Buku Hitam Prabowo Subianto

Buku Hitam Prabowo Subianto150Gibran “karpet merah” lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial.Langkah Gibran menjadi cawapres menjadi mulus lantaran Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan usia cawapres diturunkan menjadi 35 tahun, dari sebelumnya 40 tahun. Gugatan itu muncul di tengah isu bahwa Prabowo membidik Gibran sebagai cawapresnya. Padahal, jika merujuk pada aturan lama, Gibran tentu saja belum memenuhi syarat karena masih berusia 36 tahun.Sebelumnya, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, meskipun baru dua hari resmi bergabung dengan partai tersebut, bahkan baru terjun ke dunia politik. Ia juga sempat dikabarkan akan maju dalam kontestasi pemilihan Walikota Depok di Jawa Barat tahun depan.2.Selain Gibran dan Kaesang, Bobby Nasution yang kini menjabat sebagai Wali Kota Medan, Sumatera Utara turut memperkuat dinasti politik Jokowi. Bobby adalah menantu Jokowi. Gibran, Kaesang, maupun Bobby tidak belajar menapaki karier politik dari Jokowi yang menjadi wali kota, 2 Tempo (25 September 2023), \"Kaesang Pangarep Berpeluang Besar Maju di Pilkada Depok, Begini Reaksi PKS dan PDIP,\" diakses dari: https://metro.tempo.co/read/1775925/kaesang-pangarep-berpeluang-besar-maju-di-pilkada-depok-begini-reaksi-pks-dan-pdip

Dinasti Politik Jokowi dan Cawe-cawe untuk Prabowo-Gibran151gubernur, lalu presiden. Alih-alih belajar, ketiganya mengambil keuntungan dari figur Jokowi. Tidak bisa disangkal, Gibran di Solo dan Bobby di Medan menang mudah dalam Pilkada pada 2020 karena pengaruhnya. Upaya Jokowi membangun dinasti politik berlangsung dengan cara yang manipulatif. Proses yang manipulatif itu bukan hanya terjadi dengan upaya meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Sejak pencalonannya sebagai Walikota Solo di Jawa Tengah, proses itu sudah berlangsung.Laporan Tirto dan Yayasan Kurawal berjudul “Dinasti Politik Keluarga Jokowi” mengungkap praktik pencatutan KTP yang dilakukan seorang “makelar suara” bernama Sapardi untuk membantu calon independen Pilkada Solo, Bagyo Wahyono-FX Suparjo (Bajo) bisa maju. Upaya mengusung Bajo ini menjadi kunci agar Gibran tidak melawan kotak kosong saat pemilihan.Menurut laporan itu, sejumlah warga mengaku bingung ketika nama mereka tiba-tiba tercatat sebagai pendukung Bajo, meski tak pernah diminta surat pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka mengaku dijanjikan 3 Tirto dan Yayasan Kurawal (2020), “Dinasti Politik Keluarga Jokowi,” hal 1-15

Buku Hitam Prabowo Subianto152sembako oleh operator aksi tersebut. Total KTP dukungan yang terverifikasi adalah 38.831 suara. Pasangan Bajo lolos, bahkan melebihi syarat minimal dukungan sebanyak 35.870 suara untuk bertarung melawan Gibran.Sapardi mengklaim bahwa ia mengumpulkan ribuan KTP itu dengan berbagai cara untuk membantu Bajo. Ia mengklaim ada pihak yang memintanya menjalankan operasi tersebut demi “keamanan” kota Solo. Ia juga mengklaim dibayar Rp1,5 miliar. Alhasil, Gibran menjadi walikota, memenangi pemilihan dengan raihan 85 persen suara.Upaya Jokowi memberi karpet merah bagi keluarganya masuk ke dalam politik memang mengagetkan, karena pada awal kekuasaannya, ia mengorbitkan kedua putranya sebagai pengusaha kuliner. Namun, kekagetan semacam itu bisa jadi sesuatu yang naif. Mengapa? Kendati di depan publik, dia membangun citra sebagai politisi ideal yang membangun jarak antara keluarganya dengan kekuasaannya, Jokowi sebenarnya sudah ‘diam-diam’ mengatur cara agar anaknya bisa masuk politik. Hal itu dilakukan, salah satunya dengan memperkuat basis bisnis mereka, yang adalah salah satu kunci utama untuk meraih keberhasilan dalam politik.

Dinasti Politik Jokowi dan Cawe-cawe untuk Prabowo-Gibran153Foto:Sampul buku hasil liiputan kerja sama Tirto.id dan Yayasan Kurawal. (Tirto.id).png

Buku Hitam Prabowo Subianto154Jokowi telah membantu kedua putra dan menantunya dalam menapaki karier di dunia bisnis. Gibran dan Kaesang memang mengklaim “membesarkan diri tanpa embel-embel orang tua”, namun tidak bisa disangkal bahwa perkembangan bisnis kuliner mereka turut dipengaruhi oleh Jokowi, terlebih ketika melihat perkembangan pesat bisnis keduanya serta bekingan beberapa keluarga konglomerat.Laporan Tirto mengungkap ada irisan peran Jokowi saat menjabat sebagai presiden yaitu mendekatkan kedua putranya dengan sumber-sumber pendanaan untuk menggerakkan usaha rintisan makanan dan minuman mereka yang lain. Irisan itu bisa dilihat dari perusahaan bernama PT Harapan Bangsa Kita, yang menjadi induk usaha sejumlah bisnis kuliner Gibran dan Kaesang. Dikenal sebagai GK Hebat, perusahaan induk itu yang berkantor di Generali Tower, kawasan bisnis Gran Rubina, Jakarta Selatan membawahi Sang Pisang, Yang Ayam, Ternak Kopi, Siap Mas, Let’s Toast, dan Enigma Camp, serta menjalin kemitraan bisnis dengan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. GK Hebat berdiri pada akhir 2019 dari kongsi tiga perusahaan, masing-masing PT Siap Selalu Mas milik Gibran dan Kaesang; PT Wadah Masa Depan yang terafiliasi

Dinasti Politik Jokowi dan Cawe-cawe untuk Prabowo-Gibran155dengan keluarga Gandi Sulistiyanto (Direktur Utama Sinar Mas); dan PT Gema Wahana Jaya milik keluarga Theodore Permadi Rachmat, satu dari 50 orang terkaya di Indonesia. Di GK Hebat, Anthony Pradiptya menjabat direktur dan Kaesang sebagai komisaris. Anthony Pradiptya adalah putra Gandi Sulistiyanto. Di PT Wadah Masa Depan, ia menjabat direktur utama, sementara Gibran sebagai komisaris utama dan Kaesang sebagai direktur. Ada juga Wesley Harjono, menantu Sulistiyanto, sebagai komisaris. Keluarga Sulistiyanto membangun perusahaan induk dalam bidang energi, infrastruktur, properti, dam digital lewat PT Gan Konsulindo (dikenal juga dengan Gan Kapital) pada 2011. PT Gan Kapital memakai layar ketiga lewat PT Sinergi Optima Solusindo, unit bisnis strategisnya, dengan memiliki saham senilai Rp50 juta di PT Wadah Masa Depan. Sinergi Optima Solusindo, dalam keterangan website resmi Gan Kapital, adalah perusahaan konsultasi bisnis yang melayani kebutuhan digital venture, energi, dan sebagainya. Wesley dan Anthony menjabat direktur dan komisaris PT Sinergi. Nama Gandi Sulistiyanto muncul sebagai pemegang saham di PT Gan Kapital, bersama kedua anaknya, Anthony (Di

Buku Hitam Prabowo Subianto156rektur Utama) dan Edwin Prasetya (Direktur). Sementara, Wesley Harjono menjabat Direktur Keuangan.Selain perusahaan keluarga Sulistiyanto, ada PT Aldiracita Sekuritas Indonesia yang memiliki saham senilai Rp29,6 juta di PT Wadah Masa Depan. Perusahaan terbuka ini beralamat di Sinarmas Land Plaza Menara III, Jakarta Pusat. Aldira Sekuritas punya anak usaha bernama PT Surya Timur Alam Raya [STAR Investment] di mana Frenky Loa adalah komisaris utamanya. Frenky Loa juga menjabat komisaris utama di PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry, perusahaan kemasan kertas dan karton Grup Sinar Mas.Afiliasi lain, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia memiliki saham senilai Rp10,7 juta di PT Ternak Kopi Indonesia, salah satu usaha rintisan kedua anak Jokowi. Untuk memudahkan karier bisnis kedua anaknya, Jokowi juga meminta Plug and Play, perusahaan akselerator startup yang berpusat di Silicon Valley, California, Amerika Serikat untuk mengembangkan usaha dan investasi di Indonesia. Jokowi juga meminta agar saat investasi di Indonesia, Plug and Play membuat perusahaan patungan. Hal itu sejalan dengan ambisi pemerintahannya yang hendak berekspansi ke sektor e-commerce.

Dinasti Politik Jokowi dan Cawe-cawe untuk Prabowo-Gibran157Hal itu direalisasikan oleh Plug and Play yang bermitra dengan Gan Kapital. Kongsi dagang tersebut akan merealisasikan janji membangun 50 perusahaan rintisan tiap tahun di Indonesia. Kongsi dagang memakai PT Gan Inovasi Solusindo, di dalamnya ada PT Gan Inovasi Digitalindo dan Plug and Play Singapore Pte Ltd, masing-masing menyetor saham senilai Rp3,25 miliar. Wesley Harjono dan Anthony Pradiptya menjabat direktur utama dan komisaris di perusahaan ini. Sementara itu, Bobby Nasution juga mendapat keuntungan yang serupa dari Jokowi. Setelah menikah dengan Kahiyang Ayu, putri Jokowi, Bobby Nasution mendapat jatah proyek dari pemerintah. PT Wirasena Cipta Reswara, perusahaan properti milik Bobby yang beralamat di Cilandak, Jakarta Selatan memenangkan proyek rumah bersubsidi pemerintah di Sukabumi Jawa Barat. Kemenangan atas tender ini dianggap tak lepas dari status Bobby sebagai menantu Presiden. Proyek perumahan program Nawacita Sukabumi Sejahtera diresmikan Bobby Nasution pada 21 Januari 2019, meski dalam pengerjaannya sempat diprotes warga karena menyebabkan lingkungan terdampak limbah lumpur.

Buku Hitam Prabowo Subianto158Segala kemudahan yang didapatkan kedua anak dan menantunya merupakan bagian upaya Jokowi dalam membranding mereka agar dapat meniti karier politik. Dengan kalimat lain, usaha Jokowi mendekatkan kedua anak dan menantunya kepada keluarga pebisnis dan konglomerat merupakan langkah awal untuk meneruskan karier politik kepada mereka. Jadi, tidaklah mengherankan kalau jalan kedua anak dan menantunya dalam meniti karier politik lebih mudah ketimbang warga negara yang lain. Mereka sudah mengantongi semua sumber daya untuk mencapai hal itu.B. Merangkul PrabowoSelain melanggengkan dinasti politik, Jokowi juga menerapkan politik balas budi yang merupakan cara ampuh untuk mempertahankan kekuasaannya. Salah satunya adalah merangkul Prabowo mengisi posisi Menteri Pertahanan. Ben Bland, peneliti dari Lowy Institute menyebut langkah itu merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi4. karena 4 Tirto (14 Oktober 2021), \"Jokowi jenius?\" diakses dari: https://tirto.id/jokowi-jenius-gklS. Tirto mengutip pernyataan Ben Bland dalam bukunya, Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia (2020).

Dinasti Politik Jokowi dan Cawe-cawe untuk Prabowo-Gibran159secara otomatis Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo mendukung pemerintahan Jokowi. Jadi, tidak ada oposisi dalam pemerintah Jokowi.Selain meniadakan oposisi, merangkul Prabowo juga berarti Jokowi tidak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Padahal, selama kampanye dengan narasi populisnya, Jokowi berjanji menyelesaikan pelanggaran HAM itu yang kemudian mengalihkan dukungan masyarakat dari Prabowo.Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menerima salah satu tugas khusus dari Jokowi yaitu menangani proyek food estate atau lumbung pangan, alih-alih memberi mandat itu kepada Kementerian Pertanian. Food estate masuk dalam proyek prioritas strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022. Total anggaran food estate tidak main-main. Untuk proyek food estate di Kalimantan Tengah pada 2021 misalnya, anggaran mencapai Rp1,4 triliun. Di empat lokasi lainnya yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, nilainya juga tidak kalah fantastis. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba mencatat Kementerian PUPR menggelontorkan Rp1,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur

Buku Hitam Prabowo Subianto160yang mendukung food estate. Di Sumatera Selatan Kementerian Pertanian menghabiskan Rp306 miliar untuk meningkatkan produktivitas lahan. Proyek serupa di Nusa Tenggara Timur, berupa perluasan food estate hingga 10.000 hektar atau dua kali lipat dari rencana semula. Di Papua juga menelan biaya triliunan dalam dua tahun ke belakang. Jokowi juga telah menyiapkan Rp108,8 triliun dalam APBN 2024 untuk mendukung ketahanan pangan nasional.Meski demikian, banyak pihak mengkritisi kinerja Prabowo dalam pelaksanaan proyek food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera yang gagal5. dan merusak lingkungan. Laporan kolaborasi Tempo dan The Gecko Project misalnya menemukan bahwa proyek food estate di Kalimantan Tengah yang membuka lahan seluas 33.750 hektare gagal, di mana singkong yang telah ditanam meranggas, sementara bencana banjir melanda warga. Proyek ini melibatkan PT Agro Industri Nasional atau Agrinas, yang 99 persen sahamnya dimiliki Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya 5 Tempo (29 September 2023), \"Greenpeace Temukan Proyek Food Estate Prabowo di Kalimantan Tengah Gagal,\" diakses dari: https://nasional.tempo.co/read/1777530/greenpeace-temukan-proyek-food-estate-prabowo-di-kalimantan-tengah-gagal

Dinasti Politik Jokowi dan Cawe-cawe untuk Prabowo-Gibran161Pertahanan, binaan Kementerian Pertahanan.6.Namun, Jokowi tampaknya tidak peduli dengan kegagalan Prabowo dalam menjalankan program itu. Alih-alih menjauh, Jokowi justru semakin erat merangkul Prabowo. Ia menyebut pemilihan presiden tahun depan adalah jatah Prabowo. Tidak berhenti di situ, Jokowi juga memberikan restu kepada putra sulungnya, Gibran, untuk mendampingi Prabowo dalam kontestasi Pilpres tahun depan. Keputusan itu semakin mengaburkan citranya sebagai pemimpin populis sekaligus menegaskan dirinya sebagai bagian dari pelaku politik dinasti.C. Cawe-cawe JokowiTerhadap keikutsertaan anak dan menantunya dalam Pilkada dan Pilpres, Jokowi menekankan hal itu tidak menyalahi aturan dan merupakan hak setiap orang. Jokowi juga berkilah bahwa pada dasarnya semua pemilihan umum, baik Pilkada maupun Pilpres, dipilih oleh rakyat. Jadi, penentunya adalah rakyat. Yang sengaja diabaikan dengan 6 Tempo (9 Oktober 2021), \"Ugal-ugalan Lumbung Pangan,\" diakses dari: https://majalah.tempo.co/read/investigasi/164316/prabowo-subianto-food-estate

Buku Hitam Prabowo Subianto162pernyataan seperti itu adalah fakta bahwa ketika seorang presiden menjadi patron bagi sanak keluarganya yang maju dalam Pilkada maupun Pilpres, mereka akan mendapat keuntungan dan kemudahan dibanding kandidat lainnya.Mobilisasi aparatur negara sipil negara, warisan jaringan politik, dan sokongan finansial adalah serangkaian “keunggulan” yang dimiliki kandidat kepala daerah dan cawapres dinasti politik. Dalam sistem birokrasi patron-klien, restu Jokowi terhadap anak dan menantunya dapat diterjemahkan sebagai perintah kepada birokrasi dan aparatur pemerintah lainnya agar mendukung mereka.Dalam konteks Pilpres, Jokowi memang pernah mengatakan mendukung semua capres dan cawapres untuk kebaikan negara Indonesia. Tetapi, setelah Gibran resmi menjadi cawapres Prabowo, klaim netralitas seperti itu layak diragukan. Jokowi juga pernah menyatakan bahwa demi kepentingan bangsa dan negara, ia tidak ikut “cawecawe” pada penyelenggaraan pemilu. Tudingan terhadap cawe-cawe itu menguat ketika di lapangan terjadi berbagai aksi yang menunjukkan ketidaknektralan aparat pemerintah dan aparat keamanan. Kita bisa ambil dua contoh berikut. Pada 2 November 2023,

Dinasti Politik Jokowi dan Cawe-cawe untuk Prabowo-Gibran163Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mencopot bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan baliho capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali. Pencopotan itu dilakukan menjelang kunjungan kerja Jokowi ke Pasar Bulan, Bali. Menurut keterangan Satpol PP setempat, penurunan atribut politik itu merupakan instruksi langsung dari Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.7.7 Kompas.com (30 Oktober 2023). \"Jokowi Kunker ke Bali, Baliho Ganjar-Mahfud Diturunkan Satpol PP,\" diakses dari: https://denpasar.kompas.com/read/2023/10/31/145251178/jokowi-kunker-ke-bali-baliho-ganjar-mahfud-diturunkan-satpol-ppSatpol PP Bali saat menurunkan baliho bergambar Ganjar-Mahfud pada Selasa, 30 Oktober 2022. (Foto:https://denpasar.kompas.com/read/2023/10/31/145251178/jokowi-kunker-ke-bali-baliho-ganjar-mahfud-diturunkan-satpol-pp)

Buku Hitam Prabowo Subianto164Pada 19 November 2023, Gibran juga menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang terdiri dari delapan organisasi perangkat desa di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. 8. Dalam acara itu, ribuan perangkat desa mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Muhamad Asri Anas, Koordinator Nasional Desa Bersatu mengklaim kelompok itu terdiri atas beberapa organisasi, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (APDENAS), Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (KOMPAKDESA), Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.Dengan cawe-cawe Jokowi ini, tatanan bernegara akan makin rusak karena ia makin tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan anaknya. Tanda-tanda ke arah sana makin jelas. Jokowi mengangkat pemimpin 8 CNN Indonesia (19 November 2023), \" Gibran Hadiri Silaturahmi Nasional Desa Bersatu, Elite Koalisi Ikut,\" diakses dari:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231119160326-617-1026266/gibran-hadiri-silaturahmi-nasional-desa-bersatu-elite-koalisi-ikut.

Dinasti Politik Jokowi dan Cawe-cawe untuk Prabowo-Gibran165tentara dan polisi loyalisnya di posisi-posisi strategis, diduga untuk memobilisasi suara. la mengganti mayoritas kepala daerah dengan penjabat sementara lewat mekanisme pelaksana tugas menunggu pemilihan kepala daerah serentak November tahun depan. Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik menyatakan pencalonan Gibran tak memiliki etika politik. “Kalau kemudian MKMK sudah menunjukkan bahwa pamannya itu melakukan pelanggaran etika berat, pelanggaran berat, etika. Harusnya dia ngerti dong ‘Oh berarti saya menjadi Cawapres gara-gara ada pelanggaran berat di MK,” katanya.9. Sementara Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara mengungkap bahaya politik dinasti bagi demokrasi. Ia mengatakan politik dinasti berbahaya karena melemahkan kontrol terhadap kekuasaan. “Kontrol kekuasaan akan menjadi lemah apabila relasi-relasi kekerabatan itu ada dalam institusi-institusi politik. Karena yang satu akan permisif pada institusi atau bahkah membuka jalan kerabatnya yang menduduki jabatan tertentu,” katanya. Menurut Bavitri, pembiaran terhadap dinasti politik akan memberikan jalan bagi praktik korupsi, 9 Serambinews (15 November 2023), \"Profesor Ikrar Nusa Bhakti: Gibran tak Memiliki Etika Politik, Harusnya Mundur!\" diakses dari: https://aceh.tribunnews.com/2023/11/15/prof-ikrar-nusabhakti-gibran-tak-memiliki-etika-politik-harusnya-mundur?page=all.

Buku Hitam Prabowo Subianto166bahkan bermuara pembajakan terhadap demokrasi.10.Wawan Kurniawan, peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia dalam artikel yang berjudul “Terjebak Dinasti Politik: Apa Dampaknya dan Bagaimana Partai Bisa Lepas dari Jerat Ini?” yang diterbitkan oleh The Conversation pada 17 Oktober mengatakan dinasti politik pada akhirnya menciptakan sistem yang membuat kekuasaan, hak istimewa, dan kemakmuran hanya dinikmati oleh sekelompok kecil elit.11. Sementara mayoritas penduduk dibiarkan kehilangan kendali atau tak lagi memiliki pengaruh. Dengan merujuk pada buku “Father and Sons: The Rise and Fall of Political Dynasty in the Middle East” karya M.E McMillan, Wawan mengatakan lebih jauh lagi dinasti politik dapat meningkatkan risiko korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem yang mengutamakan hubungan pribadi dan loyalitas daripada aturan formal dan transparansi akhirnya rentan terhadap praktik korupsi, ko10 Liputan6 (4 Oktober 2023, \" Pengamat Sebut Waspadai Politik Dinasti, Ancam Demokrasi,\" diakses dari: https://www.liputan6.com/news/read/5414916/pengamat-sebut-waspadai-politik-dinasti-ancam-demokrasi11 The Conversation (17 Oktober 2023), \"Terjebak dinasti politik: apa dampaknya dan bagaimana partai bisa lepas dari jerat ini?,\" diakses dari: https://theconversation.com/terjebak-dinasti-politikapa-dampaknya-dan-bagaimana-partai-bisa-lepas-dari-jerat-ini-215778

Dinasti Politik Jokowi dan Cawe-cawe untuk Prabowo-Gibran167rupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.Pendiri Majalah Tempo, Goenawan Mohamad ikut menyampaikan kekecewaannya terhadap Jokowi. Ia mengarakan, dengan mengusung Gibran, Jokowi sedang melakukan berbagai cara untuk memperpanjang kekuasaannya. Goenawan meyakini, Gibran hanya akan jadi kepanjangan tangan Jokowi apabila memenangi pemillihan presiden. “(Nantinya) yang jadi Presiden Prabowo Subianto dan di situ ada Gibran yang dia (Jokowi) kendalikan,\" katanya.12 Kompas.com (3 November 2023), \"Goenawan Mohamad Ungkap Kekecewaan ke Jokowi, Sebut Gibran Didesain untuk Perpanjangan Kekuasaan, diakses dari: dalam https://nasional.kompas.com/read/2023/11/03/12423421/goenawan-mohamad-ungkap-kekecewaan-ke-jokowi-sebut-gibran-didesain-untuk-perpanjang-kekuasaan

Bab VIIPrabowo Ancaman Serius Bagi Demokrasi

Buku Hitam Prabowo Subianto170Pilpres 2024 amat menentukan bagi masa depan bangsa kita. Kita berhadapan dengan hantu Orde Baru yang kembali hadir dalam sosok Prabowo Subianto. Relakah kita menyaksikan demokrasi Indonesia yang baru berumur 23 tahun tumbang kembali karena diganyang oleh sisa-sisa penguasa Orde Baru? Majunya Prabowo kali ini, dengan sokongan kuat dari Jokowi, bukan hanya, meminjam bahasa agama, lebih banyak mudharat-nya, namun Prabowo Subianto. (Foto: https://fakta.news/berita/prabowo-akan-ulang-skenario-venezuela)

Prabowo Ancaman Serius Bagi Demokrasi171juga berbahaya. Pada bab-bab sebelumnya buku ini, sudah ditunjukkan berbagai catatan kelam Prabowo dalam pelanggaran HAM yang melibatkannya. Memang, berhadapan dengan fakta-fakta ini, masih banyak orang yang menyebut bahwa itu hanya sebagai mitos. Tim suksesnya selalu menjadikan alasan bahwa ia tidak pernah dipidana untuk mengelak dari berbagai tuduhan. Bahkan muncul istilah bahwa ini adalah kaset rusak yang selalu diputar dalam setiap kali pemilihan presiden.Muncul juga komentar-komentar seperti ‘sejauh ini peranan Prabowo belum terbukti secara hukum’, kalau betul melanggar HAM buktinya Prabowo sekarang bisa jadi calon presiden’, dan ‘musuh kita bersama itu ‘neoliberalisme’ dan bukannya Prabowo.’ Mitos yang menyebut Prabowo tidak melanggar HAM rupanya tetap dimamah biak oleh sejumlah kelompok di masyarakat dan tetap laku.Uraian pada Bab sebelumnya telah menunjukkan bahwa kisah tentangnya bukanlah isapan jempol belaka, baik dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia maupun di Timor Leste. Prabowo tidak hanya tersandung kasus penculikan aktivis dan kerusuhan anti-etnis Cina pada

Buku Hitam Prabowo Subianto1721997-1998, namun juga terlibat dalam sejumlah aksi teror kepada pejuang kemerdekaan dan penduduk Timor-Leste dan dalam operasi militer di Papua. Soal penculikan aktivis 1998, misalnya, telah ia akui sendiri.Hasil investigasi dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sudah mengonfirmasi hal itu, bahwa Prabowo telah melakukan tindak pidana. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang didirikan di masa kepresidenan Habibie juga menekanan bahwa Prabowo harus bertanggung jawab. Di tahun 2006, laporan Komisi Nasional Perlindungan HAM (Komnas HAM) menyatakan bahwa 23 aktivis diculik secara paksa. Pada September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mendukung laporan Komnas HAM dan merekomendasikan pembentukan pengadilan ad hoc untuk kasus-kasus HAM.Mungkin saja sejumlah kalangan masih bisa bersikap acuh tak acuh terhadap kasus penculikan dan kerusuhan di hari-hari terakhir Orde Baru. Namun, rasanya sulit berkilah apabila kita menengok keterlibatan militer Indonesia di masa Orde Baru, termasuk unit yang dikomandai Prabowo dalam sejumlah operasi militer di Timor-Leste dan di Papua

Prabowo Ancaman Serius Bagi Demokrasi173dan beberapa lokasi lainnya.Dari sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan di Timor-Leste di masa pendudukan Indonesia dari 1974 hingga 1999, Kopassus – di mana Prabowo bergabung – beserta para premannya menduduki peringkat satu sebagai unit militer yang paling doyan melakukan kekerasan.Kecuali bahwa korban penculikan, kerusuhan Mei 1998, dan pendudukan Indonesia di Timor-Leste dianggapsedang membual, bahwa lima jilid Chega! – yang merekam peristiwa pelanggaran HAM di Timor-Leste - hanya berisi dongeng, bahwa pernyataan para korban penculikan 1998, mengenai keterlibatan Prabowo dalam kasus tersebut hanyalah sebuah lamunan, sulit rasanya untuk mengatakan tidak ada keterlibatan Prabowo.1.Dengan rekam jejak berlumuran darah seperti itu, sulit untuk tidak mengatakan bahwa Prabowo bisa jadi akan menoleransi kekejaman-kekejaman serupa, jika ia kemudian memiliki kuasa. Selama berkuasa di militer, ia telah menggunakan kekuasaannya semena-mena, melampaui kewenangannya, tidak mengikuti prosedur, menyingkirkan 1 Iqra Anugrah dalam Indoprogress (30 Mei 2014) \"Demokrasi atau Barbarisme,\" diakses dari: https://indoprogress.com/2014/05/demokrasi-atau-barbarisme/

Buku Hitam Prabowo Subianto174pertimbangan kemanusiaan demi stabilitas, sebagaimana terkonfirmasi dari putusan Dewan Kehormatan Perwira. Ia juga telah menyatakan tidak ada yang salah dengan penculikan: “Secara moral, saya tidak salah karena orang-orang itu berniat berbuat kejahatan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.”A. Apa Benar Ekonomi Kerakyatan?Di sisi lain, penting untuk memberi catatan pada narasi-narasi besar, seperti ekonomi kerakyatan yang sering dikumandangkan Prabowo. Alasannya, dengan memilihnya, ekonomi Indonesia akan menjadi lebih kuat, pro-rakyat, dan Indonesia akan kembali berjaya. Sebuah istilah yang selalu didengung-dengungkan pada awal munculnya di dunia politik tanah air adalah menjadikan Indonesia sebagai “Macan Asia.”Namun, tidak mudah untuk melihat kontradiksi dari klaim semacam itu. Prabowo beserta kroni-kroninya, termasuk adiknya Hashim sesungguhnya merupakan bagian dari kaum kapitalis-oligarkis Indonesia, yang pada dasarnya selalu memiliki dua tujuan ekonomi-politik utama, ekstrak

Prabowo Ancaman Serius Bagi Demokrasi175si atas nilai lebih yang dihasilkan oleh rakyat pekerja dan pengamanan atas aset yang telah mereka miliki. Prabowo berasal dari keuarga elite, menikmati kehidupan yang mewah, tinggal di peternakannya yang sangat luas dan mewah di Hambalang yang sekaligus menjadi istal bagi kuda-kudanya yang mahal. Ia menikmati lompatan karir di dunia militer karena patronase Soeharto, mertuanya. Ia menjadi kaya dari usaha perburuan rente ekonomi, misalnya dari kayu dan sumber daya alam, lewat perusahaan-perusahaannya di wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera.Karena itu, pernyataan-pernyataannya yang sangat kuat membawa semangat populisme, anti-sistem dan anti-elite dan disampaikan dengan gaya pidato yang menggebu-gebu, muncul dari jantung sistem dan elite Indonesia, yang ia dan kroni-kroninya wakili. Kontradiksi ini adalah puncak dari seluruh kelemahan Prabowo. Ketika dia mengutuk ‘elite politik’ dalam kampanyenya, berbaris di belakangnya deretan pemimpin partai politik yang paling tepat memersonifikasikan elite politik yang dikutuknya itu. Ketika Prabowo mengutuk korupsi misalnya, mereka yang mengikuti politik akan dengan sekejap tahu bahwa partai

Buku Hitam Prabowo Subianto176atau ketua partai yang saat ini berada di belakangnya adalah mereka yang terkena implikasi dari kasus korupsi yang paling buruk di Indonesia. Prabowo misalnya selalu menyebut ekonomi Indonesia ‘salah urus.’ Namun, yang berada di gerbongnya adalah petinggi-petinggi partai politik, yang mendapat posisi-posisi penting di kabinet. Jadi, yang ia bicarakan adalah sebetulnya tentang orang-orang di lingkarannya sendiri.2.Prabowo mempromosikan gabungan antara tema nasionalisme dan populisme yang sering digunakan oleh politisi demagog di seluruh dunia. Ia menekankan tema nasionalisme, bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang dieksploitasi sekian lama oleh bangsa lain sehingga menjadikan rakyat sebagai ‘kacung’ di negeri sendiri. Kekayaan Indonesia selalu diisap untuk kepentingan bangsa asing dan sekaranglah saatnya, begitu Prabowo berpidato, untuk berdiri di atas kaki sendiri, lalu mengembalikan kehormatan dan kedaulatan bangsa. Dia juga berbicara panjang lebar tentang kesulitan yang dihadapi kaum miskin dan bagaimana mereka menderita akibat dari korupsi, neoliberalisme, 2 Edward Aspinall dalam New Mandala (21 Juni 2014), \"Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya,\" diakses dari: https://www.newmandala.org/demokrasi-indonesia-dalam-bahaya/

Prabowo Ancaman Serius Bagi Demokrasi177neokapitalisme, pengaruh asing dan penyakit-penyakit lainnya. Kekayaan Indonesia telah dicuri dari rakyat Indonesia; dan sudah saatnya untuk mengambilnya kembali dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Tentu tidak dapat diragukan bahwa bahwa banyak rakyat Indonesia–terutama yang miskin—menikmati pertunjukan pidato yang tidak lazim dari seorang tokoh nasional yang merepresentasikan diri mereka dalam menghujat para elite dan politisi yang mereka benci.Namun, apakah itu benar-benar sejalan dengan yang Ia tunjukkan. Rekam jejaknya membuktikan hal yang sebaliknya. Karakter utama dari ekonomi kerakyatan adalah kontrol langsung dan demokratis dari, oleh, dan untuk rakyat atas kekayaan dan alat-alat produksi. Sementara etorika kerakyatan dalam jargon-jargon Prabowo sekedar memindahkan kepemilikan dan kontrol atas kekayaan, aset-aset, dan peralatan produksi ke kaum ‘kapitalis-birokrat’ alias para oligarkh pendukungnya. Ia hanya membalutnya dengan retorika-retorika nasionalisme yang konservatif yang abstrak, seperti ‘kekayaan Indonesia untuk bangsa Indonesia’ atau ‘selamatkan aset bangsa dari penguasaan asing,’ hanya demi meraih simpati rakyat kebanyakan.Bahkan, citra Prabowo sebagai seorang ‘patriot anti-

Buku Hitam Prabowo Subianto178asing’ yang ‘nasionalis’ patut dipertanyakan. Prabowo sesungguhnya tetap menjaga hubungan dengan lingkaran pemangku kebijakan di Washington. Misalnya melalui Hashim yang mendanai Sumitro Chair for Southeast Asia Studies di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga tangki pemikir yang berkedudukan di Washington DC.3.Mengharapkan kebijakan ekonomi yang kerakyatan dari seorang oligark dengan jaringan internasional yang memiliki perusahaan outsourcing keamanan dan ratusan ekor kuda bernilai miliaran rupiah, adalah sesuatu yang mustahil.Kalaupun ada ‘kontrol rakyat’ dalam kerangka kebijakan ekonomi Prabowo, maka bentuk ‘kontrol rakyat’ tersebut pada dasarnya adalah kontrol yang bersifat korporatis. Korporatisme di sini jelas bukan korporatisme yang demokratis, melainkan korporatisme yang terbatas dan bahkan cenderung otoritarian.Dalam kerangka kebijakan ekonomi seperti ini, rakyat pekerja diizinkan untuk berpartisipasi hanya dalam 3 DetikFinance (10 Oktober 2012), \"Pengusaha Hashim Djojohadikusumo Danai Pusat Kajian Sumitro di AS,\" diakses dari: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2059573/pengusaha-hashim-djojohadikusumo-danai-pusat-kajian-sumitro-di-as

Prabowo Ancaman Serius Bagi Demokrasi179jalur-jalur yang diperbolehkan oleh rejim yang berkuasa. Rakyat hanya dapat berpartisipasi untuk kemajuan bangsa, di luar itu maka partisipasi rakyat segera berubah menjadi aksi-aksi subversif yang mengganggu stabilitas.Perkara dari logika korporatis-otoritarian Prabowo ini adalah ujung-ujungnya ada tendensi represif untuk menjinakkan aksi-aksi independen, militan, dan demokratis dari rakyat pekerja apabila aksi-aksi tersebut dianggap mengusik stabilitas, atau, lebih tepatnya, stabilitas arus modal dan proses konsolidasi kapitalisme-neoliberal di Indonesia.B. Pejuang Demokrasi?Dari perspektif HAM dan ekonomi-politik, jelas bahwa Prabowo bukanlah seorang demokrat. Tendensi ini juga semakin mengemuka dalam langkah-langkah politik Prabowo sebelum-sebelumnya. Prabowo sering berjanji akan menghormati proses demokrasi Indonesia. Namun, berkaca dari sejarah pribadi Prabowo, retorika dan gaya kepemimpinannya, pemerintahan Prabowo memiliki potensi besar untuk mengembalikan Indonesia ke arah pemerintahan otoritarian. Alasan paling

Buku Hitam Prabowo Subianto180nyata adalah masa lalu otoritarian Prabowo dan rekam jejaknya dalam pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga produk murni dari otoritarianisme Orde Baru Presiden Suharto (1966—1998), satu dari sedikit jenderal paling senior pada masa rezim Suharto berakhir. Sanjungannya untuk Soeharto dalam berbagai kesempatan juga membuka kemungkinan untuk mempraktikkannya kembali. Kekhawatiran lainnya terkait dengan klaim Prabowo yang mengandung elemen yang nyata-nyata tidak demokratis. Misalnya, Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa dirinya ingin kembali kepada UUD 1945 yang ‘asli’ yang ditandatangani pada 18 Agustus 1945. Dengan kata lain, dia ingin kembali kepada konstitusi yang memberikan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden dan menghilangkan seluruh institusi demokrasi dan kontrol yang ada dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini, sebagian besar dihasilkan dari empat kali amandemen yang dilakukan sejak 1998.Prabowo juga sering menegaskan bahwa demokrasi, atau paling tidak versi demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia, adalah sumber utama korupsi dan penyakit bangsa lainnya. Dalam salah satu debat Capres pada 2014, ia mengkritik demokrasi ‘destruktif’ dan mengatakan bahwa

Prabowo Ancaman Serius Bagi Demokrasi181dia ingin membangun demokrasi yang ‘produktif’. Selain itu, dalam reuni purnawirawan tentara, dia mengatakan bahwa demokrasi telah ‘membuat kita capai’.Bahaya utama, terletak pada kombinasi antara tekanan Prabowo terhadap prinsip kepemimpinan tegas dan apa yang kita ketahui tentang personalitasnya. Sangat jelas terlihat bahwa Prabowo memosisikan dirinya sebagai solusi dari seluruh permasalahan bangsa dan percaya bahwa mewujudkan keinginannya sebagai presiden adalah kunci untuk menciptakan kejayaan nasional. Pada saat yang sama, pernyataan publiknya yang sering menghujat musuh—yang tidak dia sebut namanya—mengandung ancaman implisit pada aktor politik lain. Ditambah lagi, kecenderungan pribadi yang mudah tersulut amarah yang dapat berubah menjadi murka saat tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka, kita punya alasan kuat untuk memprediksi bahwa Prabowo akan menjadi presiden yang tidak sabar terhadap prosedur demokratis dan penghukum keras terhadap lawan-lawan politiknya.Pada awal tahun pertama dan kedua masa pemerintahannya, mungkin akan berjalan cukup lancar. Namun, setelah beberapa saat, begitu dia menemui frustrasi saat ber

Buku Hitam Prabowo Subianto182kompromi dalam kehidupan demokratis—saat dia menemui jalan buntu berhadapan dengan DPR, MK, media 4. dan institusi lainnya—sangat mudah membayangkan Prabowo akan mengambil jalan pintas atau tindakan darurat menyingkirkan semua rintangan itu. Tentu saja, pemerintahan Prabowo tidak akan menjiplak pemerintahan Soeharto karena Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak Orde Baru dan akan muncul penolakan sangat kuat terhadap upaya untuk kembali ke masa otoritarian. Namun, salah satu tren global dalam beberapa dekade terakhir adalah kemunculan apa yang disebut sebagai rezim elektoral otoritarian (electoral authoritarian regime): sebuah sistem saat pemilu tetap berlangsung, tetapi kebebasan sipil dan partisipasi demokratis dimanipulasi untuk memungkinkan elite terus-menerus berkuasa. C. Menentukan Masa Depan IndonesiaApa yang terjadi jika Prabowo kemudian memimpin negara ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu ber4 Investing (5 Desember 2018), \"Prabowo Marah: Saya Nggak Mau Beri Keterangan ke Media Nggak Jelas,\" diakses dari: https://id.investing.com/news/economy/prabowo-marah-saya-nggakmau-beri-keterangan-ke-media-nggak-jelas-401889

Prabowo Ancaman Serius Bagi Demokrasi183nostalgia tentang masa kampanye tahun 2014, ketika sebuah video berjudul “Indonesia Bangkit” memicu kontroversi. Video itu dengan nada yang didasarkan atas lagu terkenal milik kelompok Queen, We Will Rock You menampilkan musisi Ahmad Dhani mengenakan pakaian bergaya fasis sambil memegang lambang negara burung Garuda. Menurut media terkenal Jerman Der Spiegel, konstum militer yang dikenakan rocker Indonesia itu sama dengan seragam yang dipakai komandan SS Nazi Heinrich Himmler. Video itu diunggah ke YouTube sebagai lagu kampanye bagi Prabowo. Kala itu, TIME menurunkan artikel berjudul “Salah Satu Kampanye Politik Terburuk yang Pernah Dibuat, sementara sejarawan terkenal Asvi Warman Adam, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan video itu telah menodai simbol negara Indonesia, burung Garuda. “Jelas bahwa Konstitusi Indonesia menentang semua bentuk fasisme sebagaimana yang dilakukan Nazi pada masa lalu,“ kata dia.5.Apakah penggunaan video terkair fasisme Nazi itu sebuah kebetulan untuk Prabowo? Yang jelas bahwa ia meng5 Deutsche Welle (24 Juni 2014), \"Dunia Kecam Video Kampanye Berbau Nazi,\" diakses dari: https://www.dw.com/id/dunia-kecam-video-kampanye-berbau-nazi/a-17737717

Buku Hitam Prabowo Subianto184unggahnya di akun Facebooknya, mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Dhani serta artis-artis lain atas dukungan mereka. Fasisme, seperti yang dikatakan Soekarno, adalah berbahaya karena tidak sesuai dengan jiwa Indonesia. Fasisme anti dengan semangat demokrasi dan kerakyatan – suatu hal yang menjadi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Ia berkata ‘…djiwa fasisme tidak sesuai dengan djiwa Indonesia! Djiwa Indonesia adalah djiwa demokrasi, djiwa kerakyatan, dan djiwa fasisme adalah djiwa anti demokrasi, djiwa anti kerakjatan.’ (Bung Karno, 1965, dalam ‘Indonesia Versus Fasisme’, hal. 457-473). Kita perlu waspada dengan kemungkinan munculnya model pemerintahan semacam itu.Demokrasi Indonesia memang masih jauh dari sempurna. Namun, ini adalah tetap pilihan yang ideal, dibandingkan dengan segala kecenderungan untuk kembali kepada Orde Baru. Karena itu, 25 tahun setelah tumbangnya Orde Baru, kita perlu mempertahankan ruang demokratik itu.Ancaman itu, sekali lagi, potensial muncul dalam sosok Prabowo Subainto. Kalau kita masih ingin membayangkan sebuah masa depan di mana cita-cita proklamasi dan reformasi dapat dijalankan, sebuah masa depan di mana kita

Prabowo Ancaman Serius Bagi Demokrasi185masih bisa bebas bersuara tanpa takut diculik, masih ada harapan untuk penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, maka itu hanya bisa terwujud jika demokrasi tetap terjaga. Kita masih bisa optimistis tentang hal itu apabila Prabowo tidak menjadi presiden.

Penutup187PenutupPrabowo Subianto yang dalam kontestasi kali ini mendapat sokongan Presiden Jokowi sedang ambisius untuk menang, setelah kekalahan beruntun sebeNamun, catatan sejarah Prabowo sudah cukup menjadi alasan untuk tidak membiarkannya memimpin bangsa besar ini. Kendati ia tidak diadili di Pengadilan HAM, rentetan pengakuan Prabowo terkait keterlibatannya dalam penculikan aktivis demi stabilitas politik dan keamanan sudah menjadi cukup bukti bahwa ia adalah sosok yang kejam dan mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalah. Ia bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, kendati yang ia korbankan adalah nyawa.Tumpulnya proses hukum, yang berkelindan dengan

Buku Hitam Prabowo Subianto188kepentingan politik dari mereka yang berkuasa, tidak berarti bahwa Prabowo bebas dari peristiwa-peristiwa kejam itu, seperti yang diklaim oleh pendukungnya. Selagi proses hukum itu belum berjalan, jalan yang bisa ditempuh adalah menghukumnya secara politik, dengan tidak memilihnya dalam pemilihan presiden. Aspek penting lainnya adalah sikap diamnya terhadap langkah Jokowi yang berusaha memelihara dinasti politik dengan mengobok-obok lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi. Padahal, ini bukan hanya soal meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden, tetapi menyangkut marwah hukum di negeri ini, salah satu aspek penting dalam demokrasi yang juga menjadi jangkar penting bagi keindonesiaan. Dengan diam terhadap hal itu, lagi-lagi mengafirmasi Prabowo yang tidak peduli soal cara-cara bobrok untuk meraih kekuasaan, asalkan menguntungkan baginya.Lantas, apa jadinya Indonesia jika presidennya adalah jenderal indisipliner karena keterlibatannya dalam kejahatan terhadap kemanusiaan? Apa jadinya Indonesia jika presidennya sosok yang berpotensi menghalalkan segala cara untuk meraih ambisi-ambisinya, sebagaimana sudah terkonfirmasi dari rekam jejaknya?

Penutup189Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi.

Daftar Pustaka191Almond, G. & Powell Jr, G. (1996). Comparative Politics Today, A World View. New York: Harper Collins Collage PublishierAngkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Dewan Kehormatan Perwira (21 Agustus 1998). Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP.” Diakses dari: https://id.wikisource.org/wiki/KEP/03/VIII/1998/DKPAntara (20 November 2023). Prabowo: Demokrasi harus jadi arena persaingan gagasan yang sehat. Diakses dari: https://www.antaranews.com/berita/3830976/prabowo-demokrasi-harus-jadi-arena-persaingan-gagasan-yang-sehatAnugrah, I. dalam Indoprogress (30 Mei 2014). Demokrasi atau Barbarisme. Diakses dari: https://indoprogress.com/2014/05/demokrasi-atau-barbarisme/Aspinall, E. dalam New Mandala (21 Juni 2014). Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya. Diakses dari: https://www.newDaftar Pustaka

Buku Hitam Prabowo Subianto192mandala.org/demokrasi-indonesia-dalam-bahaya/Bisnis (19 November 2023), Viral Jawaban Prabowo Dinilai Tidak Nyambung oleh Netizen, Ini yang Dibahas. Diakses dari: https://kabar24.bisnis.com/read/20231119/15/1715739/viral-jawaban-prabowo-dinilai-tidak-nyambung-oleh-netizen-ini-yang-dibahasCaporaso, J.A & Levine D.P. (1992). Theories of Political Economy. Cambridge: Cambridge University PressCNN Indonesia (21 Mei 2018). Beda Nasib Wiranto dan Prabowo Usai Soeharto Tumbang. Diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180516093007-20-298555/beda-nasib-wiranto-dan-prabowo-usai-soeharto-tumDetik (31 Maret 2009).Prabowo: Saya Hanya Wayang. Diakses dari: http://news.detik.com/read/2009/03/31/135033/1107750/700/prabowo-saya-hanya-wayangDeutsche Welle (24 Juni 2014). Dunia Kecam Video Kampanye Berbau Nazi. Diakses dari: https://www.dw.com/id/dunia-kecam-video-kampanye-berbau-nazi/a-17737717Habibie, B.J. (1998). Detik-Detik yang Menentukan – Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Jakarta: THC Madiri Hun Hoona (April 1999). Military Ideology in Response to

Daftar Pustaka193Democratic Pressure during the Late Suharto Era: Political and Institutional Contexts, dalam No. 67, hh. 77-126, New York: Cornell University Press. Diakses dari: https://www.jstor.org/stable/3351378Huntington, S.P. (1996). The Clash Of Civilization and The Remaking of The Word Order. New York: Simon & SchusterKompas (1 Maret 2014). Prabowo Kembali Sesali Batal Kudeta Habibie. Diakses dari: https://amp.kompas.com/nasional/read/2014/03/01/2235521/prabowo-kembali-sesalibatal-kudeta-habibieKontras (6 Januari 2022). Impunitas Berjaya di Era Joko Widodo: Dulu Menculik, Sekarang Dilantik. Diakses dari: https://kontras.org/2022/01/06/impunitas-berjaya-di-erajoko-widodo-dulu-menculik-sekarang-dilantik/.KontraS (15 November 2023). Mereka yang Diculik Belum Kembali: Komnas HAM Harus Panggil Prabowo Subianto dan Budiman Sujatmiko. Diakses dari: https://kontras.org/2023/11/15/mereka-yang-diculik-belum-kembali-komnas-ham-harus-panggil-prabowo-subianto-danbudiman-sujatmiko/National Security Archive (7 Mei 1998). Telegram 002579 from US Embassy Jakarta to State Department, 'Who Is Behind Recent Disappearances?,' Confidential.\" Diakses dari:

Buku Hitam Prabowo Subianto194https://nsarchive.gwu.edu/document/16712-document10-telegram-002579-us-embassyRanciere, J. (2006) Hatred Of Democracy, (trans, by Steve Corcoran). London: VersoSchumpeter, J. (1943). Capitalism, Socialism and Democracy.London: George Allen and UnwinSintong Hamonangan Panjaitan. (2009). Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Jakarta: KencanaSupriatma, M. dalam Indoprogress (27 Mei 2014). Melacak Tim Mawar. Diakses dari: https://indoprogress.com/2014/05/melacak-tim-mawar/Tempo (29 September 1998). Mengusut Nurani Tim Mawar. Diakses dari: https://majalah.tempo.co/read/nasional/98839/mengusut-nurani-tim-mawarTempo (8 Januari 2022). Karir Moncer Eks Tim Mawar di Era Jokowi: Pangdam Jaya Hingga Pejabat Kemenhan. Diakses dari: https://nasional.tempo.co/read/1547805/karirmoncer-eks-tim-mawar-di-era-jokowi-pangdam-jaya-hingga-pejabat-kemenhanTempo (22 Oktober 2023). Bagaimana Anwar Usman Mengatur Purusan Mahkamah Konstitusi. Diakses dari: https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/169981/anwar-usman-mahkamah-konstitusi

Daftar Pustaka195Tempo (12 November 2023).Demi Demokrasi Gibran Seharusnya Mundur dari Cawapres. Diakses dari: https://majalah.tempo.co/read/opini/170109/anak-haram-konstitusiTim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Tanggal 13-15 Mei 1998 (23 Oktober 1998). Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Tanggal 13-15 Mei 1998.” Diakses dari: https://id.wikisource.org/wiki/Laporan_Tim_Gabungan_Pencari_Fakta_(TGPF)_Peristiwa_Tanggal_13-15_Mei_1998Tirto (13 Maret 2019). Sejarah Tim Mawar, Penculikan Aktivis '98, & Keterlibatan Prabowo. Diakses dari: https://tirto.id/djgGTirto dan Yayasan Kurawal (2020). Dinasti Politik Keluarga Jokowi. Jakarta: Tirto dan Yayasan KurawalVoice of America (27 September 2020). IKOHI: Beri Jabatan kepada Eks Tim Mawar, Presiden Hina Keluarga Korban. Diakses dari: https://www.voaindonesia.com/a/ikohi-berijabatan-ke-eks-tim-mawar-presiden-hina-keluarga-korban/5600251.htmlWikisource (1998). Keputusan Dewan Kehormatan Perwira: KEP/03/VIII/1998/DKP. Diakses dari: https://id.wikisource.org/wiki/KEP/03/VIII/1998/DKP

Darihasilpemeriksaandidapatfaktabuktinyatabahwadia(PrabowoSubianto)telahmelakukanpelanggaranHAM berat-AGUM Gumelar