Contoh perhitungan kebutuhan air minum untuk rumah tinggal:
a) Menentukan banyaknya kebutuhan air minum untuk rumah tinggal sederhana dengan jumlah

penghuni sebanyak 5 jiwa.
Asumsikan kebutuhan air sebesar 100 1/jiwa/hari.
Kebutuhan air sebesar : 5 jiwa X 1001/jiwa/hari = 500 1/hari

b) Menentukan banyaknya kebutuhan air minum untuk rumah tinggal mewah dengan jumlah
penghuni sebanyak 8 jiwa.
Asumsikan kebutuhan air sebesar 250 1/jiwa/hari.
kebutuhan air sebesar : 8 jiwa X 250 1/jiwa/hari = 2.000 1/hari.

Contoh perhitungan kebutuhan kapasitas pompa air:
Setelah mendapatkan nilai volume pemakaian dalam sehari, tinggal dicari spesifikasi kapasitas
pompa air dalam mendistribusikan air. Spesifikasi kapasitas pompa mendistribusikan air per
menit, dapat anda temukan pada kardus kemasan atau lembar manual pemakaian pompa.
Biasanya, nilai kapasitas itu berada pada kisaran 35 liter per menit dengan pemakaian daya
listrik sebesar 350 VA per jam atau 350 x 0,8 = 280 Watt per jam (0,8 = nilai faktor daya).

Jadi, untuk menghasilkan 233 liter air per hari, pompa membutuhkan waktu selama :
233 / 35 = 6,6 menit.

Daya listrik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pompa selama 6,6 menit adalah :
280 x (6,6 / 60) = 280 x 0,11 = 30,8 Watt atau 30,8 / 1000 = 0,0308 kwh

Sehingga, daya listrik yang dibutuhkan pompa untuk mengakomodasi pemakaian volume air
sebanyak 233 liter per hari adalah 0,0308 kwh.

Kalau perhitungan tersebut diimplementasikan untuk pemakaian dalam sebulan, maka menjadi
:

84 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

0,0308 x 30 = 0,924 kwh.

Untuk pemakaian selama sebulan dalam satu rumah dengan penghuni sebanyak 4 orang, akan
menjadi :
0,924 x 4 = 3,696 kwh.

Perhitungan berdasarkan pemakaian Air per Bulan :

Seandainya anda mengetahui total volume pemakaian air dalam sebulan dan hendak
mengetahui berapa pemakaian daya pompa air dari total volume air tersebut, dapat
diperhitungkan dengan mudah. Misalnya, pemakaian air dalam 1 bulan sebanyak 27 m³ atau
27 x 1.000 = 27.000 liter. Dengan spesifikasi kapasitas pompa air sebagaimana telah
dicontohkan di atas, maka perhitungannya menjadi :
27.000 / 35 = 771 menit atau 771 / 60 = 12,85 atau 12 jam 51 menit.

Jumlah pemakaian pompa air selama 12 jam 51 menit, dibutuhkan daya sebesar :
280 x (771 / 60) = 280 x 12,85 = 3.598 Watt atau 3.598 / 1000 = 3,598 kwh

A. Kesimpulan
Dalam membuat sebuah bangunan baik itu sebuah rumah tinggal dari yang bertipe

sederhana sampai ke rumah yang bertipe luxury (mewah) dan gedung sederhana baik itu
gedung kerja maupun hotel dan apartment yang mewah sekali pun pasti memerlukan sanitasi
yang semuanya itu pasti menngunakan instalasi plumbing sedangkan Fungsi utama dari
peralatan plumbing gedung adalah menyediakan air bersih dan atau air panas ke tempat-tempat
tertentu dengan tekanan cukup, menyediakan air sebagai proteksi kebakaran dan menyalurkan
air kotor dari tempat-tempat tertentu tanpa mencemari lingkungan sekitarnya.
CONTOH SOAL

85 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

1. Dalam pemasangan wastafel ketinggiannya disesuaikan dengan ketinggian orang rata-rata,
berapakah ketinggian pemasangan wastafel untuk orang Indonesia ....
A. ± 60 cm
B. ± 70 cm
C. ± 80 cm
D. ± 90 cm
E. ± 100 cm

2. Jika kita memasang instalasi air bersih pada bak mandi dengan pipa galvanis, peralatan
tangan yang digunakan adalah ....
A. alat potong pipa, snei, kikir
B. cangkul, snei, gergaji
C. cetok, alat poting, snei
D. kikir, cutter, gergaji
E. gerenda, cutter, kikir

3. Dalam pekerjaan mengulir pipa ada beberapa alat yang digunakan, alat tersebut adalah ....
A. snei – reamers
B. hand groover – waterpas
C. hammer – sikat baja
D. ragum – solatif
E. kunci pipa - hammer

4. Dalam pemasangan alat sanitasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang paling
utama adalah ....
A. harga alat sanitasi
B. letak pemasangan
C. sumber air bersih dan sistem pembuangan
D. ketinggian alat sanitasi
E. merk alat sanitasi tersebut

5. Sebutan alat tangan yang digunakan untuk membentuk pekerjaan pelat adalah ....
A. obeng
B. gunting kombinasi

86 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

C. tang
D. mistar baja
E. penitik

6. Fungsi dari Pipe Cutter dalam pekerjaan pipa adalah ....
A. memotong plat yang tebal
B. memotong plat yang tipis
C. memotong pipa baik PVC maupun galvanis
D. memotong kayu
E. memotong besi strip

7. Jika jarak antara meter air dengan rumah sangat jauh dan berbelok belok, maka alat
pemyambung yang paling banyak di gunakan adalah ....
A. shock
B. knee
C. tee
D. reducing
E. valve

8. Untuk menyambung pipa dengan jarak 100 m dan cenderung lurus, maka alat penyambung
yang terbanyak adalah ....
A. shock
B. knee
C. tee
D. reducing socket
E. valve

9. Dalam pemasangan instalasi urinoir, urutan manakah yang paling benar dalam pelaksanaan
pekerjaan tersebut ....
A. ukur tempat (dinding tembok) – pasang klos kayu – pasang urinoir – di perkuat
dengan sekrup – pasang pipa pembuang – pasang pipa air bersih.
B. ukur tepat – pasang urinoir – pasang klos kayu – pasang sekrup – pasang pipa pembuang –
pasang pipa air bersih.

87 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

C. pasang pipa pembuang – pasang pipa air pembersih – pasang klos kayu – pasang urinoir –
di perkuat sekrup – ukur tempat.
D. ukur tempat – pasang pipa pembuang – pasang pipa air bersih – pasang urinoir – pasang
sekrup – pasang klos kayu.
E. ukur tempat – pasang klos kayu – pasang urinoir – pasang sekrup – pasang pipa-pipa air.
10. Bagian terpenting dari sistem pembuangan adalah syphon/Trap, biasanya Syphon/Trap di
pasang pada ....
A. wastafel, urinal, sink
B. wastafel, kloset, sink
C. wastafel, urinoir, bidets
D. wastafel, bath tub, sink
E. wastafel, sink, bak mandi

88 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

BAB VII

SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TINJAUAN TEORITIS

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, lingkungan bisa berarti daerah (kawasan), atau alam
keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku
organisme.

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada
dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. (Otto Sunarwoto, 1976)

Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup
segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di Bumi atau bagian dari Bumi, yang
berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.
Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berWawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan,
hak berdaulat, dan yurisdiksinya.
Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan,
pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.

Sistem pengelolaan lingkungan hidup adalah serangkaian proses dan praktek
yangmemungkinkan suatu organisasi untuk mengurangi dampak dari lingkungan dan
meningkatkan operasionalnya efisien.
Sistem pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu kerangka kerja yang membantu sebuah
perusahaan mencapai tujuan lingkungan hidup melalui pengendalian secara konsisten dari
operasinya. Asumsinya adalah bahwa kontrol ini meningkat akan memperbaiki kinerja
lingkungan perusahaan.

PEMBAHASAN REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )
89

A. Pengertian, Asas, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal
1, Poin (1), mengatakan:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Asas-asas dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal
2, mengatakan:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
1. Asas Tanggung Jawab Negara,
2. Asas Kelestarian dan Keberkelanjutan,
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan,
4. Asas Keterpaduan,
5. Asas Manfaat, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Asas Kehati-hatian,
7. Asas Keadilan,
8. Asas Ekoregion,
9. Asas Keanekaragaman Hayati,
10. Asas Pencemar Membayar,
11. Asas Partisipatif,
12. Asas Kearifan Lokal,
13. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; dan
14. Asas Ekonomi Daerah

Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal
3, mengatakan:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
1. Melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

90 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak

asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global

Dan juga untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup
dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan
hidup;

2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan
tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;

3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya Negara Kesatuan RI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar

wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup.

B. Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Hak dalam Pengelolaan Hidup
a. Hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 5 ayat (1) UULH)
b. Hak atas informasi lingkungan hidup (Pasal 5 ayat (2) UULH)
c. Hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 5 ayat (3) UULH)

2. Kewajiban dalam Pengelolaan Hidup
a. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi LH serta mencegah dan menanggulangi pencemaran

dan perusakan LH (Pasal 6 ayat (1)
b. Penanggung jawab usaha/kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat

mengenai pengelolaan LH
c. Penanggung jawab usaha/kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau

kegiatan
d. Penanggung jawab usaha/kegiatan wajib melakukan pengelolaan B3
e. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi permintaan petugas pengawas

sewaktu petugas pengawas tersebut melaksanakan tugas pengawasan pada tempat usaha
dan/atau kegiatan yang dipimpinnya (Pasal 24 ayat (2) UU No. 23/1997)

C. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hidup

91 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

Artikel 164 Deklarasi Johannesburg 2002 menegaskan kembali komitmen perlunya peran serta
masyarakat

UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 70, Ayat (1) sampai (3), mengatakan:
1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Peran masyarakat dapat berupa:
a. Pengawasan sosial
b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. Penyampaian informasi dan/atau laporan
3. Peran masyarakat dilakukan untuk:
d. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
e. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan
f. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
g. Menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;

dan
h. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi

lingkungan hidup

Dasar pemikiran perlunya peran serta masyarakat menurut Prof. Dr. Koesnadi
Hardjasoemantri, S.H.
1. Memberi informasi kepada pemerintah
2. Meningkatka kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
3. Membantu perlindungan hukum
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

D. Kewenangan dan Kelembagaan Pengelolaan Hidup

1. Kewenangan melakukan pengelolaan LH bersumber dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945:
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

2. Konsekuensinya memuat prinsip “hak menguasai negara”
3. Pelaksanaannya dilakukan oleh “pemerintah”

Kelembagaan Pengelolaan LH di Tingkat Pusat

1. Pada awalnya dilaksanakan Menteri PPLH pada tahun 1978
2. Perkembangan berikutnya oleh Menteri KLH, kemudian Menteri LH
3. Tahun 1990 dibentuk BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup) yang

membantu secara teknis tugas-tugas Menteri LH berdasarkan Keppres No. 23/1990
4. Tahun 2002 BAPEDAL dilebur ke dalam Kementerian LH berdasarkan Keppres No. 2

dan 4 Tahun 2002.
a. Kewenangan Pengelolaan LH di Daerah

92 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

5. Pasal 12 UU No. 23 Tahun 1997 --- penerapan asas dekonsentrasi dan mede bewind
6. Pasal 13 ayat (1) huruf j dan Pasal 14 ayat (1) huruf J UU No. 32 Tahun 2004, urusan

lingkungan hidup merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah --- penerepan
asas Desentralisasi
Kelembagaan Pengelolaan LH di Daerah
1. Pengelolaan LH di Daerah pada dasarnya menjadi tanggung jawab KDH
2. Pelaksananya dilaksanakan instansi Badan atau Dinas, bahkan ada yang berbentuk Kantor
Contoh BAPEDALDA Propinsi Sumbar, Bapedalda Kota Padang, Bapedalda Kab.
Dharmasraya, Kantor LH Kota Padang Panjang
3. Di beberapa daerah lain ditemui kelembagaan LH digabungkan dengan urusan sektoral,
misal Dinas LH dan Pertambangan di Kabupaten Solok, Solok Selatan, Pasaman
4. Bahkan ada di daerah lain pengelolaan LH berada dalam struktur Sekretariat Daerah, misal
pada Pemkot Bukittinggi, Kab. 50 Kota, Tanah Datar, Payakumbuh, Kab. Kerinci Jambi
Standar Pelayanan Minimal urusan LH di Daerah
1. Pelayanan perlindungan sumber air
2. Pelayanan pencegahan pencemaran air
3. Pelayanan pemulihan pencemaran air pada sumber air
4. Pelayanan pencegahan pencemaran udara
5. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah
6. Pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan

PENUTUP

93 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

A. Kesimpulan
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan
hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan,
pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dasar dan prinsip pengelolaan
lingkungan hidup adalah untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan
hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya dan mewujudkan manusia sebagai
bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan. Untuk memberikan dasar hukum
yang kuat tentang usaha pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan
pelestarian alam maka di buat peraturan perundang-undangan tentang lingkungan.

B. Saran
Masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam pemanfaatan sumber daya
harus memperhatikan dampak yang timbul dari penggunaan sumber daya tersebut terhadap
lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB VIII
TATA PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH
94 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

A. Pengelolaan Sampah
Seperti yang kita ketahui, bahwa isu mengenai persampahan saat ini merupakan suatu
permasalahan besar. Indonesia sendiri belum menunjukkan sikap peduli terhadap masalah
persampahan saat ini, dan seringkali mengabaikan budaya bersih, padahal Indonesia termasuk
bangsa yang religius, dimana setiap agamanya mengajarkan tentang kebersihan yang
merupakan bagian dari iman. Volume sampah dalam jumlah yang besar merupakan
konsekuensi dari pola konsumerisme masyarakat. Pola konsumerisme ini menunjukkan bahwa
kebutuhan manusia akan sesuatu selalu berubah, bertambah, dan beragam, sehingga seiring
dengan bertambahnya tingkat konsumerisme manusia, maka jumlah volume sampah disekitar
juga ikut bertambah. Dalam menghadapi masalah persampahan saat ini, maka salah satu
tindakan solutif yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pengelolaan sampah.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu pada Bab I
Pasal 1 Ayat 3 berbunyi:
“Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan
yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.”1
Pada dasarnya, kegiatan pengelolaan sampah ini merupakan suatu bagian dari
pemeliharaan lingkungan, dimana dengan mengelola sampah yang ada disekitar kita, maka
lingkungan kita menjadi sehat dan bersih. Terdapat tiga hal yang menjadi indikator penting
yang harus dipertimbangan secara bijak terkait dengan pengelolaan sampah, yaitu pertama
adalah dengan mengidentifikasi dan menelusuri secara mendalam bagaimana kondisi dari
sistem pengelolaan sampah yang sebelumnya telah terbentuk, kedua adalah memiliki
pemahaman juga pola pikir yang baik dan benar tentang pengelolaan sampah, dan terakhir
adalah pola pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah itu sendiri.
Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi lima
aspek. Kelima aspek tersebut berkaitan erat satu dengan lainnya membentuk satu kesatuan,
sehingga upaya untuk meningkatkan pengelolaan persampahan harus meliputi berbagai sistem.
Adapun aspek-aspek tersebut, yaitu: aspek kelembagaan, pembiayaan, pengaturan, peran serta
masyarakat, dan teknik operasional. Kelima aspek ini memiliki keterkaitan yang erat antara
satu dengan lainnya, dimana masing-masing aspek tersebut harus berjalan beriringan sehingga
dapat mendorong terbentuk dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan sampah.
a. Aspek Kelembagaan

95 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

Aspek kelembagaan merupakan suatu kegiatan yang bersifat disiplin yang menekankan
pada prinsip teknik dan manajemen dalam pengelolaan sampah. Adapun peranan pokok suatu
lembaga atau organisasi ini yaitu mengerakkan, mengaktifkan, dan mengarahkan sistem
manajemen yang mana di dalamnya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian untuk jenjang strategis, dan teknik maupun operasionalnya.

Permasalahan yang kemudian timbul dalam suatu kelembagaan atau organisasi ini, yang
pertama yaitu lemahnya koordinasi atau masih kurangnya komunikasi antar
kementrian/lembaga terkait masalah persampahan, kedua adalah belum jelasnya pembagian
peran atau dengan kata lain, peran yang sudah ada belum di spesifikkan secara lebih khusus
sehingga individu-individu yang ada dalam lembaga atau organisasi tersebut merasa belum
cukup paham akan kedudukan dan peranan mereka. Pemerintah sebagai lembaga negara
mempunyai peranan yang dipercaya dapat mengintervensi dan memberikan pelindungan
terhadap masyarakat terutama dalam hal pengelolaan lingkungan.2

b. Aspek Pembiayaan
Aspek pembiayaan merupakan suatu roda utama yang mengerakkan terlaksananya

suatu sistem pengelolaan sampah di kota, sebab pembiayaan ini sangat dibutuhkan sebagai
dasar untuk membiayai segala keperluan yang dibutuhkan dalam mengerakkan sistem
pengelolaan sampah. Biaya yang diperlukan antara lain adalah biaya invesitasi, biaya
operasional dan pemeliharaan, biaya manajemen, biaya untuk mengembangkan sistem, dan
biaya penyeluruhan serta biaya yang dijadikan modal untuk pembinaan masyarakat. Dalam
aspek pembiayaan ini, adapun masalah-masalah yang timbul di dalamnya seperti, alokasi
anggaran pengelolaan sampah belum menjadi prioritas dalam anggaran baik APBN maupun
APBD (atau masih dibawah standar), dan masih minimnya retribusi atau iuran.

c. Aspek Pengaturan
Aspek pengaturan yang dimaksudkan disini adalah dasar hukum yang mendasari terbentuk
dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan sampah. Aspek ini juga penting diperlukan agar
dapat mencapai sasaran yang diinginkan secara efektif. Fungsi dari adanya peraturan ini adalah:
a. Sebagai landasan didirikannya suatu instansi, lembaga atau organisasi pengelola.
b. Sebagai landasan dalam penentuan dan pemberlakuan tarif dalam jasa pelayanan dan
retribusi pengelolaan sampah
c. Sebagai landasan dalam menjaga ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat
terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah

96 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

Saat ini permasalahan terkait adanya pengaturan tersebut sering dijumpai, antara lain:
kurangnya sosialisasi mengenai peraturan secara professional, lemahnya penegakkan hukum
bagi pelanggar Undang-Undang yang mengaturnya dan atau PERDA tentang persampahan,
dan pada saat menyusun peraturan, belum melibatkan secara seluruh komponen aktif termasuk
di dalamnya masyarakat.

d. Aspek Peran Serta atau Partisipasi Masyarakat
Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah

sangatlah penting.3 Keikutsertaan masyarakat didalamnya sangat akan membantu dalam
melaksanaan sistem pengelolaan sampah secara lebih efektif dan efisen, oleh karena itu
masyarakat dituntut untuk dapat aktif berperan serta dalam menangani masalah persampahan
ini. Bentuk peran serta masyarakat yang dimaksudkan terdiri dari teknik operasional
pengumpulan sampah dari mulai sumber sampai pembuangan akhir, dan pendanaan. Oleh
karena itu, sangat baik apabila keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini
didasari oleh kesadaran diri, keyakinan, dan adanya kemauan atau niat, karena dengan apa yang
mereka lakukan maka akan membawa pengaruh yang baik pula bagi kehidupan mereka. Peran
serta atau partisipasi masyarakat juga dapat ditunjukkan dengan adanya proses pengambilan
keputusan, penyelenggarana, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah.

e. Aspek Teknik Operasional
Aspek tenik operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan objek

pengelolaan sampah. “Berdasarkan SNI 19-2454-2002, tata cara teknik operasional
pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk daerah pelayanan,
tingkat pelayanan, teknik operasional mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah,
pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah, pembuangan
akhir sampah.”4 Teknik operasional ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi perencana dan
pelaksana di setiap bidang kegiataan terkait dengan pengelolaan sampah. Melihat dari aspek
pengaturan, pemerintah manapun, daerah maupun pusat sudah cukup banyak mengeluarkan
dan mengatur tentang pengelolaan sampah, dengan ini penulis ingin menganalisa
keefektivitasan aspek pengaturan dari pengelolaan sampah yang ada di daerah terutama di Kota
Malang.

97 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

1. Efektifitas Pengaturan Perda Malang akan Pengelolaan Sampah
Sebagai bentuk tindak lanjut dari ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang nomor

18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa pengelolaan sampah diatur dengan
peraturan daerah, maka muncullah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010
tentang pengelolaan sampah, yang mana cukup menjelaskan akan pengelolaan sampah di
malang pula juga cara penyelesaian sengketa. Dalam Perda Kota Malang No.10 tahun 2010
tentang pengelolaan sampah juga telah diatur terkait penyelesaian sengketa melalui pengadilan
maupun diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui litigasi yang efektif
dapat dilihat dari dipenuhinya keadilan baik dari prosedurnya maupun dari kebendaannya. Baik
dalam litigasi tersebut idealnya harus menyediakan mekanisme untuk memberikan kompensasi
atas kerusakan lingkungan yang terjadi maupun menyelesaikan sengketanya secara
sepenuhnya.5 banyak pula larangan dan hak yang ada dalam pengaturan tersebut, namun
tbanyak dari peraturan tersebut tidak diindahkan oleh masyarkat sekitar sehingga perlunya
kesadaran masyarakat. Jarang pula kasus tentang lingkungan hidup yang dibawa ke ranah
litigasi membuat kita sadar betapa tidak pedulinya masyarakat akan peraturan yang ada di
lemabaran buku. Seperti pada pasal 26 ayat (1) d dimana berbunyi :
“Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan
disediakan; (diantaranya membuang sampah di sungai, saluran, membuang sampah dari
kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat lainnya yang telah ditentukan dan
disediakan)” 6

Susahnya pelaksanaan dan tidak efektifnya pengaturan ini membuat banyak masalah
lingkungan yang kemudian dampaknya membuat masyarakat ikut khawatir dan akhirnya untuk
menanggulangi ketidak efektifitasan dan juga menyadarkan masyarakat akan alternatif
pembuangan sampah, munculah Bank Sampah Malang sebagai solusi pembuangan sampah dan
juga pengelolaan sampah yang mengajak masyarakat untuk tidak membuang hanya membuang
sampah namun juga mengelola sampah sebagai usaha bersama penanggulangan sampah demi
kepentingan bersama.

2. Bank Sampah Malang Sebagai Lembaga Berbadan Hukum Bersifat Koperasi di
Malang

98 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

Lahirnya koperasi berupa Bank Sampah Malang atau yang disebut BSM, adalah angin
segar dalam perkembangan penanggulangan sampah di Malang. Pendekatan ekonomi yang
dilakukan BSM adalah pengembangan ekonomi daerah yang untuk membangun perekonomian
yang kuat, diperlukan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat dan pemahaman terkait
kelebihan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman (SWOT) yang dimiliki daerah tersebut,
dimana hal tersebut bertujuan untuk mencari kesempatan yang dimiliki daerah tersebut.

Dalam pengembangan perekonomian daerah, terdapat partnership antara sektor bisnis,
minat lokal, dan pemerintahan kota.7 Peran pemerintah kota Malang adalah selaku perencana
dalam pengembangan perekonomian daerah dan memiliki peran penting untuk menciptakan
lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan bisnis dan mencapai kesuksesan.8
Pemerintah kota Malang dapat berperan selaku perencana dengan menerapkan regulasi-
regulasi terkait prosedur yang diperlukan sehingga pengembangan perekonomian dapat
dilakukan secara efektif. Hal ini telah diwujudkan oleh pemerintah kota Malang dengan
mengeluarkan Perda Kota Malang No.10 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah.

Bank Sampah Malang sebagai bagian dari pengembangan ekonomi daerah yang
merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah kota Malang dengan warga lokal (public-
public partnership). Kelebihan yang dimiliki suatu daerah untuk mengembangkan
perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh kualitas pemerintahan daerah dan manajemennya,
dan kebijakan terkait ketersediaanya listrik, transportasi, telekomunikasi, kebersihan dan lahan
yang dapat dikembangkan.9

Terdapat hubungan kemitraan antara pemerintah kota Malang dengan BSM yang
beroperasi selaku pengelola sampah sesuai yang diatur pada pasal 24 Perda Kota Malang No.10
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa bahwa pemerintah kota
Malang dapat bermitra dengan suatu badan usaha dalam melakukan pengelolaan sampah.
Kemitraan yang dibentuk antara pemerintah kota Malang dengan BSM juga merupakan bagian
dari pertimbangan dibentuknya Perda Kota Malang No.10 Tahun 2010 tentang pengelolaan
sampah dimana sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga perlu dilakukan
pengelolaan secara komprehensif dan terpadu sehingga dapat memberikan manfaat secara
ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku

99 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

masyarakat. Tentu saja setiap lembaga ada kelemahan maupun juga kelebihannya masing-
masing.

Bank Sampah Malang
Malang merupakan salah satu kota besar yang berada di wilayah Jawa Timur, “dengan

penduduk sebanyak 895.838 jiwa, Kota Malang memiliki potensi sampah 620 ton/hari.”10 Bank
Sampah Kota Malang atau yang lebih dikenal dengan istilah BSM ini sendiri telah didirikan
sejak Agustus 2011 lalu dengan pusatnya berada di Kecamatan Klojen. Gagasan pendirian
BSM ini didahului dengan gagasan didirikan dan dikembangkannya Bank Sampah “Gemah
Ripah” yang berlokasi di Badegan, Bantul. Bank Sampah Malang merupakan suatu lembaga
atau instansi yang berbadan hukum koperasi dan dalam pengembangannya berkejasama
dengan Pemerintah Kota Malang serta Coorporate Social Responsibility (CSR) dari Perseroan
Terbatas Perusahaan Listrik Negara PT.PLN. Pada dasarnya, pendirian BSM ini dijadikan
sebagai salah satu wadah yang dapat menampung masyarakat untuk berperan serta atau
berpartisipasi dalam menangani masalah persampahan saat ini yang marak terjadi, dimana
BSM ini sendiri lebih dikhususkan pada kegiatan pengelolaan sampah, tujuannya agar volume
sampah yang ada dapat sedikit demi sedikit mengalami reduksi atau pengurangan dan juga
mendorong pemberdayaan masyarakat untuk turut serta aktif dalam mengelola sampah yang
berasal dari sumbernya (rumah tangga) melalui salah satu kegiatannya yang menerapkan sistem
3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Kegiatan atau program Bank Sampah Malang tersebut
dilakukan dengan cara melakukan pendekatan ekonomi, agar masyarakat ikut perpartisipasi
dengan program 3R. Salah satu caranya dengan Bank Sampah Malang sebagai pembeli pada
72 jenis sampah dengan harga yang berbeda-beda disetiap jenisnya dari masyarakat yang
menabung sampah pada BSM.

Bank Sampah Malang menganut sistem 3R dimana yang salah satunya terfokus pada
sistem daur ulang atau Recycle, proses daur ulang yang dimaksudkan disini menggunakan
sampah anorganik seperti sampah plastik, sampah kertas, dan sebagainya. Hasil dari daur ulang
tersebut berupa produk yang beraneka ragam seperti produk kemasan, dan produk-produk
lainnya yang memiliki manfaat lebih seperti tas, dompet, tempat tissue, tempat alat tulis, guci,
dan berbagai jenis hasil kerajina

Gambar 1.18

100 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

Kerajinan hasil pengelolaan
Bank Sampah Malang

Perkembangan BSM sampai pada saat ini sudah mulai meluas sampai pada pendekatan
ekonomi. Pada sesi wawancara dengan salah satu Staff Pemberdayaan Masyarakat BSM, yaitu
Bu Dayinta Mega panggilannya. Beliau menyampaikan bahwa program yang diselenggarakan
oleh BSM ini dapat merubah cara pandang dan pola pikir masyakarat terhadap sampah menjadi
sesuatu yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomis yang tinggi. Program tersebut
direalisasikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih giat lagi untuk menabung sampah pada
BSM. Adanya beberapa program-program dari BSM, kini masyarakat dalam perilakunya
berubah dan terbiasa mulai lebih menjaga lingkungan menjadi lebih bersih, sehat, juga
mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA.

Gambar 1.19
Perwakilan Anggota Kelompok Bersama Bu Dayinta Mega Selaku

Staff Pemberdayaan Masyarakat Bank Sampah Malang

Pengelolaan atau pengolahan sampah melalui BSM ini dapat menghasilkan output
kemasan yang kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh seluruh masyarakat. BSM ini juga
memberikan inovasi baru yaitu dengan disediakannya sistem menabung sampah, dimana
sampah-sampah yang ditabung tersebut dinilai dengan Rupiah dan disamping itu juga dapat
dinilai dengan pemberian bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan sebagainya.

101 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

Dengan diterapkannya prinsip 3R sebagai jembatan baru dalam melakukan pengelolaan atau
pengolahan sampah, maka diharapkan BSM dapat menyelesaikan masalah persampahan yang
menjadi keresahan masyarakat saat ini khususnya masyarakat Kota Malang.

Gambar 1.20
Jenis Sampah yang Diterima Bank Sampah

.
Selama ini pengelolaan sampah mengenal sistem kumpul-angkut-dan buang tanpa
memikirkan lebih lanjut lagi dampak apa selanjutnya akan terjadi dari proses akhir
pembuangan sampah-sampah tersebut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), kemudian adanya
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang kemudian mewajibkan produsen atau penghasil
sampah untuk menerapkan sistem 3R yaitu sistem Reduce, Reuse, dan Recycle. Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga
terdiri dari dua indikator, yaitu proses pengurangan sampah dan penanganan sampah, dimana
dalam proses pengurangan sampah tersebut meliputi tiga sistem yang sudah disebutkan
sebelumnya.
Bank Sampah Malang hingga kini terdapat 24.000 lebih nasabah Bank Sampah. Pada
saat ini dengan adanya Bank Sampah tersebut masyarakat lebih peduli kepada sampah dalam
hal memilah sampah, memanfaatkan sampah, dan mendaur ulang sampah sekaligus mengajak
masyarakat untuk bergotong royong. Dampak edukasi program BSM ini adalah mengajarkan
masyarakat untuk tidak lagi jijik, untuk tidak lagi jorok, dan menganggap sampah sebagai
barang yang tidak bernilai. Terutama pelajar sebagai generasi penerus, sehingga masyarakat
untuk tidak segan-segan untuk mengolah sampah menjadi barang yang bisa dimanfaatkan
kembali. Karena dari pemanfaatan tersebut masyarakat bisa mendapatkan nilai tambah
ekonomi.
3. Komparasi Bank Sampah Malang dengan Bank Sampah Surabaya
Bank Sampah Malang terdapat dua macam nasabah, yaitu nasabah individu dan
nasabah kelompok atau nasabah unit BSM. Nasabah individu adalah nasabah yang akan

102 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

langsung membawakan sampahnya yang telah dikumpulkan ke Bank Sampah Malang.
Sedangkan nasabah kelompok atau unit BSM adalah masyarakat yang mengumpulkan sampah
pada waktu-waktu tertentu dan setelah sampahnya terkumpul petugas BSM akan mengambil
sampah tersebut sesuai jadwal yang telah disepakati bersama dengan masyarakat. BSM juga
memberikan pelatihan-pelatihan dengan program kerajinan daur ulang. Kerajinan daur ulang
tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan sampah menjadi barang kerajinan yang bisa
digunakan sehari-hari. Selain adanya program menabung, dan program kerajinan, BSM juga
memiliki program cacahan plastik, dengan menggunakan teknologi mesin cacah dan hasil
cacahan plastik tersebut akan dibeli dan dipasarkan oleh BSM. Untuk sampah organik, BSM
mensosialisasikan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk pengolahan sampah
organik menjadi kompos, biogas, dan budidaya cacing yang pakannya bersumber dari sampah
organik.

Sedangkan jika dibandingkan Bank Sampah Malang dengan Bank Sampah Kota
Surabaya, program Bank Sampah Malang memang agak sedikit tertinggal. Pemerintah Kota
Surabaya telah menemukan solusi terhadap pengelolaan sampah secara lebih spesifik, yaitu
yang pertama, dengan pengelolahan limbah organik dan anorganik di beberapa TPS di
Surabaya. Proses pengelolahan ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya
dengan Pemerintah Kota Kitakyushu, Jepang, melalui Nishihara Corporation. Salah satunya
TPS atau bank sampah Sutorejo yang diresmikan pada 8 Maret 2013. Setiap harinya TPS ini
menampung sekitar 1.5 ton sampah dari 2 (dua) kelurahan. Ada beberapa tahap dalam
pengelolahan sampah. Mulai dari penimbangan sampah yang diangkut dengan gerobak, lalu
dimasukkan dalam proses conveyor yang merupakan proses pemilahan sampah yang
anorganik, seperti plastik, botol, dan kertas. Untuk sampah organik yang tersisa dimasukkan
pada mesin pencacah sebagai bahan kompos. Untuk selanjutnya diolah di rumah-rumah
kompos. Untuk sampah organik yang terdapat di rumah kompos akan dibiarkan selama 1 bulan
hingga menjadi pupuk yang digunakan untuk menyuburkan taman di Kota Surabaya. Untuk
warga sekitar yang berminat terhadap pupuk kompos dari hasil olahan Bank Sampah ini, dapat
mempergunakan pupuk kompos tersebut secara gratis.

Untuk pemilahan sampah anorganik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis sampah
anorganik yang bisa dijual dan yang tidak bisa dijual yang akan di buang ke TPA. Dulu sebelum
adanya pengelolahan sampah ini terdapat 3 kontainer truk yang membuang sampah ke TPA,
tetapi kini sejak adanya pengelolahan sampah tersebut hanya memuat 1 kontrainer truk yang
membuang sampah ke TPA. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolahan
sampah Surabaya untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.

103 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

Penyerapan daur ulang botol plastik di Surabaya terbilang komperhensif dan holistik.
Telah terdapat 500 Bank Sampah yang tersebar di Surabaya dan rencana pada tahun 2019 ini
akan ditambahkan lagi menjadi 1000 Bank Sampah. Salah satunya Bank Sampah yang terdapat
di Kampung Lawas Maospati, Kelurahan Bubutan. Rata-rata Bank Sampah tersebut bisa
mengumpulkan 10 kg botol plastik perbulannya. Dimana hasil penjualan botol dapat dijadikan
tabungan masyarakat yang dikelola secara swadaya. Tidak hanya itu, pada saat ini sekitar 1600
RW (Rukun Warga) dari total 1300 RW di Surabaya sedang merintis konsep Surabaya smart-
city yang salah satu syaratnya adalah adanya Bank Sampah.11

Sampah-sampah tersebut akan mengalami proses pemilahan, dimana akan diambil
sampah plastik yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Seperti sampah plastik berwarna putih,
memiliki nilai sekitar Rp 300,-/kg. Sedangkan sampah plastik yang berwarna, bernilai sekitar
Rp 250,-/kg. Lalu kemudian akan dipilah sampah-sampah botol plastik, karena sampah botol
plastik memiliki nilai yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Lalu sampah-sampah
plastik yang merupakan residu dan tidak memiliki nilai ekonomi akan dibiarkan pada aliran
tersendiri dan akan dipilah kembali dimana sampah plastik akan dimasukkan ke TPA. Harga
sampah-sampah yang dikelola di bank sampah surabaya ini memang lebih rendah
dibandingkan dengan harga pasaran. Karena tujuan dari Pemerintah Kota Surabaya dalam
membangun pengelolaan sampah tersebut bukan hanya untuk provit oriented. Melainkan lebih
menjalankan amanat UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolahan Sampah. Dimana
pengelolahan sampah harus dilakukan di hulu seperti pada praktiknya saat ini di Kota
Surabaya.

Sampah dan botol plastik yang diserap mulai dari hulu tersebut, dapat mengakibatkan
penurunan jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Dari yang biasanya sekitar 3000 ton, menjadi
sekitar 1000-an ton saja. Kemudian penyerapan tidak hanya berhenti di hulu, karena di hulu
adanya para pemulung yang diberikan ruang untuk memungut sampah plastik yang memiliki
nilai ekonomis. Pengelolaan sampah plastik di Kota Surabaya yang kedua, ialah program
dengan penerapan sistem tukar sampah dengan satu tiket perjalanan menggunakan bus Kota
Surabaya. Ide tersebut berawal dari bagaimana cara agar menarik masyarakat Surabaya untuk
lebih cenderung menggunakan transportasi umum dan dengan mengurangi sampah. Wali Kota
Surabaya, Tri Rismaharini, menyatakan dengan pengelolahan tersebut dikarenakan dengan
melihat potensi dalam sampah plastik yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.
Menurutnya sampah yang dijadikan suatu komoditas yang memiliki sirkular ekonomi yang

104 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

tinggi. Selain itu dari hasil pengelolahan sampah tersebut Kota Surabaya mendapatkan hasil
mencapai Rp 150.000.000,- di tahun 2018. Bank sampah di Kota Surabaya bukan hanya pada
tingkat Pemerintah Kotanya saja, tetapi sudah mencakup tingkat RT. Berdasarkan keyakinan
Wali Kota Surabaya tersebut, dengan pengelolahan sampah didalam bank sampah ini, dimana
selain bisa menjaga lingkungan, juga bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah.

Surabaya hingga saat ini telah memiliki 28 tempat pengelolahan sampah. Untuk itu,
pada pengelolaan sampah plastik di Kota Surabaya yang ketiga, yaitu dengan memanfaatkan
hasil dari pengelolahan sampah tersebut sebagai sumber tenaga listrik. Listrik tersebut akan
disalurkan untuk menerangi lampu-lampu jalan yang berada dipinggir jalan di lingkungan
sekitar. Pada prosesnya, pertama-tama sampah diambil dari pasar lalu kemudian dikumpulkan
dan dibawa ke pengelolahan sampah untuk kemudian dicacah oleh mesin pencacah. Pada saat
proses pengankutan sampah ke truk, sampah-sampah yang telah terkumpul harus di press
terlebih dahulu agar keluar air lindinya supaya tidak menimbulkan bau. Air lindi itu juga
diberikan saluran tersendiri untuk ditampung dan dimanfaatkan untuk hal lain.

Wali kota surabaya ini menyatakan bahwa dalam proses pengangkutan sampah dari
setiap prosesnya, pengawasannya dilakukan melalui suatu software atau aplikasi yang dapat
memantau kapan saja proses pengangkutan sampah dilakukan dan darimana sampah itu
berasal, sehingga sampah yang telah diangkut tersebut akan terlibar pada jam berapa sampah
yang telah diangkut tiba di tempat pengelolahan sampah. Adapun sampah-sampah yang telah
dikelola oleh Bank Sampah Kota Surabaya tersebut dijadikan sumber energi listrik. Tenaga
pembangkit listrik tenaga sampah ini berasal dari gas methan yang dikeluarkan oleh proses
pengelolahan sampa tersebut, kemudian diolah dan dijadikan listrik.

Energi tersebut kemudian disimpan dalam satu wadah sederhana, yang dapat
menghasilkan listrik sebesar 4000 watt disetiap wadah yang dapat menerangi maksimal 4
rumah, dan Kota Surabaya telah memiliki 3 pembangkit listrik tenaga sampah. Untuk targetnya
pada akhir tahun 2019, Surabaya akan menambah 3 pembangkit listrik tenaga sampah.
Sehingga total pembangkit listrik tenaga sampah yang berada di Surabaya ada 6. Wali Kota
Surabaya juga menambahkan, bahwa salah satu pembangkit listrik yang berada di Kota
Surabaya ini telah ada yang menghasilkan listrik sebesar 2 MegaWatt, yang ditargetkan bulan
November ini akan menjadi 11 MegaWatt.12 Kini dengan menggunakan pengelolahan sampah
yang berkonsep zero-waste volume sampah yang dibuang ke TPA atau Tempat Pembuangan
Akhir di Surabaya berkurang 8 hingga 10% setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir.

105 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

4. Kerja Sama Pemerintah Kota Malang dengan Public Private Partnership
Beberapa permasalahan penanganan sampah yang terdapat di kota Malang juga

seharusnya dapat diatasi dengan menggunakan konsep public private partnership. Untuk lebih
memperjelas hubungan antara penyelesaian masalah penanganan sampah dengan penerapan
public private partnership, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.7

Konsep Optimalisasi Public Private Partnership dalam Penyelesaian Permasalahan
Sampah di Kota Malang

Permasalahan Konsep optimalisasi dalam Hasil penerapan
konsep
sampah penyelesaian masalah
Pemerataan kualitas
Disparitas Pemerintah Kota Malang hasil penanganan
sampah
kualitas memiliki kemudahan dalam
Penanganan sampah
penanganan penerapan konsep optimalisasi yang komprehensif dan

sampah PPP baik dari segi kontrak adil

kerjasama, tersedianya SDA dari Kualitas penanganan
sampah menjadi tinggi
swasta, dan pemberian pelayanan
Efisiensi biaya
berkualitas dari swasta penanganan sampah

Penanganan Pihak swasta turun terlibat dalam

yang parsial dan seluruh tahapan penanganan

diskriminatif sampah sehingga kualitas

penanganan sampah akan merata

disetiap tahapan

Kualitas Keberadaan pihak swasta dalam

penanganan setiap tahapan penanganan

sampah rendah sampah akan semakin meningkat

kualitas penanganan sampah

karena tersedianya SDA

berkualias disetiap tahapannya.

Biaya Keterlibatan swasta dalam

penanganan penyediaan berbagai sarana

sampah tinggi prasarana penanganan sampah

oleh Pemerintah maupun melalui pemanfaatan

Kota dana CSR dari berbagai pihak

106 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

swasta untuk mendanai program
PPP

Konsep tersebut terdiri dari pengoptimalan public private partnership melalui
penanganan sampah yang komprehensif pada setiap tahapan penanganan sampah yang terdiri
dari tahap pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Selain itu untuk
mengatasi permasalahan pendanaan, Bank Sampah Malang juga telah memberikan alternatif
solusi berupa pemanfaatan dana CSR untuk keperluan pendanaan kontrak yang masih
membebani Pemerintah Kota Malang dalam pembiayaan penanganan sampah. Jika
dihubungkan maka keberhasilan suatu program public private partnership yang menyeluruh
telah membawa dampak yang positif bagi kota Malang yang telah menerapkan hal tersebut.
Solusi tambahan yang dapat diterapkan untuk menunjang konsep ini adalah dengan membuat
suatu indikator keberhasilan pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh BSM sendiri.
Karena indikator ini berfungsi untuk menentukan daerah di sekitaran kota Malang mana yang
wajib diutamakan dalam menerapkan konsep optimalisasi ini. Jadi dengan adanya dasar
hukum, konsep optimalisasi dan telah tersedianya berbagai alternative alternatif solusi
pembiayaan maka konsep optimalisasi public private partnership dalam penanganan sampah
oleh pemerintah kota akan berjalan benar-benar optimal dan berwawasan lingkungan13.

5. Solusi Pengembangan Bank Sampah Kota Malang
Dalam rangka mengembangkan Bank Sampah khususnya Bank Sampah Malang

(BSM) ini diharapkan Pemerintah Daerah Kota Malang, Dinas Lingkungan Hidup Kota
Malang, serta instansi lainnya yang terkait dapat secara bijak melakukan sosialasi atau afiliasi
lebih luas lagi ke setiap unit-unit masyarakat, seperti misalnya sosialisasi di sekolah-sekolah
yang ada di Malang. Dengan adanya sosialisasi tersebut, maka pemahaman masyarakat
mengenai pentingnya melakukan pengelolaan sampah serta manfaat ysng ditimbulkan dari
pengelolaan sampah tersebut dapat menimbulkan rasa kepedulian masyarakat akan masalah
persampahan yang terjadi saat ini. Mungkin salah satunya dengan memberikan fasilitas tempat
sampah yang dapat membedakan penempatan sampah organik maupun anorganik di beberapa
titik jalanan Kota Malang. Kemudian memberikan alokasi dana khusus dari Pendapatan Daerah
Kota Malang untuk kepentingan pengelolaan sampah, agar peran pemerintah kota juga turut
berpartisipasi.

Selain itu adanya kebutuhan terkait dengan teknologi baru yang lebih canggih yang
dapat digunakan oleh BSM dalam mengelola sampah. Teknologi pengelolaan sampah yang

107 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

disediakan oleh Pemerintah, akan mendukung proses pengelolaan sampah yang lebih efisien
dan ramah lingkungan. Pengelolaan sampah BSM ini jika terhambat karena kurangnya
teknologi, juga dapat mencontoh pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah
Surabaya. Pengelolaan yang dilakukan dari hulu sampai hilir, dan dengan melakukan
pengelolaan sampah secara cepat, efisien. Pengawasannya pun terpantau dengan menggunakan
aplikasi atau software khusus yang dapat diakses oleh Pemerintah Kota. Sehingga pelaksanaan
pun menjadi lancar, dan tidak melepaskan tanggungjawab hanya pada lembaga Bank Sampah,
tetapi Pemerintah Kota turut andil dalam pengawasannya.

Perlunya juga BSM bekerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti sekolah PAUD atau
TK. Kerja sama tersebut bisa dengan cara membayar uang sekolah atau buku hanya dengan
menggunakan sampah yang diberikan dari masyarakat dan kemudian pihak sekolah
menyalurkan kepada BSM untuk mengambil nilai ekonomisnya. Untuk itu perlunya
penyuluhan atau himbauan yang lebih luas terhadap seluruh masyarakat kota Malang agar
keberadaan dan program Bank Sampah ini dapat diketahui oleh masyarakat Malang.

A. Simpulan
Bank Sampah Malang (BSM) merupakan salah satu program pengelolaan sampah
secara mandiri yang sekarang hadir di Kota Malang, Jawa Timur. BSM ini sendiri menjadi
langkah awal bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk di dalamnya pemerintah untuk lebih
serius dalam menghadapi masalah persampahan, disamping itu pendirian BSM ini juga sebagai
salah satu langkah solutif dalam menghadapi dan menangani volume sampah yang selalu
meningkat dari tahun ke tahun, sampai pada saat ini. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
kedua aturan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk merubah paradigma
atau pola pikir masyarakat saat ini dalam merubah model pengolahan atau pengelolaan sampah
dengan sistem baru yaitu sistem 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).

DAFTAR PUSTAKA

Buku sah MEDIA 2018, Ir. M Natsir Abduh tentang Ilmu dan rekayasa lingkungan
Buku MP Rina Marina Masri , Ir. Drs H Iskandar Muda Purwaamijaya Deepublish , 2021

108 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

PARAMETER HIROLOGI Dan HIDROGEOLOGIS Pada daerah aliran sungai DAS Rahmad Junaidi
EMIRA Indonesia Journal of Architecture 1 (1) , 15 23 , 2015

JASA DAN ETIKA LINGKUNGAN UNTUK PENGENDALIAN AIR DAN BANJIR SEBAGAI DASAR
PENGELOLAAN DAN SERANG Agung Setyawan , Totok Guawan , Suprapto Dibyosaputro , Sri Rum
Giyarsih
Journal Pembangunan wilayah dan kota 14 (4) , 241- 151. 2018

Buku Teknologi dan kejuruan ; Jurnal teknoligi,kejuruan dan pengajarannya 34 (1) , 2011
Anie Yulistyorini “Pemanenan air hujan sebagai alternative pengelolaan sumber daya air
diperkotaan”

Buku jurnal perencanaan wilayah dan Kota 21 (2) , 111-128,2010 “pemetaan persoalan
system penyediaan air bersih untuk meningkatkan kualitas system penyediaan air bersih di
kota sawahlunto”

http://itheng.blogspot.com/2011/09/ipal-instalasi-pengolahan-air-limbah.html
https://www.academia.edu/35564723/MAKALAH_PENGOLAHAN_LIMBAH
https://id.wikipedia.org/wiki/Instalasi_pengolahan_air_limbah

Agus, L. 2012. Perencanaan Drainase. http://civilengineeringscience.
lgspot.co.id/2012/12/drainase.html Online Diakses tanggal 2 April 2017

Anonimus, 2017. Banjir Bandang : Pengertian, Karakteristik, Penyebab dan Dampaknya.
Online http://ilmugeografi.com/bencana-alam/banjir-bandang Diakses tanggal 2 April 2017

Wesli. 2008. Drainase Perkotaan. Jogjakarta: Graha Ilmu. Jayadi, R. 2000. Pengantar
Hidrologi,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Takeda, K. 2006. Hidrologi Untuk Pengairan,Jakarta.

109 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

Soemarto, CD. 1999. Hidrologi Teknik. Edisi ke-2 (dengan perbaikan). Jakarta: Penerbit
Erlangga.

Subarkah, I. 1980. Hidrolika Untuk Perencanaan Bangunan Air. Bandung: Idea Dharma.

Salmani,. 2018, Buku Ajar Rekayasa Lingkungan: Rekayasa dan Penyediaan Air Bersih, ISBN
9786024755249, Deepublish, Yogyakarta.
Sudjianto, A, T,. 2009, Buku Ajar Rekayasa Lingkungan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas
Widyagama Malang.

http://umarcivilengineering.blogspot.com/2015/02/sistem-instalasi-plumbing-pemipaan.html
https://id.scribd.com/doc/249287782/Makalah-Plumbing-Kel-2-Tek-Sipil-s1-Rombel-1
ttps://dhikadarmawan.blogspot.com/2018/04/makalah-perpipaan.html

Dr. Muhammad Daud Silalahi, S.H., Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum
Lingkungan Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 2001

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
jurnal Muhammad Natsir , Andi Rachmad “ jurnal magister hokum udayana ( udayana master
law journal ) 4 (7) , 468-489 , 2018

Buku

Effendy, Onong Uchjana. Dinamika Komunikasi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung: 2008.

Dr. Ir. Anita firmanti. Modul Pengolahan Bank Sampah. Kementerian Pekerjaan Umum Badan
Penelitian dan Pengembangan. Bandung: 2010.

Munir Fuady. Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory. Kencana Prenadamedia Group,
Jakarta: 2013.

Nicholson, David. Environmental Dispute Resolution in Indonesia. KITLV Press,
Leiden: 2009.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo
Persada. Jakarta. 2008.

110 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. Pengelolaan Sampah di Indonesia. Environment
Statistics of Indonesia: 2018.

Suparto Wijoyo. Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup. Airlangga University Press,
Surabaya, 2017.

Jurnal
Anih Sri Suryani. “Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus

Bank Sampah Malang)”. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI, Volume 5 No. 1. Jakarta. 2014.
Dwi Wulandari,dkk. “Waste Bank : Waste Management Model in Improving Local Economy”.
International Journal of Energy Economic, and Politic, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Malang, Vol. 7 No. 3. 2017.
I Nyoman Nurjaya. “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam
Rangka Pengelolaan Sumber Daya Alama”. Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2, (Juni 2015) :
25. diakses pada 7 Desember 2019 https://rechtsvinding.bphn.go.id
Reba Anindyajati Pratama dan Iif Miftahul Ihsan. “Peluang Penguatan Bank Sampah Untuk
Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan, Studi Kasus: Bank Sampah Malang”.
Vol. 18 No. 1. 2017.
Shofiyatul Muntazzah. “Pengelolaan Program Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan
Masyarakat Di Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak
Kecamatan Gunung Anyar Surabaya (online)”. Jurnal Pendidikan Non Formal
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. 2015.
Swinburn, Gwen, dkk. “Local Economic Development: A Primer Developing And
Implementing Local Economic Development Strategies And Action Plans”.
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh; The World Bank, Washington, D.C, 2006,
Yulia Hendra. “Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah Di Indonesia Dan Korea Selatan:
Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah”. Vol. 7 No. 1. 2016.

111 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

BIODATA DIRI
112 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )

NAMA : MUHAMMAD DONI
NPM : 19640013
ALAMAT : JLN.SUNGAI ANDAI KOMPLEK HERLINA
BLOK I NOMO.120 RT.042 RW.003

113 REKAYASA LINGKUNGAN ( Muhammad Doni 19640013 )