peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Muara Enim menyandang predikat BB. Begitu juga dengan Kepatuhan pelaksanaan UU

14 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA pelayanan publik, sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Muara Enim masuk dalam kategori zona hijau (Kepatuhan Tinggi) dengan nilai 89,63. Apa saja inovasi yang telah dilakukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim dalam lima tahun terakhi? Erat kaitannya dengan peningkatan kinerja, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan perlu dikembangkan inovasi yang dapat diimplementasikan baik untuk pelayanan publik maupun pelayanan administrasi pemerintahan. Untuk memotivasi OPD Kabupaten Muara Enim menciptakan inovasi baru, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi setiap tahun. Sejak digaungkannya Gerakan One agency one innovation secara nasional pada tahun 2013, inovasi pelayanan publik telah menjadi motor penggerak reformasi birokrasi. Sejalan dengan munculnya inovasi baru baik di level pemerintahan pusat dan daerah, terjadi peningkatan kualitas pelayanan publim secara signifikan. Indeks pelayanan publik (IPP) nasional mengalami peningkatan yang cukup besar dari 3.28 menjadi 3.79 dalam rentang waktu 2017- 2021. Hingga kini, inovasi yang sudah ada terbukti sangat dirasakan manfaatnya dalam percepatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah kabupaten Muara Enim. Dalam kurun waktu 5 tahun ini, ada ribuan inovasi yang dihasilkan oleh kabupaten Muara Enim, baik yang masih berupa ide maupun inovasi yang sudah dalam fase “matang”. Setiap tahun melalui Balitbangda, diadakan ajang Laboratorium Inovasi untuk mencari Top 10 inovasi terbaik tingkat kabupaten. Sejak tahun 2018, Kabupaten Muara Enim juga mengikuti Innovative Government Award yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dengan prestasi sebagai berikut: n 2018 Peringkat 96 Kabupaten Terinovatif. n 2019 Peringkat 45 Kabupaten Terinovatif. n 2020 Peringkat 36 Kabupaten Terinovatif. n 2021 Peringkat 4 Kabupaten Terinovatif. n 2022 Peringkat 11 Kabupaten Terinovatif. nnnnnn

LARAS | NOVEMBER 2023 15 K inerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim layak diacungi jempol. Dalam tempo lima tahun terakhir, beragam program atau kegiatan yang berbasis pada teknologi informasi telah dilaksanakan. Sebut saja di antaranya, smart city, internet untuk Pemerintahan Desa, berkurangnya area blank spot, beragam aplikasi digital yang inovatif dan masih banyak lagi capaian prestasi kerja lainnya. Ini terbukti dari sejumlah penghargaan yang telah diterimanya. Dan yang pantas diingat, semua yang dicapai itu memberi dampak bagi semakin baiknya pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim. Untuk lebih memahami apa saja yang telah dicapai dan bagaimana progres ke depan, berikut ini keterangan singkat dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim, Ardian Arifanardi, A.P., M.Si. Mohon dijelaskan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim selama periode lima tahun terakhir? Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika periode 5 Tahun terakhir adalah sudah berkurangnya daerah yang blankspot sejak Tahun 2021 karena sudah dipasang satelit yang dibeberapa titik tertentu sehingga dapat digunakan masyarakat. Selain dari itu pencapaian yang telah dilakukan adalah telah terpasang 100 titik Internet desa sampai dengan tahun 2023 dan target di Januari 2024 akan terpasang di 256 titik (seluruh desa). Pencapaian kinerja Dinas Kominfo yang mendapatkan penghargaan dalam periode 5 tahun terakhir ini adalah sebagai berikut: 1.Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam kategori 1001 Inovasi Energi untuk Negeri dari Bumi Sriwijaya dengan inovasi Pemanfaatan Panas Bumi untuk Kesejahteraan Masyarakat dari Tribun Sumsel Tahun 2023. 2. Penghargaan Persada Indonesia ke-4 sebagai Juara 2 Nasional Program Radio Peduli UMKM Tahun 2023. 3. Penghargaan dari Asosiasi LPPL-Radio-Televisi Indonesia yang diberikan Kepada LPPL Radio Suara Muara Enim atas prestasinya sebagai Kepala Dinas Peduli Radio Se-Nasional Tahun 2023. 4. Penghargaan dari Asosiasi LPPL-Radio-Televisi Indonesia yang diberikan Kepada LPPL Radio Suara Muara Enim atas prestasinya sebagai Juara Terbaik 1 Program Ceria (Program Anak) Tahun 2023. 5. Penghargaan dari Asosiasi LPPL-Radio-Televisi Indonesia yang diberikan Kepada LPPL Radio Suara Muara Enim atas prestasinya sebagai Juara Terbaik 1 Bintang Radio LPPL Indonesia Tahun 2023. 6. Penghargaan dari Asosiasi LPPL-Radio-Televisi Indonesia yang diberikan Kepada LPPL Radio Suara Muara Enim atas prestasinya sebagai Juara Terbaik 2 Produksi Suara Nusantara versi visual terbaik Tahun 2023. 7. Penghargaan dari TVRI Sumatera Selatan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai Mitra Terbaik TVRI Sumatera Selatan Tahun 2023. 8. 30 peserta terbaik kategori Instansi Pemerintah (IP) umum kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik ke-4 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022. 9. Top 5 kategori Instansi Pemerintah (IP Umum) Aspek Pengelolaan dan Perubahan terbaik dengan piala Angkara Biirawa Tahun 2022. 10. TOP Leader on Digital Implementation 2022. 11. TOP Digital on Implementation Award 2022 #level stars 4 dari majalah IT Works. 12. Top 10 Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022. 13. Penghargaan dari Asosiasi LPPL-Radio-Televisi Indonesia yang diberikan Kepada LPPL Radio Suara Muara Enim atas prestasinya sebagai juara 3 produksi suara nusantara format visual terbaik dalam ajang anugrah suara nusantara award ke-2 tahun 2021. 14. Penghargaan dari Asosiasi LPPL-Radio-Televisi Indonesia yang diberikan Kepada Bupati Muara Enim BERTUMPU PADA INOVASI DAN DIGITALISASI Ardian Arifanardi, A.P., M.Si. (Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim) Progres Pembangunan di Kabupaten Muara Enim WAWANCARA

16 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA atas prestasinya sebagai Sebagai Bupati Peduli Radio-Media Pemerintah dalam ajang anugrah suara nusantara award ke-2 tahun 2021 Tanggal 25 Maret 2021 di Kuningan. 15. Penghargaan dari Asosiasi LPPL-Radio-Televisi Indonesia yang diberikan Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim atas prestasinya Sebagai Pejabat Peduli Radio-Media Pemerintah dalam ajang Anugrah Suara Nusantara Award ke-2 tahun 2021. 16. Penghargaan dari Asosiasi LPPL-Radio-Televisi Indonesia yang diberikan Kepada LPPL Radio Suara Muara Enim Enim atas nama Ardian Arifanardi, AP., M.Si atas prestasinya sebagai juara 3 pria penyanyi bintang radio-TV-Indonesia terbaik tahun 2021 dalam ajang anugrah LPPL award ke-2 tahun 2021. 17. Penghargaan dari Asosiasi LPPL-Radio-Televisi Indonesia yang diberikan Kepada LPPL Radio Suara Muara Enim atas nama Andre Taulana atas prestasinya sebagai juara 3 pria reporter suara nusantara terbaik tahun 2021 dalam ajang anugrah LPPL award ke-2 tahun 2021. 18. Top 10 inovasi terbaik daerah dalam rangka laboratorium inovasi Kabupaten Muara Enim tahun 2021 yaitu inovasi SISTER (sistem informasi statistik sektoral terintegrasi). 19. Top 10 inovasi terbaik daerah dalam rangka laboratorium inovasi Kabupaten Muara Enim tahun 2021 yaitu inovasi makin rame (mobil aksesibilitas komunikasi dan informasi rakyat Muara Enim). 20. Penghargaan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang diberikan Kepada Kabupaten Muara Enim atas implementasi program smart city kategori Smart Baranding gerakan menuju Smart City tanggal 14 Desember 2021 di Jakarta. 21. Penghargaan Top Digital Awards 2021 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai Top Digital Implementation 2021 # level stars 4 . 22. Penghargaan Top Digital Awards 2021 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas nama H. Nasrun Umar Bupati Muara Enim sebagai Top Leader on Digital Implementation 2021. 23. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas prestasinya sebagai Top 46 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2020. 24. Penghargaan Dari IT Work Top Digital Award 2020 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas prestasinya sebagai Kategori Top Digital Implementation 2020 on Distric Government # Level Star 3. 25. Penghargaan Dari LKBN Antara sebagai Juara 1 kategori pengisi konten teraktif tahun 2020. 26. Penghargaan Dari Asosiasi Lppl Radio-Televisi Indonesia Berupa Piagam (Sebagai Ucapan Terimakasih) Kepada Radio Lppl Suara Muara Enim Sumsel sebagai Host Suara Nusantara Edisi Ke 51-52 “Satu Suara Berjuta Telinga” tahun 2020.

LARAS | NOVEMBER 2023 17 WAWANCARA 27. Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas prestasinya sebagai Top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019. 28. Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas kerjasamanya dalam kegiatan LAPOR! Goes To Campus yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 September 2019 bertempat di Universitas Sriwijaya Palembang. 29. Terbaik II Nasional kategori Program Peduli UKM pada Anugerah Indonesia Persada (IP) Award tahun 2023 untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Muara Enim (RAME FM). Apa saja yang paling mendesak dilaksanakan di tahun 2024 mendatang? Kebutuhan yang paling mendesak untuk Dinas Kominfo dalam Tahun 2024 adalah kebutuhan dalam hal sumber daya manusia untuk menunjang kegiatan di Dinas Kominfo seperti halnya tenaga ahli di bidang IT atau teknologi informasi, desain grafis, tenaga untuk peliputan dan dokumentasi. Disamping hal tersebut adalah dalam hal sarana dan prasarana terutama transportasi/kendaraan untuk menunjang beberapa kegiatan di Dinas Kominfo dan peralatan yang mendukung untuk hal peliputan serta dokumentasi kegiatan. Apa saja inovasi yang telah dilakukan Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim? Telah banyak inovasi yang dilakukan oleh Diskominfo dalam waktu lima tahun terakhir ini. Beberapa inovasi tersebut adalah SISTER (sistem informasi statistik sektoral terintegrasi), MAKIN RAME (Mobil Akses Komunikasi dan Informasi Rakyat Muara Enim), LAPOR on The Road, 1 Desa 1 Tenaga IT, MANCE (Muara Enim Centre), KEJAR MESRA (Kegiatan Belajar melalui Siaran Radio), SMER SENSASI (Suara Muara Enim Radio Senggol Sana Sini dan Informasi), JANDA MUDA LEMOT (Jaringan Data Masuk Desa Lemah Sinyal dan Blankspot), LADAS GRATIS (Layanan Aduan Gratis), KIMDESLUR (Kelompok Informasi Masyarakat di desa dan kelurahan, PETA SISA (Pemutakhiran Data Potensi Desa). Dari beberapa inovasi yang telah dilakukan tersebut 3 diantaranya mendapatkan penghargaan Top 10 inovasi terbaik daerah Kabupaten Muara Enim yaitu inovasi SISTER, MAKIN RAME dan 1 desa 1 Tenaga IT. Bagaimana dengan ketersediaan anggaran di tahun 2024 nanti? Ketersediaan anggaran di tahun 2024 antara lain untuk belanja Bandwidth dan jasa sewa internet bekerjasama dengan pihak ketiga. Tahun 2024 telah disiapkan Belanja Internet Desa untuk 257 Desa dan Kelurahan. Anggaran untuk sewa metro Ethernet Puskesmas dengan alokasi 24 Puskesmas SeKabupaten Muara Enim dan anggaran untuk pembentukan 50 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di desa. Ketersediaan anggaran lainnya untuk kegiatan yang menunjang seluruh kegiatan di Dinas Kominfo seperti pada tahun sebelumnya seperti anggaran untuk kebutuhan publikasi dalam hal media cetak maupun media sosial, dokumentasi, kegiatan bimbingan teknis, kegiatan sosialisasi, dan lain lain. n

18 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim memicu para aparatnya agar terus melakukan inovasi. Tujuannya agar dapat meningkatkan pelayanan kepada publik. Sebab yang diurus Dinas ini terbilang banyak. Mulai dari ibu hamil sampai orang lanjut usia. Mulai dari yang sehat sampai yang tidak sehat secara mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ. Saking pentingnya inovasi, sampai-sampai diadakan “Wali Inovasi” – suatu sebutan yang tugasnya mengkoordinir mulai dari terbentuknya inovasi, berjalannya inovasi, juga memantau dampak atas inovasi tersebut bagi peningkatan program. Lantaran anggaran yang diterimanya termasuk cekak, maka pemilihan program kerja disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap mengakomodir hasil Musrenbang dan Pokok-pokok pikran dari wakil rakyat. Berikut penuturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, dr. Eni Zatila, M.K.M. mengenai progres kinerja instansi yang dipimpinnya. Apa saja yang mendesak yang dilasanakan di tahun 2024? Yang paling mendesak kita lakukan di 2024 yang pertama yaitu Stunting. Artinya itu program prioritas kita. Ini kelanjutan dari program tahun kemarin yang harus dilanjutkan. Yang kedua masalah sanitasi, itu program prioritas utama yang harus kita kejar targetnya. Lalu pemenuhan sarana dan prasarana terkait dengan pelayanan kesehatan baik itu di fasilitas kesehatan pertama yaitu di Puskesmas maupun ditingkat lanjutan yaitu di tiga RSUD yang ada, yaitu RSUD Gelumbang, RSUD Lubai Ulu dan RSUD Semende Darat Laut. Kita masih belum optimal pelayanan disana. Jadi memang prioritasnya itu ada tiga itu. Tadi menyinggung inovasi, sudah berapa banyak inovasi kesehatan yang katakanlah sudah diterapkan? Inovasi kesehatan ini sudah masuk diatas seratus. Tapi di Dinas Kesehatan sendiri ada inovasi Aksi Terpadu Cegah Stunting (ADU GASING). Itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah Stunting yang saya sebutkan diawal tadi. Kemudian yang di Puskesmas, seperti di Puskesmas Pulau Panggung ada kegiatan Sembuh Halaman itu untuk meningkatkan persalinan di tenaga kesehatan. Kemudian ada inovasi ADU GUNTING di Puskesmas Tanjung Agung, Puskesmas Pajar Bulan dan hampir disetiap Puskesmas punya inovasi. Semua Puskesmas kita pacu untuk mempunyai inovasi berbeda-beda tergantung dengan karakteristik dan permasalahan. Kenapa sampai sebanyak itu inovasinya, ada dana khusus untuk itu? Memang kita pacu. Kalau reward kita selalu memasukan mereka mengikuti lomba-lomba. Itulah bentuk penghargaan kita. Dinas Kesehatan ini sifatnya pembinaan. Di sini kita ada Wali Inovasinya, yaitu Kabid Kesmas. Jadi Wali Inovasi ini yang mengkoordinir mulai dari terbentuknya inovasi, berjalannya inovasi, MEMICU INOVASI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN dr. Eni Zatila, M.K.M. (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim) 18 LARAS | NOVEMBER 2023

LARAS | NOVEMBER 2023 19 WAWANCARA sampai memantau apakah inovasi ini memberikan dampak bagi peningkatan program di lingkup Dinas Kesehatan. Iya jadi di semua dinas itu ada Wali Inovasinya. Saya minta diaktifkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Di Dinas Kesehatan ini ada dua belas, mulai dari ibu hamil sampai lansia, mulai dari yang sehat sampai yang tidak sehat secara mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ. Jadi semua itu diurusin oleh Dinas Kesehatan. Dan untuk meningkatkan SPM ini caranya masing-masing Puskesmas membuat inovasi dan kami mewajibkan mereka punya inovasi. Kemudian kita tes. Kita lihat dan nilai mana yang bagus. Kita menciptakan suasana bersaing di semua Puskesmas. Agar mereka dengan inovasi-inovasinya itu bisa ditampilkan. Seperti tahun kemarin Puskesmas Pulau Panggung, setelah diikutkan lomba, dan Pulau panggung naik sampai juara dua. Sudah beberapa Puskesmas yang mendapatkan penghargaan inovasi di tingkat provinsi termasuk yang tingkat nasional juga ada, yakni puskesmas Tanjung Enim. Terakhir bu, bagaimana ketersediaan anggaran di tahun 2024 mendatang? Kalau ketersediaan anggaran kita di tahun 2024, walaupun Undang-undang Kesehatan tidak lagi mengakomodir yang namanya Mandatory Spending, minimal 10% seperti tahun-tahun lalu. Tapi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Muara Enim, tetap menganggarkan diatas 10% jadi komitmen pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Muara Enim tetap menganggarkan diatas 10%. Kalau tidak salah 18% dari APBD. Jadi itu meliputi anggaran di Dinas Kesehatan, 22 Puskesmas, RSUD Dr. H. Mohamad Rabain dan 3 RSUD lainnya. Insha Allah itu tercukupi. Kalau yang kita ajukan untuk tahun depan nilainya hampir 500 miliar rupiah. Yang 300 miliar rupiah di Dinas Kesehatan beserta 22 Puskesmas dan 3 RSUD. Sedangkan yang 200 miliar rupiahnya itu di RSUD Dr. H. Mohamad Rabain. Iya itu untuk anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim yang diusulkan di 2024. Jadi sebenarnya, kalau dilihat di postur anggaran, sebenarnya Dinas Kesehatan ini besarnya di anggaran gaji. Jadi sekarang, kalau 300 miliar di Dinas Kesehatan itu 200 miliarnya adalah untuk gaji. 80 miliar untuk JKN sudah ada disini. Jadi Dinas Kesehatan itu bergerak di angka 50 miliaran untuk oprasional dalam hal ini untuk obat, program, termasuk sarana dan prasarana. Idealnya berapa sih sebetulnya? Kalau disebut ideal ya sebenaranya kita tidak memaksa. Ini saja kita sudah dapat di atas 10%, malah sudah 18%. Dengan anggaran yang sudah ada ini, kita bertahap jadi membangun sarana prasarana secara bertahap secara skala prioritas. Jadi yang mana fasilitas kesehatannya yang tidak layak, itu harus disegerakan, kita dahulukan. Di sini, di rencana kerja Dinkes itu berdasarkan skala prioritas. Kita juga mengakomodir yang namanya Musrenbang, mulai di tingkat kecamatan, Pokok-pokok pikran dari wakil rakyat. Artinya, tetap mendahulukan yang mana yang menjadi prioritas. Memang kita mengharapkan, kalau bisa anggaran ini ditambah, khususnya untuk perbaikan sarana prasarana. Kalau memang mau ideal, sesuai dengan usulan kita, untuk Dinas Kesehatan ini sebaiknya di angka 350 miliar rupiah sampai 400 miliar rupiah. Artinya, di Dinkes dan jajarannya seperti 22 Puskesmas dan tiga RSUD bisa sampai di 400 miliar rupiah. Ini yang diharapkan dari angka 400 miliar rupiah itu. Yang 200 milliar rupiah memang sudah terfokus ke RSUD Dr. H. Mohamad Rabain. Jadi meskipun kita memang mengharapkan, cuma kita juga tidak bisa memaksakan kehendak. Karena urusan wajib pemerintah masih banyak. n LARAS | NOVEMBER 2023 19

20 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA K etersediaan infrastruktur berperan penting bagi keberhasilan program pembangunan. Maka tidak mengherankan, kalau pembangunan infrastruktur mendapat sorotan paling utama oleh sejumlah kalangan. Bahkan acapkali dijadikan barometer bagi keberhasilan suatu daerah dan pemerintahannya. Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim telah bertindak sesuai fungsinya, yakni menyediakan infrastruktur sebagai dukungan bagi pertumbuhan dan kesuksesan program pembangunan daerah. Sejumlah akses jalan dan jembatan telah dibangun agar arus orang dan barang berlangsung lancar. Tolong jelaskan bagaimana perkembangan dinamika pembangunan di bidang ke-PUPR-an di Kabupaten Muara Enim? Terkait dengan keberhasilan atau capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yakni sesuai dengan fungsinya. Dari sisi kami berupa dukungan pembangunan infrastruktur yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, pengendalian kemiskinan, ketahanan pangan serta kesehatan masyarakatnya, Seperti di antaranya pembangunan jalan, rehabilitasi jalan dan jembatan, pembukaan jalan baru antar satu kecamatan dengan kecamatan lain, pembangunan irigasi, perbaikan pemukiman kumuh menjadi pemukiman layak huni, pemberian dukungan terhadap fasilitas air bersih dan juga jamban. Agar masyarakat Muara Enim dapat hidup layak. Kendalanya apa dalam proses pencapaian ini yang ditemukan dilapangan? Mungkin yang terkait dengan kendala atau permasalahan tergantung ruang lingkupnya. Misalnya, kalau untuk pembangunan pemukiman kumuh, lebih kepada pendekatan ke masyarakat. Kultur masyarakat kita spesifik. Jadi pendekatanpendekatan sosiologi itu sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam pembangunan fisik. Pemberian pemahaman dan pengertian akan pentingnya hidup sehat, misalnya. Sebelum masuk ke pembangunan infrastruktur fisik, seharusnya ada pendekatan sosial kultural kepada masyarakat bahwa ini penting bagi mereka. Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, apa saja yang dikerjakan infrastrukturnya? Ya ketahanan pangan butuh juga infrastruktur, seperti irigasi, jalan, jembatan dan distribusi pangan, Dari 22 kecamatan di Kabupaten Muara Enim kelancaran distribusi pangan perlu kita support, Karena kelancaran distribusi juga akan berpengaruh pada ketahanan pangan juga. Kalau yang terkait dengan lumbunglumbung pangan itu diurus oleh Dinas Ketahanan Pangan. Adakah pengaruhnya silih bergantinya pemimpin di Kabupaten ini? Ada pengaruhnya meskipun pada dasarnya kita bergerak berdasarkan atas apa yang telah direncanakan sebelumnya. Persoalan umumnya ada direntang waktu dan fokusnya. Jadi begini, kita ini punya Suhermansyah, S.T., M.Eng. (Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim) M E N J A D I P E N D U K U N G KEBERHASILAN PROGRAM

LARAS | NOVEMBER 2023 21 WAWANCARA program-program, mungkin dalam rentang lima tahun, berbeda target kinerjanya antara satu pimpinan dengan pemimpin penggantinya. Kita juga belum dapat data yang real seperti apa pengaruhnya. Periodesasi kepemimpinan dalam rentang waktu lima tahun jelas berbeda dengan yang berganti setiap tahun. Tahun depan itukan tahun politik. Kira-kira bagi Dinas PUPR sendiri apa saja yang paling mendesak untuk segera direalisasikan terkait dengan insfrastrukur di 2024? Ya infrastruktur masih tetap sepeti itu. Men-support ketahanan angan, menurunkan kemiskinan memperlancar jalur distribusi, kemudahan akses masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, Kita ini sifatnya men-support. Muara Enim inikan kebagian Proyek Strategis Nasional (PSN), bagaimana kabarnya menurat dari Dinas PUPR sendiri? Betul di Kabupaten kita ini ada beberapa Proyek Strategis Nasional. Seperti jalan tol, walaupun sekarang ini masih ditunda. Tapi ada juga yang sudah jafi seperti PLTUi SUMSEL - 8. itu secara tidak langsung turut mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim. Di antaranya terciptanya peluang tenaga kerja. Terkait adanya penundaan itu pertimbangan pemerintah pusat. Kalau ekspektasi masyarakat terutama Muara Enim, mereka menginginkan proyek tol tersebut dilanjutkan. Dengan dibukanya akses jalan tol warga yang mau ke Palembang atau sebaliknya, menjadi lebih cepat sekitar 2 sampai 3 jam kalau menggunakan jalan umum biasa yang sudah mulai padat. Alternatif lain yakni membangun flyover atau jalan layang. Sekarang sedang dibangun dua flyover di Kecamatan Gunung Megang dan di Kecamatan Gelumbang. Di perkiraan di tahun 2024 sudah bisa digunakan. Inovasi apa saja yang sudah dilakukan Dinas PUPR? Inovasi kami terkait dengan sistim monitoring pelaksanaan pembangunan infrastrukur dengan menggunakan aplikasi. Sehingga memudahkan Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan pengawasan di fokus-fokus kegiatan atau paket-paket proyek saat dilaksanakan. Bagaimana ketersediaan anggaran di 2024? Anggaran di 2024 saya pikir cukup untuk men-support kegiatan-kegiatan infrastruktur di kabupaten Muara Enim. Terutama penyelesaian proyek-proyek strategis pemerintah daerah, seperti yang saat ini sudah berjalan, misal jalan penghubung antara Desa Pagar Dewa Kecamatan Tanjung Agung ke Semende Darat Laut, sekarang sedang proses penyelesaian. Pengerjaannya memang sudah berjalan sekitar tiga tahun. Juga proyek jalan di Desa Muara Harapan Kecamatan Muara Enim ke Desa Simpang Aur, Kecamatan Lubai Ulu. Proyek ini baru sampai tahap pembukaan akses jalan. Selama ini, masyarakat di sana harus melintasi Kota Prabumulih dulu untuk sampai ke pusat pemerintahan di Muara Enim. Kalau akses jalan ini sudah berfungsi, maka cukup satu setengah jam mereka sudah sampai di Muara Enim dari sebelumnya antara tiga sampai empat jam. Untuk tahun mendatang bagaimana? Di tahun mendatang sepertinya juga masih begitu, tak jauh berbeda. n

22 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA K alau merujuk dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim tahun 2018-2023, pembangunan di Kabupaten Muara Enim dalam lima tahun terakhir sudah on the track. Sejumlah capaian indikator sudah sesuai dengan target. Bappeda Kabupaten ini juga menginisiasi pengembangan inovasi terkait dengan CSR Tematik agar tercipta percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Berikut ini penjelasan tertulis dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim, Ir. H. Mat Kasrun, M.Si. mengenai pencapaian dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Bagaimana capaian kinerja Bappeda Kabupaten Muara Enim dalam lima tahun terakhir? Mohon dijelaskan secara umum termasuk juga kendala yang dihadapi. Untuk menilai kinerja perencanaan pembangunan daerah dapat diukur melalui capaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023. Terhadap capaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Pertumbuhan Ekonomi, kondisi perekonomian Kabupaten Muara Enim telah mengalami perbaikan dan aktivitas perekonomian masyarakat sudah berjalan normal pasca pandemi Covid-19 yang melanda seluruh daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim pada awal periode RPJMD Tahun 2018 sebesar 8,65 persen dan pada tahun 2020 ketika masa pandemi Covid-19 mengalami perlambatan menjadi 0.03 persen. Sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan menjadi 8.39 persen. Kedua, Angka Kemiskinan, kondisi kemiskinan Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami perbaikan, angka kemiskinan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018 sebesar 12.56 persen dan angka kemiskinan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10.93 persen. Hal ini menunjukkan bawah persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 1.63 persen. Hal ini mengindikasikan juga bahwa program dan kegiatan yang difokuskan untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim telah berjalan dengan baik. Ketiga, Tingkat Pengangguran Terbuka, kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan, meskipun sempat terjadi peningkatan pengangguran selama pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 telah mengalami perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018 sebesar 4.27 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 5.03 persen. Sedangkan pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan menjadi 4.12 persen. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan, KabupaIr. H. Mat Kasrun, M.Si. (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim) MENGINISIASI CSR TEMATIK

LARAS | NOVEMBER 2023 23 ten Muara Enim masih perlu mengoptimalkan program dan kegiatan yang mendukung penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Muara Enim. Kempat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM merupakan indikator tingkat kualitas hidup masyarakat di suatu daerah, terdapat 3 komponen pembentuk IPM, yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli Masyarakat. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Muara Enim cenderung mengalami peningkatan. Nilai IPM Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018 sebesar 68.28 persen dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 69.43 persen. Terhadap kendala dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja makro pembangunan Kabupaten Muara Enim, dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat kendala yang cukup signifikan sebagai faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja makro pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Akan tetapi, dapat kami sampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan evaluasi kami dalam pencapaian target kinerja makro pembangunan tersebut, diantaranya yaitu kondisi pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja makro pembangunan Kabupaten Muara Enim. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh daerah telah mempengaruhi kinerja makro pembangunan seluruh daerah, pada masa pandemi Covid-19 seluruh daerah melaksanakan kebijakan refocusing dan realokasi terhadap pendanaan APBD. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19 difokuskan kepada program dan kegiatan yang mendukung pengendalian wabah Covid-19 di masing-masing daerah. Hal tersebut mempengaruhi alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan Kabuaten Muara Enim. Pandemi Covid-19 juga merupakan faktor penyebab bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam melakukan revisi terhadap target indikator pembangunan Kabupaten Muara Enim yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2018-2023. Mohon dijelaskan apakah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim selama lima tahun terakhir sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun? Melihat capaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir, kinerja pembangunan Kabupaten Muara Enim sudah dalam on-track. Capaian indikator kemiskinan, IPM, TPT, WAWANCARA

24 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim tahun 2018-2023. Kami sadari bahwa ke depan masih banyak aspek-aspek pembangunan yang harus terus ditingkatkan, sehingga pembangunan di Kabupaten Muara Enim dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai contoh capaian indeks gini Kabupaten Muara  Enim, sebagaimana kita ketahui indeks gini merupakan indikator untuk menilai tingkat pemerataan pendapatan di tingkat masyarakat, indeks gini Kabupaten Muara  Enim dalam 5 (lim) tahun terakhir masih berada pada angka 0,32-035, hal ini perlu kerja keras dan kerja cerdas dari masing-masing pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendorong pemerataan pendapatan melalui pemerataan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Program atau kegiatan apa saja yang menjadi leading sector Bappeda Muara Enim selama 5 tahun terakhir? Mohon dijelaskan secara umum mengenai progres pengerjaan program atau kegiatan tersebut. Dalam menentukan program atau kegiatan yang menjadi leading sektor, Bappeda mempedomani RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersebut merupakan pedoman bagi Kabupaten Muara Enim dalam menentukan prioritas pembangunan dan arah kebijakan yang ada di Kabupaten Muara Enim selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan dokumen RPJMD tersebut, beberapa program dan kegiatan yang menjadi leading sektor dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim, diantaranya yaitu penyelenggaraan BPJS Kesehatan, Asuransi Kematian, Bantuan Pakaian/Perlengkapan Sekolah Gratis, 1 Desa 1 Ambulan, pelaksanaan umroh gratis bagi perangkat agama, bantuan bagi Lansia, bantuan bagi anak yatim,yatim piatu, dan dhuafa, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar. Semua program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir dan dirasakan oleh seluruh masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Tentunya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang, sehingga program dan kegaitan tersebut dapat berjalan dengan optimal. Apa saja inovasi yang telah dilakukan oleh Bappenda Muara Enim? Dalam rangka meningkatkan peran dunia usaha dalam percepatan pembangunan daerah, Kabupaten Muara Enim telah membentuk Forum CSR-PKBL yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2011 dan sudah berjalan kurang lebih 12 tahun. Guna mengefektifkan peran Forum CSR-PKBL Kabupaten Muara Enim dalam pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Muara Enim sedang menginisiasi pengembangan inovasi terkait dengan CSR Tematik. CSR Tematik merupakan sebuah gagasan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan peran dunia usaha dan mewujudkan gerakan gotong-royong dalam percepatan pembangunan daerah. Kehadiran dunia usaha yang berinvestasi di Kabupaten Muara  Enim merupakan potensi bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk melakukan gerakan bersama dalam percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Beberapa tema yang akan digulirkan dalam Forum CSR PKBL Kabupaten Muara Enim untuk dapat dilaksanakan dan sebagai suatu gerakan bersama dalam pembangunan daerah, diantaranya yaitu penuntasan ODF, Rumah Tidak Layak Huni, Kemiskinan Estrem, Pengendalian Inflasi, pengendalian stunting, dan lainnya. Selain itu, Bappeda Kabupaten Muara Enim juga sedang melakukan pengembangan integrasi sistem E-Sakip dan E-Kinerja sebagai suatu inovasi di bidang akuntabilitas kinerja yang bekerjasama dengan perangkat daerah terkait. Akuntabilitas kinerja dan tata kelola Pemerintahan

LARAS | NOVEMBER 2023 25 WAWANCARA merupakan salah satu prioritas pembangunan, melalui pengembangan integrasi E-Sakip dan E-Kinerja diharapkan kinerja reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Kabupaten Muara Enim dapat ditingkatkan. Bagaimana dengan rencana kerja Bappeda di tahun 2024 mendatang? Rencana pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim untuk tahun 2024 mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2023, RPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masa transisi sebelum Kepala Daerah terpilih melalui Pemilukada Serentak Tahun 2024, dan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang akan diteuangkan dalam Rancangan APBD Kabupaten Muara Enim. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam implementasi pencapaian target RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026. Pada tahun 2024 telah ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Muara Enim yaitu Stabilitas Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar. Diharapkan pada tahun 2024 perekonomian masyarakat mengalami peningkatan pasca pandemi Covid-19 yang sempat melanda, selain itu peningkatan pelayanan dasar khususnya dibidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah dapat ditingkatkan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menetapkan 4 Prioritas Pembangunan Daerah pada tahun 2024, yaitu 1). Mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat; 2). Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya, 3). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan 4). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Selain itu, untuk memfokuskan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menetapkan Program Strategis Daerah (PSD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026. Terdapat 10 Program Strategis Daerah yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu 1). Penyelesaian jalan dan jembatan baru kabupaten, 2). Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), 3). Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah, 4). Pengadaan perlengkapan/pakaian sekolah bagi siswa, 5). Asuransi/ Santunan Kematian, 6). Pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan, 7). Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 8). Peningkatan prasarana dan sarana pertanian, 9). Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dan 10). Penyelesaian pembangunan pasar Muara Enim. n

26 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA Warga masyarakat Kabupaten Muara Enim kini semakin gampang kalau mau berurusan soal perizinan. Cukup datang ke Mall Pelayanan Publik yang letaknya mudah diakses. Selain pelayanan offline alias datang langsung ke kantor, juga ada pelayanan online dengan menggunakan perangkat digital. Langkah ini dilakukan lantaran wilayah Kabupaten Muara Enim begitu luas. Sehingga warga yang bermukim jauh dari pusat pemerintahan, tidak perlu repotrepot harus datang untuk mengurus keperluannya. Dalam hal investasi, juga terus mengalami peningkatan. Meskipun masih didominasi sektor tambang dan kelistrikan, akan tetapi sektor-sektor lainnya pun bergerak naik walaupun tidak terlalu signifikan. Berikut penjelasan H. Shofyan Aripanca, S.Kom, M.Si. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Kabupaten Muara Enim, mengenai progres kinerja instansi yang dipimpinnya. Mohon dijelaskan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muara Enim selama periode lima tahun terakhir? Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Muara Enim selama periode lima tahun terakhir diantaranya dimulai dari tahun 2020 kita sudah mendapatkan sebagai PTSP Terbaik di Provinsi Sumatera Selatan. Di tahun 2021 kita mendapatkan penghargaan penilaian sebagai Layanan Publik dengan kualitas B dari KEMENPAN-RB kemudian di tahun 2022 kita mendapatkan peringkat 36 dari 512 Kabupaten/Kota se-Indonesia se-bagai PTSP Terbaik juga. Kemudian antara lain di tahun yang sama, kita juga mendapatkan penghargaan dari stakeholder dengan kerjasama yang baik seperti Ombusman RI, BPJS Kesehatan kemudian ada beberapa dari stakeholder lainnya. Kemudian kita juga sudah membukukan selama lima tahun terakhir ini realisasi investasi di Kabupaten Muara Enim, Alhamdulillah peningkatannya sangat signifikan, dimulai dari 2018 kita over target, dari target Dua Triliun kita mencapai Tiga Triliun kemudian di tahun 2019 kita di target Tiga Triliun kita mencapai Enam Triliun, dari Enam Triliun kita mencapai Delapan Triliun, dari Delapan Triliun kita mencapai 11 Triliun, dari 11 Triliun kita mencapai 13 Triliun, ya Alhamdulillah, selama lima tahun terakhir ini, Kabupaten Muara Enim ini memberikan satu perhitungan diantara 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah terbesar untuk realisasi investasinya. Dan Alhamdulillah selalu mencapai over target dari yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya di sektor investasi. Kemudian dalam lima tahun ini juga, Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah membangun Mall Pelayanan Publik sebagai salah satu komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dimana Mall Pelayanan Publik ini telah berisi sebanyak 28 tenant dari beberapa stakeholder dengan jumlah yang melayani perizinan dan non perizinan sebanyak lebih INVESTASI TETAP PROSPEKTIF H. Shofyan Aripanca,S.Kom, M.Si. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP)

LARAS | NOVEMBER 2023 27 WAWANCARA kurang 284 perizinan dan nanti akan kami update kembali, karena intinya terkait dari selain pelayanan KTP online, pelayanan pembayaran pajak kendaraan online kemudian TASPEN, Kantor Pos, bantuan hukum yang sifatnya pelayanan yang diberikan oleh Kejaksaan RI dalam hal ini Kejaksaan Negeri Muara Enim, kemudian dari Pengadilan Negeri Agama, Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim sendiri. Apa saja inovasi yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muara Enim dalam lima tahun terakhir? Kemudian yang terakhir kami juga telah melakukan banyak inovasi, diantaranya mulai dari inovasi penanaman modal atau investasi kemudian inovasi yang terkait dengan pelayanan perizinan, kemudian inovasi yang mendigitalisasi seluruh pemberkasan tidak lagi menggunakan manual alias sudah full menggunakan digital, sehingga layanan publik, layanan perizinan ini diharapkan dapat men-sortcut atau memperpendek waktu dari jam layanan yang masih seperti metode yang lama. Kemudian yang terkait dengan layanan peizinan, kami juga sudah membuat satu inovasi layanan perizinan khusus di sektor kesehatan. Apa saja yang paling mendesak dilaksanakan di tahun 2024 mendatang? Kami kira dengan situasi tahun politik kemudian dengan melihat perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan terkhusus di Kabupaten Muara Enim, kami mempunyai target di tahun 2024 khusus untuk layanan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada sektor usaha mikro dan kecil, kami menargetkan mencapai 1.000 NIB walaupun di tahun 2023 ini telah kami laksanakan juga cuman masih ada yang perlu kami sosialisasikan terkait kegunaan dan manfaat dari NIB itu sendiri, karena kami juga di targetkan oleh pemerintah “Di tahun 2021 kita mendapatkan penghargaan penilaian sebagai Layanan Publik dengan kualitas B dari KEMENPAN-RB kemudian di tahun 2022 kita mendapatkan peringkat 36 dari 512 Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai PTSP Terbaik juga.”

28 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA pusat untuk NIB ini agar menjadi satu pekerjaan yang khusus, agar masyarakat khususnya pelaku usaha kecil maupun mikro itu dijamin keberlangsungan berusahanya dengan memiliki NIB sehingga diharapkan dapat memudahkan pelaku-pelaku usaha ini paling tidak sebagai persyaratan untuk permodalan ke pihak bank maupun persyaratan-persyaratan lainnya yang sudah harus dimiliki oleh pelaku usaha, baik usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah dan usaha besar. Mohon diberi penjelasan umum mengenai kondisi investasi dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Muara Enim? Terkait dengan investasi di Kabupaten Muara Enim, dapat kami jelaskan bahwa Muara Enim merupakan daerah tambang khususnya batubara, dimana dari realisasi investasi yang kami bukukan setiap tahunnya tetap didominasi sektor tambang dan kelistrikan. Karena itu menyumbang target investasi di Provinsi Sumatera Selatan lebih kurang seperempatnya itu khususnya dari Kabuaten Muara Enim itu sendiri. Dimana kalau tidak salah untuk target provinsi di tahun kemarin 2022 itu kalau tidak salah 41 Triliun dan Alamdulillah 13,1 Triliunnya itu sumbangsih realisasi investasi dari Kabupaten Muara Enim. Memang sektor yang masih mendominasi itu tambang dan kelistrikan, akan tetapi sektor-sektor lainnya pun bergerak walaupun tidak naik secara signifikan. Apalagi di tahun 2021 kita ketahui di bulan Januari dimana ada rencana investasi perusahaan Air Products & Chemicals Inc (APCI) dari Amerika terkait dengan gasifikasi batubara Dimethyl Ether (DME) atau pengganti dari LPG, nah ini juga sebetulnya mendongkrak rencana investasi di Kabupaten Muara Enim akan tetapi memang di akhir-akhir ini kami mendengar belum terrealisasi secara baik karena kami mendengar itu di pending. Akan tetapi kalau itu jadi kami akan sangat optimis bahwa sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi bahwa “Memang sektor yang masih mendominasi itu tambang dan kelistrikan, akan tetapi sektorsektor lainnya pun bergerak walaupun tidak naik secara signifikan.”

LARAS | NOVEMBER 2023 29 WAWANCARA Air Products & Chemicals Inc (APCI) akan menggelontorkan dananya sebesar 33 Triliun dengan pembangunan secara mandiri oleh Air Products & Chemicals Inc (APCI). Nah kami juga tadinya kami berharap itu dapat terrealisasi segera karena itu sudah merupakan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), akan tetapi mungkin ada sesuatu dan lain hal atau secara teknisnya sehingga pekerjaan investasi tersebut terpending, sehingga kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari PTBA khususnya untuk subtitusi lain dari gasifikasi batubara itu sendiri. Bagaimana dengan ketersediaan anggaran di tahun 2024 nanti? Alhamdulillah ketersediaan anggaran di DPMPTSP cukup baik ya, sudah mencakup beberapa sektor, cuman ada di beberapa sektor yang mungkin masih harus kami tingkatkan tapi melihat dari hasil di tahun ini paling tidak kami berharap memang ada tambahan sehingga lebih memaksimalkan kinerja dari SDM yang ada di kantor DPMPTSP. Dengan anggaran yang terkait APBD, kami kira sudah kita ketahui Kabupaten Muara Enim ini besar untuk APBD nya akan tetapi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) nya juga besar dan ini memang harus juga dicari dimana sekatansekatan yang tidak memperlancar atau dari perhitungan penggunaan dari APBD itu sendiri sehingga mengakibatkan SILPA di setiap tahunnya, jadi mungkin kami juga berharap sehingga dana SILPA ini kalau memang di perhitungkan atau dicermati secara professional dan perencanaan yang baik kemudian kolaborasi dan komunikasi antar OPD yang kompak saya kira Insha Allah mungkin dapat menekan SILPA ini yang dapat dibelanjakan peruntukannya untuk pembangunan di Kabupaten Muara Enim, sehingga Kabupaten Muara Enim menjadi suatu kabupaten yang terdepan, yang diperhitungkan. Sehingga kita harapakan dapat lebih memakmurkan dan perekonomian di Kabupaten Muara Enim khususnya dan di Provinsi Sumatera Selatan secara umumnya, saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudah dengan apa yang telah kami sampaikan ini membuat dan lebih membuka lagi peran serta ataupun stakeholder lain untuk bersama-sama kita membangun Kabupaten Muara Enim kita yang tercinta. n

30 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA K esan ribet yang dirasakan warga bila mau mengurus administrasi serta dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bakalan sirna. Kini Dinas yang menanganinya terus melakukan berbagai upaya inovatif agar warga dapat terlayani dengan baik. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi. Kalau di tahun 2020 nilainya B- tapi sekarang memperoleh nilai A-. Tugas berat menantinya di tahun mendatang. Sebab di tahun itu akan berlangsung Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Untuk itu, persiapan terkait administrasi kependu-dukan menjadi prioritas utama. Banyaknya pemilih pemula memerlukan perhatian khusus. Ketersediaan data penduduk yang akurat, pemilih yang valid, dan dokumen kependudukan menjadi mutlak untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Pemilu yang lancar dan jurdil. Berikut ini penuturan Drs. Risman Efendi, M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, mengenai capaian kinerja instansinya dan persiapan menjelang Pemilihan Umum di Kabupaten Muara Enim. Mohon dijelaskan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim selama periode lima tahun terakhir? Selama lima tahun terakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim telah mencapai sejumlah pencapaian yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan kepuasan masyarakat. Hal ini tergambar dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim sebagai berikut: Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Presentase kepemilikan dokumen sampai dengan Semester I Tahun 2023 sudah meningkat drastis, dapat dilihat pada data Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berada pada angka 99,01%, Akta Kelahiran pada 95,60%, Akta Pernikahan Non-Muslim pada 76,48%, Akta Perceraian Non-Muslim pada 52%, dan Kartu Identitas Anak pada angka 54,69%. Jika dibandingkan dibandingkan dengan pada tahun 2019 lalu data Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berada pada angka 98,84%, Akta Kelahiran pada 90,40%, Akta Pernikahan Non-Muslim pada 62%, Akta Perceraian Non-Muslim pada 49,77%, dan Kartu Identitas Anak pada angka 14,31% Angka-angka ini mewakili capaian kami, dimana semakin mendekati atau bah-kan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan upaya sukses dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas pelayanan administrasi kependudukan dari kategori B- dengan nilai 3,49 pada tahun Drs. Risman Efendi, M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim) MENINGKATNYA INDEKS PELAYANAN PUBLIK 30 LARAS | NOVEMBER 2023

LARAS | NOVEMBER 2023 31 WAWANCARA 2020. Pada tahun 2022, kami memperoleh hasil penilaian kategori A- dengan nilai 4,23 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi. Peningkatan Indeks Pelayanan Publik (IPP) ini menggambarkan komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim. Kepuasan Masyarakat yang Meningkat: Selanjutnya pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mengalami peningkatan yang signifikan dari kategori B dengan nilai 83,93 pada tahun 2019 menjadi kategori A dengan nilai 93,28 pada tahun 2022, dimana setiap tahun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan, terdapat trend peningkatan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan yang kami berikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muara Enim, namun kami tidak akan berpuas diri dan akan terus memperbaiki apa yang dirasa belum maksimal dan terus meningkatkan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat. Apa saja yang paling mendesak dilaksanakan di tahun 2024 mendatang? Di tahun 2024 mendatang, hal yang paling mendesak yang perlu dilaksanakan adalah Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Persiapan terkait administrasi kependudukan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada tahun 2024 memang menjadi prioritas utama bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim. Terutama, kami memahami bahwa masyarakat pemilih pemula memerlukan perhatian khusus dalam persiapan ini. Ketersediaan data penduduk yang akurat, pemilih yang valid, dan dokumen kependudukan, terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), adalah elemen-elemen kunci dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Pemilu yang lancar, jujur, dan adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, DISDUKCAPIL Muara Enim akan melakukan langkah-langkah penting, termasuk: 1. Meningkatkan Pelayanan Jemput Bola, kami secara khusus meningkatkan pelayanan jemput bola bagi Pemilih Pemula di Sekolah, Pondok Pesantren, dan lain-lain. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dan mendukung hak masyarakat sebagai warga negara untuk mengikuti pemilihan umum. 2. Melakukan Validasi Dokumen Kependudukan, melakukan validasi dan verifikasi dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih, terutama KTP-el. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pemilih yang memiliki hak untuk memberikan suara adalah warga negara yang sah dan berhak untuk melakukannya. 3. Pendataan dan Pemutakhiran Data Pemilih, memastikan bahwa data pemilih diperbarui secara berkala. Ini mencakup pendaftaran pemilih baru dan pemutakhiran data pemilih yang sudah ada. Proses ini akan membantu dalam menyediakan data pemilih yang terkini dan valid. 4. Sosialisasi kepada Masyarakat Pemilih Pemula, memberikan edukasi dan informasi agar segera memiliki KTP-el agar hak untuk memberikan Suara dapat terlaksana. 5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait, bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa serta LSM dan komunitas masyarakat lainnya, untuk mendukung terlaksananya pemilu yang sukses sesuai dengan tugas masingmasing. Dengan persiapan administrasi kependudukan yang baik, untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang adil, demokratis, dan transparan dan dengan data yang akurat, pemilih yang valid, dan pemahaman yang kuat di kalangan masyarakat, kami berharap Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 memenuhi standar demokrasi yang tinggi dan mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim? Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan, sampai sekarang ada 10 Inovasi yang dimiliki, antara lain: 1. JEBOLAN DESA (Jemput Bola Pelayanan Adminduk di Desa) Melalui inovasi ini, kami telah memperluas jangkauan pelayanannya dengan mendekatkan diri ke desa-desa sejak tahun 2021. Masyarakat di daerah terpencil tidak lagi harus pergi jauh LARAS | NOVEMBER 2023 31

32 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan. Ini telah memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mengakses dokumen penting. 2. JEBOLAH SEKOLAH (Jemput Bola Pelayanan Adminduk di Sekolah) Dengan mendatangi sekolah-sekolah, kami mengambil inisiatif untuk memfasilitasi proses pencatatan data penduduk anak-anak secara lebih efisien. Orang tua dan Siswa tidak perlu lagi meluangkan waktu ekstra untuk datang ke kantor dinas. Inovasi ini telah diterapkan sejak tahun 2021. 3. RENDANG PEDAS ANDALAN (Rekam Datang Penyandang Disabilitas, Anak dan Lansia) Sejak tahun 2020, melalui inovasi ini kami menunjukkan komitmen untuk pemenuhan inklusi sosial. Penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia mendapatkan perhatian khusus dalam proses perekaman data, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan ini. 4. PELANDUK (Pelayanan Updating Data Penduduk) Kami menyadari pentingnya pemutakhiran data penduduk secara berkala. Melalui inovasi ini, sejak tahun 2020, kami mengajak masyarakat untuk secara aktif memperbarui datanya, sehingga data yang mereka miliki tetap akurat dan tidak terkendala dalam menerima layanan pada lembaga lain yang menggunakan Data Adminduk sebagai basis pelayanannya. Inovasi ini juga bekerjasama dengan lembaga pelayanan publik lain seperti Kantor Imigrasi, BPJS Kesehatan, dan Perbankan. 5. BELAH DADOKU (Begitu Lahir Dapat Dokumen Kependudukan) Sejak tahun 2020 Inovasi ini telah menghilangkan hambatan dan mempercepat penerbitan akta kelahiran. Sekarang, bayi yang baru lahir dapat segera memiliki dokumen kependudukan masyarakat berupa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Keluarga terbaru melalui pelayanan terintegrasi demi memastikan hak-hak mereka terlindungi dari awal. Untuk melaksanakan inovasi ini, kami telah bekerjasama dengan 18 Fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. 6. ARTIS DUKCAPIL (Antar Gratis Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Melalui inovasi ini sejak tahun 2021, kami memberikan pelayanan antar gratis dokumen kependudukan. Ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan memastikan bahwa mereka dapat dengan mudah mendapatkan dokumen yang mereka butuhkan dengan cara kami bekerjasama dengan PT. POS Indonesia sehingga dokumen Kependudukan dapat diantar ke seluruh pelosok Kabupaten Muara Enim tanpa Masyarakat harus mengeluarkan biaya atau Gratis dan tanpa harus ke Kantor DISDUKCAPIL Muara Enim. 7. PENDEKAR (Pelayanan Online Desa Kelurahan) Sejak tahun 2022, Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan secara online via Whatsapp, mengurangi beban perjalanan dan waktu yang diperlukan untuk berkunjung ke kantor dinas, karena Pelayanan dapat dibantu oleh Admin Desa/Kelurahan atau Perangkat Desa/Kelurahan lainnya. 8. SEMENDO (Setelah Menikah Dapat Dokumen Kependudukan) Dengan fokus pada pelayanan pasangan yang baru menikah, inovasi ini memastikan bahwa akta perkawinan diterbitkan dengan cepat, memberikan jaminan hukum bagi masyarakat, dan telah diterapkan sejak tahun 2022. Pada inovasi ini kami bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim, Pengadilan Agama Muara Enim, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan. 9. PEPES IKAN ASIN (Pelayanan Pensiunan, Perkawinan dan Perceraian ASN) Kami juga telah memberikan pelayanan yang khusus untuk pensiunan, serta pelayanan perkawinan dan perceraian ASN sejak tahun 2023 bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muara Enim. Ini membantu meningkatkan efisiensi dalam administrasi kependudukan dan juga administrasi kepegawaian. 10. MI SEDAP (Menikah, Setelah Itu Dapat Akta Perkawinan (Non Muslim) Mulai dari tahun 2023, melalui inovasi ini kami memfasili32 LARAS | NOVEMBER 2023

LARAS | NOVEMBER 2023 33 WAWANCARA tasi penerbitan akta perkawinan bagi warga non-Muslim, memberikan masyarakat perlindungan hukum yang diperlukan dengan cara Bekerjasama dengan Pemuka Agama dan pengurus dari Forum ataupun Organisasi Keagamaan dari berbagai agama non Muslim, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bagaimana dengan ketersediaan anggaran di tahun 2024 nanti? Ketersediaan anggaran di tahun 2024 nanti merupakan hal penting untuk kelancaran operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami telah melakukan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program-program dan inovasi-inovasi tetap tersedia. Namun, ini juga bergantung pada kebijakan dan alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sementara ini, Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim yang telah diajukan untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp. 11.740.553.041,- yang termasuk dalam anggaran rutin. Kami berharap agar dukungan anggaran dapat terus diberikan untuk menjaga pelayanan yang baik kepada masyarakat dan melanjutkan upaya perbaikan dalam administrasi kependudukan, terutama menghadapi Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Dengan anggaran yang ada saat ini, kami memiliki tantangan penggunaan anggaran pada tahun 2024 yang mencakup berbagai aspek, terutama dalam konteks Pelayanan Administrasi Kependudukan. Beberapa tantangan yang mungkin kami hadapi antara lain: 1. Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tahun 2024, Pemilihan Umum (Pemilu) akan menjadi fokus utama. Penggunaan anggaran harus dioptimalkan untuk memastikan persiapan Pemilu berjalan lancar, termasuk penerbitan dokumen kependudukan, sosialisasi kebijakan kependudukan, pemutakhiran data pemilih, penerbitan kartu pemilih, dan penyelenggaraan pemungutan suara. Hal ini memerlukan alokasi anggaran yang cermat dan efisien. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan, dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, mungkin diperlukan investasi tambahan dalam pelatihan staf, pembaruan teknologi, atau perbaikan infrastruktur. Tantangan di sini adalah mengalokasikan anggaran dengan bijak untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Penggunaan anggaran harus mencakup pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, termasuk gaji dan insentif staf. Mungkin diperlukan upaya untuk menjaga atau meningkatkan motivasi dan produktivitas staf yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim. 4. Ketersediaan Teknologi dan Infrastruktur, Inovasi-inovasi teknologi yang telah diterapkan memerlukan pemeliharaan dan pembaruan. Anggaran harus ditempatkan untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi berjalan dengan baik dan efisien. 5. Pendidikan dan Kampanye Sosialisasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang sah, kampanye edukasi dan sosialisasi diperlukan. Anggaran harus dialokasikan untuk kegiatan ini, termasuk periklanan, seminar, dan program sosialisasi dan lain sebagainya. 6. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja, Penggunaan anggaran harus disertai dengan pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di tahun 2024 akan menjadi tugas yang rumit dan memerlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta fleksibilitas dalam mengatasi perubahan keadaan. Pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim perlu memastikan bahwa sumber daya finansial digunakan secara efisien untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang penting bagi masyarakat. n LARAS | NOVEMBER 2023 33

34 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA K inerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim patuit diapresiasi secara positif. Beragam prestasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan berhasil diraih. Rasio ketersediaan tenaga pendidik dengan peserta didik perlahan mengarah pada keseimbangan. Aplikasi digital juga dimanfaatkan untuk kelancaran kegiatan. Besaran pagu anggaran dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan yang telah direncanakan. Berikut ini penjelasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Drs. H. Rusdi Hairullah, M.Si., mengenai progres dan rencana kerja mendatang dinas yang dipimpinnya. Periode di pemerintahan sekarang ini sudah berlangsung selama lima tahun. Mohon berikan gambaran secara umum mengenai progres pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Muara Enim? Dunia pendidikan di Kabupaten Muara Enim dalam lima tahun ini Alhamdulillah prestasinya cukup spektakuler. Di tahun 2023 ini saja ada tujuh sekolah di kabupaten Muara Enim dari sebelas sekolah di Sumatera Selatan yang mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional. Kemudian ada satu sekolah, yakni tiga sekolah yang mendapatkan Penghargaan Adiwiyata Mandiri, Sekolah Dasar negeri 14 Ujan Mas. Saya yang mendampingi pada 17 Oktober lalu menerima penghargaan itu dari Menteri Pendidikan, Menteri Lingkungan Hidup temasuk juga ada Menteri Agama memberikan penghargaan itu. Selain Adiwiyata, kita juga dapat penghargaan Sekolah Ramah Anak, Sekolah Aman Bencana. Prestasi-prestasi ini tidak hanya dari sisi akademik saja, tetapi prestasi dari bidang yang lain. Kualitas pendidikan kita juga sudah semakin meningkat. Sarana prasarana sebagai penunjang peningkatan kualitas pendidikan setiap tahun kita evaluasi dan kita anggarkan melalui rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah maupun juga mengakomodir Pokok Pikiran dari legislatif. Juga usulan langsung dari sekolah-sekolah melalui program e-Sarpras. Drs. H. Rusdi Hairullah, M.Si. (Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim) R A S I O G U R U - M U R I D KIAN SEIMBANG

LARAS | NOVEMBER 2023 35 WAWANCARA Nah, e-Sarpras itu suatu inovasi. Misalnya, suatu pengusulan kebutuhan-kebutuhan untuk rehabilitasi bangunan sekolah ataupun untuk perbaikan lainnya melalui aplikasi. Kita buatkan mereka aplikasi. Jadi mereka tidak perlu datang ke Kantor Dinas di Muara Enim. Mereka cukup memasukkan data atau mengunggah kondisi sekolah, kemudian dengan data-data itu usulan-usalan yang ditandatagani dari kepala sekolah itu sudah sampai ke kita. Dengan sendirinya, data dari mereka kita buka. Begitu rapat dengan DPRD, kita tinggal klik, langsung bisa kita lihat kebutuhannya. Lima tahun yang lalu itu belum ada. Ada lagi satu, yakni dalam merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak atau PPPK, direntang lima tahun terakhir ini, ada 2.100 tenaga guru hasil perekrutan PPPK. Mereka itu gajinya bersumber dari APBN dan jumlah kita yang tertinggi di Sumatera Selatan. Progress keberhasilan kita tidak hanya dari sisi fisik saja, tapi kita lihat juga dari tenaga pendidik. Bebicara tentang pendidikan, berarti menyangkut tenaga pendidik, peserta didik dan ada tenaga non kependidikan. Ada ekosistim sekolah. Alhamdulillah dengan program PPPK dua tahun terakhir ini, kita paling banyak di akomodir oleh Kementerian. Tahun ini saja ada 1.133 PPPK yang lulus dan telah dilantik secara serentak. Mereka akan bertugas ke sekolah-sekolah baik itu PAUD, SD, SMP. Pelan-pelan rasio ketercakupan tenaga pendidik terhadap peserta didik, sudah mencapai garis yang rata, dan tidak ada ketimpangan-ketimpangan lagi. Sekarang ini untuk SMA ditangani oleh provinsi. Apakah ada efeknya terhadap Dinas Pendidikan di sini? Sebenarnya secara langsung tidak ada efeknya terhadap tugas pokok dan fungsi kami. Cuma saya dengar dari kawankawan kepala sekolah, mereka agak jauh jarak koordinasinya ke provinsi. Tapi kita juga tidak sertamerta menganggap ini urusan provinsi lalu kita tidak membantu. Tidak begitu juga. Sebab, kalau mereka ada kegiatan-kegiatan apapun di Kabupaten Muara Enim, kawan-kawan Kepala SMK dan SMA itu tetap kita ajak dan kita rangkul. Bahkan, saya juga ada komitmen, begitu saya ditugaskan disini, saya tidak melihat perbedaan sekolah yang dikelola oleh Provinsi, termasuk dari Kementerian Agama yang mengelola pendidikan juga, ada dari Raudhatul Anfal, MIN, MTs, dan MAN. Perlakuan kita walaupun tidak persis sama, tapi paling tidak mereka juga kita ajak. Tokh, anak-anak yang sekolah di situ juga anak-anak orang Kabupaten Muara Enim ini. Tadi menjelaskan mengenai inovasi seperti e-sarpras. Apa ada inovasi yang lainnya? Inovasi di Bidang kebudayaan. Kalau di Bidang Pendidikan ada yang namanya Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Begitu juga di Bidang Kebudayaan, ada namanya Data Pokok Kebudayaan atau Dapobud. Semenjak ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka tugas pokoknya itu sudah sangat terarah. Ada 11 Pokok Kebudayaan. Kami mendata di desa-desa apa saja seni dan kebudayaannya. Itu kami masukan di dalam satu aplikasi yang namanya Data Pokok Kebudayaan atau Dapobud. Data untuk 2020-2021 sudah kami sampaikan ke Badan Penelitian dan Pengembangan, Kalau data ini sudah ter-connect ke web, semua orang bisa gampang melihat budaya-budaya apa saja yang ada di Kabupaten Muara Enim ini. Bagaimana ketersediaan anggaran untuk 2024 mendatang? Sebagai gambaran secara umum, Alhamdulillah untuk anggaran-anggaran penyengaraan urusuan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan Kabupaten muara Enim ini, sudah mumpuni. Dengan anggaran yang sedemikain besar, sekitar 778 miliar rupiah, keseluruhannya dibelanjakan untuk 7 program kegiatan. Antara lain, kegiatan penunjang program

36 LARAS | NOVEMBER 2023 WAWANCARA pemerintah derah, melayani pendidikan mulai tingkat SD dan SMP. Kemudian urusan-urusan yang terkait dengan kurikulum, tenaga kependidikan dan untuk kebudayaan Walaupun itu kelihatan besar, tapi lebih dari 500 miliar rupia itu sudah untuk belanja pegawai. Membiayai gaji lebih dari 4.000 Aparatur dan 8.000 tenaga pendidikan dan tenaga non kependidikan di Kabupaten Muara Enim ini. Apa alokasi dana dari APBD sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Sebenarnya, kalau dilihat dari pagu anggaran sudah cukup. APBD kita hampir tiga triliun. Jika yang untuk kita sudah menyentuh angka 778 miliar rupiah, Silakan dikalkulasi sendiri lah. n

LARAS | NOVEMBER 2023 37

38 LARAS | NOVEMBER 2023 BERITA INFOKOM Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia (Indonesia Persada ID) ke-5 Tahun 2023 dibuka secara resmi Ketua Umum Indonesia Persada ID, Ganjar Pranowo di Prama Sanur Beach Hotel, Denpasar, Rabu (1/11/2023). Mukernas yang dihadiri pengelola radio dan televisi daerah ini mengangkat tema “Radio Senantiasa Ada”. Gelaran Indonesia Persada.id Award ke-Iv Tahun 2023 menghadirkan tujuh perlombaan yang dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Adapun ketujuh perlombaan tersebut, antara lain Reportase Terbaik, News Anchor Terbaik, Radio Host Terbaik, Program Peduli Stunting, Program Peduli UKM, Program Peduli Bencana dan Pemerintah Daerah Peduli LPPL. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Muara Enim (RAME FM) juga turut hadir dan berhasil meraih Terbaik II nasional kategori Program Peduli UKM pada anugerah Indonesia Persada (IP) Award tahun 2023. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia ini, dirangkaikan dengan Mukernas. Ketua Umum Indonesia Persada ID, Ganjar Pranowo dalam sambutannya menjelaskan, keberadaan radio dan TV publik daerah diharapkan menjadi sarana penyebarluasan informasi yang strategis guna menjaga ketahanan informasi negara di daerah. Sehingga pihaknya mendorong radio dan TV publik daerah untuk melakukan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia penyiaran. LPPL Radio Suara Muara Enim Raih Terbaik II Nasional Persada Award Program Peduli UKM Tim News Room Muara Enim Diskominfo

LARAS | NOVEMBER 2023 39 BERITA INFOKOM “Saat ini, LPPL tidak sedang baik–baik saja. Sehingga seluruh stakeholder seperti para Kepala Dinas Kominfo, Bupati, Wali Kota, Gubernur, DPRD harus menyatukan persepsi, berjuang ke DPR berjuang ke Presiden berjuang ke Kementerian Kominfo agar LPPL tidak punah. LPPL adalah jalan keluar untuk menjaga ketahanan informasi negara dengan kondisi geografi NKRI yang sangat majemuk, yang mayoritas adalah non perkotaan, sehingga penguatan LPPL sangat penting dilaksanakan,” imbuh Ganjar. “Harapannya akan muncul inovasi yang luar biasa. Konseptualisasi program harus dikolaborasikan dengan teknologi. Dengan demikian, melalui program radio dan TV daerah pun dapat menginspirasi ranah penyiaran”, tutup Ganjar. Sementara itu Ardian Arifanardi Kadis Kominfo Kabupaten Muara Enim dalam keterangannya mengatakan, “Tentunya penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi teman-teman di Radio Suara Muara Enim. Hal ini juga menjadi bukti bahwa secara nasional, kita mampu bersaing dengan LPPL yang tersebar di seluruh indonesia, baik yang ada di Bali, Jawa, Sumatera, maupun di Sulawesi dan sebagainya,” ucapnya. “Saya berharap, penghargaan ini bisa menjadi spirit baru bagi LPPL Radio Suara Muara Enim dalam meningkatkan kualitas penyiarannya, dan penyiarnya agar terus berinovasi, kreatif dalam membuat program-program radio,” tegasnya. “Semoga kedepan kita semakin baik tidak hanya dalam hal reportase, tetapi juga multi jangkauan dan mengikuti perkembangan digitalisasi. Berikut juga kualitas penyiaran semakin baik, dan tentunya Radio Suara Muara Enim ini terus kita dorong baik dalam infrastruktunya yang sejalan dengan kebijakan anggaran,” tutupnya. n “Harapannya akan muncul inovasi yang luar biasa. Konseptualisasi program harus dikolaborasikan dengan teknologi. Dengan demikian, melalui program radio dan TV daerah pun dapat menginspirasi ranah penyiaran.”

40 LARAS | NOVEMBER 2023 BERITA INFOKOM Berkat sinergitas dan komitmen terhadap pemeliharaan lingkungan khususnya pada Program Kampung Iklim (Proklim), Kabupaten Muara Enim berhasil meraih 3 (tiga) penghargaan sekaligus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) yakni penghargaan kampung iklim untuk kategori utama kepada Desa Lubuk Raman, Kecamatan Rambang Niru dan Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujanmas kemudian penghargaan sebagai Pembina Proklim Tahun 2023 tingkat kabupaten di Indonesia kepada Pj. Bupati Muara Enim H Ahmad Rizali. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj. Bupati Muara Enim H Ahmad Rizali dari Menteri LHK RI Siti Nurbaya Bakar dalam ajang Penganugerahan Proklim Tahun 2023 di Auditorium Gedung Manggala Wana Bhakti, Jakarta, Selasa (24/10). Usai menerima penghargaan, Pj Bupati yang hadir didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Amrullah Jamaluddin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup H Alfarizal mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi semua pihak yang turut serta membantu maupun terlibat aktif dalam mendukung program pemeliharaan lingkungan di Kabupaten Muara Enim. Wow... Kabupaten Muara Enim Raih 3 Penghargaan Proklim Sekaligus Tim News Room Muara Enim Diskominfo Tim News Room Muara Enim Diskominfo. Berkat sinergitas dan komitmen terhadap pemeliharaan lingkungan khususnya pada Program Kampung Iklim (Proklim), Kabupaten Muara Enim berhasil meraih 3 (tiga) penghargaan.

LARAS | NOVEMBER 2023 41 BERITA INFOKOM Selain itu, Pj. Bupati Muara Enim juga mengapresiasi Desa Lubuk Raman, Kecamatan Rambang Niru dan Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas yang berhasil meraih sertifikat proklim utama bersama 55 desa di seluruh Indonesia. Ini membuktikan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim sangat layak diapresiasi. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh desa-desa lainnya di Kabupaten Muara Enim utnuk meniru capaian prestasi tersebut dan menginstruksikan DLH Kabupaten Muara Enim memetakan desa-desa yang mempunyai potensi untuk diusulkan meraih penghargaan Proklim ditahun mendatang. “Semoga penghargaan yang diraih dapat menjadi pemicu semangat sekaligus motivasi untuk dapat berbuat lebih maksimal, sehingga upaya pengendalian iklim, mitigasi dan adaptasi lingkungan dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya dengan semangat. Lebih lanjut, Pj. Bupati Muara Enim memastikan akan terus berkomitmen melaksanakan penguatan kegiatan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim di Bumi Serasan Sekundang dengan terus mendorong meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Dirinya juga mengimbau kepada seluruh warga untuk bersamasama menjaga serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Sementara itu, Menteri LHK RI Siti Nurbaya Bakar menyampaikan penghargaan pembina Proklim ini diberikan atas partisipasi aktif kepala daerah dalam mendukung, membina dan mendorong masyarakat maupun pemangku kepentingan di daerah untuk mengupayakan peningkatkan kelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim di desa ataupun kelurahan. Tidak hanya menerima penghargaan, dalam momen tersebut pula, Pj. Bupati yang hadir bersama Pj. Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menyaksikan peresmian Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) untuk mendukung tata kelola dokumen kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). n “Semoga penghargaan yang diraih dapat menjadi pemicu semangat sekaligus motivasi untuk dapat berbuat lebih maksimal, sehingga upaya pengendalian iklim, mitigasi dan adaptasi lingkungan dapat benar-benar dirasakan masyarakat.”

42 LARAS | NOVEMBER 2023

LARAS | NOVEMBER 2023 43 02 03 01. Tim News Room Muara Enim DiskominfoMewakili Bupati Muara Enim, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim H Riswandar Menghadiri Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Panitia Pemilihan Kecamatan. 02. Pawai Piala Adipura Tahun 2023. 03. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim H Riswandar bersama Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim melakukan sidak di Pasar Gelumbang Kecamatan Gelumbang. JANUARI - MARET 2023 LARAS | NOVEMBER 2023 43 01

44 LARAS | NOVEMBER 2023 APRIL - JUNI 2023 01. Sekretaris Daerah Muara Enim Yulis hadiri penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah kepada 50.066 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Kabupaten Muara Enim di Halaman Kantor Pos Muara Enim. 02. Asisten II H Riswandar Hadiri Pameran Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkumham Sumsel) di Hotel Arya. 03. Pemerintah Kabupaten Muara Enim ikuti Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVI di Kota Padang. 01 02 03 44 LARAS | NOVEMBER 2023

LARAS | NOVEMBER 2023 45 01 02 01. Sekretaris Daerah (Sekda) Yulius memimpin apel gabungan awal bulan yang diikuti seluruh ASN lingkup Pemkab. Muara Enim 02. Upacara Pengibaran Duplikat Sang Merah Putih Tahun 2023 dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-78. JULI - AGUSTUS 2023 LARAS | NOVEMBER 2023 45

46 LARAS | NOVEMBER 2023 SEPTEMBER 2023 01 01. Gubernur Sumsel H Herman Deru melantik H Ahmad Rizali sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim. 02. Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim saat menyampaikan sambutanya dalam giat Ramah Tamah dengan para Pejabat lingkup Pemkab Muara Enim dan tokoh masyarakat di Balai Agung Serasan Sekundang. 03. DPRD dan Pemkab. Muara Enim Sepakati Nota KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2023. 02 03 46 LARAS | NOVEMBER 2023

LARAS | NOVEMBER 2023 47 SEPTEMBER - OKTOBER 2023 01 02 03 01. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). 02. Pj. Bupati Tandatangani Ikrar Deklarasi Damai Pilkades. 03. H Ahmad Rizali beserta keluarga menggelar acara syukuran dan silaturahmi di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS). 04. Pj. Bupati mengunjungi rumah duka pelajar SD korban tenggelam. 05. Hut ke-754 Tahun, Pj Bupati Hadiri Sedekah Dusun 05 di Desa Tapus Kecamatan Lembak. 04 LARAS | NOVEMBER 2023 47

48 LARAS | NOVEMBER 2023 OKTOBER 2023 01 02 03 04 01. Pj Bupati Ahmad Rizali Hadiri Peringatan HUT TNI ke-78 Tahun 2023 Bersama Pangdam II Sriwijaya. 02. Cegah Peningkatan Kasus ISPA, Pj Bupati Rizali Pimpin Pembagian Masker Gratis. 03. Pj Bupati Rizali Resmikan Gedung Baru Yayasan Ponpes Salafiyah Assari’ah Tanjung Raja. 04. Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim H Ahmad Rizali bersama Unsur Forkopimda Kab. Muara Enim turun langsung meninjau proses Pilkades, tepatnya di 3 (tiga) TPS di Ujan Mas Ulu, Gunung Megang Dalam dan Belimbing. 05. Pemkab. Muara Enim Terus Gulirkan Gerakan Pangan Murah. 05 48 LARAS | NOVEMBER 2023

LARAS | NOVEMBER 2023 49 OKTOBER 2023 01 02 03 01. Atlet dan Pelatih Kontingen Muara Enim Diganjar Bonus Rp. 2,5 Miliar 02. Pj Bupati Rizali Serahkan Kunci Bedah Rumah Kepada Ibu Hikmah Hayati. 03. HSN Tahun 2023, Pj Bupati Ajak Masyarakat Napak Tilas Perjuangan Santri di Masa Penjajahan. 04. Pj. Bupati Muara Enim, H. Ahmad Rizali menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Tahun 2023 di Palembang. 05. Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim H Ahmad Rizali serahkan secara simbolis Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan September 2023 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 05 04 LARAS | NOVEMBER 2023 49

50 LARAS | NOVEMBER 2023 PENGADUAN AWAL PERBAIKAN P engaduan muncul sebagai inisiatif atas ketidakpuasan pengguna layanan dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan. Sudah menjadi hal yang lumrah apabila seorang pengguna layanan menginginkan hasil yang terbaik atas layanan yang telah diaksesnya. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan komitmen yang baik oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga ke level daerah sebagai penyelenggara layanan. Saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, masyarakat terutama generasi milenial atau yang dikenal dengan generasi Z cenderung melakukan pengaduan ke media sosial. Kondisi ini sulit untuk dihindari, sehingga permasalahan yang terjadi justru menjadi viral terlebih dulu sebelum ditangani oleh unit penyelenggara layanan. Reputasi dan nama baik suatu unit penyelenggara layanan dapat menjadi “korban” apabila hal ini sampai terjadi. Sehingga disadari atau tidak kemudian terbentuk opini di dalam masyarakat (pengguna layanan) akan memandang sebelah mata atas upaya maksimal yang telah dilakukan oleh unit penyelenggara layanan. Namun demikian bukan berarti unit penyelenggara hanya berpangku tangan saja dan membiarkan permasalahan yang viral tadi berkembang menjadi liar di tengah masyarakat. Untuk itu penting bagi pemerintah sebagai penyelenggara layanan segera melakukan penanganan secara cepat, tepat dan tuntas atas permasalahan yang terjadi. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah bagian penting untuk meartikel Harry Aries Saputra, MM Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim