BAB I KONSEP EKONOMI PUBLIK A. Defenisi ekonomi public Ekonomi public atau ilmu ekonomi publik ialah terjemahan dari bahasa inggris “public economic” arti dari ilmu ekonomi ini telah dibahas dan dipelajari didalam teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro.istilah dari “public” adalah orang banyak (umum); yaitu semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya)”. Dalam Oxford Dictionary, penjelasan tentang istilah “public” jauh lebih rinci atau panjang,yaitu lawan dari privat, berkaitan dengan orang banyak (people in general) Kenyataan bahwa kita dapat menggunakan kata serapan publik dan tidak menemukan kata asli Bahasa Indonesia sebagai padanan public yang menunjukkan bahwa konsep ini memang sangat relatif baru dalam kebudayaan.yang bagi sebagian besar masyarakat kita barangkali masih tidak cukup jelas batas-batas antara urusan publik (umum) dan urusan privat (pribadi).(Public dan Dr.Ridwan, SE 20189) Secara umum ekonomi publik disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang peranan pemerintah atau negara dalam kehidupan ekonomi, adapun yang ditelaah lebih menjurus kepada keuangan negara sejak tahun 1970-an yang banyak disebut sebagai ilmu keuangan Negara. (Ansori 2015) ekonomi public ini adalah suatu kebijakan ekonomi,yang memiliki keperanan tentang pengeluaran dan penerimaan negara.”dalam ekonomi public terdapat memperkenalkan fungsi pemerintah dalam perekonomian.beberapa contoh ekonomi public yaitu mulai dari pajak,retribusi,anggaran peerintah,hingga utang Negara. Sebagai sebuah ilmu, yang mengandung arti suatu studi dan penjelasan yang berdasarkan pada suatu metode dan sistematika tertentu.didalam kaitan ini metode yang sering digunakan adalah metode sintetis,analisis,global,special,dan general
serta metode makro analisis dan mikro analisis.yang menyatakan bahwa dalam menggunakan sebuah kata serapan publik dan tidak dapat menemukan kata asli dari Bahasa Indonesia sebagai suatu padanan public menunjukkan bahwa konsep ini memang sangat relatif baru dalam kebudayaan ini.sebagian besar masyarakat bmemang masih tidak cukup jelas dalam batasan antara urusan publik (umum) dan urusan privat (pribadi). Ketidakjelasan ini yang dapat menimbulkan kekacauan. contohnya pengelolaan keuangan negara adalah urusan publik, maka tidak boleh dikelola secara privat, sehingga tindak korupsi dapat dihindarkan. Sebaliknya, soal iman atau keyakinan pribadi seseorang adalah soal privat, sehingga negara tidak boleh campur tangan, supaya hak asasi manusia tidak terlanggar.(Priyarsono 2002) Seorang ahli Ekonomi Publik Abad XX yang sangat terkenal yaitu Richard A. Musgrave (saat ini menjabat Guru Besar Emeritus di Departemen Ilmu Ekonomi, Harvard University, AS), mengemukakan pendapat bahwa lembaga pemerintah memiliki tiga peran didalam perekonomian, yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Dalam peran pertama pemerintah harus meneliti dan memastikan bagaimana adanya perekonomian didakam full employmen atau juga bisa disebut kesempatan kerja penuh,dari harga yang stabil.ini merupakan suatu topic dalam ekonomi makro. Peranan kedua ini sangatlah berkaitan dengan adanya upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya didalam komponen perekonomian. pemerintah juga dapat melaksanakan perannya secara langsung,contoh : melakukan kegiatan belanja barang untuk keperluan pertahanan dan pendidikan. Peran ketiga dimana upaya pemerintah mendistribusikan produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat kepada anggotanya.pada peranan yang ini berkaitan dengan masalah kemerataan dan tarik ulur (trade off) diantara kemerataan efesiensi. Ilmu Ekonomi Publik berfokus pada telaahan tentang dua peran terakhir di antara tiga peran pemerintah menurut pendapat Musgrave itu.(Priyarsono 2002).Defenisi ekonomi public ini merupakan peranan yang sangat penting dalan
pemerintahan,dalam melaksanakan perekonomian.peranan pemerintah ini sangat berpengaruh dalam perekonomian yaitu untuk mengurangi dampak akibat kegagalan.defenisis ekonomi public pemerintah merupakan badan-badan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuan Ekonomi public Tujuan dari ekonomi public adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan yang terjadi dalam perekonomian,memanfaatkan segala peristiwa yang ada yang terjadi diseputar perekonomian untuk menjadikan sebuah landasan dalam mengambil suatu kebijakan ataupun keputusan dalam mengahadapi permasalahan yang ditemui. B. FUNGSI PEMERINTAH Pemerintah memiliki tugas dan kewajiban dalam mengurus Rumah tangga suatu negarayang dapat diartikan sebagai fungsi-fungsi negara. Fungsi tersebut dapat dilihat yaitu sebagai fungsi regular dan fungsi agent of development. Agent of development pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam mengatur perekonomian suatu negara diantara nya sebagai berikut : Fungsi Esensial. Memelihara angkatan perang dalam melindungi ancaman dari dalam atau luar. Memelihara pengadilan dalam mengadili pelanggar hukum yang berlaku. Melakukan hubungan antara luar negeri Melakukan pemungutan Pajak. Fungsi Jasa yaituuntuk menyediakan fasilitas yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Seperti penjagaan fakir miskin dan pembangunan infrastruktur jalan raya. Fungsi Perniagaan Seperti, jaminan sosial, pengurangan pengangguran, perlindungan deposito di Bank, pengusahaan kereta api, telepon, dan lain-lainnya..
“dalam fungsi pemerintah pada ekonomi public ini merupakan suatu pemberdayaguna u ntuk pemerintah dalam menyediakan barang atau jasa guna untuk kebutuhan ekonomi” Fungsi dan Peran Pemerintah Fungsi Alokasi Kewenangan ekonomi yang paling utama dan menghasilkan porsi yang terbesar bagi pemerintah daerah merupakan fungsi alokasi, karena memiliki keterkait erat dengan barang-barang publik yang memiliki nilai yang sangat besar. Awalnya barang dan jasa dimiliki oleh swasta dan di jual di pasar, namun dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, terdapat barang dan jasa yang tidak dapat diberikan swasta di pasar, yang disebut dengan barang dan jasa publik (Reksohadiprodjo, 2016). Fungsi alokasi dalam suatu kebijakan publik merupakan fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik dan sebagaimana komposisi barang publik ditetapkan. Menurut Stiglitz, tidak mungkin menjatah barang-barang publik ini bagi setiap individu (perorang).Barang dan jasa publik ini disediakan oleh negara, dan negara mencari tahu barang dan jasa. apa yang diinginkan oleh masyarakat selain barang dan jasa yang telah disediakan swasta. (112-129, M. Fauzul Rizal vol.2, No.1 2011) Pemerintah sangat berperan dalam mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa alasan yang melandasi dengan adanya intervensi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya. Ekonomi kompetitif yang sempurna dengan memiliki asumsi-asumsi tertentu akan memiliki jamin alokasi sumber daya secara optimal, kadangkala realitanya berbeda dengan asumsi yang telah di tentukan, seperti pasar jauh dari persaingan sempurna maka pemerintah akan ikut campur tangan dalam pengalokasian sumber daya. Dalam memproduksi atau mengkonsumsi suatu barang dan jasa, akan menimbulkan biaya atau memberikan keuntungan yang eksternal terhadap produsen atau konsumen lain, maka pemerintah
akan ikut campur tangan dengan mengatur pajak dan subsidi terhadap barang-barang tersebut, dan mengatur tingkat produksi yang eksternal dengan cara lain. Ada kecenderungan bahwa pemerintah sangat mendorong mengkonsumsi barang-barang yang dikonsumsi dalam jumlah banyak (merit) melalui penyediaan subsidi, harga nol atau dengan memberi perangsang kepada pihak swasta untuk penyediaannya. Selain itu, pemerintah juga cenderung menghambat dalam mengkonsumsi barangbarang yang dikonsumsi dalam jumlah sedikit (demirit) melalui pemungutan pajak. Fungsi Distribusi Fungsi distribusi dalam kebijakan publik merupakan suatu penyesuaian dari distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan. Pemerintah berupaya dalam mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat aman dan sejahtera. Fungsi ini sangat berkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan penduduk yang berada di daerah yang bersangkutan dan berdistribusi secara proposial dengan pengertian bahwa daerah yang satu kemungkinan tidak memiliki tingkat kesejahteraan yang sama dengan daerah yang lainnya karena akan mempengaruhi keberadaan dan kemampuan daerah masing-masing. Distribusi pendapatan dan kekayaan melalui pasar yang efisien yang tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah turut campur tangan dalam menangani hal tersebut. Efisiensi merupakan obyek ekonomi yang adil merupakan objek politik. Efisiensi terjadi karena perubahan tidak memperburuk keadaan yang lain namun hal ini mustahil dilakukan di dalam dunia nyata, kecuali yang terkena pengaruh memperoleh kompensasi. Dengan demikian pemerintah harus mengambil keputusan dalam membantu mereka dalam menghadapi ketidakadilan dengan memberikan subsidi yang dananya diambil dari pajak yang dikenakan pada mereka yang memperoleh pendapatan atau kekayaan tertentu (Musgrave, 1980).
Fungsi Stabilisasi Fungsi stabilisasi dalam kebijakan publik merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilitas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan memperhitungkan dari akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran. Fungsi stabilisasi sangat berkaitan erat dengan fungsi mengatur variabel ekonomi makro dengan instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Di antara ketiga fungsi ekonomi pemerintah, fungsi stabilisasi merupakan yang memiliki kewenangan yang paling kecil dan memiliki dukungan terhadap peran pemerintah daerah dan hampir tidak mendapatkan bagian dalam berperan sebagai fungsi stabilisasi. Hal tersebut dapat dilandasi oleh pemikiran yang memiliki fungsi stabilisasi berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain suatu negara. Fungsi pemerintah dalam ekonomi public ini sangatlah berpengaruh,dimana fungsi tersebut mengatur perekonomian.bai perekonomian pemerintah maupun perekonomian Negara.fungsi dan perana pemerintah ini merupakan landasan yang sangat penting dalam ekonomi public dan merupakan kewenangan ekonomi baik beruba barang maupun jasa public. C. Peranan Pemerintah Dalam ruang lingkup ekonomi publik dapat diketahui secara lebih luas, melalui peran pemerintah dalam ruang lingkup ekonomi, karena telah dijelaskan di definisi ekonomi publik sendiri, kajian ekonomi publik menyangkut dengan peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerintah diartikan sebagai Didalam sistem yang menjalankan wewenang dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik pada suatu negara ; sekelompok orang yang secara bersama-sama menanggung tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan;
penguasa suatu negara (bagian negara); badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah), negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta); pengurus atau pengelola. Dalam ajaran Trias Politica menurut oleh Charles de Montesqieu, kekuasaan negara terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari tiga bentuk kekuasaan tersebut, kekuasaan eksekutif paling identik dengan pemerintah dan paling berpengaruh dalam perekonomian (Priyarsono, 2008). Di indonesia , kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh Presiden serta jajaran kepengurusannya. Dalam era kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) dewasa ini perlu dirinci lebih lanjut tentang adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) (bandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Secara ringkas pemerintah dapat dikatakan suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan atas mereka yang hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan pelayanan dan pendanaannya (Reksohadiprodjo, 2016).Peran pemerintah dalam perekonomian sangat besar. Pemerintah bisa mempengaruhi, bahkan menentukan, harga komoditas-komoditas penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. pemerintah juga berperan sebagai produsen atau konsumen yang penting (dalam beberapa kasus bahkan menjadi penjual tunggal atau pembeli tunggal) komoditas tertentu. Pemerintah juga mendorong dan menghambat kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu melalui berbagai peraturan, subsidi, ataupun pajak. pemerintah juga meredistribusi (membagi ulang) pendapatan masyarakat melalui berbagai program yang disebut transfer payment.(Priyarsono 2002) Paul A. Samuelson berpendapat bahwa peran dan fungsi utama pemerintah dalam hal prekonomian terdiri atas empat, yaitu pembentukan kerangka landasan hukum, penentuan kebijakan stabilisasi makro ekonomi, alokasi sumber daya,
program redistribusi (tunjangan sosial). Sedangkan menurut Adam Smith, lingkup dari aktivitas pemerintah sangat terbatas, hanya melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta. terdapat 3 fungsi peran pemerintah , yaitu: Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri; Menyelenggarakan peradilan; Menyediakan barang-barang yang tidak bisa disediakan oleh swasta (Mangkoesoebroto, 2018). Menurut Haviz Aravik (2017), fungsi pemerintah dalam ekonomi adalah 1) menyediakan pelaksanaan jaminan sosial dalam masyarakat, 2) Berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial, 3) Terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Dan menurut Richard A. Musgrave, peran pemerintah dalam perekonomian ada tiga, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Menurut Reksohadiprodjo (2016), ketiga ini dianggap sebagai fungsi dan peranan pemerintah pada saat ini. Ketiga fungsi tersebut pada dasarnya merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, namun sebagai perwujudan good governance, sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah, sebagian besar wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah dan sebagian lainnya tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, seperti kebijakan yang mengatur variabel ekonomi makro yang menggunakan instrumen kebijakan Moneter (pencetakan uang, devaluasi),dan kebijakan fiskal (keseragaman perpajakan). Peran pemerintah sangat penting dalam perekonomian karena pemerintah sebagai pihak yang kredibel dalam menyediakan regulasi (peraturan yang mengatur sektor privat), selain itu pemerintah berperan dalam memperbaiki perekonomian jika terjadi kegagalan pasar (market failure) contohnya seperti monopoli, oligopoli, eksternalitas, informasi asimetris, dan keterbatasan barang publik. Di masa globalisasi ini peranan pemerintah sangat penting , karena pemerintah juga berperan contohnya seperti pembuatan perencanaan untuk tujuan strategis,
menciptakan lingkungan yang menarik bagi sektor swasta, privatisasi perusahaan negara dan membuat peraturan dalam rangka untuk menghindari krisis dan kegagalan pasar. Pemerintah ikut berpartisipasi dalam perekonomian yang bertujuan untuk : meninjau ketika terjadi kekurangan atau kelebihan sumber daya; menyediakan barang publik ketika pasar tidak dapat menyediakan; mengatur dan mengganti ketika terdapat ketimpangan dan inefisiensi; melindungi individu dan kelompok masyarakat serta menyediakan perlindungan sosial: mengurangi kemiskinan dan mengatur hak kepemilikan (property rights). Juga terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan intervensi dalam perekonomian, yaitu : perpajakan, dalam rangka redistribusi dan menciptakan efek insentif dan disinsentif, serta subsidi dalam rangka mendorong produksi/konsumsi. regulasi, menciptakan aturan hukum yang independen dan best practice, hak kepemilikan, mengatur hak-hak kepemilikan seperti hak paten, sertifikat, hak cipta, dan penyediaan kebutuhan dasar, barang dan jasa publik seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dalam globalisasi pada saat sekarang ini, semaklin banyaknya perkebangan teknologi yang sangat pesat dan banyaknya penemuan baru yang mebuat semakin banyak terbuka perekonomian antarnegara, menimbulkan banyak kepentingan yang saling terkait dan berbenturan. Sehingga menyebabkan peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem perekonomian, karena tidak semua bidang perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta. peranan pemerintah ini sangat penting ,karena pemerintah berperan terutama dalam penyelesaian masalah perekonomian masyarakat, pemerintah juga
mempengaruhi dan menentukan harga komoditas -komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di masa sekarang Peranan pemerintah sangat penting di masa digital ini , untuk meningkatkan pendapatan Negara. D. Analisis Ekonomi Birokrasi Birokrasi di Indonesia sedang berkembang Pengajaran yang dapat diambil dari Ini adalah Terjalinnya hubungan yang dapat dijadikan asumsi disuruh sistem politik ada beberapa lembaga pemerintahan dan beserta fungsinya para tokoh tokoh penelaah mengingatkan kepada masyarakat adanya suatu kemungkinan dan perbandingan yang memiliki masing masing kegunaan yang sangat berbeda Cara untuk menentukan kegunaannya apa yang sedang terjadi ini dibentuk oleh birokrasi dan lembaga lembaga yang sedang berkembang dan menunjukkan hasilnya kemungkinan birokrasi tidak termasuk ke dalam fungsi penerapan aturan dan yang lainnya.Terlibat hal ini sudah dilakukan di berbagai model atau bentuk deduktif dari masyarakat dengan sistem yang ada dan berlaku jawabannya adalah karakter administrasi yang jelas secara secara ada secara jelas dan logis dapat dibuktikan sebagai kemungkinannya.(PUBLIC dan Rinda sandayani karhab, S.Hut. n.d.) Implementasi Indonesia berkembang Meli batkan karakternya masing masing dan pada umumnya aparatur tersebut sudah ada mempunyai kriteria dan karakter tersebut bentuk yang lebih menetapkan sarana kepentingan bersama masing masing di berbagai negara yang ada dan sedang berkembang.Salah satu cara menetapkan adanya hubungan diantara kekuasaan jabatan penampilan birokrasi dan hak di sebuah sistem organisasi tersebut.Dilihat dari hasil perbandingan yang sudah Terlewatkan memberikan dampak adanya keraguan yang dapat dihindari dalam nasehat atau motivasi usaha yang didapatkan dan dihindari dalam masalah di berbagai birokrasi tersebut yaitu ilmu atau untuk atau motivasi terpenuhinya sikap administrasi. Teknologi yang membuahi hasil dua Sisi dengan ketersediaan dalam lingkup birokrasi pendapat saya yaitu tentang ini ada Metode kualitatif Bertujuan untuk
memberikan secara garis besar tentang teknologi digital dan fungsi dari birokrasi tersebut hasilnya ada beberapa masalah tentang teknologi pada tahap aparat birokrasi dan masyarakat lainnya yang menggunakan pelayanan layanan publik yang sekarang masih terjadi hambatan lintasannya yaitu ada data data berikut terkait di dalamnya kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu perkembangan teknologi di Era sekarang menjadi pendukung yang sangat menopang dan penerapan yang jumlah maupun SDMnya dapat memberikan dukungan penerapan tersebut “birokrasi ini memberikan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah Negara supaya bisa mewujudkan fungsi dari aparatur tersebut.sampai saat ini aparat birokrasi pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungnsi yang diberikan kepadanya berdasarkan norma norma yang di tetapkan hal tersebut dapat kita lihat pada penyimpangan yang terjadi dalam beberapa lama ini semakin parah dan berakibat pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.”
BAB II Analisis Teori Barang Publik A. Definisi Barang Publik Barang publik merupakan barang yang jika di konsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi individu lain akan barang tersebut dan barang publik adalah barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa saja penggunanya. seseorang tidak akan perlu mengeluarkan biaya mendapatkannya. Contoh: udara, cahaya matahari, lampu lalu lintas, pertahanan nasional dan lain-lainnya. Barang juga dapat dihasilkan oleh perusahaan swasta, namun dapat juga dihasilkan perusahaan negara, misalnya jasa kereta api dan jasa penerbangan. Dalam artian ini Barang publik juga bisa dihasilkan oleh perusahaan swasta dan perusahaan negara. Sehingga barang public bisa diartikan sebagai barang yang disediakan oleh pemerintah, barang milik pemerintah yang dibiayai anggaran belanjan egara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya. Telah banyak ekonom mencoba ekonom mencoba mendefinisikan yang lebih spesifik dan teknis pada istilah barang publik. Tujuan dari definisi adalah untuk membedakan antara barang yang secara alami merupakan barang public, barang yang lebih cocok untuk pasar komersial. Pengertian barang publik yang paling sering menekankan pada dua hal yang menjadi karakteristik dari banyak barang yang diproduksi pemerintah yaitu : non eksklusif dan non rivalitas. Sifat barang public : 1. Non rivalry adalah pemakaian satu konsumen terhadap suatu barang publik yang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk dapat mengkonsumsi barang yang sama. Setiap orang akan dapat merasakan manfaat yang sama dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang akan diperoleh orang lain serta tidak akan membuat barang publik menjadi berkurang. seperti: pada kondisi yang normal, saat menikmati udara dan sinar matahari, setiap individu disekitar juga dapat mengambil manfaat yang sama dan tidak akan berkurang karena dikonsumsi individu lain.
2. Non excludable adalah jika barang publik telah tersedia, maka tidak akan ada yang menghalangi untuk memanfaatkan barang tersebut, artinya setiap individu bebas memiliki akses atas barang tersebut. Contoh: udara yang dihirup maka individu lain juga berhak untuk menghirup udara yang sama tanpa adanya batasan atau limit yang bersifat pengkhususan. Jenis barang publik : 1. Barang publik lokal merupakan barang yang keuntungannya dapat dinikmati oleh penduduk setempat yang disediakan oleh pemerintah daerah dan secara teknologi layak diperoleh masyarakat. 2. Barang publik nasional merupakan barang-barang yang dapat dinikmati penduduk setempat juga masyarakat dalam suatu negara. 3. Barang publik murni merupakan tidak ada seorang (pihak swasta) yang mau menghasilkan, karena masalah kepemilikan. seperti namanya, maka barang ini tidak dapat dimiliki oleh perorangan, tetapi bisa oleh masyarakat luas, seperti jalan yang dikelola oleh pemerintah. 4. Barang publik tidak murni merupakan letak barang publik yang jauh dari jangkauan konsumen, jasa yang diterimanya makin kecil juga untuk karakteristiknya. Perbedaan barang publik denagn barang yang lain: 1. Noneksklusivitas. Salah satu karakteristik yang dapat membedakan barang publik dengan barang lain yaitu apakah individu dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut atau tidak. Bagi kebanyakan barang pribadi, pengecualian bisa saja sangat dimungkinkan. Contohnya yaitu Pertahanan nasional.. Barang noneksklusif ini bisa dilawan dengan barang konsumsi pribadi yang eksklusif, seperti mobil ataupun film dimana pengecualian-pengecualian menjadi suatu masalah sederhana. individu yang tidak mampu membayar barang pribadi tersebut tidak akan bisa menerima jasa yang dijanjikan oleh barang tersebut.
2. Nonrivalitas. Barang-barang nonrivalitas merupakan barang dimana manfaatnya bisa diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marjinal nol. Pada kebanyakan besar barang, tambahan jumlah konsumsi membutuhkan biaya produksi marjinal. seperti tambahan pemirsa pada satu saluran televisi tidak akan menambah biaya meskipun tindakan ini menyebabkan terjadinya tambahan konsumsi. Konsumsi oleh tambahan pengguna dari barang semacam itu merupakan nonrivalitas/nonpersaingan sehingga tambahan konsumsi tersebut membutuhkan biaya marjinal. B. Teori Kesejahteraan Pada dasarnya Kesejahteraan relatif berbeda-beda menurut pendapat masing-masing orang. Individu bisa saja mengatakan orang lain hidupnya sejahtera, tetapi individu lainnya juga bisa mengatakan hal sebaliknya, hidup orang tersebut tidak sejahtera. Oleh karennya, sulit untuk menentukan kesejahteraan tiap individu dikarenakan adanya ukuran yang berbeda-beda. menurut kamus besar bahasa indonesia (tim penyusun kamus, 1991), Kata “kesejahteraan” berasal dari kata “sejahtera” yang artinya aman, sentosa, dan makmur, sedangkan definisi dari “kesejahteraan” yaitu hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan kemakmuran. Didalam Ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1 undang undang nomor 6 tahun 1974, menyebutkan bahwa: “kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila”. Sehingga kesejahteraan bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana kehidupan masyarakat yang terbebas dari kemiskinan dengan terciptanya rasa aman, sentosa, dan makmur serta terlepas dari kesukaran dan terpenuhinya kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani dan kebutuhan sosialnya.
Dalam istilah Secara umum, kesejahteran sosial dimaksudkan sebagai suatu kondisi sejahtera (konsepsi pertama), adalah suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perwatan kesehatan. definisi kesejahteraan sosial juga merumus kepada sekelompok aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, utamanya kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups). contoh aktivitas kesejahteraan social adalah Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (social protection) baik yang bersifat formal maupun informal. Menurut undang-undang No. 11 tahun 2009, kesejahteraan social merupakan kondisi disaat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar mampu hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga bisa dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial pada pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial yaitu: kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Dimana secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu : 1. Pendekatan classical utilitarian, yaitu menekankan pada kesenangan atau kepuasan seseorang bisa diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu ialah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan dikelompoknya ialah prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. 2. Pendekatan neoclassical welfare theory, ialah merumuskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. 3. Pendekatan new contractarian approach, merujuk kepada adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Dimana Hal yang paling
ditekankan dalam pendekatan new contractarian approach ini ialah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan. 4. Menurut Todaro (dalam hidayat, 2014) dalam pandangannya berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Bahwasanya Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terbebasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya untuk menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya bisa dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu bentuk akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata ialah munculnya kesenjangan antara sikaya dan simiskin, serta pengangguran yang merebak. Pertumbuhan akan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional (gross national products). Menurut pandangan jayadinata (dalam hidayat, 2014), berpendapat jika pembangunan meliputi tiga kegiatan yang saling berhubungan, diantaranya ialah : 1. Menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan, dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendapatan terkecil) dalam masyarakat 2. Memilih tujuan yang sesuai guna mencapai tujuan itu 3. Menyusun kembali (restructuring) masyarakat dengan maksud agar terbentuknya pertumbuhan sosial ekonomi yang kuat. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan lembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusiinstitusi social. Menurut suharto (2008), merumuskan jika tujuan pembangunan
kesejahteraan sosial ialah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup : 1. Peningkatan standar hidup, melalui perangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, utamanya kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan social 2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan 3. Penyempurnaan kebebesan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihanpilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan. Menurut pandangan nurdin (dalam hidayat, 2014), menyebutkan bahwa timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial disebabkan oleh 5 hambatan, yaitu : 1. Ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ekonomi adalah hambatan utama yang dapat menyebabkan adanya berbagai masalah. Hal ini bisa dilihat pada kesulitan yang dialami oleh individu, kelompok dan masyarakat. penyebab dari ketergantungan ekonomi disebabkan karena kurangnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi standar kehidupan minimal, atau ketidakmampuan untuk mengelola pendapatan mereka yang seharusnya dapat mencukupi. Dari hambatan tersebut bisa timbul berbagai masalah sosial antara lain kemiskinan 2. Ketidakmampuan menyesuaikan diri. Ketidakmampuan menyesuaikan diri ditimbulkan dari masalah kemiskinan dan emosional, yaitu ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. Hal ini adalah jenis hambatan yang dikenal dengan istilah “hambatan sosial psikologis”. Masalah yang bisa terjadi dari permasalahan ini seperti : individu mengalami perubahan, baik sikap maupun perilakunya dalam berinteraksi dengan orang lain dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan norma-
norma yang berlaku di lingkungan tertentu. Masalah-masalah penyesuaian diri bisa menimbulkan berbagai bentuk masalah lain seperti kenakalan remaja, pelacuran dan lainlainnya. 3. Kesehatan yang buruk. Kesehatan yang buruk bisa disebabkan karena beberapa faktor, seperti: lingkungan yang buruk atau kotor, adanya berbagai penyakit dan tidak pahamnya anggota masyarakat itu sendiri. Ketiga hal ini juga berkaitan dengan kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Persoalan-persoalan yang bersumber dari berbagai faktor tersebut bisa menyebabkan berbagai masalah yang berhubungan dengan penyakit-penyakit menular, kekurangan gizi, dan akhirnya menuju kematian 4. Rekreasi dan pengisian waktu senggang. Rekreasi dan pengisian waktu senggang adalah kebutuhan yang potensial bagi kehidupan seseorang serta memiliki fungsi-fungsi lain guna memberikan keseimbangan didalam kehidupan individu, pembebasan dari suasana rutin yang terus menerus, penyegaran dari beban pikiran dan tanggung jawab yang berat, atau perasaan jenuh selama bekerja di kantor. Perlunya memperhatikan rekreasi dan pengisian waktu luang yang positif jika ada waktu luang yang digunakan dengan baik. Jika digunakan secara negative Pada akhirnya bisa menimbulkan berbagai macam masalah seperti kenakalan remaja, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, pencurian dan perampokan. 5. Kondisi social penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik. Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik sepertinya keadaan lingkungan pergaulan yang buruk sehingga bisa dengan kuat mempengaruhi kepribadian individu. Begitupun halnya dengan penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, tentu bisa mengakibatkan hasil pelayanan yang kurang memadai terhadap para pengguna pelayanan tersebut. seperti, kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit, kurangnya sarana pendidikan yang memadai dan sebagainya. Masalah-masalah bisa ditimbulkan oleh kondisi sosial, pelayanan yang
kurang atau tidak baik bisa menjangkau penerima pelayanan. Kesejahteraan hidup individu dalam realitasnya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang bisa diukur. Dimana Indikator kesejahteraan suatu daerah dapat diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, emisi gas co2, perusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto (pdb). kesejahteraan suatu wilayah juga ditentukan dari ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya lain. Ketiga sumber daya ini akan saling berinteraksi dalam proses pembangunan guna pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pendapatan orang kaya (golongan menengah ke atas) akan dipergunakan untuk dibelanjakan pada barang mewah, emas, perhiasan, rumah yang mahal. Sedangkan Golongan menengah ke bawah yang memiliki karakteristik miskin, kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah, peningkatan pendapatan bisa meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Ukuran yang biasanya digunakan berbagai negara untuk tingkat kesejahteraan masyarakat adalah IPM (indeks pembangunan manusia)/ HDI (human developtmen index). HDI merupakan suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi seperti yaitu: 1. angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth) 2. angka melek huruf (literacy rate), rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) 3. kemampuan daya beli (purchasing power parity). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan serta terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup Indeks HDI berawal dari gagasan terhadap keterbatasan dari pendapatan perkepala sebagai dasar untuk memonitor hasil pembangunan. Keterbatasan yang dirasakan ialah tidak adanya konsistensi ketika unsur pendapatan dikorelasikan dengan berbagai aspek yang terkait dengan manusia, seperti masa hidup manusia, kesehatan dan kepandaian membaca
Menurut statement bentham (1748-1832), merumuskan bahwasanya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham merujuk pada istilah „utility’(kegunaan) guna menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. berlandaskan prinsip utilitarianisme yang dikembangkannya, bentham berpandangan bahwa sesuatu yang bisa menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit ialah buruk. 1. kesejahteraan menurut pandangan United Nations Development Program (UNDP) : kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan- pilihan dalam hidup, diantaranya dengan memasukkan penilaian “adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik”. 2. Kesejahteraan menurut bappenas: kesejahteraan diartikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekolompok orang, laki- laki dan perempuan dapat memenuhi hak- hak dasarnya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih bermartabat. 3. Kesejahteraan menurut UUD 1945: kesejahteraan diartikan sebagai kondisi dimana individu atau sekolompok orang, laki-laki dan perempuan dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 4. Kesejahteraan menurut World Bank: kesejahteraan yang diartikan sebagai kehilangan rasa kemiskinan. Dengan menggunakan ukuran batas kemiskinan PPP (purchasing power parity) us $ perkapita perhari, yaitu nilai tukar yang memperlihatkan daya beli mata uang di suatu negara, untuk membeli barang dan jasa yang sama di negara lain. Contohnya seperti apabila diindonesia seseorang membeli beras seharga rp. 9.000 per liter, sementara di amerika serikat satu liter beras dengan kualitas yang sama harganya 1 (satu) us$, dengan nilai tukar biasa artinya rp. 14.000, tetapi dengan pengertian nilai tukar PPP, maka orang di indonesia yang membeli beras dianggap telah membelanjakan 1 us$, walaupun sebenarnya hanya mengeluarkan uang Rp. 9.000.
kesejahteraan menjadi tujuan yang utama dalam kehidupan tiap individu dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing. Dalam dunia internasional, indikator tersebut sering merujuk kepada pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih. Konsep dari kesejahteraan sosial setidaknya bisa dibatasi menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem kenegaraan. Nasw (national association of social workers) sebuah organisasi pekerjaan sosial di amerika, merujukkan social welfare sebagai suatu sistem negara yang berkaitan dengan program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat guna menemukan kebutuhakan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup Mereka. Pada akhirnya, permasalahan mengenai kesejahteraan sosial akan berkesimpulan pada dua poin utama, yaitu (1) apa yang didapatkan individu dari masyarakatnya, dan (2) seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi. ada tiga bentuk model penyelenggaraan kesejahteraan social, yaitu : 1. residual welfare state yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi 2. model institusional niversalist welfare state yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif 3. social insurance walfare (campur tangan negara dalam urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat guna meningkatkan produktifitas kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial untuk jangka panjang. Implementasi dari konsep ini dengan integrasi fungsi pemerintah -dunia usaha – buruh. Menurut pendapat ritomo dan sumardi dan evers (1982:43) ukuran kesejahteraan adalah penentu tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau keluarga. ukuran yang umum dipergunakan adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai pendapatan 2. Terpenuhinya pangan
3. Keadaan rumah 4. Terpenuhinya sandang 5. Kesehatan 6. Pendidikan Indikator kesejahteraan keluarga menurut badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN) adalah sebagai berikut: 1. Keluarga prasejahtera (sangat miskin) belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: makan 2 kali sehari memiliki pakaian berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekrja, sekolah,dll) tingkat kesehatan yang selalu dijaga rumah yang layak huni lingkungan bersih dan sehat 2. Keluarga sejahtera I dapat memenuhi satu atau lebih indikator yang meliputi: paling tidak keluarga makan 3 kali sehari Setahun sekali paling kurang seluruh keluarga memperoleh pakaian baru luas lantai rumah paling tidak mencukupi untuk aktivitas sehari-hari 3. Keluarga sejahtera II Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya yang meliputi: memiliki tabungan keluarga
makan bersama sambil berkomunikasi rekreasi bersama (6 bulan sekali) meningkatkan pengetahuan agama memperoleh berita dari surat kabar, radio, tv, dan majalah menggunakan sarana transportasi 4. Keluarga sejahtera III Sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi: memiliki tabungan keluarga makan bersama sambil berkomunikasi mengikuti kegiatan masyarakat rekreasi bersama (6 bulan sekali) meningkatkan pengetahuan bersama menggunakan sarana transportasi memperoleh berita dari surat kabar, radio, tv, dan majalah 5. Keluarga sejahtera III plus 6. Sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi: seluruh kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan melimpah aktif memberikan sumbangan material secara teratur aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan model pembangunan manusia
C. Teori Pigou Menurut pendapat Pigou dalam pandangannya menyatakan bahwa barang publik harus disediakan sampai satu tingkat kepuasan marginal (utility) akan barang publik sama tingkatnya dengan ketidakpuasan marginal (marginal disutility) akan pajak yang dipungut guna membiayai progam-progam pemerintah untuk menyediakan barang publik. Kepuasan marginal adalah tambahan kepuasan yang di peroleh oleh seorang konsumen karena adanya tambahan satu unit barang ataupun jasa yang dikonsumsi. Keterangan : a. Kurva UU merupaka kepuasan marginal (utility) pada barang publik, kurva yang menurun menunjukkan bahwa semakin banyak barang publik kepuasan marginal semakin menurun. Contohnya: pemungutan pajak. b. Kurva PP memperlihatkan ketidakpuasan marginal (utility). Tampak Pada titik F kepuasan marginal barang publik CF kecil dari ketidakpuasan masayarakat akan pembayaran pajak (jarak FI), sehingga pemerintah (h) anggaran untuk barang marginal AD kecil dari ketidakpuasan masyarakat akan pembayaran pajak DG. kesimpulannya kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi dapat dicapai dengan menambah anggaran pemerintah publik.
c. Titik E adalah titik optimum dimana kepuasan marginal (utility) barang public sama dengan ketidakpuasan marginal dalam hal pembayaran pajak. d. Pengurangan budget dari F ke E merupakan pengurangan penggunaan sumbersumber ekonomi oleh pemerintah sehinnganya sumber-sumber ekonomi tersebut bisa digunakan untuk menghasilkan barang swasta Adapun Kelemahan dari teori pigou ini diodasarkan kepada rasa ketidakpuasan marginal (utility) masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik, dimana seperti yang diketahui bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal. Ordinal merupakan skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct yang diukur. D. Teori Bowen Menurut pakar ahli Bowen, berpendapat dalam pandangannya mendefinisikan barang publik sebagai barang dimana pengecualian tidak dapat diterapkan. Sehingga pada suatu barang publik yang sudah tersedia tidak ada seorangpun pegecuali untuk dapat mengkonsumsi manfaat yang sama dari barang tersebut. Menurut pendapat Bowen jumlah barang publik yang dikonsumsikan oleh individu A akan sama dengan jumlah barang publik yang di konsumsikan oleh individu B, dalam persamaanya Ya = Yb Menurut Bowen, perbedaan antara barang swasta dan barang publik adalah:
Keterangan: P = harga barang X = jumlah barang swasta yang dihasilkan G = jumlah barang publik yang dihasilkan A,B = individu A dan B Kelemahan Teori Bowen : Kelemahan teori Bowen ialah dalam analisis Bowen menggunakan analisis pada permintaan dan penawaran. Sehingganya pada barang publik tidak ada prinsip pengecualian akibatnya masyarakat tidak mau mengemukakan kesenangan (preferensi) mereka akan barang karena kurva permintaannya menjadi tidak ada.
BAB III TEORI BARANG PUBLIK A. TEORI ERICK LINDAHL Teori Lindahl seperti yang dikemukakan oleh Bowen, hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak pada bentuk harga mutlak akan tetapi berupa presentase berdasarkan total biaya penyediaan barang publik. Analisa Lindahl didasarkan dalam analisa kurva indifferen menggunakan aturan permanen yang terabatas (fixed budget costrains). Kelemahan teori Lindahl merupakan lantaran teori ini hanya membahas tentang barang publik tanpa membahas tentang penyediaan barang swasta yang didapatkan oleh sektor swasta. Selain itu kelemahan utamanya merupakan penggunaan kurva indifferen. Sifat barang publik tidak bisa dikecualikan mengakibatkan tidak terdapat seorang individu juga yang bersedia menunjukan prefrensinya terhadap barang publik.kritikan lainya merupakan teori ini hanya melihat penyediaan barang publik saja tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi supaya warga mencapai kesejahteraan optimal. Harga Lindahl untuk barang publik diatur sedemikian rupa sebagai akibatnya setiap individu membayar harga marjinal sama menggunakan laba marjinal yang diperoleh individu waktu mengonsumsi barang. apabila harga tadi dibebankan dalam permintan individu, maka masing-masing individu akan membayar harga marjinal yang sama menggunakan nilai marjinal konsumen terhadap barang tadi yang adalah harga Lindahl. Dalam suatu cara, harga Lindahl misalnya harga pasar kompetitif lantaran menggunakan harga pasar yang kompetitif, individu menentukan kuantitas yang mereka konsumsi sebagai akibatnya harga pada pasar sama menggunakan nilai marjinal konsumen untuk barang yang mereka konsumsi. Kondisi pada pasar kompetitif untuk barang swasta memperlihatkan alokasi asal daya yang efisien, namun perhatikan bahwa harga Lindahl tidak diharapkan untuk taraf hasil yang efisien berdasarkan barang konsumsi kolektif. Terkadang, masih ada syarat yang memungkinkan untuk membayangkan sebuah masalah di mana harga Lindahl bisa dianggap tidak adil. Asumsikan bahwa terdapat suatu antena siaran televisi yang sewenang-wenang (Arbitrarily) terletak pada suatu daerah. Mereka yang tinggal pada dekat antena akan mendapat frekuwensi yang kentara dan akan
mempunyai nilai marjinal yang relatif rendah untuk setiap watt tambahan, sedangkan mereka yang tinggal relatif jauh berdasarkan antena dan tidak menerima frekuwensi yang jelas akan menempatkan nilai marjinal lebih tinggi dalam setiap watt tambahan untuk menaikkan frekuwensi. Harga Lindahl akan berarti bahwa mereka yang tinggal paling jauh, yang mendapat sinyal paling lemah dan menempatkan nilai tertinggi dalam watt tambahan, akan membayar harga tertinggi. Lantaran antena terletak sewenangwenang pada tempat pertama, sepertinya tidak adil untuk mematok harga tertinggi bagi mereka yang mendapat signal yang terlemah. Dengan demikian, harga Lindahl tidak dianjurkan untuk kriteria efisiensi dan melanggar pengertian umum mengenai keadilan. B. TEORI SAMUELSON Dikarenakan Samuelson menerbitkan karakterisasi penyediaan efisien barang publik murni yang pertama kali, maka untuk alasan ini anggaran untuk penyediaan barang publik yang efisien umumnya diklaim anggaran Samuelson. Analisis berikut akan memperoleh anggaran Samuelson untuk barang publik murni, menggunakan dan tanpa pembuangan bebas (Free Disposal), dan barang publik menggunakan kemacetan. a. Barang Publik Murni Untuk menaruh derivasi relatif sederhana menurut anggaran efisiensi akan diasumsikan bahwa ada tersedia sebuah rakyat tunggal yang baik dan, dalam awalnya, pembuangan yang tidak mungkin. Asumsi yang terakhir menyiratkan bahwa seluruh tempat tinggal tangga wajib mengkonsumsi kuantitas sama baik rakyat untuk pasokannya. Perpanjangan untuk generik poly barang sepenuhnya gampang. Ekonomi tempat tinggal tangga terdiri menurut H, diindeks h = 1, ..., H. Setiap tempat tinggal tangga mempunyai fungsi utilitas Uh = Uh (xh, G) Dimana xh merupakan konsumsi rumah tangga menurut vektor barang eksklusif dan G merupakan penyediaan barang publik. Faktanya bahwa total pasokan, G, ada pada seluruh fungsi utilitas tempat tinggal tangga yang memberitahuakn bahwa barang publik tersebut murni. Aturan Samuelson yang menyatakan bahwa ketentuan Pareto efisien menurut barang publik terjadi ketika taraf transformasi marjinal antara barang publik dan masing-masing barang swasta disamakan penjumlahan tadi, menurut taraf substitusi marjinal seluruh tempat tinggal tangga. Pada ketika optimal, MRS ini disamakan menggunakan marjinal biaya yang diberikan oleh taraf transformasi marjinal (MRT). Sebaliknya, sebuah unit tambahan barang swasta hanya menaikkan kesejahteraan
penerima tunggal dan keadaan optimal terjadi waktu manfaat marjinal yang menyamakan kedudukan pada semua rumah tangga dan biaya marjinal. Dua hal wajib dicatat pada interpretasi output ini. Pertama, meskipun non-dikecualikan sudah diadopsi menjadi karakteristik spesial murni barang publik, hal ini tidak memainkan peran dalam derivasi anggaran Samuelson. Bahkan, ketentuan taraf optimal tidak tergantung dalam derajat sifat dikecualikan. Sebaliknya, sifat dikecualikan hanya relevan untuk memilih prosedur penyediaan layak. Kedua, meskipun anggaran Samuelson merupakan tampak sederhana pada bentuk, ketelitian wajib diambil sebelum percaya bahwa hal tadi bisa menggunakan gampang diimplementasikan. Agar bisa memperoleh anggaran tadi, diasumsikan bahwa pemerintah mempunyai kontrol penuh atas alokasi asal daya. Ekuivalen pemerintah mampu memakai lumpsum perpajakan untuk redistribusi pendapatan dan untuk membiayai penyediaan barang publik , menggunakan desentralisasi penyediaan barang partikelir. Seperti yang sudah diketahui bahwa optimal lump-sum pajak jarang bisa dipakai pada praktek dan pengamatan yang sama meniadakan aplikasi anggaran Samuelson . Kesimpulan ini sudah memotivasi penyelidikan bentuk-bentuk cara lain keuangan dan kontras alokasi yang didapatkan untuk anggaran pertama terbaik Samuelson. Kelemahan : • Hasil analisis sangat tergantung dalam taraf kesejahteraan individu mana yang dipilih, dan taraf kesejahteraan mana yang mula-mula dipilih. • Samuelson memberitahuakn tercapainya syarat Pareto optimal akan namun kita tidak memahami apakah perpindahan menurut D ke W dalam diagram diatas memberitahuakn perbaikan atau penurunan kesejahteraan semua rakyat. • Kelemahan yang terbesar merupakan dalam asumsi bahwa konsumen secara terus jelas mengemukakan selera mereka terhadap barang publik dan selera mereka inilah yang sebagai dasar pengenaan biaya untuk membentuk barang publik. Sebagai persoalan pada penentuan jumlah barang publik yang akan disediakan oleh pemerintah merupakan bagaimana pemerintah memungut pembayaran menurut konsumen barang publik. • Barang publik yang dibahas merupakan barang yang memiliki sifat kebersamaan, yaitu barang publik yang digunakan sang konsumen pada jumlah yang sama.
C.TEORI ANGGARAN Teori ini berdasarkan dalam suatu analisa dimana setiap orang membayar atas penggunaan barang-barang publik menggunakan jumlah yg sama, yaitu sinkron menggunakan sistem harga buat barang-barang swasta (private goods). Teori ini berdasarkan dalam suatu analisa di mana setiap orang membayar atas penggunaan barang -barang publik menggunakan jumlah yg sama, yaitu sinkron menggunakan sistem harga buat barang-barang swasta. Teori alokasi barang publik melalui aturan adalah suatu teori analisa penyediaan barang publik yg lebih sinkron menggunakan fenomena lantaran bertitik tolak dalam distribusi pendapatan awal pada antara individuindividu pada rakyat & bisa dipakai buat memilih beban pajak pada antara para konsumen buat membiayai pengeluaran pemerintah. Garis tegak merupakan penghasilan, sedangkan garis datar adalahl publik (G). CG merupakan kurva kemungkinan produksi. Garis aturan merupakan A & B. Persinggungan aturan A menggunakan kurva indifrent berada pada titik F. Sehingga A akan mengkonsumsi barang publik sebanyak G0 menggunakan penghasilan OM0. Dan A akan mengkonsumsi sebagai akibatnya B akan mengkonsumsi barang swasta sebesar CC0 Jika A merubah garis anggarannya. Maka A akn mengkonsumsi barang publik sebanyak G1. Sehingga A akan mengkonsumsi barang swasta sebanyak MM1 & B akan sebagai NJ merupakan barang swasta yg tersedia buat individu B. Dan B akan mencapai nilai optimum mengkonsumsi barang publik & swasta dititik Q. MV merupakan barang swasta yg tersedia buat A. Sehingga A berapa dalam taraf ekuilibrium konsumen pada titik F,& total produksi berada pada titik Q dimana kurva konsumsi berpotongan dengan NJ. · Individu A akan berada pada tingkat keseimbangan konsumen (titik F) dan total produksi (titik E). Kedua individu mengkonsumsi barang publik sebesar OG0 dan swasta sebesar CI0 dimana individu A mengkonsumsi barang swasta sebesar MM0 dan individu B sebanyak NL0 dan total produksi barang swasta MM0+NL0=CI0 Kelemahan; Dari teori ini, yaitu digunakannya kurva indiferens menjadi indera analisis yg baik berdasarkan segi teori akan namun kurang berguna buat pelaksanaan penggunaannya pada fenomena sehari-hari. Teori ekonomi dianggap tidak mampu memecahkan masalah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang-barang swasta dan barang-
barang publik secara empiris dan pemecahannya harus dilaksanakan dengan proses pemungutan suara (voting) yang biasa dilakukan dalam proses politik.
BAB IV ANALISIS FAKTOR KEGAGALAN PASAR SERTA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH A. Faktor Penyebab Kegagalan Pasar Kegagalan pasar disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya yaitu adanya unsur ketidaksempurnaan pasar, adanya barang publik, adanya eksternalitas, adanya pasar tidak lengkap dan adanya kegagalan informasi. 1. Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar Alokasi sumber-sumber ekonomi yang efisien tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar karena terdapat monopoli atau adanya usaha yang biaya marginalnya selalu menurun bahkan adanya sebuah usaha yang memiliki biaya marginal nol. Alokasi faktor-faktor ekkonomi dapat dilakukan oleh mekanisme pasar secara efisien hanya pada pasar persaingan sempurna, sehingga kesamaan antar motivasi pengusaha dan tingkat produksi yang dianggap efisien oleh masyrakat hanya terdapat pada pasar persaingan sempurna. 2. Adanya eksternalitas Penyebab timbulnya faktor eksternalitas adalah tindakan konsumsi dari satu pihak mempengaruhi pihak lain dan tidak adanya kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Sehingga syarat yang menyebabkan terjadinya eksternalitas adalah adanya pengaruh dari suatu tindakan dan tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. 3. Adanya pasar tidak lengkap Apabila suatu pasar dapat menghasilkan semua jenis barang dan jasa dan biaya produksinya relatif kecil jika dibandingkan dengan harga yang mau dibayarkan oleh masyarakat maka pasar tersebut dapat dikatakan lengkap. Sedangkan pasar tidak lengkap terjadi karena adanya jenis jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta serta dalam jumlah yang cukup walaupun
penyediaan jasanya lebih kecil daripada apa yang mau dibayarkan oleh masyarakat. 4. Adanya kegagalan informasi Pada beberapa kasus masyarakat sangat membutuhkan informasi yang pihak swasta tidak dapat menyediakannya, contohnya perkiraan cuaca. Para petani dan pelaut sangat membutuhkan informasi terkait dengan perkiraan cuaca, akan tetapi dalam kasus seperti ini pihak swasta tidak bisa menyediakan informasi yang berhubungan dengan perkiraan cuaca tersebut. Sehingga dalam hal ini pemerintah diharapkan daoat menyediakan informasi cuaca yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para petani dan pelaut. Contoh nyata kegagalan pasar yang ada di Indonesia yaitu seperti berita yang dilansir pada berita ekonomi tanggal 8 April 2015 bahwa kegalalan pasar yang dialami indonesia saat ini yaitu kegagalan dalam bentuk struktur pasar komoditas domestik. Seperti yang diungkapkan oleh ekonom dari IPMI International Business School, hal ini terlihat dari perubahan harga yang ada di domestik tergantung oleh kekuatan pasar seperti yang ada di ekonomi liberal. Contoh dari kegagalan pasar di Indonesia, yaitu masih adanya pasar monopoli dan pasar oligopoli dalam komoditas, seperti beras, gula, atau cabai. Terakhir, pemerintah mengurangi beban subsidi energi dan menyerahkan mekanisme pasar dalam penentuan harga listrik. Maksudnya ialah naik turunnya tarif listrik akan mengacu pada kurs rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia, dan inflasi. Kasus tersebut tentunya menjadi sorotan para masyarakat terhadap pemerintahan. Seluruh masyarakat berharap kepada pemerintah agar lebih memberikan regulasi harga di pasar domestik. Selain itu masyarakat berharap agar menetapkan kebijakan yang tepat dalam hal subsidi, karena sangat berpengaruh terhadap perekonomian Negara. B. Campur Tangan Pemerintah Terkait Kegagalan Pasar Menurut Sukirno (2003), kegagalan pasar menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem regulasi ekonomi yang ada agar perekonomian negara dapat terus berkembang.
Tujuan utama pembentukan peraturan negara adalah sebagai berikut: 1. Menjamin kesetaraan semua orang tanpa penindasan 2. Untuk menjaga agar perekonomian tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil 3. Untuk memantau kegiatan perusahaan, terutama perusahaan besar yang mereka tuju sehingga mereka tidak terlibat dalam praktik monopoli yang merugikan. 4. Mereka menyediakan fasilitas umum seperti jalan, polisi, dan tentara yang digunakan secara kolektif oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 5. Berhati-hati untuk menghindari atau mengurangi eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat. Kegagalan pasar merupakan salah satu alasan mengapa negara harus mengintervensi perekonomian untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan sebaik-baiknya. Jangan menjalankan fungsi penugasan secara efisien. Inefisiensi pemerintah ini disebabkan oleh 4 hal antara lain: keterbatasan informasi, keterbatasan pengawasan atau respon sektor swasta, keterbatasan pengawasan terhadap perilaku birokrasi, dan hambatan dalam proses kebijakan. Lebih lanjut, seperti dikemukakan Harjono (2011), syarat utama bagi negara untuk dapat mengembangkan sistem hukum yang dapat berfungsi secara memadai bagi sistem ekonomi pasar, yaitu menyiapkan seperangkat hukum tertulis yang dapat secara jelas menunjukkan batas-batas individu, hak dan tanggung jawab yang relevan dengan kebijakan ekonomi yang merupakan mekanisme pro-pasar. Menurut Barton (2000), peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar adalah: Peran alokasi sumber daya. Meliputi penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian dan menyediakan barang publik dan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
Peran pemerintah sebagai regulator. Ini termasuk undang-undang dan peraturan yang dibutuhkan masyarakat, termasuk undang-undang yang mengatur bisnis dan yang dirancang untuk memfasilitasi aktivitas komersial dan hak milik pribadi. Peran pemerintah dalam mencapai kesejahteraan sosial. Mencakup langkah-langkah untuk mempromosikan keadilan sosial di negara yang bersangkutan, seperti pajak, jaminan sosial (pembayaran transfer), dan penyediaan berbagai barang publik campuran kepada masyarakat. Peran pemerintah dalam mengelola ekonomi makro yang mendorong stabilitas dan kemakmuran ekonomi negara secara keseluruhan melalui kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, kesempatan kerja penuh, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran.
BAB V Teori dan Alokasi Pengeluaran Pemerintah A. Model Pembangunan Tentang Pengeluaran A. Model pembangunan tentang pengeluaran 1. Teori pengeluaran pemerintah Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. apabila pemerintah telah memutuskan suatu kebijakan untuk membeli barang serta jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah buat melaksanakan kebijakan tadi. Teori tentang pengeluaran pemerintah juga bisa dikelompokan menjadi dua bagian yaitu teori makro dan teori mikro. 1. Teori Makro Pengeluaran pemerintah pada arti riil bisa digunakan menjadi indikator besarnya aktivitas pemerintah yang didanai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar serta banyak kegiatan pemerintah semakin besar juga pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang bisa digolongkan menjadi berikut : (Boediono,1999) a) Pengeluaran pemerintah buat pembelian barang serta jasa. b) Pengeluaran pemerintah buat gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai memiliki dampak terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak eksklusif. c) Pengeluaran pemerintah buat transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian eksklusif pada warganya yang mencakup contohnya pembayaran subsidi atau donasi eksklusif kepada aneka macam golongan masyarakat, pembayaran purna tugas, pembayaran bunga untu pinjaman pemerintah pada warga .
Secara ekonomis transfer payment mempunyai status serta pengaruh yang sama menggunakan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya tidak selaras.embelian barang serta jasa. . a) model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Merupakan yang dikembangkan oleh Rostow serta Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, serta tahap lanjut. pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diharapkan untuk untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi supaya bisa semakin meningkat, tetapi di termin ini peranan investasi swasta pula semakin besar . Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta pula banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi. 2. Teori Mikro Tujuan berasal teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah merupakan buat menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan permintaan akan barang publik serta faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. hubungan antara permintaan dan penawaran untuk barang publik memilih jumlah barang publik yang akan disediakan melalui aturan belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro tentang pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan menjadi berikut: Penentuan Permintaan Ui = f (G,X) G = vektor dari barang publik X = vektor barang swasta i = individu; = 1,...., m
U = fungsi utilitas Seseorang individu mempunyai permintaan akan barang publik serta swasta. akan tetapi, permintaan efektif akan barang tadi (pemerintah serta swasta) tergantung pada hambatan aturan (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak Gk. buat menghasilkan i barang K sebanyak Gk, pemerintah harus mengatur sejumlah aktivitas. misalnya pemerintah berusaha buat meningkatkan penjagaan keamanan. dalam aplikasi usaha mempertinggi keamanan tadi tak mungkin bagi pemerintah buat menghapuskan sama sekali angka kejahatan. karena itu, pemerintah serta rakyat wajib memutuskan suatu tingkat keamanan yg dapat ditolerir sang masyarakat. Suatu taraf keamanan tertentu dapat dicapai menggunakan aneka macam kombinasi kegiatan atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi. Penentuan tingkat output Up = g (X, G, S) Up = fungsi utilitas S = keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau kedudukan G = vector barang public X = vector barang swasta Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih : Max Ui = f(X, G) Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya : PxX + t B < Mi P = vektor harga barang swasta X = vektor barang swasta Bi = basis pajak individu 1
Mi = total pendapatan individu 1 T = tariff pajak Kurva permintaan berasal pemilik yang mewakili warga dipengaruhi oleh dua proses , yaitu menggunakan mengasumsikan pemilik tak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga beliau bertindak sebagai pengambil harga (Price Taker). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga beliau bertindak menjadi pengambil output (output Taker). B. Hokum Wagner Hukum Wagner memandang bahwa pengeluaran pemerintah adalah imbas menurut perkembangan ekonomi, sedangkan Hipotesis Keynes beropini bahwa pengeluaran pemerintah adalah indera kebijakan fiskal buat mempertinggi perekonomian. Dalam jangka panjang, Hukum Wagner terbukti berlaku pada semua provinsi pada Indonesia & dalam grup provinsi berpendapatan rendah baik memakai contoh versi Peacock & Wiseman (1968) juga Mann (1980). Hukum Wagner lawan Hipotesis Keynes Sebagaimana selintas disinggung sebelumnya, masih ada 2 pandangan buat melihat kaitan antara pengeluaran pemerintah menggunakan perkembangan perekonomian. Pandangan pertama beropini bahwa besarnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi sang perkembangan ekonomi. Semakin maju suatu perekonomian, berukuran pemerintah pula akan semakin besar; dimana berukuran pemerintah tadi diukur menggunakan besarnya pengeluaran pemerintah. Pandangan ini populer menggunakan menjadi Hukum Wagner (Wagner Law), merujuk dalam ekonom Jerman Adolf Wagner yang pertama mengemukakan hal tadi dalam abad ke-19. Pandangan ke 2 beropini sebaliknya, yaitu bahwa pengeluaran pemerintah memengaruhi perkembangan ekonomi. Pendapat ini dikemukakan sang Keynes dalam awal abad ke-20, sebagai akibatnya disebut Teori Keynes. Jika Wagner melihat bahwa pengeluaran pemerintah adalah variabel endogen berdasarkan perkembangan ekonomi, Keynes memandang pengeluaran pemerintah adalah variabel eksogen berdasarkan perkembangan ekonomi (Olomola, 2004). Dengan demikian, interaksi kausalitas
berdasarkan Keynes bersifat pengeluaran pemerintah mengakibatkan perkembangan ekonomi. Ekonom yg sepakat menggunakan pendapat Wagner berargumen bahwa belanja atau pengeluaran pemerintah yg tinggi bermasalah pada hal penyediaan dana buat memenuhi kebutuhan pengeluaran, apakah menggunakan menaikkan pajak, menambah utang, atau mencetak uang. Masing masing cara lain tadi memiliki potensi permasalahan.Mengenakan pajak sanggup mendistorsi perekonomian, menambah utang bisa mendesak keluar(crowding out) investasi swasta, & mencetak uang berlebihan bisa mengakibatkan inflasi. Menurut Wagner, masih ada 3 alasan pengeluaran pemerintah semakin tinggi sejalan menggunakan peningkatan perekonomian (Abu-Ubaideh, 2015; Bojanic, 2013; Dada, 2017; Furuoka & Harvey, 2014; Grullon, 2014; Iyare & Lorde, 2004). 1. Pemerintah mengeluarkan porto buat menjalankan fungsi administrasi & perlindungan, pada mana menggunakan pertambahan penduduk terjadi peningkatan pengeluaran buat menjalankan fungsi tadi. 2. ada pengeluaran buat budaya & kesejahteraan (cultural and welfare expenditures), contohnya buat pendidikan & redistribusi pendapatan. Pengeluaran ini seperti menggunakan barang mewah (luxurious goods) sebagai akibatnya elastisitas pendapatannya lebih menurut satu, yg berarti meningkat pendapatan maka jumlah pengeluaran buat jenis fungsi ini pula akan semakin tinggi. 3. Perkembangan teknologi & kebutuhan modal yg sangat akbar mengakibatkan sektor-sektor tertentu cenderung bersifat monopoli, sebagai akibatnya mendorong kiprah pemerintah buat merogoh alih sektor bisnis tadi pada rangka menghindarkan monopoli sang swasta. Pengelolaan sektor bisnis tadi sang pemerintah akan menaikkan pengeluaran publik. Demikian pula, masih ada sektor-sektor pada mana swasta tertarik berpartisipasi sebagai akibatnya mendorong pemerintah buat terjun dalam sektor tadi (Olomola, 2004).Hukum Wagner menyebutkan interaksi jangka panjang antara berukuran pemerintah menggunakan kemajuan ekonomi, meskipun Wagner nir menaruh rumusan
matematisnya (Abu-Ubaideh, 2015). Ukuran pemerintah biasanya diukur menggunakan jumlah pengeluaran, sedangkan perkembangan ekonomi biasanya dihitung menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Lantaran Wagner nir menaruh rumusan matematis & lantaran berukuran-berukuran tadi bisa dihitung secara bervariasi, masih ada enam model matematis yg bisa digunakan buat menguji Hukum Wagner (Chang, 2002; Dolenc, 2009; Huang, 2002; RG = f(RGDP) (1) RG = f (RGDP/N) (2) RG/N = f(RGDP/N) (3) RG/RGDP = f(RGDP/N) (4) RG/RGDP = f(RGDP) (5) CG = f(RGDP) (6) Yang mana RG adalah pengeluaran pemerintah riil (real government expenditure), RGDP adalah PDB rill (real gross domestic product), CG adalah pembelian pemerintah (consumption of government) & N adalah jumlah penduduk. RG/N adalah pengeluaran pemerintah per kapita, sedangkan RGDP/N adalah PDB per kapita. Pembagian dengan jumlah penduduk ini menghilangkan pengaruh pertambahan populasi (Keho, 2016). Model (1) dipakai sang Peacok-Wiseman versi tradisional, model (2) diklaim versi Goffman, model (3) diklaim versi Gupta/Michas, model (4) dipakai sang Musgrave, model (5) adalah Peacock-Wiseman versi share, & model (6) adalah versi Pryor (AbuUbaideh, 2015; Huang,2002). C. Teori Peacock Wiseman Teori Peacock dan Wiseman didasari pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Dalam analisis itu, Pemerintah berusaha untuk terus memperbesar pengeluaran dengan mengandalkan memperbanyak penerimaan dari pajak.Naiknya penerimaan pajak mengakibatkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.
Padahal nyatanya masyarakat tidak terima pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Dalam keadaan yang normal meningkatnya GNP mengakibatkan penerimaan pemerintah semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi lebih besar. Peacock dan Wiseman didasari oleh teori mereka pada suatu teori bahwa suatu masyarakat mempunyai sebuah tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat tersebut dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.Namun,dengan adanya tingkat toleransi ini yang menjadi kendala bagi suatu pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat tiga buah gangguan yang menyebabkan pajak tidak dapat turun kembali ke tingkat pungutan semula, antara lain: 1. Efek penggantian (displacement effect) merupakan suatu gangguan sosial yang mengakibatkan aktivitas swasta dipindahkan pada aktivitas pemerintah. 2. Efek inspeksi (inspection effect) adalah suatu aktivitas dimana pemerintah yang baru ikut terlihat setelah terjadinya gejolak perekonomian. 3. Efek konsentrasi (concentration effect) yaitu suatu gangguan sosial yang dapat mengakibatkan terjadinya perpindahan konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya menjadi dilaksanakan oleh swasta. Peacock dan Wiseman merupakan suatu ahli ekonomi yang berasal dari Inggris. Mereka mengembangkan menjadi teori pengeluaran pemerintah yang dicantumkan pada buku mereka berjudul The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom dan diterbitkan pada tahun 1961.Pengembangan ketiga gangguan tersebut tidak cukup dibiayai hanya dengan paja saja, oleh karena itu pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah ketiga gangguan tersebut teratasi timbul kewajiban untuk melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat bukan hanya karena GNP yang semakin bertambah tetapi juga karena adanya kewajiban baru tersebut. Dengan adanya ketiga efek tersebut mengakibatkan bertambahnya aktivitas
pemerintah sehingga meskipun efek gangguan telah teratasi tingkat pajak tetap tidak menurun kembali pada tingkat semula terjadinya gejolak perekonomian. BAB VI Penerimaan Pemerintah A. Sumber-sumber penerimaan negara 1. Penerimaan negara dari Pajak merupakan pungutan pada barang atau jasa tertentu yang bernilai dan kontribusi wajib bagi warga negara sebagai wajib pajak. Terdapat dua pihak yang berwenang melakukan penguatan pajak yaitu pemerintah pusat dan daerah direktorat jenderal Pajak berwenang untuk menguat pajak pusat sedangkan dinas pendapatan daerah memungut pajak daerah 2. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Penerimaan negara bukan pajak dijelaskan dalam undang-undang no.9 Tahun 2018 yaitu pnbp adalah pungutan yang harus dibayar oleh badan atau individu tertentu dengan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung atas pemanfaatan sumber daya. Jenis-jenis pendapatan negara bukan pajak: a. Pemanfaatan sumber daya alam Seperti pemanfaatan air udara dan kekayaan alam. b. Pelayanan Merupakan segala bentuk penyediaan barang atau jasa yang menjadi tanggung jawab pemerintah baik dari segi kebutuhan masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan. Seperti pendidikan kesehatan dan hak cipta. b. Pengelolaan barang milik negara.
Merupakan kekayaan yang diperoleh dari anggaran pendapatan belanja negara yang dijadikan pernyataan modal negara. Seperti obligasi dan deviden BUMN. c. Pengelolaan barang milik negara. Merupakan hal yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan pemanfaatan semua barang yang dibeli atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara yang berasal dari perolehan lain yang sah. d. Pengelolaan dana. Merupakan pengelolaan dana pemerintah yang bersumber dari APBN yang sah untuk tujuan tertentu seperti sisa anggaran pembangunan. e. Hak negara lainnya Adalah hak negara selain sumber penerimaan negara yang sebelumnya diatur dalam undang-undang seperti barang sitaan dari pelanggaran masyarakat. 3. Hibah Hibah merupakan penerimaan di luar pnbp meskipun penghasilan non pajak. Hibah memiliki klasifikasi sendiri dan aturannya sendiri. Hibah diartikan sebagai setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, barang dan jasa atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang tidak perlu dibayarkan kembali yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jenis-jenis hibah: a. Hibah terencana Adalah hibah yang direncanakan atau dicatat melalui daftar rencana kegiatan hibah (DRKH). b. Hibah langsung yaitu hibah tanpa melalui pendaftaran atau disebut juga non-DRKH. c.Hibah melalui KPPN adalah proses penarikan dilakukan di bendahara umum negara (BUN) atau kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN). d.Hibah tanpa melalui KPPN yaitu proses penarikan hibahnya tidak dilaksanakan di BUN atau KPPN. e.Hibah dalam negeri merupakan pelimpahan atau pengalihan hak dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah begitupun sebaliknya dengan melakukan perjanjian.
F. Hibah luar negeri yaitu bersumber dari negara asing, PBB, dan lembaga keuangan asing serta perusahaan Indonesia yang berdomisili melakukan kegiatan dari luar negeri. B .Distribusi beban pemerintah Distribusi beban pemerintah pengenaan pajak kepada wajib pajak: 1.Prinsip kesamaan atau keadilan equity beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak. 2.Prinsip kepastian (certainty) pajak harus tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti dan memudahkan administrasi. 3.Prinsip kecocokan atau kelayakan pajak jangan sampai menekan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan senang dan suka hati dalam melakukan pembayaran pajak. 4.Prinsip ekonomi pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya. C. SISTEM PERPAJAKAN DAN POLITIK 1 Unsur-Unsur dalam Sistem Perpajakan Sistem perpajakan merupakan sistem yang terdiri dari unsur yang meliputi Hukum Pajak (Tax Law), Kebijakan Perpajakan (Tax Policy), dan Sistem Administrasi Perpajakan (Tax Administration) yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yaitu penerimaan pajak yang optimal. Ketiga unsur tersebut saling menunjang sehingga masing-masing unsur harus sama-sama kuat dan stabil. Apabila salah satu unsur lemah maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan dapat mengarah pada keruntuhan pencapaian tujuan suatu negara yaitu mengumpulkan dana dari warga negara untuk memenuhi dan membiayai fungsi pemerintah secara optimal. Ketiga unsur tersebut juga saling bergantung untuk mewujudkan sistem perpajakan yang stabil. Sehingga kualitas administrasi pajak merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan. 2. Hukum Pajak (Tax Law) Hukum pajak (tax law) merupakan keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Lebih lanjut tentang tax law dibahas pada bab 6. 3. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy)
Kebijakan Perpajakan merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan, berupa perencanaan, program-program, maupun keputusan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan optimalitas penerimaan pajak. Selaras dengan pengertian Kebijakan Negara yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan, bahwa Kebijakan Negara merupakan a projected program of goals, values and practices, artinya bahwa Kebijakan Negara merupakan program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Lauddin Marsuni: 2006). Kebijakan Pajak merupakan Kebijakan Negara. Lauddin Marsuni (2006), menyebutkan bahwa kebijakan memiliki unsur-unsur esensil yaitu: 1) Tujuan (goal) Kebijakan yang disusun oleh Negara dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. 2) Proposal (plans) Kebijakan berisi tentang konsep rancangan (perencanaan) untuk mencapai tujuan. 3) Program (programs) Kebijakan mencakup kesatuan prosedur untuk menjalankan perencanaan yang telah dirumuskan. 4) Keputusan (decissions) Kebijakan mengandung hasil akhir dari proses pemikiran permasalahan melalui pemilihan alternatif program untuk mencapai tujuan. 5) Efek (efect) Implementasi kebijakan memberikan pengaruh kepada faktor lain yang lebih luas.Kebijakan Pajak memenuhi unsur-unsur esensial diatas. Apabila ditinjau dari aspek yuridis dan aspek ekonomis sesungguhnya Kebijakan Pajak memenuhi unsur-unsur tujuan, proposal, program, keputusan dan efek. Hal tersebut dikarenakan pajak mengemban fungsi: a) fungsi budgeter b) fungsi regulerend (Rochmat Soemitro) Kebijakan pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan negara merupakan aplikasi dari Kebijakan Negara. Aplikasi Kebijakan Negara ini sebagai bentuk pilihan pemerintah, memungkinkan untuk memenuhi tujuannya manakala dirumuskan secara jelas, pasti, terarah, dan terukur (Lauddin Marsuni).
4. Tax Administration Administrasi Perpajakan merupakan proses dinamis secara terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan Sumber Daya Manusia, baik fiskus maupun Wajib Pajak, untuk mencapai optimalisasi realisasi Penerimaan Pajak. Administrasi Perpajakan dalam konteks prosedur meliputi kegiatan: 1) pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP, 2) penetapan jumlah pajak yang harus dibayar, 3) pembayaran pajak, 4) pelaporan pajak, 5) pemeriksaan pajak, 6) penagihan pajak, 7) keberatan maupun banding. Administrasi Pajak dalam Sistem Perpajakan suatu negara harus stabil, solid dimana tidak terdapat loopholes, untuk menghindari terjadinya kecurangan perpajakan (Tax Evasion). Sistem Administrasi Perpajakan akan dapat dirumuskan dan dibangun serta diterapkan dengan baik pada suatu Negara tentunya membutuhkan Hukum Pajak yang kuat dan juga penerapan dan perumusan Kebijakan Perpajakan yang kuat dan solid. Sedangkan Kebijakan pajak yang kuat dan stabil tidak pernah lepas dari Hukum Pajak yang kuat pula. Administrasi Perpajakan memerlukan sistem yang terintegrasi dengan baik, dengan Sistem Administrasi Pajak yang kurang baik dapat mengganggu Efektivitas Struktur Perpajakan dan mendistorsi pertumbuhan pajak. Sistem Administrasi Perpajakan merupakan rangkaian kegiatan pemungutan pajak,termasuk di dalamnya komponen sumber daya manusia dan sumber daya lain yang saling terhubung dengan harmonis untuk mencapai tujuan penerimaan pajak sesuai dengan target yang diharapkan. Sistem Administrasi Perpajakan yang diterapkan dengan baik memberikan kekuatan pada mekanisme pemungutan pajak, sehingga dapat meningkatka kepatuhan Wajib Pajak dan mengurangi tindakan penghindaran pajak maupun kecurangan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 4.2 Sistem Perpajakan di Indonesia Reformasi Perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang lebih efektif, lebih efisien dan lebih produktif. Perubahan sistem perpajakan ini mengarah kepada
peningkatan kinerja perpajakan, yaitu optimalisasi penerimaan pajak. Reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang melingkupi pula perumusan kebijakan perpajakan maupun hukum pajak yang mendasari perubahan Sistem Administrasi Perpajakan yang akan diterapkan. Reformasi Perpajakan yang dilakukan di Indonesia dimulai sejak tahun 1984. Diawali dengan Reformasi Perpajakan (first tax reform) dilakukan pada tahun 1984, perubahan mendasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dilakukan di Indonesia. Pembaruan Sistem Perpajakan di Indonesia ini diusahakan melalui sistem perpajakan yang sederhana, dimana adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian. Kesederhanaan sistem diperlukan agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak ataupun Fiskus. Penyederhanaan bukan berarti harus mengorbankan pemerataan, oleh karena sistem yang baru tetap mempunyai progresivitas. 4.3 Sistem Pemungutan Pajak Sistem Pemungutan Pajak dalam Sistem Administrasi Perpajakan dikenal dengan Self Assesment System, Official assessment system, dan Withholding Tax System. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Official assesment System Di mana wewenang pemungutan pajak sepenuhnya ada pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967. 2) Semi Self Assesment system Wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak Wajib Pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983. 3) Full self assesment system Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib Pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983. 4) With holding system