PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

Perlu diketahui bahwa penetapan dan pengesahan lagu ―Indonesia Raya‖ sebagai lagu
kebangsaan Republik Indonesia bukan baru terjadi pada tahun 1958 dengan dikeluarkannya
PP No 44 Tahun 1958, jauh dari tahun itu sudah ditetapkan. Memang, dalam UUD‘45 tidak
disebutkan hal itu, namun hal itu secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Konstitusi
RIS yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (2) UUDS1950.

Dalam pasal dan ayat tersebut ditegaskan bahwa lagu kebangsaan ialah lagu ―Indonesia
Raya‖. Dengan menyadari akan kekurangannya, MPR dalam sidangnya tahun 2000 dan
ketika mengadakan amandemen (perubahan) kedua UUD‘45, masalah itu ditambahkan
dengan memasukkan ketentuan Pasal 36B. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa lagu
kebangsaan adalah ―IndonesiaRaya‖.

3. Bendera Merah Putih Sebagai Bendera Negara
a. Fungsi Bendera Negara

Secara umum, bendera negara mempunyai fungsi, antara lain:
1) Sebagai lambang kedaulatan negara,
2) Sebagai identitas bangsa dan negara, dan
3) Sebagai lambang kehormatan dan harga diri suatu bangsa atau negara.

b. Dasar Hukum Berlakunya Bendera Kebangsaan Negara RI
Dasar hukum berlakunya bendera kebangsaan negara RI adalah Pasal 35 UUD 1945 yang
berbunyi: ―Bendera negara Indonesia ialah sang Merah Putih.‖ Selanjutnya secara terperinci,
bendera negara diatur dalam PP No. 40 Tahun 1958.

Dalam peraturan itu antara lain, diatur tentang tata cara penggunaannya. Ketentuan
penggunaan bendera antara lain, disebutkan sbb:
1) Pada umumnya bendera kebangsaan dikibarkan pada waktu siang hari, yaitu antara saat
matahari terbit dan saat matahari terbenam.
2) Dalam hal-hal istimewa, yaitu pada waktu diadakan peringatan nasional atau perayaan lain
yang mengembirakan nusa dan bangsa, pemerintah dapat menganjurkan supaya bendera
kebangsaan dikibarkan di seluruh negara.
3) Penggunaan bendera kebangsaan diperbolehkan pada waktu dan di tempat:
a.Diadakan perhelatan perkawinan, perhelatan sunatan, dan perhelatan agama atau adat istiadat
yang lazim dirayakan;

b. Didirikan bangunan, jika pemasangan itu menjadi kebiasaan, dan pemasangannya itu dapat
dilakukan siang dan malam;

c. Diadakan pertemuan, seperti muktamar, konferensi, peringatan tokon nasional, atau hari-hari
bersejarah;

d. Diadakan perlombaan;
e. Diadakan perayaan sekolah;
f. Diadakan perayaan lain yang pemasangan bendera itu dapat dianggap sebagai tanda

pernyataan kegembiraan umum.
4) Bendera kebangsaan dikibarkan sebagai tanda berkabung jika kepala negara atau wakil kepala

negara wafat atau sebagai tanda turut berkabung terhadap negara sahabat. Dalam hal itu,
bendera kebangsaan dipasang setengah tiang.
5) Bendera kebangsaan dikibarkan setiap hari:
a. Pada rumah-rumah jabatan atau di halaman rumah-rumah jabatan presiden, wakil presiden,
menteri, gubernur, kepala daerah yang setingkat dengan ini;
b. Dirumah-rumah pejabat atau di halaman rumah-rumah pejabat semua kepala daerah;
c. Dimakan pahlawan nasional;
d. Di gedung-gedung atau halaman gedung-gedung kabinet, presiden, DPR, MA, Kejaksaan
Agung, BPK, dan lain-lain pada hari kerja;
e. Digedung-gedung atau di halaman gedung-gedung sekolah negeri atau sekolah swasta
nasional.
6) Bendera kebangsaan tidak boleh digunakan bertentangan dengan kedudukannya sebagai
lambang kedaulatan dan tanda kehormatan negara, seperti:
a) dipakai sebagai langit-langit, atap, pembungkus barang, tutup barang, dan reklame
perdagangan dengan cara apapun;
b) Digambar, dicetak, atau disulam pada barang-barang yang pemakaiannya mengandung
kurang penghormatan terhadap bendera kebangsaan.
7) Barang siapa yang melanggar ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan itu
dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-
banyaknya lima Ratus rupiah

4. Garuda Pancasila Sebagai Lambang Negara
Alat perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang lain, yakni lambang negara.
Lambang Negara kita adalah burung garuda yang mencengkeram pita bertuliskan semboyan
BhinnekaTunggal Ika.

Semboyan itu berasal dari bahasa Jawa kuno artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Lambang negara Republik Indonesia direncanakan oleh Panitia Lencana Negara dan disahkan

oleh Dewan Menteri RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Selanjutnya, ditetapkan kembali
dengan PP No. 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober1951 yang berlaku surut sejak tanggal 17
Agustus 1950. Lambang itu menggambarkan seekor burung garuda yang di dalam mitologi
peradaban Indonesia berarti tenaga pembangunan.

Rantai yang dikalungkan pada leher garuda itu tergantung sebuah perisai berbentuk jantung
yang melambangkan pembelaan nusa dan bangsa. Banyak bulu disayap berjumlah 17 helai,
diekor berjumlah 8 helai, di kaki sebelah bawah perisai berjumlah19 helai dan dileher
bejumlah 45 helai.

Semua bilangan itu melambangkan tanggal, bulan, dan tahun proklamasi kemerdekaan, yakni
tanggal 17-8-1945. Garuda yang terlukis dengan warna kuning emas melambangkan
kemenangan yang gemilang dan nilai negara. Warna merah putih didalam perisai berasal dari
dwiwarna. Garis melintang di tengah-tengah perisai menggambarkan khatulistiwa yang
melalui Kepulauan Indonesia. Dengan garis itu dinyatakan bahwa Indonesia adalah satu-
satunya Negara asli di daerah khatulistiwa yang mencapai kemerdekaan dan kedaulatan
dengan kekuatan sendiri. Perisai yang terbagi lima itu mengingatkan kepada Pancasila:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa (bintang di tengah)
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab (rantai)
c. Persatuan Indonesia (beringin)
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
(kepala banteng)
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (padidankapas).

Tugas:

1. Buat ringkasan makna Pancasila sebagai dasar negara, Lagu Indonesia Raya Sebagai

Lagu Kebangsaan, Bendera merah putih sebagai bendera negara, Garuda Pancasila sebagai

lambang negara!

2. Tuliskan upaya yang dapat kamu lakukan untuk: a) Menempatkan Pancasila sebagai

dasar negara; b) Menempatkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan; c)

Menempatkan Bendera merah putih sebagai bendera negara, dan d) Mempososikan Garuda

Pancasila sebagai lambang negara!

C. Contoh Penerapan dan Sikap positif terhadap Semangat Kebangsaan
Semangat kebangsaan dalam arti luas, dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah dan
masyarakat sekiar dengan cara:

a) Keteladanan
Keteladanan atau ―teladan‖, merupakan sikap dan perilaku yang patut dicontoh atau ditiru
karena perkataan dan perbuatannya. Keterladanan dapat diberikan diberbagai lingkungan
seperti rumah (keluarga), sekolah, instansi pemerintahan dan swasta, dan masyarakat luas.
Keteladanan bisa dimulai dari hal – hal terkecil, dan dari diri sendiri. contohnya: bekerja
keras dan disiplin dalam mengerjakan prestasi, mebayar pajak tepat waktu, mematuhi tata
tertib berlalu lintas, mau melakukan kerja bakti/gotong royong membersihkan lingkungan,
tidak melakukan korupsi, dan lain – lain.

b) Pewarisan
Pewarisan atau ―warisan‖, merupakan cara atau proses menurunkan, memberikan atau
menyerahkan sesuatu kepada pihak lain. Pewarisan semangat kebangsaan adalah cara – cara
menurunkan nilai – nilai, sikap, dan perilaku terpuji kepada generasi berikutnya (muda).
Contoh: tulus ikhlas dalam membantu orang yang terkena musibah, berlaku jujur dan
bertanggung jawab dalam mengembang amanah, terbiasa belajar dan bekerja tepat waktu,
dan lain – lain.

c) Ketokohan
Ketokohan atau ―tokoh‖, merupakan sosok seseorang yang terkenal dan disegani karena
pengaruhnya sangat besar di dalam masyarakat.
Dalam semangat kebangsaan, ketokohan perlu dijadikan sandaran pedoman (referensi) guna
memberikan motivasi dan semangat bagi generasi muda. Contoh: berupaya selalu mengambil
inisiatif dalam hal-hal kebaikan (kerja bakti, membantu sesame, dan belajar), tidak cepat puas
dalam suatu prestasi, ingin selalu memberikan terbaik, rajin cepat dalam suatu prestasi, ingin
selalu memberikan yang terbaik, rajin membantu atau sedekah kepada orang lain yang
membutuhkan, dan sebagainya.

Sikap positif terhadap semangat kebangsaan mengadung arti sikap positif terhadap
nasionalisme dan patriotisme. Berikut ini contoh upaya menumbuhkembangkan sikap positif
terhadap nasionalisme dan patriotism.

1. Menumbuhkan sikap positif terhadap semangat kebangsaan di lingkungan keluarga

Contoh upaya menumbuhkan Sikap positif terhadap semangat kebangsaan di lingkungan
keluarga, antara lain

1) memberikan pendidikan sejak dini tentang sikap nasionalisme dan patriotism terhadap bangsa
Indonesia.

2) setiap anggota keluarga dapat memberikan contoh atau tauladan tentang rasa kecintaan dan
penghormatan pada bangsa.

3) orang tua selalu memberikan pengawasan terhadap pergaulan anaknya agar terhindari dari
kenakalan remaja dan bahaya narkoba.

4) membiasakan menanamkan nilai demokratis melalui musyawarah keluarga
5) selalu menggunakan produk dalam negeri, dll.

2. Menumbuhkan sikap positif terhadap semangat kebangsaan di lingkungan sekolah

Contoh upaya menumbuhkan Sikap positif terhadap semangat kebangsaan di lingkungan
keluarga, antara lain
1) memberikan pelajaran tentang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan juga bela
Negara.
2) menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa pahlawan dengan mengadakan
upacara setiap hari senindan upacara hari besar nasional.
3) memberikan pendidikan moral, sehingga para pemuda tidak mudah menyerap hal-hal negatif
yang dapat mengancam ketahanan nasional.
4) Membiasakan hidup bersih, disiplin dan taat aturan melalui pelaksanaan tata tertib sekolah
5) melatih untuk aktif berorganisasi, dll

2. Menumbuhkan sikap positif terhadap semangat kebangsaan di lingkungan Masyarakat, Bangsa
dan Negara

Contoh upaya menumbuhkan sikap positif terhadap semangat kebangsaan di lingkungan
masyarakat, bangsa dan negara, antara lain
1) Menggalakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme, seperti gotong
royong, bakti sosial, pameran budaya,dan linnya.
2) Mewajibkan pemakaian batik kepada pegawai negeri sipil pada hari tertentu. Hal ini
dilakukan karena batik merupakan sebuah kebudayaan asli Indonesia, yang diharapkan
dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patrotisme bangsa.
3) Tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, pejabat negara dan anggota dewan Para pejabat
harus lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi rakyat, serta lebih mementingkan
kepentingan rakyat.

Saat ini kita harus mampu menumbuhkembangan semangat kebangsaan seperti yang
dicontohkan para pejuang bangsa untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa dengan
bersikap pantang menyerah, selalu bekerja keras, jujur, adil, disiplin, berani melawan
kesewenang-wenangan, tidak korupsi, toleran, dan lain-lain. Bila tidak bisa, artinya kita tidak
bisa lagi mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran.

Tugas: Buatkan analisis pentingnya semangat kebangsaan dalam kehidupan lingkungan
keluarga, sekolah dan masyarakat !

C. Komitmen Kebangsaan
1. Pengertian Komitmen Kebangsaan
Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu ―Wawasan‖ dan ―Kebangsaan‖.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah
―wawasan‖ berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2)
konsepsi cara pandang. Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara
yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup
perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan
pertahanan keamanan (Suhady dan Sinaga, 2006).

―Kebangsaan‖ berasal dari kata ―bangsa‖ yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan
sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan ―kebangsaan‖ mengandung arti (1)
ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian
dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang
dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas RI,
meyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai
diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi
nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan
ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan
pertahanan dan keamanan.

Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara,
sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-
cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa
menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan
dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan
semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa
dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa
mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang
mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati
diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah
hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga,
2006).

Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai
bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan
nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial
budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan
UUD 1945 atau dengan kata lain bagaimana kita memahami Wawasan Nusantara sebagai
satu kesatuan Poleksosbud dan Hankam.

2. Wawasan Kebangsaan Indonesia
Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam
kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang
terumus di dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.
Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di
dunia ini.

Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita bersumber dari perjuangan untuk mewujudkan
kemerdekaan, memulihkan martabat kita sebagai manusia. Wawasan kebangsaan Indonesia
menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan,
golongan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status
sosial. Konsep kebangsaan kita bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan
kesatuan.

Dalam zaman Kebangkitan Nasional 1908 yang dipelopori oleh Budi Utomo menjadi
tonggak terjadinya proses Bhineka Tunggal Ika. Berdirinya Budi Utomo telah mendorong
terjadinya gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang sangat majemuk, baik di pandang
dari tujuan maupun dasarnya.

Dengan Sumpah Pemuda, gerakan Kebangkitan Nasional, khususnya kaum pemuda berusaha
memadukan kebhinnekaan dengan ketunggalikaan. Kemajemukan, keanekaragaman seperti
suku bangsa , adat istiadat, kebudayaan, bahasa daerah, agama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa tetap ada dan dihormati.

Wawasan kebangsaan Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas satu, kelas dua,
mayoritas atau minoritas. Hal ini antara lain dibuktikan dengan tidak dipergunakannya bahasa
Jawa misalnya, sebagai bahasa nasional tetapi justru bahasa melayu yang kemudian
berkembang menjadi bahasa Indonesia.

Derasnya pengaruh globalisasi, bukan mustahil akan memporak porandakan adat budaya
yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan paham nasionalisme.
Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap
masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditunjukan kepada negara dan bangsa.

Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal,
yaitu: liberty, equality, fraternality, yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang
demokratis, namun dalam perkembangannya nasionalisme pada setiap bangsa sangat
diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakatnya masing-masing,
sehingga memberikan ciri khas bagi masing-masing bangsa.

Wawasan kebangsaan Indonesia menjadikan bangsa yang tidak dapat mengisolasi diri dari
bangsa lain yang menjiwai semangat bangsa bahari yang terimplementasikan menjadi
wawasan nusantara bahwa wilayah laut Indonesia adalah bagian dari wilayah negara
kepulauan yang diakui dunia. Wawasan kebangsaan merupakan pandangan yang menyatakan
negara Indonesia merupakan satu kesatuan dipandang dari semua aspek sebagai pandangan
hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi
sosial budaya untuk mengejawantahan semua dorongan dan rangsangan dalam usaha
mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional yang mencakup kesatuan politik,
kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan keamanan (Suhady dan
Sinaga, 2006).

Wawasan kebangsaan Indonesia yang menjadi sumber perumusan kebijakan desentralisasi
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan otonomi daerah harus dapat
mencegah disintegrasi / pemecahan negara kesatuan, mencegah merongrong wibawa
pemerintah pusat, mencegah timbulnya pertentangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat terwujud pemerintah pusat yang
bersih dan akuntabel dan pemerintah daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri
dengan daya saing yang sehat antar daerah dengan terwujudnya kesatuan ekonomi, kokohnya
kesatuan politik, berkembangnya kesatuan budaya yang memerlukan warga bangsa yang
kompak dan bersatu dengan ciri kebangsaan, netralitas birokrasi pemerintahan yang
berwawasan kebangsaan, sistem pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan
berwawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan Indonesia memberi peran bagi bangsa Indonesia untuk proaktif
mengantisipasi perkembangan lingkungan stratejik dengan memberi contoh bagi bangsa lain
dalam membina identitas, kemandirian dan menghadapi tantangan dari luar tanpa konfrontasi
dengan meyakinkan bangsa lain bahwa eksistensi bangsa merupakan aset yang diperlukan
dalam mengembangkan nilai kemanusiaan yang beradab (Sumitro dalam Suhady dan Sinaga,
2006).

Akhirnya, bagi bangsa Indonesia, untuk memahami bagaimana wawasan kebangsaan perlu
memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang
akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada
terbentuknya karakter bangsa.

3. Makna Wawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna:
1) Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan,

kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
atau golongan;
2) Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas
Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan;
3) Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik;

4) Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa
Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di
dunia;

5) NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa
yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah
maju.

4. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan
Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki
enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

1) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa;

2) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merkeka, dan besatu;
3) Cinta akan tanah air dan bangsa;
4) Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
5) Kesetiakawanan sosial;
6) Masyarakat adil-makmur.

Tugas: Tuliskan 10 Komitmen yang kamu miliki untuk menjaga dan mempertahankan Negara

Kesatuan Republik Indonesia!

D. Gotong Royong Sebagai Wujud Nyata Semangat dan Komitmen Kolektif Kebangsaan
Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan satu substansial dasar negara
dengan 3 versi, yaitu: Pancasila, Trisila dan Ekasila (Penetapan Tujuh Bahan Pokok
Indoktrinasi - Ir Soekarno). Pancasila terdiri dari ketuhanan (religiositas), kemanusiaan
(humanitas), persatuan (nasionalitas), kerakyatan (soverenitas), dan keadilan sosial
(sosialitas). Trisila terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi dan ketuhanan. Sementara
ekasila dimaknai sebagai gotong royong. Soekarno menyebutnya, ―Dari Pancasila bisa
diperas menjadi Ekasila.‖ Jadi gotong royong itu sebenarnya adalah Pancasila juga.

Seandainya hanya satu prinsip yang diminta, Soekarno mengatakan harus digali dari tujuan
membangun Indonesia, yaitu ―semua untuk semua.‖ Harus dicatat bahwa Indonesia didirikan
bukan hanya untuk orang jawa saja atau untuk umat muslim saja, tapi Indonesia buat
Indonesia. Kata yang diusulkan adalah kata Indonesia asli: gotong royong (Soekarno: Bapak
Bangsa Indonesia - MM Darmawan, 2005).

1. Makna Gotong Royong
Kita sebagai makhluk sosial membutuhkan sesamanya dalam mencapai kesejahteraan yang
baik. Tak dapat dipungkiri bahwa gotong royong merupakan aset budaya yang harus
senantiasa dijaga dan menjadi pola sikap masyarakat. Gotong royong pun mampu
menciptakan suasana yang harmonis antara masyarakat yakni seringnya
masyarakat intens menjalin silatuhrami, melakukan kerjasama maka, terjalinlah solidaritas
dari itu dapat menumbuhkan rasa simpati dan empati masyarakat sehingga menjadi alat
perekat untuk memperkuat dan mempererat hubungan mayarakat, bila dimanfaatkan dapat
menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi pembangunan nasional. Berawal dari itu,
masyarakat sudah memiliki rasa saling memiliki serta rasa memerlukan satu sama lain
berlanjut pada kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, apabila kita sambungkan dapat
merujuk pada sifat nasionalisme yang kita butuhkan pada zaman globalisasi sekarang ini.

Tak pelik dalam kehidupan masyarakat Indonesia, istilah gotong royong menempati posisi
terhormat sekaligus membumi. Nenek moyang kita dulu sudah mengenal gotong royong itu
sehingga dulu negara kita adalah negara yang sejahtera karena nilai gotong royong itu sendiri.
Begitupun sejarah telah mencatat bahwa proses lahirnya bangsa (melalui sumpah pemuda
1928) hingga proses lahirnya negara (melalui Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945)
merupakan hasil dari gotong royong dari segenap komponen bangsa. Presiden Sukarno
menggunakan istilah gotong royong sebagi kata lain Ekasila yang merupakan perasan
lanjutan dari Trisila setelah sebelumnya merupakan hasil peras dari Pancasila. Pada era Orde
baru, kata gotong royong juga sering dijadikan kata kunci dalam rangka mensukseskan
program-program pembangunan. Hal itu menyatakan bahwa gotong royong itu sudah
mendarah daging bagi bangsa Indonesia sehingga gotong royong dapat dikatakan sebagai
karakteristik atau ciri khas budaya bangsa Indonesia.

Menurut Garnaut dan Mcawley, sejak Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945,
interaksi sosial yang dimiliki bangsa Indonesia bersifat kolektif, konsensual, dan kooperatif.
Sifat interaksi sosial berlangsung dalam masyarakat Indonesia saat itu berpengaruh kuat
terhadap pembentukan karakter bangsa dan budaya. Serangkaian istilah yang melekat dengan
budaya Indonesia yaitu koperasi, musyawarah, dan gotong royong.

2. Pengaruh Prinsip Gotong Royong Terhadap Pembangunan
Dalam khazanah kehidupan masyarakat Indonesia, istilah ―gotong royong‖ menempati
posisi terhormat sekaligus membumi. Terhormat karena istilah tersebut sering dijadikan kata
kunci oleh para tokoh bangsa untuk menggalang dukungan terhadap suatu gagasan. Presiden

Sukarno menggunakan istilah gotong royong sebagai kata lain Ekasila yang merupakan
perasan lanjutan dari Trisila setelah sebelumnya merupakan hasil peras dari Pancasila.

Bung Karno pernah berpidato tentang pentingnya gotong royong: ….Sebagaimana tadi yang
telah saya katakan: kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya.
Semua bagi semua! Bukan Kristen untuk Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia,
bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Hoek buat Indonesia, bukan Nitisemito
yang kaya buat Indonesia, tapi Indonesia buat Indonesia –semua buat semua! Jikalau saya
peras yang lima (Pancasila) menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya
satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu ―gotong royong‖. Negara Indonesia yang kita
dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara gotong-royong!

Dalam pidatonya yang lain Bung Karno menyebutkan: ―Gotong royong‖ adalah paham yang
dinamis, lebih dinamis dari ―kekeluargaan‖ saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu
paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu
pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu karyo, satu gawe.
Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama! Gotong royong
adalah membanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu
bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua.
Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong! Rakyat itu semua
harus digotong-royongkan dalam perjuangan raksasa ini!

Pada era Orde Baru, kata gotong royong juga sering dijadikan kata kunci dalam rang

ka mensukseskan program-program pembangunan. Betapapun besar anggaran yang

disediakan negara melalui

APBN bila tanpa didukung semangat kebersamaan bernama gotong royong

dalam membangun dan memelihara hasil pembangunan, tentulah program itu tidak aka

n berjalan secara efektif dan efisien.

Di era pemerintahan Megawati Sukarnoputri, gotong royong bahkan digunakan sebagai nama

kabinet. Lebih jauh M. Nasroen, salah seorang pelopor

kajian filsafat Indonesia menyatakan bahwa Gotong royong merupakan salah satu dasar

filsafat Indonesia.

Melalui gotong royong biaya hidup dan kegiatan pembangunan menjadi lebih murah dan
efisien. Bilamana bisa dihitung biaya untuk perlindungan umum dan lain-lain dalam

kehidupan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara bergotong royong, bisa jadi
jumlahnya lebih besar dari APBN.

Ada salah satu contoh desa yang berhasil mengimplementasikan prinsip gotong royong dalam
peningkatan perekonomian warganya, yaitu Desa Tutul, Kecamatan Balung, di Kabupaten
Jember, Jawa Timur. Desa tersebut berhasil mengantar desanya yang miskin menjadi desa
wirausaha berkat prinsip gotong royong yang mampu mengolah anggaran Desa sehingga
menghasilkan laba, bukan justru habis tidak berbekas. Karena prestasinya, Desa Tutul sampai
disebut desa tanpa pengangguran, karena hampir seluruh warganya mampu bekerja mandiri.

Bekerja sebagai perajin menjadi kehidupan mereka sehari-hari di samping mengurus sawah
atau kerja lainnya. ―Pada waktu-waktu tertentu saat sawah tak bisa digarap, ibu-ibu hingga
pemuda membuat macam-macam kerajinan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pada 2012 juga menetapkan Desa Tutul sebagai desa produktif karena mampu mandiri dan
membuka peluang kerja tidak hanya di Desa Tutul, tetapi juga desa lain.

Saat ini, Desa Tutul juga menjadi desa binaan dari perusahaan-perusahaan BUMN.
Perusahaan-perusahaan memberikan kredit untuk modal bagi perajin kecil untuk
memperbesar usahanya sebagai bagian dari rasa tanggung jawab sosial.

Pemerintah Kabupaten Jember turut mendukung usaha mikro, kecil, menengah seperti yang
ada di Tutul. Bupati Jember MZA Djalal menilai pariwisata dan UMKM mampu
menggerakkan ekonomi rakyat. Pada 2013, Pemkab mengalokasikan anggaran Rp 5,39 miliar
melalui koperasi dan usaha kecil memengah serta Rp 4,1 miliar lewat pos Dinas Perindustrian
untuk memperkuat UMKM di Jember. Diharapkan desa-desa lain pun bisa mengikuti jejak
Desa Tutul.

3. Implementasi Prinsip Gotong Royong Sebagai Wujud Nyata Semangat
dan Komitmen Kolektif Kebangsaan
Prinsip kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam kehidupan bernegara nampak dalam
kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Dalam Dalam kehidupan ekonomi terlihat dari makna
pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesa tahun 1945 menyatakan ―Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan‖. Hal ini berarti dalam

kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana
demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil

Selanjutnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) menyatakan : (2) Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (2) dan (3) diatas menegaskan
bahwa perekonomian di Indonesia sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Badan usaha atau lembaga ekonomi yang dibentuk untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945
yaitu:
a. Koperasi
b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
c. Usaha Swasta (wiraswasta) seperti CV atau PT

Bila kita kaitkan dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945, maka bentuk perusahaan yang paling
sesuai ialah Koperasi, karena koperasi merupakan suatu badan usaha yang melaksanakan
usahanya didasarkan atas azas kekeluargaan.

Gotong royong dalam kehidupan sosial politik dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sejak dulu dalam kehidupan sosialnya sudah
terbiasa hidup dalam suasana gotong royong. Masyarakat akan saling bantu dan hampir
semua kepentingan masyarakat di desa dibangun oleh masyarakat itu sendiri secara
bergotong royong.

Dalam bidang sosial gotong-royong ini hampir ditemui di kelompok-kelompok masyarakat
Indonesia atau suku-suku bangsa Indonesia. Misalnya hasil penelitian Koentjaraningrat
(dalam Budimansyah, 2000) di wilayah Bagelen Jawa Tengah kegiatan gotong royong itu
terlihat dalam kegiatan-kegiatan sebagaiberikut:
1. Waktu ada peristiwa kematian atau kecelakaan, dimana orang dating untuk memberi
pertolongan ataupun layadan.
2. Waktu seluruh penduduk desa turun untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya untuk
kepentingan umum (desa) yang lajim disebut gugurgunung, seperti memperbaiki
jalandesa,lumbungdesa dan lain-lain.
3. Waktu seorang warga desa mengadakan pesta dan tetangga berdatangan untuk membantu.
Kegiatan ini dinamakan sambatan atau njurungan

4. Waktu-waktu tertentu dimana makam nenek moyang desa perlu dibersihkan, kegiatan ini
dinamakanrerukun alur waris.

5. Waktu seorang penduduk perlu mengerjakan sesuatu untuk tempat tinggal (membongkar
atap, mendirikan rumah baru) dan tetangga berdatangan membantu. Kegiatan ini dinamakan
sambatan.

6. Waktu kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, baik membetulkan saluran air maupun
panenan. Kegiatan ini dinamakan kerubutan tau grojogan

7. Waktu ada keperluan desa yang sifatnya tidak langsung berhubungan dengan kepentingan
umum, misalnya pekerjaan yang menjadi tugas kepala desa namun penduduk turun
membantunya. Kegiatan ini disebut keregan

Dalam kehidupan politik sila keempat Pancasila menempatkan begitu pentingnya nilai gotong
royong dijadikan landasan kehidupan politik. Pancasila sila keempat yang berbunyi
―Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan‖.
Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan.
Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong.

Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus
memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa
Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa
Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam
bermusyawarah.

Permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat

mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan
dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya ―kesederajatan/persamaan

dalam perbedaan‖.

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan
dan/atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan
yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam
arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam
kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.

Hikmat kebijaksanaan merefleksikan tujuan sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai
ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi

setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan

bukan hanya berdasarkan subjektivitas dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi

kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan dan golongan. Ketiga,

berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi

transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, bersifat imparsial, dengan

melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun)

secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa dan pengusaha

serta klaim-klaim mayoritas. Sila Keempat ini juga merupakan suatu asas, bahwa tata

pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan

dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Atas dasar tersebut, disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang

berkedaulatan rakyat.

Tugas: Tuliskan bagaimana mewujudkan gotong royong di kelasmu!