Perempuan Dalam Opini Sekularisme

51 kesehatan , pendidikan dan keamanan. Pendanaan yang berbasis Baitul Mal, bukan pajak apalagi utang luar negeri. Kesejahteraan ini telah terwujud sepanjang 13 abad. Wallahualam bissawab. Tayang di:https://netizen.harianaceh.co.id/2023/08/05/ada-persatuan-di-jember-fashioncarnaval/

52 Setelah Bertunangan, Bagaimana Hukum Pernikahannya? Beredar berita di media sosial berikut video di Instagram pertunangan artis transgender di Bali. Acara pertunangan yang megah bak pernikahan. Ya, setelah berkali-kali berpacaran sebagaimana ia juga berkali-kali operasi wajah dan tubuhnya kini dilamar pria bule asal Ukraina. Lengkap dengan gaun putih mengembang berikut bridesmaid, Cinta Luna merasa terharu dengan lamaran Arten Boltian alias Alan. Dan berharap bisa langgeng ke pernikahan (liputan6.com, 29/7/2023). Jika benar mereka bisa melangkah ke pelaminan, maka hukumnya bagaimana? Pernikahan beda agama yang sudah jelas bagaimana hukumnya saja masih menjadi polemik hingga harus menunggu keputusan MA. Yang notabene manusia, sementara, syariat yang mengharamkannya berasal dari Allah SWT. Liberalisme Akut, Merangsek Pasti Sungguh kita harus merasa prihatin dengan keadaan ini. Acara pertunangan itu berjalan lancar, diliput media dengan tenang. Sangat berbeda jika acara yang digelar adalah kajian Islam Kaffah, sematan kajian terorisme pasti sudah menggema berlanjut dengan pembubaran paksa. Padahal negeri ini adalah negara hukum, dan beribadah (kajian) sesuai dengan keyakinan setiap individu adalah sah dan dilindungi dengan undang-undang. Belum lagi jika ada yang berbicara Islam politik, pasti disinggung dengan jangan menggunakan politik identitas (baca: Islam). Politik harus netral dari agama. Dan itu artinya sekuler, pemisahan agama dari negara sekaligus kehidupan. Wajar jika dampak yang terjadi, setiap perbuatan sah meski melanggar hukum Allah bahkan menjadi trendsenter kawula muda. Tak ada lagi gambaran menakjubkan sebagai negara mayoritas penduduknya memeluk Islam, justru banyak jumlahnya itu bak buih di lautan.

53 Bencana datang silih berganti, belum reda kasus pondok Zaytun yang melakukan banyak penyimpangan, pertemuan LGBT sedunia di Jakarta yang meski dipindah secara sembunyisembunyi jelas menunjukkan betapa ramahnya suasana Indonesia terhadap penyimpangan dan penyesatan tersebut. Apalagi jika bukan karena lemahnya hukum di negeri ini yang tak mampu menjerakan setiap penyimpangan. Padahal dampak buruknya tak sekadar penyakit mental tapi juga penyakit fisik, terutama karena melakukan sek bebas, seks anal, berganti-ganti pasangan dan pemakaian hormon yang terus menerus mendatangkan berbagai penyakit, tak hanya kanker dan HIV AIDS, namun juga berbagai penyakit kelamin. Belum lagi jika pasangan homo atau gay itu menginginkan anak dengan jasa sewa rahim ( mother surrogate), makin memperlihatkan betapa buruknya sistem kapitalisme. Segala cara dihalalkan, bahkan menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Terkhusus LGBT, Mahfud MD bahkan mengatakan dalam undang-undang KUHP yang baru pun tak ada pasal yang cocok membahasnya. Dan bahwa perbuatan penyimpangan itu adalah kodrat. Kali ini pertunangan, entah berapa lama lagi pernikahan, jika tak ada undang-undang yang bisa membatalkan pernikahan ini bukankah sama saja dengan menghalalkan diri sendiri untuk diazab Allah SWT? Meskipun ada negara yang melarang keberadaan LGBT bahkan juga pernikahannya, namun selama organisasi PBB tak memberi sinyal keras melawan, maka efeknya bak sapi ompong, ironisnya, organisasi perdamaian dunia ini justru yang paling getol membentuk yayasan, organisasi, gelontoran dana untuk mendukung perkembangannya dengan alasan HAM. Islam Menghapus Perbuatan Keji Cinta memang tak bisa diprediksi datangnya bahkan kepada siapa, namun Sekulerisme yang melahirkan kapitalisme dan liberalisme menjadikan cinta adalah segalanya. Seolah jika cinta

54 tak diperjuangangkan akan membawa kematian. Maka, ide “loving yourselft” menjadi istilah yang populer sekaligus melegitimasi perbuatan mereka yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Sebagaimana Allah SWT memberi pelajaran melalui kisah Nabi Luth, dimana tak hanya mereka yang melakukan, bahkan istri Nabi Luth sendiri terkena azab lantaran ikut membiarkan kemaksiatan dan kekejian itu terjadi. Islam akan tegas memberikan sanksi kepada pelaku keji ini, dan tak membiarkan mereka mengembangkan perilaku tak terpuji ini. Maka, aturan interaksi sosial akan diberlakukan hukum Islam yang diterapkan kepada seluruh rakyat meskipun non Muslim. Dan tak ada cara lain selain mencabut kapitalisme liberal dan menggantinya dengan syariat jika ingin ada perubahan. Wallahu a’lam bish showab. Tayang di: https://www.tsaqofah.org/2023/08/setelah-bertunangan-bagaimana-hukum.html

55 Program Kurma, Pemberdayaan Perempuan Masih yang Utama Program Kelompok Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) yang dijalankan di Kabupaten Sidoarjo, mendapatkan perhatian dari Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Isna Fitria Agustina. Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi kesenjangan gender di sektor ekonomi. “Perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan ekonomi. Namun, mereka sering menghadapi tantangan seperti akses terbatas terhadap modal, keterbatasan pengetahuan bisnis, dan kesulitan mendapatkan pelatihan. Dengan program KURMA, mampu mengatasi hambatan ini dengan memberikan dukungan komprehensif kepada kelompok usaha perempuan,” tambahnya (SIDOARJOterkini, 31/5/2023). Hibah Ekonomi untuk Pemberdayaan Perempuan KURMA ( Kartu Usaha Perempuan Mandiri) adalah sebuah program pemberian bantuan modal usaha (hibah ekonomi) untuk ketahanan ekonomi keluarga, pada kelompok perempuan di tingkat RT, selain istri ASN, TNI dan Polri, yang awalnya diprioritaskan untuk janda karena korban covid-19. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo M Edi Kurniadi mengatakan, KURMA merupakan program prioritas bupati dan wakil bupati dan asuk dalam RPJMD Bupati 2021-2025 (radarsidoarjo, 26/5/2023). Program ini menindaklanjuti perintah presiden untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mencetak UMKM go to ekspor. Nominal bantuan permodalan sebesar Rp 5-50 juta untuk satu kelompok berisi maksimal 5 orang. Ada sebanyak 8.467 RT. Edi menargetkan ada 35 persen dari jumlah RT tersebut mendapat bantuan permodalan melalui KURMA ini. Dengan perealisasiannya secara bertahap, tahun 2022 dianggarkan 20 miliar. Dan tahun 2023, 23 miliar.

56 Kabag Hukum Sekretariat Daerah Sidoarjo Hery Suhartono mengatakan, program KURMA ini telah tertuang dalam Perbup Nomor 26 Tahun 2022. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Sidoarjo M. Ainur Rahman menegaskan, perempuan pelaku usaha di Sidoarjo bebas mendaftar. Bahkan, tak perlu nomor induk berusaha (NIB) karena KURMA bukan pinjaman, melainkan hibah, jadi penerima tidak perlu mengembalikan. Pencairan dananya lewat BPR Delta Artha Sidoarjo (radarsidoarjo.id, 21/2/2022). Meski program ini bersifat hibah, namun Bupati tetap membentuk tim seleksi kepada kelompok usaha penerima program. Yang terdiri dari OPD dan perguruan tinggi. Hasil, akan ditetapkan dalam keputusan Bupati. Selain pemberian hibah program ini juga mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan perizinan, bantuan sertifikasi halal, hingga nantinya setiap rapat baik tingkat dinas atau kecamatan wajib menyuguhkan produk dari UMKM Sidoarjo sendiri. Perempuan Tulang Punggung Perekonomian: Paradigma yang Salah Ada paradigma salah terkait gender, seolah perbedaan pria dan wanita hanya di masalah pemberdayaan. Jika pria banyak akses sedang perempuan tidak, terutama karena norma budaya, agama dan adat di timur yang membatasi peran perempuan di ranah sosial dengan berbagai aturan tak tertulis. Seolah perempuan menjadi terbelakang dan tidak berdaya ekonomi karena hanya fokus pada fungsi istri, ibu, pengasuh dan pengatur rumah tangga. Pada masa kolonial malah lebih parah dengan melarang perempuan mengenyam pendidikan tinggi hanya karena kelak bukan menjadi pegawai alias hanya mengurusi sumur, dapur dan kasur. Sistem kapitalisme mencoba memberikan peluang kepada kaum wanita ini agar berdaya guna dan menggunakan potensi terbaiknya sebagai perempuan, sederajat dengan pria. Sayangnya, karena asasnya sekuler, maka solusi yang ditawarkan jelas tak berbau agama samasekali. Justru aturan agama dipandang sebagai penghambat. Sebagai gantinya mereka menggunakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan produk manusia bebas.

57 Sistem kapitalisme menganggap seseorang berdaya dan memiliki value di mata masyarakat adalah ketika bisa menghasilkan uang atau materi. Semakin banyak yang dikumpulkan, semakin banyak pula akses ekonomi yang dia miliki maka ia adalah orang sukses dan jelas bahagia. Padahal secara alami, setiap pilihan membawa konsekwensi, ketika perempuan di tarik dari fitrah penciptaannya dan hanya disibukkan dengan mencari materi bahkan menjadi tulang punggung keluarga, saat itulah bencana besar sedang terjadi. Kerusakan generasi, salah satunya. Sebab keluarga kehilangan sosok ibu dan pemelihara urusan rumah tangga. Berganti dengan sosok yang materialistis namun miskin kasih sayang. Pun yang tak kalah mengerikannya adalah ini bukti dari abainya negara menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hingga perempuan di dorong untuk berdaya, memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya hingga pada taraf sejahtera. Sungguh, inilah bentuk kezaliman nyata, sebab, seberapa kuat perempuan, seberapa berdayanya ia, sampai kapan pun tak akan mampu membangun kesejahteraan komunal. Pertama karena UMKM hanyalah kegiatan ekonomi mikro, rumahan, skala kecil. Apa yang diproduksi juga hanya kebutuhan masyarakat sebagian, bukan pokok. Pangsa pasarnya misalkan pun bisa menjangkau pasar internasional bukan barang kebutuhan pokok yang nilainya kecil. Padahal kebutuhan rakyat sangatlah banyak, hingga mencapai tataran sejahtera setidaknya enam kebutuhan pokok harus terpenuhi, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Jika itu semua ditempatkan di pundak perempuan kesejahteraan yang bagaimana yang bisa diharapkan? UMKM sendiri juga masih menghadapi berbagai halangan. Selain di sumber bahan baku yang sebagian besar juga masih mengandalkan impor, pemasaran baik offline maupun online, sumber daya manusianya karena tidak setiap orang memiliki kesamaan passion bergerak dalam bidang usaha, terutama modal. Kedua, pemberdayaan perempuan bersifat lokal, setiap daerah berbeda meski ruhnya sama yaitu usaha kecil, namun setiap daerah memiliki potensi SDA dan SDM yang berbeda.

58 Sementara kesejahteraan rakyat bahkan negara bersifat luas, nasional bahkan internasional. Kapitalisme sejatinya telah menempatkan orang-orang yang berkapital tinggi untuk mengelola faktor-faktor ekonomi mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari penguasaan kepemilikan SDA hingga distribusi ke masyarakat berupa barang jadi. Omong kosong jika kita diyakinkan bahwa perempuan mampu mengangkat perekonomian bangsa, yang ada perempuan itu menjadi bagian dari sektor ekonomi itu sendiri. Menjadi tenaga kerja murah sekaligus menjadi pasar potensial bagi produk-produk negara-negara besar dengan para kapitalis besar mereka. Ketiga, Klaim KURM mampu meningkatkan kualitas hidup itu juga kabur. Sementara masyarakat masih dihadapkan pada banyak persoalan hidup, seperti sekolah mahal, kesehatan mahal, bahan kebutuhan pokok harganya terus naik cenderung tak terbeli belum lagi persoalan kebobrokan sosial. Program ini bertajuk hibah ekonomi, dana diambil dari APBD Sidoarjo, kita tahu pendapatan terbesarnya adalah dari pajak dan utang. Jika pun rakyat berhak mendapatkan kemanfaatan darinya bukan hanya sektor usaha, dan tidak pula menyasar perempuan saja. Melainkan semua individu rakyat yang baginya ada kewajiban memberi nafkah keluarganya. Keempat, ini adalah upaya tambal sulam negara yang gagal mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pemerintah hanya fokus mengatur regulasi atau peraturan yang memudahkan para kapitalis masuk dan mengelola faktor-faktor ekonomi dan berlepas tangan mengurusi urusan rakyatnya malah justru dibebankan kepada perempuan. Dengan mengusung ide” perempuan mandiri, berdaya ekonomi adalah aset negara” , jelas menyesatkan. Pandangan Islam Dalam Islam negara berfungsi sebagai periayah atau pengurus rakyat yang dipimpinnya sebagaimana sabda Rasullah Saw, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Itulah mengapa ketika Allah memerintahkan seorang pemimpin mengurusi rakyatnya sudah sekaligus memberikan panduan

59 bagaimana mengurusinya, yaitu dengan syariat. Di luar itu, inilah yang hari ini kita hadapi. Dimana perempuan diberdayakan dan dipaksa bernilai guna materi. Padahal kewajiban mencari nafkah adalah laki-laki, baligh dan mampu. Allah SWT berfirman yang artinya, “...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...” (TQS al-Baqarah :233). Disinilah peran negara, memastikan setiap ayah atau laki-laki baligh bisa menafkahi keluarganya. Dengan membuka lowongan pekerjaan seluasnya, dan memberikan subsidi atau santunan jika memang uzdur sesuai syara. Negara memberikan bantuan modal berupa benda bergerak atau pun tidak, pelatihan dan lainnya dengan tujuan kebutuhan rakyat terpenuhi. Sedangkan perempuan, sepanjang hidupnya tak wajib bekerja apalagi menjadi tulang punggung keluarga atau negara. Negara akan memaksa walinya untuk bisa memberi nafkah, jika memang wali tak ada maka beralih kepada negara. Jika pun wanita ingin bekerja, hukumnya mubah, tidak dipaksa dengan syarat tidak meninggalkan kewajibannya, yaitu sebagai Ummu wa Rabbatul bait, menutup auratnya dengan sempurna dan bukan jenis pekerjaan yang mengeksploitasi kecantikannya. Tidak ada perhitungan gender dalam Islam, setiap manusia di hadapan Allah sama. Sama-sama sebagai hamba Allah yang wajib untuk bertakwa dan menjalankan syariat . Dalam pelaksanaan syariat itu ada yang diberikan sesuai kodrat, sebagai wanita yaitu hamil, melahirkan, menyusui dan pengasuhan. Ini bukan bentuk merendahkan perempuan, melainkan penghargaan yang sangat tinggi, sebab posisi perempuan adalah kunci munculnya generasi penerus yang cemerlang. Itulah mengapa perempuan pun harus cerdas, sehingga perannya sebagai pengajar pertama anak-anaknya bisa berjalan. Terutama pengetahuan tentang tsaqofah Islam yang kelak diajarkan juga kepada anakanaknya. Bersinergi dengan masyarakat dan negara, maka akan terwujud sebuah negara yang kuat dan berdaulat. Inilah mekanisme pembentukan ketahanan negara yang semestinya, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan yang Allah perintahkan. Maka, menjadi hak yang

60 paling urgen hari ini yaitu mencampakkan sistem kapitalisme dan menggantinya dengan syariat Kaffah. Wallahualam bissawab. Tayang di: https://www.harianaceh.co.id/2023/07/28/program-kurma-pemberdayaanperempuan-masih-yang-utama/

61 Pemuda Berdaya Ekonomi (saja), Cara Jitu Musnahkan Potensi Tri Rismaharini Menteri Sosial (Mensos) saat menghadiri acara “Konsolidasi Akbar Karang Taruna Kota Surabaya” di Balai Pemuda Surabaya, Minggu (10/9/2023) mendorong para pengurus Karang Taruna di seluruh Kota Surabaya, agar terlibat dalam upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Risma mengaku optimistis dengan keberadaan karang taruna di Kota Pahlawan, yang bakal berdampak pada kemajuan perkembangan kondisi sosial, sebab merekalah yang sering bersinggungan dengan masyarakat. Kedekatan itulah yang diharapkan mampu untuk mencarikan solusi yang nantinya disampaikan kepada Pemkot Surabaya. Alasan dipilihnya pemuda dalam proyek ini pertama karang taruna termasuk agent of change dan kedua mereka adalah calon pemimpin-pemimpin Indonesia. Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya pun menyatakan komitmen pemerintah kota yang siap memfasilitasi wadah berkumpul para karang taruna yang berjumlah lebih dari 27 ribu ini. Langkah ini dalam rangka memperingati momentum “Hari Karang Taruna” pada tanggal 26 September 2023. Fuad Benardi Ketua Karang Taruna Kota Surabaya menyebut, para perwakilan karang taruna itu siap bersaing sebagai Duta Karang Taruna Kota Surabaya. Para pendaftar kemudian menjalani tahapan seleksi hingga nantinya terpilih 31 duta karang taruna. Apabila terpilih menjadi duta, tugas mereka adalah mengembangkan wilayahnya melalui program di karang taruna. Dimana salah satu materi pengembangan yang diberikan kepada para duta karang taruna, yakni kewirausahaan, “Agar teman-teman punya kegiatan yang mana akhirnya bisa lepas dari pengangguran dan menciptakan potensi ekonomi,” tutur Fuad ( suara Surabaya.net, 10/9/2023).

62 Bagaimana Indonesia Bagaimana Dunia? Program pemberdayaan pemuda ini bukan hal baru, tentu sudah melalui ratifikasi komitmen dari komunitas yang lebih besar, semisal ASEAN. Komunitas regional tingkat Asia ini memiliki agenda kepemudaan yang bernama ASEAN+ Youth Summit 2023 (A+YS 2023), tahun ini menghadirkan lebih dari 80 delegasi dari puluhan negara mitra, dan lebih dari 1500 masyarakat umum. Co-Chairs atau ketua dari ASEAN Youth Agenda 2023, Rorian Pratyaksa berharap dengan berkumpulnya para pemuda ASEAN dan mitra kali ini bisa menjadi momen kolaborasi dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan bagi wilayah ASEAN. Dunia tengah dihadapkan berbagai tantangan mulai dari politik, ekonomi, hingga memicu peperangan. Karenanya, generasi muda bisa berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk menyebarkan semangat positif dan memicu perdamaian wilayah. Michael Victor Sianipar, ketua Indonesian Youth Diplomacy (IYD) sekaligus penggagas A+YS 2023 mengatakan bahwa aksi nyata untuk mewujudkan dunia yang damai dan berkelanjutan akan selalu bermula dari generasi muda. Menurutnya, ASEAN sebagai sebuah entitas tidak melulu berkutat pada perjanjian formal, tetapi aksi generasi muda yang peduli terhadap masa depan. “A+YS 2023 adalah sebuah gaung persatuan. Bahwa kita memahami masa depan ASEAN harus bergerak bersama. ASEAN harus menjadi kekuatan untuk perdamaian. ASEAN tidak hanya sebagai epicentrum of growth, namun sekaligus menjadi pusat perdamaian global (epicentrum of global peace),” Pungkas Michael. Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan dengan hadir melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menpora Dito Ariotedjo menyampaikan pesan persatuan.

63 Menurutnya, perbedaan yang dimiliki ASEAN bukanlah penghalang. Mimpi bersama mencapai kejayaan ASEAN akan bisa dicapai di tengah perbedaan. “Saya optimis bahwa bersama-sama kita dapat merancang masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi generasi kita dan generasi mendatang,”. Menpora mengajak seluruh pemuda ASEAN untuk berkolaborasi mencapai agenda besar ASEAN mulai dari mewujudkan ekonomi hijau kawasan hingga masa depan pendidikan dan pekerjaan bagi generasi mendatang. Dengan semangat gotong royong ASEAN yang berarti ASEAN kolaboratif, kita dapat mewujudkan keajaiban dan kebahagiaan untuk semua orang,” pungkas Dito (cnbcindonesia.com, 11/9/2023). Seluruh Keinginan Hanya Mantra Terbalut Racun Kapitalisme Pemuda menjadi sasaran empuk di dunia yang kian renta sekarang ini. Pemuda menjadi salah satu harapan dunia akan perubahan. Masalahnya, perubahan yang dimaksud sangat absurd. Terlebih jika masih bersandar pada sistem terkeji hari ini, yaitu kapitalisme. Asas mendasar dari kapitalisme ini adalah manfaat, bak mantra membius dunia, kapitalisme begitu lihai mengelabui dunia terutama pemuda, idealisme mereka dibajak oleh kapitalisme ke arah bisnis dan bisnis. Jargon perdamaian adalah peralihan agar hegemoni dunia barat dengan kapitalismenya tetap langgeng, sebisa mungkin kata perdamaian ini mengalihkan dari arah pandang yang benar tentang kemajuan dan perubahan itu sendiri. Kita disibukkan dengan makna damai ala mereka , padahal pencipta kerusuhan dan krisis sejatinya adalah kapitalisme sendiri. Kapitalisme ingin menciptakan habitat yang aman untuk pangsa pasar produk mereka dengan memanfaatkan tenaga pemuda, seolah-oleh dengan adanya persatuan ASEAN, masing-masing negara anggota bisa mendapatkan manfaat atau kesejahteraan. Mereka berkutat pada ekonomi, merintis kemudian mengembangkannya, padahal pemuda juga punya potensi mencerdaskan umat, kedekatan yang dibangun bukan sekadar dekat.

64 Islam Nyata Menggiring Potensi Pemuda Sejatinya setiap manusia diberi tugas oleh Allah SWT sebagai Abdullah ( hamba Allah) sekaligus Khalifatullah ( pengatur dan pengurus bumi). Hal ini tak mungkin kedua amanah tersebut lahir dari rahim kapitalisme yang lagi-lagi hanya berkutat pada manfaat materi. Maka yang dibutuhkan dunia untuk terciptanya perdamaian, kesejahteraan berkelanjutan, ekonomi green dan lain sebagainya hanya Islam. Tak perlu berpanjang-panjang mengulang kembali ingatan kepada masa kejayaan Islam. Kita akan terpesona pada kualitas pemuda gemblengan Islam seperti Khalid bin Walid, Thariq bin Ziyad , Zaid bin Tsabit, Muhammad Al- Fatih dan lainnya. Keilmuan dan tenaga mereka begitu tunduk khidmad kepada syariat Allah, visi misi mereka tak cukup di dunia namun akhirat juga. Wallahualam bissawab. Tayang di: https://dimensi.id/pemuda-berdaya-ekonomi-(saja)-cara-jitu-musnahkan-potensi/

65 Bunuh Diri Marak: Atasi Masalah Dengan Masalah Malang, Jawa Timur, di kenal sebagai kota apel, kota wisata, kota pelajar dan kota seribu pantai. Namun ternyata kini Malang menambah satu julukan lagi, kota darurat bunuh diri. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto,” Jika berkaca pada peristiwa yang terjadi, dapat disimpulkan adanya peningkatan. Dengan terjadinya tiga kasus dalam kurun beberapa waktu terakhir, ini merupakan persoalan serius yang harus segera dilakukan upaya pencegahan”. Budi mengatakan selain edukasi, program konseling selama ini terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak. Meningkatnya kasus bunuh diri ini disertai dengan latar belakang korban yang beragam, begitu juga dengan persoalan yang diduga sebagai pemicunya. Terbaru, seorang pemuda nekat bunuh diri dengan meloncat dari Jembatan Suhat (Soekarno-Hatta), pada Jumat, 26 Mei sore (detik.com, 30/5/2023). Dari Agustus 2022, awal April 2023, hingga Mei 2023, dari warga biasa, seorang pria yang stres menghadapi tagihan pinjol, hingga seorang mahasiswi yang nekad memutus urat nadi pergelangan tangannya. Memang tidak semua kasus mengakibatkan kematian, namun fenomena ini membuktikan ada yang tidak beres dalam masyarakat kita warga Kabupaten Malang, itu pernah mencoba bunuh diri di tempat yang sama pada 1 Agustus 2022. Tapi, niat korban dapat digagalkan oleh pengendara dan petugas kepolisian yang berada di lokasi (detik.com, 30/5/2023).

66 Angka Bunuh Diri Terus Meningkat Keputusan bunuh diri bisa jadi keputusan terberat dalam hidup seseorang, sebab secara fitrah manusia takut mati. Jika benar kejadian memilih untuk mengakhiri hidup itu artinya memang ada persoalan besar. Namun tidak menafikan bahwa tren bunuh diri semakin tahun semakin meningkat, baik di Indonesia maupun di dunia. Menurut beberapa pakar, angka bunuh diri di Indonesia mungkin empat kali lebih besar daripada data resmi. Kurangnya data telah menyembunyikan skala sebenarnya dari persoalan bunuh diri di Indonesia. WHO mengatakan bunuh diri adalah penyebab kematian terbesar keempat di antara orangorang berusia 15-29 tahun di seluruh dunia pada 2019. WHO menambahkan, sebanyak 75% kasus bunuh diri di dunia terjadi di negara-negara yang berpendapatan ekonomi rendah dan menengah. Namun di negara maju seperti Amerika Serikat pun kasus bunuh diri marak dijumpai. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Amerika Serikat menyebut setiap tahunnya 10.000 orang Amerika Serikat meninggal akibat bunuh diri dengan didominasi anak muda usia 10 hingga 24 tahun (kumparan.com, 19/3/2017). Sebuah studi tahun 2022 , yang belum melalui proses telaah sejawat, mencoba membandingkan data kepolisian, yang merupakan data resmi untuk bunuh diri, dengan Sample Registry System (SRS) di Kementerian Kesehatan. Dr. Sandersan Onnie, mahasiswa pasca-doktoral di Black Dog Institute Australia dan peneliti utama dalam studi tersebut, mengatakan angka bunuh diri yang sebenarnya bisa jauh lebih besar dari yang terlapor karena berbagai masalah dalam alur pendataan. “Di setiap proses dalam alur ini bisa terjadi ada error-nya atau ada flaw-nya di mana misalnya keluarganya nggak mau kasih tahu polisi karena mereka malu karena stigma. Ataupun karena polisinya itu juga ingin melindungi keluarganya maka tidak diinvestigasi lebih jauh karena ini bunuh diri; kalau ada dokter di rumah sakit juga sama, untuk melindungi keluarganya tidak melaporkan bahwa ini bunuh diri,” kata dr. Sandy.

67 SRS adalah survei yang bertujuan mengetahui angka dan penyebab kematian secara mendetail. Survei ini dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, yang sekarang sudah berganti nama menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BBC.com, 25/1/2023). Kapitalisme Liberalis Ciptakan Krisis Mental Tak pelak, dari berbagai data di atas didapatkan satu kesimpulan, bahwa bunuh diri ini tersistem karena merajalela dan meluas. Baik dari pelaku maupun motif pembunuhannya. Secara umum didapatkan beberapa penyebab diantaranya pertama depresi, anak-anak muda hari ini lebih sering menghadapi tekanan. Hal itu dipengaruhi pergaulan yang liberal, gaya hidup yang hedonis, persaingan yang tak adil, individualis dan hanya memandang materi sebagai puncak pencapaian dalam hidup. Jelas ini menyalahi fitrah, bukankah manusia adalah makhluk yang terbatas, lemah dan butuh yang lain? Kedua, Keluarga yang tidak harmonis, hubungan pernikahan yang tak lagi sakral, dipengaruhi dengan perjanjian-perjanjian materialistis, visi misi suami istri yang lemah saat membangun rumah tangga dan deraan beban ekonomi. Membuat sebuah keluarga seakan berdiri di atas dasar pasir yang mudah hanyut diterpa ombak. Ketiga, negara yang abai terhadap urusan rakyatnya. Tidak peduli terhadap masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan beban hidup rakyat lainnya. Kebijakan negara yang membebani rakyat seperti biaya sekolah makin mahal, harga BBM dan listrik dinaikkan terus, dan penggusuran, pengangguran, kemiskinan, kurang gizi merupakan faktor pemicu lain depresi sosial.

68 Islam: Agama Fitrah Segala sesuatu jika bertentangan dengan fitrah pasti akan menimbulkan persoalan. Allah SWT menciptakan setiap manusia sudah sempurna, namun kesempurnaan itu bukan saat ia sendiri. Melainkan ketika menetapi semua yang diperintahkan dan dilarang oleh Penciptanya, yaitu Allah SWT. Kapitalisme liberal yang berasaskan sekuler telah merenggut fitrah manusia hingga ke akarnya, sehingga seolah setiap persoalan tidak ada solusinya. Atau jika pun ada hanya mengatasi secara tambal sulam. Dalam keluarga, Islam memerintahkan agar suami istri adalah sahabat yang saling tolong menolong. Allah Swt. Berfirman:”Mereka itu (istri) adalah pakaian bagi kalian (suami) dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka.” (TQS al-Baqarah: 187). Sebagaimana fungsi pakaian adalah untuk menutupi yang tidak seharusnya dilihat oleh khalayak umum, demikian pula suami istri, namun kapitalisme telah menjadikan hubungan suami istri terlalu rendah sebatas materi dan materi. Dan tak bisa dipungkiri, masalah ekonomi masih menjadi penyebab utama perceraian. Sulitnya para ayah memenuhi nafkah keluarga menyebabkan ibu harus keluar rumah. Bahkan tak jarang terpaksa harus bekerja di luar negeri dengan atau tanpa perlindungan hakiki dari negara. Lepaslah ikatan keluarga secara perlahan hingga memunculkan ketidakharmonisan akut. Dalam Islam, masyarakat ibarat penumpang dalam sebuah kapal besar, ketika mereka yang berada dibawah ingin minum maka tidak lantas melubangi dasar kapal hingga semua penumpang mengalami kerugian, maka masyarakat Islam adalah mengembangkan amar makruf nahi mungkar. Saling menasehati dalam kebaikan. Rasulullah saw. Bersabda: “Janganlah kalian saling membenci, saling menghasut, saling membelakangi, dan saling memutuskan tali persahabatan. Akan tetapi, jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari.”(HR alBukhari dan Muslim).

69 Terakhir yang menjadi bagian terpenting dalam pilar penyannga negara, adalah pemerintah. Dalam pandangan Islam, pemerintahlah yang wajib menunaikan kewajibannya untuk menjamin terpenuhinya segala kebutuhan pokok setiap individu masyarakat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman. Rasulullah saw. Bersabda: ”Pemimpin manusia (kepala Negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat) dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya.” (HR alBukhari dan Muslim). Negara wajib membina masyarakat dengan akidah Islam melalui sistem pendidikan Islam; mengatur media massa hingga tidak menyebarkan budaya hedonistik dan materialistik yang bersumber dari ideologi kapitalisme atau sosialisme; menerapkan hukum-hukum Islam secara total; serta mencampakkan akidah dan sistem kehidupan yang materialis dan sekuler. Hanya dengan sikap tegas dari penguasa untuk melakukan hal tersebut deprsei sosial dapat dicegah. Semua ini hanya bisa terwujud jika sistem di luar Islam dicabut dan digantikan dengan syariat mulia. Sebab, bunuh diri dalam Islam adalah tindak kriminal atau dosa besar. Bagaimanapun bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, banyak hadis menyatakan bagaimana kesudah mereka yang bunuh diri. Wallahualam bissawab. Tayang di:https://netizen.harianaceh.co.id/2023/06/03/bunuh-diri-marak-atasi-masalahdengan-masalah

70 Zonasi Makin Kisruh, Siapa Bikin Rusuh? Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku sudah mengantongi data terkait polemik kasus Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. Muhadjir menyebut kasus PPDB itu semestinya bisa diselesaikan di tingkat daerah. “Kalau kita lihat level kasusnya masih sporadis ya. Saya sudah punya data, ya ndak banyak-banyak amat kasusnya itu, hanya memang menyebar hampir seluruh daerah ada kasus, dan itu kan mestinya bisa diselesaikan di masing-masing daerah, tidak perlu sampai tingkat pusat. Tapi nanti akan kita evaluasi lah paling terakhir,” kata Muhadjir. Muhadjir meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam merencanakan PPDB. Bahkan, menurut Muhadjir, perencanaan sudah bisa dilakukan setahun sebelumnya. Namun, terlepas dari itu, Muhadjir mengatakan praktik kecurangan dalam proses PPDB menandakan masih ada persepsi soal kualitas pendidikan yang belum merata. Dia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pemerataan kualitas (detiknews.com, 18/7/2023). Sistem zonasi tahun ini memang lebih banyak menimbulkan kekisruhan. Ada banyak penyebabnya, di antaranya kecurangan penentuan titik koordinat lokasi rumah ke sekolah, fenomena pindah KK dan lainnya. Selama proses pengawasan PPDB 2023 ini, Ombudsman perwakilan Banten menerima 36 pengaduan baik melalui media sosial, Whatsapp pengaduan, dan masyarakat yang datang langsung ke Kantor Ombudsman. Selain adanya anak pejabat dan pengusaha besar yang menggunakan SKTM, Ombudsman perwakilan Banten juga menemukan beberapa data Kartu Indonesia Pintar (KIP) calon peserta didik yang tidak aktif namun tetap digunakan untuk mendaftar. Ombudsman juga menemukan adanya indikasi pungutan liar (pungli) atau jual beli kursi di beberapa sekolah. Ombudsman menemukan tarif bangku sekolah untuk masuk sebuah SMA negeri di Banten mencapai Rp 5 juta hingga Rp 8 juta ( beritasatu.com, 13/7/2023).

71 Zonasi Makin Kisruh, Siapa Bikin Rusuh? Kisruh PPDB, menunjukkan potret lemahnya negara dalam menyelenggarakan pendidikan. Padahal pendidikan sangat penting bagi generasi. Pendidikan adalah soko guru negara, jika manusia lahir dari pendidikan yang terbelakang, maka bisa dipastikan peradaban sebuah negara akan hancur. Lantas jika terjadi kisruh, mengapa dikembalikan kepada pemerintah daerah? Padahal berbagai kecurangan terjadi di hampir semua daerah, dan penetapan kebijakan bersifat terpusat di pemerintah pusat. Kisruh PPDB di berbagai tempat menjadi bukti tidak tepatnya kebijakan yang ditetapkan. Apalagi sampai mendorong masyarakat berbuat curang demi bisa masuk sekolah yang dikehendaki, yang berarti juga menggambarkan gagalnya sistem pendidikan dalam menghasilkan individu berkepribadian Islam. Dengan fakta mereka yang berkuasa bisa seenak udelnya mengatur perekoniomian hingga menekan pemerintah untuk semakin abai mengurusi urusan rakyatnya. Saatnya sistem zonasi dievaluasi, apakah efektif terhadap perkembangan generasi terbaik? Ditambah dengan pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menyerahkan urusan kecurangan dan lain sebagainya kepada sekolah daerah. Otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah pusat, benar-benar melegitimasi seberapa besar abainya negara, dari yang seharusnya lembaga pendidikan adalah fokus pada pembentukan manusia yang berkepribadian tangguh dan mandiri. Namun ini malah disibukkan dengan mencari “ pendapatan sekolah’. Muncullah komite yang mengatasnamakan wakil dari wali murid dan pelajar. Bak sebuah perusahaan, lembaga pendidikan terpaksa fokus pada bisnis. Tak salah, jika sebagai orangtua memberikan yang terbaik bagi anaknya, termasuk pendidikan namun jika negara tak mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata tentulah akan timbul banyak persoalan. Islam Solusi Tuntas Pendidikan Berkualitas

72 Pendidikan dalam Islam adalah tanggungjawab negara, dan berlaku adil untuk semua rakyat. Termasuk kewajiban negara menyediakan sarana pendidikan yang berkualitas, gratis dan mudah diakses oleh semua peserta didik. Kurikulum disusun berlandaskan akidah Islam. Sehingga tercipta generasi cerdas, beriman, bertakwa dan memiliki kepribadian Islam. Seluruh pembiayaan sarana, prasarana, SDM dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dipenuhi oleh negara, samasekali tidak bergantung kepada pembiayaan asing. Dana yang dibutuhkan jelas sangat banyak, maka Baitulmal yang jadi jawaban. Sekolah swasta diperbolehkan didirikan, baik oleh perorangan maupun lembaga, asalkan menggunakan kurikulum Islam. Pada setiap pelanggaran , tidak ada diskriminasi. Akan dikenakan sanksi tegas, sebab kecurangan bukan bagian dari Islam. Pejabat-pejabat yang ada bekerja dengan suasana ketakwaan yang tinggi. Tidak mudah menerima suap sebab jabatan yang ada pada mereka dimaknai sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah Saw bersabda, “Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan haq dan menunaikan amanah itu yang menjadi kewajibannya.”(HR Muslim).Wallahualam bissawab. Tayang di: https://www.kompasiana.com/jellyhitam6948/64b6a98fa0688f07480bf572/zonasimakin-kisruh-siapa-bikinrusuh?utm_source=Telegram&utm_medium=refferal&utm_campaign=Sharing_Mobile

73 Sistem Zonasi Bikin Zonk Hak Berpendidikan Anak Negeri Pasca selasainya PPDB ( Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi, beredar video yang memperlihatkan Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan sidak pada Kamis (6/7/2023) di Gang Selot, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah. Bima memeriksa kebenaran alamat yang dicantumkan oleh calon peserta didik yang mendaftar ke SMPN 1 Kota Bogor. Terutama peserta didik yang titik koordinatnya sangat dekat dengan sekolah. Alasan Bima karena dirinya sudah mengantongi 300 laporan aduan dari masyarakat soal dugaan kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (radarbogor.id, 6/7/2023). Bima mengatakan, aduan itu didominasi keluhan warga yang terpaksa tersisih dalam PPDB karena banyaknya dugaan pindah dan manipulasi Kartu Keluarga . “Mereka merasa dikalahkan oleh orang yang diketahui tidak tinggal di dekat sekolah itu. Padahal sehari-hari mereka tahu teman-temannya tinggal dimana,” ujar Bima. Hasilnya, Bima menemukan banyak data calon peserta didik yang tidak cocok dengan kondisi sebenarnya. Sejumlah nama diketahui tidak tinggal di rumah itu, dan tidak juga dikenali oleh sang pemilik rumah ataupun warga. Bima memutuskan ada kecurangan dalam pelaksanan pendaftaran PPDB. Modus yang digunakan di antaranya melalui perpindahan KK, penambahan anggota KK, dan manipulasi KK. Warga setempat bahkan tak mengetahui KK-nya dimanipulasi.

74 Bima menilai, sistem zonasi yang ditemukannya di lapangan tidak benar dan membuat pendaftar yang rumahnya dekat dengan sekolah justru tersisih dengan pendaftar yang jaraknya jauh dari sekolah. Sistem zonasi terbukti tidak siap. Perlu dibatalkan sistem zonasi ini karena tidak tepat. Kalau pun akan diterapkan sistem harus lebih rapi mengenai kependudukan, verifikasi, dan infrastruktur sekolah. Selama tidak merata tidak akan mungkin,” ucapnya. Zonasi, Zonk Hak Berpendidikan Anak Negeri Banyak pihak memuji apa yang dilakukan oleh walikota Bima, dan berharap itu tidak terjadi di wilayah Bogor saja. Begitupun apa yang diputuskan bahwa sistem zonasi belum siap. Namun benarkah hanya itu persoalan terkait zonasi? Sistem zonasi ini mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem PPDB yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pemberlakuan sistem ini baru efektif di tahun 2018. Harapan pemerintah adalah bisa meratakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak di seluruh tanah air. Sistem ini diklaim lebih transparan dan adil, ditetapkan sesuai tempat tinggal. Pengertian ‘zonasi’ sendiri dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (KBBI). Semua jenjang pendidikan khususnya sekolah negeri bisa memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu. Zonasi sekaligus dianggap bisa mengubah paradigma di mana ‘anak-anak terbaik’ tidak perlu mencari ‘sekolah terbaik’ yang berlokasi jauh dari tempat tinggalnya. Tidak ada istilah sekolah unggul atau favorit, karena akhirnya dengan zonasi statusnya menjadi sama.

75 Sistem ini memang berkaitan erat dengan domisili tinggal anak. Quoto zonasi 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan Pemda sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun sekolah bersangkutan masih bisa menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5%, kemudian karena alasan khusus paling banyak 5% seperti perpindahan domisili orang tua/wali (rumah.com, 5/7/2022). Sistem ini juga diklaim mampu mengentaskan masalah turun temurun yang umum terjadi di dunia pendidikan. Istilah ‘beli bangku’ sering terjadi khususnya pada sekolah negeri di bawah naungan Pemda. Sayangnya, pada praktiknya tetap menimbulkan masalah, selain kasus “beli bangku” yang belum hilang malah tarifnya semakin naik bak harga sembako, juga karena sistem ini mengutamakan ‘kedekatan jarak’, maka dalam prakteknya sistem tersebut memanfaatkan aplikasi peta Google. Sayangnya, titik koordinat acapkali disebut tidak akurat, sehingga menyebabkan calon murid gagal mengikuti PPDB lantaran perbedaan selisih beberapa meter saja. Padahal jarak rumah ke sekolah yang didaftarkan berada dalam radius dekat. Atau lebih sadis lagi, direkayasa oleh mereka yang paham teknologi. Masalah lainnya adalah rentan kelebihan kapasitas, tahun awal diberlakukannya sistem zonasi ini sempat viral SDN 197 Sriwedari Surakarta hanya menerima hasil zonasi 1 murid, SDN Ponorogo hanya 12 murid, sementara sekolah lain kelebihan kuota apalagi dengan menjamurnya sekolah swasta Islam, membuat pemerataan siswa tinggal teori saja. Fenomena ini justru menyedihkan, dengan alasan sekolah swasta ada bonus pelajaran Islam lebih banyak, sehingga menjadi pilihan baru dibandingkan zonasi yang menyedihkan. Pertanyaannya, apakah tak boleh ada sekolah favorit? Bukankah seharusnya setiap sekolah itu favorit? Masalah lainnya lagi, sebagaimana yang ditemukan oleh Walikota Bima, sstem ini justru melahirkan kecurangan baru, yaitu manipulasi Kartu Keluarga agar anak bisa memasuki sekolah unggulan. Di Jombang Jawa Timur menjelang PPDB dimulai , setiap harinya ada 300 permintaan pindah KK ke dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang (radarjombang.jawapos. com, 3/6/2023). Tentu di lapangan ada banyak persoalan lagi, yang pasti inilah Zonk bagi jaminan pendidikan anak negeri.

76 Islam Solusi Terbaik Pendidikan Berkualitas Inilah potret pendidikan dalam sistem kapitalisme, pemerintah setengah hati memenuhi setiap kebutuhan pokok rakyatnya. Hanya melihat dari permukaan, sehingga solusinya pun tidak menyentuh akar persoalan. Dalam Islam, pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 sebenarnya juga disebutkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan negaralah penyelenggaranya. Masalahnya, pemaknaan “ ditangan” negara inilah yang berbeda. Kapitalis menempatkan pemerintah hanya sebagai regulator kebijakan. Setengah hati, sehingga semestinya, setiap kebijakan dibarengi dengan perbaikan sarana dan prasarana. Wajar bukan jika orangtua menginginkan anaknya sekolah di gedung yang layak, tenaga pengajar yang berkualitas dan sejahtera, sarana dan prasarana penunjang pendidikan terbaik tersedia. Sehingga zonasi tak akan memberikan dampak buruk terlalu besar, sebab, pemerintah telah melakukan pemerataan pembangunan sekolah , SDM pendidik dan semua fasilitas penunjangnya di seluruh wilayah, baik perkotaan, pedesaan, daerah pinggiran, perbatasan dan bahkan bagi warga yang tinggal di pedalaman hutan atau yang nomaden. Pendidikan juga berkaitan dengan kurikulum, sekolah favorit biasanya menambahkan paketpaket kegiatan dan pembelajaran ekstra yang diberikan kepada anak didik sehingga mereka bisa belajar lebih banyak hal. Tentu yang terbaik adalah kurikulum berbasis akidah Islam, yang kemudian memunculkan cabang-cabang keilmuan lainnya. Sebab berbicara pendidikan bukan hanya sistem penerimaan muridnya saja yang baik, tapi juga sistem pendidikan dan kurikulumnya. Pengurusan pendidikan yang ala kadarnya di negeri ini karena selalu berbenturan dengan pendanaan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran pendidikan untuk 2022 terealisasi Rp472,6 triliun yang dilakukan melalui belanja pemerintah pusat Rp171,5 triliun, Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp281,1 triliun, dan

77 pembiayaan Rp20 triliun (antaranews.com, 3/1/2023). Anggaran ini ternyata untuk belanja pemerintah pusat dalam bentuk membantu masyarakat miskin dalam bentuk Beasiswa Bidik Misi, Kartu Indonesia Pintar, biaya operasi seluruh sekolah negeri, madrasah, pesantren, semua dibayar APBN langsung, atau melalui APBD. Namun mengapa masih tidak ada perubahan? Banyak faktor yang terjadi di lapangan, selain karena kurangnya sosialisasi, kurangnya penguasaan IPTEK, kecurangan, korupsi, pungli, juga karena biaya kebutuhan pokok lainnya lebih tinggi sehingga tak jarang pendidikan jadi terabaikan. Sedangkan Islam adalah melalui pembiayaan Baitulmal dari pos pendapatan negara dari kepemilikan umum dan negara. Yang jumlahnya berlimpah, tidak fluktuatif sebagaimana pajak ataupun utang luar negeri. Maka, jelaslah, urusan pendidikan butuh solusi yang komprehensif dan menyeluruh. Tak hanya ganti sistem penerimaan siswanya namun juga sistem tata kelola pemerintahannya, yaitu dengan Islam ,sehingga pemimpinnya amanah, rakyatnya sejahtera. Rasulullah Saw bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Wallahualam bissawab. Tayang di: https://www.sscqmedia.com/2023/07/sistem-zonasi-bikin-zonk-hak.html?m=1

78 Ada Uang Abang disayang, Tak Ada Uang Abang ditendang Judul yang diambil dari peribahasa di atas menurut penulis sangat cocok untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. 1.063 istri menggugat cerai suaminya ke pengadilan agama, sebab gugatan sang suami tak mampu memenuhi nafkah. Angka itu dihimpun berdasarkan data Januari hingga Juni 2023 (inewsjatim.id, 7/7/2023). Sebanyak 1.063 di antaranya merupakan cerai gugat atau yang diajukan pihak istri. Sementara sisanya merupakan cerai talak yang dilayangkan pihak suami. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Sholikin Jamik, mengatakan mayoritas penyebab banyaknya istri yang mengajukan gugatan cerai karena faktor ekonomi. Pihak suami dianggap tak mampu memenuhi nafkah keluarga. Uniknya, Sholikin mengatakan mayoritas pasangan yang bercerai karena alasan suami dianggap tak mampu memberi nafkah berpendidikan SMP. Sebaliknya, lulusan perguruan tinggi jika bercerai sebagian besar bukan karena faktor ekonomi. Pernikahan Yang Kehilangan Ruh Tak bisa dipungkiri, merangkaknya harga kebutuhan pokok yang terus menerus memberikan tekanan tersendiri bagi istri sebagai manager di dalam rumah suaminya. Ketika pendapatan kian menipis, kebutuhan pokok kian naik yang terpikir adalah dari mana mendapatkan pendapatan tambahan, suami yang lebih banyak di rumah menambah stres. Padahal bisa jadi, karena sempitnya lapangan pekerjaan, minimnya pendidikan dan ketrampilan suami yang membuat suami kebingungan mencari tambahan penghasilan. Kemudian paparan media sosial yang memperlihatkan kehidupan yang berbeda dari realita yang dihadapi pasangan suami istri ini, seolah langit dan bumi, entah itu kehidupan pasangan

79 selebritis, konten wisata, gaya hidup dan lainnya yang berhasil membuat khayalan para istri melambung, apa daya, begitu melihat keadaan suami semua menjadi tak seindah yang dibayangkan. Pertengkaran, perselisihan muncul setelah hanya sekadar berbeda pendapat. Tak ada yang mau mengalah, suami gagal mendidik istri, istri gagal taat kepada suami. Perceraian akhirnya kesimpulannya. Pun biasanya dukungan keluarga juga minim. Tak jarang kesulitan ekonomi pada keluarga besar masing-masing juga berpengaruh. Ya, pernikahan telah kehilangan ruhnya. Inilah persoalan mendasar yang tak terikhsas. Sebab dari minimnya ilmu sebelum kedua suami istri melangkah ke pelaminan. Mau tidak mau, pernikahan yang langgeng juga ditentukan dari aspek pokok lainnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Sebab, ketika menikah otomatis akan terbentuk sel ula keluarga, akan terlahir keturunan dan tentu saja membutuhkan banyak konsekwensi. Doa Rasulullah untuk pengantin baru,”Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan” (HR. Abu Dawud). Makna hadis ini adalah pernikahan ini bakal berisi onak dan duri yang tak mungkin dihindari oleh kedua pasangan, oleh karena itu Rasul mendoakan agar kedua pasangan ini meminta kepada Allah SWT untuk terus dipersatukan dalam kebaikan. Pernikahan itu sendiri sudah menjadi kebaikan karena mengikuti Sunnah Rasul dan janji yang kuat di hadapan Allah SWT, sehingga kedua, suami istri saling mengazamkan kebaikan maka akan semakin bertambah-tambah kebaikan yang mereka terima. Dengan catatan kebaikan itu adalah apa yang menjadi standar syariat. Tidak boleh yang Iain. Islam Solusi Keluarga Bahagia Sejahtera Perceraian meskipun tak meninggalkan anak tetap menyisakan dampak buruk. Jika berbicara hari ini tentu stigma sosial, seperti sebutan janda duda yang bermakna negatif. Pernikahan hari ini memang sudah sangat jauh dari maksud Allah SWT mensyaratkan pernikahan itu sendiri.

80 Allah SWT berfirman, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya yang Agung, Dia menciptakan bagimu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan tenteram dengannya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir”. (TQS ar-Rum: 21). Pernikahan adalah sumber ketentraman dan satu-satunya jalan yang disyariatkan Allah untuk hubungan suami istri guna mendapatkan keturunan dan melestarikan jenis manusia itu sendiri. Maka, harus ada negara yang memang fokus menerapkan syariat. Maka, negaralah nanti yang akan menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan agar setiap lelaki yang mampu dan baligh bisa memenuhi nafkah keluarganya dengan makruf. Lapangan pekerjaan dari bidang industri dan tambang yang biasanya banyak menyedot tenaga kerja, sayang hari ini hampir tak ada SDA negara yang benar-benar dikelola negara, semua ada dalam cengkeraman asing atas nama kerjasama bilateral, multilateral dan sebagainya. Sedangkan fasilitas umum lainnya seperti sekolah, rumah sakit, masjid, jalan raya dan lainnya akan dibangun oleh negara dan diperuntukkan warga secara gratis. Negara juga akan memperlakukan aturan interaksi sosial yang terpisah antara pria dan wanita kecuali pada hajat yang dibenarkan syara. Kewajiban menutup aurat sempurna, larang kholwat, ikhtilat, berikut dengan penjatuhan sanksi dan hukum yang tegas jika ada pelanggaran baik sosial maupun ekonomi. Semua hanya bisa terwujud jika sistem aturan hari ini yang berbasis pemisahan agama dari kehidupan (sekuler) dicabut. Dan diganti syariat Islam. Wallahualam bissawab. Tayang di:https://dimensi.id/ada-uang-abang-disayang-tak-ada-uang-abang-ditendang

81 Aborsi Marak, Bukti Gugurnya Ketakwaan Umat Aborsi adalah proses pengeluaran janin secara sengaja. Beberapa kondisi dilakukan karena adanya masalah medis, misalnya keharusan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Penyelamatan ini dilakukan karena jika kehamilan dipertahankan, nyawa ibu justru terancam. Namun, apa jadinya jika aborsi menjadi salah satu jalan mendapatkan nafkah? Dan hal itu tidak mustahil dalam sistem kapitalisme hari ini. Aborsi menjadi solusi praktis bagi para perempuan yang “diharuskan” bisa melanjutkan kehidupannya tanpa kehamilan. Mendapatkan kehidupan yang lebih layak sesuai standar kapitalisme meski harus menumbalkan satu nyawa tak berdosa. Sekali, dua lama-lama menjadi budaya. Sehingga tak salah jika ada yang jeli, melihatnya sebagai peluang bisnis. Opini ini mengomentari penggerebekan yang dilakukan Tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, pada Rabu (28/6/2023). Pelaku melakukan praktik aborsi ilegal di sebuah rumah yang disewa di Jalan Merah Delima No.14 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Diperkirakan klinik aborsi ini telah beroperasi selama 1,5 bulan. Selama itu, para pelaku telah mengaborsi puluhan janin tak berdosa. Dalam kasus ini polisi menetapkan 9 orang tersangka. Salah satu tersangka adalah kekasih salah satu pasien aborsi. Tersangka seorang wanita inisial SN disinyalir sebagai eksekutor atau yang berperan sebagai ‘dokter’ aborsi, yang mirisnya tidak memiliki latar belakang medis, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin SN pernah menjadi asisten di tempat aborsi lain. Hal itu diketahui dari pemeriksaan usai polisi menggerebek tempat praktik aborsi ilegal tersebut (detiknews.com, 1/7/2023). Sekulerisme Ciptakan Individualis dan Liberalis Sekaligus

82 Sudah jamak di masyarakat kita hari ini jika interaksi antar individu masyarakat ala kadarnya, dalam artian lebih memikirkan kehendak sendiri dan malas untuk beramal makruf nahi mungkar, hingga banyak sekali kejadian mengenaskan bahkan kriminal lambat diketahui karena sifat indivisualis dan liberal sekaligus. Sempat Dikira Tempat Penampungan TKI, sebab lokasi aborsi ilegal itu menunjukkan pergerakan penghuninya hanya berupa mobil yang datang dan pergi. Sejumlah wanita juga terpantau sering keluar masuk rumah tersebut. Kejinya, Komarudin menjelaskan janin diaborsi dengan cara disedot. Para pelaku kemudian membuang janin tersebut ke dalam kloset, tarif aborsi antara Rp 2,5 juta hingga Rp 8 juta. Tarif itu dipatok berdasarkan usia kandungan pasien. Inilah bukti sekulerisme akut. Bertindak apapun bebas tanpa ada aturan yang mengikat, gugurnya kandungan, hilangnya nyawa tak berdosa makin menguatkan bahwa ketakwaan individu negeri dengan mayoritas beragama Islam telah hilang. Tak ada lagi tuntutan bahwa segala perbuatan kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah, padahal Allah SWT berfirman, “ Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti”. (TQS al-An’am :151). Kini, membunuh bukan lagi takut miskin saja, namun karena terus menerus mengulang berbuat keji. Perzinahan sebagai gaya hidup telah membutakan hati dan menciptakan kesombongan Seolah azab Allah tak nyata. Sayangnya, meskipun dampak buruknya sudah memprihatinkan, tak ada upaya yang jelas dari penguasa. Sehingga kasus aborsi ilegal terus berulang. Dan masyarakat berikut generasi kian rusak. Islam Agama Sempurna

83 Islam tak sekadar agama yang mengajarkan tauhid kepada pemeluknya, namun juga Mabda atau ideologi, yang berarti juga berisi peraturan hidup, solusi bagi semua persoalan umat. Hari ini ide liberalisme dianggap sebagai solusi terbaik manusia modern, padahal sejatinya rusaknya luarbiasa. Hal ini karena Islam hanya sekadar diambil aturan beribadahnya saja, sedangkan politiknya, pengatur urusan lainnya semisal muamalah justru diambil dari hawa nafsu manusia. Rasulullah Saw bersabda, “ Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari dan Ahmad). Disebut pengurus artinya adalah yang menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan individu rakyat dengan syariat Islam. Sebab, dalam Islam, kedaulatan atau hak membuat hukum hanya ada pada Allah SWT. Haram bagi pemimpin mengambil kebijakan berdasarkan pendapat manusia, semisal HAM, badan perdamaian dunia PBB atau pendapat siapapun yang dianggap mewakili hukum terbaik. Sepanjang mereka makluk maka tak akan pernah terwujud kebaikan bagi umat bahkan dunia. Dalam Islam, akar persoalannya ada pada kebebasan tanpa batas itu sendiri. Sehingga akan menjadi fokus di antaranya dengan pembatasan pergaulan pria dan wanita, kewajiban menutup aurat sempurna, tidak tabaruj, tidak kholwat, tidak ikhtilat. Bahkan tidak mengeksploitasi perempuan hanya demi ekonomi. Misal dengan memperjualbelikan manusia bak barang dagangan. Bahkan syariat tidak mewajibkan perempuan mencari nafkah. Kesejahteraan diwujudkan negara dalam bentuk jaminan terbukanya lowongan pekerjaan yang luas, bantuan permodalan, pelatihan, hingga santunan jika memang individu masyarakat tadi mengalami kelemahan permanen dan secara syar’i tidak lagi mampu mencari nafkah. Negara, akan menutup situs-situs porno, eksploitasi kemolekan tubuh wanita dan segala sesuatu yang melenakan dan bertentangan dengan syariat. Dan yang paling utama, negara akan menetapkan sanksi dan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Apalagi perzinahan, dengan razam bagi yang sudah menikah dan cambuk bagi yang belum menikah.

84 Terlebih jika sudah mengarah pada pembunuhan jiwa tak bersalah, meski mereka masih berupa bayi atau gumpalan darah belum berakal. Tata pergaulan sosialnya yang diperbaiki, bukan janinnya yang dihilangkan. Kesejahteraan hakiki yang diwujudkan, bukan dibiarkan dengan solusi abal-abal. Hal itu hanya ada jika Islam tegak sebagai sebuah aturan hidup menggantikan sekularisme. Wallahualam bissawab. Tayang di:https://www.kompasiana.com/jellyhitam6948/654e46d8ee794a268e3999f2/aborsimarak-rusaknya-moralbangsa?utm_source=Telegram&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sharing_Mobile

85 Pernikahan Menyatukan Perbedaan, Tapi Bukan Agama Agaknya di negeri ini sesuatu yang berbeda memang menarik untuk terus dikulik. Mulai berbeda pendapat dari rezim dianggap teroris, pilihan gender yang berbeda adalah hak asasi, perayaan hari raya yang sudah jelas sumber dalilnya, hingga pernikahan beda agama yang jelas terlarang dalam agama. Yang sedang viral, kembali permohonan beda agama dikabulkan, kali ini oleh PN Jakpus. Pemohon JEA yang beragama Kristen hendak menikahi SW seorang muslimah. PN Jakpus mengabulkan permohonan nikah beda agama itu dalam putusan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Ada banyak alasan yang dikemukakan hingga permohonan dikabulkan, mulai alasan berdasarkan UU Adminduk hingga alasan sosiologis. Dan sebenarnya sebelum PN Jakarta pusat, ada beberapa pengadilan negeri yang telah merestui pernikahan beda agama ini, yakni PN di Surabaya, Yogyakarta, Tangerang hingga Jakarta Selatan (detik.com, 25/6/2023). Pengadilan Negara Jakarta Pusat menyatakan bahwa pengabulan permohonan pernikahan beda agama sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan hakim. Hal ini disampaikan oleh Perwakilan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jamaludin Samosir bahwa pasangan beda agama memang bisa mendaftarkan pernikahannya di PN Jakarta Pusat dengan mengajukan permohonan izin nikah. “Dibuatkan permohonan terlebih dahulu, lalu diperiksa hakim, nanti bergantung bagaimana kebijaksanaan hakim,” kata Jamaludin. PN Jakarta Selatan juga telah lebih dahulu mengabulkan permohonan izin nikah untuk pasangan beda agama. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan mencatat ada empat pernikahan beda agama sepanjang 2022. Keterangan dari Suku Dinas

86 Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan menyebutkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam penjelasannya, disebutkan yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama. Kemudian pasal 7 ayat 2 huruf l UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (antaranews.com, 24/6/2023). Keputusan Hakim Lebih Tinggi dari Syara: Sekulerisme Wakil Ketua MPR Yandri Susanto mendesak Mahkamah Agung (MA) agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengizinkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Menurutnya, hakim di lingkungan MA harus mengacu pada putusan MK yang menolak mengesahkan pernikahan beda agama ( detikNews.com, 30/6/2023). Yandri menilai putusan PN Jakpus yang mengizinkan pernikahan beda agama bertentangan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa MUI pada Juli 2005 yang ditandatangani K.H. Ma’ruf Amin, disebutkan pernikahan beda agama di Indonesia adalah haram dan tidak sah. “Seharusnya putusan MK dan fatwa MUI ini menjadi rujukan para hakim, termasuk hakim di lingkungan MA,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI tersebut. Yandri menambahkan MUI telah berulang kali melarang pernikahan beda agama berdasarkan syariat Islam. Adapun berdasarkan surat Al Baqarah ayat 221 dan surat Al-Maidah ayat 5, Islam melarang wanita muslimah menikah dengan pria nonmuslim, musyrikin, maupun ahli kitab. Di sisi lain, pria muslim masih diizinkan menikah dengan wanita nonmuslim.

87 Yandri mengungkapkan putusan PN Jakpus yang mengizinkan pernikahan beda agama akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengganggu harmoni sosial di antara umat beragama. Oleh sebab itu, ia mendorong elemen masyarakat untuk menggugat putusan PN Jakpus tersebut ke MA. “Kita minta elemen masyarakat, seperti ormas Islam, untuk menyampaikan gugatan ke MA terkait putusan PN Jakpus yang mengabulkan permohonan nikah beda agama itu,” pungkasnya. Pernikahan beda agama dikabulkan, bukti negara mengabaikan tuntunan agama Lebih jauh lagi, dikabulkannya nikah beda agama (laki-laki non muslim dengan muslimah) menunjukkan pelanggaran terhadap hukum agama. Hal ini termasuk pelecehan agama, sebab secara tidak langsung mengakui putusan hakim lebih tinggi daripada syariat. Bukti bahwa negara tidak berfungsi dalam menjaga tegaknya hukum Allah dan melindungi rakyat untuk tetap dalam ketaatan pada Allah Swt. Hal ini satu keniscayaan dalam negara yang mengusung sekularisme, jika pemisahan agama disahkan untuk sebuah negara maka begitulah untuk umat atau rakyatnya. Dampak buruknya tak lagi diperhatikan, ibarat haramnya kaum Muslim makan daging babi, demikian pula dengan pernikahan beda agama yang akan melahirkan generasi dengan nasab rusak karena lahir dari status perkawinan yang fasad. Disyariatkannya wanita Muslim harus menikah dengan pria Muslim semata karena pernikahan itu bukan sekadar bersatunya dua organ berbeda (jima’) tapi keluargalah tempat awal dan ideal bagi pembentukan generasi cemerlang, dengan pria sebagai kepala keluarga, pemimpin dalam keluarganya. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya,” Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (TQS. At Tahrim: 6).

88 Bagaimana bisa menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka jika kafir dan jelas secara akidah menolak Allah SWT ada, esa dan Maha Kuasa atas segala sesuatu? Inilah yang sepatutnya menjadi keprihatinan kita, pernikahan beda agama bukan sekadar tren yang harus dimaklumi. Ini adalah bentuk kemunduran berpikir kaum Muslim pada taraf terendah. Islam Agama dan Peraturan yang Sempurna Islam adalah Mabda atau ideologi, yang tak hanya mengatur akidah namun juga memiliki aturan tertentu dalam berbagai persoalan manusia , yang semuanya bersumber pada aturan Allah dan RasulNya. Tak ada satu pun urusan individu manusia yang terlewat kecuali karena kurangnya penggalian manusia itu sendiri terhadap nash-nash yang menjadi sumber hukum bagi manusia. Hal itu sangat mungkin terjadi, sebab negara ini mengadopsi sistem aturan sekuler, politiknya demokrasi, ekonominya kapitalisme yang benar-benar menempatkan manusia sebagai sebaikbaiknya pembuat hukum mengalahkan Allah SWT. Maklum dengan segala keterbatasannya tetaplah makluk, tidak akan bisa melihat maslahat bagi dirinya jika tidak tertunjuki oleh Wahyu Allah SWT. Dan melalui pencontohan para Nabi dan RasulNya. Rasulullah Saw bersabda,” Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari dan Ahmad). Salah satu tugas negara menurut Islam adalah menjaga tegaknya hukum Allah dan menjaga rakyatnya agar tetap dalam ketaatan kepada Allah. Sebagai pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengurus kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak pada Hari Kiamat, apakah mereka telah mengurus mereka dengan baik atau tidak, maka harus sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya (syariah Islam). Karena itu selalu merujuk pada syariah Islam dalam mengurus semua urusan rakyat adalah wajib.

89 Termasuk mengurusi pernikahan, jika Muslim maka wajib tunduk kepada syariat dan negara yang memastikan itu. Dengan pemberian sanksi yang tegas jika ada pelanggaran. Negara juga akan memberikan edukasi terkait pernikahan, tujuan, esensi dan visi misi menikah. Pelajaran ini masuk ke dalam kurikulum pelajaran, sebab hanya melalui pendidikan yang benar bisa di dapatkan pemahaman yang benar pula. Kurikulum diberikan bagi semua jenjang pendidikan, baik sekolah negara maupun milik pribadi. Namun, negara tidak akan mengurusi urusan akidah, pernikahan, makanan dan minuman bagi agama lain. Dengan makna, itu masuk dalam ranah akidah masyarakat non Muslim. Demikianlah pengaturan negara kepada urusan rakyatnya, namun hal itu tidak akan terjadi jika kita masih menggenggam sekulerisme seolah itu adalah pilihan terbaik. Bukankah Allah SWT berfirman, “Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (TQS Al Maidah:50). Wallahualam bissawab. Tayang di:https://netizen.harianaceh.co.id/2023/06/30/pernikahan-menyatukan-perbedaantapi-bukan-agama/

90 Ketika Pelangi Terjatuh di Kampus Padang Dunia pendidikan kita sedang tak baik-baik saja. Setelah kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru (PMB) Jalur Mandiri Unila (Universitas Lampung). Kini UNP, Universitas Negeri Padang harus memecat dua dosennya yang terindikasi LGBT. Dilansir dari REPUBLIKA.CO.ID, 20 Juni 2023, Sekretaris UNP, Erianjoni, mengatakan, kasus ini terungkap pada dua tahun yang lalu. Ia menyebut langkah sanksi tegas terhadap dua oknum dosen telah dilakukan. “Dipecat dan diskorsing selama satu tahun. Kami kalau soal LGBT tidak tanggung-tanggung, termasuk pelecehan seksual.” Erianjoni menjelaskan terindikasinya dua oknum dosen berprilaku seksual menyimpangan ini karena adanya pengaduan oleh keluarga dan istri. Selain itu juga ditemukan barang bukti flash disk yang tertinggal di komputer. Pemberian sanksi terhadap dosen telah sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Kasus perilaku menyimpang sudah semakin memprihatinkan, lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi wadah pembentukan generasi tangguh terpapar gaya hidup menyimpang hingga narkoba. Seolah hal yang paling banyak diulas hanya kebutuhan syahwat sementara pendidikan berjalan ala kadarnya. Apa kabar kurikulum merdeka dan kampus merdeka? Ketua Majelis Ulama Indonesia Riau, Ilyas Husti, menegaskan LGBT adalah perbuatan yang menyimpang dan harus dibasmi. Menurut Ilyas, perilaku LGBT tidak dibenarkan dan bertentangan dengan norma agama di Indonesia. “Karena kalau tidak dibasmi takut kita seperti tuhan memperlakukan kepada umat Nabi Luth. Itu kan sudah tegas.” (Republika.co.id, 20/6)2023). Sebelumnya tersiar berita sebanyak 57 pasangan diduga LGBT terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pekanbaru. Kejadian yang berlangsung di Kecamatan Sukajadi pada Ahad (28/5/2023).

91 Ilyas mengimbau seluruh tokoh-tokoh agama, ormas termasuk MUI seluruh Indonesia, dan di MUI Riau juga telah menyampaikan ke seluruh MUI di Kabupaten/Kota sampai ke tingkat kecamatan bahwa harus waspada LGBT. Oleh karena itu kita harus mengawal supaya mereka tidak merajalela. Karena mereka ini (kelompok LGBT) seperti api dalam sekam berkembangnya,” ujar Ilyas. Di tahun 2018, Pemprov Sumbar sendiri sejak awal mewacanakan penerbitkan satu Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur tentang upaya penanganan LGBT. Namun hingga kini rencana tersebut belum terwujud. Sebagai alternatif, Nasrul mendesak bupati dan wali kota untuk menyusun Perda yang mengatur penanganan LGBT dengan landasan hukum berupa Perda Nagari yang sudah terbit sebelumnya. Nantinya pelaku LGBT bisa dikenakan hukum adat sesuai nagari yang mengaturnya. Wali Nagari bisa ambil sanksi dan bisa jadi hakim atas perkara di tengah masyarakat,” katanya (republika.co.id, 7/10/2018). Penegakkan Hukum Bak Benang Basah Kegelisahan masyarakat pun para pemangku kekuasaan bisa jadi sudah mulai meningkat. Tak bisa dipungkiri, dampak buruk perilaku menyimpang ini tak hanya penukaran penyakit seksual saja tapi lebih kepada rusaknya generasi dan masyarakat. Sayangnya kegelisahan ini hanya bersifat sporadis, di wilayah-wilayah tertentu yang kebetulan nuasa Islamnya kental. Sementara di sebagian yang lain, tidak ada pergerakan berarti. Miris, terlebih ketika kita melihat pada fakta, bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Jelas dalam ajaran agamanya LGBT haram. Mengapa justru kian hari kian bertambah? Bahkan menko polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa KUHP yang baru samasekali tak bisa memuat pasal mengenai LGBT. Sebab, masuk dalam pembahasan kodrat, LGBT ciptaan Tuhan sebagaimana orangnya adalah juga ciptaan Tuhan. Sebuah logika yang menyesatkan. Ada 21 bentuk tindakan kekerasan seksual yang masuk dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, yang berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan di lingkungan perguruan

92 tinggi. Dimana terdapat banyak frasa “ pemaksaan” artinya jika suka sama suka, tidak masuk dalam delik kekerasan seksual. Kita tahu pergaulan anak muda sudah sangat bebas, jangankan yang duduk di perguruan tinggi, usia sekolah dasar saja sudah mengenal aktifitas seksual dengan sangat lazim. Artinya, penegakkan hukum bak menegakkan benang basah, sangat sulit bahkan tidak solutif. Apalagi berharap peraturan itu akan menimbulkan efek jera, yang ada hanya dianggap wacana, sebab banyak pasal karet yang multitafsir. Terlebih dengan maraknya stimulasi yang mengarah pada perilaku seksual, masih dan terkendali oleh sebuah sistem, yaitu kapitalisme. Kita lihat bagaimana buku, novel, video, tayangan televisi hingga aplikasi dan situs porno tersedia dengan mudah, hanya dengan sentuhan jari kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita mau. Wajar, jika perilaku menyimpang ini mulai cari panggung, ekshibionis menjadi gaya hidup, selingkuh jadi konten, bahkan tak malu lagi mengaku sebagai pria atau wanita bayaran dengan aktifitas seksual. Butuh sebuah perubahan mendasar agar tidak semakin berlarut-larut. Islam Akidah dan Peraturan Rasulullah Saw bersabda, “Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri” (HR alHakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani). Lantas, adakah alasan Allah SWT tidak mempercepat azab jika zina yang terjadi adalah perilaku kaum Nabi Luth? Bahkan pelangi itu jatuh di kampus, di tempat yang seharusnya semerbak harum taman surga sebab ada pendidikan dan penanaman ilmu. Karena sudah menggejala secara luas, tidak bisa tidak hal ini karena sistem yang digunakan penguasa untuk mengatur urusan rakyatnya inilah yang bermasalah. Sistem hari ini berasas sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Orang melakukan tindakan timbangannya bukan lagi halal dan haram. Melainkan kebebasan tanpa batas yang dilindungi undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM).

93 Islam adalah agama yang sempurna, tidak hanya mengatur akidah seseorang, namun juga peraturan hidup. Sangatlah masuk akal, sebab dunia dan seisinya Allah SWT lah penciptanya. Maka, tentu saja Allah yang paling tahu aturan yang bisa diterapkan agar apa yang diciptakan sesuai dengan maksud penciptaanNya. Allah menetapkan bahwa hubungan seksual hanya ada dalam hubungan pernikahan, sebab, sesuai penciptaanya, hubungan ini adalah untuk melestarikan jenis. Sementara hubungan pria dan wanita di ranah sosial sangat terbatas sesuai dengan hajat muamalah yang dibenarkan syariat, seperti pendidikan dan kesehatan. Negaralah yang wajib menerapkan syariat ini. Memastikan pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia tanpa harus ada ikhtilat (bercampur baur), berkholwat ( berdua-dua), setiap pria dan wanita pun akan diwajibkan menutup aurat dengan sempurna, menundukkan pandangan. Kesalahan barat adalah menganggap kebutuhan seksual adalah sesuatu yang harus dipenuhi, bagian dari kebutuhan pokok yang jika tidak terpenuhi akan membawa kepada kematian. Islam menghapus itu dan memosisikan manusia mulia sebagaimana manusia, bukan hewan. Maka, lembaga pendidikan akan benar-benar diselenggarakan atas dasar akidah Islam. Bukan yang lain. Terakhir adalah sanksi dan hukum yang tegas. Bagi pelaku LGBT, jika terbukti baik korban maupun pelaku akan dijatuhi hukuman mati dengan dijatuhkan dari ketinggian. Hal demikian haruslah diadakan di tempat terbuka agar bisa dilihat oleh banyak orang dan menjadi pelajaran. Semua tidak bisa diterapkan jika masih bersandar pada hukum sekuler, melainkan harus dalam sistem Islam. Wallahualam bissawab. Tayang di:https://dimensi.id/Ketika-pelangi-terjatuh-di-kampus-padang/

94 Putri Ariani dan Konsep Merdeka Belajar Panggung pencarian bakat internasional bergetar, seorang penyanyi tuna netra asal Indonesia, berhasil menarik minat salah satu juri untuk memberikan hak istimewanya yaitu Golden Buzzer. Putri Ariani, pelajar asal Yogyakarta, berhasil memukau para juri dengan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri “ Loneliness” dan membuat Simon Cowel, raja industri musik asal Inggris yang menjadi salah satu juri pada kesempatan itu untuk memberi hadiah impian setiap peserta audisi. Sontak dunia melihat Putri sebagai sosok yang inspiratif, dengan keterbatasan fisik yang ia miliki tak membuatnya patah semangat, malah terus berusaha menempa dirinya dengan prestasi dan prestasi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim pun tak hanya menemui Putri Ariani secara langsung untuk memberikan ucapan selamat atas pencapaiannya di America’s Got Talent (AGT) 2023 tapi juga memberikan Beasiswa Indonesia Maju (BIM). Mas Menteri mendukung penuh cita-cita Putri untuk melanjutkan pendidikan di The Juilliard School New York yang terkenal sangat ketat seleksinya. Lepas dari itu, Nadiem sangat mengapresiasi prestasi Putri yang mengharumkan nama Bangsa Indonesia. Inilah yang dimaksud mewujudkan konsep Merdeka Belajar, Putri dalam hal ini melalui caranya mengembangkan bakat menyanyinya. “Menurut saya, pengalaman Putri sangat menggambarkan konsep Merdeka Belajar, di mana orang tua mengikuti minat dan bakat, dan memberikan kebebasan dalam mengajarkan Putri,” kata Menteri Nadiem (insertlive.com, 13/6/2023). Menilik Konsep Merdeka Belajar Nadiem terlihat sedang menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa apa yang dipilih Putri adalah salah satu konsep dari merdeka belajar. Ditambah dengan berita Putri Ariani mendapat Rp7 triliun dari Simon Cowell atas kemenangannya di acara pencarian bakat tersebut . Jumlah

95 yang fantastis! Beruntungnya Putri yang memiliki bakat luar biasa sehingga dengannya bisa meraih apapun yang bagi anak Indonesia lainnya hanya impian semata. Bagi anak-anak Indonesia yang tak punya bakat istimewa, jelas ini menumbuhan rasa iri hati, jangankan berprestasi, untuk sekadar sekolah saja susah. Entah karena jarak rumah mereka yang jauh, tak punya seragam, tak punya gadget, tak punya buku, tak punya gedung sekolah, tak bisa sekolah karena jembatan rusak, jalan berlumpur hingga tak punya uang untuk sekolah sehingga terpaksa bekerja membantu orang tua. Sangat disayangkan, padahal bakat bisa tumbuh di anak mana saja, baik kaya maupun miskin dengan stimulasi tertentu, dengan kurikulum pendidikan yang baku, sistem pengajaran yang murah dan berkualitas. Semua bisa diraih, jadinya dimana letak kesalahannya? Apakah perhatian pemerintah, dalam hal ini kementerian menunggu viral, masuk dalam ajang internasional kemudian bisa mendapatkan berbagai fasilitas? Konsep belajar merdeka diklaim lebih baik dari kurikulum-kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Kurikulum Merdeka telah berhasil memberikan kesempatan kepada guru untuk lebih bebas berinovasi karena sudah tidak terikat oleh aturan kaku, Nadiem pun mengklaim siswa lebih tenang belajar karena ujian nasional sudah dihapuskan dan penilaian dilakukan oleh gurunya sendiri. Kualitas pendidikan dapat dimonitor oleh pemerintah daerah (pemda) melalui data dari Asesmen Nasional di Platform Rapor Pendidikan. Selesaikan persoalan pendidikan dengan hadirnya kurikulum merdeka belajar ini? Tentu saja tidak, sebab hanya menyentuh permukaan persoalan. Terus bergantinya kurikulum, menunjukkan betapa lemahnya negara ini, urusan kurikulum yang seharusnya merupakan dasar dari pendidikan nyatanya tak punya konsep baku, sehingga harus sering berganti. Bagaimana dengan SDM pendidikan? Banyak sekali guru kita yang kurang update platform pendidikan merdeka belajar, belum dengan kesejahteraan guru PPPK dengan gaji minim dan kecemasan mengenai kontrak kerjanya berlanjut atau tidak, pemotongan tunjangan, serta gaji

96 yang tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Kemudian jam mengajar yang tinggi, namun bertentangan dengan kebijakan belajar merdeka sendiri yang dengan alasan penghematan, lebih mendorong siswa untuk belajar sendiri tanpa pendampingan guru. Dan masih banyak lagi kendala lainnya. Ditambah dengan minimnya perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana pendidikan . Sehingga ketika sistem zonasi diterapkan, ada banyak siswa yang mendapatkan sekolah dengan fasilitas seadanya, SDM pendidikan minim dan spesifikasi borongan alias semua mata pelajaran di garap satu guru. Sementara di ibukota provinsi, kabupaten atau kecamatan, ada sekolah yang meluber pemiliknya tapi kuota terbatas, muncullah tindak percaloan dan “ beli kursi” alias suap menyuap, rekayasa titik koordinat rumah dan lain sebagainya. Dalam pidato Hardiknas 2019, yang merupakan awal pengenalan istilah Merdeka Belajar, Nadiem menyatakan bahwa Merdeka Belajar bermakna bahwa sekolah, murid, dan guru memiliki kebebasan untuk berinovasi, serta belajar dengan mandiri dan kreatif. Kebebasan dalam membangun minat tanpa batasan jelas ini sangat berpotensi menjadi celah masuknya pemikiran dan budaya yang merusak generasi, serta menggerus pemahaman Islam. Terlebih jika melihat kebelakang bahwa kurikulum merdeka ini berdasarkan apa yang dipahami Ki Hajar Dewantoro yang memadukan konsep kebatinan dan humanisme dalam mewujudkan kemerdekaan batin, pikiran, dan tenaga. Liberalisasi Pendidikan Sangat Kental Generasi muda seolah dihipnotis dengan keberadaan kurikulum merdeka yang mampu mengakomodir jiwa kebebasan mereka, tak perlu titel, tak perlu berilmu tinggi, tak perlu gelar sarjana, selama ada jaminan kebebasan ekspresi maka disitulah esensi pembelajaran. Jelas ini sangat menyesatkan. Bagaimana pun sebuah negara maju tidak hanya membutuhkan generasi yang cerdas secara teknologi, namun juga yang peka terhadap perubahan sehingga bisa berkontribusi demi kemaslahatan umat.

97 Keberadaan Putri penyandang disabilitas namun berprestasi dan diapresiasi negara seolah mengatakan, inilah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, anda merdeka menentukan minat dan bakat, namun jauhkan agama dari kehidupan anda, sebab agama hanya candu yang menjauhkan manusia dari berkreasi bebas. Kemudian membatasi “ mengharumkan nama negara” di kancah internasional seolah hanya di dapat di luar pendidikan resmi. Bukan di depan bangku guru, tapi di dunia digital. Tatanan Dunia Baru: Butuh Sistem Islam Sejatinya, yang dibutuhkan rakyat bukanlah sekadar pembelajaran yang membahagiakan. Namun, lahirnya sumber daya manusia unggul yang berkepribadian Islam, menguasai tsaqafah Islam, dan ilmu-ilmu kehidupan agar dapat mengelola negeri ini dengan aturan Allah. Inilah yang akan mengantarkan negeri ini maju. Dan hal ini hanya bisa diwujudkan dalam kurikulum yang berasas atau berakidah Islam, bukan sekularisme kapitalisme. Wallahualam bissawab. Tayang di:https://dimensi.id/putri-ariani-dan-konsep-merdeka-belajar/

98 Menutup Aurat Perintah Agama, Bukan Saat Jadi Tersangka Kerudung dan jilbab adalah salah satu perintah syariat yang diwajibkan kepada wanita Muslimah. Begitu dia baligh maka tak ada alasan untuk menolaknya. Miris, di Indonesia, negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, ternyata pemakaian kerudung dan jilbab menjadi kewajiban saat para wanita itu menjadi tersangka. Dilansir dari Republika.co.id, 24 Mei 2023, sejumlah perempuan yang terseret kasus hukum tiba-tiba mengenakan kerudung atau simbol agama. Terbaru, yakni seorang perempuan tersangka kasus penipuan tiket konser Coldplay berinisial W (24 tahun). Padahal, saat digerebek di tempat, W tidak memakai hijab dalam kesehariannya. Hal itu pun menuai kecaman dari sejumlah pihak. Salah satunya pendapat mantan ketua umum MUI pusat, Prof Din Syamsuddin “Terhadap mereka patut untuk dikenakan hukum lebih berat. Pertama, atas kejahatannya dan kedua atas kamuflase atau kemunafikan yang dilakukannya.” Sebelumnya sudah beberapa kali terjadi, tersangka sebuah kasus ketika di ekspos ke media menutup aurat, seperti misalnya pada Oktober 2021, terdakwa kasus suap dan gratifikasi MA, jaksa Pinangki, terlihat selalu mengenakan penutup aurat ketika mengikuti persidangan tipikor. Kemudian pada Desember 2021 lalu, tersangka eksibisionis di Bandara Yogyakarta Siskaee atau FCN mendadak meminta mengenakan jilbab saat tiba di Polda DIY. Padahal perbuatan sebelumnya samasekali bertolak belakang, tanpa malu dan seperti tak pikir dampaknya kemudian. Sebaliknya dari pesohor negeri ini tak kalah mengejutkan, ketika mengumumkan perceraian yang artinya tak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, sementara ada anak-anak yang menjadi tanggungjawabnya ia melepaskan cadar, dengan alasan darurat. Berita

99 selanjutnya tak mengherankan lagi, ternyata sang mantan istri itu sudah teken kontrak sebuah produk kosmetik dengan nilai fantastis. Dalam penjelasan fikih dalam apa yang disebut “ darurat” adalah, ketika hal-hal yang dilarang dalam syariat boleh dilakukan hanya jika ada kebutuhan yang mendesak, yakni dalam kondisi darurat. Yaitu sebuah keadaan yang mana apabila ia tidak melakukan hal yang diharamkan tersebut, ia bisa mati atau yang semisalnya. Maka jika pemahaman “darurat” sesuai kaidah di atas, jika diterapkan dalam kehidupan seharihari maka darurat itu dalam keadaan seorang dokter boleh menyingkap sebagian aurat pasiennya jika memang pengobatan tidak bisa dilakukan kecuali dengannya. Seseorang boleh memakan bangkai atau daging babi jika ia tidak menemukan makanan untuk dimakan di saat kelaparan yang teramat sangat. Bolehnya seseorang makan harta orang lain dalam keadaan terpaksa. Bolehnya berobat dengan sesuatu yang najis jika tidak terdapat obat selainnya. Bolehnya membunuh perampok jika hanya dengan cara itu ia bisa menyelamatkan diri, keluarga, dan hartanya. Bolehnya seseorang mengambil harta milik orang yang berhutang darinya tanpa izin jika ia selalu menunda pembayaran sedangkan ia dalam keadaan mampu. Namun, keadaan darurat di atas menurut para ulama juga tak bisa dianggap mutlak jika masih ada cara lain untuk menghindarinya, hingga upaya yang paling maksimal. Dari kesimpulan ini, tentu kita bisa menganalogikan pelaku kriminal wanita ramai-ramai menutup aurat dan mantan istri artis yang membuka cadarnya, dimana letak daruratnya? Korban Sekulerisme Masyarakat umum pun sebenarnya banyak yang menganggap menutup aurat hanya pada acara resmi, sementara ketika berada di rumah bahkan di luar rumah yang notabene tidak resmi alias mengerjakan rutinitas harian samasekali tidak menutup aurat. Dengan enteng mereka melepas

100 dan menutup seoalah yang memerintahkan itu tetangganya, sesama manusia. Bagaimana rakyat begitulah perilaku penguasa. Jelas ini akibat sekuler akut, pemisahan agama dari kehidupan yang merajalela, difasilitasi negara hingga dianggap hal biasa atau umum oleh masyarakat. Mengapa bisa demikian? Pertama dari pendidikan, sekolah sebagai lembaga pendidikan, mendapatkan dukungan dari pemerintah seperti disahkannya SKB atau Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama yang dikeluarkan 3 Februari 2021 berisi sejumlah aturan, termasuk aturan bahwa sekolah negeri tidak boleh mewajibkan siswi untuk memakai seragam yang identik dengan agama tertentu seperti jilbab. Padahal kita tahu, pendidikan adalah pondasi bagi apapun termasuk tumbuh kembang anak, generasi penerus silsilah dan peradaban bangsa. Jika mereka dibangun tanpa pondasi yang shahih dan kokoh, karena memilih sekuler tentulah yang lahir adalah generasi yang setengahsetengah. Enggan menjadikan agama sebagai pedoman tapi ketika tersandung masalah malah berlindung pada simbol agama. Untuk alasan apa? Perbuatan demikian justru memperburuk citra Islam di mata dunia. Seolah benar, Islam trouble maker. Padahal sekali-kali tidak! Manusialah yang bermasalah, termasuk durhakanya makluk ciptaan Allah SWT dengan memilih sekuler. Memilih mana yang mampu ia kerjakan dan meninggalkan yang tak mampu ia kerjakan. Kedua dari sistem demokrasi liberalisme dan kemudian ekonomi kapitalisme yang menyebabkan semua aspek kehidupan kacau, siapa kuat dia menang. Pemimpin yang terpilih pun bukan mereka yang mengingkari sistem batil di atas, melainkan penerus. Apa yang bisa diharapkan, selain dicabutnya Rahmat Allah dari bumi Pertiwi ini bahkan dunia? Islam Pedoman Hidup dan Solusi Terbaik Bagi Manusia Banyak ayat yang memerintahkan agar manusia menyandingkan keimanan dengan amal shalih. Sebab hanya mengandalkan iman, siapa saja bisa mengatakan keimanannya, namun jika ditambah dengan amal shalih, maka keimanan itu berbuah manis, yaitu pahala dan maslahat