E-PEDOMANDIKLAT3

DRAFT E-PEDOMAN
STANDAR
PELAKSANAAN DAN
PENGIRIMAN
PESERTA DIKLAT DI
LINGKUNGAN
INSPEKTORAT
UTAMA

BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL

Draft E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat di
Lingkungan Inspektorat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan solusi dari
permasalahan belum adanya pedoman yang mengatur standar pelaksanaan dan
pengiriman peserta diklat. Terutama dalam hal menjelaskan bagaimana alur proses
penyelenggaraan diklat, proses registrasi, peraturan perundang - undangan terkait
diklat, katalog diklat (overview, tujuan, sasaran, materi, waktu, dan peserta diklat), SOP
Diklat, kalender diklat, dan biaya diklat sebagai solusi terhadap kurangnya standar
informasi dalam penyelenggaraan diklat di lingkungan Inspektorat Utama.

Selain itu guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan diklat dan dalam
rangka mewujudkan tertib administrasi serta persamaan persepsi dan keseragaman
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan Diklat di
Lingkungan Inspektorat Utama, maka diterbitkanlah draft buku pedoman ini dalam
bentuk e – book sehingga diharapkan dapat mempermudah dan praktis sehingga bisa
dibaca kapanpun dan dimanapun. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat
diharapkan dari berbagai pihak demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata
penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan
dan sumbang saran terhadap terbitnya draft e-pedoman ini.

Tangerang Selatan, Juli 2021
Penulis,

i

KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................................... 1
B. Landasan Hukum ........................................................................................................ 1
C. Definisi ........................................................................................................................ 5

PNS ............................................................................................................................ 5
Auditor ........................................................................................................................ 5
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ............................................................................... 5
Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan ............................................................... 5
Instansi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan ..................................................... 5
D. Tujuan dan Sasaran Diklat .......................................................................................... 6
BAB II PENYELENGGARAAN DIKLAT
A. Jenis – jenis Diklat ...................................................................................................... 7
B. Pihak Pihak Yang Terkait Dalam Diklat ....................................................................... 12
C. Diklat Fungsional ........................................................................................................ 12
D. Diklat Teknis ............................................................................................................... 21
E. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ................................................................................. 21
BAB III PERENCANAAN DIKLAT
A. Umum ......................................................................................................................... 31
B. Prosedur Perencanaan Diklat ..................................................................................... 32
C. Persyaratan Peserta Diklat Fungsional Auditor ........................................................... 33
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................................................. 42
Lampiran – Lampiran
Kalender Diklat
SOP Diklat
Katalog Diklat
Aturan Perundang – undangan Diklat

ii

A. LATAR BELAKANG
Draft E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat di Lingkungan
Inspektorat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan output dari laporan
aktualisasi sebagai solusi untuk membantu tersedianya pedoman diklat sebagai sarana
penunjang peningkatkan karir pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan. Buku e-
pedoman ini berisi penjelasan mengenai alur proses penyelenggaraan diklat, proses
registrasi, peraturan perundang - undangan terkait diklat, katalog diklat (overview, tujuan,
sasaran, materi, waktu, dan peserta diklat), SOP Diklat, kalender diklat, dan biaya diklat
sebagai solusi terhadap kurangnya standar informasi dalam penyelenggaraan diklat di
lingkungan Inspektorat Utama.

B. LANDASAN HUKUM
1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Lembaga Administrasi
Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
PER-127/K/JF/2010 Tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 14 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis . Per.Ka .LAN 14/2011)

8. Perka BKN Nomor 36 Tahun 2011 Pedoman Pengendalian Diklat
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan
Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional

C. DEFINISI
1. PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
2. Auditor
Auditor adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan
wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah,
lembaga, dan atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara
sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yang diduduki oleh Pegawai
Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh
pejabat yang berwenang.
3. Diklat

2

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut pendidikan dan pelatihan (Diklat) adalah penyelenggaraan proses
belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri
Sipil dalam melaksanakan jabatannya.
4. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan
Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan adalah Lembaga Administrasi
Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan,
koordinasi, dan penyelenggaraan diklat.
5. Instansi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
Instansi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Inspektorat Utama adalah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).

D. TUJUAN DIKLAT

Diklat bertujuan :

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat
melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian
dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan
perekat persatuan dan kesatuan bangsa

3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan
tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya
kepemerintahan yang baik

E. SASARAN DIKLAT
Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan
jabatan masing – masing.

3

JENIS – JENIS DIKLAT
Jenis – jenis Diklat terdiri dari :

a. Diklat Prajabatan
Diklat Prajabatan terdiri dari :
a. Diklat prajabatan golongan I untuk menjadi PNS Golongan I
b. Diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS Golongan II
c. Diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS Golongan III

b. Diklat Dalam Jabatan
Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas – tugas
pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik – baiknya.

Diklat Dalam Jabatan terdiri dari :
1. Diklat Kepemimpinan
2. Diklat Fungsional
3. Diklat Teknis

Inspektorat Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah lembaga yang memiliki
tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Badan Riset dan
Inovasi Nasional yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kepentingan
masyarakat banyak. Untuk memenuhi harapan tersebut diperlukan
pengembangan organisasi yang mengarah pada profesionalisme.

4

Salah satu cara untuk merealisasikan misi tersebut hendaknya dengan
berupaya untuk meningkatkan kualitas pegawai. Peningkatan kualitas
pegawai tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha
pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) secara menyeluruh. Untuk
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tersebut maka Inspektorat
utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) harus didukung oleh PNS
yang mempunyai kualifikasi pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dan
memadai terutama diklat teknis dan diklat fungsional, sehingga dapat
mewujudkan kinerja yang optimal. Adapun tujuan diklat fungsional auditor dan
teknis dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas
pengawasan atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lms.bpkp.go.id).

A. PIHAK PIHAK YANG TERKAIT DALAM DIKLAT

Pihak pihak yang terkait dalam pelaksanaan diklat antara lain :

1. Instansi Penyelenggara Diklat, Pusdiklatwas BPKP mempunyai peran
dalam hal meningkatkan mutu sumber daya manusia pengawasan melalui
pendidikan dan pelatihan (Diklat).

2. Bagian Kepegawaian di Kementerian dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian memiliki peran dalam rangka merencanakan diklat yang
sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan jabatan pegawai serta
mengevaluasi realisasi diklat bagi setiap pegawai.

3. Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertanggung
jawab mengembangkan sumber daya manusia di masing masing APIP.

4. Sub Bagian Kepegawaian APIP. Sub Bagian Kepegawaian membantu
tugas pimpinan dalam merencanakan diklat dan mengevaluasi realisasi
diklat bagi setiap pegawai.

5

B. DIKLAT FUNGSIONAL

Diklat Fungsional adalah diklat yang memberikan bekal pengetahuan dan atau
keterampilan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mencapai persyaratan
kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing –
masing.

Jenis Diklat Fungsional terdiri dari :

1. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional, adalah diklat prasyarat bagi PNS untuk
dapat diangkat dalam jabatan fungsional. Diklat ini memberikan pembekalan
kompetensi inti yang diperlukan seorang pejabat fungsional dalam melaksanakan
tugasnya.

2. Diklat Fungsional Berjenjang, adalah diklat yang disusun secara berjenjang sesuai
dengan jenjang jabatannya yang fungsional setingkat lebih tinggi. Diklat ini
memberikan pembekalan dalam rangka menambah kompetensi inti yang diperlukan
pejabat fungsional yang telah dimiliki sebelumnya dalam rangka menduduki jenjang
jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.
Jenjang Diklat Fungsional terdiri dari :

1. Diklat Fungsional Keahlian, yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian
fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan
fungsional yang bersangkutan. Diklat fungsional keahlian terdiri dari Tingkat
Pertama, Tingkat Muda, Tingkat Madya, dan Tingkat Utama.

2. Diklat Fungsional Keterampilan, yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan
keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan
tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan. Diklat Fungsional
Keterampilan terdiri dari, Tingkat Pelaksana, Tingkat Pelaksana Lanjutan, dan
Tingkat Penyelia.

6

Diklat Fungsional Auditor

Diklat Fungsional Auditor adalah diklat yang diikuti oleh auditor dalam rangka
memperoleh sertifikat auditor intern pemerintah. Diklat dan sertifikasi ini wajib
dilaksanakan bagi :
 Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan instansi

pemerintah.
 PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor, yaitu :
a) PNS yang diangkat dalam jabatan auditor untuk mengisi lowongan formasi auditor

dari CPNS.
b) PNS yang diangkat dalam jabatan auditor dari jabatan lain.
c) Auditor terampil yang akan diangkat dalam jabatan auditor ahli.
d) Auditor yang akan diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi.

Diklat Fungsional Auditor terdiri dari Diklat Pembentukan Auditor dan Diklat
Penjenjangan Auditor Ahli.
Diklat Pembentukan Auditor terdiri dari :
a. Diklat Pembentukan Auditor Terampil
b. Diklat Pembentukan Auditor Ahli
c. Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli

Diklat Penjenjangan Auditor Ahli terdiri dari :
a. Diklat Penjenjangan Auditor Muda
b. Diklat Penjenjangan Auditor Madya
c. Diklat Penjenjangan Auditor Utama

1. Persyaratan Peserta Diklat Sertifikasi Auditor

1). Diklat Pembentukan Auditor Terampil

7

a) Bagi pegawai yang akan diangkat dalam jabatan auditor melalui
pengangkatan pertama :
1. Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
2. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP
yang bersangkutan.

b). Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan auditor melalui
pengangkatan perpindahan :
1. Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina. Standar Pelayanan
Minimal Pusdiklatwas BPKP
2. Usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat diusulkan
mengikuti diklat.
3. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c.
4. Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP
yang bersangkutan.

2). Diklat Pembentukan Auditor Ahli
a. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan auditor melalui
pengangkatan perpindahan :
1. Berijazah paling rendah sarjana S-1/Diploma-IV atau yang sederajat
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina.
2. Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP
yang bersangkutan.

a. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan auditor melalui
pengangkatan Perpindahan :
1) Berijazah paling rendah sarjana S-1/Diploma IV atau yang sederajat
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina.

8

2) Usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat diusulkan
mengikuti diklat.

3) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
4) Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP

yang bersangkutan.

3). Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli
a. Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan:
1) Memiliki sertifikat auditor jenjang terampil, menduduki jenjang jabatan
tertentu dan telah mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya
sejumlah tertentu.
2) Berijazah sarjana S-1/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina.
3) Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP
yang bersangkutan.

b. Bagi Auditor yang sedang dibebaskan sementara dari jabatan karena
ditugaskan secara penuh di luar jabatan auditor atau menjalani tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan :
1) Memiliki sertifikat auditor jenjang terampil dan pangkat paling rendah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Berijazah sarjana S-1/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina.
3) Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP
yang bersangkutan.

4). Diklat Penjenjangan

a. Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan :

9

1) Memiliki Sertifikat Auditor pada jenjang setingkat lebih rendah, menduduki
jenjang jabatan tertentu dan telah mengumpulkan angka kredit
sekurangkurangnya sejumlah tertentu.

2) Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP yang
bersangkutan.

b). Bagi Auditor yang sedang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan
secara penuh di luar jabatan auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan :

1) Memiliki sertifikat auditor pada jenjang setingkat lebih rendah dan pangkat
paling rendah sesuai dengan kententuan yang berlaku.

2) Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP yang
bersangkutan.

c). Diklat Penjenjangan Auditor Utama hanya dapat diikuti oleh auditor yang sedang
duduk dalam jabatan Auditor Madya.

B. Jumlah Hari Pelaksanaan
Lama diklat untuk setiap jenis diklat fungsional auditor yaitu :

No Jenis Diklat Lama Lama Diklat
. Diklat Blended Learning

Classroom

1. Diklat Pembentukan Auditor Terampil 15 hari 10 hari

2. Diklat Pembentukan Auditor Ahli 19 hari 13 hari

3. Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil 19 hari 13 hari
ke Auditor Ahli

4. Diklat Penjenjangan Auditor Muda 14 hari 10 hari

5. Diklat Penjenjangan Auditor Madya 12 hari 8 hari

6. Diklat Penjenjangan Auditor 13 hari 9 hari
Utama

10

 Hari Diklat termasuk hari Sabtu.
 Diklat blended learning adalah diklat yang mengkombinasikan metode

tatap muka (class room) dengan e-learning.

2. Biaya/Tarif
Tarif diklat fungsional auditor dengan pola PNBP adalah sebagai berikut.

No Jenis Diklat Tarif Diklat
. (Rp)
1. Diklat Pembentukan Auditor Terampil
5.750.000

2. Diklat Pembentukan Auditor Ahli 6.730.000

3. Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli 6.730.000

4. Diklat Penjenjangan Auditor Muda 5.560.000

5. Diklat Penjenjangan Auditor Madya 5.000.000

6. Diklat Penjenjangan Auditor Utama 4.990.000

 Dalam biaya diklat tersebut di atas belum termasuk:
- biaya akomodasi;
- transportasi peserta diklat.
Biaya tersebut adalah untuk diklat yang diselenggarakan di Pusdikatwas
BPKP, Ciawi.

11

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Pengawasan :

Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan diklat ini dikelompokkan dalam Angka

Kredit Penjenjangan.

1. Jenis-jenis diklat yang diberikan angka kredit pada sub unsur ini adalah :

a. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Terampil (Sertifikasi

Auditor Pelaksana)

b. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli (Sertifikasi Auditor

Pertama)

c. Pendidikan dan Pelatihan Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli

(pindah jalur)

d. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

2. Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi Surat Tugas Diklat

dan Surat Tanda Mengikuti Diklat (Sertifikat Mengikuti Diklat) yang

ditandasahkan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat structural pelaksana

fungsi kepegawaian minimal eselon IV

3. Pemberian Angka Kredit untuk semua jenjang :

 Lama Diklat lebih dari 960 jam : 15

 Lama Diklat antara 641 – 960 jam : 9

 Lama Diklat antara 481 – 640 jam : 6

 Lama Diklat antara 161 – 480 jam : 3

 Lama Diklat antara 81 – 160 jam : 2

 Lama Diklat antara 30 – 80 jam :1

Pengakuan jam diklat dalam satu hari adalah 10 jam pelatihan.

Kegiatan Diklat Penjenjangan dan Peningkatan Kapabilitas APIP dilaksanakan
sesuai dengan jadwal diklat yang diterbitkan pada kalender diklat Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas
BPKP) Tahun 2021 diperuntukkan bagi ASN Inspektorat yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

12

1. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor
a. Diklat Pembentukan Auditor Ahli dengan ketentuan :
a. Memiliki ijazah serendah – rendahnya S1 atau D IV
b. Memiliki pangkat serendah – rendahnya Penata Muda (golongan ruang
III/a)
c. Usia maksimal 48 tahun pada saat diusulkan mengikuti diklat (bagi
pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengankatan
Perpindahan)
d. Diusulkan oleh pimpinan unit organisasi yang bersangkutan

b. Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli dengan ketentuan :
a. Memiliki ijazah serendah – rendahnya S1 atau DIV
b. Memiliki sertifikat lulus diklat sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Terampil
c. Memiliki pangkat serendah – rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a
(bagi non auditor)
d. Diusulkan oleh pimpinan unit organisasi yang bersangkutan
e. Bagi yang menduduki jabatan Auditor :
1. Memiliki pangkat serendah – rendahnya Pengatur (golongan II/c)
2. Auditor Terampil yang sekurang – kurangnya telah mengumpulkan 90 angka
kredit

c. Diklat Penjenjangan Auditor Muda, dengan ketentuan :
1. Memiliki sertifikat lulus diklat sertifikasi JFA Pembentukan / Alih Jabatan
Auditor Terampil ke Auditor Ahli (Auditor Pertama)
2. Memiliki pangkat serendah – rendahnya Penata, Golongan ruang III/c (bagi
non auditor)
3. Diusulkan oleh Pimpinan unit organisasi yang bersangkutan
4. Bagi yang menduduki jabatan Auditor :
a. Memiliki serendah – rendahnya sebagai Penata Muda TK I golongan ruang
III/b

13

b. Auditor Penyelia/Auditor Pertama yang sekurang – kurangnya telah
mengumpulkan 175 angka kredit.

C. DIKLAT TEKNIS
Diklat teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan
atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara professional. Diklat teknis dilaksanakan untuk memenuhi
kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS sebagai
bagian integral dari sistem pembinaan karir dan prestasi kerja bagi PNS.

Jenis Diklat Teknis terdiri dari :

a. Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen yaitu diklat yang
memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum dalam
rangka pencapaian kompetensi PNS yang bersangkutan sehingga mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara professional.

b. Diklat Teknis Substantif yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan
keterampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi
PNS yang bersangkutan sehingga mampu melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara professional.

D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
1. Melakukan analisa rencana kebutuhan diklat penjenjangan JFA dan
peningkatan Kapabilitas APIP dengan menganalisa Peta Kompetensi ASN
2. Mengumpulkan data dan berkas persyaratan pendaftaran diklat yaitu :
a. Untuk Diklat Fungsional Auditor, berkas yang harus disiapkan :
1) Surat usulan yang ditandatangani inspektur
2) Ijazah terakhir
3) SK pangkat terakhir

14

4) SK Jabatan terakhir
5) Sertifikat Auditor (bagi yang mengikuti diklay penjenjangan Auditor

Ahli dan Auditor Muda)
6) Perolehan Angka Kredit
b. Untuk Diklat Teknis Substantif, berkas yang harus disiapkan berupa
surat usulan yang telah ditandatangani inspektur.
3. Mengajukan surat usulan untuk mengikuti diklat fungsional auditor dan
diklat teknis substantive yang ditandatangani oleh Inspektur di Lingkungan
Inspektora Utama BRIN yang berisi : Nama Diklat, Tanggal Diklat, Lokasi
Diklat, Nama Peserta, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Satuan Kerja
4. Setelah surat usulan disetujui selanjutnya menginput data calon peserta
diklat dan mengupload berkas persyaratan melalui registrasi online di situs
pusdiklatwas.bpkp.go.id

Pendaftaran diklat bukan dilaksanakan secara mandiri oleh masing – masing calon
peserta diklat, namun dilaksanakan unit Kepegawaian yang nantinya akan
mendaftarkan dan mengupload dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti
diklat melalui website Pusdiklatwas BPKP.

F. Mekanisme pendaftaran Diklat melalui website Pusdiklatwas BPKP yang
dilaksanakan oleh unit Kepegawaian :

No Uraian
A Membuat Akun
1. Calon peserta tidak dapat langsung mendaftar pada Aplikasi Registrasi Online
2. Pendaftaran Peserta Diklat harus MELALUI melalui Admin pada tiap-tiap Unit Kerja
3. Untuk dapat menjadi Admin, Pengelola Kepegawaian tiap-tiap Unit Kerja harus membuat AKUN pada Aplikasi

Registrasi Online

B Aktivasi Akun
1. Untuk dapat diaktivasi, User yang telah membuat Akun, harus MENG-UPLOAD surat Permintaan Aktivasi

sesuai format yang tersedia, yang ditandatangani oleh Pejabat minimal setingkat Eselon II (Inspektur, Direktur
atau yang setingkat )
2. Tunggu proses aktivasi oleh Admin Pusdiklatwas BPKP
3. Setelah User aktif, Anda baru dapat menginput peserta Diklat dari Lingkungan Unit Kerja Anda ...

C Menginput Calon Peserta
1. Sebelum menginput peserta, Unit Kerja harus membuat Surat Usulan yang berisi Daftar Nama Calon Peserta

dari lingkungan unit kerja Anda dan telah ditandatangani oleh Pejabat minimal setingkat Eselon II.

15

2. Pilih Diklat yang akan didaftarkan
3. UPLOAD SURAT USULAN ...
4. Isikan data Peserta peserta diklat sesuai kebutuhan
5. Simpan
D MENUNGGU PROSES VERIFIKASI
1. Setiap usulan Calon Peserta akan diverifikasi oleh Admin BPKP untuk menentukan apakah calon peserta

tersebut memenuhi persyaratan atau tidak
2. Status Peserta Diklat dapat dipantau melalui Aplikasi
E PEMBAYARAN BIAYA PNBP
1. Peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta diklat, wajib melakukan pembayaran biaya diklat melalui

Transfer ke Rekening PNBP Pusdiklatwas BPKP
2. Setelah melakukan pembayaran, calon peserta dapat mengikuti diklat yang akan diselenggarakan sesuai

dengan Surat Pemberitahuan yang dikirim ke alamat unit kerja peserta.
F UPLOAD FILE BUKTI TRANSFER

Silahkan Upload File Bukti Transfer pada menu Registrasi.

Tampilan Registrasi Online Diklat Auditor Melalui Pengelola Kepegawaian di Website
Pusdiklatwas BPKP :
Beranda Awal Registrasi Online

16

Login Admin Sekretariat APIP
Home Informasi DIklat dan Pilihan Diklat

17

Tampilan Input Peserta Sesuai dengan Diklat yang dibutuhkan
Tampilan Pilihan Diklat Fungsional BPKP

18

Tampilan Pilihan Diklat Teknis BPKP

Daftar Jabatan Fungsional dan Pemetaan Kebutuhan Diklat Non Auditor di Lingkungan
Inspektorat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional :

No Jabatan Diklat Teknis Substantif yang Diklat Fungsional yang
Dibutuhkan
Dibutuhkan Diklat Jabatan Fungsional
Auditor
1 Plt Inspektur Utama  Manajemen Resiko
Diklat Jabatan Fungsional
Organisasi Sektor Publik Auditor
 Analisis Pemecahan

Masalah
 Manajemen Pengawasan
2 Inspektur I, II, dan  Manajemen Resiko

III Organisasi Sektor Publik
 Analisis Pemecahan

Masalah
 Manajemen Pengawasan

19

3 Bendahara  Anggaran Berbasis Kinerja Diklat Administrasi

 Mekanisme Perbendaharaan Keuangan

4 Analis Pengelolaan  Anggaran Berbasis Kinerja Diklat Fungsional Analis

Keuangan APBN  Pengelolaan Penerimaan Pengelolaan Keuangan

Negara Bukan Pajak (PNBP) APBN
 Pengelolaan Keuangan
5 Pengelola Data  Anggaran Berbasis Kinerja

Pelaksana Program

dan Anggaran
6 Penyusun Laporan  Anggaran Berbasis Kinerja

Keuangan
7 Pengelola Barang  Manajemen BMN

Milik Negara (BMN)  Pengadaan Barang dan

Jasa Pengadaan
 Prosedur

Barang dan Jasa

8 Analis Analisis Beban Kerja Diklat Analis

Pengembangan Manajemen Pegawai Negeri Pengembangan Sumber

Sumber Daya Sipil (PNS) Daya Manusia Aparatur

Manusia Aparatur

9 Analis Kebijakan Diklat Analis Kebijakan

Ahli Madya Ahli Madya
10 Pengolah Data
 Diklat Manajemen

Pengolahan Data dan

Penyajian Informasi
 Manajemen Pengolahan

Data

11 Analis Monitoring,  Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi dan (Monev)
Pelaporan

20

12  Administrasi Kepegawaian
 Administrasi Perkantoran
Pengelola  Sistem Administrasi
Kepegawaian
Kepegawaian
13  Bimbingan Teknis

Analis Data Dan penyusunan Renstra
Informasi  Bimbingan Teknis

14 Perancang penyusunan LAKIP
Peraturan
Perundang- Pelatihan Fungsional
Undangan Perancang Peraturan
Perundang-Undangan
15
 IAI
Pengolah Data  Pengolah Data Akuntansi
Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan

Diklat Teknis Substantif :

Beberapa contoh Diklat Teknis Substantif :

1. Diklat Barang Milik Negara (BMN)
Overview :
BMN merupakan aset negara terbesar yang digunakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik. Audit BMN dilakukan untuk meyakinkan bahwa
pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, aset telah
digunakan secara efisien dan efektif, pengamanan aset telah dilakukan dengan
tepat, dan peluang memperoleh pendapatan negara melalui pemanfaatan aset telah
dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan stakeholder.
Tujuan Diklat BMN :
Diklat ini dirancang untuk membekali peserta pelatihan agar mampu melaksanakan
audit BMN dan dapat memberikan saran langkah-langkah perbaikan atas
pengelolaan BMN.

21

Sasaran Diklat
Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan dapat :
1. memahami tahapan audit BMN;
2. mengaudit perencanaan BMN;
3. melakukan audit atas penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan

pengamanan BMN;
4. melakukan audit atas penghapusan dan pemindahtanganan BMN;
5. menilai kewajaran dan keandalan penatausahaan dan akuntansi BMN.

Materi Diklat BMN :
Materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi :
1. Gambaran Umum Audit BMN
2. Audit Perencanaan BMN
3. Audit atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan

BMN
4. Audit atas Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN
5. Penilaian Kewajaran dan Keandalan Penatausahaan dan Akuntansi BMN

Waktu Diklat :
Diklat dilaksanakan selama lima hari atau 50 jam pelatihan yang terdiri atas teori
dan latihan kasus.

Peserta Diklat :
Diklat ini ditujukan bagi pegawai di lingkungan APIP, yaitu :
- auditor,
- pejabat struktural.
Peserta dipersyaratkan telah memahami auditing.

2. Diklat Manajemen Resiko
Overview :

22

Sebagai perwujudan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pasal 11, Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dalam meningkatkan
efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah. APIP diharapkan dapat mengoptimalkan peran assurance dan
consulting terkait manajemen risiko dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya (asistensi, sosialisasi, serta
konsultansi). Dengan mengimplementasikan Audit Internal Berbasis Risiko
(AIBR) diharapkan aparat pengawasan internal pemerintah dapat berperan
sebagai katalis dalam mendorong penerapan manajemen risiko di instansi
pemerintah untuk menghasilkan good governance.

Tujuan Diklat :
Diklat ini dirancang untuk membekali peserta pelatihan dengan pemahaman
tentang konsep audit berbasis risiko dan menerapkan audit berbasis risiko dalam
perencanaan maupun pelaksanaan penugasan audit.

Sasaran Diklat :
Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan dapat :
a. memahami manajemen risiko dan konsep audit berbasis risiko;
b. melaksanakan penilaian kematangan risiko organisasi;
c. melaksanakan perencanaan audit tahunan;
d. melaksanakan penugasan audit individu;
e. melaksanakan audit individu.

Materi Diklat :
Materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi :
1. Manajemen Risiko
2. Konsep Audit Berbasis Risiko
3. Perencanaan Audit Tahunan dengan Pendekatan Risiko
4. Pelaksanaan Audit Individu

23

Waktu Diklat :
Diklat dilaksanakan selama 5 (lima) hari atau 50 jam pelatihan yang terdiri atas
teori dan latihan kasus.

Peserta Diklat :
Diklat ini ditujukan bagi pegawai di lingkungan pengawasan, yaitu:
- auditor,
- pejabat struktural.
- SPI BUMN

3. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Overview :
Proses pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki
tingkat kerawanan cukup tinggi sehingga memungkinkan terjadinya
ketidakefisienan dan ketidakefektifan, serta berpotensi adanya
penyelewengan/kecurangan. Audit atas pengadaan barang dan jasa bertujuan
untuk meyakinkan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efektif,
terbuka, bersaing, transparan/adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Tujuan Diklat :
Diklat ini dirancang dengan tujuan untuk membentuk auditor yang mampu
melaksanakan audit atas pengadaaan barang dan jasa secara efisien dan efektif.

Sasaran Diklat :
Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan dapat :
1. memahami proses dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan

jasa
2. memahami proses audit PBJ;
3. melaksanakan audit perencanaan umum PBJ;
4. melaksanakan audit pengadaan barang;

24

5. melaksanakan audit pengadaan pekerjaan konstruksi;
6. melaksanakan pengadaan jasa konsultansi;
7. melaksanakan pengadaan jasa lainnya;
8. melaksanakan audit PBJ swakelola;
9. menyusun laporan hasil audit PBJ.

Materi Diklat :
Materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi :
1. Gambaran Umum Pengadaan Barang dan Jasa
2. Gambaran Umum Audit PBJ
3. Audit Perencanaan Umum PBJ
4. Audit Pengadaan Barang
5. Audit Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
6. Audit Pengadaan Jasa Konsultansi
7. Audit Pengadaan Jasa Lainnya
8. Audit PBJ Swakelola
9. Pelaporan Hasil Audit PBJ

Waktu Diklat :
Diklat dilaksanakan selama 5 (lima) hari atau 50 jam pelatihan yang terdiri atas
teori dan latihan kasus.

Peserta Diklat :
Diklat ini ditujukan bagi pegawai di lingkungan pengawasan, yaitu :
- auditor,
- pejabat struktural.
Peserta dipersyaratkan telah memahami auditing.

4. Diklat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Integratif

25

Overview :
Dalam manajemen pemerintahan modern, sistem pengendalian intern
merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan oleh setiap
unit organisasi maupun kegiatan pemerintah. Hal ini diperlukan agar
penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip good
governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata, dan pidana.
Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Diklat :
Diklat ini dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan
kepada para peserta diklat dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern
pemerintah yang integratif di lingkungan kerjanya.

Sasaran Diklat :
Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan dapat :
1. memahami pengertian dan siklus penyelenggaraan SPIP yang integratif;
2. memahami konsep 5 subunsur SPIP;
3. melaksanakan control environment evaluation (CEE);
4. mengidentifikasi dan menganalisis risiko;
5. mengevaluasi dan merumuskan existing control;
6. merumusan informasi dan komunikasi
7. menyempurnakan kebijakan dan SOP
8. memonitor penyelenggaraan SPIP

26

Materi Diklat :
Materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi :
1. Overview Penyelenggaraan SPIP
2. Konsep 5 Subunsur SPIP

3. Control Environment Evaluation
4. Analisis Tujuan dan Penilaian Risiko
5. Evaluasi dan Perumusan Existing Control
6. Perumusan Informasi dan Komunikasi
7. Penyempurnaan Kebijakan & SOP
8. Monitoring Penyelenggaraan SPIP

Waktu Diklat :
Diklat dilaksanakan selama 5 (lima) hari atau 50 jam pelatihan yang terdiri atas
teori dan simulasi/latihan kasus.

Peserta Diklat :
Diklat ini ditujukan bagi seluruh manajemen dan pegawai di lingkungan
kementerian/lembaga dan pemda yang telah memperoleh sosialisasi SPIP.

5. Komponen Biaya Diklat Fungsional Auditor dan Teknis Substansi BPKP :

BIAYA DIKLAT TAHUN 2021

No Uraian Satuan Biaya *)
(Rp)
A Biaya Diklat Fungsional Auditor
1. Pembentukan Auditor Terampil per Orang 5.750.000,-
2. Pembentukan Auditor Ahli per Orang 6.730.000,-
3. Alih Jabatan per Orang 6.730.000,-
4. Penjenjangan Auditor Muda per Orang 5.560.000,-
5. Penjenjangan Auditor Madya per Orang 5.000.000,-
6. Penjenjangan Auditor Utama per Orang 4.990.000,-

Catatan:

27

Biaya Diklat TIDAK termasuk biaya per Orang 2.430.000,-
AKOMODASI per Orang 2.680.000,-
per Orang 2.900.000,-
B Biaya Diklat Teknis Substansi per Orang 3.230.000,-
1. Diklat 4 hari per Orang 4.250.000,-
2. Diklat 5 hari
3. Diklat 6 hari per Orang 75.000,-
4. Diklat 7 hari per Hari
5. Diklat 10 hari

Catatan:
Biaya Diklat TIDAK termasuk biaya
AKOMODASI

C Biaya Akomodasi
1. Biaya Penginapan di Mess Ciawi /

Perwakilan

Catatan :
Jika diklat diselenggarakan di tempat
lain, maka biaya akomodasi sesuai
tarif hotel/penginapan yang berlaku.

6. Alur Proses Penyelenggaraan Diklat
Proses Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Inspektorat Utama adalah
sebagai berikut :

1) Adanya penawaran atau permintaan pengiriman peserta diklat
2) Plt Inspektorat Utama menerima penawaran atau permintaan pengiriman

peserta diklat dan mendisposisikan ke bagian kepegawaian untuk
diinformasikan ke unit atau bagian terkait
3) Kepala Bagian Kepegawaian membuat konsep surat penawaran diklat ke unit
atau bagian terkait yang akan ditandatangani oleh Plt Inspektur Utama
4) Plt Inspektur Utama menerima draft surat permohonan peserta diklat dan
menandatangani
5) Kepala bagian Kepegawaian mendistribusikan ke bagian atau unit terkait
6) Tiap – tiap unit atau bagian terkait mengirimkan daftar nama calon peserta
diklat ke bagian kepegawaian

28

7) Pengelola kepegawaian menyeleksi calon peserta diklat
8) Kepala Bagian Kepegawaian menyiapkan surat usulan calon peserta diklat
9) Plt Inspektorat Utama menandatangani surat calon peserta diklat
10) Pengelola Kepegawaian melakukan pendaftaran secara online pada aplikasi

Pusdiklatwas BPKP dan mengupload dokumen persyaratan
11) Menunggu verifikasi penetapan peserta diklat oleh BPKP
12) Pusdiklatwas BPKP melakukan pemanggilan kepada peserta diklat
13) Peserta diklat menginformasikan pemanggilan ke bagian kepegawaian
14) Pengelola Kepegawaian membuat surat tugas pelaksanaan diklat bagi

peserta

29

A. UMUM

1. Perencanaan Diklat bagi pegawai ditetapkan setiap tahun bersamaan dengan
penyusunan Rencana Kegiatan/PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)
dan Anggaran.

2. Diklat bagi Auditor meliputi :
a. Diklat Fungsional dalam rangka memperoleh sertifikasi jabatan fungsional
Auditor, misalnya Diklat Pembentukan dan Diklat Penjenjangan baik bagi
Auditor
b. Diklat Teknis bagi Auditor yang dilaksanakan dalam rangka mencapai
persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
pengawasan intern pemerintah. Diklat Teknis terdiri dari Diklat teknis
pengawasan dan Diklat teknis penunjang pengawasan. Diklat teknis Auditor,
misalnya Diklat Audit Investigasi, Diklat Audit PBJ, Diklat Evaluasi LAKIP,
Diklat Reviu Laporan keuangan, Diklat penyusunan Laporan, dll

3. Diklat bagi jabatan selain jabatan fungsional pengawas di lingkungan APIP
dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka melaksanakan
tugas sehari-hari untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Aparat
Pengawas Intern Pemerintah, misalnya Diklat Sekretaris, Diklat PBJ, Diklat
Arsiparis, Diklat Pengelolaan BMN/BMD dll

4. Kebutuhan diklat pegawai dalam suatu tahun disesuaikan dengan kebutuhan
kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas/PKPT APIP dalam tahun tersebut.

5. Rencana waktu Diklat Teknis dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan
pengawasan.

6. Pengelola kepegawaian menyusun rencana diklat untuk diajukan dan
ditandatangani oleh pimpinan.

30

B. PROSEDUR PERENCANAAN DIKLAT

1. Pada saat penyusunan Rencana Kegiatan / Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan Anggaran, Sub Bagian Kepegawaian menyusun
rencana diklat bagi pegawai untuk melaksanakan PKPT satu tahun
berikutnya.

2. Rencana Diklat fungsional didasarkan pada :
a) Pegawai Fungsional yang telah memperoleh peningkatan ijasah dan

memenuhi persyaratan angka kredit perlu mengikuti Diklat Alih Jabatan.
b) Pegawai Fungsional yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat

Penjenjangan
3. Rencana Diklat Teknis auditor didasarkan pada kebutuhan kompetensi untuk

melaksanakan PKPT dan Peta Kompetensi Auditor. Dalam menyusun
rencana Diklat Teknis Auditor berkoordinasi dengan pejabat eselon II di
bidang pengawasan
4. Rencana Diklat Jabatan lain didasarkan pada kebutuhan kompetensi untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan peta kompetensi pegawai di APIP.
5. Waktu pelaksanaan diklat teknis auditor dilakukan sebelum penugasan yang
memerlukan kompetensi teknis tersebut dilakukan.
6. Rencana Diklat meliputi jenis dan jumlah diklat, penyelenggara diklat, waktu
diklat, anggaran dan SDM yang akan ikut diklat.
7. Rencana Diklat selanjutnya diajukan kepada pimpinan untuk disetujui.

C. PERSYARATAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR

1. Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan

Persyaratan

Jabatan yang Persyaratan Golongan

No Jenis Diklat sedang Sertifikat Ruang dan

diduduki yang Dimiliki angka kredit

minimal

1 Diklat Alih Auditor Auditor Golongan

31

Jabatan Pelaksana Pelaksana ruang III / c

Auditor Auditor Auditor dan Angka

Terampil ke Pelaksana Pelaksana Kredit 90

Auditor Ahli Lanjutan Lanjutan

Auditor Auditor

Penyelia Penyelia

Diklat Auditor Auditor Golongan
Penyelia Pertama ruang III / b
2 Penjenjangan Auditor dan Angka
Auditor Muda Pertama Kredit 175

Diklat Golongan

ruang III / d
Penjenjangan Auditor Muda Auditor Muda
3 dan Angka

Auditor Madya Kredit 350

Diklat Golongan

ruang IV / c
Penjenjangan Auditor Madya Auditor Madya
4 dan Angka

Auditor Utama Kredit 775

2. Bagi Auditor yang diangkat dari jabatan struktural eselon I dan eselon II atau
mantan eselon I dan eselon II yang belum dua tahun meninggalkan APIP
berdasarkan PerMENPAN Nomor 51 Tahun 2012

Jabatan pada Persyaratan Persyaratan

No Jenis Diklat saat diangkat yang dimiliki kelulusan

ke dalam JFA ujian

1 Diklat Pernah Wajib

Penjenjangan Auditor Madya menduduki mengikuti

Auditor Muda struktural diklat, tanpa

32

eselon II ujian
Wajib lulus
Pernah dalam waktu 2
tahun setelah
menduduki diangkat
Auditor Madya Wajib
mengikuti
struktural diklat, tanpa
ujian
Diklat penjenjangan eselon II Wajib lulus
2 Pernah dalam waktu 2
tahun setelah
Auditor Madya diangkat

menduduki
Auditor Utama

struktural

eselon I

Pernah

Diklat penjenjangan menduduki
3 Auditor Utama
Auditor Utama struktural

eselon I

3. Bagi Auditor yang sedang dibebaskan karena ditugaskan secara penuh di luar

jabatan Auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

Persyaratan

Persyaratan Pangkat /

No Jenis Diklat Sertifikat yang Golongan

Dimiliki Minimal atau

Jabatan minimal

Auditor Pelaksana

Diklat Alih Jabatan atau Auditor Penata Muda,

1 Auditor Terampil Pelaksana golongan ruang

ke Auditor Ahli Lanjutan atau III/a

Auditor Penyelia

Diklat
Penata, golongan

2 Penjenjangan Auditor Pertama
ruang III / c

Auditor Muda

Diklat Auditor Muda Penata Tingkat I,
3 golongan ruang

Penjenjangan

33

Auditor Madya Auditor Madya III/d (lebih dari 4
tahun)
Diklat
4 Penjenjangan Pembina Utama
Muda, golongan
Auditor Utama ruang IV / c, atau

Eselon III
golongan ruang
IV/b (lebih dari 4

tahun)

4. Bagi PNS pada unit APIP yang belum diangkat kedalam JFA :

No Jenis Diklat Persyaratan Persyaratan
Sertifikat yang Pangkat /
Golongan
Dimiliki Minimal

Diklat Penata, golongan

1 Penjenjangan Auditor Pertama ruang III/c

Auditor Muda

Diklat Auditor Muda Penata Tingkat I,
golongan ruang
2 Penjenjangan III/d (lebih dari 4
Auditor Madya
tahun)

PENYETARAAN SERTIFIKAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DENGAN

SERTIFIKAT FUNGSIONAL AUDITOR

No Jenis Diklat Sertifikat Penyetaraan
Fungsional Sertifikat
Pemeriksa
Fungsional
Auditor

1 Diklat Pemeriksa Anggota Tim -

34

Anggota Tim Yunior Yunior

Diklat Pemeriksa Anggota Tim Auditor Pertama
2 Senior

Anggota Tim Senior

Diklat Pemeriksa Ketua
3 Ketua Tim Yunior Auditor Pertama

Tim Yunior

Diklat Pemeriksa Ketua Auditor Muda
4 Ketua Tim Senior

Tim Senior

Diklat Pemeriksa
5 Pengendali Teknis Auditor Madya

Pengendali Teknis

Diklat Pemeriksa
6 Pengendali Mutu Auditor Utama

Pengendali Mutu

TABEL SERTIFIKAT LULUS YANG HARUS DIMILIKI GUNA KENAIKAN
PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI PADA JENJANG
JABATAN YANG SAMA

Kenaikan pangkat dan golongan Sertifikat Lulus
yang Harus
Jenjang ruang dalam jenjang jabatan yang Dimiliki
No
sama
Jabatan
Dari Ke
A Auditor
Terampil Pengatur (II/c) Pengatur Sertifikat Auditor
Penata Muda (III/a)
1 Auditor Tingkat I (II/d) Pelaksana
Pelaksana Penata (III/c)
Penata Muda Sertifikat Auditor
2 Auditor
Pelaksana Tingkat I (III/b) Pelaksana
Lanjutan
Lanjutan
3 Auditor
Penyelia Penata Sertifikat Auditor

Tingkat I (III/d) Penyelia

35

B Auditor

Ahli

1 Penata Muda Sertifikat Auditor

Auditor Penata Muda (III/a) Tingkat I (III/b) Pertama
Pertama (Pembentukan

Auditor Ahli)

2 Penata Sertifikat Auditor
Auditor
Muda Penata (III/c) Tingkat I (III/d) Muda (Ketua

Tim)

3 Pembina Sertifikat Auditor

Pembina (IV/a) Tingkat I Madya
(IV/b) (Pengendali

Auditor Teknis)

Madya Pembina Sertifikat Auditor

Pembina Tingkat I (IV/b) Utama Muda Madya

(IV/c) (Pengendali

Teknis)

4 Pembina Sertifikat Auditor

Auditor Pembina Utama Madya Utama (IV/a) Utama

Utama (IV/d) (Pengendali

Mutu)

TABEL SERTIFIKAT LULUS YANG HARUS DIMILIKI GUNA KENAIKAN
PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI PADA JENJANG JABATAN
SETINGKAT LEBIH TINGGI

Kenaikan pangkat dan golongan ruang dalam jenjang Sertifikat Lulus
yang Harus
No jabatan yang sama Dimiliki

Dari Ke

Jabatan Pangkat dan Jabatan Pangkat

36

Golongan dan

Golongan

Auditor
A

Terampil

Auditor Pengatur Tingkat Auditor Penata Sertifikat Auditor

1 Pelaksana I (II/d) Pelaksana Muda (III/a) Pelaksana

Lanjutan Lanjutan

Auditor Penata Muda Auditor Penata (III/c) Sertifikat Auditor
2 Pelaksana Tingkat I (III/b)
Penyelia Penyelia
Lanjutan

Auditor
B

Ahli

Auditor Penata Muda Auditor Sertifikat Auditor
1 Tingkat I (III/b) Muda Penata (III/c) Muda (Ketua

Pertama Tim)

Sertifikat Auditor

2 Auditor Penata Tingkat I Auditor Pembina Madya
(IV/a) (Pengendali
Muda (III/d) Madya

Teknis)

Pembina Sertifikat Auditor

Auditor Pembina Utama Auditor Utama
3 Utama
Madya Muda (IV/c) Utama (Pengendali
Madya (IV/d)
Mutu)

Diklat dikategorikan pada dimensi Kompetensi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Diklat Struktural untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sesuai dengan tingkat eselon
yang dimiliki. Jika Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pejabat Eselon I, maka
seharusnya mengikuti Diklatpim TK I dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pejabat
Eselon II, maka seharusnya mengikuti Diklatpim TK II.

37

2. Diklat Fungsional untuk pejabat fungsional, adalah diklat yang menjadi kewajiban
maupun syarat menduduki jabatan fungsional tersebut. Seorang auditor yang telah
diangkat menjadi fungsional auditor maka sudah harus mengikuti diklat
pembentukan auditor.

3. Diklat Teknis 20 Jam Pelajaran (JP), adalah diklat yang diikuti JPT, Administrator,
Pengawas, dan pelaksana selama 20 JP yang mendukung Tupoksi ASN. Sebagai
contoh, seorang bendahara mengikuti diklat perbendaharaaan negara,

1. Diklat Analis Kebijakan
Persyaratan :
a. Tersedia Formasi JFAK Ahli Pertama dan Muda
b. Berijazah paling rendah sarjana (S1) / Diploma IV
c. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan ruang III/a
d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
e. Berusia maksimal 50 tahun

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :
1. Pada awal tahun Pusbangkom TSK ASN akan menginformasikan /

mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kementerian tentang kalender
pelatihan dalam jangka waktu 1 tahun
2. Pusbangkom TSK ASN mengirimkan surat pemanggilan peserta untuk
mengikuti pelatihan
3. Peserta mengikuti pelatihan
4. Pusbangkom TSK ASN melakukan monitoring sebagai upaya memastikan
pembelajaran sudah sesuai standar
5. Pusbangkom TSK ASN melakukan evaluasi hasil belajar peserta,
menetapkan kelulusan, dan predikat kelulusan
6. Pusbangkom TSK ASN menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan / Sertifikat
/ Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan

38

7. Penyerahan Surat Tanda Tamat Pelatihan / Sertifikat / Surat Keterangan
Telah Mengikuti Pelatihan

8. Pusbangkom TSK ASN mengirimkan surat pengembalian peserta.

Waktu Pelatihan :

17 hari kerja

Durasi Diklat dan Angka Kredit :

Durasi Diklat dan Angka Kredit Diklat fungsional / teknis di bidang kebijakan yaitu
sebagai berikut :

Durasi Diklat Satuan Angka Pelaksana
(jam) Hasil Kredit
STTPP Semua jenjang
Lebih dari 960 jam STTPP 15 Semua jenjang
641 – 960 jam STTPP 9 Semua jenjang
481 – 640 jam STTPP 6 Semua jenjang
161 – 480 jam STTPP 3 Semua jenjang
81 – 160 jam STTPP 2 Semua jenjang
31 – 80 jam STTPP 1 Semua jenjang
10 – 30 jam 1

Biaya Pelatihan :

 Biaya pelatihan dengan sumber Rupiah Murni (RM), dibebankan pada DIPA
LAN Jakarta. Biaya transportasi dan akomodasi peserta pelatihan
dibebankan pada instansi pengirim.

 Biaya pelatihan dengan sumber pembiayaan PNBP berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang jenis dan tariff atas jenis PNBP
yang berlaku pada LAN.

39

A. KESIMPULAN

1. Alur Proses Penyelenggaraan Diklat di BPKP Melalui Pengelola Kepegawaian

Inspektorat Utama

Adan2y.a PUentaamwaara:n atau permintaan Plt ittama menerima dan memberikan
pengiriman peserta diklat disposisi kepada kabag kepegawaian untuk

diinformasikan ke unit / bagian terkait

Plt Ittama menerima draft surat Kabag Kepegawaian membuat konsep
permohonan peserta diklat dan surat penawaran diklat ke unit / bagian
terkait yang akan ditanda tangani oleh Plt
menandatangani

Kabag Kepegawaian mendistribusikan Tiap unit / bagian terkait mengirimkan
surat ke bagian / unit terkait calon peserta diklat ke bagian
kepegawaian
Kabag Kepegawaian menyiapkan surat
usulan calon peserta diklat Pengelola Kepegawaian menyeleksi
calon peserta diklat
Plt Ittama memeriksa dan
menandatangani surat usulan calon Pengelola Kepegawaian melakukan
pendaftaran secara online pada aplikasi
peserta diklat
Pusdiklatwas BPKP dan mengupload
Pusdiklatwas melakukan pemanggilan dokumen persyaratan
peserta diklat
Menunggu verifikasi penetapan peserta
Peserta diklat menginformasikan diklat
pemanggilan ke bagian kepegawaian
Pengelola Kepegawaian membuat surat
tugas pelaksanaan diklat bagi peserta
diklat

40

1. Alur Proses Penyelenggaraan Diklat Melalui Pusdiklat atau Lembaga Diklat
Lainnya :

Adanya Penawaran atau permintaan Plt ittama menerima dan memberikan
pengiriman peserta diklat disposisi kepada kabag kepegawaian
untuk diinformasikan ke unit / bagian
Plt Ittama menerima draft surat
permohonan peserta diklat dan terkait

menandatangani Kabag Kepegawaian membuat konsep
surat penawaran diklat ke unit / bagian
terkait yang akan ditanda tangani oleh Plt

Kabag Kepegawaian mendistribusikan Tiap unit / bagian terkait mengirimkan
surat ke bagian / unit terkait calon peserta diklat ke bagian
kepegawaian

Kabag Kepegawaian menyiapkan surat Pengelola Kepegawaian menyeleksi
usulan calon peserta diklat calon peserta diklat

Plt Ittama memeriksa dan Pengelola Kepegawaian memberikan
menandatangani surat usulan calon daftar nama calon peserta diklat ke
Pusdiklat atau instansi penyelenggara
peserta diklat
diklat

41

2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan suatu proses pembinaan
pegawai dalam usaha membina kecakapan, keterampilan, dan kemampuan
secara lebih terarah dalam rangka pelaksanaan tugas dan untuk mencapai
tujuan organisasi.

3. Dalam melaksanakan registrasi pendaftaran diklat melalui website BPKP calon
peserta diklat tidak dapat secara langsung mendaftarkan dirinya melalui
website tersebut, melainkan harus melalui Pengelola Kepegawaian untuk
melakukan proses pendaftaran sampai dengan upload dokumen yang
dibutuhkan sebagai syarat untuk mengikuti diklat

PERSYARATAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR

Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan

No Jenis Diklat Jabatan yang Persyaratan Persyaratan Golongan
sedang Sertifikat yang Ruang dan angka
diduduki kredit minimal
Auditor Dimiliki
Auditor

Pelaksana Pelaksana

Diklat Alih Jabatan Auditor Auditor Golongan ruang III / c
Pelaksana Pelaksana dan Angka Kredit 90
1 Auditor Terampil ke Lanjutan Lanjutan
Auditor Ahli

Auditor Penyelia Auditor
Penyelia

Diklat Penjenjangan Auditor Penyelia Auditor Golongan ruang III / b
Pertama dan Angka Kredit 175
2 Auditor Muda Auditor Pertama

Diklat Penjenjangan Auditor Muda Golongan ruang III / d
3 Auditor Madya Auditor Muda

dan Angka Kredit 350

Diklat Penjenjangan Golongan ruang IV / c
Auditor Madya Auditor Madya
4 Auditor Utama dan Angka Kredit 775

42

Jenis – Jenis Diklat terdiri dari :
A. Diklat Prajabatan

Diklat Prajabatan terdiri dari :
1. Diklat prajabatan golongan I untuk menjadi PNS Golongan I
2. Diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS Golongan II
3. Diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS Golongan III
B. Diklat Dalam Jabatan terdiri dari :
1. Diklat Kepemimpinan
2. Diklat Fungsional
3. Diklat Teknis

43

KATALOG
DIKLAT
TEKNIS
SUBSTANSI

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH Materi Diklat
Materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi:
(APM) 1. Analisis Situasi
2. Analisis Persoalan
Overview 3. Analisis Keputusan
4. Analisis Persoalan Potensial
Mengenali dan menganalisis situasi adalah bagian dari
proses kegiatan sehari-hari. Persoalan harus dicari akar Waktu Diklat
persoalannya agar tidak berulang keterjadiannya, untuk Diklat dilaksanakan selama 4 (empat) hari atau 40 jam
kemudian diambil keputusan yang paling tepat untuk pelatihan yang terdiri atas teori dan latihan kasus.
menanganinya.
Peserta Diklat
Pengambilan keputusan yang baik dan benar harus Diklat ini ditujukan bagi pegawai di lingkungan instansi
dilakukan dengan mempertimbangkan risiko yang pemerintah pusat/daerah baik pejabat struktural maupun
mungkin terjadi. non-struktural, dan instansi non-pemerintah (BUMN/D).

Tujuan Diklat

Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan
analisis pemecahan masalah kepada para peserta diklat
dengan menggunakan teknik-teknik pemecahan masalah,
agar dapat menetapkan keputusan yang tepat guna
kepentingan organisasi.

Sasaran Diklat

Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan dapat:

1. mengidentifikasi, memilah, dan memprioritaskan
masalah yang dihadapi;

2. menjelaskan analisis situasi, analisis persoalan,
analisis keputusan, dan analisis persoalan potensial;

3. mendemonstrasikan penggunaan teknik-teknik
analisis pemecahan masalah;

4. menjelaskan manfaat analisis pemecahan masalah.

Commitment and Competence to Build a Better Future 1

ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) 5. menyusun analisis standar belanja (ASB);
6. menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA)
Overview
pemda.
Reformasi keuangan negara mengubah sistem anggaran
yang semula menekankan pada pembiayaan suatu Materi Diklat
kegiatan menjadi pembiayaan untuk mencapai suatu Materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi:
kinerja tertentu. Dengan sistem ABK, penetapan 1. Gambaran Umum Anggaran Berbasis Kinerja
anggaran harus berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, 2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam renstra, baik 3. Penentuan Indikator Kinerja (IK)
sasaran jangka panjang, menengah, maupun tahunan. 4. Penyusunan Program dan Kegiatan
5. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)
Anggaran yang baik disusun agar mampu mendukung 6. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
pencapaian sasaran dengan efektif, efisien, dan ekonomis,
serta applicable. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan (RKA) Pemda
untuk suatu tahun tidak sekedar memberikan hasil
kinerja tahun bersangkutan saja, namun juga akan 2. Diklat ABK Kementerian/Lembaga
mendukung pencapaian kinerja di masa yang akan
datang. Sasaran Diklat
Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan
Tujuan Diklat dapat:
1. memahami ketentuan dan proses ABK;
Diklat ini dirancang untuk memberikan bekal kepada 2. memahami standar pelayanan minimal (SPM);
peserta diklat agar mampu menyusun anggaran berbasis 3. menyusun rencana kerja tahunan (RKT);
kinerja di instansinya. 4. menyusun harga satuan pokok kegiatan

1. Diklat ABK Pemda (HSPK);
5. menyusun rencana kerja dan anggaran
Sasaran Diklat
kementerian atau lembaga (RKA K/L).
Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan
dapat:

1. memahami ketentuan dan proses ABK;

2. memahami standar pelayanan minimal (SPM);

3. menentukan Indikator Kinerja (IK);

4. menyusun program dan kegiatan di lingkup
satuan kerja perangkat daerah (SKPD);

2 Commitment and Competence to Build a Better Future

Materi Diklat 3
Materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi:
1. Konsepsi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
2. Konsepsi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
4. Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan

(HSPK)
5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA K/L)
Waktu Diklat
Diklat dilaksanakan selama 5 (lima) hari atau 50 jam
pelatihan yang terdiri atas teori dan latihan kasus.
Peserta Diklat
Diklat ini ditujukan bagi pegawai di lingkungan instansi
pemerintah pusat dan daerah, terutama:
- pejabat struktural yang terkait dengan

penganggaran,
- penyusun anggaran, dan
- auditor.

Commitment and Competence to Build a Better Future