Buku 1 AD DAN ART

HASIL KEPUTUSAN

MUSYAWARAH BESAR X

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PEMUDA PANCASILA

HOTEL SULTAN

Jakarta, 25-28 Oktober 2019

> ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
> KEPUTUSAN KETUA UMUM TERPILIH
> KEPUTUSAN FORMATUR
> KEPUTUSAN HASIL KERJA FORMATUR

Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang

DAFTAR ISI

>> LAMBANG NEGARA Hal 1
>> PANCASILA Hal 2
>> TEKS PROKLAMASI Hal 3
>> PEMBUKAAN UUD 1945 Hal 4
>> LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA Hal 5
>> MARS PEMUDA PANCASILA Hal 6
>> ANGGARAN DASAR Hal 7-16
>> ANGGARAN RUMAH TANGGA Hal 17 - 56
>> KEPUTUSAN KETUA UMUM TERPILIH Hal 57 - 58
>> KEPUTUSAN FORMATUR Hal 59 - 60
>> KEPUTUSAN HASIL KERJA FORMATUR Hal 61 - 71

Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang

LAMBANG NEGARA

GARUDA PANCASILA

1

PANCASILA

2

TEKS PROKLAMASI

3

4

5

MARS PEMUDA PANCASILA

Mars : PEMUDA PANCASILA

D = do Lirik & Lagu : Rizi Hamdani
4/4 Mars Penuh Semangat Arans : Anwar Siregar
Ide : Amran YS
A D Fb/c# Bm A
D A vocal :
Intro musik : Bm A D A Bb Em6/B C 0 0 0 05
1
A D Fb6/C# si- Pe
D A/C#

11 1 1 5 05 2 22 2 2 2 4 3 2 03
la Ge-
mu-da Panca- nera- si muda Indonesia Pe-
G Fb/C# Em A 3 03
E E7 A
la Pem
4 44 4456 5 2 2 2 22 3 2 5 05
5 05
ngamal pengaman panca-si - bela idiologi ne ga ra Pe
la Pe- A/C#
D Fb/C# Bm A D A Bb Em6/B C
3 03
11 11 1 2 2 2 22 4 3 2 03
ma se-
mu - da Panca - si- ngabdi nusa dan bang sa I-
D
G B/Fb Em A Em A D

44 4 56 5 2 22 2 2 32 1 11

krar ki ta ber- sa tia pada Sumpah Pemu - da seka-
D
BG Em/B C A/C# A D

44 4 42 3 05 22 2 12 3 01

li la yar terkem- bang- su- rut ki ta berpan tang i
D
G B/Fb Em A EA

4 44 42 5 55 44 4 4 4 76 5 0

tu semboyan berju - ang, Esa hilang dua ter bi- lang
D
CD A A GA

4 4 4 4 43 3 05 22 43 2 01

Panca si la Aba - di I- tu te- kad-ka - mi Hi -
Em A7 D D
A7 Bb Bm6/B A

4 4 56 1 05 77 7 76 7 1 0

dup b’rani ma - ti Panca - Si - la Aba - di
A7 Bb Bm6/B A D
Bbmaj-7 CD

7 7 7 7 67 1 0
Rit. ........................
Panca-si la A - ba - di

6

HASIL KEPUTUSAN

MUHSYaAsWiAlRPAHleBnESoARI X

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PEMUDA PANCASILA

ANGGARAN DASAR

ORMAS PEMUDA PANCASILA

Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH BESAR X ORMAS PEMUDA PANCASILA

Nomor : 07/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019

Tentang

HASIL KERJA KOMISI A
(ORGANISASI)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA, setelah :

Menimbang : a) Bahwa Musyawarah Besar Ormas PEMUDA PANCASILA
adalah pemegang kekuasaan tertinggi Ormas PEMUDA
PANCASILA di tingkat Nasional, yang diadakan sekali dalam
waktu 5 (lima) tahun.

b) Bahwa Musyawarah Besar Ormas PEMUDA PANCASILA
Komisi “A” membahas dan merampungkan Rancangan Materi
Bahasan tentang ke-organisasi-an yang meliputi Rancangan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kriteria,
Persyaratan dan Tata Cara memilih Ketua Umum M ajelis
Pimpinan Nasional Ormas PEMUDA PANCASILA serta Tim
Formatur.

c) Bahwa berdasarkan Pertimbangan, sebagaimana dimaksud
dalam butir a), butir b), butir di atas, maka diperlukan
Keputusan Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila tentang
Hasil Kerja Komisi – A (Organisasi).

Mengingat : 1. Anggaran Dasar BAB XI pasal 20 ayat 1)
2. Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila, Bab XX Pasal
61 ayat butir b)
3. Peraturan organisasi Pemuda Pancasila Nomor : 01/PO/MPN-
PP/XII/2016, Bab VIII Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal
17

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Ormas PEMUDA
PANCASILA ,No. : 695.A2/MPN-PP/V/2019 tentang
Penyelenggaraan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA
PANCASILA

2. Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Ormas PEMUDA
PANCASILA ,No. : 696.A2/MPN-PP/VI/2019 tentang
Komposisi dan Personalia Panitia Pengarah (SC) dan Panitia
Pelaksana (OC) Musyawarah Besar X

3. Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA
PANCASILA Nomor : 02/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019,
tentang Jadwal Acara.

4. Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA
PANCASILA , Nomor : 03/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019,
tentang Tata Tertib.

5. Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA
Nomor : 06/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019 tentang Komisi-
Komisi dan Anggota Komisi-Komisi.

7

6. Pendapat dan Pemikiran dari Peserta yang tumbuh dan
berkembang secara dinamis dalam Sidang Pleno III Komisi
“A”

7. Hasil rapat team penyelaras AD/ART MUBES-X

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA
tentang Hasil Kerja Komisi A (Organisasi).

Pertama : Hasil kerja Komisi A (Organisasi) Musyawarah Besar X Ormas
PEMUDA PANCASILA terdiri dari :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas
PEMUDA PANCASILA
2. Kriteria, persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Umum
Majelis Pimpinan Nasional Ormas PEMUDA PANCASILA
masa bakti 2019 – 2024.

Ketiga : Hasil Kerja Komisi A (Organisasi) sebagaimana dimaksud dalam
diktum pertama adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
keputusan ini.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 27 Oktober 2019

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR X
ORMAS PEMUDA PANCASILA

dto dto
Gunung Hutapea Iqbal Hanafi Hasibuan

Ketua Sekretaris

dto dto dto
Lasman Napitupulu Shibali Drs. Nazarudin
Anggota
Anggota Anggota

8

Lampiran : Keputusan Musyawarah Besar X Ormas Pemuda Pancasila,
No. 07/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019 tentang Hasil Kerja Komisi A
(Organisasi).

ANGGARAN DASAR
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan
dalam segala bentuk dan manifestasinya di atas dunia harus dihapuskan karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Bahwa Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945
adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang sejak berabad-abad dicapai
dengan korban jiwa, raga, air mata dan harta benda yang tak ternilai.

Bahwa cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan PANCASILA sebagaimana yang termaktub
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, dengan sadar sepenuhnya terhadap panggilan sejarah dan tanggung
jawab sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa, kami warga Negara
Indonesia yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, mempersatukan diri dalam Organisasi Kemasyarakatan
bernama PEMUDA PANCASILA yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ini bernama PEMUDA PANCASILA.

Pasal 2
Waktu

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA didirikan pada tanggal 28
Oktober 1959 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
Kedudukan

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA berkedudukan di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan di Luar Negeri apabila diperlukan.

9

BAB II
ASAS, DASAR DAN TUJUAN

Pasal 4
Asas

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA berasaskan Pancasila.

Pasal 5
Dasar
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945.

Pasal 6
Tujuan

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA bertujuan untuk :
1) Menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
BENTUK, SIFAT DAN CIRI

Pasal 7
Bentuk

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA berbentuk Organisasi
Kemasyarakatan berbasis massa.

Pasal 8
Sifat

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA bersifat independen, sukarela,
sosial, mandiri dan demokratis.

Pasal 9
Ciri

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA berciri patriotik, militan,
persaudaraan, inovatif, kreatif dan terbuka tanpa mempermasalahkan perbedaan ras,
suku, agama, golongan, profesi dan status sosial.

BAB IV
POKOK-POKOK PERJUANGAN

Pasal 10

Pokok-pokok perjuangan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA :
1) Mengamalkan dan melestarikan Pancasila sebagai Falsafah hidup Bangsa dan

Ideologi Negara.

10

2) Mengimplementasikan UUD 1945 sebagai dasar Negara dalam praktek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3) Menjaga Kedaulatan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.

4) Melahirkan kader PEMUDA PANCASILA sebagai Kader Bangsa yang handal dan
terampil berpartisipasi menggerakkan pembangunan nasional untuk terwujudnya
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

5) Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan anggota secara terus
menerus untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan keluarga besar
Ormas PEMUDA PANCASILA.

BAB V
IKRAR, TEKAD, SEMBOYAN
SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN

Pasal 11

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA memiliki Ikrar, Tekad,
Semboyan, Salam Perjuangan dan Lagu Perjuangan yang diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

BAB VI
LAMBANG, ATRIBUT DAN KARTU TANDA ANGGOTA

Pasal 12
Lambang

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA mempunyai Lambang yang
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
Atribut

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA memiliki Atribut yang merupakan
identitas organisasi berupa : pataka, panji-panji, pakaian seragam, papan nama, kop
surat, stempel, dan kelengkapan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
Kartu Tanda Anggota

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA menerbitkan Kartu Tanda
Anggota (KTA) sebagai legalitas diri keanggotaan, yang diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 15

1) Keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA terdiri dari :
a) Anggota Biasa
b) Anggota Kader

11

c) Anggota Kehormatan
d) Anggota Luar Biasa
2) Ketentuan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KEDAULATAN

Pasal 16

(1) Kedaulatan tertinggi Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA berada
ditangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya melalui Musyawarah dalam
perwakilan Majelis Pimpinan dan/atau Musyawarah Luar Biasa sesuai dengan
tingkatannya

(2) Kedaulatan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA setingkat
Kecamatan, Kelurahan/ Desa melalui Rapat Pemilihan Pengurus.

(3) Kedaulatan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA setingkat Dusun
/ Rukun Warga melalui Rapat Pemilihan Langsung oleh anggota.

(4) Kedaulatan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA disetiap negara
di Luar Negeri berada ditangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya melalui
Perwakilan Organisasi, Perwakilan Anggota dan/atau Perseorangan.

BAB IX
JENJANG DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17

Jenjang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA di setiap tingkatan
sebagai berikut :

(1) Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dipimpin
oleh Majelis Pimpinan Nasional.

(2) Tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi dipimpin oleh Majelis Pimpinan
Wilayah.

(3) Tingkat Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dipimpin oleh
Majelis Pimpinan Cabang.

(4) Tingkat Kecamatan atau yang setingkat, berkedudukan di wilayah Kecamatan
dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang.

(5) Tingkat Kelurahan/Desa atau yang setingkat, berkedudukan di wilayah
Kelurahan/Desa dipimpin oleh Pimpinan Ranting.

(6) Tingkat Rukun Warga atau yang setingkat, berkedudukan di wilayah Dusun /
Rukun Warga dipimpin oleh Pimpinan Anak Ranting.

(7) Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA di Luar Negeri yang
berkedudukan di suatu Negara dan/atau di Negara Bagian dipimpin oleh
Perwakilan Luar Negeri setingkat Majelis Pimpinan Wilayah.

Pasal 18

Susunan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA di setiap tingkatan
sebagai berikut:

12

(1) Tingkat Nasional :
a) Majelis Pimpinan Nasional
b) Majelis Pertimbangan Organisasi
c) Dewan Kehormatan
d) Dewan Pakar

(2) Tingkat Provinsi dan Perwakilan Luar Negeri:
a) Majelis Pimpinan Wilayah
b) Majelis Pertimbangan Organisasi
c) Dewan Pakar

(3) Tingkat Kabupaten/Kota :
a) Majelis Pimpinan Cabang
b) Majelis Pertimbangan Organisasi
c) Dewan Pakar

(4) Tingkat Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting,:
a) Pimpinan
b) Penasehat
Pasal 19

Susunan Pengurus, tugas dan wewenang Majelis Pimpinan, Majelis Pertimbangan
Organisasi, Dewan Pakar, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan
Anak Ranting, dan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 20

(1) Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA mempunyai Perangkat
Organisasi.

(2) Perangkat Organisasi dibentuk untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

(3) Perangkat Organisasi terdiri dari :
a) SAPMA Organisasi Otonom
b) SRIKANDI Organisasi Otonom
c) Organisasi SOSIAL POLITIK Organisasi Otonom
d) Lembaga KOTI Mahatidana
e) Badan Profesi
f) Badan Non Profesi
g) Yayasan
h) Koperasi.

(4) Ketentuan tentang Perangkat Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA

BAB XI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 21

Musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
pada Tingkat Nasional terdiri dari :
1) Musyawarah Besar (MUBES)
2) Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB)

13

3) Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP)
4) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
5) Rapat Pleno
6) Rapat Koordinasi

Pasal 22

Musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
pada Tingkat Wilayah terdiri dari :
1) Musyawarah Wilayah (MUSWIL)
2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILLUB)
3) Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)
4) Rapat Pleno
5) Rapat Koordinasi

Pasal 23

Musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
pada Tingkat Cabang terdiri dari :
1) Musyawarah Cabang (MUSCAB)
2) Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)
3) Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
4) Rapat Pleno
5) Rapat Koordinasi

Pasal 24

Rapat-rapat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA pada Tingkat
Pimpinan Anak Cabang terdiri dari :
1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang
2) Rapat Pleno
3) Rapat Koordinasi

Pasal 25

Rapat-rapat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA pada Tingkat
Pimpinan Ranting terdiri dari :
1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting.
2) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting, apabila Pimpinan Anak Ranting

belum terbentuk dihadiri dan dipilih langsung oleh anggota sesuai ketentuan
3) Rapat Pengurus Pimpinan Ranting.

Pasal 26

Rapat-rapat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA di Tingkat Anak
Ranting terdiri dari:
1) Rapat Pemilihan Pengurus
2) Rapat Anggota

14

Pasal 27

Jenis, kekuasaan, wewenang dan peserta Musyawarah-musyawarah dan Rapat-
Rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28
Kuorum

Kuorum musyawarah dan Rapat Pemilihan Pengurus dinyatakan sah apabila dihadiri
oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah unsur utusan.

Pasal 29
Pengambilan Keputusan

1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat dilakukan secara
musyawarah untuk mufakat.

2) Apabila pengambilan keputusan dalam musyawarah atau dalam rapat-rapat tidak
dapat tercapai mufakat maka keputusan diambil melalui pemungutan suara
berdasarkan suara terbanyak.

3) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah unsur utusan yang
hadir.

BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 30
Keuangan

1) Keuangan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA diperoleh dari :
a) Uang pangkal dan uang iuran anggota
b) Sumbangan Sukarela Pengurus dan Anggota
c) Sumbangan yang tidak mengikat
d) Usaha-usaha yang sah.

2) Keuangan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31
Kekayaan Organisasi

1) Kekayaan Organisasi PEMUDA PANCASILA adalah semua barang yang
bergerak dan barang tidak bergerak, yang tercatat dan terdaftar sebagai asset
dan inventaris.

2) Apabila terjadi pembubaran atau pembubaran diri pada Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA, maka kekayaan organisasi akan
ditentukan dalam Musyawarah Besar Luar Biasa yang mengatur hal tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32

Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hanya
dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

15

Pasal 33

1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar Luar
Biasa yang khusus diadakan untuk itu, dan atas permintaan sekurang-kurangnya
3/4 (tiga per empat) dari jumlah MPW dan/atau 2/3 (dua per tiga) dari jumlah MPC.

2) Khusus untuk pembubaran organisasi yang dimaksud pada ayat 1) harus dihadiri
oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah unsur utusan.

3) Pengambilan keputusan untuk pembubaran organisasi sebagaimana yang
dimaksud pada ayat 1) harus disetujui oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah unsur
utusan yang hadir.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35

1) Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya
dinyatakan tidak berlaku lagi.

2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 2019

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR X
ORMAS PEMUDA PANCASILA

dto dto
Gunung Hutapea Iqbal Hanafi Hasibuan

Ketua Sekretaris

dto dto dto
Lasman Napitupulu Shibali Drs. Nazarudin
Anggota
Anggota Anggota

16

HASIL KEPUTUSAN

MUHSYaAsWiAlRPAHleBnESoARI X

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PEMUDA PANCASILA

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORMAS PEMUDA PANCASILA

Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA

BAB I
IKRAR, TEKAD, SEMBOYAN,
SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN

Pasal 1
Ikrar

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA sebagai penerus perjuangan
cita-cita bangsa yang bersemangatkan Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908,
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
mempunyai Ikrar :
- Bertanah Air Satu, Tanah Air Indonesia.
- Berbangsa Satu, Bangsa Indonesia.
- Berbahasa Satu, Bahasa Indonesia.
- Ber-Ideologi Satu, Ideologi Pancasila.

Pasal 2
Tekad

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA bertekad mempertahankan
Pancasila sebagai Ideologi bangsa yang abadi.

Pasal 3
Semboyan

Semboyan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA “Sekali Layar
Terkembang Surut Kita Berpantang”, yang menegaskan Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA pantang menyerah dalam memperjuangkan
cita-cita bangsa.

Pasal 4
Salam Perjuangan

Salam perjuangan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA terdiri dari
; Salam Nasional dan Salam Organisasi :

1) Pada pembukaan acara :
Diawali dengan pekik “Merdeka” 1 x dijawab dengan pekik “Merdeka” 1 x,
dilanjutkan dengan pekik “Pancasila” 3 x, dijawab dengan pekik ”Abadi” 3 x.

2) Pada penutupan acara :
Diawali dengan pekik “Pancasila” 3 x, dijawab dengan pekik “Abadi” 3 x,
dilanjutkan dengan pekik “Merdeka” 1 x dijawab dengan pekik “Merdeka” 1x.

17

Pasal 5
Lagu Perjuangan

Lagu perjuangan sebagai lagu wajib Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA adalah "Mars PEMUDA PANCASILA” dan ”Putra Putri Indonesia” yang
sudah dibakukan Notasi dan Liriknya.

BAB II
LAMBANG, ATRIBUT DAN KARTU TANDA ANGGOTA

Pasal 6
Lambang

(1) Lambang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA, adalah lambang
Pancasila di dalam Perisai dan di bagian atas bertuliskan PEMUDA PANCASILA.

(2) Warna Dasar lambang adalah merah darah yang mengandung arti gagah perkasa
dan ksatria.

(3) Perisai Pancasila sesuai dengan makna Pertahanan dan Perlindungan terhadap
Ideologi dan Dasar Negara.

(4) Warna lambang Pancasila sesuai dengan aslinya :
a. Bintang berwarna kuning dengan dasar warna hitam melambangkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Rantai berwarna kuning dengan dasar warna merah, melambangkan
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
c. Pohon beringin berwarna hijau dengan dasar warna putih melambangkan
Persatuan Indonesia.
d. Kepala Banteng berwarna hitam dengan dasar warna merah melambangkan
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan / Perwakilan.
e. Padi berwarna kuning, kapas berwarna hijau / putih dengan dasar warna putih
melambangkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pasal 7
Atribut
(1) Stempel
a) Bentuk bulat, didalamnya terdapat lambang PEMUDA PANCASILA dengan
diameter 4,5 cm.
b) Tinta stempel berwarna merah.
(2) Panji-panji Kebesaran Ormas PEMUDA PANCASILA :
a) Pataka
Pataka adalah Panji dengan Lambang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA, terbuat dari bahan bludru berwarna dasar merah darah yang di
tepinya diberi rumbai, dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Lambang PEMUDA PANCASILA yang dibordir terletak simetris di tengah
ukuran pataka.
2) Tulisan PEMUDA PANCASILA terletak simetris di atas Lambang
PEMUDA PANCASILA, yang dibordir dengan warna hitam.
3) Tulisan jenjang dan/atau perangkat organisasi, terletak simetris di bawah
lambang PEMUDA PANCASILA, dibordir dengan warna kuning emas.
4) Tulisan nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa,
Rukun Warga/Dusun atau nama lain yang setingkat dengan itu terletak
simetris di bawah Jenjang dan/atau perangkat organisasi, dibordir
dengan warna kuning emas.

18

5) Ukuran pataka dibuat dengan perbandingan panjang dan lebar adalah 3
(tiga) : 2 (dua).

b) Bendera
Bendera adalah Panji dengan Lambang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA terbuat dari bahan kain berwarna dasar merah darah, dengan
ketentuan sebagai berikut:
(1) Lambang PEMUDA PANCASILA terletak di tengah, simetris kiri kanan
dari ukuran bendera.
(2) Ukuran bendera dengan perbandingan panjang dan lebar adalah 3 (tiga) :
2 (dua).
(3) Tulisan PEMUDA PANCASILA terletak di bawah lambang berwarna putih.

3) Plang (papan nama) Organisasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Terbuat dari plat besi atau bahan lain yang kuat dan tidak mudah lapuk,
berukuran perbandingan panjang dan lebar adalah 3 (tiga) : 2 (dua).
b) Warna dasar merah darah.
c) Lambang PEMUDA PANCASILA terletak di tengah simetris kiri kanan dari
ukuran plang.
d) Tulisan jenjang dan/atau perangkat organisasi terletak simetris di bawah
lambang, berwarna hitam.
e) Tulisan PEMUDA PANCASILA terletak simetris di bawah tulisan jenjang
dan/atau perangkat organisasi, berwarna putih.
f) Tulisan nama daerah terletak simetris di bawah tulisan PEMUDA PANCASILA,
berwarna hitam.
g) Tulisan alamat sekretariat terletak simetris di bawah tulisan nama daerah,
berwarna hitam.

4) Seragam organisasi terdiri dari :
a) Seragam Upacara dan/atau acara resmi dalam ruang tertutup terdiri atas :
- Safari atau jas setelan warna biru gelap.
- Jas atau safari loreng yang dikombinasikan dengan celana panjang atau
rok warna hitam.
b) Seragam Lapangan, terdiri atas :
- Baju lengan pendek dan lengan panjang / kaos loreng PEMUDA
PANCASILA yang dikombinasikan dengan celana panjang atau rok warna
hitam.
c) Seragam Penugasan Khusus, terdiri atas :
- Seragam lengkap loreng PEMUDA PANCASILA dengan Baret berwarna
Merah darah lis putih untuk anggota KOTI.
- Seragam lengkap hitam PEMUDA PANCASILA dengan pet hitam dan atau
topi lapangan untuk anggota KOTI Terlatih Khusus.
d) Penutup Kepala, terdiri atas :
Baret berwarna merah darah lis putih, topi lapangan hitam, topi pet hitam dan
topi pet loreng PEMUDA PANCASILA.
e) Penempatan identitas pada seragam terdiri dari :
- Lengan kanan : Badge Garuda Pancasila di dalam bulatan hitam,
dengan dasar warna putih.
- Lengan kiri : Ciri dan Nama wilayah masing-masing dengan dua
bendera Merah Putih bersilangan, yang harus terdaftar
di Majelis Pimpinan Nasional.
- Dada kanan : Nama anggota dan jabatan
- Dada kiri : Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA.

5) Pengaturan, penggunaan serta penyesuaian tentang Atribut diatur dalam
Peraturan Organisasi (PO).

19

Pasal 8
Kartu Tanda Anggota

1) Kartu Tanda Anggota berwarna dasar loreng PEMUDA PANCASILA dengan
mencantumkan Lambang PEMUDA PANCASILA.

2) Desain Kartu Tanda Anggota dibuat ol eh Majelis Pimpinan Nasional PEMUDA
PANCASILA untuk selanjutnya diterbitkan dan diadministrasikan oleh Majelis
Pimpinan Wilayah Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

3) Kartu Tanda Anggota d itandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
Majelis Pimpinan Nasional bersama Ketua dan Sekretaris Majelis Pimpinan
Wilaya Organisasi Kemasyarakatan EMUDA PANCASILA.

4) Penerbitan Kartu Tanda Anggota dilakukan sesuai Peraturan Organisasi (PO).

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan Ormas PEMUDA PANCASILA terdiri dari :
1) Anggota Biasa
2) Anggota Kader
3) Anggota Luar Biasa
4) Anggota Kehormatan

Pasal 10

Anggota Biasa adalah :
(1) Setiap Warga Negara Indonesia yang menyatakan persetujuan dan taat kepada

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, semua Peraturan dan ketentuan
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.
(2) Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota biasa.
(3) Telah melunasi uang pangkal anggota.
(4) Setiap calon anggota dinyatakan sah sebagai anggota biasa apabila memiliki
Kartu Tanda Anggota yan g diterbitkan, ditandatangani oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional, Ketua, dan Sekretaris Majelis
Pimpinan Wilayah Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

Pasal 11

Anggota Kader adalah anggota biasa yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan kaderisasi serta mendapatkan Sertifikat Kader.

Pasal 12

1) Anggota Luar Biasa adalah setiap orang yang telah berbuat sesuatu yang luar
biasa di bidang kemanusiaan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi
yang memberikan nilai kepada peradaban serta ingin memberi pengabdian yang
tinggi melalui Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA dimanapun.

2) Anggota Luar Biasa diajukan/diusulkan oleh Pimpinan Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA kepada dan/atau oleh Majelis Pimpinan
Nasional Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA untuk mendapatkan
status keanggotaannya serta Tanda Penghargaan Anggota Luar Biasa.

20

3) Tanda Penghargaan Anggota Luar Biasa ditetapkan/diberikan oleh Majelis
Pimpinan Nasional Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA, setelah
mempertimbangkan, memperhatikan, menelaah dan menilai perbuatan dan
penemuannya.

Pasal 13

1) Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang karena jabatannya, dedikasinya,
kontribusinya atau ketokohannya yang dinilai layak mendapatkan Kehormatan
dari Organisasi.

2) Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA kepada dan/atau oleh Majelis Pimpinan Nasional
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA untuk mendapatkan status
keanggotaannya serta Tanda Penghargaan Anggota Kehormatan.

Pasal 14

Keanggotaan Perangkat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA :
(1) SAPMA Diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SAPMA
(2) SRIKANDI Diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

SRIKANDI
(3) Lembaga KOTI Mahatidana diatur dalam dalam Peraturan Organisasi (PO)
(4) Badan Profesi diatur dalam Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga dan/atau

Kode Etik masing-masing.
(5) Yayasan Diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
(6) Koperasi Diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 15
Hak Anggota

(1) Setiap Anggota Biasa mempunyai hak :
a. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
b. Memperoleh perlindungan, pembelaan, bimbingan dan pembinaan dari
organisasi.
c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kader.
d. Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif baik
secara lisan maupun tertulis.
e. Memilih Ketua dan Pengurus pada tingkat Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan
Ranting, dan Pimpinan Anak Ranting Apabila Pimpinan Anak Cabang,
Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Anak Ranting belum definitif
f. Menjadi pengurus pada tingkat Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting,
dan Pimpinan Anak Ranting kecuali Ketua dan Sekretaris
g. Dalam hal poin ( f ) belum terpenuhi maka akan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Organosasi (PO)
h. Membela diri.

(2) Setiap Anggota Kader mempunyai hak :
a) Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
b) Memperoleh perlindungan, pembelaan, bimbingan dan pembinaan dari
organisasi.
c) Mengikuti pendidikan dan kaderisasi.

21

d) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif baik
secara lisan maupun tertulis.

e) Memilih dan dipilih menjadi Ketua dan pengurus
f. Membela diri
3) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak :
a) Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
b) Memperoleh perlindungan, pembelaan, bimbingan dan pembinaan dari

organisasi.
c) Dapat Mengikuti pendidikan dan kaderisasi.
d) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif baik

secara lisan maupun tertulis.
e) Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi.
f) Membela diri.
4) Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak :
a) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif baik

secara lisan maupun tertulis.
b) Menghadiri acara-acara organisasi baik diundang maupun tidak diundang.
c) Mendapatkan pembelaan dan perlindungan apabila yang bersangkutan

membutuhkan.

Pasal 16
Kewajiban Anggota

1) Setiap Anggota Biasa berkewajiban :
a) Menghayati, menaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta semua ketentuan Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA.
b) Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Besar.
c) Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi organisasi.
d) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.
e) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi.
f) Melaksanakan tugas-tugas organisasi serta menjaga harkat, martabat dan
kehormatan organisasi.
g) Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi.
h) Membayar uang pangkal.

2) Setiap Anggota Kader berkewajiban :
a) Menghayati, menaati dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga serta semua ketentuan organisasi.
b) Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Besar.
c) Melaksanakan Pokok-Pokok Perjuangan Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA secara pro-aktif.
d) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.
e) Menjaga harkat, martabat dan kehormatan organisasi serta menentang setiap
usaha dan tindakan yang akan merusak citra Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA.
f) Membayar iuran.
g) Melaksanakan tugas-tugas dalam acara dan kegiatan organisasi setiap saat.

3) Setiap Anggota Luar Biasa berkewajiban :
a) Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.

22

c) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi.
d) Menjaga reputasinya sebagai Anggota Luar Biasa.

4) Setiap Anggota Kehormatan berkewajiban :
a) Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.
c) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi.
d) Menjaga reputasinya sebagai Anggota Kehormatan.

BAB V
BERHENTINYA KEANGGOTAAN

Pasal 17

Anggota dinyatakan berhenti apabila:
(1) Meninggal dunia
(2) Atas permintaan sendiri secara tertulis
(3) Diberhentikan oleh Majelis Pimpinan Nasional melalui Rapat Pleno setelah

mempertimbangkan usul jenjang Organisasi dibawahnya karena melanggar
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Peraturan -peraturan Organisasi
dan/atau beberapa kali membuat kesalahan yang merugikan nama baik
Organisasi, Berkhianat kepada Bangsa dan Negara.
(4) Menjadi anggota Organisasi lain yang sejenis, kecuali organisasi historis dan
keagamaan yang diakui negara.

BAB VI
SANKSI-SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 18
Jenis Sanksi – Sanksi

1. Sanksi terhadap Anggota
2. Sanksi terhadap Individu Pengurus
3. Sannksi terhadap Struktur, Lembaga & Badan

Pasal 19
(1) Bentuk Sanksi-sanksi :

a. Pemberhentian sementara (skors).
- Penarikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan tidak diperkenankan mengikuti
kegiatan organisasi selama masa skors.
- Tidak diperkenankan mengenakan atribut organisasi selama masa skors.

b. Pemecatan.
- Pencabutan Kartu Tanda Anggota ( KTA).
- Hilang seluruh hak keanggotaannya.

(2) Dasar Pemberian Sanksi
Sanksi terhadap anggota didasarkan pada :
a. Pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
b. Melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan organisasi, Bangsa dan
Negara Republik Indonesia.

(3) Wewenang Pemberian Sanksi :

23

a. Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah atas
usul jenjang organisasi dibawahnya.

b. Pemecatan dilakukan oleh Majelis Pimpinan Nasional atas usul jenjang
organisasi dibawahnya.

(4) Rehabilitasi
Rehabilitasi terhadap anggota yang dipecat atau dicabut keanggotaannya
sebagaimana dimaksud BAB VI Pasal 18 di atas, dilakukan melalui prosedur :
a. Anggota yang dipecat atau dicabut keanggotaannya dapat mengajukan
keberatan/pembelaan diri untuk memperoleh rehabilitasi kepada Majelis
Pimpinan Nasional.
b. Jika rehabilitasi tidak mendapatkan persetujuan Majelis Pimpinan Nasional,
maka yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam forum
Musyawarah Besar.

(5) Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi dan rehabilitasi keanggotaan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 20
Sanksi Terhadap Individu Pengurus

1) Bentuk Sanksi-Sanksi
Sanksi terhadap individu pengurus terdiri dari:
a) Teguran tertulis
b) Diberhentikan sementara sebagai pengurus
c) Diberhentikan tetap sebagai pengurus
d) Dipecat dari keanggotaan.

2) Dasar Pemberian Sanksi
Sanksi terhadap individu pengurus didasarkan pada :
a) Pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
b) Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai tanggung-jawab
jabatannya.
c) Melakukan tindakan yang merugikan organisasi.

3) Wewenang Pemberian Sanksi
a) MPO Tingkat Nasional dapat memberikan teguran terhadap Ketua Umum
Majelis Pimpinan Nasional atas masukan dari jenjang organisasi dibawah
melalui Majelis Pimpinan Wilayah.
b) Teguran tertulis terhadap Ketua dijenjang organisasi, dilakukan oleh jenjang
organisasi setingkat diatasnya.
c) Pemberhentian sementara sebagai individu pengurus dilakukan melalui
keputusan Rapat Pleno dan/atau Rapat-rapat sesuai jenjangnya.
d) Pemberhentian tetap sebagai individu pengurus dilakukan oleh Ketua masing-
masing jenjang organisasi melalui Rapat Pleno / Rapat-rapat.
e) Jika individu pengurus melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 18 ayat 2), keanggotaannya dapat dicabut.
f) Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemberian sanksi terhadap
Ketua setingkat dibawah jenjangnya, maka jika dianggap tidak memenuhi
dasar-dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2), dapat dibatalkan
oleh jenjang organisasi setingkat di atasnya.

4) Prosedur, mekanisme tentang pemberian sanksi dan rehabilitasi terhadap individu
pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.

24

Pasal 21
Sanksi Terhadap Struktur, Lembaga & Badan

1) Bentuk Sanksi-sanksi :
Sanksi terhadap Struktur, Lembaga & Badan, terdiri dari
a) Teguran tertulis
b) Pembekuan

2) Dasar Pemberian Sanksi :
a) Tidak melaksanakan keputusan Musyawarah-musyawarah, Rapat-rapat,
Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh MPN, dan Petunjuk Pelaksanaan
yang diterbitkan oleh Majelis Pimpinan.
b) Membuat kebijakan dan melakukan aktifitas yang merugikan organisasi.
c) Tidak memenuhi persyaratan organisasi dalam melaksanakan Musyawarah-
musyawarah dan Rapat-rapat.

3) Wewenang Pemberian Sanksi :
a) Pembekuan kepengurusan terhadap suatu jenjang organisasi dilakukan oleh
jenjang organisasi setingkat di atasnya.
b) Apabila pembekuan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada butir a)
tidak memenuhi dasar-dasar dalam Pasal 20, ayat 2, butir a), butir b) dan butir
c) yang dapat dibuktikan oleh jenjang setingkat di atas pengurus yang
mengeluarkan pembekuan, maka pembekuan itu dinyatakan batal.
c) Dalam hal pembekuan terhadap Struktur, Lembaga & Badan oleh Majelis
Pimpinan, dan kemudian MPO menilai bahwa pembekuan tersebut tidak
sesuai Pasal 21, ayat 2, butir a), butir b) dan butir c), maka MPO dimasing-
masing Tingkatan dapat mengusulkan kepada Majelis Pimpinan Setingkat
Diatasnya untuk mendapat pertimbangan agar keputusan tentang
pembekuan tersebut ditinjau kembali.
d) Majelis Pimpinan melakukan telaah terhadap usul MPO sesuai tingkatanya
untuk menjadi pertimbangan Pengambilan Keputusan.

4) Prosedur dan mekanisme pemberian Sanksi Terhadap Struktur, Lembaga &
Badan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII
KADER

Pasal 22

(1) PEMUDA PANCASILA adalah sumber kader bangsa yang melahirkan pejuang-
pejuang penerus cita-cita Pendiri Bangsa untuk melindungi Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945.

(2) Kader adalah kekuatan inti organisasi, selaku penggerak, pemikir, penggagas dan
pelaksana tugas organisasi yang siap menjadi kader bangsa dan pemimpin dalam
kehidupan organisasi, masyarakat, bangsa dan negara.

(3) Kader Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA ialah anggota
PEMUDA PANCASILA yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kaderisasi
formal PEMUDA PANCASILA.

(4) Kaderisasi adalah proses terus menerus dalam rangka mendewasakan,
memandirikan dan mengakarkan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

(5) Klasifikasi Kader, terdiri dari :
a) Kader Pratama
b) Kader Madya

25

c) Kader Utama
d) Kader Khusus
(6) Kualifikasi Kaderisasi diselenggarakan dan dilaksanakan secara berjenjang
(7) Penyelenggara dan Pelaksana Kaderisasi Ormas PEMUDA PANCASILA adalah
Majelis Pimpinan bersama Badan Pelaksana Kaderisasi.
(8) Ketentuan mengenai Kaderisasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Organisasi (PO).

BAB VIII
PERSYARATAN DAN PEMBENTUKAN JENJANG ORGANISASI

Pasal 23
Persyaratan

1) Tingkat Nasional sekurang-kurangnya mempunyai 3/4 Majelis Pimpinan Wilayah
dari jumlah Provinsi se-Indonesia.

2) Tingkat Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai 3/4 Majelis Pimpinan Cabang
dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi.

3) Tingkat Cabang sekurang-kurangnya mempunyai 3/4 Pimpinan Anak Cabang dari
jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota.

4) Tingkat Pimpinan Anak Cabang sekurang-kurangnya mempunyai 3/4 Pimpinan
Ranting dari jumlah Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu
dan/atau telah memiliki anggota minimal sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang.

5) Tingkat Pimpinan Ranting sekurang-kurangnya mempunyai 3/4 Pimpinan Anak
Ranting dari jumlah Rukun Warga/Dusun/Lingkungan/Lorong atau sebutan lain
yang setingkat dengan itu dan/atau telah memiliki anggota minimal 50 orang
anggota.

6) Tingkat Pimpinan Anak Ranting yaitu Rukun Warga/Dusun/Lingkungan/Lorong
atau nama lain yang setingkat dengan itu, memiliki minimal 10 (sepuluh) orang
anggota.
a) Apabila tidak memenuhi syarat minimal tersebut, maka dapat
menggabungkan 2 (dua) Rukun Warga/Dusun/ Lingkungan/Lorong atau
nama lain yang setingkat dengan itu dengan anggota minimal 15 orang.
b) Apabila masih belum juga memenuhi syarat minimal, maka dapat
menggabungkan 3 (tiga) Rukun Warga/Dusun/ Lingkungan/Lorong atau nama
lain yang setingkat dengan itu dengan anggota minimal 20 orang.

Pasal 24
Pembentukan Jenjang

1) Pembentukan jenjang organisasi dilakukan oleh satu tingkat diatasnya diatur
dalam Peraturan Organisasi.

2) Pembentukan jenjang organisasi di wilayah pemekaran dan daerah khusus diatur
dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX
MASA BAKTI

Pasal 25

Masa bakti kepengurusan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya sebagai
berikut:

26

1) Majelis Pimpinan Nasional : 5 (lima) tahun
2) Majelis Pimpinan Wilayah : 5 (lima) tahun
3) Majelis Pimpinan Cabang : 4 (empat) tahun
4) Pimpinan Anak Cabang : 3 (tiga) tahun
5) Pimpinan Ranting : 2 (dua) tahun.
6) Pimpinan Anak Ranting : 2 (dua) tahun.

BAB X
BIDANG-BIDANG

Pasal 26

1) Bidang-Bidang Tingkat Majelis Pimpinan terdiri dari :
a) Bidang Organisasi & Keanggotaan
b) Bidang Kaderisasi
c) Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Nasional
d) Bidang Hukum, HAM dan Hubungan Lembaga Negara
e) Bidang dana, Sarana dan Prasarana
f) Bidang Ekonomi, UMKM, dan Tenaga Kerja
g) Bidang Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
h) Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia, Pariwisata dan Seni Budaya
i) Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
j) Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
k) Bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa
l) Bidang Keagamaan dan Kerohanian
m) Bidang Pemberdayaan Perempuan
n) Bidang Ke-Pemuda & Olah Raga
o) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Wilayah, Cabang dan Anak Cabang

2) Bidang-bidang di tingkat Pimpinan Anak Cabang terdiri dari :
a) Bidang Organisasi dan Keanggotaan
b) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
c) Bidang Perekonomian dan Pengembangan Usaha
d) 1 (satu) Bidang lainnya sesuai potensi daerah

3) Di tingkat Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting tidak ada bidang, kecuali
penugasan.

BAB XI
SUSUNAN DAN KOMPOSISI MAJELIS PIMPINAN DAN PENGURUS

Pasal 27

Susunan dan Komposisi Majelis Pimpinan, adalah sebagai berikut :

Majelis Pimpinan Nasional :
1) 1 (satu) orang Ketua Umum
2) 4 (empat) orang Wakil Ketua Umum yakni :

Wakil Ketua Umum Bidang ( poin b, c, d, k, dan n)

27

Wakil Ketua Umum Bidang ( il, l, ,m)
Wakil Ketua Umum Bidang (poin e, f, g, dan j)
Wakil Ketua Umum Bidang (poin a, h, o, p, q, r dan s)
3) 19 (Sembilan belas) orang Ketua Bidang
a) Bidang Organisasi, Keanggotaan
b) Bidang Kaderisasi
c) Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Nasional
d) Bidang Hukum, HAM dan hubungan Lembaga Negara
e) Bidang dana, Sarana dan Prasarana
f) Bidang Ekonomi, UMKM, dan Tenaga Kerja
g) Bidang Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
h) Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia, Pariwisata dan Seni Budaya
i) Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
j) Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
k) Bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa
l) Bidang Agama dan Kerohanian
m) Bidang Pemberdayaan Perempuan
n) Bidang Ke-Pemudaan & Olah Raga
o) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Wilayah Sumatera
p) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Wilayah Jawa, Bali, NTB
q) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Wilayah Kalimantan
r) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Wilayah Sulawesi, Gorontalo
s) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Wilayah NTT, Maluku, Papua
4) 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal
5) 19 (Sembilan belas) orang Wakil Sekretaris Jenderal
6) 1 (satu) orang Bendahara Umum
7) 5 (lima) orang Wakil Bendahara Umum
8) Anggota masing-masing Bidang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 28

Majelis Pimpinan Wilayah :
1) 1 (satu) orang Ketua
2) 4 (empat) Orang Wakil Ketua

Wakil Ketua Bidang (poin a, b, c, d dan k)
Wakil Ketua Bidang (poin il,l m dan n)
Wakil Ketua Bidang (poin e, f, g dan j)
Wakil Ketua Bidang (poin h dan o)

3) Beberapa orang Ketua Bidang
a) Bidang Organisasi, Keanggotaan
b) Bidang Kaderisasi
c) Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Nasional
d) Bidang Hukum, HAM dan hubungan Lembaga Negara
e) Bidang dana, Sarana dan Prasarana
f) Bidang Ekonomi, UMKM, dan Tenaga Kerja
g) Bidang Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
h) Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia, Pariwisata dan Seni Budaya
i) Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
j) Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
k) Bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa
l) Bidang Agama dan Kerohanian

28

m) Bidang Pemberdayaan Perempuan
n) Bidang Ke-Pemudaan & Olah Raga
o) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Cabang (disesuaikan dengan

potensi Cabang)
4) 1 (satu) orang Sekretaris
5) Beberapa orang Wakil Sekretaris (disesuaikan dengan jumlah Bidang)
6) 1 (satu) orang Bendahara
7) 3 (tiga) orang Wakil Bendahara
8) Anggota masing-masing Bidang disesuaikan dengan potensi Wilayah.

Pasal 29

Perwakilan Luar Negeri :
1) PEMUDA PANCASILA Perwakilan Luar Negeri berkedudukan setingkat Majelis

Pimpinan Wilayah.
2) Pembentukan, Susunan dan Komposisi Pengurus, serta wewenang dan tugas

pokok Perwakilan Ormas PEMUDA PANCASILA di luar negeri diatur dalam
Peraturan Organisasi.

Pasal 30
Majelis Pimpinan Cabang :
1) 1 (satu) orang Ketua
2) 3 (tiga) Orang Wakil Ketua
3) Beberapa orang Ketua Bidang

a) Bidang Organisasi, Keanggotaan
b) Bidang Kaderisasi
c) Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Nasional
d) Bidang Hukum, HAM dan hubungan Lembaga Negara
e) Bidang dana, Sarana dan Prasarana
f) Bidang Ekonomi, UMKM, dan Tenaga Kerja
g) Bidang Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
h) Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia, Pariwisata dan Seni Budaya
i) Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
j) Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
k) Bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa
l) Bidang Agama dan Kerohanian
m)Bidang Pemberdayaan Perempuan
n) Bidang Ke-Pemudaan & Olah Raga
o) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Cabang (disesuaikan dengan

potensi Anak Cabang)
4) 1 (satu) orang Sekretaris
5) Beberapa orang Wakil Sekretaris (disesuaikan dengan jumlah Bidang)
6) 1 (satu) orang Bendahara
7) 3 (tiga) orang Wakil Bendahara
8) Anggota masing-masing Bidang disesuaikan dengan potensi Wilayah.

Pimpinan Anak Cabang : Pasal 31
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 2 (dua) orang Wakil Ketua 29

Wakil Ketua Bidang 1 dan 2
Wakil Ketua Bidang 3 dan 4

c) 4 (empat) orang Ketua Bidang
1) Bidang Organisasi dan Keanggotaan
2) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
3) Bidang Perekonomian dan Pengembangan Usaha
4) 1 (satu) Bidang lainnya sesuai potensi daerah

d) 1 (satu) orang Sekretaris
e) 2 (dua) orang Wakil Sekretaris
f) 1 (satu) orang Bendahara
g) 2 (dua) orang Wakil Bendahara
h) 3 (tiga) orang anggota masing-masing bidang dan/atau dapat disesuaikan dengan

kebutuhan.
Pasal 32

Pimpinan Ranting :
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 1 (satu) orang Wakil Ketua
c) 1 (satu) orang Sekretaris
d) 1 (satu) orang Wakil Sekretaris
e) 1 (satu) orang Bendahara

Pasal 33

Pimpinan Anak Ranting :
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 1 (satu) orang Wakil Ketua
c) 1 (satu) orang Sekretaris
d) 1 (satu) orang Wakil Sekretaris
e) 1 (satu) orang Bendahara

Pasal 34

Perubahan Susunan dan Komposisi Majelis Pimpinan dan Pengurus akan diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Organisasi tentang Jabatan Lowong, Rangkap Kepengurusan
dan Pergantian Pengurus Antar Waktu disemua tingkatan.

BAB XII
SUSUNAN DAN KOMPOSISI
MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI,
DEWAN PAKAR DAN PENASEHAT

Pasal 35
Majelis Pertimbangan Organisasi

1) Majelis Pertimbangan Organisasi adalah badan ditingkat Majelis Pimpinan Ormas
PEMUDA PANCASILA diangkat oleh Ketua Umum/Ketua Terpilih dan/atau
bersama-sama Formatur sesuai jenjangnya.

2) Komposisi Majelis Pertimbangan Organisasi adalah Tokoh -tokoh PEMUDA
PANCASILA yang mempunyai wibawa, pengaruh dan berjasa terdiri dari :
a. 1 (satu) orang Ketua
b. 4 (empat) orang Wakil Ketua
c. 1 (satu) orang Sekretaris
d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, dan
e. Anggota-anggota terdiri dari 4 Kelompok Kerja (menyesuaikan dengan
Pembidangan Wakil Ketua Umum).

30

Pasal 36
Dewan Kehormatan

1. Dewan Kehormatan Adalah wadah di tingkat Majelis Pimpinan Nasional,
diangkat oleh Ketua Umum/Ketua Terpilih dan/atau bersama Formatur

2. Susunan dan Komposisi Dewan Kehormatan adalah orang-orang yang
memiliki pengalaman Organisasi baik dari internal dan eksternal, terdiri dari :
a) Ketua
b) Anggota – Anggota

Pasal 37
Dewan Pakar

1) Dewan Pakar adalah Wadah ditingkat Majelis Pimpinan Ormas PEMUDA
PANCASILA diangkat oleh Ketua Umum/Ketua Terpilih dan/atau bersama-sama
Formatur sesuai jenjangnya.

2) Susunan dan Komposisi Dewan Pakar adalah orang- orang yang memiliki
keahlian dan ketrampilan khusus dibidangnya untuk mendukung peran
pelaksanaan program Organisasi terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Anggota-anggota

Pasal 38
Penasehat Organisasi

1) Penasehat Organisasi berada di tingkat Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan
Ranting, dan Pimpinan Anak Ranting diangkat oleh Ketua Terpilih dan/atau
bersama-sama Formatur sesuai jenjangnya.

1) Susunan dan Komposisi Penasehat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA adalah Ketua dan Pengurus Pimpinan pada periode sebelumnya,
Pejabat daerah, dan Tokoh Masyarakat yang di anggap berjasa bagi Organisasi
terdiri dari :
a. 1 (satu) orang Ketua
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
c. 1 (satu) orang Sekretaris
d. Anggota-anggota

BAB XIII
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 39

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA mempunyai Perangkat
Organisasi yang terdiri dari :
1) SAPMA Organisasi Otonom
2) SRIKANDI Organisasi Otonom
3) Lembaga SOSIAL POLITIK Organisasi Otonom
4) Lembaga KOTI Mahatidana
5) Badan Profesi
6) Badan Non Profesi
7) Yayasan
8) Koperasi.

31

Pasal 40
Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) PEMUDA PANCASILA

1) Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) PEMUDA PANCASILA adalah
perangkat organisasi non profesi yang bersifat otonom, berada dibawah naungan
Ormas PEMUDA PANCASILA, yang berstruktur dan berjenjang, memiliki AD/ART
tersendiri.

2) Yang dimaksud dengan berstruktur dan berjenjang adalah perangkat Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA yang terikat dengan struktur organisasi
dan jenjang kepengurusan mulai tingkat nasional sampai terendah sebagaimana
diatur di dalam AD/ART masing-masing.

3) Ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga SAPMA PEMUDA
PANCASILA yang harus sama dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah
Tangga Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA adalah:
a) Mukadimah.
b) Azas, Dasar, dan Tujuan,
c) Pokok-pokok Perjuangan,
d) Ikrar, Tekad, Semboyan, S alam Perjuangan, dan Lagu Perjuangan.

4) Masa bakti kepengurusan diatur dalam AD/ART SAPMA PEMUDA PANCASILA
5) Kepengurusan SAPMA PEMUDA PANCASILA pada Tingkat Nasional disahkan

dengan Surat Keputusan dan dilantik oleh Majelis Pimpinan Nasional Ormas
PEMUDA PANCASILA sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Nasional.
6) Kepengurusan SAPMA PEMUDA PANCASILA Tingkat Wilayah dan Cabang
sesuai dengan hasil keputusan musyawarah pada tingkatannya disahkan dengan
Surat Keputusan dan dilantik oleh kepengurusan SAPMA PEMUDA PANCASILA
satu tingkat di atasnya.
7) SAPMA PEMUDA PANCASILA adalah representasi Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA pada wadah berhimpun organisasi kepemudaan dan
wadah berhimpun lainnya, baik di pusat maupun di daerah, yang selanjutnya
diatur keberadaannya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Pasal 41
SRIKANDI PEMUDA PANCASILA

1) SRIKANDI PEMUDA PANCASILA adalah perangkat organisasi non profesi yang
bersifat otonom, berada dibawah naungan Ormas PEMUDA PANCASILA, yang
berstruktur dan berjenjang, memiliki AD/ART tersendiri.

2) Yang dimaksud dengan berstruktur dan berjenjang adalah perangkat Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA yang terikat dengan struktur organisasi
dan jenjang kepengurusan mulai tingkat nasional sampai terendah sesuai
dengan yang diatur di dalam AD/ART masing-masing.

3) Ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga SRIKANDI
PEMUDA PANCASILA yang harus sama dengan Anggaran Dasar/ Anggaran
Rumah Tangga Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA adalah:
a) Mukadimah.
b) Azas, Dasar, dan Tujuan,
c) Pokok-pokok Perjuangan,
d) Ikrar, Tekad, Semboyan, Salam Perjuangan, dan Lagu Perjuangan.

32

4) Masa bakti kepengurusan diatur dalam AD/ART SRIKANDI PEMUDA
PANCASILA

5) Kepengurusan SRIKANDI PEMUDA PANCASILA pada Tingkat Nasional
disahkan dengan Surat Keputusan dan dilantik oleh Majelis Pimpinan Nasional
Ormas PEMUDA PANCASILA sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah
Nasional.

6) Kepengurusan SRIKANDI PEMUDA PANCASILA Tingkat Wilayah dan Cabang
sesuai dengan hasil keputusan musyawarah pada tingkatannya disahkan dengan
Surat Keputusan dan dilantik oleh kepengurusan SRIKANDI PEMUDA
PANCASILA satu tingkat di atasnya.

7) SRIKANDI PEMUDA PANCASILA adalah representasi Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA pada wadah berhimpun organisasi
kepemudaan dan wadah berhimpun lainnya, baik di pusat maupun di daerah,
yang selanjutnya diatur keberadaannya sesuai dengan ketentuan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Pasal 42
Lembaga

(1) Lembaga adalah perangkat Ormas PEMUDA PANCASILA sebagai pelaksana
Program Organisasi dalam bidang tertentu yang ketentuannya diatur dalam
Peraturan Organisasi.

(2) Lembaga berstruktur tapi tidak berjenjang. adalah terikat dengan struktur
organisasi tetapi tidak terikat dengan jenjang kepengurusan Majelis Pimpinan

(3) Kepengurusan Lembaga diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan
dan dilantik oleh Majelis Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA sesuai tingkatannya.

(4) Masa bakti kepengurusan Lembaga sesuai dengan masa bakti Majelis Pimpinan
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA sesuai tingkatannya.

(5) Lambang Lembaga sama dengan Lambang Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA dengan menambahkan nama dan ciri masing-masing
Lembaga.

(6) Lembaga yang dimiliki Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
adalah Komando Inti Mahatidana disingkat KOTI MAHATIDANA

(7) KOTI MAHATIDANA adalah wadah berhimpun, pemberdayaan dan
pengembangan potensi anggota kader Ormas PEMUDA PANCASILA.

(8) Ketentuan tentang KOTI MAHATIDANA diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Organisasi (PO)

Pasal 43
Organisasi Sosial Politik

Organisasi Sosial Politik adalah perangkat Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA sebagai pelaksana Program Organisasi dalam Bidang
Politik yang ketentuannya diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.
Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila sesuai
Keputusan Musyawarah Besar VII Tahun 2002 adalah Partai PATRIOT yang
bersifat otonom.

33

Pasal 44
Badan Profesi

1) Badan Profesi adalah perangkat organisasi yang dibentuk Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA sebagai pelaksana Program Organisasi
dalam bidang tertentu yang terikat dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga, Peraturan Organisasi (PO) Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku

2) Ketentuan tentang Badan yang bersifat profesi diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Organisasi (PO) dan Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga dan/atau
Kode Etik Profesi masing-masing

3) Ketentuan pada Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga dan/atau Kode Etik
Badan yang bersifat Profesi memiliki :
a) Mukadimah.
b) Azas, Dasar, dan Tujuan,
c) Pokok-pokok Perjuangan,
d) Ikrar, Tekad, Semboyan, Salam Perjuangan, dan Lagu Perjuangan
harus sama dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA, adalah:

4) Badan Profesi bersifat terstruktur tapi tidak berjenjang. adalah terikat dengan
struktur organisasi Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya dan bersifat koordinatif
dengan jenjang kepengurusan setingkat dibawahnya

5) Lambang Badan sama dengan Lambang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA dengan menambahkan nama dan ciri masing-masing Badan.

6) Kepengurusan Badan Profesi tidak rangkap jabatan dengan kepengurusan pada
Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya

7) Kepengurusan Badan Profesi diangkat dan diberhentikan dengan Surat
Keputusan Majelis Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila
sesuai tingkatannya.

8) Masa bakti kepengurusan Badan sesuai dengan masa bakti Majelis Pimpinan
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

9) Badan Profesi yang wajib dibentuk pada setiap Tingkatan Majelis Pimpinan
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA adalah
a) Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum PEMUDA PANCASILA
b) Badan Pengusaha PEMUDA PANCASILA
c) Badan Buruh dan Pekerja PEMUDA PANCASILA
d) Badan Tani dan Nelayan PEMUDA PANCASILA
e) Badan lainnya sesuai kebutuhan dan Peraturan Perundang Undangan yang
berlaku

Pasal 45
Badan Non Profesi

1) Badan Non Profesi adalah perangkat organisasi yang dibentuk Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA sebagai pelaksana Program Organisasi
dalam bidang tertentu yang terikat dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga, Peraturan Organisasi (PO) Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA

2) Ketentuan tentang Badan yan bersifat Non Profesi diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Organisasi (PO)

3) Badan Non Profesi bersifat terstruktur tapi tidak berjenjang. adalah terikat dengan
struktur organisasi Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya dan bersifat koordinatif
dengan jenjang kepengurusan setingkat dibawahnya

34

4) Lambang Badan Non Propesi sama dengan Lambang Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA dengan menambahkan nama dan ciri
masing-masing Badan.

5) Kepengurusan Badan Profesi tidak rangkap jabatan dengan kepengurusan pada
Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya

6) Kepengurusan Badan Non Profesi diangkat dan diberhentikan dengan Surat
Keputusan Majelis Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila
sesuai tingkatannya.

7) Masa bakti kepengurusan Badan Non Profesi sesuai dengan masa bakti Majelis
Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

8) Badan Non Profesi yang wajib dibentuk pada setiap Tingkatan Majelis Pimpinan
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA adalah

a) Badan Pelaksana Kaderisasi,
b) Badan Pelaksana Kartu Tanda Anggota
c) Badan Penelitian dan Pengembangan
d) Badan Kerohanian,
e) Badan Kesehatan & Penanggulangan Bencana
f) Badan Pengembangan Seni Budaya
g) Badan lainnya sesuai dengan Potensi Daerah.

Pasal 46
Yayasan

1) Yayasan adalah perangkat organisasi yang didirikan Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA sebagai pelaksana Program Organisasi dalam bidang
tertentu yang terikat dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku

2) Ketentuan tentang yayasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO)
3) Nama Yayasan menggunakan PEMUDA PANCASILA dibelakang nama

Yayasan
4) Logo Yayasan menggunakan Logo PEMUDA PANCASILA
5) Kepengurusan Yayasan yang didirikan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA

PANCASILA :
a) Pembina terdiri dari Unsur Majelis Pimpinan Sesuai tingkatannya
b) Pengawas terdiri dari Unsur Majelis Pimpinan Sesuai tingkatannya
c) Pengurus terdiri dari unsur profesional sesuai dengan Peraturan Perundang

Undangan yang berlaku

6) Yayasan yang dapat didirikan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA adalah:
a) Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan
b) Yayasan yang bergerak dibidang kesehatan
c) Yang lain sesuai kebutuhan dan Peraturan Perundang Undangan yang
berlaku

Pasal 47
Koperasi

1) Koperasi adalah perangkat organisasi yang didirikan Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA sebagai pelaksana Program Organisasi dalam bidang
tertentu yang terikat dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku

2) Ketentuan tentang Koperasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO)

35

3) Nama Koperasi menggunakan nama PEMUDA PANCASILA dibelakang nama
Koperasi

4) Logo Koperasi menggunakan Logo PEMUDA PANCASILA
5) Kepengurusan Koperasi yang didirikan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA

PANCASILA :
a) Ketua Pengawas dijabat Ketua Umum dan Ketua Majelis Pimpinan Sesuai

tingkatannya
b) Ketua dan Pengurus terdiri dari anggota Organisasi Kemasyarakatan

PEMUDA PANCASILA
6) Keanggotaan Koperasi terdiiri dari anggota Organisasi Kemasyarakatan

PEMUDA PANCASILA

BAB XIV
HUBUNGAN PERANGKAT ORGANISASI
DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA

Pasal 48
SAPMA DAN SRIKANDI

Hubungan SAPMA dan SRIKANDI dengan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA adalah :
1) Historis

SAPMA dan SRIKANDI Didirikan oleh Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA
2) Idiologis
Memiliki satu kesatuan ideologis, historis, dan organisatoris dengan
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA yang tercermin di dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SRIKANDI dan SAPMA
PEMUDA PANCASILA
3) Organisatoris
a) Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah

dan Ketua Majelis Pimpinan Cabang menjadi Ketua Pembina SAPMA dan
SRIKANDI sdesuai tingkatannya
b) SAPMA dan SRIKANDI PEMUDA PANCASILA sesuai tingkatannya
Bersifat koordinatif dengan Majelis Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA
c) Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya melakukan pembinaan dan
pemberdayaan
d) Majelis Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
sesuai tingkatan menjadi peserta Peninjau pada Musyawarah SAPMA dan
SRIKANDI sesuai tingkatannya
e) SAPMA dan SRIKANDI menjadi peserta Peninjau pada Musyawarah
Majelis Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
sesuai tingkatannya.
f) Ketua Umum, Ketua Tingkat Provinsi, Ketua Tingkat Kabupaten / Kota
SAPMA dan SRIKANDI Anggota Pleno Majelis Pimpinan Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA sesuai tingkatannya.

Pasal 49
KOMANDO INTI MAHATIDANA

Hubungan Komando Inti Mahatidana dengan Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA adalah:

36

1) Komando Inti Mahatidana dibentuk oleh Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA

2) Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA menjadi Pimpinan Tertinggi KOTI Mahatidana Tingkat Nasional

2) Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA menjadi Pimpinan Tertinggi KOTI Mahatidana Tingkat Provinsi

3) Ketua Majelis Pimpinan Cabang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA menjadi Pimpinan Tertinggi KOTI Mahatidana Tingkat
Kabupaten/ Kota

4) Komandan KOTI Mahatidana Anggota Pleno Majelis Pimpinan Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA sesuai tingkatannya.

Pasal 50
Organisasi Sosial Politik

Hubungan Organisasi Sosial Politik dengan Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA adalah :
1) Historis

Organisasi Sosial Politik Partai PATRIOT Didirikan oleh Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
2) Idiologis
Organisasi Sosial Politik Partai PATRIOT memiliki satu kesatuan ideologis,
historis, dan organisatoris dengan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA

Pasal 51
Badan Profesi

Hubungan Badan Profesi dengan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA adalah:
1) Badan Profesi dibentuk oleh Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
2) Ketua dan Pengurus Badan Profesi terdiri dari anggota Organisasi

Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA sesuai dengan kualifikasi kemampuan
dan keterampilan masing masing Badan Profesi
3) Badan Profesi terkait langsung dengan bidang bidang pada Majelis Pimpinan
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA sesuai tingkatannya
4) Ketua Badan Profesi adalah anggota Pleno Majelis Pimpinan Ormas PEMUDA
PANCASILA sesuai tingkatannya

Pasal 52
Badan Non Profesi

Hubungan Badan Non Profesi dengan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA adalah:
1) Badan Non Profesi dibentuk oleh Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA

PANCASILA
2) Ketua dan Pengurus Badan Profesi terdiri dari anggota Organisasi

Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA sesuai dengan kualifikasi kemampuan
dan keterampilan masing masing Badan Non Profesi
3) Badan Profesi terkait langsung dengan bidang bidang pada Majelis Pimpinan
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA sesuai bidang programnya
4) Ketua Badan Profesi adalah anggota Pleno Majelis Pimpinan Ormas PEMUDA
PANCASILA sesuai tingkatannya

37

Pasal 53
Yayasan dan Koperasi

Hubungan Yayasan dan Koperasi dengan Majelis Pimpinan Ormas PEMUDA
PANCASILA adalah:
1) Yayasan dan Koperasi dibawah naungan Ormas PEMUDA PANCASILA
2) Ketua Yayasan dan Koperasi anggota Pleno Majelis Pimpinan Ormas PEMUDA

PANCASILA sesuai tingkatannya

BAB XV
TUGAS DAN WEWENANG
MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI, DEWAN KEHORMATAN
DEWAN PAKAR DAN PENASEHAT

Pasal 54
Tugas Majelis Pertimbangan Organisasi

Tugas Majelis Pertimbangan Organisasi adalah :
1) Memberi pertimbangan yang bersifat konstruktif, baik diminta maupun tidak

diminta sesuai pada tingkatannya.
2) Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai pada

tingkatannya.
3) Menyelenggarakan rapat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, dan
4) Menghadiri kegiatan organisasi sesuai pada tingkatannya.

Pasal 55
Wewenang Majelis Pertimbangan Organisasi

1. Melakukan pengawasan, evaluasi dan menegur Majelis-Majelis Pimpinan
Organisasi dengan mengundang dalam Rapat Pleno Bersama sesuai dengan
tingkatannya. (Fix dari Ketum)

2. Dapat Mengundang Majelis Pimpinan Organisasi untuk hal-hal yang dianggap
genting, penting dan memaksa.

Pasal 56
Tugas Dewan Kehormatan

Tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan saran dan usulan kepada Majelis
Pimpinan Nasional organisasi kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pokok-pokok
Perjuangan organisasi kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

Pasal 57
Tugas Dewan Pakar

Tugas Dewan Pakar adalah memberikan kontribusi pemikiran sesuai dengan
keahliannya kepada Majelis Pimpinan organisasi kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas peran dan partisipasi
organisasi kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pokok-pokok Perjuangan organisasi
kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

38

Pasal 58
Wewenang Dewan Kehormatan

Wewenang Dewan Kehormatan adalah memberikan masukan dan usulan kebijakan-
kebijakan Organisasi yang strategis kepada Majelis Pimpinan diminta atu tidak
diminta.

Pasal 59
Wewenang Dewan Pakar

Wewenang Dewan Pakar adalah memberikan masukan dan usulan kebijakan-
kebijakan Organisasi yang strategis kepada Majelis Pimpinan.

Pasal 60
Tugas Penasehat
Tugas Penasehat adalah :
1) Memberi saran dan nasehat yang bersifat konstruktif, baik diminta maupun tidak
diminta sesuai pada tingkatannya.
2) Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai pada
tingkatannya.
3) Menyelenggarakan rapat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, dan
4) Menghadiri kegiatan organisasi sesuai pada tingkatannya.

Pasal 61
Wewenang Penasehat

Wewenang Penasehat adalah meminta penjelasan terhadap setiap permasalahan
organisasi sesuai tingkatannya.

BAB XVI
TUGAS DAN WEWENANG
MAJELIS PIMPINAN DAN PIMPINAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA

Pasal 62
Tugas Majelis Pimpinan Nasional

Tugas Majelis Pimpinan Nasional Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
adalah:
1) Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar

Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Pleno
Majelis Pimpinan Nasional.
2) Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar
Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Pleno
Majelis Pimpinan Nasional.
3) Menyusun dan mempersiapkan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis sesuai dengan kebutuhan.
4) Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Prangkat Organisasi
5) Melaksanakan Kaderisasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun.
6) Memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Pertimbangan Organisasi tingkat
Nasional.
7) Menghadiri Musyawarah Wilayah dan melantik Majelis Pimpinan Wilayah.

39

8) Menghadiri musyawarah dan melantik Pengurus Perwakilan organisasi
kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA Luar Negeri.

9) Menghadiri Rapat Kerja Wilayah.
10) Melaksanakan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan keluarga

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.
11) Membangun komunikasi dan hubungan kerja sama dengan pihak eksternal pada

tingkat nasional dan internasional.

Pasal 63
Wewenang Majelis Pimpinan Nasional

Wewenang Majelis Pimpinan Nasional Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA adalah:
1) Melakukan pelbagai upaya sebagai pelaksana tertinggi organisasi dalam

mencapai tujuan dan pokok-pokok perjuangan organisasi.
2) Mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi situasi yang

mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
3) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapi situasi yang

mengancam kelangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA.
4) Menetapkan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis.
5) Menyelenggarakan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa,
Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Pleno Majelis
Pimpinan Nasional.
6) Membentuk perangkat-perangkat Organisasi Tingkat Nasional.
7) Mempertimbangkan usulan dan menetapkan pemberhentian tetap anggota.
8) Menetapkan desain dan menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA).
9) Menetapkan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
10) Menerbitkan Tanda Penghargaan dan Sertifikat Kader.
11) Menandatangani surat keputusan kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional
sesuai dengan hasil kongres dan/atau musyawarah lembaga masing-masing.
12) Melantik kepengurusan perangkat-perangkat Organisasi Tingkat Nasional.
13) Membentuk dan mengangkat Dewan Pakar.

Pasal 64
Tugas Majelis Pimpinan Wilayah

Tugas Majelis Pimpinan Wilayah Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
adalah:
1) Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah

Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, dan Rapat Pleno Majelis Pimpinan Wilayah.
2) Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar

Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah
Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, dan Rapat Pleno
Majelis Pimpinan Wilayah.
3) Melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
yang ditetapkan Majelis Pimpinan Nasional.
4) Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Prangkat Organisasi
5) Melaksanakan Kaderisasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun.
6) Memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Pertimbangan Organisasi tingkat
Wilayah.

40

7) Menghadiri Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa, Musyawarah
Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Koordinasi Nasional.

8) Menghadiri Musyawarah Cabang dan melantik Majelis Pimpinan Cabang.
9) Menghadiri Rapat Kerja Cabang.
10) Memfasilitasi pembentukan perangkat-perangkat organisasi pada tingkat wilayah.
11) Membangun komunikasi dan hubungan kerja sama dengan pihak eksternal pada

tingkat provinsi.
12) Mengoordinir pelaksanaan her-registrasi anggota bersama jenjang organisasi

dibawahnya.
13) Melaksanakan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan keluarga

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.
14) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada Majelis

Pimpinan Nasional setiap enam bulan sekali.

Pasal 65
Wewenang Majelis Pimpinan Wilayah

Wewenang Majelis Pimpinan Wilayah Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA adalah:
1) Melakukan pelbagai upaya sebagai pelaksana tertinggi organisasi pada tingkat

provinsi dalam mencapai tujuan dan pokok-pokok perjuangan organisasi.
2) Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa,

Rapat Kerja Wilayah, dan Rapat Pleno Majelis Pimpinan Wilayah.
3) Membentuk Yayasan dan Koperasi tingkat Wilayah.
4) Mempertimbangkan usulan pemberhentian sementara anggota.
5) Mengusulkan pemberhentian tetap anggota kepada Majelis Pimpinan Nasional.
6) Mengelola, menandatangani, dan menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
7) Mengusulkan calon Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan kepada Majelis

Pimpinan Nasional.
8) Membentuk dan mengangkat Dewan Pakar.
9) Memberikan Tanda Penghargaan dan Sertifikat Kader sesuai Peraturan

Organisasi.
10) Melantik kepengurusan Yayasan, Koperasi dan Badan Tingkat Wilayah.

Pasal 66
Tugas Majelis Pimpinan Cabang

Tugas Majelis Pimpinan Cabang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
adalah :
1) Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang

Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang, dan Rapat Pleno Majelis Pimpinan Cabang.
2) Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar

Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah
Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah
Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Pleno
Majelis Pimpinan Cabang.
3) Melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
yang ditetapkan Majelis Pimpinan Nasional.
4) Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Prangkat Organisasi
5) Melaksanakan Kaderisasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun.

41

6) Memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Pertimbangan Organisasi tingkat
Cabang.

7) Menghadiri Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa, Musyawarah
Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, dan Rapat
Koordinasi Wilayah.

8) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan melantik
Pimpinan Anak Cabang.

9) Menghadiri Rapat Kerja Cabang.
10) Memfasilitasi pembentukan perangkat-perangkat organisasi pada tingkat Cabang.
11) Membangun komunikasi dan hubungan kerja sama dengan pihak eksternal pada

tingkat Kabupaten / Kota.
12) Mengoordinir pelaksanaan her-registrasi anggota bersama jenjang organisasi di

bawahnya.
13) Melaksanakan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan keluarga

PEMUDA PANCASILA.
14) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada Majelis

Pimpinan Wilayah setiap enam bulan sekali.

Pasal 67
Wewenang Majelis Pimpinan Cabang

Wewenang Majelis Pimpinan Cabang Ormas PEMUDA PANCASILA adalah:
1) Melakukan pelbagai upaya sebagai pelaksana tertinggi organisasi pada tingkat

Cabang dalam mencapai tujuan dan Pokok-Pokok Perjuangan Organisasi.
2) Menyelenggarakan Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa,

Rapat Kerja Cabang, dan Rapat Pleno Majelis Pimpinan Cabang.
3) Membentuk Yayasan dan Koperasi Tingkat Cabang.
4) Mempertimbangkan usulan pemberhentian sementara anggota.
5) Mengusulkan pemberhentian tetap anggota kepada Majelis Pimpinan Wilayah

untuk diteruskan kepada Majelis Pimpinan Nasonal.
6) Mengusulkan calon Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan kepada Majelis

Pimpinan Nasional.
7) Membentuk dan mengangkat Dewan Pakar.
8) Memberikan Tanda Penghargaan dan Sertifikat Kader sesuai Peraturan

Organisasi.
9) Melantik kepengurusan Badan Tingkat Cabang.

Pasal 68
Tugas Pimpinan Anak Cabang

Tugas Pimpinan Anak Cabang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
adalah :
1) Mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak

Cabang, Rapat Pleno dan Rapat Koordinasi Pimpinan Anak Cabang.
2) Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar

Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah
Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah
Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang dan Rapat
Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Rapat Pleno Pimpinan Anak
Cabang.
3) Melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
yang ditetapkan Majelis Pimpinan Nasional.

42

4) Memperhatikan saran dan pertimbangan Penasehat Organisasi tingkat Pimpinan
Anak Cabang.

5) Menghadiri Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja
Cabang, dan Rapat Koordinasi Cabang.

6) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dan melantik Pimpinan
Ranting.

7) Membangun hubungan kerja sama dengan pihak eksternal pada tingkat
Kecamatan.

8) Melaksanakan her-registrasi dan rekrutmen anggota bersama jenjang organisasi
di bawahnya.

9) Melaksanakan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan keluarga
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

10) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada Majelis
Pimpinan Cabang setiap enam bulan sekali.

Pasal 69
Wewenang Pimpinan Anak Cabang

Wewenang Pimpinan Anak Cabang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA adalah:
1) Melakukan pelbagai upaya sebagai pelaksana tertinggi organisasi pada tingkat

Kecamatan dalam mencapai tujuan dan pokok-pokok perjuangan organisasi.
2) Menyelenggarakan Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang, Rapat

Pleno dan Rapat Koordinasi Pimpinan Anak Cabang.
3) Memfasilitasi pembentukan Yayasan dan Koperasi pada tingkat Pimpinan Anak

Cabang.
4) Mengusulkan pemberhentian sementara anggota kepada Majelis Pimpinan

Cabang untuk diteruskan kepada Majelis Pimpinan Wilayah.
5) Mengusulkan pemberhentian tetap anggota kepada Majelis Pimpinan Cabang

dan Majelis Pimpinan Wilayah untuk diteruskan kepada Majelis Pimpinan
Nasional.

Pasal 70
Tugas Pimpinan Ranting

Tugas Pimpinan Ranting Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA adalah
:
1) Mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting

dan Rapat Anggota.
2) Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar

Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah
Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah
Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang dan Rapat
Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Rapat Pemilihan Pengurus
Pimpinan Ranting.
3) Melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
yang ditetapkan Majelis Pimpinan Nasional.
4) Memperhatikan saran dan pertimbangan Penasehat Organisasi tingkat Pimpinan
Ranting.
5) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang, dan Rapat
Koordinasi Pimpinan Anak Cabang.

43

6) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dan melantik
Pimpinan Anak Ranting.

7) Membangun hubungan kerja sama dengan pihak eksternal pada tingkat
Kelurahan / Desa.

8) Melaksanakan her-registrasi dan rekrutmen anggota bersama jenjang organisasi
di bawahnya.

9) Melaksanakan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan keluarga
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

10) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada
Pimpinan Anak Cabang setiap enam bulan sekali.

Pasal 71
Wewenang Pimpinan Ranting

Wewenang Pimpinan Ranting Ormas PEMUDA PANCASILA adalah:
1) Melakukan pelbagai upaya sebagai pelaksana tertinggi organisasi pada tingkat

Kelurahan dalam mencapai tujuan dan pokok-pokok perjuangan organisasi.
2) Menyelenggarakan Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dan Rapat

Anggota.
3) Memfasilitasi pembentukan Yayasan dan Koperasi pada tingkat Pimpinan

Ranting.
4) Mengusulkan pemberhentian sementara anggota kepada Pimpinan Anak Cabang

dan Majelis Pimpinan Cabang untuk diteruskan kepada Majelis Pimpinan Wilayah.
5) Mengusulkan pemberhentian tetap anggota kepada Pimpinan Anak Cabang,

Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pimpinan Wilayah untuk diteruskan kepada
Majelis Pimpinan Nasional.

Pasal 72
Tugas Pimpinan Anak Ranting

Tugas Pimpinan Anak Ranting Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
adalah :
1) Mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak

Ranting dan Rapat Anggota.
2) Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar

Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah
Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah
Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang, Rapat Pemilihan
Pengurus Pimpinan Anak Cabang, Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting,
Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting, dan Rapat Pimpinan Anak
Ranting.
3) Melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
yang ditetapkan Majelis Pimpinan Nasional.
4) Memperhatikan saran dan pertimbangan Penasehat Organisasi tingkat Pimpinan
Anak Ranting.
5) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dan Rapat Koordinasi
Pimpinan Ranting.
6) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting.
7) Membangun hubungan kerja sama dengan pihak eksternal pada tingkat
Dusun/RW/Lingkungan.
8) Melaksanakan her-registrasi dan rekrutmen anggota.

44

9) Melaksanakan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan keluarga
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

10) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada
Pimpinan Ranting setiap enam bulan sekali.

Pasal 73
Wewenang Pimpinan Anak Ranting

Wewenang Pimpinan Anak Ranting Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA adalah:
1) Melakukan pelbagai upaya sebagai pelaksana organisasi pada tingkat

Dusun/RW/Lingkungan dalam mencapai tujuan dan pokok-pokok perjuangan
organisasi.
2) Menyelenggarakan Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dan Rapat
Anggota.
3) Mengusulkan anggota untuk mengikuti Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB XVII
JENIS, KEKUASAAN, WEWENANG MUSYAWARAH

DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 74
Musyawarah Besar

1) Musyawarah Besar Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA adalah

pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam waktu 5

(lima) tahun dan berwenang :

a) Menetapkan Laporan Pertanggung Jawaban Majelis Pimpinan Nasional.

b) Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga.

c) Menetapkan Program Umum masa bakti lima tahun ke depan.

d) Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi.

e) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional masa bakti

lima tahun ke depan.

f) Menyusun dan menetapkan Susunan dan KomposisiMajelis Tinggi

Organisasi, Majelis Pimpinan Nasional dan Majelis Pertimbangan Organisasi

Tingkat Nasional masa bakti lima tahun ke depan.

g) Merehabilitasi atau menolak rehabilitasi anggota yang dipecat.

h) Menetapkan Badan Verifikasi Keuangan dan Kekayaan Organisasi.

i) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi persoalan

nasional maupun internasional.

2) Musyawarah Besar dihadiri oleh unsur-unsur:

a) Majelis Pimpinan Nasional Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA

PANCASILA

b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional Organisasi

Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA

c) Majelis Pimpinan Wilayah Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA

PANCASILA

d) Majelis Pimpinan Cabang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA

PANCASILA

e) Perangkat-Perangkat Organisasi tingkat Nasional Organisasi

Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

45

f) Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA di Luar
Negeri

g) Perwakilan Dewan Pakar, dan
h) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional.
3) Peserta Musyawarah Besar terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar
4) Utusan adalah :
a) Majelis Pimpinan Nasional Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA

PANCASILA
b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional
c) Dewan Kehormatan Tingkat Nasional
d) Majelis Pimpinan Wilayah Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA

PANCASILA se-Indonesia yang definitif.
e) Majelis Pimpinan Cabang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA

PANCASILA se-Indonesia yang definitif.
5) Peninjau adalah :

a) Dewan Pakar Tingkat Nasional
b) Perangkat Organisasi Tingkat Nasional.
6) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional
7) Pendengar adalah :
Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi, dan
lain sejenisnya.
8) Majelis Pimpinan Nasional memberikan pertanggung jawaban kepada
Musyawarah Besar dan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan
Nasional.
9) Musyawarah Besar dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional.
10) Musyawarah Besar dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional.
11) Tempat Musyawarah Besar ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional.

Pasal 75
Musyawarah Besar Luar Biasa

1) Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama
dengan Musyawarah Besar.

2) Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan oleh Majelis Pimpinan Nasional
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA dan/atau melalui ketetapan
Musyawarah Pimpinan Paripurna, dengan syarat sebagai berikut :
a) Ketua Umum berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri secara
tertulis.
b) Atas permintaan minimal 3/4 jumlah Majelis Pimpinan Wilayah dan 2/3 jumlah
Majelis Pimpinan Cabang Ormas PEMUDA PANCASILA se-Indonesia karena
kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam dan/atau ada hal-
hal situasional yang memaksa.

3) Musyawarah Besar Luar Biasa dihadiri oleh unsur-unsur yang sama dengan
unsur-unsur Musyawarah Besar.

46