Buku Profil KPPN Jakarta II Tahun 2022

2T A0H2U2N

MENUJU KANTOR PELAYANAN TERBAIK

BUKU PROFIL
KPPN JAKARTA II

Mengenal KPPN Jakarta II Lebih Dekat

MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI DAN PASTI

BUKU
PROFIL

KPPN JAKARTA II

TAHUN 2020

Pengarah dan Penanggung Jawab

Lasmaria Manurung
Agus Ristanto

Editor Fina Martiningsih
Tuelfa G. Hasibuan
Rachel Clarissa Yusi Nurwindiarti
Syifa Amaradhani
Yesi Aprilianti

Kontributor

Agus Ristanto
Amin Lestariyanto
Leo Sukoco

DAFTAR DAFTAR ISI
ISI
BAB 1

PENDAHULUAN 2

IDENTITAS KANTOR PELAYANAN

SAMBUTAN KEPALA KPPN 3

SAMBUTAN KEPALA KANWIL DJPB DKI JAKARTA 4

KARAKTERISTIK WILAYAH 5

BAB 2 12
GAMBARAN UMUM 14
15
SEJARAH KPPN JAKARTA II 18
ARAH KEBIJAKAN 19
PERAN STRATEGIS 20
VISI DAN MISI
MOTTO DAN JANJI LAYANAN 22
MAKLUMAT PELAYANAN 24
30
BAB 3 34
ORGANISASI & WILAYAH KERJA
37
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA 38
SARANA PRASARANA 39
TUGAS DAN FUNGSI KPPN JAKARTA II 39
WILAYAH KERJA/PELAYANAN 41
43
BAB 4 48
KINERJA

PETA STRATEGI
CAPAIAN IKU 3 TAHUN TERAKHIR
NILAI KINERJA ORGANISASI
PAGU DAN REALISASI
KINERJA LAYANAN SETIAP SEKSI
PEMBANGUNAN ZI WBK/WBBM
IMPLEMENTASI PUG

BAB 5 52
INOVASI DAN PRESTASI 64

INOVASI KPPN JAKARTA II
PRESTASI KPPN JAKARTA II

BAB 6 71
PENUTUP

75
DOKUMENTASI KEGIATAN INTERNAL 77
DAN EKSTERNAL
TESTIMONI STAKEHOLDER
HARAPAN YANG INGIN DICAPAI

PENDAHULUAN

IDENTITAS KANTOR PELAYANAN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II adalah

KPPN Tipe A1 yang merupakan instansi vertikal dibawah Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Tipe A1 mempunyai
tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan
bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban
anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan. KPPN Jakarta beralamat di Jalan
Wahidin II No.3, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota
Jakarta, DKI Jakarta 10710

2

SAMBUTAN KEPALA KPPN
JAKARTA II

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke Dalam buku profil ini juga kami sisipkan
tentang profil beberapa satuan kerja dan
hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat peta penyaluran dana APBN yang
dan perlindungan-Nya yang selalu disalurkan oleh KPPN Jakarta II sebagai
dilimpahkan kepada kita, sehingga wujud kontribusi kami dalam pembangunan
penyusunan Buku Profil KPPN Jakarta II untuk Indonesia maju.
Tahun 2022 dapat diselesaikan dan hadir
sebagai salah satu media untuk memberikan Tak ada gading yang tak retak, kami
informasi tentang KPPN Jakarta II serta sadar penyusunan Buku Profil KPPN Jakarta
sekaligus sebagai media untuk membangun II ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik
citra yang baik dimata stakeholder dan dan saran positif yang membangun sangat
mitra kerja. kami harapkan dari para pembaca guna
lebih meingkatkan kinerja serta pelayanan
Dengan segala kerendahan hati, kami di KPPN Jakarta II untuk mewujudkan
ucapkan terimakasih atas sumbangsih tingkat kepuasan para pengguna layanan
seluruh pihak yang telah berkontribusi yang lebih maksimal.
dalam penyusunan Buku Profil ini. Dedikasi
terbaik kami berikan lewat pilihan kata dan Salam,
gambar ditiap lembarnya. Selamat membaca.

Buku Profil KPPN Jakarta II Tahun 2022 Jakarta, 18 Februari 2022
ini memberikan infomasi secara
komprehensif tentang kondisi dan 3
karakteristik, jenis dan produk layanan,
sarana prasarana pendukung, sumber daya
manusia, capaian kinerja serta prestasi yang
telah diraih oleh KPPN Jakarta II.

SAMBUTAN KEPALA
KANWIL DJPB
PROV. DKI JAKARTA

Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat serta hidayah-

Nya sehingga sampai dengan saat ini seluruh Pelaksanaan Anggaran Negara di wilayah DKI Jakarta telah

berjalan dengan baik, dimana target-target yang telah ditentukan dapat tercapai, dan yang lebih penting

lagi dari itu adalah terlaksananya layanan kepada stakeholders dengan transparan, cepat, akurat dan

akuntabel serta bebas biaya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan dalam hal

ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan tugaskan sebagai Bendahara Umum Negara yaitu mengelola

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Selama Dua tahun pandemi Covid 19 dengan suka dukanya, pelaksanaan anggaran di Wilayah DJPb DKI

Jakarta tetap berjalan, dengan berbagai penyesuaian proses bisnis tanpa mengurangi substansi prosedur

pelaksanaan anggaran. Semua proses pelaksanaan APBN dari Perencanaan sampai dengan Pelaporan

disampaikan melalui media online.

KPPN Jakarta II adalah salah satu dari 10 (sepuluh) Kantor Layanan pada lingkup Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. KPPN Jakarta II mempunyai banyak keunggulan jika dibandingkan

dengan kantor lain yaitu sebagai kantor penyalur dana APBN terbesar di Indonesia serta melayani satker-

satker Bendahara Umum Negara. Sebagai kantor ujicoba kebijakan-kebijakan dan aplikasi baru sebelum

diimplementasikan kepada KPPN lain di seluruh Indonesia serta menyampaikan SPM dengan 2 (dua) akses.

KPPN Jakarta II selalu memperbaiki diri, hal ini terlihat dari adanya peningkatan kinerja maupun

layanan yang diberikan kepada stakeholders, ini dibuktikan dengan prestasi yang dicapai selama dua tahun

terakhir dimulai dari nilai indeks survey layanan yang meningkat setiap tahunnya, mendapatkan peringkat I

selama tiga semester berturut-turut atas Laporan Kinerja dan supervisi KPPN mulai semester II tahun 2020

s.d semester II tahun 2021 di tingkat wilayah DKI Jakarta, juara satu marketplace secara berturut-turut, Juara

satu Sertifikasi Pejabat Pebendaharaan, juara satu Sertifikasi Bendahara, penyelesaian SPM tercepat mulai

bulan Juni s.d September 2021, serta adanya kenaikan peringkat pada pengelolaan Kinerja (SFO) dari

peringkat 33 pada tahun 2019 menjadi peringkat 9 pada tahun 2021

Selain prestasi diatas, KPPN Jakarta II memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2019

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2021. Kedua capaian ini merupakan capaian yang

prestisius ditengah kesibukan kerja yang menyita waktu dan beban kerja yang sangat tinggi serta ekspektasi

satker atas pelayanan KPPN Jakarta II .

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cukup mumpuni dalam bekerja dan loyalitas yang sangat baik

terhadap unit kerja serta komitmen pimpinan, membuat KPPN Jakarta II mampu mengatasi kendala yang

dihadapi dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan bahkan melebihi dan berprestasi.

Kunci dari keberhasilannya adalah diantaranya diciptakannya berbagai inovasi layanan telah dilakukan

oleh KPPN Jakarta II sepanjang dua tahun terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

dengan diterapkannya konsep Fresh Office serta adanya penguatan integritas bagi SDM-nya serta sinergi

dengan stakeholders secara berkesinambungan.

Saya sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, mendukung KPPN Jakarta II

untuk memperoleh predikat Kantor Pelayanan Terbaik tahun 2022. 43

SEJARAH JAKARTA KARAKTERISTIK
WILAYAH

Jakarta, ya siapa yang tidak tahu Jakarta. Semua orang mengetahui bahwa
Jakarta adalah ibukota negara sekaligus pusat perekonomian di Indonesia. Pada
Juni tahun 2022 ini Jakarta akan berusia 495 tahun. Memiliki umur yang lebih tua
dari Indonesia sendiri menjadi bukti bahwa Jakarta sudah eksis dari zaman
penjajahan dan pastinya memiliki banyak sejarah penting mengapa pada akhirnya
bisa menjadi ibukota negara.

Pada awalnya Jakarta memiliki nama

Sunda Kelapa dan memiliki banyak

pergantian nama dengan diikuti sejarah-

sejarah penting dibalik pergantian nama

tersebut. Sunda Kelapa merupakan awal

mula dari Jakarta yang mana masih

berkedudukan di bawah kekuasaan

Kerajaan Padjajaran. Sunda Kelapa sudah

dikenal sejak abad ke-14 sebagai kota

pelabuhan yang sibuk, Sunda Kelapa

merupakan tempat bagi pedagang-

pedagang India, China, Arab, bahkan

Eropa untuk melakukan transaksi yakni

bertukar barang komoditas.

5

SEJARAH JAKARTA KARAKTERISTIK
WILAYAH

Jakarta masih bernama Sunda Kelapa Jayakarta masih berjaya sampai
hingga pada akhirnya bangsa Portugis
datang dan membuat perjanjian pada akhirnya bangsa Belanda
persahabatan dengan Raja Sunda serta
dengan maksud lain untuk tetap datang. Pada saat berada dibawah
mengamankan eksistensi Kerajaan
Padjajaran dari pengaruh perkembangan kekuasaan VOC, Jayakarta berganti
islam di pulau Jawa. Namun Fatahillah
dari Kesultanan Demak memiliki sudut nama menjadi Batavia. Jayakarta
pandang lain yakni apabila membiarkan
bangsa Portugis di Sunda Kelapa maka
akan menjadi ancaman regional bagi
seluruh Kerajaan di Nusantara, khususnya
pulau Jawa. Hal ini terbukti pada tahun
1522 bangsa Portugis menyatakan bahwa
Sunda Kelapa merupakan bagian dari
kekuasaannya. Untuk itulah Fatahillah
mengerahkan armada perangnya untuk
merebut kembali Sunda Kelapa dari
Portugis. Sunda kelapa akhirnya berhasil
diambil alih oleh Kesultanan Demak pada
22 Juni 1527, kemudian Fatahillah
mengganti nama Sunda Kelapa menjadi
Jayakarta yang artinya “kemenangan”.

yang semula dihancurkan dan

dilakukan pembangunan ulang.

Pembangunan Batavia dilakukan

dengan konsep bangunan seperti

kota Belanda. Kemudian Batavia

ditinggali oleh bangsa Eropa

sedangkan bangsa Jawa, China, dan

penduduk asli diusir dari wilayah

tersebut. Nama Batavia masih

digunakan sampai 1942 atau sampai

bangsa Jepang datang ke

Indonesia. 6

SEJARAH JAKARTA KARAKTERISTIK
WILAYAH

Ketika bangsa Jepang
datang menjajah Indonesia,
nama Batavia diubah
menjadi Jakarta Tokubetsu
Shi yang memiliki arti
“jauhkan perbedaan”. Kota
ini juga menjadi tempat
dilangsungkannya
Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia.

Setelah Jepang menyerah kepada 7
sekutu dan Indonesia
mengumumkan kemerdekaannya,
Jakarta Tokubetsu Shi kembali
berganti nama menjadi Jakarta dan
menjadi Ibukota Indonesia. Nama
Jakarta kembali dikukuhkan pada
22 Juni 1956 di bawah pemerintahan
Walikota Jakarta (Sudiro). Dan
pada 1961 Jakarta diubah statusnya
menjadi Daerah Khusus Ibukota
(DKI) Jakarta. Pemilihan 22 Juni
sebagai hari ulang tahun Jakarta
didasari dari sejarah perebutan
kembali Jakarta dari bangsa
Portugis oleh Fatahillah.

GEOGRAFIS KARAKTERISTIK
WILAYAH

Jakarta terletak di pulau jawa dan berbatasan langsung dengan provinsi

Banten di sebelah barat, berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Barat di
sebelah timur, dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah Utara.
Lokasi Provinsi DKI Jakarta yang strategis di Kepulauan Indonesia menjadikan
Jakarta pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan hubungan
Internasional dengan pelabuhan utamanya Tanjung Priok dan Bandara
Soekarno Hatta. Dengan luas daerah mencapai 661,5 km2, Jakarta merupakan
rumah bagi 11,25 juta penduduk Indonesia dan bahkan menjadi daerah
dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia yakni 16.500 jiwa per km2.
Jakarta terdiri dari 4 kota dan 1 kabupaten, yakni Kota Jakarta Pusat, Kota
Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara,
dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

8

BUDAYA KARAKTERISTIK
WILAYAH

Ondel-Ondel Jakarta Kerak Telor Lenong Betawi

Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan dan bahkan sekarang sudah masuk

kategori kota megapolitan. Jakarta merupakan pusat pemerintahan, bisnis, politik,

dan kebudayaan. Hal ini yang menyebabkan Jakarta seakan menjadi kota yang

tidak pernah mati, bahkan sampai larut malam pun Jakarta masih memiliki aktivitas

ekonominya sendiri. Perekonomian Indonesia pun pada dasarnya masih terpusat dari

Jakarta, sehingga tak heran masyarakat Jakarta terlihat selalu sibuk bekerja. Para

pekerja tersebut bukan hanya berasal dari yang bertempat tinggal di Jakarta saja

tetapi juga dari daerah lain, seperti dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dsb.

Makanya tak heran ketika mengecek jumlah penduduk Jakarta di google, bisa

dipisahkan berapa jumlah penduduk Jakarta pada siang hari dan malam hari.

Namun terlepas dari budaya sibuk, kerja keras, dan hiruk pikuknya Jakarta. Jakarta

masih mempunyai dan terus melestarikan kebudayaan-kebudayaannya yaitu ondel-

ondel, kerak telor, logat betawinya, lenong, dan masih banyak budaya lainnya.

Sibuknya Kota Jakarta 9

GAMBARAN
UMUM

SEJARAH KPPN

JAKARTA II
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Dalam rangka mewujudkan tata kelola

Jakarta II (KPPN Jakarta II) merupakan salah pemerintahan yang baik (good governance),

satu unit vertikal dan ujung tombak Direktorat pimpinan Kementerian Keuangan bertekad
Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi dalam proses untuk membentuk suatu kantor pelayanan di

lingkungan Direktorat Jenderal

penatausahaan APBN. KPPN Jakarta II berdiri Perbendaharaan yang dapat memberikan

sejak tahun 1971 dan telah berganti beberapa peningkatan layanan yang lebih cepat, akurat,
nama mengikuti dinamika organisasi. tanpa biaya serta penyelesaiannya dilakukan
Perubahan nomenklatur menjadi nama yang secara transparan (zero defect). Pembentukan

sekarang ini seiring dengan terjadinya kantor pelayanan percontohan telah

reorganisasi di tubuh Kementerian Keuangan direalisasikan di setiap wilayah provinsi di
sebagai bagian dari implementasi reformasi Indonesia oleh Direktorat Jenderal
manajemen keuangan untuk mendukung Perbendaharaan yaitu dengan mengubah

program besar pemerintah dalam penerapan setiap Kantor Perbendaharaan Negara

tata kelola pemerintah yang baik (good and (KPPN) yang berkedudukan di provinsi
clean government), yang juga sejalan dengan menjadi KPPN Percontohan. Perubahan
amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun tersebut diharapkan dapat memberi contoh

2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun kepada KPPN-KPPN lain untuk dapat

2004. mengikuti Standar Operating Prosedur KPPN

Percontohan. 12

Sejarah KPPN Jakarta II

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No KEP-172/PB/2007 tanggal 26
Juli 2007 KPPN Jakarta II merupakan KPPN
Percontohan yang telah dimulai operasionalisasi
pada tangga; 30 Juni 2007 bersama-sama dengan 18
(delapan belas) KPPN Percontohan lainnya, yaitu
KPPN Medan II, Palembang, Jakarta I, Bandung II,
Semarang II, Yogyakarta, Surabaya II, Pontianak,
Banjarmasin, Denpasar, Mataram, Kupang, Makasar
II, Gorontalo, Manado, Ambon, dan Jayapura.

Dengan diresmikannya KPPN Jakarta II menjadi Lobi KPPN
KPPN Percontohan diharapkan dapat meningkatkan Jakarta II Terkini
pelayanan terhadap proses pencairan dana APBN
menjadi lebih cepat, tepat, akurat, dan transparan
serta tanpa adanya pungutan biaya. Dengan
demikian opini publik yang selama ini masih melekat
yaitu berbelit-belitnya proses pencairan dana
melalui KPPN, tidak transparan, tidak konsisten
bahkan adanya pungutan tidak resmi dapat
dihilangkan dan berubah menjadi KPPN yang selalu
melayani publik dengan baik bebas dari Kolusi,
Korupsi, dan Nepotisme.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Vertikal

di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

serta penyempurnaan terhadap organisasi dan tata

kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara maka sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan nomor

101/PMK.01/2008 Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara Tipe A mengalami perubahan tipe termasuk

KPPN Jakarta II yang menjadi Tipe A1.

13

ARAH KEBIJAKAN
KPPN JAKARTA II

Menyukseskan dan Mengimplementasikan
mendukung dan mendukung
pelaksanaan simplifiaksi
pengimplementasian proses pembayaran
Sistem Aplikasi Keuangan belanja negara melalui
pratform pembayaran
Tingkat Instansi (SAKTI) pemerintah
kepada seluruh
Mendukung dan
Kementerian/Lembaga menyukseskan program
secara penuh (full modul) sertifikasi Bendahara, PPK,
dan PPSPM satuan kerja

pengelola APBN

Mengimplementasikan Mengimplementasikan
secara bertahap Jabatan penerapan Flexible
Working Space (FWS) dan
Fungsional Analis modernisasi tata kelola
Perbendaharaan Negara perkantoran yang baik
sebagaimana
dan Pembina teknis diamanahkan oleh
Perbendaharaan Negara Menteri Keuangan dalam
KMK 223 Tahun 2020
Mendukung dan
melaksanakan uji coba Melakukan penguatan
kelembagaan melalui
Penggunaan Uang kerjasama antar instansi
Persediaan (UP) melalui pemerintah
Marketplace dan Digital
Payment kepada satuan
kerja mitra KPPN Jakarta II

Melakukan penguatan
fungsi KPPN selaku

penyalur dana subsidi dan
transfer ke daerah

14

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan

menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2026

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, bahwa KPPN merupakan

garda terdepan Kementerian Keuangan

dalam proses pencairan dana APBN di

pusat maupun daerah yang mempunya

dampak langsung maupun tidak langsung

terhadap pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi Nasional.

KPPN Jakarta II merupakan KPPN terbesar
penyalur dana APBN di Indonesia,pada
tahun 2021 sekitar Rp.1.202 triliun atau
43,7% dari seluruh dana APBN disalurkan
melalui KPPN Jakarta II. Belanja tersebut
untuk membiayai kegiatan operasional
satuan kerja dan untuk keperluan
pembiayaan Belanja Bendahara Umum
Negara seperti pembayaran Belanja
Pensiun, Iuran Jaminan Kesehatan, Subsidi
energi, Subsidi Bantuan Uang Muka
Perumahan, Subsidi Perkeretaapian dan
Pelni dan Belanja Transfer Daerah.

Sejak pemerintah mengumumkan wabah Corona 15
Virus Disease 2019 (Covid-19) pada bulan Maret
tahun 2020 APBN bekerja lebih keras, KPPN
Jakarta II mempunyai andil yang sangat besar
dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan
penanggulangan Covid-19. Sebagaimana diketahui
bahwa penyaluran pembayaran berbagai jenis
subsidi kepada masyarakat, Dana Program Kartu
Prakerja, Subsidi Bunga, Subsidi Pupuk, Imbalan
Jasa Penjaminan Korporasi dan UMKM, Bantuan
Pembayaran Tagihan Listrik, Pembangunan Rumah
sakit dan Subsidi Tenaga Kesehatan pada
Kementerian Pertahanan dan Pembayaran iuran
jaminan Kesehatan disalurkan oleh KPPN Jakarta II.

Sebagai KPPN dengan jenis dan jumlah PERAN STRATEGIS
transaksi serta karakteristik satuan KPPN JAKARTA II
kerja yang cukup beragam, KPPN
Jakarta II dijadikan sebagai salah satu
laboratorium incubator uji coba
(piloting) oleh Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dalam hal
penerapan atau pengimplementasian
system maupun kebijakan baru sebelum
diimplementasikan keseluruh KPPN di
Indonesia. Mulai dari pilotin SPAN,
piloting e-SPM, piloting SAKTI, dan
yang terbaru adalah piloting
implementasi konfirmasi validitas
Garansi Bank pada akhir tahun 2021.

Dampak dari penyebaran Covid-19 ini

mengancam bukan hanya dari sisi

kesehatan manusia namum telah

memukul berbagai sudut dan sendi

ekonomi. Sektor usaha kecil atau UMKM

adalah sektor usaha yang sangat pesan instan, video conference dan
sarana komunikasi lainnya. Hal ini
terdampak dari pandemi Covid-19 merupakan salah satu tindak lanjut dari
penerapan Peraturan Menteri Keuangan
karena tidak adanya aktivitas di luar Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
rumah yang dilakukan oleh sebagian Belanja atas Beban APBN Dalam
Penanganan Pandemi Corona Virus
besar masyarakat, perkantoran dan Desease 2019.

perusahan memberlakukan system kerja

dari rumah (WFH) dengan harapan

dapat mengurangi dan menghambat

penyebaran kasus positif Covid-19. Hal

serupa juga diberlakukan oleh KPPN

Jakarta II, dalam rangka mendukung Untuk menegaskan peranan KPPN

pemerintah untuk memutus mata rantai Jakarta II selaku Kuasa Bendahara

penyebaran Covid-19 dengan melakukan Umum Negara di daerah, telah aktif

system kerja Work From Home (WFH) dilakukan publikasi informasi terkait

secara bergantian dengan jumlah pengelolaan APBN dan berbagai

pegawai yang melakukan Work at kegiatan dengan para mitra kerja dan

Office (WAO) seminimal mungkin stakeholder, hal ini juga dilakukan

namun tetap produktif dan tidak dalam rangka mewujudkan akuntabilitas

mengurangi kualitas layanan yang dan transparasi serta keterbukaan

diberikan kepada para mitra kerja dan informasi publik. Kehadiran KPPN

stakeholder. Seluruh layanan dilakukan Jakarta II juga ditunjukan dalam

secara daring (tanpa tatap muka), beberapa kegiatan sosial

mulai dari penyampaian SPM, kemasyarakatan seperti pembagian

penyampaian laporan sembako kepada masyarakat kurang

pertanggungjawaban bendahara, mampu dikomplek penampungan

rekonsiliasi laporan keuangan dan sampah melalui program Jakarta II

layanan konsultasi, semua dilakukan Peduli dan pemberian tali kasih kepada

dengan memaksimalkan sarana pegawai PPNPN KPPN Jakarta II

teknologi informasi, baik melaui aplikasi menjelang hari raya keagamaan.

16

Dalam rangka meningkatkan sinergi PERAN STRATEGIS
antar instansi vertikal di lingkungan KPPN JAKARTA II
Kementerian Keuangan sesuai dengan
Nilai-nilai Kementerian Keuangan tentang Implementasi FRESH Office
"Sinergi" dan Implementasi Kemenkeu
One, untuk meningkatkan kualitas pada Unit Kerja Lingkup Direktorat
pelayanan kepada masing–masing
stakeholder, KPPN Jakarta II melakukan Jenderal Perbendaharaan dan telah
layanan bersama dengan KPP Pratama
Jakarta Senen dan KPKNL Jakarta II Launching oleh Kepala Kanwil Ditjen
yaitu Layanan Bersama terkait
Sosialisasi Bersama dan pembukaan Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
layanan konsultasi Bersama via video
online (KOVI-O) yang diinisiasi dan pada Selasa, 28 Desember 2021.
dijadwalkan oleh KPPN Jakarta II.
Implementasi FRESH Office tersebut
Tak hanya sampai disitu, untuk
meningkatkan excellent service melalui bertujuan untuk mewujudkan lingkungan
penguatan kerja sama kelembagaan dan
untuk mengotimalkan tugas dan fungsi kerja yang nyaman, aman, kolaboratif,
dalam menjalankan sinergi pemberian
pelayanan kepada stakeholder, KPPN dan modern serta untuk meningkatkan
Jakarta II menjalin kerjasama dengan
berbagai instansi antara lain dengan PT. output dan kinerja pegawai, Direktorat
TASPEN (Persero) Cabang Utama
Jakarta dan BPJS Kesehatan Jakarta Jenderal Perbendaharaan melaksanakan
Pusat yang berfokus dalam layanan
utama PT.TASPEN (Persero) dan BPJS penguatan budaya kerja yang sejalan
Kesehatan serta dengan PT. Bank
Mandiri (Persero) dalam hal layanan dengan konsep New Ways of Working
bersama terkait Maketplace dan Digital
Payment. (NWOW) melalui implementasi Activity

Based Workplace (ABW) sesuai dengan

Selaku instansi pemerintah yang telah Keputusan Menteri Keuangan Nomor

meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi KMK-453/KMK.01/2020 tentang Pedoman

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Pelaksanaan Activity Based Workplace di

Melayani (WBBM), KPPN Jakarta II Lingkungan Kementerian Keuangan dan

selalu dan terus menerus melakukan Keputusan Direktur Jenderal

kampanye serta mendukung Perbendaharaan Nomor KEP-97/PB/2021

pembangunan zona integritas menuju tentang Buku Pedoman Standar Layout

WBK-WBBM kepada instansi pemerintah dan Desain Bangunan Instansi Vertikal

lain melalui sharing season dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

kesempatan sosialisasi maupun Focus yang di dalamnya mengatur konsep

Group Discussion (FGD). ruang kerja yang Flexible, Responsive,

Smart, dan Healthy (FRESH) Office,

Dalam rangka mengakselerasi yang sejalan dengan konsep NWOW

implementasi FRESH Office, KPPN Kementerian Keuangan.

Jakarta II ditetapkan sebagai unit yang

ditunjuk untuk melaksanakan FRESH Demikian sedikit gambaran peran
strategis KPPN Jakarta II sebagai
Office Tahun 2021 berdasarkan instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
Keputusan Direktur Jenderal
17
Perbendaharaan Nomor: KEP-10/PB/2021

VISI
MISI K P P N

JAKARTA II

VISI

"Menjadi Pengelola
Perbendaharaan Negara di
Daerah yang Profesional, Modern,
Transparan, dan Akuntabel"

Menjadi Kelancaran Pencairan M
Dana APBN secara Tepat I
Sasaran, Tepat Waktu, dan S
Tepat Jumlah. I
Mengelola Penerimaan Negara
secara Profesional dan 18
Akuntabel.
Mewujudkan Pelaporan
Pertanggungjawaban APBN
yang Akurat dan Tepat Waktu.

MOTTO
LAYANAN

"Melayani dengan
SEPENUH HATI dan PASTI"

JANJI LAYANAN

19

MAKLUMAT

PELAYANAN

KPPN JAKARTA II

20

WILOARYAGHANKIESRAJSAI&

Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai KPPN jakarta II adalah sebanyak 55 orang

Gender Kepangkatan

49.1% 50.9% Gol.II 40% (22 Orang)
Gol.III 54.5% (30 Orang)
(27 Orang) (28 Orang) Gol.IV 5.5% (3 Orang)

Generasi Pendidikan

BB1.8%(1 Orang) SMA 9.1% (5 Orang)
X30.9%(17 Orang) DI/DIII 43.6% (24 Orang)
Y54.5% (30 Orang) 40% (22 Orang)
Z12.7% (7 Orang) S1 7.3%(4 Orang)
S2

22

Struktur Organisasi

KPPN jakarta II

Lasmaria Manurung
Kepala KPPN Jakarta II

Agus Ristanto
Kepala Subbagian
Umum

Alfin Rachmawati Romadhini Primasetya Putri
Chatharina Mikauli Boru Silalahi Tuelfa Gustijah Hasibuan
Fina Martiningsih Winawan Fadhil Kusuma
Mulyono Erfan Suhartanto

Sukarno Kursus Budi Hartadi Djoko Julianto
Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi
Pencairan Dana Bank
MSKI Verifikasi & Akuntansi
Agung Hadi Susilo
Abdurrohman Nur Alfiah Benny Eko Supriyanto Bramanto Pridogalih Maria Riche
Sudarajat Pudji Rochyanti Christiani
Christanti Budhiwati Rizcha Dewi Slamet Hidayat Diana Ratriningrum Moch. Adhitya
Diah Ramadani U.K. Fajarwati Primanuari
Edy Rohmat Hidayat Susi Pratiwi Amin Lestariyanto Didik Darmadi Tri Wachyuni
Erda Pujiyanti Syarifatul Hidayati
Fachrades Basyar Wahyudin Chikita Nur Afifah 23
Halmizan Arfani Wida Mayashinta
Irmayanti Wiwik Setiya Irwan Suwito
Luthfiah Nurlayla Karyawati
M. Ittaqih Yamsasi Riyanti Leo Sukoco
Muhammad Anwar Yuni Awalia
Habibi Yusuf Faizal Sanchez Lastiur Simanjuntak
Muhammad Nur Zaki Bahrul Rifai
Habibur R. Zumrotus Sholichah Yusi Nurwindiarti
Nina Ariandini

Sarana & Prasarana

KPPN Jakarta II

24

Sarana & Prasarana

KPPN Jakarta II

25

Sarana & Prasarana

KPPN Jakarta II

26

Sarana & Prasarana

KPPN Jakarta II

27

Sarana & Prasarana

KPPN Jakarta II

28

Sarana & Prasarana

KPPN Jakarta II

29

30

31

TUGAS & FUNGSI

Subbagian Umum dan 4 Seksi

KPPN Jakarta II

Seksi Pencairan Dana

Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas melakukan
pengujian resume tagihan dan Surat Perintah Membayar
(SPM), pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan
dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU), penerbitan
Surat Tanggapan Koreksi, pengelolaan data kontrak, data
pemasok (supplier), dan belanja pegawai satuan kerja,
pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang,
monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan
kerja.

Seksi Bank

Seksi Bank mempunyai tugas melakukan
penyelesaian transaksi pencairan dana, penerbitan
SP2D, fungsi pengelolaan kas, penerbitan Daftar
Tagihan, pengelolaan rekening pemerintah,
penatausahaan penerimaan negara, penyelesaian
retur, pengujian permintaan pengembalian
penerimaan negara, konfirmasi dan koreksi data
transaksi penerimaan, fungsi layanan bantuan pene-
rimaan negara, monitoring dan evaluasi bank/pos persepsi, pengelolaan dokumen sumber dari
analisis data PFK, pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBP, supervisi
implementasi sistem pengelolaan kaspada rekening bendahara, serta monitoring dan evaluasi
kredit program.

Seksi Verifikasi & Akuntansi

Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas

untuk melakukan verifikasi dokumen pembayaran,

rekonsiliasi data laporan keuangan, penyusunan

Laporan Keuangan Kuasa BUN tingkat UAKBUN-

Daerah, pelaporan realisasi dan analisis kinerja

anggaran, pembinaan pertanggungjawaban

bendahara, rekonsiliasi data rekening pemerintah,

penyusunan laporan saldo rekening pemerintah,

pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk

barang, penerbitan dokumen pengembalian penerimaan. 32

TUGAS & FUNGSI

Subbagian Umum dan 4 Seksi

KPPN Jakarta II

Seksi Manajemen Satker
& Kepatuhan Internal

Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
mempunyai tugas melakukan pembinaan dan
bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan,
supervisi teknis Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), asistensi
teknologi informasi dan komunikasi eksternal, melak
ukan penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship
management), melakukan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury
management representative), pengelolaan layanan perbendaharaan dan rencana penarikan
dana, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengaduan, kepatuhan
terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, melakukan perumusan
rekomendasi perbaikan proses bisnis, koordinasi penyelenggaraan manajemen mutu layanan,
fasilitasi sertifikasi bendahara, fasilitasi pemerintah daerah dan kerjasama pihak dengan lainnya,
monitoring penerimaan dana transfer, koordinasi pemberian keterangan saksi/ahli keuangan
negara, serta pelaksanaan program Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBK/WBBM).

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan
pengelolaan organisasi, kinerja, Sumber Daya
Manusia (SDM), dan keuangan, melakukan
penatausahaan akun pengguna (user) Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI),
melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep
Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja
Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),
melakukan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga, melakukan penyusunan dan pelaporan
beban kerja, implementasi budaya orgamsas1, serta melakukan urusan kehumasan dan layanan
Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

PMK 262/PMK.01/2016
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Organisasin dan

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

33

WILAYAH KERJA/PELAYANAN

KPPN Jakarta II

Jumlah Satker mitra KPPN Jakarta II

263 Satkersampai dengan tahun 2022

999 Bendahara Umum Negara 10.9% 012 Kementerian
124 Badan Riset dan Inovasi Nasional 6.8% Pertahanan 12.4%
086 Lembaga Administrasi Negara 0.8%
015 Kementerian
057 Perpustakaan Nasional RI 0.8% Keuangan 53.8%
055 kementerian PPN/Bappenas 0.8%

054 Badan Pusat Statistik 3.8%
047 Pementerian PPPA 2.6%

041 kementerian BUMN 0.4%
035 kemenko Perekonomian 0.8%

033 kementerian PUPR 0.4%
020 kementerian ESDM 6%

34

PENGELOLAAN PAGU &
REALISASI ANGGARAN

Grafik Realisasi per jenis belanja per 31 Desember 2021

Pagu 2021 mencapai

Rp.1.202.329.671.281.000

atau setara dengan

43%

Anggaran Belanja
APBN 2021

&
Realisasi anggaran

KPPN Jakarta II
tahun 2021 mencapai

96,69%
dari total pagu

PADA TAHUN 2022 KPPN JAKARTA II
DIBERI KEPERCAYAAN UNTUK MENYALURKAN PAGU SEBANYAK

RP.1.020.022.760.992.000

Tabel Pagu dan Realisasi per Bagian Anggaran tahun 2021-2022

35

KINERJA

PETA
STRATEGI

TAHUN
2022

Stakeholder 1
Pengelolaan treasury pemerintah

yang akuntabel

Customer 2
Birokrasi dan layanan publik yang

agile, efektif, dan efisien

34 5 6 7
Pengelolaan Pelaksanaan Pertanggungjawa
Internal Perumusan Komunikasi,
Process kas yang anggaran ban keuangan
regulasi dan edukasi, dan optimal yang efektif negara yang
dan efisien
otorisasi yang standarisasi yang akuntabel

kredibel berkesinambungan

Learning & 8 9
Growth Penguatan tata kelola dan Penguatan pengelolaan
budaya kerja Kemenkeu Satu keuangan dan BMN yang
dalam ekosistem kolaboratif
optimal




37

CAPAIAN IKU 3
TAHUN TERAKHIR

KPPN Jakarta II selalu berhasil memenuhi
target IKU setiap tahunnya. Walaupun
target IKU setiap tahunnya cenderung
meningkat, KPPN Jakarta II bahkan
mampu melampaui target yang ditentukan

38

NILAI KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan
capaian IKU suatu organisasi dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot
perspektif. KPPN Jakarta II berhasil mencapai bobot setiap IKU pada setiap
tahunnya dan dapat dilihat bahwa NKO KPPN Jakarta II memiliki grafik yang
meningkat

PAGU DAN REALISASI

DATA PAGU DAN
REALISASI TAHUN 2021

Pagu --> 1.202.329.671.281.000 Realisasi 2021
Realisasi --> 1.165.792.150.792.730 mencapai
96,69% dari
pagu

39

PADA TAHUN 2022 KPPN JAKARTA II DIBERI
KEPERCAYAAN UNTUK MENYALURKAN PAGU
SEBANYAK :

RP 1,020,022,760,992,000

Berikut ini kami lampirkan data pagu dan realisasi per Bagian Anggaran tahun 2021-2022

40

KINERJA LAYANAN
SETIAP SEKSI

SEKSI PENCAIRAN DANA

-Jenis Layanan- -Produk Layanan- -Waktu Penyelesaian-

Pengesahan Surat Keterangan Pengesahan SKPP 1 Hari Kerja
Penghentian Pembayaran (SKPP)
Pendaftaran Kontrak Nomor Register Kontrak 1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
Penerbitan SPHL dan SP3HL SPHL dan SP3HL

Penerbitan Surat Pengesahan SP2B BLU 1 Hari Kerja
Pendapatan dan Belanja (SP2B)
Badan Layanan Umum (BLU) Surat Perintah 1 jam sejak ADK
Pencairan Dana SPM masuk ke
Penerbitan SP2D Gaji Induk/Belanja (SP2D) KPPN sampai
Pegawai, Non Belanja Pegawai dengan approval
(UP/GUP/TUP/LS, Non Kontraktual, kepada Seksi Bank
LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB,
SPM KBC, SPM KBM, SPM Retur,
dan SPM Pengembalian Pendapatan

SEKSI MANAJEMEN SATKER DAN
KEPATUHAN INTERNAL

-Jenis Layanan- -Produk Layanan- -Waktu Penyelesaian-

Pendaftaran Rencana Penarikan RPD Harian 1 Hari Kerja
Dana (RPD) Harian Persetujuan UP 2 Hari Kerja

Persetujuan Permintaan Tambahan
Uang Persediaan

41

SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

-Jenis Layanan- -Produk Layanan- -Waktu Penyelesaian-
1 Hari Kerja
Pengesahan atas Dokumen SP3HL Persetujuan MPHL
BJS dan Penerbitan Persetujuan BJS
MPHL BJS
Berita Acara 1 Hari Kerja
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Rekonsiliasi 5 Hari Kerja
tingkat Satker
SKTB
Penerbitan Surat Keterangan Telah
Dibukukan (SKTB)

SEKSI BANK -Produk Layanan- -Waktu Penyelesaian-

-Jenis Layanan- Izin Pembukaan 5 Hari Kerja
Rekening Maksimal 1 Jam
Persetujuan Pembukaan Rekening Nota Konfirmasi
Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara 1 Jam sejak ADK
Penerimaan Negara SP2D Retur SPM Retur disetujui
Penyelesaian Retur SP2D oleh validator

42

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DENGAN MEWUJUDKAN WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

Kegiatan pembangunan Zona Selanjutnya kegiatan pembangunan
dilaksanakan sesuai dengan rencana
Integritas pada KPPN Jakarta II kerja dan target-prioritas yang telah
ditetapkan sebelumnya.
berfokus pada dua hal utama yaitu
Kegiatan Pembangunan Zona
upaya pencegahan korupsi dan Integritas pada KPPN Jakarta II
dilaksanakan sesuai dengan rencana
peningkatan kualitas pelayanan publik kerja dan dilakukan proses
pengendalian atas progress kegiatan
dengan pimpinan berperan dan capaian masing-masing komponen.
Setiap bulan dilakukan monitoring dan
sebagairole model dalam pelaksanaan evaluasi atas progress tersebut dan
dilaporkan kepada Kanwil DJPb
kegiataan pembangunan. Provinsi DKI Jakarta.

KPPN Jakarta II menularkan Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
semangat pembangunan Zona Nomor ND5108/PB.1/2021 tanggal 17
Desember 2021 hal Penganugerahan
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM
Tahun 2021, KPPN Jakarta II menjadi
Korupsi kepada instansi lain mitra salah satu dari 9 unit di lingkungan
DJPb yang mendapatkan predikat
KPPN Jakarta II. Kegiatan WBBM. Hal tersebut merupakan
keberhasilan dari sebuah proses
pembangunan Zona Integritas dimulai panjang penanaman dan pelaksanaan
nilai integritas, baik integritas dalam
dengan manajemen perubahan yaitu anti korupsi dan integritas dalam
kinerja. Apresiasi kepada seluruh
pembentukan Tim Kerja yang pegawai dan PPNPN KPPN Jakarta II
serta arahan dan dukungan dari
melibatkan seluruh pegawai. Kepala Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta,
Sekretariat Direktorat Jenderal
seksi berperan sebagai Koordinator Perbendaharaan, dan Biro Organta
Sekjen Kemenkeu.
masing-masing Komponen Pengungkit

dan penentuan anggota masing-

masing dilaksanakan dengan prosedur

yang jelas didasarkan pada

kompentensi pegawai dan beban kerja

mereka. Selanjutnya dilaksanakan

kegiatan penyusunan rencana kerja

dan perencanaan pembangunan Zona

Integritas secara internal dan

eksternal dengan Sosialisasi

Pencanangan dan Penandatanganan

Pakta Integritas serta Pernyataan

Komitmen Bersama dan kegiatan

publikasi melalui berbagai media.

43

Berikut ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPPN jakarta II dalam
mendukung Zona Integritas dengan mewujudkan WBK/WBBM

Asistensi Pembangunan ZI

KPPN Jakarta II dengan
KPPN Khusus Penerimaan

Sharing Session Pembangunan ZI

KPPN Jakarta II
dengan Kanwil DJPb
Provinsi DKI Jakarta

44

Sharing Session Pembangunan ZI

KPPN Jakarta II dengan
Kanwil DJPb Provinsi
Yogyakarta

KPPN Jakarta II dengan
Biro Organta Sekjen
Kemenkeu

45

Kolaborasi dan Island of Integrty

KPPN Jakarta II
dengan Taspen

KPPN Jakarta II
dengan KPP Pratama
Jakarta Senen

46

Kolaborasi dan Island of Integrty

KPPN Jakarta II dengan
KPKNL Jakarta II

KPPN Jakarta II dengan
BPJS Kesehatan

47

IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG)

Pengarusutamaan Gender atau yang Mulai dari identifikasi masalah,

biasa dikenal PUG, merupakan strategi perencanaan dan penganggaran,

untuk mencapai keadilan dan kesetaraan pelaksanaan, pemantauan, dan

gender melalui kebijakan, program, dan evaluasi dengan mempertimbangkan

kegiatan yang memperhatikan dan mengintegrasikan pengalaman,

pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta aspirasi, kebutuhan, dan

permasalahan laki-laki dan perempuan permasalahan sebagai perempuan

dalam proses pemantauan dan evaluasi dan sebagai laki‐laki ke dalam

dari seluruh aspek kehidupan dan kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan. pembangunan.

Pengarusutamaan Gender di Di samping itu, Inpres tersebut

Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan mengamanatkan agar suatu

implementasi dari Inpres Nomor 9 Tahun penyusunan kebijakan dapat

2000 tentang pelaksanaannya dalam mempertimbangkan aspek gender,

Pembangunan Nasional. Inpres tersebut diperlukan dukungan

bersifat mandatori dimana K/L pejabat/pimpinan terkait.

mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan Pengarusutamaan Gender

dalam keseluruhan proses pembangunan. 48