E-PEDOMANDIKLAT3

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2000

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan
kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang
memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan;

b. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki
kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap
pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan
dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh.

c. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengacu pada
kompetensi jabatan;

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu mengatur
kembali ketentuan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri
Sipil, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai negeri Sipil;

Menginat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3390)

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3890);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara
Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yagn berlaku.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999.

4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.

5. Pejabat pembina kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian
Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Negara,
Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil
Presiden, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur
dan Bupati/Walikota.

6. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah
Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas
pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian
pemanfaatan lulusan Diklat.

7. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah
Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas
pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.

8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

9. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat
yang berwenang dengant tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik,
mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.

10. Lembaga Diklat Pemerintah Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas
melakukan pengelolaan Diklat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAAN DIKLAT

Pasal 2

Diklat bertujuan:
a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat

melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan
etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;

b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsaa;

c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayoman, dan pembedayaan masyarakat;

d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang
baik.

Pasal 3

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai
dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III
JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 4

Jenis Diklat terdiri dari:
a. Diklat Prajabatan;
b. Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 5

(1) Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.

(2) Diklat Prajabatan terdiri dari:
a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III;

Pasal 6

(1) CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua)
tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.

(2) CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.

Pasal 7

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka
pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping
pengetahuan dasar tentang sitem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas,
dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai
pelayan masyarakat.

Pasal 8

(1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakaan tugas-tugas pemerintahan
dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

(2) Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:
a. Diklat Kepemimpinan;
b. Diklat Fungsional;
c. Diklat Teknis.

Pasal 9

Diklat Kepimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai
persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan
jenjang jabatan struktural.

Pasal 10

Diklatpim terdiri dari:
a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III;
c. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II;
d. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I

Pasal 11

(1) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang
sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.

(2) Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan
Fungsional yang bersangkutan.

Pasal 12
(1) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang

diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS.
(2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara

berjenjang.
(3) Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

BAB IV
PESERTA DIKLAT

Pasal 13
Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNS.

Pasal 14
(1) Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan

Struktural.
(2) PNS yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu tidak dipersyaratkan

mengikuti Diklatpim Tingkat di bawahnya.

Pasal 15
Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan
Fungsional tertentu.

Pasal 16
Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis
dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB V
KURIKULUM DAN METODE DIKLAT

Pasal 17
(1) Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.
(2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan melibatkan

pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan alumni Diklat, serta unsur
ahli lain.
(3) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi Pembina
(4) Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional.
(5) Kurikulum Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Pasal 18
Metode Diklat disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat bagi orang dewasa.

BAB IV
TENAGA KEDIKLATAN

Pasal 19
Tenaga kediklatan terdiri dari:
a. Widyaiswara;
b. Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah;
c. Tenaga keiklatan lainnya.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

Pasal 20
(1) Sarana dan prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan jumlah

peserta Diklat
(2) Instansi Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat.

BAB VIII
PENYELENGGARA DIKLAT

Pasal 21
(1) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal.
(2) Penyelenggaraan Diklat secara klasikal dilakukan dengan tapat muka.
(3) Penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di

alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.

Pasal 22
(1) Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang

terakreditasi.
(2) Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan Diklatpim Tingkat II

dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
(3) Diklatpim Tingkat I dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
(4) Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh lembaga Diklat yang

terakreditasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN DIKLAT

Pasal 23
Pembiayaan Diklat dibebankan pada anggaran instansi masing-masing.

BAB X
PENGENDALIAN DIKLAT

Pasal 24
Instansi Pengendali bertugas melakukan:
a. pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan;
b. pengawasan standar kompetensi jabatan;

c. pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.

Pasal 25

Pejabat pembina kepegawaian melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik
tentang kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis Diklat yang telah diikuti
serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pengendali.

BAB X

PENGENDALIAN DIKLAT

Pasal 26

(1) Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat secara keseluruhan.

(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

a. penyusunan pedoman Diklat;
b. bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat;
c. bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat;
d. standarisasi dan akreditasi Diklat;
e. standarisasi dan akreditasi widyaiswara;
f. pengembangan sistem informasi Diklat;
g. pengawasaan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat;
h. pemberian bantuan teknis melalui konsultansi, bimbingan di tempat kerja,

kerja sama dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.

Pasal 27

Pejabat pembina kepegawaian melakukan:

a. identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai dengan
kebutuhan instansinya;

b. evaluasi penyelenggara dan kesesuaian Diklat dengan kompetensi jabatan serta
melaporkan hasilnya kepadan Instansi Pembina.

Pasal 28

(1) Pembinaan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.

(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
a. penyusunan pedoman Diklat;

b. pengembangan kurikulum Diklat;
c. bimbingan penylenggaraan Diklat;
d. evaluasi Diklat.

Pasal 29

(1) Pembinaan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan dan
berkoordinasi dengan Instasi Pembina.

(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

a. penyusunan pedoman Diklat;
b. pengembangan kurikulum Diklat;
c. bimbingan penyelenggaraan Diklat;
d. evaluasi Diklat;

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam rangka penyamaan visi, misi, dan strategi tentang kebijakan nasional bagi
pejabat karier yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Pejabat Politik,
diselenggarakan program Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) oleh Instansi
Pembina.

Pasal 31

(1) Diklat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat diikuti pula oleh Pejabat
pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan peserta tamu dari negara-negara
sahabat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan
ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan PNS dan Diklat yang diselenggarakan di luar
Instansi atau di luar negeri diatur tersendiri oleh Instansi Pembina.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Penyelenggaraan Diklat yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Pemerintah
ini mulai diberlakukan, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebelumnya.

(2) Penyetaraan bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dalam Jabatan
sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini diatur sebagai berikut;
a. Diklat ADUM setara dengan Diklatpim Tingkat IV;
b. Diklat SPAMA setara dengan Diklatpim Tingkat III;
c. Diklat SPAMEN setara dengan Diklatpim Tingkat II;
d. Diklat SPATI setara dengan Diklatpim Tingkat I.

(3) Bagi PNS yang telah mengikuti danlulus SESPA/SESPANAS dianggap telah
mengikuti dan lulus Diklatpim Tingkat II dan Diklatpim Tingkat I.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini
diatur oleh Instansi Pengenadali, Instansi Pembina, dan Instansi Penyelenggara secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 35

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Nopember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Nopember 2000
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 198

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edy Sudibyo

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2000
TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, PNS sebagai unsur utama sumber daya
manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembang tugas
pemerintahan dan pembangunan.

Adapun sosok PNS yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai tujuan nasional adalah
PNS yang memiliki kompetensi penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, profesional, berbudi pekerti
luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur
negara, abdi masyarakat dan abdi negara di dalam negara hukum yang demokratis.

Untuk membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas, diperlukan Diklat yang mengarah pada:

a. peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
kepentinganmasyarakat, bangsa, negara, dan tanah air;

b. peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya;
c. peningkatan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan

kerja dan organisasinya.

Dasar pemikiran kebijaksanaan Diklat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah
sebagai berikut:
a. diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS;

b. diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS;
c. sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan

evaluasi Diklat;
d. diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang

ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang
mengembangkan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,
efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dankarakteristik yang dimiliki oleh
PNS, berupa pengentahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Bagi PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat
diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan
Instansi Pembina dan Instansi Pengendali.

Pasal 10
Penyelenggaraan Diklatpim untuk setiap tingkat jabatan struktural disesuaikan dengan
formasi jabatan struktural dan rencana pengisian jabatan/mutasi jabatan struktural pada
instansi masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk
pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan
kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan persyaratan
kompetensi jabatan masing-masing.
PNS yang perlu mengikuti Diklat Teknis adalah PNS yang telah dievaluasi oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan
Tim Seleksi Diklat Instansi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
PNS yang akan mengikuti Diklatpim ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Peserta Diklat
Instansi yang didasarkan pada peta jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan.
Setiap instansi memberikan prioritas kepada PNS yang telah menduduki jabatan
struktural diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional tertentu, adalah jabatan-jabatan fungsional
sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.
PNS yang perlu mengikuti Diklat Fungsional adalah PNS yang telah di evaluasi oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat danTim
Seleksi Diklat Instansi.
PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan fungsional tertentu dapat
diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan
Instansi Pengendali.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan unsur ahli lain adalah para pakar yang mempunyai
kompetensi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum Diklat yang
bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18
Mengikut peserta Diklat telah memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman kerja tertentu
maka digunakan metode Diklat Bagi Orang Dewasa yang:

1. sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta;
2. bersifat interaktif antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta;
3. berlangsung dalam suasana belajar yang bebas, dinamis, dan fleksibel.

Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah adalah PNS yang bertugas pada lembaga
Diklat instansi pemerintah yang secara fungsional mengelola secara langsung
program diklat.

Huruf c
Yang dimaksud dengan tenaga kediklatan lainnya adalah pejabat atau seseorang yang
bukan Widyaiswara, bukan pengelola Lembaga Diklat Pemerintah tetapi karena
keahlian, kemampuan, atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian
tujuan Diklat.
Contoh: Si Bambang seorang Kepala Biro yang ditugasi mengajar pada Diklat
Prajabatan disebut tenaga kediklatan lainnya.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat adalah persyaratan
minimal yang menyangkut kualitas dankuantitas fasilitas dan peralatan Diklat sesuai
dengan kriteria yang ditentukan dalam persyaratan akreditasi Diklat.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Pelatihan dengan sistem jarak jauh, dilakukan untuk menjangkau peserta di tempat
yang jauh dari penyelenggara Diklat yang pelaksanaannya melalui proses belajar
mandiri dan tutorial serta menggunakan berbagai media komunikasi.

Pasal 22
Akreditasi terhadap lembaga diklat dimaksudkan sebagai upaya standardisasi kualitas
penyelenggaraan Diklat PNS.
Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi adalah Unit Penyelenggara untuk
menyelenggarakan suatu Diklat tertentu. Untuk memberikan akreditasi tersebut Instansi
Pembina membentuk tim Akreditasi yang terdiri dari Instansi Pembina dan Instansi yang
bersangkutan.
Lembaga diklat swasta yang terakreditasi dapat menyelenggarakan Diklat Fungsional
dan/atau Diklat Teknis tertentu.

Pasal 23
Anggaran Belanja Diklat bersumber dari Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja
Pembangunan instansi masing-masing.

Pasal 24
Untuk mengembangkan dan menetapkan standar kompetensi jabatan, Instansi Pengendali
membentuk Tim Standar Kompetensi Jabatan yang terdiri dari Instansi Pengendali dan
instansi yang bersangkutan.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Huruf a
Identifikasi kebutuhan Diklat dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian bersama
dengan pejabat lembaga Diklat instansi yang bersangkutan.

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Yang dimaksud pejabat politik dalam ketentuan ini antara lain Menteri, Gubernur dan
Bupati/Walikota.
Penyamaan persepsi antara pejabat politik dan pejabat struktural eselon I penting untuk
mewujudkan kesesuaian dan keterpaduan, serta menghindari terjadinya perbedaan
penafsiran dan implementasi dari kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.

Pasal 31
Ayat (1)
Pejabat BUMN dan BUMD adalah bagian dari aparatur perekonomian negara yang
perlu memahami visi, misi, strategi dan kebijaksanaan nasional agar dapat
menyelaraskan perannya dengan aparatur negara secara keseluruhan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan di luar instansi adalah di luar instansi tempat peserta bekerja
atau bertugas.
Yang dimaksud dengan Diklat luar negeri tidak termasuk seminar, konferensi, dan
sekolah atau pendidikan tinggi.

Pasal 32
Ayat (1)
Penyelenggaraan Diklat ADUM, SPAMA, SPAMEN, dan SPATI yang sedang
berlangsung pada saat Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, tetap dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 dan ketentuan-ketentuan
pelaksanaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4019

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR: 15 TAHUN 2011

TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA
2011

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR: 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu
menyempurnakan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Umum Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah
dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4019);

4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab
Fungsional Pendidikan dan Latihan;

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta
Penyelengara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara
sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JABATAN FUNGSIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah
Diklat yang memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas
yang terkait dengan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

2. Diklat Fungsional merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan
kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas jabatannya.

3. Instansi Pembina Diklat PNS yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga
Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab dalam aspek-aspek
pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan serta pengawasan Diklat.

4. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan
Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan
pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.

5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab
atas Pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 2
Diklat Fungsional diselenggarakan dengan tujuan untuk:
a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan

tugas jabatanya secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai
dengan kompetensi jabatanya.
b. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3
Sasaran Diklat Fungsional adalah terwujudnya PNS yang profesional sesuai jenjang jabatan
fungsional dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 4
(1) Pembinaan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional

masing-masing dengan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
(2) Pembinaan Diklat Fungsional oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dilakukan

melalui penyusunan pedoman Diklat, standarisasi dan pengembangan kurikulum Diklat,
pengembangan modul/bahan ajar, bimbingan penyelenggaraan Diklat, serta evaluasi
penyelenggaraan Diklat.
(3) Pembinaan Diklat Fungsional oleh Instansi Pembina dilakukan melalui :
a. Bimbingan dalam penyusunan pedoman Diklat Fungsional;
b. Bimbingan dalam standarisasi dan pengembangan kurikulum Diklat Fungsional;
c. Bimbingan dalam Penyelenggaraan Diklat fungsional;
d. Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Swasta dalam menyelenggaraan Diklat

Fungsional;
e. Pengembangan sistem informasi Diklat Fungsional;
f. Pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat fungsional;
g. Pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian serta evaluasi Diklat.

BAB IV
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 5
(1) Setiap Instansi Pemerintah menyusun rencana penyelenggaran diklat fungsional

berdasarkan analisis kebutuhan diklat dengan mempertimbangkan rencana
pengembangan karir pegawai atau pejabat fungsional sesuai dengan sasaran bidang
tugas masing-masing.
(2) Rencana Kebutuhan Diklat Fungsional sebagaimaan dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina.
(3) Instansi Pembina Diklat PNS melakukan evaluasi atas program dan penyelenggaran
Diklat Fungsional, serta memberikan bantuan perkonsultasian dalam hal pemenuhan
persyaratan penyelenggaraan Diklat Teknis pada instansi yang bersangkutan.

BAB V
JENIS DAN JENJANG DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 6

(1) Jenis Diklat Fungsional terdiri atas:
a. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional ;
b. Diklat Fungsional Berjenjang.

(2) Jenjang Diklat Fungsional terdiri dari:
a. Diklat Fungsional Keahlian; yang terdiri dari Tingkat Pertama, Tingkat Muda,
Tingkat Madya, dan Tingkat Utama;
b. Diklat Fungsional Keterampilan; yang terdiri dari Tingkat Pelaksana, Tingkat
Pelaksana Lanjutan, dan Tingkat Penyelia.

Pasal 7
(1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 ayat

(1) huruf a adalah Diklat prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan
fungsional.
(2) Diklat Fungsional Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seseorang pejabat
fungsional dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 8
(1) Diklat Fungsional Berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

merupakan diklat yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatanya yang
dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional setingkat lebih
tinggi.

(2) Diklat Fungsional Berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk
memberikan pembekalan dalam rangka menambah dan memantapkan kompetensi inti
yang diperlukan pejabat fungsional yang telah dimiliki sebelumnya dalam rangka
menduduki jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.

Pasal 9
Jenjang Diklat Fungsional ditetapkan oleh masing-masing instansi Pembina Jabatan
Fungsional setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat PNS.

BAB VI
PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 10
(1) Peserta Diklat Fungsional Pembentukan dan Diklat Fungsional Berjenjang bersifat

selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karir
PNS yang bersangkutan.

(2) Peserta Diklat Fungsional Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diikuti setelah terlebih dahulu mengkuti paling sedikit 2 (dua) kali diklat teknis
substantif yang berbeda sesuai dengan kompetensi bidang jabatannya masing-masing.

(3) Peserta Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan
menduduki Jabatan Fungsional tertentu.

Pasal 11
(1) Peserta Diklat Berjenjang Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah

memangku jabatan fungsional dan akan dipersiapkan untuk menduduki Jenjang Jabatan
Fungsional setingkat lebih tinggi.

(2) Peserta Diklat Fungsional Berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diikuti setelah terlebih dahulu mengkuti paling sedikit 2 (dua) kali diklat teknis
substantif yang berbeda sesuai dengan kompetensi bidang jabatannya masing-masing.

(3) Keikutsertaan dalam diklat teknis substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) dibuktikan melalui Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

(4) Persyaratan Peserta Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Kepala LAN tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil.

BAB VII
KURIKULUM

Pasal 12
(1) Kurikulum Diklat Fungsional mengacu pada standar kompetensi masing-masing Jabatan

Fungsional dan disusun dalam rangka mencapai profesionalisme Jabatan Fungsional
masing-masing.
(2) Kurikulum Diklat Fungsional disusun dengan mengacu kepada pembekalan dan
pengembangan kompetensi inti jabatan fungsional masing-masing.
(3) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menyertakan Instansi Pembina, Instansi
Pembina Jabatan Fungsional, Widyaiswara Diklat Fungsional, Pakar yang menguasai
substansi, Alumni Diklat dan unsur ahli lain yang kompeten.
(4) Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional
setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat PNS dan tetap mengacu kepada
standar kompetensi jabatan fungsional.

BAB VIII
METODE DIKLAT

Pasal 13
(1) Pendekatan dalam pembelajaran Diklat Fungsional disusun sesuai dengan tujuan dan

sasaran Diklat bagi orang dewasa (andragogi).
(2) Metode dalam pengajaran Diklat Fungsional disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran

Diklat Fungsional yang bersangkutan.
(3) Diklat Fungsional dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal:

a. Penyelenggaraan Diklat Fungsional secara klasikal dilakukan dengan tatap muka.
b. Penyelenggaraan Diklat Fungsional non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan

di tempat kerja.
(4) Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk

keberhasilan penerapan metode pembelajaran yang efektif jumlah peserta pada setiap
angkatan paling banyak berjumlah 30 orang.
(5) Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan
melalui pembimbingan di tempat kerja oleh pimpinan/atasan antara lain berupa
pemberian tugas, keteladanan, serta bentuk-bentuk lain dalam rangka pembinaan.

BAB IX
WIDYAISWARA

Pasal 14
(1) Pengajar Diklat Fungsional adalah Widyaiswara yang memiliki kompetensi dan yang

telah tersertifikas.

(2) Pengajar Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan
pemberdayaan Widyaiswara dari instansi penyelenggara Diklat.

(3) Apabila pada instansi Penyelenggara Diklat Fungsional tidak tersedia Widyaiswara
yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, maka lembaga penyelenggara dapat
memberdayakan Widyaiswara atau tenaga kediklatan lainnya dari Instansi lain atau
Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang memiliki kompetensi sesuai yang
dibutuhkan.

BAB X
PENGELOLA DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 15
Pengelola Diklat Fungsional adalah tenaga kediklatan yang telah memiliki STTPP Training
Officer Courses (TOC) dan/atau Management of Training (MoT).

BAB XI
PRASARANA DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 16
(1) Prasarana Diklat Fungsional ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran program dan

materi jenis Diklat Fungsional yang bersangkutan.
(2) Instansi Pembina Diklat Fungsional menetapkan standar kelengkapan prasarana Diklat.
(3) Instansi Penyelenggara Diklat Fungsional dapat pula mendayagunakan prasarana Diklat

Instansi Pemerintah lainnya dengan mengikuti standar kelengkapan sarana dan
prasarana Diklat yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat PNS.

BAB XII
SARANA DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 17
(1) Sarana Diklat Fungsional ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran program dan materi

jenis Diklat Fungsional yang bersangkutan.
(2) Instansi Pembina Diklat Fungsional menetapkan standar kelengkapan sarana Diklat.
(3) Instansi Penyelenggara Diklat Fungsional dapat pula mendayagunakan sarana Diklat

Instansi Pemerintah lainnya dengan mengikuti standar kelengkapan sarana Diklat yang
ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat PNS.

BAB XIII
MODUL

Pasal 18
(1) Modul Diklat Fungsional ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran program dan materi

jenis Diklat Fungsional yang bersangkutan.

(2) Modul Diklat Fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
(3) Modul Diklat Fungsional perlu dikembangkan dan diperbaharui secara periodik

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan tuntutan tingkat kualitas
kompetensi PNS.
(4) Modul disusun berdasarkan kurikulum hasil kajian analisis kebutuhan diklat.
(5) Penyusunan Modul melibatkan pakar dan Widyaiswara yang menguasai substansi
diklat fungsional.

BAB XIV
BAHAN DIKLAT

Pasal 19
(1) Bahan Diklat Fungsional disusun dan disesuaikan dengan tujuan, sasaran program dan

materi jenis Diklat Fungsional yang bersangkutan.
(2) Bahan Diklat Fungsional disusun dan dikembangkan oleh masing-masing Widyaiswara

pengajar.
(3) Bahan Diklat Fungsional perlu dikembangkan dan diperbaharui secara periodik

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan.
(4) Bahan Diklat disusun berdasarkan pada modul mata diklat yang diajarkan.

BAB XV
JANGKA WAKTU

Pasal 20
(1) Jangka Waktu Diklat Fungsional ditetapkan berdasarkan kompetensi hasil belajar yang

akan dicapai melalui Diklat Fungsional yang bersangkutan.
(2) Jangka waktu diklat dengan memperhatikan alokasi pembelajaran baik yang berupa

teori dan praktek.
(3) Jangka Waktu diklat digunakan istilah Jam Pelajaran (JP), 1 (satu) JP disetarakan

dengan 45 menit.
BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 21
(1) Pembiayaan Diklat Fungsional dibebankan pada APBN/APBD.
(2) Indeks biaya program Diklat Fungsional ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

BAB XVII
PEMANTAUAN

Pasal 22
(1) Pemantauan diklat dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program

diklat.

(2) Pemantauan dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional, selanjutnya hasil
pemantauan dilaporkan kepada instansi pembina diklat.

(3) Masing-masing instansi pembina jabatan fungsional menyusun pedoman pemantauan
diklat fungsional.
BAB XVIII
EVALUASI

Pasal 23
(1) Setiap akhir pelaksanaan diklat, lembaga penyelenggara diklat dilakukan evaluasi

diklat.
(2) Evaluasi diklat meliputi peserta, Widyaiswara dan penyelenggaraan.
(3) Evaluasi diklat dilakukan oleh lembaga penyelenggara diklat dan selanjutnya hasil

evaluasi dilaporkan kepada instansi pembina jabatan fungsional.

BAB XIX
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

(STTPP)

Pasal 24
(1) Kepada peserta yang telah lulus Diklat Fungsional diberikan Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.
(2) Penandatanganan STTPP Diklat Fungsional dilakukan oleh Pejabat Instansi Pembina

Jabatan Fungsional dan Kepala Lembaga Diklat terakreditasi.
(3) Bagi peserta diklat yang tidak lulus ujian akan diberikan surat keterangan telah

mengikuti diklat, dan diberi kesempatan 1 kali lagi untuk mengulang dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun.

BAB XX
REGISTRASI

Pasal 25
Lembaga Penyelenggara Diklat Fungsional harus melaporkan data kepesertaan kepada
instansi pembina jabatan fungsional yang selanjutnya kepada setiap alumni diklat diberikan
nomor registrasi.

BAB XXI
PELAPORAN

Pasal 26
Setiap selesai penyelenggaraan Lembaga Penyelenggara Diklat Fungsional harus melaporkan
kegiatannya kepada instansi pembina jabatan fungsional yang meliputi: penyelenggaraan,
widyaiswara dan peserta, selanjutnya setiap tahunnya lembaga pembina jabatan fungsional
melaporkan rekapitulasi peserta berdasarkan jenis diklat yang diikutinya.

BAB XXII
PENUTUP

Pasal 27
(1) Dengan berlakunya Pedoman ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 22 Juli 2011

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ASMAWI REWANSYAH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 546

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR: 13 TAHUN 2011

TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA
2011

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan Pendidikan
dan Pelatihan Teknis, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Teknis;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Pedoman
Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
bagi seluruh instansi pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaga Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaga Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972,
tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor193/X111/10/6/2001
tentang pedoman umum penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Swasta Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri
Sipil;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun
2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi
Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun
2011.

Menetapkan MEMUTUSKAN :

: PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah Diklat
yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di
bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

2. Diklat Teknis merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan
kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS sebagai bagian integral
dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja bagi PNS.

3. Instansi Pembina Diklat PNS yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga
Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan,
koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.

4. Instansi pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan
Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan
pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.

5. Instansi Teknis adalah instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya mengelola dan
mengerjakan suatu bidang tugas teknis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT

Pasal 2
Diklat Teknis diselenggarakan dengan tujuan untuk :
a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku untuk dapat

melaksanakan tugas teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS
sesuai dengan kompetensi teknis jabatannya.
b. memantapkan sikap, perilaku dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3
Sasaran Diklat Teknis adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompotensi teknis sesuai
dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 4
(1) Pembinaan Diklat teknis dilaksanakan oleh instansi teknis dan berkoordinasi dengan

instansi pembina.
(2) Pembinaan Diklat Teknis oleh instansi teknis dilakukan melalui penyusunan pedoman

Diklat, standarisasi dan pengembangan kurikulum Diklat, pengembangan Modul/bahan
ajar, bimbingan penyelenggaraan Diklat serta evaluasi penyelenggaraan Diklat.
(3) Pembinaan Diklat Teknis oleh instansi pembina dilakukan melalui:
a. Bimbingan dalam penyusunan pedoman Diklat Teknis.
b. Bimbingan dalam standarisasi dan pengembangan kurikulum Diklat Teknis.
c. Bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat teknis.
d. Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Swasta dalam menyelenggarakan Diklat

teknis.
e. Pengembangan sistem informasi Diklat teknis.
f. Pengawasan terhadap program penyelenggaraan Diklat teknis.
g. Pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian serta evaluasi Diklat teknis.

BAB IV
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT TEKNIS

Pasal 5
(1) Setiap instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan Diklat teknis berdasarkan

rencana pengembangan pegawai sesuai dengan sasaran bidang tugas masing-masing.

(2) Rencana kebutuhan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Instansi Teknis dan Instansi Pembina.

(3) Instansi Pembina Diklat PNS melakukan evaluasi atas program dan penyelenggaran
Diklat Teknis, serta memberikan bantuan perkonsultasian dalam hal pemenuhan
persyaratan penyelenggaraan Diklat Teknis pada instansi yang bersangkutan.

BAB V
JENIS DAN JENJANG DIKLAT TEKNIS

Pasal 6
Jenis Diklat Teknis terdiri atas:
a. Diklat Teknis Subtantif;
b. Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.

Pasal 7
(1) Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah Diklat yang

diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat substantif
dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara profesional.
(2) Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
huruf b adalah diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan
ketrampilan yang bersifat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen dalam rangka
pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
profesional.

Pasal 8
(1) Diklat Teknis Subtantif dapat disusun secara berjenjang dan tidak berjenjang dengan

memperhatikan jenis-jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PNS bersangkutan,
baik yang berkaitan dengan jabatan struktural, jabatan fungsional, tugas teknis lainnya.
(2) Jenis Teknis Subtantif ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah berkonsultasi dengan
Instansi Pembina.

Pasal 9
(1) Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen dapat disusun secara berjenjang dan

tidak berjenjang dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan yang menjadi tanggung
jawab PNS bersangkutan, baik yang berkaitan dengan jabatan struktural, jabatan
fungsional dan tugas teknis lainnya.
(2) Jenis Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen ditetapkan oleh Instansi
Pembina setelah berkoordinasi dengan Instansi Teknis terkait.

Pasal 10

(1) Bukti Kelulusan Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen maupun Diklat
Teknis substantive masing-masing selanjutnya ditetapkan sebagai prasyarat untuk
mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjang Diklatnya masing-masing.

(2) Bukti kelulusan Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap jenjang Diklat
Kepemimpinan paling sedikit persyaratan dua jenis Diklat Teknis.

BAB V
PERSERTA DIKLAT TEKNIS

Pasal 11

(1) Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang dipersiapkan dalam rangka memenuhi persyaratan
kompetensi untuk memantapkan tugas-tugas pekerjaan teknis yang terkait dengan
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, sehingga mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

(2) Diklat Teknis dapat diikuti oleh Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional sesuai
jabatan masing-masing untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, maupun untuk memenuhi
persyaratan mengikuti Diklat kepemimpinan dan fungsional yang lebih tinggi.

(3) Peserta Diklat Teknis bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan
pengembangan karier PNS yang bersangkutan.

(4) Peserta Diklat Teknis ditetapkan oleh masing-masing instansi atau unit kerja, dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KURIKULUM DIKLAT TEKNIS

Pasal 12

(1) Kurikulum Diklat Teknis mengacu pada standar kompetensi teknis yang dibutuhkan dan
disiapkan oleh instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan perkembangan
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi/unit kerja.

(2) Materi dalam kurikulum Diklat teknis yang berkaitan dengan Diklat Subtantif disusun
oleh Instansi Teknis, sedangkan materi yang berkaitan dengan administrasi dan
manajemen ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

(3) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat Teknis harus berpegang kepada
kompetensi jabatan, maupun kompetensi yang dibutuhkan terhadap pekerjaan teknis yang
menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Kurikulum Diklat Teknis Substantif menekankan pada penguasaan pengetahuan dan atau
keterampilan teknis yang berhubungan langsung dengan tugas pokok instansi baik yang
berkaitan pekerjaan teknis subtantif, maupun yang berkaitan pemenuhan persyaratan
Diklat Kepemimpinan dan Diklat Fungsional.

(2) Kurikulum Diklat Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen menekankan
penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat Teknis Umum/Administrasi dan
Manajemen, maupun yang berkaitan pemenuhan persyaratan Diklat Kepemimpinan dan
Diklat Fungsional.

(3) Kurikulum Diklat Teknis Substantif disusun oleh Instansi Teknis masing-masing bersama
Instansi Teknis setelah dikoordinasikan kepada Pembina Diklat PNS.

(4) Kurikulum Diklat Diklat Teknis Umum/Administrasi disusun oleh Instansi Pembina.

(5) Susunan kurikulum dalam setiap program Diklat teknis memuat materi-materi yang
berhubungan langsung dengan bidang tugas dan/atau keterampilan teknis substantif, atau
administratif serta bersifat aplikatif baik untuk memenuhi tuntutan pekerjaan teknis
subtantif dan pekerjaan teknis administratif.

BAB VII
METODE PEMBELAJARAN

Pasal 14
(1) Pendekatan dalam pembelajaran Diklat Teknis disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran

Diklat bagi orang dewasa (andragogi) dengan berorientasi kepada azas manfaat dalam
pelaksanaan tugas subtantif maupun tugas administratif instansi/unit kerja yang
bersangkutan.

(2) Metode dalam pembelajaran Diklat Teknis sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat Teknis
yang bersangkutan untuk dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas instansi yang
bersangkutan.

BAB VIII
WIDYAISWARA

Pasal 15
(1) Setiap instansi yang menyelenggarakan Diklat Teknis wajib mendayagunakan seoptimal

mungkin Widyaiswara di lingkungan instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan
kompetensi widyaiswara yang bersangkutan.

(2) Instansi penyelenggara Diklat Teknis dapat pula mendayagunakan widyaiswara dari
instansi lain, atau tenaga kediklatan lainnya yang sesuai dengan kompetensi atau keahlian
yang dibutuhkan Diklat Teknis dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX
SARANA DIKLAT TEKNIS

Pasal 16
(1) Sarana Diklat Teknis disiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran program dan materi Diklat

Teknis yang bersangkutan.

(2) Jenis dan jumlah sarana Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

(3) Instansi penyelenggara Diklat Teknis dapat pula mendayagunakan sarana Diklat instansi
pemerintah lainnya dengan mengikuti Standar Kelengkapan Sarana Diklat yang
ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat PNS.

(4) Instansi/unit kerja instansi teknis yang belum memiliki sarana Diklat teknis dapat
bekerja sama dengan lembaga Diklat teknis yang memiliki sarana dan prasarana yang
sesuai dengan standar.

BAB X
PRASARANA DIKLAT TEKNIS

Pasal 17

(1) Prasarana Diklat Teknis disiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran program dan materi
Diklat Teknis yang bersangkutan.

(2) Jenis dan jumlah prasarana Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang
bersangkutan.

(3) Instansi penyelenggara Diklat Teknis dapat pula mendayagunakan prasarana Diklat
instansi pemerintah lainnya dengan mengikuti Standar Kelengkapan Prasarana Diklat
yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat PNS.

(4) Instansi/unit kerja instansi teknis yang belum memiliki sarana dan prasarana Diklat
teknis dapat bekerja sama dengan lembaga Diklat teknis yang memiliki prasarana yang
sesuai dengan standar.

BAB XI
PENYELENGGARAAN

Pasal 18

(1) Program Diklat Teknis dilaksanakan oleh Lembaga Diklat yang terakreditasi.

(2) Lembaga yang memiliki kewenangan mengakreditasi lembaga Diklat adalah Lembaga
Administrasi Negara sebagai Instansi Pembinan Diklat PNS.

(3) Penyiapan Program Diklat Teknis diselanggarakan berdasarkan rencana kebutuhan
nyata dalam rangka peningkatan kinerja instansi/unit kerja instansi yang bersangkutan
baik dibidang teknis subtantif maupun bidang teknis administratif.

(4) Program Diklat teknis dapat diselenggarakan secara klasikal atau nonklasikal.
a. Program Diklat secara klasikal dapat dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas,
apabila memenuhi persyaratan jumlah peserta dengan diselenggarakan oleh lembaga
Diklat teknis yang telah terakreditasi.
b. Program Diklat secara nonklasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas,
pelatihan ditempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh yang tidak
membantuk kelas, hal ini dapat dilakukan apabila jumlah peserta Diklat teknis tidak
memenuhi persyaratan dengan memperhatikan kompetensi dan azas manfaat, baik
yang berkaitan dengan tugas subtantif maupun tugas administratif pada instansi/unit
kerja instansi yang bersangkutan.

(5) Program Diklat Teknis Substantif diselenggarakan oleh masing-masing instansi atau
bekerja sama dengan instansi pemeritah lainnya, Perguruan Tinggi, lembaga-lembaga
Pendidikan, baik pemerintah maupun swasta didalam negeri maupun diluar negeri

dengan memperhatikan kompetensi dan azas manfaat pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi instansi/unit keja instansi yang bersangkutan.
(6) Program Diklat Teknis administratif diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh masing-
masing instansi atau bekerja sama dengan instansi pemeritah lainnya, Perguruan Tinggi,
lembaga-lembaga Pendidikan, baik pemerintah maupun swasta didalam negeri maupun
diluar negeri dengan memperhatikan kompetensi dan azas manfaat dalam menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi/unit kerja instansi yang
bersangkutan.

BAB XII
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP)

Pasal 19
(1) Kepada peserta yang telah lulus Diklat Teknis diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan

dan Pelatihan Teknis.
(2) Penandatanganan STTPP Diklat Teknis dilakukan oleh Pejabat Instansi Teknis

masing-masing dan Kepala Lembaga Diklat terakreditasi.
(3) Bagi peserta diklat yang tidak lulus ujian akan diberikan surat keterangan telah

mengikuti diklat.

BAB XIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20
(1) Setiap Instansi/unit Pengelola Diklat Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap program dan alumni, selanjutna melaporkan kepada Instansi Pembina Teknis
dan/atau Instansi Pembina Diklat PNS.
(2) Instansi Pembina teknis berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap program dan alumni Diklat Teknis yang telah dilaksanakan oleh Instansi/Unit
Kerja Pengelola Diklat Teknis.
(3) Hasil Pemantauan dan evaluasi oleh Instansi Pembina Teknis selanjutnya dilaporkan
kepada instansi Pembina Diklat PNS.
(4) Secara berkala bagi lulusan/alumni perlu dilakukan evaluasi purna Diklat guna
mengetahui kemanfaatan/efektifitasnya bagi masing-masing instansi.
(5) Instansi Pembina Diklat Teknis berkewajiban membantuk dan membina ikatan alumni
Diklat teknis.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 21

(1) Dengan berlakunya Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelathan Teknis ini, maka Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara No. 7 tahun
2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2011

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ASMAWI REWANSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 544sesuai dengan
aslinya

Flowchart SOP Diklat

Pelaksana

No Kegiatan Instansi Plt Inspektur Kepala bagian Unit atau Pengelola Pusdiklat/Lemba
1 Adanya Penawaran atau permintaan Penyelenggara Kepegawaian ga Diklat Lainnya
Utama Kepegawaian Bagian terkait Kelengkapan
pengiriman peserta diklat Diklat

Start

Surat Penawaran dan Permintaan

Menerima dan memberikan disposisi Disposisi Plt Ittama
2 kepada kabag kepegawaian untuk

diinformasikan ke unit / bagian terkait

Membuat konsep surat penawaran TIDAK Disposisi Kabag Kepegawaian
3 diklat ke unit / bagian terkait yang akan
YA Konsep Surat Penawaran Diklat ke unit
ditanda tangani oleh Plt c terkait yang telah ditanda tangani oleh

4 Menerima draft surat permohonan draft surat permohonan peserta diklat y
peserta diklat dan menandatangani sudah ditandatangani

5 Mendistribusikan surat ke bagian / unit surat yang sudah didistribusikan ke un
terkait bagian terkait

6 Mengirimkan calon peserta diklat ke Daftar usulan calon peserta diklat dari
bagian kepegawaian / bagian terkait

7 Menyeleksi calon peserta diklat Daftar calon peserta diklat terpilih
8 Menyiapkan surat usulan calon peserta
surat usulan calon peserta diklat
diklat

9 Persetujuan daftar usulan calon peserta
diklat

Memberikan daftar nama calon peserta surat usulan calon peserta diklat yang
10 diklat ke Pusdiklat atau instansi ditandatangani

penyelenggara diklat

End

Mutu Baku Output Keterangan
Waktu (menit)

Diklat 60 menit Disposisi Plt Ittama

60 menit Disposisi Kabag Kepegawaian

Konsep Surat Penawaran Diklat

n 60 menit ke unit / bagian terkait yang
telah ditanda tangani oleh Plt

Ittama

t / bagian 60 menit draft surat permohonan peserta
Plt Ittama diklat yang sudah
ditandatangani

yang 60 menit surat yang sudah
nit atau didistribusikan ke unit atau
bagian terkait

60 menit Daftar usulan calon peserta bagi pengusul dari unit kerja
diklat dari tiap unit / bagian Bagian TU dapat menyerahkan
terkait langsung kepada pengelola
kepegawaian melalui Kepala TU
melalui nota dinas

tiap unit 60 menit Daftar calon peserta diklat
terpilih

60 menit surat usulan calon peserta diklat

60 menit surat usulan calon peserta diklat
yang sudah ditandatangani

sudah 60 menit daftar nama calon peserta diklat lolos
seleksi

Penjelasan SOP Diklat di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Riset dan Inovasi
Nasional :

1. Adanya Penawaran atau permintaan pengiriman peserta diklat yang diterima Plt
Ittama melalui Sekretariat Inspektorat Utama, penawaran atau permintaan peserta
diklat biasanya berasal dari instansi penyelenggara Diklat, contohnya seperti BPKP,
Pusdiklat BRIN, dan lain sebagainya

2. Plt ittama menerima dan memberikan disposisi kepada kabag kepegawaian untuk
diinformasikan ke unit / bagian terkait, pada tahap kedua ini kepala bagian
kepegawaian memperoleh disposisi penawaran atau permintaan peserta diklat dari
Plt inspektorat utama yang nantinya diteruskan ke unit atau bagian terkait yang akan
ditawarkan mengikuti diklat

3. Kabag Kepegawaian membuat konsep surat penawaran diklat ke unit / bagian
terkait yang akan ditanda tangani oleh Plt Inspektur Utama dengan format surat
penawaran diklat yang sudah tersedia

4. Plt Inspektur Utama menerima draft surat permohonan peserta diklat yang telah
dikonsep oleh kepala bagian kepegawaian dan kemudian menandatangani surat
tersebut

5. Kepala bagian Kepegawaian mendistribusikan ke bagian atau unit terkait, pada
langkah kelima ini surat penawaran diklat di distribusikan ke inspektorat –
inspektorat yang ada di inspektorat utama yaitu inspektorat 1, inspektorat 2, dan
inspektorat 3 melalui TU masing – masing Inspektorat

6. Tiap – tiap unit atau bagian terkait mengirimkan daftar nama calon peserta diklat ke
bagian kepegawaian setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari
pimpinan di masing – masing inspektorat

7. Bagian kepegawaian menyeleksi calon peserta diklat, pada tahap ini proses
penyeleksian peserta diklat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal
diantaranya yaitu : peta jabatan, proyeksi kebutuhan pengisian jabatan, pembinaan
dan pengembangan karir serta manajemen talenta

8. Kepala Bagian Kepegawaian menyiapkan surat usulan calon peserta diklat yang
telah berisi daftar nama – nama calon peserta diklat yang telah lulus seleksi pada
tahapan sebelumnya

9. Plt Inspektorat Utama memeriksa surat usulan daftar calon peserta diklat, jika
usulan disetujui maka proses dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dan surat
ditandatangani oleh Plt Inspektur Utama, namun jika usulan ditolak maka usulan
harus segera direvisi kembali oleh pengelola kepegawaian

10. Pengelola Kepegawaian memberikan daftar nama - nama calon peserta diklat ke
Pusdiklat atau instansi penyelenggara diklat