Buku 1 AD DAN ART

Pasal 76
Musyawarah Wilayah

1) Musyawarah Wilayah Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Wilayah yang
diadakan sekali dalam waktu 5 (lima) tahun dan berwenang :
a) Menetapkan Laporan Pertanggung Jawaban Majelis Pimpinan Wilayah.
b) Menetapkan Program Kerja Wilayah untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke
depan.
c) Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi.
d) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah untuk masa bakti
5 (lima) tahun ke depan.
e) Menyusun dan menetapkan Pengurus MPW dan MPO Tingkat Wilayah untuk
masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
f) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi persoalan-
persoalan wilayah.

2) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Majelis Pimpinan Nasional
b) Majelis Pimpinan Wilayah
c) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah
d) Dewan Pakar Tingkat Wilayah
e) Majelis Pimpinan Cabang
f) Perangkat-perangkat Ormas tingkat Wilayah
g) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah.

3) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar

4) Utusan adalah :
a) Majelis Pimpinan Nasional Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah
d) Majelis Pimpinan Wilayah Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
e) Majelis Pimpinan Cabang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
se-provinsi yang definitif.

5) Peninjau adalah :
a) Dewan Pakar Tingkat Wilayah
b) Perangkat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA Tingkat
Wilayah.
c) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

6) Pendengar adalah :
Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi, dan
lain sejenisnya.

7) Majelis Pimpinan Wilayah memberikan pertanggung jawaban kepada
Musyawarah Wilayah dan disampaikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah.

8) Musyawarah Wilayah dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Wilayah.
9) Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Majelis Pimpinan Wilayah.
10) Tempat Musyawarah Wilayah ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah.

47

Pasal 77
Musyawarah Wilayah Luar Biasa

1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama
dengan Musyawarah Wilayah.

2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan Majelis
Pimpinan Nasional Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA, dengan
syarat sebagai berikut
a) Ketua Majelis Pimpinan Wilayah berhalangan tetap, meninggal dunia,
mengundurkan diri secara tertulis.
b) Atas permintaan minimal 2/3 jumlah Majelis Pimpinan Cabang Ormas
PEMUDA PANCASILA se-Provinsi karena kelangsungan hidup organisasi
dalam keadaan terancam dan/atau ada hal-hal situasional yang memaksa.

3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dihadiri oleh unsur-unsur yang sama dengan
unsur-unsur Musyawarah Wilayah.

4) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Wilayah
dan/atau yang ditetapkan oleh Majelis Pimpinan Nasional Ormas PEMUDA
PANCASILA.

Pasal 78
Musyawarah Cabang

1) Musyawarah Cabang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA adalah
pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Cabang yang diadakan sekali dalam
waktu 4 (empat) tahun dan berwenang :
a) Menetapkan laporan pertanggungjawaban Majelis Pimpinan Cabang.
b) Menetapkan Program Kerja Cabang untuk empat tahun ke depan.
c) Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi.
d) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pimpinan Cabang untuk masa bakti 4
(empat) tahun ke depan.
e) Menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi.
f) Menyusun dan menetapkan Pengurus MPC dan MPO Tingkat Cabang untuk
masa bakti 4 (empat) tahun ke depan.
g) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi persoalan
Cabang.

2) Musyawarah Cabang dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Majelis Pimpinan Wilayah
b) Majelis Pimpinan Cabang
c) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang
d) Pimpinan Anak Cabang
e) Perangkat-perangkat Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila tingkat
Cabang
f) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang.

3) Peserta Musyawarah Cabang, terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar

4) Utusan adalah :
a) Majelis Pimpinan Wilayah Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
b) Majelis pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang
a) Majelis Pimpinan Cabang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA

48

b) Pimpinan Anak Cabang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
se-kabupaten/kota yang definitif.

5) Peninjau adalah :
c) Dewan Pakar Tingkat Cabang
d) Perangkat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA Tingkat
Cabang.
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

6) Pendengar adalah :
Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi, dan
lain sejenisnya.

7) Majelis Pimpinan Cabang memberikan pertanggung jawabannya kepada
Musyawarah Cabang dan disampaikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Cabang.

8) Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Cabang.
9) Musyawarah Cabang dipimpin oleh Majelis Pimpinan Cabang.
10) Tempat Musyawarah Cabang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang.

Pasal 79
Musyawarah Cabang Luar Biasa

1) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama
dengan Musyawarah Cabang.

2) Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan Majelis
Pimpinan Wilayah Ormas PEMUDA PANCASILA, dengan syarat sebagai berikut
:
a) Ketua Majelis Pimpinan Cabang berhalangan tetap, meninggal dunia,
mengundurkan diri secara tertulis.
b) Atas permintaan minimal 2/3 jumlah Pimpina Anak Cabang Ormas PEMUDA
PANCASILA se-Kabupaten/Kota karena kelangsungan hidup organisasi
dalam keadaan terancam dan / atau ada hal-hal situasional yang memaksa.

3) Musyawarah Cabang Luar Biasa dihadiri oleh unsur-unsur yang sama dengan
unsur-unsur Musyawarah Cabang.

4) Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Cabang
dan/atau yang ditetapkan oleh Majelis Pimpinan Wilayah Ormas PEMUDA
PANCASILA.

Pasal 80
Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang

1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan
tertinggi di tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam waktu 3 (tiga) tahun
dan berwenang :
a) Memberikan penilaian atas Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan Anak
Cabang.
b) Menetapkan Program Kerja masa bakti 3 (tiga) tahun ke depan.
c) Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang masa bakti 3 (tiga)
tahun ke depan.

49

d) Menyusun dan menetapkan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan
Penasehat Tingkat Pimpinan Anak Cabang untuk masa bakti 3 (tiga) tahun ke
depan.

2) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Majelis Pimpinan Cabang
b) Pimpinan Anak Cabang
c) Pimpinan Ranting
d) Penasehat Pimpinan Anak Cabang.
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Anak Cabang.

3) Peserta Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang, terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar

4) Utusan, adalah :
a) Majelis Pimpinan Cabang
b) Pimpinan Anak Cabang
c) Pimpinan Ranting Ormas PEMUDA PANCASILA se-Kecamatan yang definitif.

5) Peninjau adalah :
a) Penasehat Pimpinan Anak Cabang
b) Pimpinan Anak Ranting se-Kecamatan, jika diperlukan.
c) Yayasan dan Koperasi yang dibawah naungan Pimpinan Anak Cabang
Ormas PEMUDA PANCASILA.
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Anak Cabang Ormas
PEMUDA PANCASILA.

6) Pendengar adalah :
Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi, dan
lain sejenisnya.

7) Pimpinan Anak Cabang memberikan pertanggung jawabannya kepada Rapat
Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan disampaikan oleh Ketua
Pimpinan Anak Cabang.

8) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan oleh Pimpinan
Anak Cabang.

9) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dipimpin oleh Pimpinan Anak
Cabang.

10) Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang ditentukan oleh
Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 81
Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting

1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting adalah pemegang kekuasaan
tertinggi di tingkat Kelurahan yang diadakan sekali dalam waktu 2 (dua) tahun dan
berwenang :
a) Memberikan penilaian atas Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan
Ranting.
b) Menetapkan Program Kerja masa bakti dua tahun ke depan.
c) Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting masa bakti dua tahun ke
depan.

2) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dihadiri oleh unsur-unsur :

50

a) Pimpinan Ranting.
b) Pimpinan Anak Cabang
c) Pimpinan Anak Ranting / Anggota Ranting
d) Penasehat Pimpinan Ranting
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting.
3) Peserta Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar
4) Utusan adalah :
a) Pimpinan Anak Cabang
b) Pimpinan Ranting
c) Pimpinan Anak Ranting / Anggota Ranting
5) Peninjau adalah :
a) Penasehat Pimpinan Ranting
b) Anggota Ranting
c) Yayasan dan Koperasi dibawah naungan Pimpinan Ranting PEMUDA

PANCASILA.
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting PEMUDA

PANCASILA.
6) Pendengar adalah :

Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi, dan
lain sejenisnya.
7) Pimpinan Ranting memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Pemilihan
Pengurus Pimpinan Ranting dan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Ranting.
8) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dilaksanakan oleh Pimpinan
Ranting.
9) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dipimpin oleh Pimpinan Ranting.
10) Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting ditentukan oleh Pimpinan
Ranting.

Pasal 82
Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting

1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting adalah pemegang kekuasaan
tertinggi organisasi di tingkat Anak Ranting / Rukun Warga / Dusun atau yang
sederajat dengan itu, yang diadakan sekali dalam waktu 2 (dua) tahun dan
berwenang untuk :
a) Memilih Ketua dan menyusun Personalia kepengurusan Pimpinan Anak
Ranting untuk masa bakti 2 (dua) tahun ke depan.
b) Menetapkan personalia Penasehat Pimpinan Anak Ranting.

2) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Pimpinan Anak Cabang
b) Pimpinan Ranting
c) Pimpinan Anak Ranting
d) Penasehat Pimpinan Anak Ranting
e) Anggota-anggota

3) Peserta Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar

51

4) Utusan adalah :
a) Pimpinan Ranting
b) Pimpinan Anak Ranting
c) Anggota

5) Peninjau adalah :
a) Pimpinan Anak Cabang
b) Penasehat Pimpinan Anak Ranting.
c) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Anak Ranting.

6) Pendengar adalah :
Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi, dan
lain sejenisnya.

7) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dilaksanakan oleh Pimpinan
Anak Ranting.

8) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dipimpin oleh Pimpinan Anak
Ranting.

9) Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting ditentukan oleh
Pimpinan Anak Ranting.

Pasal 83
Musyawarah Pimpinan Paripurna

1) Musyawarah Pimpinan Paripurna Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA adalah instansi pengambilan keputusan setingkat dibawah MUBES
dan/atau MUBESLUB yang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Majelis Pimpinan
Nasional apabila diperlukan dan/atau organisasi mengalami keadaan genting
yang memaksa.

2) Musyawarah Pimpinan Paripurna hanya mempunyai wewenang mengevaluasi
dan menetapkan rekomendasi serta keputusan-keputusan lainnya yang tidak
bertentangan dengan wewenang Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar
Luar Biasa.

3) Musyawarah Pimpinan Paripurna dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Majelis Pimpinan Nasional
b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional
c) Dewan Kehormatan Tingkat Nasional
d) Dewan Pakar Tingkat Nasional
e) Majelis Pimpinan Wilayah
f) Perangkat perangkat Organisasi Kemasyakatan PEMUDA PANCASILA
tingkat Nasional.
g) Yayasan dan Koperasi yang dibawah naungan Majelis Pimpinan Nasional
Ormas PEMUDA PANCASILA.
h) Perwakilan Ormas PEMUDA PANCASILA di Luar Negeri
I) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional Ormas
PEMUDA PANCASILA.

4) Peserta Musyawarah Pimpinan Paripurna terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar

5) Utusan adalah :
a) Majelis Pimpinan Nasional Ormas PEMUDA PANCASILA
b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional.
c) Majelis Pimpinan Wilayah Ormas PEMUDA PANCASILA se-Indonesia yang
definitif.

52

6) Peninjau adalah :
a) Dewan Pakar Tingkat Nasional.
b) Prangkat Ormas PEMUDA PANCASILA Tingkat Nasional.
c) Yayasan dan Koperasi yang dibawah naungan Majelis Pimpinan Nasional
Ormas PEMUDA PANCASILA.

7) Pendengar adalah :
Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi, dan
lain sejenisnya.

8) Musyawarah Pimpinan Paripurna dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional.
9) Musyawarah Pimpinan Paripurna dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional.
10) Tempat Musyawarah Pimpinan Paripurna ditentukan oleh Majelis Pimpinan

Nasional.

Pasal 84
Rapat Kerja Nasional

1) Rapat Kerja Nasional Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
diadakan minimal sekali dalam satu masa bakti, selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah Musyawarah Besar dan berwenang untuk mengevaluasi dan
menyusun prioritas program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
a) Majelis Pimpinan Nasional
b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional
c) Dewan Kehormatan Tingkat Nasional
d) Dewan Pakar Tingkat Nasional
e) Majelis Pimpinan Wilayah
f) Perangkat-perangkat Ormas PEMUDA PANCASILA Tingkat Nasional
g) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional.

3) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan dan dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional.

Pasal 85
Rapat Kerja Wilayah

1) Rapat Kerja Wilayah Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
diadakan minimal sekali dalam satu masa bakti, selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah Musyawarah Wilayah dan berwenang untuk mengevaluasi dan
menyusun prioritas program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

2) Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh :
a) Majelis Pimpinan Nasional
b) Majelis Pimpinan Wilayah
c) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah
d) Dewan Pakar
e) Majelis Pimpinan Cabang
f) Perangkat-perangkat Ormas PEMUDA PANCASILA Tingkat Wilayah
g) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah.

3) Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan dan dipimpin oleh Majelis Pimpinan Wilayah.

Pasal 86
Rapat Kerja Cabang

1) Rapat Kerja Cabang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
diadakan minimal sekali dalam satu masa bakti, selambat-lambatnya 6 (enam)

53

bulan setelah Musyawarah Cabang dan berwenang untuk mengevaluasi dan
menyusun prioritas program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
2) Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh :
a) Majelis Pimpinan Wilayah
b) Majelis Pimpinan Cabang
c) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang
d) Dewan Pakar
e) Pimpinan Anak Cabang
f) Perangkat-perangkat Ormas PEMUDA PANCASILA Tingkat Cabang.
g) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang.
3) Rapat Kerja Cabang dilaksanakan dan dipimpin oleh Majelis Pimpinan Cabang.

Pasal 87
Rapat Pleno

Rapat Pleno Majelis Pimpinan terdiri atas:
1) Majelis Pimpinan Nasional :

a) Rapat Pleno Pengurus Lengkap dihadiri oleh seluruh Fungsionaris Majelis
Pimpinan Nasional, Pimpinan Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat
Nasional dan Pimpinan Perangkat Organisasi Tingkat Nasional

b) Rapat Pleno Pimpinan Harian, dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua
Umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal,
Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.

2) Majelis Pimpinan Wilayah
a) Rapat Pleno Pengurus Lengkap dihadiri oleh seluruh Fungsionaris Majelis
Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat
Wilayah dan Pimpinan Perangkat Organisasi Tingkat Nasional
b) Rapat Pleno Pimpinan Harian, dihadiri oleh; Ketua, Wakil-wakil Ketua, Ketua-
Ketua Bidang, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.

3) Majelis Pimpinan Cabang
a) Rapat Pleno Pengurus Lengkap dihadiri oleh seluruh Fungsionaris Majelis
Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat
Cabang dan Pimpinan Perangkat Organisasi Tingkat Nasional
b) Rapat Pleno Pimpinan Harian, dihadiri oleh; Ketua, Wakil-wakil Ketua, Ketua-
Ketua Bidang, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.

Pasal 88

Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang ialah rapat pengurus lengkap yang dihadiri oleh
Pengurus Kolektif Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Penasehat Organisasi.

Pasal 89

Rapat Pimpinan Ranting adalah Rapat pengurus yang dihadiri oleh Pengurus Kolektif
Pimpinan Ranting dan Pimpinan Penasehat Organisasi.

Pasal 90

Rapat Pimpinan Anak Ranting adalah Rapat pengurus yang dihadiri oleh Pengurus
Kolektif Pimpinan Anak Ranting, Pimpinan Penasehat Organisasi, dan Anggota.

54

Pasal 91

Kekuasaan dan wewenang Rapat Pleno di masing-masing tingkatan organisasi diatur
dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 92

Jumlah Peserta Musyawarah dan Rapat ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 93
Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi ialah rapat antar unsur Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk membahas
hal-hal tertentu.

Pasal 94

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Musyawarah dan Rapat sebagaimana dimaksud
dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB XVII Pasal 68 s/d Pasal 87 di atas, diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVIII
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 95

1) Susunan dan Komposisi Kepengurusan Majelis Pimpinan wilayah dan Majelis
Pimpinan Cabang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
disesuaikan pada saat pelaksanaan Musyawarah Wilayah dan Musyawarah
Cabang

2) Lembaga, Yayasan dan Koperasi yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA, diberi batas waktu untuk menyesuaikan
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga ini diberlakukan.

3) Peraturan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA dan ketentuan
lainnya yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini,
dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 96

1) Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah
Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

55

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 2019

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR X
ORMAS PEMUDA PANCASILA

dto dto
Gunung Hutapea Iqbal Hanafi Hasibuan

Ketua Sekretaris

dto dto dto
Lasman Napitupulu Shibali Drs. Nazarudin
Anggota
Anggota Anggota

56

HASIL KEPUTUSAN

MUHSYaAsWiAlRPAHleBnESoARI X

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PEMUDA PANCASILA

KEPUTUSAN
KETUA UMUM TERPILIH
MAJELIS PIMPINAN NASIONAL

ORMAS PEMUDA PANCASILA

Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH BESAR X ORMAS PEMUDA PANCASILA

Nomor : 012/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019

Tentang

KETUA UMUM TERPILIH
MAJELIS PIMPINAN NASIONAL ORMAS PEMUDA PANCASILA

MASA BAKTI TAHUN 2019 – 2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA, setelah :

Menimbang : a) Bahwa Musyawarah Besar Ormas PEMUDA PANCASILA
adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Ormas
PEMUDA PANCASILA di tingkat Nasional, yang diadakan
sekali dalam waktu 5 (lima) tahun.

b) Bahwa salah satu wewenang Musyawarah Besar Ormas
PEMUDA PANCASILA adalah memilih Ketua Umum Majelis
Pimpinan Nasional Ormas PEMUDA PANCASILA untuk masa
bakti tahun 2019 s/d 2024 .

c) Bahwa setelah dilakukan proses pemilihan calon Ketua Umum
Majelis Pimpinan Nasional Ormas PEMUDA PANCASILA
untuk masa bakti tahun 2019 s/d 2024, maka diperlukan
Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA
PANCASILA tentang Ketua Umum Terpilih.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar BAB XI pasal 20 ayat 1)
2. Anggaran Rumah Tangga Ormas PEMUDA PANCASILA, Bab
XX Pasal 61
3. Peraturan organisasi Ormas PEMUDA PANCASILA Nomor :
01/PO/MPN-PP/XII/2016, Bab VIII Pasal 14, Pasal 15, Pasal
16 dan Pasal 17

Memperhatikan : 1. Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA
PANCASILA , Nomor : 02/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019,
tentang Jadwal Acara.

2. Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA
PANCASILA, Nomor : 03/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019, tentang
Tata Tertib.

3. Keputusan MUBES X Ormas PEMUDA PANCASILA Nomor :
07/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019 Tentang Hasil Kerja KOMISI
A (ORGANISASI)

4. Keputusan MUBES X Ormas PEMUDA PANCASILA No.
11/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019 tentang Calon Tetap Ketua
Umum Majelis Pimpinan Nasional Ormas PEMUDA
PANCASILA.

5. Hasil Pemilihan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional
Ormas PEMUDA PANCASILA

57

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA
tentang Ketua Umum Terpilih Majelis Pimpinan Nasional Ormas
PEMUDA PANCASILA Masa Bakti Tahun 2019 s/d 2024.

Pertama : Ketua Umum Terpilih Majelis Pimpinan Nasional Ormas PEMUDA
PANCASILA masa bakti 2019 – 2024 sebagaimana dimaksud
dalam diktum menetapkan, adalah Saudara : KPH. H Japto
Soelistyo Soerjosoemarno, S.H. dan sekaligus sebagai Ketua
Tim Formatur untuk menyusun Komposisi Personalia Majelis
Pimpinan Nasional Ormas PEMUDA PANCASILA masa bakti 2019
– 2024

Kedua : Ketua Umum Terpilih Majelis Pimpinan Nasional Ormas PEMUDA
PANCASILA masa bakti 2019 – 2024 sekaligus sebagai Ketua
Majelis Tinggi Organisasi sesuai dengan ART BAB XII, Pasal 34

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 28 Oktober 2019

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR X
ORMAS PEMUDA PANCASILA

Dto dto
Gunung Hutapea Iqbal Hanafi Hasibuan

Ketua Sekretaris

dto dto dto
Lasman Napitupulu Shibali Drs. Nazarudin
Anggota
Anggota Anggota

58

HASIL KEPUTUSAN

MUHSYaAsWiAlRPAHleBnESoARI X

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PEMUDA PANCASILA

KEPUTUSAN FORMATUR
MUSYAWARAH BESAR X

ORMAS PEMUDA PANCASILA

Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH BESAR X ORMAS PEMUDA PANCASILA

Nomor : 013/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019

Tentang

FORMATUR
MUSYAWARAH BESAR X ORMAS PEMUDA PANCASILA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA, setelah :

Menimbang : a) Bahwa Musyawarah Besar Ormas PEMUDA PANCASILA
adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Ormas
PEMUDA PANCASILA di tingkat Nasional, yang diadakan
sekali dalam waktu 5 (lima) tahun.

b) Bahwa salah satu kekuasaan dan wewenang Musyawarah
Ormas PEMUDA PANCASILA adalah menyusun Personalia
Kepengurusan Majelis Pimpinan Nasional dan Majelis
Pertimbangan Organisasi Ormas PEMUDA PANCASILA
tingkat Nasional.

c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam butir a) dan butir b) di atas, diperlukan Keputusan
Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA tentang
Formatur.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar BAB XI pasal 20 ayat 1)
2. Anggaran Rumah Tangga Ormas PEMUDA PANCASILA, Bab
XX Pasal 61
3. Peraturan organisasi Ormas PEMUDA PANCASILA Nomor :
01/PO/MPN-PP/XII/2016, Bab VIII Pasal 14, Pasal 15, Pasal
16 dan Pasal 17

Memperhatikan : 1. Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA
2. PANCASILA, Nomor : 02/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019,
3. tentang Jadwal Acara.
4. Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA
PANCASILA, Nomor : 03/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019, tentang
Tata Tertib.
Keputusan MUBES X Ormas PEMUDA PANCASILA Nomor :
07/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019 Tentang Hasil Kerja KOMISI
A (ORGANISASI)
Keputusan Rapat Pleno VI Musyawarah Besar IX Pemuda
Pancasila, tentang Jumlah, Unsur dan Tugas Formatur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA
tentang Formatur.

Pertama : Formatur Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA
sebagaimana dimaksud dalam diktum menetapkan, adalah :

59

Kedua 1) Formatur Tunggal adalah Saudara KPH. H Japto Soelistyo
Soerjosoemarno, S.H. Ketua Umum Terpilih Majelis Pimpinan
Ketiga Nasional Ormas PEMUDA PANCASILA masa bakti 2019 –
Ke-empat 2024.

Kelima : Memberikan mandat penuh kepada Formatur untuk menyusun
Ke-enam Personalia Kepengurusan Majelis Pimpinan Nasional Ormas
PEMUDA PANCASILA dan Kepengurusan Majelis Pertimbangan
Organisasi Ormas PEMUDA PANCASILA tingkat Nasional masa
bakti tahun 2019 - 2024.

: Melaporkan hasil kerjanya di dalam Sidang Pleno Musyawarah
Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA

: Tugas Formatur dinyatakan berakhir setelah merampungkan dan
menyusun Kepengurusan Majelis Pimpinan Nasional dan
Kepengurusan Majelis Pertimbangan Organisasi Ormas PEMUDA
PANCASILA tingkat Nasional masa bakti tahun 2019 - 2024.

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

: Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA ,
ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 28 Oktober 2019

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR X
ORMAS PEMUDA PANCASILA

Dto dto
Gunung Hutapea Iqbal Hanafi Hasibuan

Ketua Sekretaris

dto dto dto
Lasman Napitupulu Shibali Drs. Nazarudin
Anggota
Anggota Anggota

60

HASIL KEPUTUSAN

MUHSYaAsWiAlRPAHleBnESoARI X

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PEMUDA PANCASILA

KEPUTUSAN HASIL KERJA
FORMATUR MUSYAWARAH BESAR X

ORMAS PEMUDA PANCASILA

Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH BESAR X ORMAS PEMUDA PANCASILA

Nomor : 014/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019

Tentang

HASIL KERJA FORMATUR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA, setelah :

Menimbang : a) Bahwa Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA
adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Ormas
PEMUDA PANCASILA di tingkat Nasional, yang diadakan
sekali dalam waktu 5 (lima) tahun.

b) Bahwa tugas dan tanggung jawab Formatur Musyawarah
Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA adalah menyusun
Kepengurusan Majelis Pimpinan Nasional dan Kepengurusan
Majelis Pertimbangan Organisasi Ormas PEMUDA
PANCASILA tingkat Nasional masa bakti tahun 2019 s/d 2024.

c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam butir a) dan butir b) di atas, diperlukan Keputusan
Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA tentang
Hasil Kerja Formatur.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar BAB XI pasal 20 ayat 1)
. 2. Anggaran Rumah Tangga Ormas PEMUDA PANCASILA , Bab
XX Pasal 61
3. Peraturan organisasi Ormas PEMUDA PANCASILA Nomor :
01/PO/MPN-PP/XII/2016, Bab VIII Pasal 14, Pasal 15, Pasal
16 dan Pasal 17

Memperhatikan : 1. Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA
PANCASILA, Nomor : 02/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019,
2. tentang Jadwal Acara.
Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA
3. PANCASILA, Nomor : 03/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019, tentang
Tata Tertib.
4. Keputusan MUBES X Ormas PEMUDA PANCASILA Nomor :
5. 07/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019 Tentang Hasil Kerja KOMISI
6. A (ORGANISASI)
Keputusan MUBES X Ormas PEMUDA PANCASILA Nomor :
Nomor : 013/KPTS/MUBES-X/PP/X/2019 Tentang Formatur.
Aspirasi, usulan dan saran yang berkembang secara dinamis
dalam Rapat Formatur.
Batas waktu yang diminta oleh Ketua Formatur untuk
merampungkan tugasnya.

61

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Musyawarah Besar X Ormas PEMUDA PANCASILA
tentang Hasil Kerja Formatur.

Pertama : Hasil Kerja Formatur sebagaimana dimaksud dalam diktum
menetapkan, terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 28 Oktober 2019

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR X
ORMAS PEMUDA PANCASILA

dto dto
Gunung Hutapea Iqbal Hanafi Hasibuan

Ketua Sekretaris

dto dto dto
Lasman Napitupulu Shibali Drs. Nazarudin
Anggota
Anggota Anggota

62

Lampiran I : Keputusan Musyawarah Nasional X Pemuda Pancasila No. 014/KPTS/MUBES-X/PP/X2019
tertanggal 28 Oktober 2019 tentang Hasil Kerja Formatur

Ketua Umum : : KPH. H. Japto S. Soerjosoemarno, SH

Wakil Ketua Umum I : Organisasi : H. Bambang Soesatyo, SE, MBA

Wakil Ketua Umum II : Kesejahteraan Sosial : Ir. Si Hutami Endang Adiningsih

Wakil Ketua Umum III : Perekonomian & Industri : M. Arsjad Rasjid P.M.

Wakil Ketua Umum IV : Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah : Ahmad HI. M. Ali

Ketua-Ketua Bidang : : Gunung Hutapea
1. Bidang Organisasi & Keanggotaan : Yahya Abdul Habib, SE
2. Bidang Kaderisasi : Ir. Piala. HS
3. Bidang Poli k, Pertahanan &Keamanan Nasional : DR. Harris Arthur Hedar, SH, MH
4. Bidang Hukum, HAM & Hubungan Lembaga Negara : Joko Purwanto
5. Bidang Dana, Sarana & Prasarana : DR. H. Basri BK, MM, MH
6. Bidang Ekonomi, UMKM & Tenaga Kerja : Muslim, SHI, MM.
7. Bidang Sumber Daya Mineral & Pertambangan : DR. Sophar Maru H, SH, MH
8. Bidang Pendidikan, SDM, Pariwisata & Seni Budaya : dr. Aad Harharah
9. Bidang Kesehatan & Penanggulangan Bencana : Andi Nur Alamsyah
10. Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,
: Agus nus B. Prasetyohadi
Kelautan, Perikanan & Lingkungan Hidup : Zairin Zein
11. Bidang Komunikasi, Informasi & Media Massa : Ir. Irma Susanny Harahap, MM
12. Bidang Keagamaan & Kerohanian : Ary Nugroho Arsyadianto
13. Bidang Pemberdayaan Perempuan : Firdaus D. Siregar, SH
14. Bidang Kepemudaan & Olahraga
15. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah : Hj. Sarimaya, SE, M.Si.

Sumatera : Aulia Arief, SH
16. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah
: H. Sulthoni, SH, MH
Jawa, Bali dan NTB
17. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah : RM. Moch. Bintang D. Prabowo, SH

Kalimantan
18. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah

Sulawesi, Gorontalo
19. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah

NTT, Maluku dan Papua

SEKRETARIS JENDERAL : H. ARIF RAHMAN, SH

Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal : : Ahmad Ridwan
1. Bidang Organisasi & Keanggotaan : H. Edy Haryanto, SH, MM.
2. Bidang Kaderisasi : Aditya Putra Yando, S.Pd, M.Han
3. Bidang Poli k, Pertahanan & Keamanan Nasional : Fariz Eka Putra, SH, MH.
4. Bidang Hukum, HAM & Hubungan Lembaga Negara : Paryono, SH, MH
5. Bidang Dana, Sarana & Prasarana : H. Marwan Lintang, SE, M.Si
6. Bidang Ekonomi, UMKM & Tenaga Kerja : Dody Nugroho
7. Bidang Sumber Daya Mineral & Pertambangan : Wisnu Nugraha
8. Bidang Pendidikan, SDM, Parawisata & Seni Budaya

63

9. Bidang Kesehatan & Penanggulangan Bencana : DR. Nurhasanah AS, S.Sos, M.Si
10. Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, - : Andre Andriano

Kelautan, Perikanan & Lingkungan Hidup : Hari Purwanto
11. Bidang Komunikasi, Informasi & Media Massa : K.H. Ibrahim Chaniago
12. Bidang Keagamaan & Kerohanian : Monalisa, S.Si, M.Si
13. Bidang Pemberdayaan Perempuan : Rama Se ahadi
14. Bidang Kepemudaan & Olahraga : Irwandi Noor
15. Bidang Pembinan & Pemberdayaan Wilayah
: Bambang Roni Pramana, S.Ip.
Sumatera
16. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah : Willy Danandityo

Jawa, Bali dan NTB : Benny Wijaya, SH.i
17. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah
: Sarief Wibowo
Kalimantan
18. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah : H. POPO PARULIAN, SH
: Sangkar Jaya
Sulawesi, Gorontalo : Satria Zulkarnaen Tarigan
19. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah : N. Ayu Farida Said, SH
: Dra. Tuti Yani
NTT, Maluku dan Papua

BENDAHARA UMUM
Wakil Bendahara Umum
Wakil Bendahara Umum
Wakil Bendahara Umum
Wakil Bendahara Umum

Anggota-anggota Bidang :

1. Bidang Organisasi & Keanggotaan :
a) Zulkifli Fadeli
b) Frans F. Pasaribu, SE
c) Saniah
d) Yenny Rumi Sundari
e) Benhauser Manik
f) Freddy Raya Napitupulu
g) Alfred Simanjuntak, SH

2. Bidang Kaderisasi :
a) Indah Marsudi Lesindahe
b) Ahmad Fauzi, LCP
c) Dhiah Kunthini Ekawa , SH, MH
d) Yoyo Sutaryo, SE
e) Fauziah, S.Sos.

3. Bidang Poli k, Pertahanan & Keamanan Nasional :
a) Bangun Sihotang
b) Arinta S.P. Lenggono, S.Sos
c) Persada Gin ng
d) DR. Rahmat Nasu on Hamka, SH, MSi
e) M. Dwi Satya Afriza

64

4. Bidang Hukum, HAM & Hubungan Lembaga Negara :
a) Kemala Dewi Mirza Andalusia, SH, MH, CPL
b) Polman P. Ambarita, SH, MH
c) Mangatur Nainggolan, SE., SH, MM, CPA
d) Muhammad Irham Nur, SH
e) Filinno M.T. Indraputra Siahaan, SH, MH, CLI

5. Bidang Dana, Sarana & Prasarana :
a) Bulan Megan Utari
b) Ayuningtyas Widasari R. S.I.A. M. Kesos
c) Anom Hartomo
d) Yayang Nurhikmah
e) Panji Purboyo
f) Sugeng Santoso

6. Bidang Ekonomi, UMKM & Tenaga Kerja :
a) Apriliyan Dwi W, SE, MBA
b) Ari Chandra Kurniawan
c) Chandra Wahyu Haryo Susilo, SE
d) Sely Ernawa Suryani, SE
e) Sugiharto Parikesit, SH, MSi
f) Hengki Irawan

7. Bidang Sumber Daya Mineral & Pertambangan :
a) Drs. Zulfikar H
b) Budi Sofian
c) Albert Adam Haryson
d) Sefriyanto, S.Ip.
e) R. K. Rafael
f) Sandra Ida Sitanija

8. Bidang Pendidikan, SDM, Pariwisata & Seni Budaya :
a) Hj. Soemarini S. Soerjosoemarno
b) Dina Mariana Heuvelman
c) Aris Sucipto
d) Fadhil Habibie

9. Bidang Kesehatan & Penanggulangan Bencana :
a) dr. Rinny Marthavinna
b) dr. Salim Harris
c) dr. Nicholas
d) dr. Rizal Pohan
e) dr. Saleh Harris
f) Tony Silfaraj, SE

10. Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan & Lingkungan Hidup:
a) Hj. Novita Wijayan , SE, MM
b) Muhammad Dong
c) Rizky Aprilia
d) Dr. Ir. Ridwan Mulyana, MT

65

11. Bidang Komunikasi, Informasi & Media Massa :
a) Alan Saputra
b) Endi Harwen
c) Fahd Pahdepie
d) Farid Arifin
e) Harie Koentjoro
f) Geafary S. Indra

12. Bidang Keagamaan & Kerohanian :
a) Hengky Tarnando
b) Suhatman Suwarta, SE
c) Rajendren, SE
d) H. Raymon Arief

13. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
a) Sandra Naholo, SE
b) Hj. Juni Heryani Sudiro
c) Dra. Rahmiya Agustyna, MM
d) Alva Ruslina, SE (Upik Ivo)
e) Ir. Indira Ratna Suwar ningsih

14. Bidang Kepemudaan & Olahraga :
a) Ivone Chris an
b) Wisnu Pramudya Suharsono
c) Aryza Wisnu Wardhana, SH
d) Angga Benny Syahbuddin
e) Yansen
f) Cindy Olivia Rouw

15. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah Sumatera :
a) Drs. Bhak Sianturi
b) Salmah Temarwuth, SH
c) Yoseph. BM
d) H. Anhar Nasu on, SE, MM
e) H. Yahdi Chandra, SH

16. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah Jawa, Bali dan NTB :
a) Oemar Syarief
b) Baby Zelvia
c) Ardian Agung Yudhanto, SE, AK
d) Ahmad Fuadi
e) Tegap Harjadmo, S.H
f) Nurul Hidaya , SE

17. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah Kalimantan :
a) H. M. Ali Anafiah, SH, MBA, MSc, MSi
b) Ahmed Zulfikar
c) Muhammad Syauqie
d) M. Hamdi Ohorella (Matho)

e) Bimo Tresnadipangga, SH

66

18. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah Sulawesi, Gorontalo :
a) Vivien Hasanah Andiyar , S.Sos, MM
b) A.M. Yasir Arafat, SH
c) Astrinda Kurnia Azzahra
d) Herry Rosyadi
e) Alam Selamet Barkah, M.Pd.
f) Panji Bayu Widodo

19. Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Wilayah NTT, Maluku dan Papua :
a) Reza Kamarullah
b) Dedy Subrata May, S.Hut., MM.
c) Geoffry R.H. May
d) M. Sukri Ibrahim
Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 22 November 2019

KETUA UMUM TERPILIH & FORMATUR TUNGGAL
MUSYAWARAH BESAR X PEMUDA PANCASILA

KPH. H. Japto S. Soerjosoemarno, SH

67

Lampiran II : Keputusan Musyawarah Nasional X Pemuda Pancasila No. 014/KPTS/MUBES-X/PP/X2019
tertanggal 28 Oktober 2019 tentang Hasil Kerja Formatur

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI (MPO) PEMUDA PANCASILA :

Ketua : Dr. Hoedaifah Koeddah
Wakil Ketua : Drs. Erwan Soekardja, SH
Wakil Ketua : Yorrys Th. Raweyai
Wakil Ketua : Zainuddin Amali
Sekretaris : H. Kaharuddin Syah

Anggota-anggota :

1. Ponjto Nugroho Soetowo 18. Amran YS.
2. Andi Rukman N. Karumpa 19. Ir. H. A Riza Patria
3. Habib Abdurahman Assegaf 20. Moch. Taufik
4. Eswin Soekardja 21. Ir. Junaidi Elvis, M.Hum.
5. H. Andi Syamsuddin Arsyad 22. Drs. Lu i Ismail
6. Ajib Shah 23. Samsir Rambe
7. H.A.R. Agung Laksono 24. Naswan Gunawan
8. Paskah Suze a 25. DR. Roberto Hutagalung, SH, MH
9. Dr. Aulia A. Rahman, SH 26. H. Oesman Sapta Odang
10. Irjen Pol. (Purn) Drs. Erwin TPL Tobing 27. Jeane e Gandatresna
11. H. Syamsul Arifin 28. A. Reza Ali
12. Gus Iskandar Sukma Alamsyah 29. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH
13. DR. Rahmat Shah 30. I Made G. Putrawan
14. Victor Sitanggang 31. WIsnu Suhardono
15. Andi Alamsyah 32. Robert J. Kardinal
16. Bona L. Tobing 33. Jelly Tobing
17. H. Djajat Sayoety
Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 22 November 2019

KETUA UMUM TERPILIH & FORMATUR TUNGGAL
MUSYAWARAH BESAR X PEMUDA PANCASILA

KPH. H. Japto S. Soerjosoemarno, SH
68

LEMBAGA DAN BADAN PEMUDA PANCASILA :

1. Lembaga Komando In Maha dana Pemuda Pancasila

Komandan : Robertho Rouw

Wakil Komandan : Brigjend TNI (Purn) Firman Achmadi

Komandan Detasemen Markas (Dandema) : …

2. Badan Pelaksana Kaderisasi Pemuda Pancasila

Ketua : Yahya Abdul Habib, SE

Sekretaris : H. Edy Haryanto

3. Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila

Ketua : DR. Razman Arif, SH. S.Ag. MA

Sekretaris : Tohom Purba, SH

4. Badan Pengusaha Pemuda Pancasila (BP3)

Ketua : Mufrina

Sekretaris : Rio F Wilantara

Bendahara : Muhammad Azmi Robbani

5. Badan Pelaksana KTA Nasional

Ketua : Antono Budiarto

Sekretaris : Aldo Se a Putra

6. Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana Pemuda Pancasila

Ketua : dr. Robbi Ocktadinata, Sp.B

Sekretaris : dr. Eko Rusdiyantoso , M.Kes

7. Badan Lingkungan Hidup Pemuda Pancasila

Ketua :…

Sekretaris :…

8. Badan Buruh dan Tenaga Kerja Pemuda Pancasila

Ketua : Jamaludin

Sekretaris : Arunda Suprapto, SH

9. Badan Seni dan Budaya Pemuda Pancasila

Ketua : Camelia Malik Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 22 November 2019
Sekretaris : Welnaldi SH, M.Si.

KETUA UMUM TERPILIH & FORMATUR TUNGGAL
MUSYAWARAH BESAR X PEMUDA PANCASILA

KPH. H. Japto S. Soerjosoemarno, SH
69

DEWAN KEHORMATAN ORMAS PEMUDA PANCASILA TINGKAT NASIONAL

Ketua : Jenderal TNI. (Purn.) Ryamizard Ryacudu
Wakil Ketua : Drs. H. T.M. Nurlif, SE
Wakil Ketua : DR. H. Syakhyan Asmara, MSP.

Sekretaris : Soeryo Susilo

Anggota-anggota : 1. Togar Manahan Nero
2. H. Ariady Achmad
3. Mahyudin
4. Eddy Rumpoko
5. Wetmen Sinaga, SE, SH, MH.
6.
7.
8.
9.
10.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 22 November 2019

KETUA UMUM TERPILIH & FORMATUR TUNGGAL
MUSYAWARAH BESAR X PEMUDA PANCASILA

KPH. H. Japto S. Soerjosoemarno, SH

70

DEWAN PAKAR ORMAS PEMUDA PANCASILA TINGKAT NASIONAL

Ketua : Prof DR. Ir. Dadan Umar Daihani
Wakil Ketua : DR. Ary Ginanjar Agus an
Wakil Ketua : Prof DR Bambang Wibawa Warta
Sekretaris : H. Eko Budi Santoso, SE., MM

Anggota-anggota : 1. Venno Tetelepta, S.Kom.M.Si.
2. DR. KH. Maman Imanulhaq
3. KH. Ahmad Sauqi
4. M. Noor Marzuki, SH
5. Benny Rhamdani
6. Prof. Rully Indrawan
7. Prof, DR. Yudi La f
8. DR. Bambang Supriyanto

9.

10.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 22 November 2019

KETUA UMUM TERPILIH & FORMATUR TUNGGAL
MUSYAWARAH BESAR X PEMUDA PANCASILA

KPH. H. Japto S. Soerjosoemarno, SH

71