PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

KD 3.1 dan 4.1
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

Masih ingatkah sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara? Jika
belum silahkan Kamu baca lagi materi tersebut yang pernah kamu pelajari di kelas VII (lihat
disini). Sekarang saat kita akan mempelajari Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan
Pandangan Hidup Bangsa.

A. Pancasila Sebagai Dasar Negara
Dasar negara dapat berupa suatu falsafah yang dapat merangkum atau menyimpulkan
kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Dasar negara merupakan
fondasi atau landasan yang kuat dan kokoh serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan
maupun rintangan dari dalam maupun dari luar, sehingga bangunan gedung di atasnya dapat
berdiri dengan kokoh dan kuat. Bangunan itu ialah Negara Republik Indonesia yang ingin
mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai dasar negara
Republik Indonesia. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Radjiman Widyodiningrat bahwa
hakikat Pancasila adalah sebagai dasar negara. Demikian pula Muhammad Yamin, Mr.
Soepomo dan Ir. Soekarno juga menyebutkan perlu adanya dasar negara Indonesia yang
merdeka yaitu Pancasila. Dengan demikian, para pelaku sejarah memang berniat
merumuskan Pancasila sebagai landasan negara, sebagai falsafah negara dan ideologi negara
dan tidak ada niatan lainnya.

Ditinjau dari asal-usulnya, kata ―Pancasila‖ berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung
dua suku kata, yaitu panca dan syila. Panca berarti lima dan syila dengan huruf i yang
dibaca pendek mempunyai arti sendi, dasar, alas atau asas. Sedangkan syila dengan
pengucapan i panjang (syiila) berarti peraturan tingkah laku yang baik, utama atau yang
penting. Dengan demikian Pancasila dapat diartikan berbatu sendi lima, atau lima tingkah
laku utama, atau pelaksanaan lima kesusilaan Pancasyila Krama).

Apabila ditinjau dari segi kesejarahan (historis), istilah Pancasila pertama kali ditemukan
dalam agama Budha. Dalam Kitab Tri Pitaka Pancasila diartikan sebagai lima aturan
kesusilaan yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh penganut agama Buddha. Dalam
Kitab Vinaya Pitaka, yang merupakan salah satu bagian dari Kitab Tri Pitaka, disebut ada
lima pantangan atau lima larangan yang wajib dihindari oleh setiap pemeluk Budha, yaitu:
menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perzinaan, menghindari
kebohongan, menghindari makanan dan minuman yang memabukkan yang menyebabkan
ketagihan.

Masuknya agama Buddha ke Indonesia turut membawa ajaran nilai-nilai Pancasila tersebut.
Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk istilah Pancasila
dimasukkan dalam kitab Negara-kertagama karya Empu Prapanca. Dalam buku tersebut
dituliskan ―Yatnanggegwani Pancasyiila Kertasangskarbhisekaka Krama‖ yang artinya Raja
menjalankan ke lima pantangan (Pancasila) dengan setia.

Istilah Pancasila juga dapat kita jumpai dalam sebuah kitab Sutasoma karya Empu Tantular.
Dalam buku itu terdapat istilah Pancasila yang diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang
lima (Pancasila Krama), yaitu:
• Tidak boleh melakukan kekerasan
• Tidak boleh mencuri
• Tidak boleh berwatak dengki
• Tidak boleh berbohong
• Tidak boleh mabuk minuman keras.

Untuk mengetahui makna Pancasila sebagai dasar Negara Dasar kita harus mengetahui
makna dari dasar Negara itu sendiri. Dasar negara dapat berupa suatu falsafah yang dapat
merangkum atau menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang
merdeka. Dasar negara merupakan fondasi atau landasan yang kuat dan kokoh serta tahan
terhadap segala gangguan, hambatan maupun rintangan dari dalam maupun dari luar,
sehingga bangunan gedung di atasnya dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Bangunan itu
ialah Negara Republik Indonesia yang ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan
makmur.

Adapun sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar Negara dapat diamati dari sejarah
perjuangan Bangsa Indonesia menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. istilah

Pancasila kembali mencuat ke permukaan menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
yang pertama tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno dalam pidatonya mengatakan ― ... namanya
bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli
bahasa, namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita
mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.‖ Setelah berakhirnya sidang BPUPKI tersebut
dibentuklah Panitia Sembilan yang pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan ―Piagam
Jakarta‖. (Baca sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara pada materi
kelas 7)

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI (Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia) menetapkan rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik
Indonesia sebagaimana terdapat Pembukaan UUD 1945, alinea IV dengan urutan sebagai
berikut:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar
(fundamen) untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur
penyelengaraan negara. Dengan demikian Pancasila merupakan kaidah negara yang
fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan
semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus
bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental.

Dapat Kamu bayangkan apabila Negara kita tidak memiliki dasar Negara, tentunya
penyelenggaraan Negara tidak memiliki pegangan atau pedoman yang kuat sehingga setiap
warga Negara akan memiliki pegangan atau pedoman tersediri yang pada ujung-ujungnya
akhir melahirkan perpecahan.

Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam
penyelenggaraan negara. Seandainya negara adalah sebuah bangunan, maka Pancasila
sebagai fondasi yang nantinya akan dijadikan tempat berpijak bangunan-bangunan
berikutnya. Dengan demikian, Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan
segala peraturan perundang-undangan negara serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur

di berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun
pertahanan dan keamanan.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV dengan jelas dinyatakan bahwa Pancasila adalah
dasar negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap
seluruh penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Dengan perkataan lain Pancasila
merupakan dasar falsafah negara atau ideologi negara, karena memuat norma-norma yang
paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk
penyelenggaraan negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam
proses pemerintahan

Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum
yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang akan dibuat dan digali. Hal ini
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai
dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis
bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Penegasan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara dan sumber hukum juga dapat ditemukan
dalam UU Keormasan Tahun 1985, yaitu UU No. 5 Tahun 1985 tentang keharusan semua
kekuatan politik mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam anggaran
dasarnya. Selain itu. UU No.8 Tahun 1985 juga mengharuskan semua organisasi sosial
kemasyarakatan mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.Berdasarkan kedua
Undang-undang tersebut, Pancasila tidak hanya dianggap sebagai dasar negara, tetapi juga
sebagai Anggaran Dasar (AD bagi seluruh organisasi politik, kemasyarakatan maupun sosial
keagamaan.

Berdasar uraian di atas, manfaat utama dijadikannya pancasila sebagai dasar Negara adalah
untuk memberi pedoman bagi bangsa dan negara untuk mencapai tujuannnya
melalui berbagai realisasi pembangunan serta menjadi alat pemersatu, artinya Pancasila dapat
mempersatukan orang dari berbagai agama, suku bangsa, ras dan golongan.

Selain sebagi dasar negara, Pancasila juga sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik
Indoesia. Pancasila sebagai ideologi Pancasila mengandung penegrtian bahwa Pancasila

merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan
dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pentunjuk dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori dan/atau ilmu tentang
cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis
serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas.

Pancasila sebagai tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 memenuhi persyaratan sebagai
suatu ideologi, karena Pancasila memuat ajaran, doktrin dan atau gagasan (ide) bangsa
Indonesia yang di yakini kebenarannya dan disusun secara sistematis dan diberi petunjuk
pelaksanaannya.

Sebagai ideologi negara, Pancasila berperan sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka
mengandung pengertian ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman yang
ditandai adanya dinamika secara internal. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama dalam
penerapannya yang berbetuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia nodern.

Dalam implementasinya Pancasila mengandung tiga tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak
berubah yakni lima sila Pancasila, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar
yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata
yang sesungguhnya. Sekalipun demikian, perwujudan ataupun pelaksanaan nilai-nilai
instrumental dan nilai-nilai prsksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama
dengan nilai dasarnya.

B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Adapun yang dimkasud Pancasila sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup
dan jalan hidup (way of life). Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai
pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-ahari. Ini berati, Pancasila sebagai
pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan
kehidupan di segala bidang

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila selalu dijunjung
tinggi oleh setiap warga masyarakat, karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya
dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup yang ada dalam masyarakat
Indonesia menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang dirintis sejak jaman Sriwijaya

hingga Sumpah Pemuda 1928. Kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara
ini serta disepakati dan ditentukan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam
pengertian yang demikian, maka Pancasila selain sebagai pandangan hidup negara, sekaligus
juga sebagai ideologi negara.

Pandangan hidup yang dimiliki bangsa Indonesia bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai
religius sebagai keyakinan bangsa Indonesia, maka dengan pandangan hidup yang diyakini
inilah bangsa Indonesia dapat dan mampu memandang dan memecahkan masalah yang
dihadapi secara tepat. Pandangan hidup bagi suatu bangsa mempunyai arti menuntun, sebab
dengan pandangan hidup yang dipegang teguh maka bangsa tersebut memiliki landasan
fundamental yang menjadi pegangan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Dengan pandangan hidup yang jelas, bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman
bagaimana mengenal serta memecahkan berbagai masalah politik, sosial budaya, ekonomi,
hukum dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju. (Kaelan. 2000:
197).

Sebagai pandangan hidup bangsa, di dalam Pancasila terkandung konsep dasar kehidupan
yang dicita-citakan serta dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan
yang dianggap baik. Oleh karena itulah Pancasila harus menjadi pemersatu bangsa yang tidak
boleh mematikan keanekaragaman yang ada sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan
demikian Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan
kekuatan rohaniah bagi tingkah laku hidup sehari-hari dalam menjalankan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
maka segala daya upaya bangsa Indonesia dalam membangun dirinya akan terarah sesuai
garis pedoman dari pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara dapat disebut pula sebagai ideologi
bangsa dan negara. Sebagai ideologi, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat,
kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.
Ideologi memiliki arti pengetahuan tentang ide-ide. Di samping memiliki arti pengetahuan
tentang ide-ide, ideologi juga mencakup arti pengertian-pengertian dasar, gagasan-gagasan
dan cita-cita. Di dalam perkembangannya ideologi memiliki arti yang berbeda-beda, seperti
misalnya Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan
berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial
ekonomi. (Kaelan. 2000: 201). Gunawan Setiardja (1993:19) mengemukakan bahwa ideologi

adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman
dan cita-cita hidup.

Berdasar uraian di atas, manfaat dijadikannya pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
antara lain untuk 1) mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial, artinya ideologi dapat
meminimalkan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan simbol-simbol atau
semboyan tertentu.; 2) menjadi sumber motivasi, artinya ideologi dapat memberi motivasi
kepada seseorang, kelompok orang atau masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan
dan ide-idenya dalam kehidupan nyata., dan 3) Menjadi sumber semangat dalam mendorong
individu dan kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkadung di dalam
ideologi itu sendiri serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan
menjadi sumber insiparsi bagi perjungan selanjutnya

Selaian sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Pancasila juga sebagai Keprinadian Bangsa. Ini
berati, sebagai halnya bendera merah putih sebagai ciri khas bangsa atau negara Indonesia
yang membedakan dengan bangsa atau negara lain, Pancasila juga merupakan ciri khas bang
Indonesia yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang senantiasa selaras,
serasi dan seimbang sesuai deng nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

C. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dalam Kehidupan Sehari-Hari
Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam buku Negarakertagama karangan Mpu Prapanca
dan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular adalah pelaksanaan kesusilaan yang lima
(Pancasila Karma), yaitu: 1) Tidak boleh melakukan kekerasan; 2) Tidak boleh mencuri; 3)
Tidak boleh berjiwa dengki: 4) Tidak boleh berbohong dan 5) Tidak boleh mabuk dan
minuman keras.

Dalam kehidupan kenegaraan Pancasila berisi cita-cita atau idealisme bangsa Indonesia untuk
menggapai masa depan. Ia (Pancasila) lahir dari nilai-nilai budaya dan religi bangsa
Indonesia yang sudah hidup berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila
harus menjiwai setiap tindakan dan perilaku warga negara dan pemerintah. Nilai-nilai
tersebut diantaranya:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhana Yang Maha Esa, diantaranya:
1. percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan
kepercayaannya

2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah
4. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, diantaranya:
1. Mengakui persamaan harkat (nilai manusia), derajat (kedudukan manusia), dan martabat
manusia (harga diri) sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa
2. Saling mencintai sesama manusia
3. Tidak semena-mena terhadap orang lain
4. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
5. Berani membela kebenaran dan keadilan
6. Menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaaan
7. Hormat mengormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila Persatuan Indonesia
Nilai-nilai yang terkadung dalam sila Persatuan Indonesia, diantaranya:
1. menempatkan persatuan, kesauan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
3. Cinta tanah air dan bangsa
4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia
5. Dalam masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika harus dapat mengembangkan pergaulan
yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
Nilai-nilai yang terkandung dalam Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan, antara lain:
1. Tidak memaksakan suatu kehendak atau pendapat kepada orang lain.
2. Mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan
3. Musyawarah ataupun proses pengambilan keputusan dengan cara lainnya harus diliputi oleh
semangat kekeluargaan
4. Musyawarah ataupun proses pengambilan keputusan dengan cara lainnya harus dilakukan
dengan akal sehat
5. Warga negara harus memiliki itikad baik dan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu hasil
musyawarah atau keputusan bersama

6. Keputusan yang diambil dalam musyawarah atau dengan cara lainnya harus dapat
dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sila Kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Nilai-nilai yang terkadung dalam sila Kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara
lain:
1. Kekeluragaan dan kegotongroyongan
2. Bersikap adil
3. Menghormati hak orang lain, dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban
4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain
5. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain
6. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain
7. Mengembangkan hidup sederhana, tidak bergaya hidup mewah, tidak bersikap boros dan
suka bekerja keras
8. Menghargai hasil karya orang lain

Lebih lengkap lagi, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya dapat ditemukan dalam Butir-butir Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Butir-butir P4 merupakan contoh minimal
implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, isi butir butir
butir P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dapat dijadikan bahan
pembelajaran untuk dijadikan contoh dalam pengamalan atau implementasi nilai-nilai
Pancasila. Sebagai contoh minimal tentu setiap siswa, guru, maupun seluruh warga Negara
Indonesia dimungkinkan untuk mengembangkan contoh lain yang tidak bertentangan dengan
nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri.

Adapun isi butir butir P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) adalah sebagai
berikut
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
(1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.
(2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama
dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
(3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan
penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.

(5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut
hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

(6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan
agama dan kepercayaannya masing-masing.

(7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada
orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
(1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk

Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa

membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial,
warna kulit dan sebagainya.
(3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
(4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
(5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
(6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
(7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
(8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
(9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
(10)Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia
(1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan

negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
(2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
(3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
(4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
(5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial.
(6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
(7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

(1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan,
hak dan kewajiban yang sama.

(2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
(3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
(4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
(5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
(6) Dengan i‘tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan

musyawarah.
(7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan

golongan.
(8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
(9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang

Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan
keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
(10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan
pemusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
(1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan

dan kegotongroyongan.
(2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
(4) Menghormati hak orang lain.
(5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
(6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
(7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
(8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
(9) Suka bekerja keras.
(10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan

bersama.
(11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan

sosial.

Bagaimanakah mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
Implementasi Pancasila berarti menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma,
serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam implementasi ini,
penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, dijumpai dalam bentuk norma

hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan
tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, serta seluruh aspek penyelenggaraan
negara. Ada dua macam implementasi Pancasila, yakni:

a. Implementasi Pancasila secara objektif
Adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, baik legislatif,
eksekutif, yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Konkritnya pelaksanaan
Pancasila dalam:
1) Hukum dan perundang-undangan.
2) Pemerintahan.
3) Politik dalam negeri dan luar negeri.
4) Pertahanan dan keamanan.
5) Kesejahteraan.
6) Kebudayaan.
7) Pendidikan dan sebagainya.

b. Implementasi Pancasila secara subjektif
Implementasi Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap
pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap orang
Indonesia. Pelaksanaan secara subjekif ini lebih berkaitan dengan norma-norma moral.

Jika aktualisasi Pancasila yang subyektif ini telah tercapai, berarti nilai-nilai Pancasila telah
melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia, dan yang demikian itu disebut dengan
kepribadian Pancasila. Dengan demikian, maka bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri
khas, sehingga bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lainnya. Pelaksanaan Pancasila yang
subjektif lebih penting artinya jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pancasila yang objektif.
Hal ini disebabkan karena pelaksanaan Pancasila secara subjektif ini merupakan persyaratan
keberhasilan pelaksanaan Pancasila secara objektif.

C. Membiasakan Perilaku sesuai Nilai-nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan
Contoh pengamalan Pancasila dalam lingkungan keluarga, antara lain:
1. Anak harus berbakti kepada orang tua
2. Orang tua harus menyayangi dan mendidik anak-naknya
3. Selalu beribadah tepat waktu
4. Saling menghormati antar sesama anggota keluarga
5. Saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga
6. Saling membantu antar anggota keluarga

7. Bersikap adil di antar anggota keluarga
8. Mengerjakan tugas rumah bersama-sama
9. Ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga
10. Selalu menjaga nama baik keluarga

Contoh pengamalan Pancasila dalam lingkungan sekolah, antara lain:
1. Menghormati teman yang berbeda agama
2. Selalu rukun walaupun dengan teman yang berbeda agama
3. Menjalankan perintah agama masing-masing
4. Melakukan kewajiban sebagai seorang siswa
5. Menolong teman yang kesusahan
6. Belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah .
7. Segala suatu hal yang diperdebatkan langsung diselesaikan dengan cara musyawarah
8. Tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi
9. Bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah
10. Bersikap adil dalam membagi sesuatu kepada temen

Contoh pengamalan Pancasila dalam Lingkungan Masyarakat, antara lain:
1. Menghormati anggota masyarakat lain yang berbeda agama dengan kita
2. Tidak mengganggu anggota masyarakat yang sedang melakukan ibadah
3. Tidak mengejek / mencela antar anggota atau kelompok masyarkat
4. Tidak membeda-bedakan anggota masyarakat dalam pergaulan
5. Tolong menolong antara anggota masyarakat
6. Ikut serta dalam kegiatan kemasyarakat
7. Mengembangan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama
8. Ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
9. Bersikap adil jika mendapat tugas membagi sesuatu untuk masyarakat
10. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah

KD 3.2 dan 4.2

MAKNA, KEDUDUKAN DAN FUNGSI UUD TAHUN 1945, SERTA PERATUAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN LAINNYA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A. MAKNA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945

Masih ingatkah kamu hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagaimana yang
telah kita pelajari, PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang
menghasilkan keputusan: 1) Menetapkan UUD 1945; 2)
Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta; dan 3.
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu

apa yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945? Para ahli menyebut UUD dengan istilah

konstitusi. Konstitusi berasal berasal dari bahasa Inggris Contitution, atau bahasa

Belanda Contitute, yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Orang Jerman dan

Belanda dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata Grondwet yang berasal dari suku

kata grond = dasar dan wet = undang-undang, yang kedua-duanya menunjuk pada naskah

tertulis.

Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.

Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata

negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.

Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan

ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam

ketatanegaraaan Indonesia antara lain

pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna

DPR, dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan

untuk sidang umum MPR yang akan datang itu.

Di Indonesia Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis
(konstitusi negara). Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai
sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan
perundang-udangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara.
Jadi makna Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang
mejadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-udangan lain yang
berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Undang- Undang Dasar 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agutus 1945 merupakan
sebuah naskah yang meliputi : pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; batang tubuh, ya ng
terdiri atas 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-undang Dasar tersebut disusun dan
ditetapkan pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan
oleh bangsa Indonesia adalah: 1) Undang-Undang Dasar 1949 Konstitusi RIS 1949);
2) Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS 1950).

UUD 1945 bukanlah hukum biasa, malainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar maka UUD
merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti Undang-undang, peraturan atau
keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan
bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat
dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945.

Tugas: Jelas mengapa UUD 1945 disebut hukum tertulis dan hukum dasar!

B. KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Pembukaan,

Bagian Batang Tubuh (16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2

ayat aturan tambahan), serta Penjelasan yang

terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Terkait Penjelasan UUD

1945 sekalipun bukan hasil kerja badan yang menyusun dan menetapkan UUD 1945

(BPUPKI dan PPKI), melainkan hasil kerja pribadi Supomo tetap merupakan bagian dari

UUD 1945 karena sudah dimasukkan bagian dari UUD dalam Berita Republik Tahun

1946 dan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1959 (Dekrit).

Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan hasil Amademen terdiri dari
(a) Pembukaan, terdiri dari 4 alinea. (b) Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal
aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-
Undang Dasar 1945 (Konstitusi Pertama), dikarenakan di dalamnya terkandung Empat Pokok
Pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara yaitu Pancasila.

1. Pokok Pikiran Pertama, yaitu: ―Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia‖. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan
menghilangkan faham golongan, mengatasi segala faham perseorangan. Dengan demikian
Pokok Pikiran Pertama merupakan penjelmaan Sila Ketiga Pancasila.

2. Pokok Pikiran Kedua yaitu: ―Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia‖. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran
bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial
dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian Pokok Pikiran Kedua merupakan
penjelamaan Sla Klima Pancasila;

3. Pokok Pikiran Ketiga yaitu: ―Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan
dan permusyawaratan/perwakilan‖. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang
terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan
berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok Pikiran Ketiga merupakan penjelmaan Sila
Keempat Pancasila;

4. Pokok Pikiran Keempat yaitu: ―Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab‖. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa
Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain
penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu
tentang tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara
dan dasar filsafat negara. Hal tersebut dapat dicermati dari isi Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 alinea ke empat.

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-
kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan negara yang tersurat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea
keempat merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia setelah memilki
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara tersebut merupakan tujuan nasional
yang secara rinci dapat diurai sebagai berikut: (1) membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
(2) memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (3) ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan social.

Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara itu sendiri juga dapat dicermati dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan:‖…maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia…‖. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara

yang berdasarkan atas hukum. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar merupakan
ketentuan keharusan bagi suatu negara untuk adanya Hukum dasar yang melandasi segala
kegiatan kehidupna kenegaraan. Segala penyelenggaraan negara dan segala tindakan
penyelenggara negara harus didasarkan pada ketentuan hukum dasar.

Demikian pula setiap pelaksanaan kehidupan kenegaraan yang dilakukan oleh Pemerintah
maupun rakyat atau warganegara haruslah berdasarkan pada segala ketentuan yang ada dalam
hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar negara. Dengan hukum dasar negara
penyelenggaraan kehidupan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Mengenai Bentuk Negara dapat dicermati dari kalimat yang ada dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan: ―…yang terbentuk dalam susunan
Negara Reoublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…‖. Kalimat ini menunjukkan bahwa
bentuk negara Indonesia adalah negara Republik yang berkedaulatan rakyat. Republik yang
berasal dari kata ―res publika‖ yang artinya organisasi kenegaraan yang mengurus
kepentingan bersama.

Di dalam negara yang berbentuk Republik, kehendak negara adalah hasil dari suatu peristiwa
hukum, dan terdapat suatu badan yang mewakili sejumlah orang sebagai pemegang
kekuasaan. Keputusan-keputusan badan ini merupakan hasil proses hukum yang sesuai
dengan Konstitusi negara, dan sebagai wujud kehendak negara. Sedangkan kedaulatan secara
yuridis diartikan sebagai kekuasaan. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan
tertinggi terhadap warganegara dan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang. Oleh
karena itu, kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat.
Rakyatlah yang berdaulat, dan mewakilkan kekuasaannya pada suatu badan yaitu Pemerintah.
Bila Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka
rakyat akan bertindak mengganti Pemerintah.

Kehendak rakyat menurut JJ Rousseau ada dua, yaitu kehendak rakyat seluruhnya yang
dinamakan Volente de Tous dan kehendak rakyat dari sebagian rakyat yakni rakyat dengan
suara terbanyak, yang dinamakan Volente Generale. Dalam praktek bilamana jumlah rakyat
sudah terlalu banyak, maka pengambilan keputusan berdasar kehendak seluruh rakyat akan
mengalami kendala berlarut-larutnya penentuan keputusan tersebut yang dapat menyebabkan
negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sistem suara terbanyak lebih banyak
digunakan terutama oleh negara-negara demokrasi Barat.

Pengungkapan dasar filsafat negara dari Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan
pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dicermati dari kalimat yang ada dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan: ―…dengan berdasar kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia…‖

Dasar filsafat negara diperlukan agar negara tersebut memiliki pedoman atau patokan untuk
suatu kehidupan bernegara yang tertib, terarah dan terencana, sehingga menjadi suatu negara
yang bermartabat di mata bangsa-bangsa lain di dunia. Dari ketentuan tersebut tersurat
adanya Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang mengandung makna bahwa segala aspek
kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila merupakan dasar nilai serta norma untuk mengatur
penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi asas kerokhanian yang menjadi sumber nilai,
norma serta kaidah moral maupun hukum negara. Oleh karenanya sebagai dasar filsafat
negara, Pancasila sering disebut pula sebagai ideologi negara (Staatsidee) yang mengandung
konsekuensi bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara serta segala peraturan
perundang-undangan yang ada dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila merupakan
sumber tertib hukum Indonesia.

2) Pasal-pasal UUD 1945 atau Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal-pasal yang menciptakan
pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan di atas meliputi suasana kebathinan dari
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-
cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum
yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam
pasal-pasalnya.

Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terdiri dari 16 Bab,
masing-masing Bab tersebut dibagi lagi menjadi pasal-pasal yang seluruhnya ada 37 pasal
yang terbagi menjadi 5 bagian (Bentuk dan Kedaulatan Negara, Lembaga Tertinggi Negara,
Lembaga Tinggi Negara, Unsur-unsur Kesejahteraan Negara dan Unsur-unsur Pemerintahan
Negara), 4 pasal aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.

16 BAB tersebut yaitu:
1. BAB I: Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1).
2. BAB II: Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 dan Pasal 3).
3. BAB III: Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15).
4. BAB IV: Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 16).
5. BAB V: Kementerian Negara (Pasal 17).
6. BAB VI: Pemerintah Daerah (Pasal 18).
7. BAB VII: Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19,20,21 dan 22).
8. BAB VIII: Hal Keuangan (Pasal 23).
9. BAB IX: Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 dan Pasal 25).
10. BAB X: Warganegara (Pasal 26,27 dan 28).
11. BAB XI: Agama (Pasal 29
12. BAB XII: Pertahanan Negara (Pasal Pasal 30).
13. BAB XIII: Pendidikan (Pasal 31 dan 32).
14. BAB XIV: Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).
15. BAB XV: Bendera dan Bahasa (Pasal 35 dan 36).
16. BAB XV: Perubahan Undang-Undang Dasar (Pasal 37).

Setelah Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 batang tubuh terdiri dari
dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar
1945 antara lain adalah bahwa negara Indonesia adalah suatu negara demokrasi, sehingga
nilai-nilai dasar demokrasi mewarnai isi pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang
Dasar 1945. Nilai dasar demokrasi yang terpenting adalah bahwa pemerintahan dilakukan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.
Nilai-nilai dasar demokrasi tersebut antara lain:
1. keterlibatan warganegara dalam pengambilan keputusan politik;
2. perlakuan dan kedudukan yang sama
3. kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
4. system perwakilan
5. pemerintahan berdasarkan hukum
6. system pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas;
7. pendidikan rakyat yang memadai.

8. Penerapan nilai-nilai demokrasi diperlukan lembaga penopang demokrasi, dan hal ini telah
ada dan diatur didalam bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga
penopang demokrasi tersebut antara lain:

9. Pemerintahan yang bertanggungjwab;
10. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih dengan pemilu yang jujur dan adil;
11. Sistem dwi-partai atau lebih atau multi partai
12. Pers yang bebas
13. Sistem peradilan yang bebas dan mandiri.

Beberapa nilai demokrasi yang mewarnai isi dari Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
(Konstitusi pertama) dapat dikaji dari beberapa pasal dan Penjelasan Undang-Undang Dasar
1945 (Penjelasan Konstitusi pertama), antara lain:
1. Dalam Penjelasan Umum tentang Pokok-pokok Pikiran dalam ―Pembukaan‖ dinyatakan
bahwa Pokok Pikiran yang ketiga yang terkandung dalam ―Pembukaan‖ ialah Negara yang
berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena
itu system negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar kedaulatan
rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara
Republik Indonesia adalah negara yang kekuasaan tertingginya ada pada rakyat. Rakyatlah
yang berkuasa.
2. Dalam Penjelasan Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara ditegaskan bahwa:
a) Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(machtsstaat).
b) Pemerintahan berdasar atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme
(kekuasaan yang tidak terbatas)
c) Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama ―Majelis Permusyawaratan Rakyat‖
sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia. Majelis inilah yang memegang kekuasaan
negara yang tertinggi, sedang Presiden menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar
yang ditetapkan oleh Majelis.
d) Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah
Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggung
jawab adalah di tangan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan ada di
tangan rakyat namun jalannya Pemerintahan dilakukan berdasarkan atas hukum.
3. Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini
dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

5. Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

6. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat
terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari
daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-
undang. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.

7. Undang-undang yang ditetapkan adalah undang-undang tentang Pemilihan Umum anggota
DPR dan MPR. Di sinilah wujud nilai-nilai demokrasi tentang system perwakilan dan system
pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas.

8. Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan
negara berdasarkan undang-undang. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-
undang, serta hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

9. Pasal 27 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Inilah wujud nilai demokrasi tentang perlakuan dan kedudukan yang sama serta
bentuk partisipasi warganegara dalam pengambilan keputusan politik.

10. Pasal 28 dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

11. Pasal 29 ayat (2) dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tidap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.

12. Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pembelaan negara. Hal ini juga menunjukkan nilai demokrasi terutama bentuk
keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik.

13. Pasal 31 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional yang
diatur dengan undang-undang.

Lalu bagaimana kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum nasional? Undang-Undang
Dasar 1945 merupakan Hukum Dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Menurut L.J. van Apeldoorn, Undang-Undang
Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Sementara itu E.C.S. Wade menyatakan,
bahwa Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas
pokok dan badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja
badan-badan tersebut. Sementara itu, Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa Undang-Undang

Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak-hak asasi manusia,
prosedur mengubah UUD, dan memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-
Undang Dasar.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi negara Republik
Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu bentuk
konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai berdirinya suatu negara baru.

Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan suatu uwjud untuk memenuhi
keharusan kemandirian suatu negara yang tertib dan teratur. Disamping itu dapat dikatakan
pula suatu tindakan pemenuhan guna mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan sebagai wujud untuk mengisi
kemerdekaan, karena sudah menyatakan diri sebagai negara baru yang merdeka dengan tata
hukumnya sendiri. Adanya Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan upaya
mempertahankan kemerdekaan melalui ketentuan normatif yang mengikat seluruh rakyat dan
para penyelenggara negara maupun seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk menghormati dan
menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut:
1) Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara

dengan pembagian kekuasaan masing-masing serta prosedur penyelesaian masalah yang
timbul diantara lembaga tersebut.
2) Hak-hak asasi manusia
3) Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar,
4) Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar,
seperti tidak dikehendaki terulangnya kembali munculnya seorang dictator atau kembalinya
pemerintahan kerajaan yang kejam misalnya.
5) Adapula yang memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideology negara.

Dalam tata peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, menurut Miriam Budiardjo
(1981:106-107) Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa
dibandingkan dengan undang-undang lainnya, hal ini dikarenakan:
1) UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan UU biasa,
2) UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yang luhur,
3) UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar
organisasi kenegaraan suatu bangsa

4) UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara

Berdasarkan penjelasan di atas kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum
nasional
a. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) dalam
pengertian setiap produk hukum (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan
Pemerintah harus berlandaskan UUD 1945.
b. Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Ini berarti UUD 1945 dijadikan sebagai sumber hukum
dari semua peraturan-perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas:
1. Analisis akibat yang timbul apabila suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar!
2. Tuliskan kembali secara singkat 4 Pokok Pikiran UUD 1945!
3. Tuliskan Nilai dasar demokrasi sesuai UUD 1945!
4. Mengapa UUD 1945 memiliki kedudukan istimewa dibandingkan undang-undang lainnya?

C. FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang akan dibahas secara mendalam pada Bab berikutnya, UUD 1945
menempati urutan tertinggi.

Hans Kelsen mengemukakan teorinya tentang jenjang norma hukum/stufentheorie, dimana
norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata
susunan dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang
lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat
hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar/groundnorms (Alwi Wahyudi, 2012 : 305).

Jadi Peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi tingkatannya. Maksudnya Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan
dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-
Undang. Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal
ini berdasarkan asas ―Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula‖. Apabila terdapat pertentangan antara

peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi, maka dapat diajukan uji
materi. Adapun kewenangan uji materi dimilki oleh dua lembaga yaitu Mahamah Konstitusi
dan Mahkamah Agung, letak perbedaannya ialah :
1) Apabila ada Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka yang
berwenang menguji ialah Mahkamah Konstitusi/MK.
2) Apabila ada peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yang bertentangan
dengan Undang-Undang maka yang berwenang menguji ialah Mahkamah Agung/MA.

Sebagaimana di jelaskan dimuka, Undang-undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa,
melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian setiap produk
hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan
setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada
peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan
tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan
muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam
kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau
hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi.

Berdasarkan uarain tersebut, Undang-undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai
1) Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2) Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
3) Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum

yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau
tidak dengan ketentuan UUD 1945.

Tugas ! !
1. Jelaskan pengertian yang terkandung dalam alenia pertama Pembukaan UUD 1945 !
2. Apa yang dimaksud dengan amandemen ?
3. Sebutkan alasan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 !
4. Bagaimana isi Batang Tubuh UUD 1945 sebelum diamandemen ?

5. Jelaskan pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945

D. MAKNA, KEDUDUKAN DAN FUNGSI KETETAPAN MPR

Kedudukan Ketetapan MPR tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan kewenangan MPR
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan

menyatakan ―Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat.‖ Ketentuan

tersebut berubah menjadi ―Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menur
ut Undang-Undang Dasar‖. Selanjutnya dalam Pasal 3 UUD 1945 MPR diberikan

kewenangan untuk menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN).

Konsekuensi dari kedudukan dan kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar

daripada Haluan Negara (GBHN), mengakibatkan keberadaan Ketetapan MPR(Sementara)

manjadi salah satu salah satu sumber hukum. Hal ini kemudian semakin dipertegas dengan

adanya Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang menempatkan TAP MPR sebagai

salah satu sumber hukum yang memiliki derajat di bawah UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 pasca reformasi membawa konsekuensi terhadap kedudukan serta
kewenangan yang melekat kepada MPR. Setelah Amandemen UUD 1945
kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN)
tersebut sudah tidak diberikan lagi. Sehingga setelah Amandemen UUD 1945, Ketetapan
MPR sifatnya terbatas hanya terbatas pada penetapan yang bersifat beschikking (kongret dan
individual) seperti Ketetapan MPR tentang pengangkatan Presiden, Ketetapan MPR tentang
pemberhentian Presiden dan sebagainya.

Namun karena sampai saat ini masih terdapat Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan

MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status

Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7

Agustus 2003. Maka, Ketetapan MPR masih tetap dijadikan sumber hukum nasional. Itulah

sebabnya dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai pasal 7 UU No 12 Tahun

2011, Ketetapan MPR masuk dalam urutan kedua Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan di bawah UUD 1945.

Berikut ini Ketetapan-
Ketetapan MPR yang masih tetap berlaku dan tidak dapat dicabut atau diganti dengan
undang-undang adalah:
1.
Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai KomunisIndonesia, Pe
rnyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah
Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan

Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faharn atau Ajaran
Komunis/MarxismeLeninisme; dan
2. Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi;

Berdasarkan Uraian di atas, makna Ketetapan MPR adalah ketetapan yang dikeluarkan MPR
sebagai konsekuensi dari tugas, kedudukan dan kewenangan MPR sesuai UUD 1945. Adapun
Kedudukan Ketetapan MPR dalam sistem hukum nasional adalah sebagai salah satu sumber
hukum nasional. Sedangkan fungsi Ketetapan MPR adalah sebagai landasan hukum bagi
produk hukum yang ada di bawahnya, selama ketetapan MPR itu masih dinyatakan berlaku.

E. MAKNA, KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG

Pengertian undang-undang dalam kajian hukum sebenarnya dibedakan ke dalam dua
pengertian yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal.
Menurut Paul Laband, undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum
yang tegas sehingga hukum itu menurut sifatnya dapat mengikat. Sedangkan menurut Buys
undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya
mengikat langsung setiap penduduk suatu daerah.

Adapun pengertian Undang-undang dalam arti formal menurut N.E Algra, et al.
(1991:28), adalah undang-undang resmi atau undang-undang yang dibuat oleh pembuat
undang-undang formal. Undang-undang dalam arti formil didefinisikan pula sebagai
keputusan pemerintah atau penguasa yang berwenang yang karena prosedur terjadinya atau
pembentukannya dan bentuknya dinamakan ―undang-undang‖.

Adapun makna Undang-undang dalam Tata Urutan Perundang-undangan Indoneisa adalah

Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan UUD

1945 yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Hal ini sesuai Pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5 UUD 1945.

Dalam pasal 20 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang harus
dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 20 ayat 3 UUD
1945 dinyatakan Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,
maka maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan
itu. Pada pasal 20 ayat 4 UUD 1945 dinyatakan Presiden mengesahkan rancangan undang-
undang yang telah disetujui bersama. Sedangkan 20 ayat 5 UUD 1945 dinyatakan apabila

presiden dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang itu disetujui bersama,
undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dengan demikian,
untuk terbentuknya undang-undang maka harus disetujui bersama antara presiden dengan
DPR. Walaupun seluruh anggota DPR setuju tapi presiden tidak, atau sebaliknya, maka
rancangan undang-undang itu tidak dapat diundangkan

Adapun kriteria agar suatu masalah/materi diatur dengan UU antara lain :

a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Kedudukan Undang-Undang dalam sistem hukum nasional adalah sebagai salah satu sumber

hukum nasional yang kedudukan berada di bawah Ketetapan MPR.

Adapun Fungsi Undang-Undang adalah:
1. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945
2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam Batang Tubuh UUD 1945
3. Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya

F. MAKNA, KEDUDUKAN DAN FUNGSI PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal
ini sejalan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang.

Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam sistem hukum
nasional adalah sederajat dengan Undang-undang. Namun, Perppu ini jangka waktunya
terbatas (sementara) sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu
pada persidangan berikutnya. Apabila Perppu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan UU.
Sedangkan,apabila Perppu itu tidak disetujui oleh DPR, akan dicabut

Adapun Fungsi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (perppu) sebagaimana halnya Undang-Undang adalah:

1. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945
2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam Batang Tubuh UUD 1945
3. Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya

Tugas:
Coba analisis apa perbedaan Undang-Undang dibandingkan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (perppu)!

KD. 3.3. dan 4.3
NILAI DAN SEMANGAT SUMPAH PEMUDA TAHUN 1928 DALAM BINGKAI

BHINNEKA TUNGGAL IKA

A. Sejarah Sumpah Pemuda
Sumpah Pemuda merupakan intisari dari isi putusan kerapatan pemuda-pemudi Indonesia
atau yang dikenal dengan Kongres Pemuda l dan Kongres Pemuda II. Melalui hasil kongres
itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia
yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda.

Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta, pada 30 April—2 Mei 1926. Di kongres itu,
mereka membicarakan pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan.
Kemudian, pada tanggal 27—28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia kembali mengadakan
Kongres Pemuda II. Pada kongres pemuda II tempatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 inilah
diambil keputusan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia. Itulah
sebabnya walaupun dalam putusan tersebut tidak ada kata ikrar dan sumpah pemuda tetapi
karena isi dari keputusan itu mengandung makna sumpah maka peristiwa tersebut sampai
sekarang terkenal dengan Sumpah Pemuda dan diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda.

1. Kongres Pemuda I
Peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo tanggal 20
Mei 1908. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi itu lebih banyak diikuti oleh
golongan tua. Oleh karena itu, para pemuda selalu ingin menggalang kekuatan yang
merupakan pencerminan aktivitas para pemuda. Pada tanggal 7 Maret 1915, di Jakarta, para
pemuda seperti dr. R. Satiman Wirjosandjojo, Kadarman, dan Sunardi mendirikan organisasi
kepemudaan yang keanggotaannya terdiri dari anak sekolah menengah di Jawa dan Madura.
Perkumpulan itu diberi nama Trikoro Dharmo. Trikoro Dharmoartinya tiga tujuan mulia
yang meliputi: sakti, budi, danbakti. Tujuan perkumpulan ini adalah mencapai Jawa Raya
dengan cara memperkokoh rasa persatuan antar pemuda Jawa, Madura, Sunda, Bali, dan
Lombok.

Dalam rangka untuk mewujudkan persatuan, pada kongres di Solo tanggal 12 Juli 1918,
Trikoro Dharmo diubah menjadi Jong Java. Tujuan yang ingin dicapai ialah mendidik para
anggota supaya kelak dapat memberikan tenaganya untuk membangun Jawa Raya. Cara yang
harus ditempuh untuk mewujudkan tujuan itu adalah mempererat perasatuan, menambah
pengetahuan anggota serta berusaha menimbulkan rasa cinta pada budaya sendiri. Dalam
perjuangannya, Jong Java tidak melibatkan diri dalam masalah politik.

Kehadiran Jong Java ini mendorong lahirnya beberapa perkumpulan serupa, seperti lahirnya
Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Selebes,
Timorees ver Bond, PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia), Pemuda Indonesia/Jong
Indonesia, Jong Islamienten Bond, Kepanduan, dan sebagainya. Di samping gerakangerakan
pemuda, juga terdapat organisasi wanita seperti Puteri Indonesia, Aisijah, Wanita Sarekat
Ambon, dan Organisasi Wanita Taman Siswa.

Keberadaan organisasi yang bersifat kedaerahan itu melahirkan keinginan untuk menciptakan
wadah tunggal pemuda Indonesia. Upaya mewujudkan hal tersebut mulai dirintis melalui
Kongres Pemuda I yang dilaksanakan tanggal 30 April 1926 sampai dengan 2 Mei 1926 di
Jakarta.

Terselenggaranya Kongres Pemuda I tidak terlepas dari adanya Perhimpunan Indonesia. Pada
tahun 1925 di Indonesia telah mulai didirikan Perhimpunan Pelajar – pelajar Indonesia
(PPPI), tetapi peresmiannya baru pada tahun 1926.anggota- anggotanya terdiri dari pelajar-
pelajar sekolah tinggi yang ada di Jakarta dan di Bandung. Para tokoh PPPI antara lain adalah
: Sugondo Djojopuspito, sigit, Abdul Sjukur, Gularso, Sumitro, Samijono, Hendromartono,
Subari, Rohjani, S. djoenet Poesponegoro, Kunjtoro, Wilopo, Surjadi, Moh. Yamin, A.K.
gani, Abu Hanifah, dan lain-lain. PPPI di Indonesia sering mendapatkan kiriman majalah
Indonesia Merdeka dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda.

Disamping majalah Indonesia Merdeka terbitan PPPI di negeri Belanda, PPPI sendiri juga
menerbitkan majalah Indonesia Raya. Yang pemimpin redaksinya Abu Hanifah. Pandangan
organisasi PPPI sudah menunjukkan persatuan dan kesatuan sebagaimana yang terdapat pada
PI. Pemuda-pemuda di Bandung menginginkan agar mulai melepaskan sifat-sifat kedaerahan.
Hal itu didasarkan atas dorongan Mr. sartono dan Mr. Sunario, pada tanggal 20 Februari 1927
nama Jong Indonesia telah diubah menjadi Pemuda Indonesia.

Para pemimpin organisasi pemuda Indonesia ini ialah Sugiono, Sunardi, Moeljadi,
Soepangkat, Agus Prawiranata, Soekamso, Soelasmi, Kotjo Sungkono, dan Abdul
Gani. Sedangkan ketuanya pertama kali ialah Sugiono. Mengenai gerakan politik organisasi
pemuda ini belum belum ikut langsung dalam gerakan politik. Selama beberapa tahun
diperdebatkan bentuk persatuan yang diinginkan. Akhirnya para pemuda Indonesia sepakat
untuk mengadakan Kongres Pemuda yang berlangsung di Jakarta pada 30 April-2 mei 1926.
Nama – nama yang tertulis diatas mempunyai andil yang cukup besar dalam pelaksanaan
Kongres Pemuda 1. Namun, sampai berlangsungnya kongres pemuda II pada tanggal 28
oktober 1928 organisasi Pemuda Indonesia belum juga bergerak secara langsung di bidang
politik.

Kongres Pemuda I bertujuan untuk
1. Membentuk badan sentral organisasi pemuda Indonesia
2. Memajukan paham persatuan kebangsaan
3. Mempererat hubungan diantara semua perkumpulan pemuda kebangsaan

Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil – wakil dari organisasi pemuda di seluruh
Indonesia, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong
Islamieten Bond, Jong Minahasa, dan Jong Batak. Dalam pidato pembukaannya ketua panitia
M. Tabrani meminta perhatian peserta untuk mencari cara menyatukan semangat Nasional di
kalangan pemuda. Moh. Yamin menyampaikan pemikirannya tentang bahasa persatuan.

Dalam pidatonya pada 2 Mei 1926, yang berjudul "Kemungkinan – kemungkinan Masa
Depan Bahasa dan sastra Indonesia". Yamin yakin bahwa dari sekian banyak bahasa yang
dipakai oleh suku bangsa Indonesia, bahasa melayu dan bahasa jawa yang di harapkan
menjadi bahasa persatuan. Namun, Yamin yakin bahasa Melayu lambat laun akan menjadi
bahasa persatuan atau bahasa pergaulan bagi rakyat Indonesia.

Kongres Pemuda 1 ini menerima dan mengakui cita – cita persatuan Indonesia, walaupun
perumusannya masih samar – samar dan belum jelas. Oleh karena itu, antara PPPI, Pemuda
Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan PNI berencana untuk memfusikan organisasi mereka
dengan alas an untuk mewujudkan persatuan Indonesia dan persamaan cita – cita.

Peleburan (fusi) dari organisasi pemuda itu ternyata semakin lama semakin diperlukan karena
kaum pemuda sangat merasakan bahwa bentuk organisasi masih bersifat kedaerahan, seperti
Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Bataks Bond, Sekar Rukun, Pemuda

Kaum Betawi, Jong Islamieten Bond, Studerence Minahasa, dan pemuda kaum Theosofi.
Haal ini jelas tampak adanya perbedaan pada waktu diselenggarakan Kongres pemuda 1.
Dalam pembicaraan ternyata kepentingan daerah masih sangat menonjol. Masalah bahasa
juga menunjukkan masalah yang tak mudah mendapatkan kesepakatan dalam kongres
tersebut. Di samping itu juga masih tampak sifat mementigkan daerah misalnya tentang adat
yang ada di daerah masing – masing. Untuk membentuk cita – cita bersama seperti rasa
persatuan dan kesatuan bangsa, maka hal – hal tersebut sangat menghambat. Untuk itulah,
maka para peseta merasa tidak puas dan ingin melanjutkan Kongres Pemuda yang berikutnya.

Sebenarnya dalam Kongres Pemuda I tersebut, para peserta dan pemimpin Kongres telah
menunjukkan usaha yang keras untuk mencapai suatu cita – cita persatuan. Namun,
mengingat baru pertama kali Kongres Pemuda dilaksanakan, maka untuk mencapai cita – cita
yang dikehendaki masih mengalami kesulitan. Fanatisme terhadap adat masih sangat kuat dan
berpengaruh besar terhadap semua pembicaraan. Pemimpin Kongres Moh. Tabrani pandai
menjaga jangan sampai terjadi perpecahan, karena setiap pembicaraan yang menjurus kearah
perbedaan adat dan pandangan, segera diambil jalan tengah untuk dinetralisasi.

Oleh karena itu, dalam kongres banyak pidato yang berjudul Indonesia Bersatu para pemuda
diharapkan memperkuat rasa persatuan yang harus tumbuh untuk mengatasi kepentingan
golongan, agama, dan daerah. Juga secara jelas diuraikan tentang Sejarah Perjuangan
Indonesia dan ditekankan masalah- masalah yang perlu mendapat perhatian pemuda untuk
meresapkan dan dihayati dalam rangka mencapai cita – cita Indonesia merdeka.

Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda I itu, antara lain ialah sebagai berikut :
a. Mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia (walaupun dalam hal ini masih tampak

samar – samar)
b. Usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot, dan lain – lain.

Jadi, para peserta memang menyadari bahwa pada saat itu masih sulit untuk membentuk
kebulatan tekad dalam perjuangan mencapai cita – cita Nasional. Selain itu, belum banyak
para anggota Perhimpunan Indonesia yang kembali ke tanah air dan juga belum ada anggota
Perhimpunan Indonesia yang mengikuti Kongres pemuda I tersebut. Oleh karena itu, cita-cita
untuk mencapai persatuan memang belum kuat.

2. Kongres Pemuda II
Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar Pelajar
Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh

Indonesia. Kongres Pemuda II berlangsung pada 27-28 Oktober dalam tiga tahap rapat.
Rapat pertama berlangsung di gedung Katholieke Jongelingen Bond di Waterlooplein
(sekarang Lapangan Banteng), lalu dipindahkan ke Oost Java Bioscoop di Konigsplein Noord
(sekarang Jalan Medan Merdeka Utara), dan kemudian Gedung Kramat 106 baru dipakai
untuk rapat ketiga sekaligus penutupan rapat.

Kalau pada bulan April 1926 telah berlangsung Kongres Pemuda I yang bias dikatakan belum
berhasil sesuai dengan yang di harapkan, maka dalam Kongres Pemuda II benar – benar
dapat memenuhi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kongres Pemuda I tidak
dapat dikatakan gagal total karena telah berhasil meletakkan dasar – dasar perstuan.

Dalam Kongres Pemuda I belum banyak orang – orang bekas anggota Perhimpunan
Indonesia yang ikut membantu pembicaraan sejak persiapan maupun dalam persidangan.
Sedangkan dalam kongres Pemuda II telah banyak orang – orang bekas anggota Perhimpunan
Indonesia yang secara aktif mengambil bagian dalam persiapan sampai dengan pelaksanaan
Kongres.

Adapun tujuan Kongres Pemuda Indonesia II (yang kemudian dikenal dengan tujuan Sumpah
Pemuda) adalah sebagai berikut:
1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia,
2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia,
3. Memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia.

Kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi menjadi tiga pertemuan.
Pertemuan pertama, Sabtu, 27 Oktober, 1928, di laksanakan di Gedung Katholieke
Jongenlingen Bond (GOC), Waterlooplein sekarang Lapangan Banteng. Dalam sambutannya,
Ketua GN Sugondo Djojopuspito berharap konferensi ini akan memperkuat semangat
persatuan di benak pemuda. Acara dilanjutkan dengan penjelasan tentang makna dan
Moehammad Yamin hubungan persatuan dengan pemuda. Menurut dia, ada lima faktor yang
bisa memperkuat persatuan Indonesia, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan

Pertemuan kedua, Minggu, 28 Oktober, 1928, di laksanakan di Gedung Oost-Java Bioscoop,
membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi
Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak-anak harus menerima kewarganegaraan
pendidikan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak-anak
juga perlu dididik secara demokratis. Acara dilanjutkan dengan Pertemuan Ketiga yang di
laksanakan di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Sunario
menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sementara
Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional.
Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak dan disiplin diri, hal-hal yang dibutuhkan
dalam perjuangan.

Dari rapat pertama hingga rapat ketiga, kongres pemuda II ini menghadirkan 15 pembicara,
yang membahas berbagai tema. Diantara pembicara yang dikenal, antara lain: Soegondo
Djojopespito, Muhammad Yamin, Siti Sundari, Poernomowoelan, Sarmidi Mangoensarkoro,
dan Sunario.

Sebelum kongres pemuda II, para pemuda sudah pernah menggelar kongres pertamanya pada
tahun 1926. Tabrani Soerjowitjitro, salah satu tokoh penting dari kongres pertama, peserta
kongres pertama sudah bersepakat menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa persatuan.
Akan tetapi, pada saat itu, Tabrani mengaku tidak setuju dengan gagsan Yamin tentang
penggunaan bahasa melayu. Menurut Tabrani, kalau nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu
bernama Indonesia, maka bahasa itu harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa
Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu. Keputusan kongres pertama akhirnya
menyatakan bahwa penetapan bahasa persatuan akan diputuskan di kongres kedua.

Seusai kongres pemuda ke-II, sikap pemerintah kolonial biasa saja. Bahkan, Van Der Plass,
seorang pejabat kolonial untuk urusan negara jajahan, menganggap remeh kongres pemuda
itu dan keputusan-keputusannya. Van Der Plass sendiri menertawakan keputusan kongres
untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengingat bahwa sebagian
pembicara dalam kongres itu justru menggunakan bahasa Belanda dan bahasa daerah.
Soegondo sendiri, meskipun didaulat sebagai pimpinan sidang dan berusaha mempergunakan
bahasa Indonesia, terlihat kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik.

Siti Sundari, salah satu pembicara dalam kongres pemuda II itu, masih mempergunakan
bahasa Belanda. Hanya saja, dua bulan kemudian, sebagaimana ditulis Dr Keith Foulcher,
pengajar jurusan Indonesia di Universitas Sydney, Australia, Siti Sundari mulai
menggunakan bahasa Indonesia.

Akan tetapi, apa yang diperkirakan oleh Van Der Plass sangatlah meleset. Sejarah telah
membuktikan bahwa kongres itu telah menjadi "api" yang mencetuskan persatuan nasional
bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme.

Pada mulanya keras suara dari beberapa pihak, supaya bahasa persatuan hendaknya satu
bahasa yang telah matang,yang dimaksud adalah bahasa Jawa. Dikatakan bahwa bahasa Jawa
telah memiliki jumlah kata dan pengertian yang besar tetapi sebaliknya penantang-penantang
mengatakan bahwa bahasa Jawa bukan bahsa demokratis tetapi bahasa feudal.Sedangkan
rakyat Indonesia akan dibina menjadi masyarakat yang demokratis.Karena hal ini,
Mohammad Yamin kemudian meminta pendapat dari seorang pakar bahasa Jawa. Beliau
berpendapat bahwa bahasa Melayu yang harus di pakai sebagai bahasa persatuan,karena
bahasa Melayu memiliki banyak kemungkinan untuk berkembang dengan baik seperti bahasa
Inggris. Maka diterimalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada secarik kertas yang
disodorkan kepada Soegondo ketika Mr.Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir kongres
(sebagai utusan kepanduan) sambil berbisik kepada Soegondo: Ik heb een eleganter
formulering voor de resolutie (Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk
keputusan Kongres ini), yang kemudian Soegondo membubuhi paraf setuju pada secarik
kertas tersebut, kemudian diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga.Sumpah
tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh
Yamin.(Mohamad Noor A.S,1985).

Susunan Panitia Kongres Pemuda II Tahun 1928 Ketua : Sugondo Djojopuspito
(Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia)
Wakil Ketua : Djoko Marsiad (Jong Java)
Sekretaris : Muhammad Yamin (Jong Soematranen Bond)
Bendahara : Amir Sjarifudin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I : Djohan Muh Tjai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II : Kotjosungkono (Pemuda Indonesia)
Pembantu III : Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV : J. Leimena (Jong Ambon) Pembantu V : Rohjani (Pemuda Kaum Betawi)

Sumpah Pemuda
Poetoesan Congress Pemoeda-Pemoeda Indonesia
Kerapatan Pemoeda-pemoeda Indonesia yang diadakan oleh perkoempoelan-
perkoempoelan pemoeda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya:Jong
Java,Jong Soematra (pemuda soematra), pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong
Islamieten Bond, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemoeda kaoem Betania dan
perhimpoenan peladjar-peladjar Indonesia;

Memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober Tahoen 1928 di negeri Djakarta;

Sesoedahnya mendengar pidato-pidato dan pembitjaraan yang diadakan dalam kerapatan
tadi;

Sesoedahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini;

Kerapatan laloe mengambil poetoesan:
Pertama KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKU BERTOEMPAH
DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA;
Kedoea KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKU BERBANGSA SATOE,
BANGSA INDONESIA;
Ketiga KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA
PERSATOEAN BAHASA INDONESIA.

Setelah mendengar poetoesan ini, kerapatan mengeloerkan kejakinan, azaz ini wajib
dipakai oleh segala perkoempoelan-perkoempoelan kebangsaan Indonesia;

Mengeloearkan kejakinan, Persatoean Indonesia diperboeat dengan memperhatikan dasar
persatoeannja; Kemaoean Sedjarah Bahasa Hoekoem adat Pendidikan dan Kepandoean

Dan mengeloearkan penghargaan soepaja poetoesan ini disiarkan dalam segala soerat
kabar dan dibatjakan di moeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan kita.

Dalam peristiwa Kongres Pemuda II yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu
kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Soepratman. Lagu
Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar
Sin Po dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan.
Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial hindia belanda, namun para pemuda tetap
terus menyanyikannya.

Berdasarkan dokumen di atas, Kongres Pemuda II yang digagas Perhimpunan Pelajar-pelajar
Indonesia (PPPI) dan berlangsung 27 - 28 Oktober 1928 menghasilkan suatu Poetoesan
Congress Pemoeda-Pemoeda. Kemudian oleh Muhammad Yamin, kata Poetoesan Congress
Pemoeda-Pemoeda Indonesia diganti dengan Soempah Pemoeda. Sampai saat ini
penggunaan istilah Sumpah Pemuda diterima oleh semua pihak karena memang isi dari
putusan pemuda dalam Kongres Pemuda II tahun 1928 tersebut mengandung pernyataan
yang berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yakni Indonesia.

B. Nilai dan Semangat Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Isi putusan Kongres Pemuda II merupakan manifestasi persatuan pemuda Indonesia. Kongres
itu dihadiri oleh sekitar 750 orang dari Sembilan organisasi pemuda dan oleh sejumlah tokoh
politik seperti, Soekarna, Sartono dan Sunario. Kongres ini merupakan puncak Integrasi
ideologi nasional dan merupakan peristiwa nasional yang belum pernah terjadi pada masa
itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kongres itu membawa semangat nasionalisme ke tingkat
yang lebih tinggi hal itu di sebabkan isi putusan seperti terdapat dalam kalimat ―kerapatan
mengeloerkan kejakinan, azaz ini wajib dipakai oleh segala perkoempoelan-perkoempoelan
kebangsaan Indonesia” dan pada kalimat “dan mengeloearkan penghargaan soepaja
poetoesan ini ………. dibatjakan di moeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan
kita” menjadi landasan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

Nilai dan Semangat Sumpah Pemuda

Bagi bangsa Indonesia Sumpah Pemuda memiliki nilai yang tinggi yakni sebagai penegas
pentingnya persatuan dalam upaya mencapai kemerdekaan. Keputusan Kongres Pemuda II
yang kemudian dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah
yang penting bagi bangsa Indonesia. Seperti kita telah ketahui, butir penting Sumpah Pemuda
berisi tentang penegasan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Tiga
hal ini merupakan faktor penting bagi negara kita.

Nilai dan semangat lainnya adalah Sumpah Pemuda merupakan fakta sejarah bahwa pada
tanggal 28 oktober 1928 pemuda Indonesia telah menyatakan satu tanah air, satu bangsa, satu
bahasa yakni Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan bentuk tekad dan semangat
perjuangan rakyat untuk merdeka atau bebas dari kekuasaan kaum kolonialis pada saat itu.
Kondisi ketertindasan di bawah penguasa kolonialis (penjajah) itulah yang kemudian
mendorong para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad bersatu demi mengangkat
harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan
rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya 17 tahun kemudian yaitu pada
17 Agustus 1945.

Sesuai namanya, Keputusan Pemuda (Sumpah Pemuda) dirumuskan oleh para pemuda.
Semangat mereka tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia
terlihat dari keinginan agar isi dari keputusan tersebut wajib dipakai oleh sebagai asas dari
segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Ini berarti dalam diri mereka telah
bangkitkan rasa nasionalisme yang tinggi. Para pemuda tidak lagi berjuang sendiri,
melainkan bersama-sama.

Perlu disadari bahwa Sumpah Pemuda tidak lahir begitu saja. Banyak hal yang melandasi
para pemuda bertekad untuk bersatu. Para pemuda telah menyadari bahwa dalam bangsa
yang beraneka ragam tidak akan bisa membuat Indonesia merdeka jika berjuang di kelompok

sendiri. Ini artinya Sumpah Pemuda mengadung semangat persatuan dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika. Semangat dan tekad persatuan itu akhirnya menjadi kenyataan setelah tanggal
31 Desember 1930 dalam Konferensi Pemuda di Solo terbentuk ―Indonesia Moeda‖. Hal
tersebut memberikan bukti bahwa para pemuda kita lebih mengutamakan persatuan dan
kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, golongan, maupun kedaerahan. Dengan
demikian, kehadiran Indonesia Moeda merupakan pelopor dalam upaya secara nyata untuk
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Puncaknya dari hasil semangat persatuan
akhirnya dapat diwujudkan saat bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17
Agustus 1945.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa sumpah pemuda merupakan minitur Bhinneka
Tunggal Ika, artinya sekalipun para pemuda berasal dari berbagai daerah yang pasti
memiliki suku, agama, ras dan golongan yang berbeda namun mereka mengakui satu tanah
air, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia. Berbeda-beda tetapi teta satu jua.

Bung Karno menganggap Sumpah Pemuda 1928 bermakna revolusioner: satu negara
kesatuan dari Sabang sampai Merauke, masyarakat adil dan makmur, dan persahabatan
antarbangsa yang abadi. "Jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah
Pemuda. Kalau sekadar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang
sekarang sudah satu bahasa, bangsa, dan tanah air. Tapi ini bukan tujuan akhir," kata
Soekarno dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-35 di Istana Olahraga Senayan, Jakarta,
28 Oktober 1963.

C. Implementasi Nilai dan Semangat Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal
Ika

Nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah
kemampuan para pemuda menyatukan berbagai perbedaan dalam memperjuangkan satu
tujuan yakni kemerdekaan bangsa Indonesia.

Implementasi nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,
antara lain:
1. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia dari semua golongan harus bersatu dalam berjuang
demi kemajuan bangsa Indonesia
2. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus menjadikan kemajemukan adat dan budaya bukan
sebagai perbedaan tetapi sebagai potensi untuk kemajuan bersama.

3. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila yang didalamnya mengadung
persatuan Indonesia sebagai dasar Negara dan tidak pernah berkehendak untuk merubahnya.

4. Bangga menjadi sebagai bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam
mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah dengan kegiatan yang
positif.

5. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di
atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan.

6. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama,
minimal diawali dari diri kita sendiri untuk belajar peduli pada sikap dan prilaku kita pada
orang tua, saudara dan lingkungan sekitar.

Tentu masih banyak contoh Implementasi nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan kamu gali! Nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus dijadikan pedoman dalam kebangkitan dan
kebersamaan seluruh elemen bangsa. Khususnya bagi pelajar yang merupakan pemuda dan
generasi penerus bangsa, berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif antara
lain dengan giat belajar, taat aturan, toleran dalam pergaulan serta menjungjung tinggi norma-
norma kehidupan.

Selain itu, saat ini nilai dan semangat Sumpah Pemuda khususnya bagi pelajar juga harus
mampu menanamkan sikap kemandirian untuk tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang
ada atau menunggu perhatian dari orang lain. Sehingga generasi muda yang akan datang akan
selalu siap menghadapi segala perubahan dengan kreatifitas serta inovatif dalam
memanfaatkan apa yang tersedia dengan maksimal untuk hasil yang optimal

KD 3.4 dan 4.4.
SEMANGAT DAN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN UNTUK

MEMPERKUAT NKRI

A. Pengertian / Hakekat Semangat Kebangsaan

Pengertian semangat kebangsaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran

untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada Negara/bangsa. Pengertian

ini sejalan dengan makna semangat kebangsaan yang identik dengan konsep nasionalisme

dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan

tertinggi atas setiap pribadi wajib diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state.

Sedangkan Patriotisme berarti ‗semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia

mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya‘.

Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan

hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh

seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya.

Salah satu semangat yang dimiliki para pejuang kemerdekaan dan paea pendiri negara adalah

semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun

golongan.

1. Pengertian Nasionalisme
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nasionalisme didefinisikan kesadaran keanggotaan
dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai,
mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa
itu, yakni semangat kebangsaan. Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang
menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris ―nation‖)
dengan mewujudkan satu identitas yang dimiliki sebagai ikatan barsama dalam satu
kelompok.

Secara sederhana, nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap
kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada Negara kebangsaan (nation

state) atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang
menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya.

Berikut ini beberapa pengertian nasionalisme menurut beberapa ahli, yaitu:
a. Menurut Ernest Renan, Nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara
b. Menurut Otto Bauer, Nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul

karena perasaan senasib
c. Menurut Hans Kohn, Nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya National

Counciousness. Dengan perkataan lain nasionalisme adalah formalisasi (bentuk) dan
rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri
d. Menurut L. Stoddard, Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian
terbesar individu di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki
secara bersama di dalam suatu bangsa.
e. Menurut Louis Sneyder, Nasionalisme adalah hasil dari perpaduan faktor-faktor politik,
ekonomi, sosial, dan intelektual.

Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan
nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit, juga disebut dengan
nasionalisme yang negatif sebab mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta pada
bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah pada bangsa
lain.Nasionalisme dalam arti sempit juga disebut dengan chauvinisme. Chauvinisme ini
pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934–1945. Paham itu menganggap
Jerman di atas segala-galanya di dunia (Deutschland Uber Alles in der Wetf).

Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif.
Nasionalisme dalam pengertian inilah yang wajib dibina oleh bangsa Indonesia sebab
mengandung makna perasaan cinta tinggi atau bangga pada tanah air akan tetapi tidak
memandang rendah bangsa lain. Dalam mengadakan hubungan dengan negara lain, kita
selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sendiri serta menempatkan negara lain
sederajat dengan bangsa kita.

Selain itu terdapat bentuk-bentuk nasionalisme yang lain yang didasarkan
pendapat warganegara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Berikut ini bentuk-bentuk
nasionalime yang berkembang di dunia, antara lain:

a) Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana
negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, "kehendak rakyat";
"perwakilan politik". Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi
bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudul Du Contract
Sociale (atau dalam Bahasa Indonesia "Mengenai Kontrak Sosial").

b) Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik
dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johann Gottfried von Herder,
yang memperkenalkan konsepVolk (bahasa Jerman untuk "rakyat").

c) Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah
lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik
secara semulajadi ("organik") hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme.
Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati
idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik.
Misalnya "Grimm Bersaudara" yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah
yang berkaitan dengan etnis Jerman.

d) Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran
politik dari budaya bersama dan bukannya "sifat keturunan" seperti warna kulit, ras dan
sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah
berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan di mana golongan Manchu serta
ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negaraTiongkok. Kesediaan dinasti
Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya Tionghoa.
Malah banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan
budaya mereka tetapi menolak RRC karena pemerintahan RRT berpaham komunisme.

e) Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan
dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih
keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras
dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah 'national state'
adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan
tersendiri. Contoh biasa ialah Nazisme, serta nasionalisme Turki kontemporer, dan dalam
bentuk yang lebih kecil, Franquisme sayap-kanan di Spanyol, serta sikap 'Jacobin' terhadap
unitaris dan golongan pemusat negeri Perancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Belgia,
yang secara ganas menentang demi mewujudkan hak kesetaraan (equal rights) dan lebih
otonomi untuk golongan Fleming, dan nasionalis Basque atau Korsika. Secara sistematis,

bilamana nasionalisme kenegaraan itu kuat, akan wujud tarikan yang berkonflik kepada
kesetiaan masyarakat, dan terhadap wilayah, seperti nasionalisme Turki dan penindasan
kejamnya terhadap nasionalisme Kurdi, pembangkangan di antara pemerintahan pusat yang
kuat di Spanyol dan Perancis dengan nasionalisme Basque, Catalan, dan Corsica.

f) Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik
dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah
dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat
nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme
di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu.

Lalu apa bentuk nasionalisme Indoenisa? Pada prinsipnya nasionalisme Pancasila adalah
pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-
nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa:
1) Menempatkan persatuan – kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan
2) Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan Bangsa dan Negara.
3) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia tidak rendah diri
4) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama
bangsa
5) Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia
6) Mengembangkan sikap tenggang rasa
7) Tidak semena-mena terhadap orang lain
8) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
9) Senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
10) Berani membela kebenaran dan keadilan
11) Merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia.

Ditinjau dari segi historis (sejarah), perkembangan nasionalisme di Indonesia dilandasi oleh
adanya faktor:
1) Persamaan nasib, penjajahan selama 350 tahun memberikan derita panjang bagi bangsan ini,
sehingga lahir persamaan nasib diantara rakyat pribumi
2) Kesatuan tempat tinggal, seluruh wilayah nusantara yang membentang dari Sabang hingga
Merauke

3) Adanya keinginan bersama untuk merdeka, penderitaan panjang akibat penjajahan melahirkan
keinginan bersama untuk merdeka melepaskan diri dari belenggu penjajahan

4) Cita-cita bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu Negara.

Adapun spirit kebangsaan (nasionalisme) pada bangsa Indonesia diakomodasi dalam
Pembukaan UUD dalam Pancasila. Adapun ciri-ciri nasionalisme Indoesia antara lain:
1) Memiliki rasa cinta pada tanah air (patriotisme)
2) Bangga manjadi bagian dari bangsa dan masyarakat Indonesia
3) Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan
4) Mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia
5) Bersedia mempertahankan dan turut memajukan Negara serta menjaga nama baik bangsanya
6) Membangun rasa persaudaraan, solidaritas, perdamaian, dan anti kekerasan antar kelompok
masyarakat dengan semangat persatuan dan kesatuan
7) Memiliki kesadaran bahwa kita merupakan bagian dari masyarakat dunia, sehingga bersedia
untuk menciptakan perdamaian dunia dan menciptakan hubungan kerjasama yang saling
menguntungkan

Nasionalisme menjadi dasar pembentukan Negara kebangsaan. Negara kebangsaan adalah
Negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan/ nasionalisme. Artinya,
adanya tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu Negara yang
sama walaupun berbeda ras, agama, suku, etnis, atau golongannya. Rasa nasionalisme sudah
dianggap muncul ketika suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu
Negara kebangsaan. Paham nasionalisme akan menjadikan kita memiliki kesadaran akan
adanya bangsa dan Negara.

Nasionalisme telah menjadi persyaratan mutlah yang harus dipenuhi bagi kehidupan sebuah
bangsa. Paham nasionalisme membentuk kesadaran para pemeluknya bahwa loyalitas tidak
lagi diberika pada golongan atau kelompok kecil, seperti agama, ras, etnis, budaya (ikatan
primordial), namun ditujukan pada komunitas yang dianggap lebih tinggi yaitu bangsa dan
Negara.

Tugas!
1. Simpulkan apa yang dimaksud nasionalisme!
2. Berikan contoh perwujudan nalionalisme di lingkungan sekolah dan masyarakat!

2. Patriotisme

Patriotisme berasal dari kata patria, yang maknanya ‗tanah air‘. Kata patria lalu berubah
menjadi kata patriot yang maknanya ‗seseorang yang mencintai tanah air‘. Patriotisme berarti
‗semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya
untuk mempertahankan bangsanya‘. Patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme, tetapi
antara nasionalisme dan patriotisme biasanya diartikan sama.

Jiwa patriotisme sudah tampak dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, antara lain
diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk mempertahankan
kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia
untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45.

Adapun Jiwa dan semangat 45 di antaranya adalah:
1. pro-patria dan primus patrialis ‗mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah

air‘;
2. jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat pada perjuangan

kemerdekaan;
3. jiwa toleran atau tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan, dan antarbangsa;
4. jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab; serta
5. jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam.

Pada dasarnya patriotisme berbeda dengan nasionalisme, meskipun berdekatan dan umumnya
dianggap sama. Patriotisme lahir dari semangat nasionalisme dengan terbentuknya negara.
Gerakan patriotisme muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi nasionalisme. Sikap
patriotisme yang diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
a. Perbuatan rela berkorban untuk membela dan mempertahankan negara dan bangsa
b. Perbuatan untuk mengisi kelangsungan hidup negara dan bangsa.

Perbuatan membela dan mempertahankan negara diwujudkan dalam bentuk kesediaan
berjuang untuk menahan dan mengatasi serangan atau ancaman bangsa lain yang akan
menghancurkan begara. Selain itu, ancaman negara lain, ancaman dari kelompok bangsa
sendiri, kegiatan yang dapat merugikan negara, dan ancaman alam dapat mengakibatkan
kerusakan dan kehancuran negara. Kelangsungan hidup negara dapat diwujudkan dengan
kesediaan bekerja sesuai dengan bidang dan kapasitasnya dalam rangka meningkatkan harkat
dan martabat bangsa, serta pencapaian tujuan negara.

Tugas:

1. Simpulkan apa yang dimaksud patriotisme!
2. Berikan contoh orang-orang yang memiliki sikap patriotisme!
3. Buat sebuah rencana untuk menerapkan nilai nasionasme dan patriotisme di lingkungan
masyarakatmu!

B. Semangat dan Komitmen Kolektif Kebangsaan Untuk Memperkuat Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Perwujudan semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam nasionalisme dan patriotisme bagi
bangsa Indonesia dapat dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia antara lain :

a. Sebelum Masa Kebangkitan Nasional
Perjuangan bangsa Indonesia untuk membela tanah air atau jiwa patriotisme sebelum
kebangkitan nasional, masih bersifat kedaerahan, tergantung pada pemimpin, belum
terorganisir dan tujuan perjuangan belum jelas.

b. Masa Kebangkitan Nasional
Perjuangan bangsa Indoensia tidak lagi bersifat kedaerahan, tapi bersifat nasional. Perjuangan
dilakukan dengan cara organisasi modern, dimana sejak berdirinya Budi Utomo merupakan
titik awal kesadaran nasionalisme. Masa ini disebut angkata nperintis, sebab disamping
merintis kesadaran nasional juga merintis berdirinya organisasi.

c. Masa sumpah pemuda
Sumpah pemuda merupakan tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang jelas
dan tegas dalam menuntut kemerdekaan bagi bngsa Indonesia. Sumpah pemuda mengandung
nilai yang sangat tinggi yaitu nilai persatuan dan kesatuan yan gmerupakan modal perjuangan
untuk mencapai kemerdekaan. Masa ini d sebut angkatan penegas, sebab angkatan inilah
yang menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam berjuang mencapai
kemerdekaan.

d. Masa proklamsi kemerdekaan
Proklamasi kemerdekaan merupakan titik kulminasi (puncak) perjuangan bangsa Indoensia,
juga merupakan wujud perjuangan yan gberdasarkan persatuan Indonesia. Oleh karena itu,
semangat kebangsaan, semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang mengantarkan
Indoensis mencapai tonggak sejarah yang paling fundamental harus kita jaga dan kita
pertahankan. Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas yan gakan mengantarkan

bangsa Indoensia menuju cita-cita nasional yaitu masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil
dan makmur.

Wujud semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang dapat digali dari perjuangan bangsa Indonesia antara lain Pancasila
sebagai dasar Negara, Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, Bendera merah putih
sebagai bendera Negara, dan Garuda Pancasila sebagai lambang Negara.

1. Pancasila Dasar Negara
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa Pancasila ditetapkan sebagai
dasar Negara dan pandangan hidup bangsa. Penjelasan lebih lanjut silahkan baca materi
penetapan Pancasila sebagai dasar Negara dan implementasi Pancasila sebagai dasar Negara.

2. Lagu Indonesia Raya Sebagai Lagu Kebangsaan

a. Sejarah Singkat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Lagu ―Indonesia Raya‖ pertama kali diperdengarkan oleh penciptanya sendiri, W.R.
Supratman pada Kongres Pemuda Indonesia II di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928. Sejak saat
itu, lagu tersebut mendapat penghargaan dari para pemuda dan diakuinya sebagai lagu
kebangsaan Indonesia. Lama kelamaan lagu itu menjadi popular dan tersiar luas sampai
keluar negeri. Tiap-tiap rapat kebangsaan dibuka dan ditutup dengan lagu Indonesia Raya.
Demikian pula, Pertemuan orang-orang atau para pemimpin bangsa Indonesia di luar negeri
memperdengarkan lagu itu. Bahkan, perkumpulan-perkumpulan orkes Prancis, Rusia, Mesir,
Tiongkok, dan Belanda meminta lagu itu diterjemahkan dalam bahasa mereka dan dibuatkan
piringan hitamnya.

Hal itu menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda menjadi gusar, kemudian melarang agar di
dalam syair nyanyian itu tidak terdapat kata-kata ―merdeka‖ dan menyita piringan hitam yang
sudah jadi. Pemerintah Hindia Belanda mengizinkan lagu itu diperdengarkan dengan syarat
sbb:
1. Kata-kata ―merdeka, merdeka‖ harus diganti dengan ―mulia, mulia‖.
2. Sebelum dinyanyikan lagu ―Indonesia Raya‖ terlebih dahulu harus dinyanyikan lagu
kebangsaan Belanda― Wilhelmus‖.

Ketika akan masuk ke Indonesia dan guna mendapatkan dukungan dalam perang melawan
Sekutu, Jepang menghibur Bangsa Indonesia dengan memperbolehkan lagu ―Indonesia

Raya‖ dinyanyikan dimana-mana, termasuk di radio. Namun, setelah Jepang menanamkan
kekuasaannya di Indonesia, ia melarang lagu tersebut dinyanyikan di seluruh wilayah tanah
air.

Setelah penghujung tahun 1944, ketika Jepang mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahannya
dan ketika nasionalisme Indonesia sedang menyala-nyala hingga melahirkan perlawanan di
beberapa tempat, bangsa Indonesia diperbolehkan kembali menyanyikan lagu ―Indonesia
Raya‖ di seluruh penjuru tanahair.

b. Penetapan Lagu Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan Republik Indonesia
Setelah Indonesia merdeka, maka lagu tersebut ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1958. Disamping menegaskan status lagu
―Indonesia Raya‖, dalam PP tersebut, juga diatur tentang tata cara penggunaan lagu tersebut
sbb:

1) Lagu kebangsaan diperdengarkan dan dinyanyikan:
a) untuk menghormati Kepala Negara danWakil Kepala Negara,
b) pada waktu penaikan dan penurunan bendera kebangsaan yang diadakan dalam upacara, untuk

menghormati bendera itu,
c) untuk menghormati negara asing.

2) Lagukebangsaandapatpula diperdengarkandandinyanyikansebagai:
a) pernyataan perasaan nasional,
b) rangkaian pendidikan dan pengajaran.

3) Lagu kebangsaan dilarang diperdengarkan dan dinyanyikan untuk:
a) reklame dalam bentuk apapun juga,
b) menggunakan bagian-bagian dari pada lagu kebangsaan dalam gubahan yang tidak sesuai

dengan kedudukan lagu ―Indonesia Raya‖ sebagai lagu kebangsaan.

Di samping itu, dalam tata tertib penggunaan lagu kebangsaan, lagu kebangsaan tidak boleh
diperdengarkan dan dinyanyikan pada waktu dan tempat menurut kemauan sendiri. Lagu
kebangsaan tidak boleh diperdengarkan dan dinyanyikan dengan nada-nada, irama, iringan,
kata-kata dan gubahan lain selain seperti yang sudah ditentukan. Pada waktu lagu kebangsaan
diperdengarkan dan dinyanyikan orang yang hadir berdiri tegak ditempat masing-masing.

Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut diancam hukuman kurungan selama-lamanya tiga
bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.