HUKUM HAK ASASI MANUSIA

i H U K U M HAK ASASI MANUSIA

ii Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1: 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 9: 2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan. Sanksi Pelanggaran Pasal 113 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak C ipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah).

iii Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. H U K U M HAK ASASI MANUSIA Penerbit Lakeisha 2021

iv HUKUM HAK ASASI MANUSIA Penulis: Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. Editor : Dr. Elviandri, SHI, M.Hum. Dr. Arief Budiono, SH, MH. Layout: Yusuf Deni Kristanto, S.Pd. Desain Cover: Tim Lakeisha Cetak I Oktober 2021 15.5 cm × 23 cm, 159 halaman ISBN: 978-623-5536-83-5 Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha (Anggota IKAPI No. 181/JTE/2019) Redaksi Srikaton, Rt. 003, Rw. 001, Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Jawa Tengah Hp. 08989880852, Email: [email protected] Website: www.penerbitlakeisha.com Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit 150

v KATA PENGANTAR erlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) selalu berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan berbangsa dan bernegara oleh pemerintah (penguasa) dalam memperhatikan hak-hak warga negara (hak warga sipil). Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan adalah tersedianya beberapa instrumen termasuk institusi dalam suatu negara yang dikategorikan menghargai dan melindungi HAM. Termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang secara tegas disebutkan dalam konstitusinya atau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persoalan HAM merupakan persoalan universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah, sehingga setiap negara harus memberikan perlindungan HAM melalui pembentukan berbagai instrumen dan institusi yang memberikan jaminan perlindungan HAM tersebut. Buku ini mencoba menguraikan hukum HAM secara sederhana sehingga mudah dipahami antara lain: Selayang pandang HAM, Sejarah lahir dan perkembangan HAM, HAM dalam P

vi perspektif negara hukum, HAM dalam perspektif Konstitusi dan tentang peradilan HAM. Buku ini terbit karena keinginan yang kuat dari penulis untuk memberikan kontribusi keilmuan khususnya hukum dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para penstudi hukum dan para pembaca yang ingin memahami dasar-dasar perlindungan HAM dari sudut pandang negara hukum, konstitusi maupun korelasi dengan berbagai hal. Semoga buku ini dapat memberikan secercah harapan dahaga keilmuan tentang hukum dan HAM. Tiada gading yang tak retak, saran dan kritik sangat diharapkan penulis untuk menyempurnakan buku ini. Maospati-Madiun, 11 Nopember 2011 Dr. Sigit Sapto Nugroho, SH, M.Hum.

vii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................. v DAFTAR ISI ............................................................................. vii BAGIAN 1 SELAYANG PANDANG HAK ASASI MANUSIA................................................................................... 1 A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)................................... 1 B. Pemikiran Lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM).................... 9 C. Pandangan Indonesia Terhadap Masalah HAM.................... 15 BAGIAN 2 SEJARAH LAHIR & PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA..................................................................... 20 A. Sejarah HAM........................................................................... 20 B. Perkembangan Hak Asasi Manusia........................................ 26

vii i BAGIAN 3 HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF NEGARA HUKUM .................................................................................... 29 A. Demokrasi, HAM dan Negara Hukum .................................. 29 B. Relasi HAM, Demokrasi dan Negara Hukum....................... 46 BAGIAN 4 HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF KONSTITUSI ........................................................................... 50 A. Relasi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia............................. 50 B. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945................................... 55 C. Sepuluh (10) Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 .................................................................... 63 BAGIAN 5 PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA............. 77 A. Dasar Hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia...................... 77 B. Perwujudan Pengadilan Hak Asasi Manusia ......................... 79 C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia............................................ 85 DAFTAR PUSTAKA................................................................ 90 DAFTAR INDEKS.................................................................... 96 GLOSARIUM ........................................................................... 98 LAMPIRAN ............................................................................ 101 SINOPSIS................................................................................ 103 TENTANG PENULIS............................................................. 104 155 156 viii 146 147

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 1 BAGIAN 1 SELAYANG PANDANG HAK ASASI MANUSIA A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) engertian Hak Asasi Manusia1 (selanjutnya disingkat HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap 1 Menurut Kamus Bahasa Indonesia arti kata Hak Asasi Manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat dll……..lihat dalam WJS Poerwadarminta, 11976, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,…lihat juga dalam Kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online) dalam https://kbbi.kata.web.id/hak-asasi-manusia/Diakses 11 Nopember 2021 P BAGIAN 1 SELAYANG PANDANG HAK ASASI MANUSIA

2 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). Hakekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.2 Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM adalah sebagai berikut: a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. c. HAM tidak bisa dilanggar. Dalam beberapa istilah bahasa, istilah HAM yang merupakan terjemahan dari istilah droits de I’homme dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggris human rights, yang dalam bahasa Belanda disebut menselijke recten. Hak tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi yang karena hak-hak itu manusia bersifat luhur dan suci.3 Menurut kamus, mengartikan HAM dengan istilah hak dasar atau yang pokok, secara umum, HAM dapat diartikan sebagai hakhak dasar atau pokok yang melekat pada manusia, di mana tanpa 2 Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 2 (2), 113-121. 3 Kusnadi, S. P. Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM).

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 3 hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.4 Menurut Leah Levin5 bahwa konsep HAM mempunyai dua pengertian dasar, yaitu pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena merupakan seorang manusia. Hakhak ini adalah hak-hak moral yang berasal dan kemanusiaan setiap insan dan hak-hak tersebut bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional. Dasar dari hak-hak itu adalah persetujuan dan yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk kepada hak-hak tersebut dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum yang dimaksud dengan HAM adalah hak manusia yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Jadi hak asasi dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak-hak asasi menjadikan dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Secara harfiyah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata Asasi berarti berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu ‘sesuatu yang menjadi tumpunan berpikir atau berpendapat’. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran “i“ lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar 4 Firdaus Arifin, S. H. (2019). Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan. 5 Ishom, M. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Maqashid AlSyari’ah. Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan, 7 (2), 117-136.

4 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.6 Sebagaimana di jelaskan di atas. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah “droits de l’homme“ dalam bahasa Prancis atau Human Rights dalam bahasa Inggris, yang artinya “hak manusia“. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah: “hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci.“ Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi mansuia sediri berasal dari istilah “droits I’home“ (Prancis), “menslijkerecten“ (Belanda), “fitrah“ (Arab) dan “human right“ (Inggris). Istilah human right semula berasal dari ‘right of human’ yang menggantikan istilah ‘naturalright’ yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan diubah dengan istilah ‘human right’ yang memiliki konotasi lebih nertral dan universal.7 Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksatu pun mahluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang 6 Khakim, A. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2 (1), 371-381. 7 Faisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. Gorontalo Law Review, 2 (1), 33-48.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 5 demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenagan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia. Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah: “Humanrights could be generally defined as those rights which areinheret in our natureand without which we cannot live as human being“. (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yangtanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).8 Menurut Baruddin Lopa, pengertian Hak Asasi Manusia yang seperti beliau kutip dari pengertian yang diberikan Jan Materson, tetapi ditambahkan bahwa pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia “hendaknya diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab“. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab yaitu di samping manusia memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab dari segala yang telah dilakukannya.9 Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki 8 Sinaga, T. B. (2018). Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Unsrat, 1 (2), 94-105. 9 Ibid

6 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Allah SWT. kepada hamba-Nya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsipprinsip umum tersebut dikenal universal Declaration of Human Rights UDHR (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia). 10 Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan diterima secara umum. Walaupun demikian beberapa ketentuan mengatur prinsi-prinsip umum hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan. Dan lebih penting lagi statusnya sebagai suatu pedoman yang dapat dipercaya, yang dihasilkan Majelis Umum, tentang interprestasi terhadap secara tidak langsung benar-benar sah, dan dianggap oleh Majelis Umum dan beberapa kali hukum bagian dari undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini. 10 Siregar, P. (2014). Etika Politik Global: Isu Hak-Hak Asasi Manusia. Jurnal Medan Agama, 6 (1), 1-59.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 7 Selanjutnya, Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir kedunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati). Karena tidak ada satu kekekusaanpun di dunia dapat mencabutnya. Meskipun demikian, menurut Baruddin Loppa, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semena-mena. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikatagorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi hak asasi mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkan hakhak dan kepentingan orang lain. Karena itu hak asasi manusia atas dasar yang paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan persamaan. Dari kedua dasar ini pula lahir hak asasi manusia yang lainnya.11 Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif Negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, Namun kenyataan 11 Sinaga, T. B. (2018).Op-Cit

8 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. 12 Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional akan terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap negara. Adalah merupakan suatu fakta bahwa negara di dunia tidak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik dan terpenting sistem budaya hukum sebagai akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat paling nyata di masyarakat. Ada empat penyebab utama alasan perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia tidak dapat ditegakkan oleh negara setelah diikuti, yaitu: Pertama, perancangan dan pembentukan berbagai perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang sangat terdeviasi (bias) oleh kerangka berpikir (framework of thinking) dari perancangnya. Kedua, kendala pada saat perjanjian internasional diperdebatkan. Ketiga, menyangkut tujuan pembentukan perjanjian internasional di bidang HAM yang dibuat tidak untuk tujuan mulia menghormati HAM melainkan untuk tujuan politis. Keempat, perjanjian internasional di bidang HAM setelah diikuti kerap hanya mendapatkan perhatian secara setengah hati oleh negara berkembang. 13 Berdasarkan pengertian di atas maka pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia dapat di jelaskan sebagai berikut. 1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang 12 Asnawi, H. S. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 1 (1). 13 Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2 (3), 151-168.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 9 melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. 2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh. 3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Pemikiran Lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) Masalah keadilan terhadap hak asasi manusia yang merupakan inti dari hukum alam menjadi pendorong bagi upaya penghormatan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan universal. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari: 1. Piagam Madinah Piagam Madinah (shahifatul madinah/mitsaaqu alMadiinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622. Dokumen tersebut disusun dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan antara Bani ‘Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan

10 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut Ummah.14 Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.15 a. Hak untuk hidup Pasal 14 mencantumkan larangan pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Bahkan pada pasal 21 memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh kecuali bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban. b. Kebebasan Dalam konteks ini, kebebasan dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1) Kebebasan mengeluarkan pendapat Musyawarah merupakan salah satu media yang diatur dalam Islam dalam menyelesaikan perkara yang sekaligus merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat. 2) Kebebasan beragama Kebebasan memeluk agama masing-masing bagi kaum Yahudi dan kaum Muslim tertera di dalam pasal 25. 3) Kebebasan dari kemiskinan Kebebasan ini harus di atasi secara bersama, tolong menolong serta saling berbuat kebaikan terutama terhadap kaum yang lemah. Di dalam Konstitusi Madinah upaya untuk hal ini adalah upaya kolektif bukan usaha individual seperti dalam pandanangan Barat. 4) Kebebasan dari rasa takut Larangan melakukan pembunuhan, ancaman pidana mati bagi pelaku, 14 Assya'bani, R. (2018). Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Islam: Menelusuri Konsep Ham Dalam Piagam Madinah. Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, 18 (2), 152-175. 15 Ibid

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 11 keharusan hidup bertetangga secara rukun dan dami, jaminan keamanan bagi yang akan keluar dari serta akan tinggal di Madinah merupakan bukti dari kebebasan ini. c. Hak mencari kebahagiaan Dalam Piagam Madinah, seperti diulas sebelumnya, meletakkan nama Allah SWT pada posisi paling atas, maka makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi akan tetapi juga harus bebarengan dengan ketenangan batin. 2. Magna Charta Magna Charta telah menghilangkan hak absolutisme raja. Sejak itu dipratikan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan mempertanggung jawabkan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen The American Declaration. Deklarasi ini berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.16 3. The French Declaration “Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innoncent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah“ 17 4. The Four Freedom • Generasi pertama 16 Dwi, S., Triwahyuningsih, T., & Dikdik Baehaqi Arif, D. B. A. (2012). Hak Azasi Manusia. 17 Ibid

12 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. Pengertian HAM hanya terpusat pada bidang hukum dan politik. Focus pemikiran Ham generasi pertama pada bidang hokum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia ke-2, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. • Generasi kedua Pemikiran HAM tidak saja menunut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. • Generasi ketiga Keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. Agaknya pepatah kuno “justice delayed, justice deny“ tetap berlaku untuk kita semua. • Generasi keempat Pengertian HAM generasi keempat dipelopori oleh Negaranegara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut “Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government“. Deklarasi ni lebih maju dari rumusan ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial ynag berkeadilan. Beberapa masalah dalam deklarasi yang terkait dengan HAM dalam kaitan pembangunan sebagai berikut: a. Pembangunan berdikari; b. Perdamaian; c. Partisipasi Rakyat; d. Hak-hak Berbudaya;

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 13 e. Hak Keadilan Sosial. Hak asasi manusia merupakan isu global yang pengakuannya telah menjadi komitmen dunia internasional. Namun demikian kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Indonesia sebagai bagian dari tatanan dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar kovenankovenan hak asasi manusia. Konskuensinya dari hal tersebut di atas adalah adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia harus disosialkan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan berprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang HAM merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman. Oleh karena itu, agar hak asasi manusia menjadi suatu nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan adanya proses internalisasi yang sistematis dan berprogram melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran. HAM menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Manusia pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, yang kemudian, menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk aneka ragam suku dan bangsa serta bahasa dan warna kulit yang berbedabeda karena itu, manusia menurut pandangan Islam adalah umat yang satu. Karena manusia itu bersaudara yang paling mengasihi dan sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia. manusia adalah bebas dalam kemauan dan perbuatan bebas dari tekanan dan paksaan orang lain. HAM yang dikumandangkan oleh negara-negara maju (Barat) pada saat itu, umumnya, mengacu pada Deklarasi semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia. Deklarasi ini pada prinsipnya diterima oleh hampir seluruh anggota PBB, termasuk di dalamnya

14 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. Indonesia. Namun bukan berarti bahwa sifat dasar, definisi serta ruang lingkup hak-hak asasi yang dimaksud telah tuntas disepakati. Masih banyak permasalahan mendasar yang perlu ditinjau. Di antara pertanyaan yang mungkin perlu diajukan di dalamnya ialah: apakah hak asasi itu diperoleh seseorang individu dari negara atau anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, menurut Ahmad Kosasih18, paling tidak terdapat tiga macam pandangan dari kelompok agama, termasuk umat Islam terhadap hak asasi manusia yang dideklarasikan tahun 1948 itu. Pertama, mereka yang menerima tanpa reserve dengan alasan bahwa hak asasi manusia itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, mereka yang kerena bersumber dari budaya barat yang sekuler. Ketiga, posisi kelompok moderat yang mengambil sikap hati-hati, yakni menerima dengan beberapa perubahan dan modikasi seperlunya. Latar belakang timbulnya pemikiran tentang HAM ditandai dengan adanya pendapat para ahli sebagai berikut:19 1. Thomas Hobbes HAM merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya “homo homini lupus, bellum omnium contra omnes“ (manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain). Keadaan seperti itulah yang menurut Hobbes, mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Itu sebabnya pandangan Thomas Hobbes disebutkan sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan monarki absolut. 2. John Locke Manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Yang diserahkan, menurutnya, hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara 18 Khakim, A. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2 (1), 371-381. 19 El-Muhtaj, M. (2017). Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Prenada Media.Jakarta.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 15 semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masingmasing individu. HAM melekat pada setiap orang dan karena itu hak tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang atau lembaga lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Oleh karena itu eksistensi negara modern dengan kekuasaan yang dimilikinya harus didasarkan pada asumsi bahwa warga negara telah menyerahkan hak-hak mereka dalam suatu hubungan kontraktual dengan negara. 3. Jean Jacques Rosseau Melalui bukunya “Du Contrat Social“ menghendaki adanya suatu demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Pandangan Rousseau ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke. Ketika itu, berkembang pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat kecil terhadap raja. 4. Karl Marx Hak kolektif antara hak sosial dan hak individu yang bebas. Menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan individu dan konsep hak warga negara. C. Pandangan Indonesia Terhadap Masalah HAM Pandangan negara-negara maju terhadap HAM, Didasari universal-absolut yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan di dalam The International Bill of Human Rights. Mereka ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Penganut pandangan ini adalah negara-negara maju dan bagi negara-negara berkembang mereka ini seringkali dipandang eksploitatif, karena menerapkan HAM sebagai alat untuk menekan dan instrument penilai (tool of judgement).20 20 Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 8 (2), 145-159.

16 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. “Persaudaraan“ atau “hak-hak generasi ketiga“ diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas“ atau “hak bersama“. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak: a. hak atas pembangunan; b. hak atas perdamaian; c. hak atas sumber daya alam sendiri; d. hak atas lingkungan hidup yang baik; dan e. hak atas warisan budaya sendiri. Jenis-jenis hak yang diatur dan dimuat dalam UUD Negara Republik Indonsia Tahun 1945 sebelum amandemen 1. Hak pribadi/personal right, yaitu hak hidup, mempertahankan hidup, kebebasan memilih agama, menyatakan pendapat, bergerak, dan lain sebagainya. Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’; Pasal 28 yang berbunyi, ‘Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang’; Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’; 2. Legal equality right atau hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan. Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, ’Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’; 3. Political right atau hak untuk ikut serta dalam politik, hak pilih dan memilih dalam pemilu.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 17 Pasal 28 yang berbunyi, ‘Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.’ 4. Social and cultural right/hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan. Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, ‘Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran’; Jenis-jenis hak yang diatur dan dimuat dalam UndangUndang Dasar Negara Tahun 1945 setelah perubahan (amandemen) 1. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau non-derogable rights: • Hak untuk hidup; • Hak untuk tidak disiksa; • Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; • Hak beragama; • Hak untuk tidak diperbudak; • Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan • Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 2. Hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi: • Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan; • Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat; • Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik; • Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan; • Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;

18 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. • Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan • Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi; • Mengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat; • Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; • Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran; • Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia; • Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa; • Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional; • Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu. 3. Hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi: • Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama; • Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional; • Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum • Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 19 pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya; • Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam; • Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; • Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompokkelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

20 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. BAGIAN 2 SEJARAH LAHIR & PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA A. Sejarah HAM emikiran mengenai Hak Asasi Manusia secara hukum ketatanegaraan diperkirakan muncul pada awal dari abad ke17dan Ke-18 Masehi. Hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap arogansi dan kediktatoran raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan di zaman itu. Masyarakat manusia di zaman dimaksud terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas (minoritas) sebagai yang mempunyai sejumlah hak terhadap lapisan bawah (mayoritas) sebagai kelompok yang diperintah; dan lapisan bawah yang mayoritas mempunyai sejumlah kewajiban-kewajiban terhadap lapisan minoritas yang menguasainya.21 Munculnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa 21 Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum, 4 (5). P BAGIAN 2 SEJARAH LAHIR & PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 21 lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain menanamkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekeuasaannya dan mulai dimintai pertanggung jawabannya dimuka hukum.22 Dengan adanya Magna Charta sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat, yang manaparlemen sebagai wakil rakyat. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembambangan yang lebih kongkret, dengan lahirnya Bill of Right di Inggris pada tahun 1968. Pada masa itu mulai timbul adanya persamaan manusia di muka hukum (equality before the law) yang memperkuat dorongan timbulnya negara hukum. Bill of Right melahirkan asas persamaan, di mana hak persamaan ini mendukung terwujudnya hak kebebasan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Rousseau yang berisikan tentang perjanjian masyarakat (contrac social).23 Montesqueieu dengan trias politiknya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani; John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanamkan. Perkembangan Hak Asasi Manusia selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu, yang mempertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah dilahirkan akan terbelenggu. Kemudian pada tahun 1789, lahirlah The French Declaration, Di mana hak-hak yang lebih dirinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat 22 Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. Humanika, 18 (2). 23 Ibid

22 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. yang sah. Dinyatakan pula presumption of innocence, artinya orang-orang yang di tangkap, kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. 24 Dipertegas juga dengan freedom of expression (bebas mengeluarkan pendapat), freedom of religion (bebas manganut keyakinan/agama yang dikehendaki), The right of property (perlindungan terhadap hak milik). Jadi dalam the french declaration sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin timbulnya demokrasi maupun negara hukum. Semua hak-hak tersebut di atas kemudian dirumuskan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (The Universal declaration of Human Rights) oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948, yang merupakan suatu peristiwa penting dan mempunyai nilai historis yang besar. Ia merupakan peristiwa yang pertama dalam sejarah umat manusia, di mana seluruh bangsadari berbagai penjuru dunia membuat sebuah deklarasi tentang hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental manusia. Deklarasi itu sendiri sebenarnya hanya merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat dalam wujud hukum internasional. Namun demikian, deklarasi tersebut merupakan suatu pertanda langkah maju dalam gerakan perjuangan umat manusia. Teori hak-hak asasi manusia dikumandangkan oleh sejumlah negara dan bangsa sepanjang sejarahnya, bahkan lembaga tertinggi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melahirkan The Universal Declaration of Human Rights sebagai piagam hak asasi manusia yang paling universal pengaruhnya. 25 24 Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. Lex Scientia Law Review, 2 (2), 189-198. 25 Ansori, M. (2020). Dimensi HAM dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Iaifa Press.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 23 Tujuannya jelas, yaitu untuk melindungi dan memelihara martabat serta eksistensi manusia dari ancaman pihak lain. Berhubung perlunya masyarakat umum mengetahui hak-hak dan kebebasan, penting dan terbesar agar benar-benar menjalankan perjanjian ini, maka Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumandangkan, The Universal declaration of Human Rights ini, di mana pada Proklamasi Kemerdekaan Amerika yang dikumandangkan pada tanggal 6 Juli 1976 dinyatakan bahwa setiap orang dilahirkan dalam kedudukan sama, bahwa manusia punya hak-hak asasi, persamaan, kemerdekaan, kehidupan dan kebahagiaan.26 Hak asasi manusia (human rights) merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, di mana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apa pun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sebagai norma yang ditujukan bagi pengakuan hak semua orang, maka setiap orang baik sendiri-sendiri maupun kelompok perlu mengenali dasar-dasar HAM dan selanjutnya menuntut peningkatan pelaksanaannya. Peletakkan rumusan tentang dasar-dasar HAM merupakan bagian dari tujuan sosialisasi. Adapun norma-norma yang mengatur hubungan antara negara dengan individu (warga) adalah seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948. Lahirnya Deklarasi Universal HAM membawa konsekuensi negara-negara anggota PBB untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak 26 ibid

24 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, guna mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap individuindividu warganya. Berdasarkan deklarasi ini semua negara menyatakan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) HAM setiap warganya. Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya. Konsep HAM yang pada hakikatnya juga konsep tertib dunia akan menjadi cepat dicapai apabila diawali dari tertib politik dalam setiap negara. Artinya kemauan politik pemerintah, antara lain berisi tekad dan kemauan untuk menegakkan hak asasi manusia dapat menjadi awal masalah. Menurut penyelidikan ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak asasi manusia itu barulah tumbuh dan berkembang pada waktu hakhak asasi itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan-serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan suatu masyarakat atau negara (state). Pada hakikatnya persoalan mengenai hak-hak asasi itu berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu dan masyarakat. Sebab manakala sesuatu negara semakin kuat dan meluas, secara terpaksa ia akan mengitervensi lingkungan hak-hak pribadi yang mengakibatkan hak-hak pribadi itu semakin berkurang. Maka pada saat yang sama terjadilah persengketan antara individu (rakyat) selalu berada pada posisi yang terkalahkan. Pada saat itu pula perlindungan terhadap hak-hak individu yang bersifat asasi itu sangat dibutuhkan. Bila ditelusuri lebih jauh ke belakang mengenai sejarah lahirnya HAM. Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 25 cikal bakal HAM itu sebenarnya telah ada sejak lahir Magna Charta dikerajaan Inggris. Di dalam Magna Charta itu disebutkan antara lain bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolut dapat dibatasi kekuasaannya dan diminati pertanggung jawabannya di muka hukum. Dari sini lahir doktrin “raja tidak kebal hukum“ dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di tangannya. Secara politis, lahirnya Magna Charta merupakam cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada Pasal 21 Magna Charta yang menyatakan bahwa “para Pangeran dan Baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya”. Pada 1789 lahir Deklarasi Prancis. Deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin Hak Asasi Manusia dalam proses hukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan seseorang secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh muncul wacana empat hak kebebasan manusia (the four freedom) di Amerika Serikat pada 6 Januari 1941, yang diproklamasikan oleh Presiden Roosevelt. Adanya empat kebebasan itu yaitu: a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech); b. Kebebasan beragama (freedom of Relogion); c. Kebebasan dari ketakutan (freedom of fear); d. Kebebasan dari kemelaratan (freedom of want).

26 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. B. Perkembangan Hak Asasi Manusia Berdasarkan perkembangan HAM, pemikiran mengenai hak asasi manusia mengalami pasang surut sejalan dengan sejarah peradaban manusia, terutama dalam ikatan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasang surut HAM ini, sebenarnya mulai muncul setelah manusia memikirkan dirinya dalam lingkungan semesta. Pemikiran mengenai HAM ini mulai mencapai titik paling rendah setelah dikemukakannya konsep kedaulatan Tuhan yang dilakukan didunia ini dilakukan oleh seorang Raja atau Paus (Pemimpin Gereja sedunia). Kedaulatan Tuhan yang dilaksanakan oleh raja ataupun Paus tersebut, menjadikan raja atau Paus mempunyai kekuasaan yang maha dasyat, sehingga mengakibatkan hak-hak raja termasuk para keturunannya dan Paus dapat terpenuhi secara optimal, sementara bagi manusia kebanyakan sama sekali tidak memiliki hak apa pun. Raja ataupun Paus mampu melakukan itu semua, karena menganggap bahwa apa yang dilakukan itu semata-mata adalah perintah Tuhan, dan memperoleh kuasa dari Tuhan.27 Kondisi yang demikian ini, maka HAM dapat diibaratkan merupakan suatu impian dan barang impian dan barang komoditi yang sangat mahal harganya, sekaligus langka keberadaannya. Perkembangan pemikiran mengenai HAM dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Abad XVII dan XVIII Berdasarkan sejarah perkembangannya, dijumpai adanya beberapa naskah yang dapat dikategorikan sebagai dokumentasi perkembangan HAM, yaitu: a. Magna Charta (Piagam Agung 1215): Suatu dokumen yang mencatat hak yang diberikan oleh Raja John Lackland dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas 27 Siregar, P. (2014). Etika Politik Global: Isu Hak-Hak Asasi Manusia. Jurnal Medan Agama, 6 (1), 1-59.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 27 tutntutan mereka. Dengan adanya naskah ini, sekaligus menimbulkan konsekuensi terhadap pembatasan kekuasaan Raja John Lackland. Hak yang diberikan kepada para bangsawan ini merupakan kompensasi dari jasa-jasa kaum bangsawan dalam mendukung Raja John di bidang keuangan. b. Bill of Rights (UU Hak 1689): Suatu Undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi gemilang. Dalam analisis Marxis, Revolusi Gemilang tahun 1688 dan Bill of Rights yang melembagakan adalah kaum borjuis yang hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan pedagang di atas monarki. Sementara rakyat dan kaum pekerja tetap hidup tertindas. c. Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Peryataan hak-hak manusia dan warga negara 1789), yakni suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim lama. d. Bill of Rights (UU Hak): suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (sama dengan Deklarasi Prancis) dan menjadi bagian dari UUD Amerika pada tahun 1791. Berdasarkan naskah-naskah dokumentasi tersebut di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa perkembangan mengenai Hak Asasi Manusia abad XVII dan XVIII muncul sebagai akibat adanya kesewenang-wenangan penguasa. Naskah-naskah itu merupakan ekspresi perlawanan terhadap penguasa yang dzalim. Hak-hak yang dirumuskan pada abad ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (Natural Law) oleh John Locke (1632-1714) dan JJ. Rousseau (1712-1778) yang hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan lainnya. 2. Abad XX. Dalam abad ini ditandai dengan terjadinya Perang Dunia II yang memporak-porandakan kehidupan kemanusiaan.

28 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. Perang dunia ini disebabkan oleh ulah pemimpin-pemimpin negara yang tidak demokratis, seperti Jerman oleh Hitler, Italia oleh Benito Mussolini, dan Jepang oleh Hirohito. Berkaitan dengan hal ini, maka hak-hak politik yang tertuang dalam naskah-naskah abad XVII dan XVIII dianggap kurang sempurna dan perlu diperluas ruang lingkupnya. Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II merumuskan adanya 4 (empat) hak, yaitu: a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of Speech). b. Kebebasan beragama. c. Kebebasan dari ketakutan. d. Kebebasan dari kemelaratan. Kemudian pada tahun 1946, Commision on Human Rights (PBB) menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, di samping hak-hak politik. Penetapan ini dilanjutkan pada tahun 1948 dengan disusun pernyataan sedunia tentang Hak-hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948. Dari penjelasan sejarah perkembangan tersebut di atas, maka tampak bahwa pengertian hak asasi manusia mengalami peralihan yang cukup signifikan, yakni dari semata-mata kepedulian akan perlindungan individu-individu dalam menghadapi absolutisme kekuasaan negara, beralih kepada penciptaan kondisi sosial ekonomi yang diperhitungkan akan memungkinkan individu-individu mengembangkan potensinya sampai maksimal.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 29 BAGIAN 3 HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF NEGARA HUKUM A. Demokrasi, HAM dan Negara Hukum asalah demokrasi, negara hukum dan HAM tampaknya selalu menarik untuk dikaji dan diduskusikan, karena persoalan ini mempunyai dampak politik yang luas pada setiap negara. Pemerintah dimanapun dewasa ini didorong untuk merumuskan kembali secara eksplisit posisinya dalam sebuah negara hukum yang menganut faham demokrasi dan menjunjung tinggi HAM. Reaksi rakyat akan muncul jika terjadi penyimpangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya menyangkut suatu hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Diskusi mengenai demokrasi, negara hukum dan HAM bias berlangsung secara abstrak oleh para filosof atau secara kongkrit dalam konteks kehidupan nyata dalam masyarakat dan negara oleh para negarawan, politisi dan rakyat itu sendiri. Ketiga prinsip tersebut pada prinsipnya tidaklah bertentangan satu sama lain. Pemikiran abstrak para filosof sering menjadi acuan bagi para M BAGIAN 3 HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

30 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. pemimpin masyarakat dan negara dalam melakukan kiprahnya. Sebaliknya, perilaku pemimpin masyarakat dan negara serta respon rakyat dan warga masyarakat terhadap kepemimpinan, mereka sepanjang masa menjadi bahan renungan para pemikir politik dan kenegaraan.28 Demokrasi dan HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Demokrasi dan HAM dapat juga dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi demokrasi dan HAM-lah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf zaman Yunani kuno. Plato, pada awalnya dalam the Republic berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (the philosophe king). Namun dalam bukunya the Statesman dan the Law, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (the second best) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.29 Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep rechtsstaat dan the rule of law, juga berkaitan dengan konsep nomocracy yang berasal dari kata nomos dan cratos. Nomos berarti norma, sedangkan cratos adalah kekuasaan. Istilah ini berkaitan erat 28 Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM. Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan, 11 (1), 13-48. 29 Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 31 dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law“ yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man“. Dalam pengertian ini, yang dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul Nomoi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Laws, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.30 Pemikiran tentang negara hukum muncul sekitar abad ke-19, yakni dengan kemunculan konsep rechtsstaat dari Friedrich Julius Stahl dan konsep the rule of law dari A.V. Dicey. Tidak diketahui dengan pasti apakah Stahl dan Dicey ketika merumuskan gagasannya dipengaruhi oleh konsepsi negara hukum Plato dan Aristoteles, namun dapat diperkirakan bahwa gagasan negara hukum yang muncul pada abad 19 itu bertolak dari semangat liberalisme dan individualisme yang sangat menjunjung tinggi hakhak individu. Dengan kata lain, gagasan negara hukum yang muncul pada abad ini, didorong oleh keinginan untuk melindungi hak-hak asasi warga negara dengan cara membatasi kekuasaan raja yang mutlak. Atas dasar itu, maka tampak bahwa perlindungan hak-hak asasi warga negara ini menempati posisi sentral dalam rumusan Stahl dan Dicey.31 Upaya melindungi hak-hak asasi warga negara melalui pemencaran kekuasaan (spreiding van machten), kemudian melahirkan konsep pembagian kekuasaan (machtenverdeling), pemisahan kekuasaan (machtenscheiding), dan check and balances antar lembaga kekuasaan negara. Melalui pemencaran kekuasaan, 30 Konstitusi, M. (2016). Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 31 Ibid

32 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. pembagian dan pemisahan kekuasaan, serta check and balances ini diharapkan hak-hak asasi manusia dapat terpelihara dari tindakan tirani raja. Hal ini dapat dipahami bahwa gagasan awal tentang negara hukum itu berkisar pada persoalan bagaimana kekuasaan raja itu agar tidak sewenang-wenang; dan bagaimana hak-hak asasi manusia dapat dilindungi. Agar cara-cara penyelenggaraan kekuasaan negara berjalan secara pasti dan hak-hak asasi manusia mendapatkan jaminan, maka perlu diatur oleh hukum. 32 Dengan merujuk kepada pendapat Burkens, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas ataupun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki. Hukum yang menjadi dasar kekuasaan dan penyelenggaraan negara itu tertuang secara tertulis dalam dokumen resmi, yang kemudian dikenal dengan konstitusi. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah negara yang diatur oleh konstitusi atau hukum tertulis, dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum tidak tertulis. Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep itu, tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tnggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.33 Tugas pemerintah telah jauh berkembang dan semakin luas mengawasi kehidupan warga negara. Intervensi pemerintah tersebut memasuki hampir pada setiap segi kehidupan masyarakat, 32 Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM, Opcit 33 Ramli, R., Afzal, M., & Ardika, G. T. (2019). Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10 (2), 132-147.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 33 sehingga pengertian asas legalitas ikut juga berubah. Semula pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatigheid ven bestuur) menjadi pemerintahan berdasar atas hukum (rechtsmatigheid ven bestuur). Perubahan tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan nilai, rakyat tidak lagi harus bersikap konfrontatif terhadap kekuasaan pemerintah, dan menganggap pemerintah sebagai partner untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran. Dalam upaya mencapai kemakmuran itu, maka asas legalitas dituntut untuk lebih longgar sehingga menjadi doelmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan manfaat.34 Perkembangan pemahaman terhadap negara hukum terjadi pada abad ke-20. Negara hukum dalam arti formal sebagai penjaga ketertiban dan keamanan (nachwacherstaat) mulai berubah dan bergeser menjadi welvaarstaat, yakni negara yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat atau dikenal juga sebagai verzorgingsstaat atau modern staats. 35 Sejalan dengan pemikiran di atas, P. de Haan berpendapat bahwa negara hukum modern bukan saja negara hukum yang berungsi sebagai penjaga malam, melainkan negara hukum kesejahteraan atau negara hukum sosial (de modern staats is niet allen rechtsstaat in de negentien de eeuwje zijn, maar ook verzogingsstaat of zo men wil sociale rechtsstaat).36 Dalam perkembangan pemikiran tentang negara hukum, dikenal pula konsep negara hukum demokratis (demokratische rechtsstaat), yakni suatu negara yang di dalamnya memuat prinsipprinsip negara hukum dan demokrasi, atau suatu negara yang mengupayakan terwujudkan prinsip-prinsip negara hukum yang dijalankan melalui mekanisme demokrasi atau melibatkan sebanyak mungkin partisipasi rakyat dalam penentuan berbagai 34 Ibid 35 Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM, Op-Cit 36 Ibid

34 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. kebijakan publik. Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada ahirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.37 Pada abad ke 20 dan memasuki abad ke 21, diskursus tentang negara hukum ini paling banyak menyita perhatian. Menurut Budiono, pada babak sejarah sekarang adalah sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum. Setiap negara yang tidak mau dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional menjelang abad XXI paling sedikit secara formal akan memakmurkan dirinya sebagai negara hukum.38 Berdasarkan kaitan ini, A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa dalam abad ke-20 ini hampir tidak ada satu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “negara berdasar atas hukum “. Kehadiran negara hukum yang bersifat demokratis dan mengusahakan keadilan sosial dianggap sebagai suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.39 Agaknya konsepsi negara hukum bukan saja telah menjadi alternatif paling ampuh dalam menangkal penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai upaya untuk melenyapkan atau sekurangkurangnya meminimalisir pelanggaran HAM oleh pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai alasan untuk dapat terlibat dalam pergaulan internasional. Menurut SF Marbun sebagaimana dikutip Ni’matul Huda, dinyatakan bahwa di negara-negara Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama perkembangan terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatigeheid van bestuur) kemudian berkembang menjadi 37 Ibid 38 Ibid 39 Zamroni, M. (2018). Hukum Administrasi Negara, Media Sahabat Cendekia Surabaya

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 35 pemerintahan berdasarkan hukum (rechtmatigheid van bestuur). Terjadinya perkembangan konsepsi tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan konsepsi negara hukum materiil sehingga pemerintah diserahi tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dan besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun pemerintah diberikan pula ruang gerak yang semakin longgar, yang cenderung melahirkan pemerintahan bebas (vrij bestuur) disertai ruang kebijaksanaan yang longgar berupa freies ermessen. 40 Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyat. Sedangkan gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Sjachran Basah berpendapat bahwa asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar yang sifat hakikatnya konstitutif. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta 40 Alamsyah, B. (2010). Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

36 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.41 Dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, sesungguhnya yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip the Rule of Law, and not of Man, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, nomos. 42 Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (constitutional democracy) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische rechtsstaat).43 Pada zaman modern, konsep Negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan 41 Sigit Sapto Nugroho Et’all, (2021), Menggugah Nasionalisme Generasi Milineal, Lakeisha, Klaten…….lihat juga dalam Sigit Sapto Nugroho, (2021), Pancasila Dimata Generasi Milineal, Lakeisha, Klaten. 42 Nasarudin, T. M. (2020). Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya Di Indonesia. Pranata Hukum, 15 (1), 43-52. 43 ibid

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 37 istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat“. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law“. Seorang filsuf Belanda mengemukakan ada 4 (empat) unsur utama dari negara hukum, kemudian dari unsur-unsur utama tersebut terdapat unsur turunannya. Unsur-unsur dimaksud adalah: 44 a. Adanya kepastian hukum, yang terdiri dari: 1. Asas legalitas; 2. Undang-undang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga setiap warga negara mengetahui apa yang dapat diharapkannya; 3. Undang-undang tidak berlaku surut; 4. Jaminan hak asasi dalam undang-undang; 5. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain. b. Asas persamaan, dengan unsur turunannya: 1. Tindakan penguasa diatur dalam undang-undang dalam arti materiil; 2. Ada pemisahan kekuasaan. c. Asas demokrasi, terdiri dari: 1. Hak untuk dipilih dan memilih bagi warga negara; 2. Peraturan yang ditetapkan oleh parlemen untuk badan yang berwenang; 3. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah. d. Asas pemerintah untuk rakyat, unsur turunannya adalah: 1. Hak asasi dijamin dengan Undang-undang Dasar; 2. Pemerintahan yang efektif dan efisien. 44 Jumadi, J. (2017). Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 4 (1), 68-82.

38 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. Dalam rumusan Julius Stahl, suatu negara dikategorikan sebagai negara hukum jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut: a. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; b. Untuk melindungi hak asasi tersebut, maka penyelenggara negara harus berdasarkan teori Trias Politica; c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan atas undangundang (wetmatigheid bestuur); d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdsarkan undang-undang, tapi masih melanggar hak asasi (akibat campur tangan pemerintah dalam kehidupan warga negara), maka harus ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Sedangkan dalam rumusan A.V. Dicey, sebagaimana dikutip Miriam Budiardo menyebutkan unsur-unsur negara hukum itu adalah sebagai berikut: a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Dalam konsep ini, hukum menduduki posisi tertinggi. Kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan dan menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat. b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya. Pemerintah berfungsi mengatur, sedangkan rakyat sebagai pihak yang diatur. Pada prinsipnya, baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Dalam prinsip ini, tidak ada tempat bagi backing yang salah,

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 39 melainkan undang-undang merupakan backing terhadap yang benar. c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-undang Dasar) serta; d. Keputusan-keputusan pengadilan Human rights meliputi tiga hal pokok, yaitu: 1) The rights to personal freedom, yaitu hak untuk melakukan sesuatu yng dianggap baik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain. 2) The rights to freedom of discussion, yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain danbersedia menerima kritikan orang lain. 3) The rights to public meeting, kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi. Keempat prinsip rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas, pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip Rule of Law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh The International Comission of Jurists, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang pada zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International Comission of Jurists itu adalah: 45 a. Negara harus tunduk pada hukum; b. Pemerintah menghormati hak-hak individu; c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 45 Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum, 4 (5).

40 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. Konsepsi negara hukum mengalami modifikasi dan penyempurnaan sehingga unsur-unsurnya dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini: a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke ivnirole) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif; f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Dari uraian di atas, kiranya dapat dirumuskan kembali adanya dua belas prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (The Rule of Law atau Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Prinsip-prinsip dimaksud antara lain: 1. Supremasi hukum; 2. Persamaan dalam hukum; 3. Asas legalitas; 4. Pembatasan kekuasaan; 5. Organ-organ eksekutif independen;

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 41 6. Peradilan bebas dan tidak memihak 7. Peradilan Tata Usaha Negara; 8. Peradilan Tata Negara; 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10. Bersifat Demokratis; 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; 12. Transparansi dan kontrol sosial. Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sedangkan konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law, sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial.46 Dalam pandangan Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah: 47 1. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya, baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masingmasing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; 2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 termasuk salah satu dokumen konstitusi yang paling singkat dibandingkan dengan konstitusi negara lain. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 merupakan naskah konstitusi yang singkat, negara yang hendak dijelmakannya secara normatif memenuhi syarat-syarat sebuah negara hukum. 46 Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. Sosiohumaniora, 18 (2), 122-128. 47 Hakim, L. (2011). Kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 4 (1).