LARAS | NOVEMBER 2023 51 “Dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, penyelenggara layanan diwajibkan memiliki unit pengelolaan pengaduan yakni melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).” ningkatkan kualitas layanan yang diberikan pemerintah. Setidaknya ada tiga alasan pentingnya pengaduan. Alasan pertama adalah masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, tidak diskriminatif dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Alasan yang kedua yakni pengaduan masyarakat merupakan kesempatan bagi instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Sementara alasan ketiga adalah sebagai media pemerintah dalam memberikan jawaban atas keluhan masyarakat. Kemudian kewajiban yang perlu dilakukan oleh unit penyelenggara layanan tidak hanya sekadar menyediakan sarana, unit pengelola pengaduan harus dilengkapi dengan pejabat pengelola, mekanisme dan prosedur pengaduan, serta baku mutu waktu penyelesaian pengaduan agar terkelola dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas. Dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, penyelenggara layanan diwajibkan memiliki unit pengelolaan pengaduan yakni melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Kementerian PANRB menciptakan mekanisme Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dengan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR!. Aplikasi ini adalah wadah pengaduan nasional yang bisa menampung pengaduan masyarakat, aspirasi, hingga permintaan informasi. Adanya SP4N-LAPOR! ini juga merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kanal LAPOR! memiliki pembagian peran dalam pengelolaannya. Setiap pihak dapat melaksanakan perannya sehingga tindak lanjut dapat sesuai dengan harapan masyarakat. Setelah masyarakat menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, Admin Pusat melakukan verifikasi laporan hingga kemudian mendisposisikan kepada Admin Instansi dengan waktu paling lambat tiga hari kerja. Selanjutnya, Admin Instansi melakukan verifikasi dan kemudian mendisposisikan kepada pejabat penghubung atau unit kerja artikel
52 LARAS | NOVEMBER 2023 artikel yang berwenang. Pejabat Penghubung di unit kerja atau perangkat daerah kemudian berkoordinasi kepada unit terkait untuk memberikan tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Muara Enim Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, telah memandang penting pengelolaan pengaduan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengaduan masyarakat, pemerintah dapat mengetahui kelemahan atau perbaikan kebijakan jika pembangunan yang dilakukan tidak tepat sasaran. Selain itu adanya kanal pengaduan, pemerintah juga mendapatkan masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk merencanakan pembangunan Kabupaten Muara Enim ke depan. Pengaduan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang bersifat tabu. Berbagai langkah telah diambil Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang bertindak selaku admin pengelola kabupaten guna memastikan agar pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal LAPOR! di Kabupaten Muara Enim berjalan dengan baik. Dengan komitmen Bupati Muara Enim sebagai pimpinan daerah, saat ini pengelolaan pengaduan di Kabupaten Muara Enim telah dianggarkan dengan cukup memadai yang digunakan selain untuk melakukan persiapan terkait sarana dan prasarana, kemudian pula yang tidak kalah penting penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai bimbingan teknis atau pelatihan yang kemudian didukung oleh sinergi dengan berbagai pemangku kebijakan guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian di sisi lain Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim juga melakukan berbagai inovasi untuk menarik minat pengguna layanan, selain melakukan sosialisasi secara masif untuk memperkenalkan apa itu kanal pengaduan SP4N-LAPOR!, melakukan diseminasi secara proaktif kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, Dinas Kominfo juga menyusun rencana aksi kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik serta memetakan kondisi pengelolaan pengaduan yang saat ini sudah berjalan. Pemerintah Kabupaten Muara Enim selaku penyelenggara layanan juga menjamin kejelasan prosedur pengaduan dan ketepatan waktu penyelesaiannya. Kemudian sebisa mungkin pengelola pengaduan dapat mengakomodir dan memfasilitasi apa yang diinginkan ataupun keluhan dari masyarakat selaku pelapor, meskipun hal ini agak sulit
LARAS | NOVEMBER 2023 53 artikel untuk dilaksanakan secara penuh terutama pengaduanpengaduan yang tindaklanjutnya diperlukan perencanaan yang matang. Hal-hal seperti ini yang akan membuat pengguna layanan akan melakukan pengaduan secara langsung ke unit pengaduan daripada mengeluhkannya di media sosial. Penyelenggara layanan perlu membudayakan kepada pelapor untuk menyampaikan keluhannya secara resmi, bukan melalui media sosial. Dengan demikian, masyarakat pengguna layanan semakin percaya terhadap mekanisme pengaduan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Pun demikian Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai penyelenggara layanan akan lebih nyaman dalam menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh pengguna layanan. Secara otomatis ini akan berbanding lurus dengan reputasi dan nama baik Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Semua kerja keras Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada akhirnya terbayarkan dengan diterimanya supremasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni Piala Anggakara Bhirawa sebagai Instansi Pemerintah Umum Aspek Pengelolaan dan Perubahan Terbaik tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Diterimanya piala ini sebagai bukti komitmen peningkatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Bumi Serasan Sekundang. Namun dengan prestasi ini tidak menjadikan Pemerintah Kabupaten Muara Enim menjadi jumawa, akan tetapi justru harus dijadikan sebagai motivasi bagi ASN di Kabupaten Muara Enim semakin giat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga bermuara pada terwujudnya masyarakat yang agamis, sehat, mandiri dan sejahtera di Kabupaten Muara Enim yang kita cintai. n
54 LARAS | NOVEMBER 2023 artikel P embangunan ekonomi hakikatnya adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Keberhasilan pembangunan pada suatu daerah biasanya identik dengan geliat aktivitas ekonomi yang diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah dalam hal memproduksi barang dan jasa. Pada tahun 2022 lalu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim menjadi yang tertinggi di Sumatera Selatan dengan capaian 8,39 persen, bagaimanakah dengan indikator strategis yang lain? Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah yang tercipta sebagai akibat adanya aktivitas ekonomi pada suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan potensi ekonomi yang juga besar pada wilayah tersebut. Nilai PDRB Kabupaten Muara Enim atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 113,17 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 43,52 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 69,65 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada beberapa kategori/lapangan usaha, sektor Pertambangan dan penggalian memberikan dampak yang signifikan terhadap kenaikan tersebut dengan kontribusi lebih dari 70 persen. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 44,26 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 47,97 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Kabupaten Muara Enim mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 8,39 persen, tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim selalu menjadi mercusuar dengan mencatatkan pertumbuhan paling tinggi diantara kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim mencapai 8,39 persen. Pertumbuhan yang signifikan ini tentunya di pengaruhi oleh produksi komoditas batubara yang meningkat tajam di tahun 2022. PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN MUARA ENIM ‘MENILIK BEBERAPA INDIKATOR STRATEGIS’ Muara Enim sangat potensi dengan pertambangangan dan penggalian khususnya batubara, mempunyai peluang berkembang secara signifikan untuk membangun perekonomian wilayahnya. Berdasarkan data BPS, PDRB sebagai gambaran perekonomian kabupaten Muara Enim menempati posisi kedua di Sumatera Selatan setelah Kota Palembang. Nilai PDRB yang besar menunjukkan potensi ekonomi yang juga besar, selayaknya mampu mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Edi Subeno, Kepala BPS Kabupaten Muara Enim
LARAS | NOVEMBER 2023 55 artikel Setiap daerah tentunya mempunyai basis ekonomi yang berbeda. Kabupaten Muara Enim memiliki basis perekonomian dari sektor pertambangan dan penggalian, lebih spesifik lagi komoditas batubara yang sangat dominan, komoditas ini sangat mempengaruhi arah dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Muara Enim, komoditas batubara berperan secara parsial sekitar 64 persen di tahun 2022, dan secara agregat berperan sebesar 72,63 persen bersama pertambangan migas dan penggalian lainnya di sektor pertambangan. Sektor ini tumbuh paling tinggi dantara sektor lainnya yaitu sebesar 12,35 persen, pertumbuhan ini tentunya didorong oleh komoditas batubara yang tumbuh signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim mencapai laju yang paling cepat diantara kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan (gambar dibawah), hal ini bukan berarti perekonomian di Kabupaten Muara Enim lebih maju diantara kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya diukur berdasarkan geliat perekonomian di daerah itu sendiri dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bagaimanakah arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2023? Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dapat dihitung setelah tahun tersebut telah berlalu, namun demikian kita masih dapat memprediksi arah pertumbuhan ekonomi berdasarkan data-data sementara yang tersedia yang mengakomodir kuantitas produksi barang dan jasa di wilayah tersebut. Sektor Pertambangan dan Penggalian yang sangat dominan dapat dijadikan pemandu arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan data triwulanan yang terkumpul untuk sementara waktu di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim masih mampu tumbuh positif namun dengan laju yang agak melambat dari tahun 2022, hal ini diprediksi terjadi atas dasar harga komoditas batubara yang mulai turun melandai di tahun 2023. Jika diamati nilai PDRB per kapita Kabupaten Muara Enim atas dasar harga berlaku, sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita di wilayah ini tercatat sebesar 84 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 nilainya telah mencapai 181 juta rupiah atau sekitar 15 juta rupiah per orang per bulan. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Muara Enim tersebut lebih tinggi dari pada PDRB per kapita rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang hanya 68,34 juta rupiah atau sekitar 5,70 juta rupiah per orang per bulan di tahun 2022. Ketenagakerjaan Situasi ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim dalam kurun waktu 2017-2022 mengalami sedikit perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari turunnya TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) 4,39 pada tahun 2017 menjadi 4,12 pada tahun 2022. kenaikan TPT sempat terjadi pada tahun 2019-2021 yang disebabkan oleh pandemi covid 19. Menurunya aktivitas perekonomian menyebabkan pengangguran meningkat yang diiringi oleh TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) pada kurun waktu yang sama. Jika dibandingkan dengan TPT dan TPAK Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017- 2022 Kabupaten Muara Enim masih lebih baik baik dari angka per tahun maupun perkembangannya. Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan TPT dari tahun 2017- 2022 dari 4,39 men-jadi 4,63 sedangkan TPAK 69,5 menjadi 69,31.
56 LARAS | NOVEMBER 2023 artikel Jika dilihat dari komposisi TPT antara laki-laki dan perempuan maka TPT laki-laki Kabupaten Muara Enim lebih besar dari perempuan dalam tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2020-2023, sedangkan tahun 2018 -2019 TPT perempuan lebih tinggi dari laki-laki hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2019 TPT laki-laki lebih besar dari perempuan, sedangkan 2020- 2022 TPT terjadi sebaiknya. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan pola sejak terjadinya pandemi covid 19. Perbedaan struktur ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Muara Enim turut mempengaruhi hal ini. Perekonomian Provinsi memiliki persentase sektor tersier yang lebih besar dari Kabupaten Muara Enim. Dengan demikian efek pandemi yang terjadi akan lebih berdampak pada perempuan di Provinsi Sumatera Selatan karena banyak lapangan usaha yang menggunakan tenaga kerja perempuan banyak tutup dan pengurangan tenaga kerja pada era pandemi dan masih berdampak hingga sekarang. sedangkan di Kabupaten Muara Enim pandemi tidak terlalu berdampak pada sektor primer yang banyak menyerap Tenaga kerja efek pandemi lebih berdampak pada sektor tersier yang pada tingkat Kabupaten masih banyak menggunakan tenaga kerja laki-laki. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor primer lebih dari 50 persen sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan sektor primer memiliki persentase dibawah 50 persen. Pemulihan sektor tersier ini mulai terjadi pada tahun 2022 baik di Kabupaten Mauara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan sektor tersier pada tahun 2022 menjadi 32,25 persen dari 25,06 persen pada tahun 2021. Kenaikan ini menyebabkan penurunan pada sektor primer sedangkan sektor sekunder tetap. Hal ini menunjukan bahwa sektor primer mampu menyerap banyak tenaga kerja pada saat pandemi covid 19 sektor primer mempunyai daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi gejolak akitivas naikturunnya perekonomian oleh sebab itu penting untuk meningkatkan aktivitas pada sektor ini agar lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Indeks Kemahalan Konstruksi (Ikk) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu Komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU). Nilai Indeks kemahalan Konstruksi Kabupaten Muara Enim selama dua tahun terakhir (Tahun 2022 - 2023 menduduki peringkat pertama tertinggi untuk Nilai IKK di Sumatera Selatan dengan nilai IKK 98,09 pada tahun 2022 dan 96,50 pada tahun 2023. Faktor yang menyebabkan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Muara Enim menduduki peringkat pertama dikarenakan rata rata pedagang bahan bangunan di Muara Enim bukan merupakan pedagang besar sehingga untuk
LARAS | NOVEMBER 2023 57 artikel barang pabrikan rata-rata pembeliannya disuplai dari kota Palembang atau tidak langsung dari Provinsi/kota asal barang pabrikan tersebut sehingga harga barang pabrikan tersebut menjadi tinggi. Dan juga Lebih tinggi atau turunnya nilai indeks tersebut tidak dapat serta merta menggambarkan bahwa biaya pembangunan di suatu wilayah juga meningkat maupun menurun. Selain harus mengamati berbagai faktor yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan indeks seperti struktur harga barang dan jasa konstruksi, juga perlu dicermati kondisi yang terdapat di wilayah lainnya. Khususnya wilayah-wilayah yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap ketersediaan dan distribusi barang maupun jasa konstruksi. Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim pada Maret 2023 mencapai 73,24 ribu orang atau sebesar 10,93 persen dari total penduduk. Periode Maret 2022– Maret 2023 atau selama satu tahun, maka terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,19 persen poin dari 11,12 persen atau berkurang sebanyak 0,29 ribu jiwa. Walaupun angka kemiskinan telah menurun, tetap dibutuhkan kerja keras dan sinergisitas pemerintah Kabupaten Muara Enim agar angka kemiskinan dapat terus menurun sesuai dengan yang diharapkan dan target RPJMN dapat tercapai. Hingga kini Garis Kemiskinan (GK) masih digunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin ada-lah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Perkembangan garis kemiskinan 2016 – 2023 disajikan pada gambar 7 di bawah ini. Jika diamati terlihat bahwa GK di kabupaten Mura Enim setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan GK tidak selalu diikuti oleh peningkatan penduduk miskinnya. Disamping GK yang harus mendapat perhatian pemerintah, kedalaman dan keparahan kemiskinan yang disajikan dalam angka indeks adalah dua hal yang harus mendapat perhatian khusus. Pada dua tahun terakhir kedua indeks tersebut mengalami peningkatan. Tahun 2023 tercatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,92 atau mengalami kenaikan sebesar 0,20 poin dari tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin menjauhi garis kemiskinan (GK) dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga melebar. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2023 juga mengalami sebesar 0,05 poin dibanding tahun 2022. Kenaikan indeks keparahan kemiskinan dalam setahun terakhir mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin semakin melebar. Potensi Produksi Padi Tahun 2023 Produksi padi kabupaten Muara Enim tahun 2023 diperkirakan sebesar 51,88 ribu ton GKG atau mengalamai penurunan sebesar 3,77 ribu ton GKB (sekitar 6,7 persen) dibandingkan tahun 2022 yang produksinya mencapai 55,65 ribu ton GKG.Produksi padi tahun 2023 diperoleh dari hasil pengamatan Survei KSA (Kerangka Sampel Area) bulan Januari-September 2023 ditambah dengan potensi produksi padi sepanjang Oktober-Desember 2023 berdasarkan hasil amatan fase tumbuh padi bulan September 2023. Pada 2015-2018 jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim terus mengalami penurunan setiap tahunnya dari 87 ribu orang (14,54 persen) pada 2015 menjadi 82,35 ribu orang (13,56 persen) pada 2016. Namun, jumlah penduduk miskin sempat meningkat pada 2019 hingga 2021. Tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 78.58 ribu orang, lalu mengalami penambahan hingga tahun 2021 mencapai 80.4 ribu jiwa. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk yang meningkat Tetapi, persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim tidak mengalami kenaikan meskipun tidak mengalami peningkatan (stagnan) pada tahun 2021 dibandingkan 2020 (12.32 persen).
58 LARAS | NOVEMBER 2023 artikel Produksi padi sepanjang Januari-September 2023 di Muara Enim diperkirakan sebesar 43,94 ribu ton GKG, atau mengalami penurunan sekitar 3,71 ribu ton GKG (0,77 persen) dibandingkan Januari-September 2022 yang sebesar 47,65 ribu ton GKG. Sementara itu, berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil survei KSA September 2023, potensi produksi padi sepanjang Oktober-Desember 2023 sebesar 7,94 ribu ton GKG. Secara umum, penurunan produksi padi dipengaruhi oleh kecenderungan penurunan luas panen. Berdasarkan hasil survei KSA, puncak panen padi tahun 2023 selaras dengan tahun seblumnya yaitu terjadi di pada bulan September, dengan luas panen mencapai 3,87 ribu hektar. Namun demikian, puncak panen padi pada September 2023 relatif lebih rendah atau turun sekitar 0,3 ribu hektar dibandingkan September 2023. Sedangkan realisasi luas panen padi sepanjang Januari-September 2023 sebesar 9,53 ribu hektar, atau mengalami penurunan sekitar 0,78 ribu hektar (0,75 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang mencapai 10,31 ribu hektar. Sementara itu, potensi luas panen padi pada Oktober-Desember 2023 diperkirakan sekitar 2,03 ribu hektar. n
LARAS | NOVEMBER 2023 59
60 LARAS | NOVEMBER 2023