Tugas Pendidikan Budaya Anti Korupsi

TUGAS MANDIRI
“PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI”

DI SUSUN OLEH

NAMA : FITRI PATRICIA DUENGO

NIM : 751540120016

KELAS : 1A KEBIDANAN

DOSEN PENGAJAR : SITI CHOIRUL DWI ASTUTI, M. Tr.Keb

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN
KESEHATAN GORONTALO
T/P 2020-2021

1. Contoh Kasus Kerugian Uang Negara
a. Kasus BLBI

Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Nak Indonesia (BLBI) yang telah bergulir
sejak lebih dari satu dasawarsa ini juga menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang
pernah ada di Tanah Air. Hingga kini, kasus yang membelit sejumlah petinggi negara
dan perusahaan besar ini masih juga belum menemui titik terang.

BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang
mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter 1998.
Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan Surat Keterangan Lunas
(SKL), namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu
melunasi bantuan.

Menurut keterangan KPK, kerugian negara akibat kasus megakorupsi ini
mencapai Rp 3,7 triliun. Penyelesaian kasus besar yang ditargetkan rampung 2018 ini
pun kembali molor hingga 2019.

b. Kasus E-KTP

Kasus pengadaan E-KTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling
fenomenal. Kasus yang menyeret Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto
ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.
Setidaknya ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga
kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah pengusaha Made Oka Masagung, Keponakan Setya Novanto
yakni Irvanto Hendra Pambudi, Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi
Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto, Mantan Dirjen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, pengusaha Andi Narogong,
Mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Anggota DPR Markus Nari, dan
Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

2. Contoh Kasus Suap Menyuap
a. Kasus Suap Hakim, Advokat Arif Ftriawan dan Pengusaha Martin P Silitonga

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis advokat
Arif Fitriawan 3 tahun 10 bulan dan pengusaha Martin P Silitonga 3 tahun 6 bulan
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Keduanya juga diwajibkan
membayar denda Rp 150 juta subsider 2 bulan.

Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), yaitu 4 tahun penjara untuk Arif dan 5 tahun penjara untuk Martin.
Adapun, untuk denda mereka dituntut membayar Rp 150 juta subsider 4 bulan
kurungan. Majelis hakim menilai Advokat Arif Fitriawan dan pengusaha Martin P
Silitonga dinilai terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
Muhammad Ramadhan. Keduanya juga dinilai terbukti menyuap dua hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing Iswahyu Widodo dan Irwan.
Menurut majelis hakim, Arif dan Martin menyerahkan uang Rp 150 juta dan 47.000
dollar Singapura (sekitar Rp 490 juta) kepada hakim Iswahyu Widodo dan Irwan.
Pemberian melalui Muhammad Ramadhan, panitera yang kenal dekat dengan kedua
hakim. Uang dalam bentuk rupiah dan dollar Singapura tersebut diberikan dengan
tujuan untuk memengaruhi putusan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN
Jakarta Selatan. Perkara itu mengenai gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara
CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pasific Mining Resources. Menanggapi
putusan ini, kuasa hukum Martin menerima vonis tersebut. Adapun kuasa hukum Arif
dan Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu. Adapun
majelis hakim tidak memberikan hal yang memberatkan maupun meringankan dalam
vonis untuk Arif dan Martin. Arif dan Martin dinilai melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat 1 ke-1 Pasal 64
Ayat 1 KUHP.

3. Contoh Kasus Penggelapan Dalam Jabatan
a. Kasus Penggelapan Dalam Jabatan, Staf Marketing PT. Nhalini

Perkara ini terjadi pada saat terdakwa mendapat kepercayaan dari PT.Nhalini
Tour And Travel untuk menjabat sebagai Staf Marketing di PT.Nhalini Tour And
Travel, kemudian pada 07 Desenber 2017 saksi RR Diah Kumalasari selaku Direktur
PT.Nhalini Tour And Travel memberi tugas pada terdakwa untuk menerima order dari
RSUD Dr Soetomo untuk perjalanan wisata ke Pattaya Bangkok pada 20 Desenber

2017. Kemudian kembali terdakwa diminta untuk menerima orderan dari Pemprov
Jatim Biro Kerjasama Bagian Humas Protokol untuk perjalanan wisata ke Jogyakarta,
karena memang itu adalah tugas yang di kerjakan oleh terdakwa sehari hari.

Selanjutnya terdakwa menerima pembayaran DP (Uang muka) dari Pemprov
Jatim Biro Kerjasama Bagian Humas Protokol sebesar Rp10 juta, dari harga yang di
tentukan oleh PT.Nhalini Tour And Travel sebesar Rp 15 juta, namun sisa
pembayaran yang berjumlah 15 juta tersebut belum di serahkan oleh terdakwa
Agustina Utami Putri kepada pihak PT.Nhalini Tour And Travel.

Terkuaknya perbuatan terdakwa ini atas informasi dari pihak RSUD Dr
Soetomo dan Pemprov Jatim Biro Kerjasama Bagian Humas Protokol, kemudian
pihak PT.Nhalini Tour And Travel melakukan klarifikasi terhadap terdakwa dan
semuanya itu di akui oleh terdakwa sehingga pihak PT.Nhalini Tour And Travel
mengalami kerugian sebesar Rp 298,900,000,-. (Ml). Dengan demikian JPU
menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6
bulan (1,5) tahun, setelah dibacakan surat tuntutan tersebut, kemudian Majelis Hakim
menanyakan kepada terdakwa atas tuntutan tersebut.

4. Contoh Kasus Pemerasan

a. 3 Jaksa Tersangka Kasus Pemerasan 63 Kepsek

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan, tiga jaksa
yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan terhadap 63 kepala sekolah
menengah pertama se-Kabupaten Inhu, Riau, diduga menerima uang senilai Rp 650
juta.

Ketiga tersangka tersebut yaitu, Kepala Kejari Inhu HS, Kepala Seksi Tindak
Pidana Khusus Kejari Inhu OAP, serta Kasubsi Barang Rampasan Pada Seksi
Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Inhu RFR.

Dugaan pemerasan yang terjadi terkait pengelolaan dana bantuan operasional
sekolah (BOS) tahun 2019. Menurut Hari, masing-masing sekolah mendapatkan dana
BOS sebesar Rp 65 juta saat pencairan pertama. Masing-masing kepala sekolah,

katanya, diduga memberikan Rp 10 juta atau Rp 15 juta kepada oknum jaksa tersebut.
Namun, Hari menuturkan, penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung masih melakukan penyidikan untuk
mengetahui nominal yang diterima ketiga tersangka secara lebih rinci.
5. Contoh Kasus Perbuatan Curang

a. Perilaku Curang Pengelola SPBU di Rempoa

Polisi menangkap 3 pengelola dan 2 karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) Pertamina, Jalan Raya Veteran, Rempoa, Bintaro, Jakarta Selatan,
pada Kamis 2 Juni 2016. Para tersangka terbukti berlaku curang, mengurangi takaran
bahan bakar sehingga konsumen tidak mendapatkan bahan bakar sesuai nominal uang
yang dikeluarkan.

Ade Vivid menjelaskan, selama ini SPBU curang menggunakan modus manual
dengan mengutak-atik mesin dispenser. Namun kali ini, SPBU di Rempoa bertindak
curang dengan memasang alat kecil yang dilengkapi sensor jarak jauh yang mampu
memainkan jumlah takaran yang keluar dari dispenser. Sensor dalam alat kecil di
dispenser itu terhubung dengan kotak berukuran 15 x 10 x 5 cm. Para pelaku
mengontrol kedua alat tersebut dengan sebuah remote kecil seperti remote kunci
mobil.

Adi mengaku, pengungkapan tindak curang SPBU ini bukan hal yang mudah.
Sebab, berbekal remot kecil, pengelola dengan mudahnya mengondisikan cara kerja
mesin. Jika pengelola menekan tombol bergambar gembok terkunci di remote, maka
dispenser akan bekerja normal. Sebaliknya, jika tombol gembok terbuka dipencet,
maka dispenser akan bekerja curang. Adi mengatakan, tindak kejahatan ini terungkap
setelah anggotanya merangsek masuk ke dalam kantor SPBU dan menangkap basah
pengelola yang mengendalikan remote dan mesin stabilizer.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, BAB (47), AGR (34), D (44), W
(37) dan J (42) dijerat dengan Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 8 ayat 1 huruf a, b, c Pasal
9 ayat 1 huruf d dan Pasal 10 huruf a UU Republik Indonesia (RI) Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 32 ayat 2 jo Pasal 30 dan 31 UU
RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan ancaman 5 tahun penjara.
6. Contoh Kasus Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang, ternyata adaanggota
keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia memutuskan keluarga atasan
yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan.
7. Contoh Kasus Gratifikasi
a. KPK Tahan Orang Kepercayaan Eks Bupati Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Eryck Armando Talla, orang
kepercayaan mantan Bupati Malang Rendra Kresna. Eryck merupakan tersangka
kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama Rendra yang menjabat sebagai Bupati
Malang periode 2010-2015 dan 2016-2021. Diketahui, Rendra dan Eryck ditetapkan
sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi pada Oktober 2018 silam. Keduanya
diduga menerima gratifikasi sehubungan dengan jabatan Rendra dengan nilai sekitar
Rp 7,1 miliar.

Penerimaan gratifikasi itu terkait pengkondisian pengadaan barang dan jasa di
seluruh dinas di Kabupaten Malang pada 2011-2013 dengan fee untuk bupati yang
jumlahnya berkisar antara 7% sampai 15%. Kemudian menerima dan mengumpulkan
fee-fee dari pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan pada 2011 dan 2012
untuk Rendra selaku Bupati Malang periode 2010-2015 dan 2016-2021. Atas
perbuatannya Eryck disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31/1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.