Buletin Bicara Data edisi 1 Tahun 2022

B BULETIN
D BICARA DATAB
B E R A N IM E M U L AI

KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan

TIM PENYUSUN
SALAM REDAKSI





































ERA BARU LAYANAN PASAR KERJA

Penulis : Rahma Novia dan Khairina Syafitri

Perdagangan orang mer- seseorang dengan ancaman yang akan, sedang, atau telah
upakan tindakan yang ber- kekerasan, pemalsuan dll.............. melakukan pekerjaan dengan
tentangan dengan harkat dan menerima upah di luar wilayah
martabat manusia sehingga 2. Membawa orang ke luar Republik Indonesia.............................
harus mendapatkan perhatian wilayah Indonesia untuk dilaku-
khusus dari semua pihak. Perda- kan eksploitasi dengan cara per- Penempatan PMI mer-
gangan orang ini dapat dikate- ekrutan, pengangkutan, penam- upakan suatu upaya untuk
gorikan sebagai perbudakan pungan, pengiriman, pemindahan mewujudkan hak dan kesempa-
modern karena korban dieksploi- atau penerimaan seseorang tan yang sama bagi tenaga kerja
tasi dan dirampas kebebasan dengan ancaman kekerasan, untuk memperoleh pekerjaan
hidupnya. Semakin berkembang- pemalsuan dll...................................... dan penghasilan yang layak
nya teknologi, maka semakin dengan tetap memperhatikan
berkembang juga praktik perda- Sampai saat ini, TPPO di harkat, martabat, hak asasi ma-
gangan orang ini beroperasi. Indonesia sebagian besar meng- nusia, dan pelindungan hukum,
arah kepada Pekerja Migran serta pemerataan kesempatan
Pada dasarnya TPPO Indonesia (PMI) yang diberang- kerja dan penyediaan tenaga
terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : katkan oleh orang perseorangan kerja yang sesuai dengan
atau perusahaan yang tidak kepentingan nasional. Menurut
1. Membawa orang ke memiliki kewenangan untuk Undang-undang Nomor 18 Tahun
melakukan proses penempatan. 2017 tentang Pelindungan Pekerja
dalam wilayah Indonesia untuk Pekerja Migran Indonesia Migran Indonesia jika pelindun-
menurut Peraturan Menteri gan terhadap PMI dilakukan
dilakukan eksploitasi dengan Ketenagakerjaan Republik Indo- baik sebelum bekerja, selama
nesia Nomor 9 Tahun 2019 bekerja dan setelah bekerja.
cara perekrutan, pengangkutan, tentang Tata Cara Penempatan Kemudian syarat yang harus
Pekerja Migran Indonesia adalah dimiliki PMI untuk bekerja di Luar
penampungan, pengiriman, setiap warga negara Indonesia negeri harus memenuhi pers-
yaratan seperti: berusia minimal
pemindahan atau penerimaan 18 (delapan belas) tahun; memiliki
kompetensi; sehat jasmani dan
Halaman 18 rohani; terdaftar dan memiliki
nomor kepesertaan Jaminan
Sosial; dan memiliki dokumen
lengkap yang dipersyaratkan.

Banyak oknum yang
mengiming-imingi calon PMI
dengan persyaratan mudah dan
penghasilan besar sehingga
menjadi PMI dengan penempa-
tan non prosedural atau ilegal.

Buletin Bicara Data Edisi 1 2022







































EVALUASI PROGRAM BANTUAN SUBSIDI UPAH

Penulis : M.Zaini

Fenomena pandemi Februari 2021. Data pekerja Tahun 2020 yang lalu,
terdampak ini sebagian besar untuk meringankan beban peker-
yang terjadi saat ini akibat karena mengalami penurunan ja/buruh pada masa pandemi
jam kerja. Untuk menanggulangi Covid- 19, Pemerintah melalui
dampak dari merebaknya Virus dampak akibat terjadinya pan- Kementerian Ketenagakerjaan
demi tersebut salah satu upaya telah memberikan bantuan
Covid-19 membawa dampak pemerintah yaitu meluncurkan berupa subsidi gaji/upah bagi
program perlindungan mas- pekerja/buruh. Berdasarkan hasil
yang cukup besar tidak hanya yarakat khususnya buruh survei kerjasama Tim Nasional
terdampak Covid-18 melalui Percepatan Penanggulangan
bagi perekonomian di Indonesia pemberian bantuan dalam Pro- Kemiskinan (TNP2K), Kementeri-
gram Bantuan Subsidi Upah an Ketenagakerjaan dan BPJS
namun juga dunia. Pertumbuhan (BSU), dan bantuan sosial lainn- Ketenagakerkjaan yang dilak-
ya. Program BSU telah diseleng- sanakan pada periode Januari
ekonomi Indonesia dan dunia garakan sejak tahun 2020. sampai dengan Mei 2021,
Adapun Program BSU ini terdapat data yang menunjukkan
pada tahun 2020 mengalami dicanangkan dengan dikeluar- bahwa 99,5% (sembilan puluh
kannya regulasi pemerintah sembilan koma lima persen)
kontraksi sebesar masing-mas- Nomor 23 Tahun 2020 dan pekerja/buruh yang mendapat-
diturunkan menjadi Permenaker. kan bantuan tersebut menya-
ing -2.07 dan -3,2 persen. takan bahwa bantuan subsidi
Progam Bantuan Susidi gaji/upah dimalsud sangat ber-
Badan Pusat Statistik (BPS) mel- Upah (BSU) atahun 2021 adalah manfaat untuk membantu kesuli-
lanjutan dari program sejenis tan dalam pemenuhan kebutuhan
aporkan inflasi tahun kalender sebelumnya pada tahun 2020 sehari-hari baik pada saat
sebagai salah satu upaya miti- bekerja maupun dirumahkan. Hal
selama tahun 2020 sebesar 1,68 gasi Pemerintah terhadap ini secara umum dinilai berhasil
penurunan kemampuan ekonomi dan menjadi dasar agar tetap
persen yang lebih rendah bila masyarakat khsusnya para perlu dilanjutkan untuk dilak-
pekerja dimasa Pandemi Covid sanakan pada tahun 2021.
dibandingkan dengan tahun 2019 19. Berdasarkan hasil survey yang
dilakukan TNP2K tahun 2020, Pandemi Covid-19 tidak
sebesar 2,72 persen. Pada tahun program ini sangat membantu hanya berdampak pada keseha-
2021, angka –angka ini mulai dalam mempertahankan daya tan masyarakat, tetapi juga
beli masyarakat. Namun berbe- memengaruhi kondisi perekono-
membaik dimana pertumbuhan da dengan tahun sebelumnya, mian, pendidikan, dan kehidupan
model pelaksanaan penyaluran sosial masyarakat Indonesia..
ekonomi 2021 pada triwulan III tahun 2021 dalam perjalanannya Pandemi ini menyebabkan
terindikasi memiliki banyak per- beberapa pemerintah daerah
tumbuh 3.51 persen jika diband- masalahan utamanya dampak menerapkan kebijakan Pem-
dari mekanisme penyaluran ban- batasan Sosial Berskala Besar
ingkan dengan kuartal yang tuan yang harus melalui Bank (PSBB) di awal pandemi, berlan-
Pemerintah (HIMBARA). ............ jut menjadi Pembatasan Sosial
sama pada tahun sebelumnya
Buletin Bicara Data Edisi 1 2022
(y-on-y). Begitupun dengan

angka inflasi dimana inflasi

pada kuartal IV 2021 mencapai

sebesar 1,75 persen jika diband-

ingkan dengan inflasi tahun 2020

pada kuartal yang sama. Hal ini

juga ditandai dengan mening-

katnya tingkat pengangguran

terbuka mencapai 7,07 persen

dimana sebelumnya berada

dikisaran 5 persen.............................

Berdasarkan data BPS,
jumlah pekerja yang terdampak
Covid-19 menurun jika diband-
ingkan dengan Agustus 2020
yang mencapai 29,12 juta. Pda
tahun 2021 masih terdapat 19,1
juta penduduk usia kerja yang
terdampak Covid-19 pada

Halaman 38

Berskala Besar (PSBB) Transisi, membentuk suatu program untuk Sistem Keuangan untuk Penanga-
menangani hal tersebut. Dikutip
Pembatasan Sosial Berskala dari laman daring covid19.go.id nan Pandemi Corona Virus
(20/07/20), Presiden Joko
Besar (PSBB) Ketat, Pembatasan Widodo membentuk dan menu- Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
gaskan satu tim terpadu dalam
Sosial Berskala Besar (PSBB) rangka pengendalian dan pen- dalam rangka menghadapi
anganan Covid-19 serta Pemuli-
Transisi II, Pemberlakuan Pem- han Ekonomi Nasional (PEN). ancaman yang membahayakan
Penugasan tersebut menjadi
batasan Kegiatan Masyarakat bagian dari Peraturan Presiden perekonomian nasional dan/atau
Republik Indonesia Nomor 108
(PPKM), Pemberlakuan Pem- Tahun 2020 Tentang Perubahan stabilitas sistem keuangan men-
atas Peraturamn Presiden Nomor
batasan Kegiatan Masyarakat 82 Tahun 2020 tentang Komite jadi Undang-Undang, pemerin-
Penanganan Corona Virus
(PPKM) Mikro, Pemberlakuan Disease (Covid-19) dan Pemuli- tah telah mengundangkan Pera-
han Ekonomi Nasional (PEN).
Pembatasan Kegiatan Mas- Sebagaimana disebutkan dalam turan Pemerintah Nomor 23
Perpres 108/2020 bahwa tugas
yarakat (PPKM) Darurat serta Komite Penanganan Covid-19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
yaitu menyusun rekomendasi
Pemberlakuan Pembatasan strategis kepada Presiden dalam Program Pemulihan Ekonomi
rangka percepatan penanganan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 serta pemulihan pere- Nasional Dalam Rangka Men-
konomian dan transformasi
Level (1-4) yang berimplikasi ekonomi nasional; menginte- dukung Kebijakan Keuangan
grasikan dan menetapkan lang-
terhadap pembatasan aktivitas kah-langkah pelaksanaan kebi- Negara untuk Penanganan Pan-
jakan strategis serta terobosan
masyarakat, termasuk aktivitas yang diperlukan untuk percepa- demi Corona Virus Disease 2019
tan penanganan Covid-19 serta (Covid-19) dan/atau Menghadapi
ekonomi, aktivitas pendidikan, pemulihan ekonomi dan transfor-
masi ekonomi nasional; dan
dan aktivitas sosial lainnya. Beri- melakukan monitoring dan evalu- Ancaman yang Membahayakan
asi pelaksanaan kebijakan strat- Perekonomian Nasional dan/atau
kut alur pemberlakuan kebijakan egis dalam rangka percepatan
penanganan Covid-19 serta
dimaksud.......................... pemulihan perekonomian dan Stabilitas Sistem Keuangan serta
transformasi ekonomi nasional.
Penyelamatan Ekonomi Nasional
Dalam rangka pemulihan
Penerapan Pemberlakuan ekonomi nasional, sejalan dengan (PP Nomor 23 tahun 2020), yang
Pembatasan Kegiatan Mas- penerbitan Perppu Nomor 1 tahun
yarakat (PPKM) untuk menekan 2020 yang telah ditetapkan men- antara lain mengatur mengenai
laju penyebaran Covid-19 terse- jadi Undang-Undang Nomor 2
but juga berimplikasi pada oper- tahun 2020 tentang Kebijakan program Pemulihan Ekonomi
asional dunia usaha. Beberapa Keuangan Negara dan Stabilitas
sektor usaha yang mengalami Nasional (PEN), salah satunya
dampak tersebut antara lain
sektor usaha industri barang kon- dengan menggunakan modalitas
sumsi, transportasi, aneka indus-
tri, properti dan real estate serta Penempatan Dana kepada bank
perdagangan dan jasa. Dampak
penurunan produksi dan kemam- peserta untuk disalurkan kepada
puan finansial perusahaan
tentunya juga akan memengaruhi bank pelaksana yang telah
pemenuhan kewajiban perusa-
haan terhadap hak-hak peker- melakukan restrukturisasi
ja/buruh. Hal ini akan mengaki-
batkan timbulnya permasalahan kredit/pembiayaan dan/atau
ekonomi bagi pekerja/buruh yang
bekerja di sektor-sektor usaha memberikan tambahan
tersebut di atas.................................
kredit/pembiayaan modal kerja

bagi pelaku Usaha Mikro, Usaha

Kecil, dan Usaha Menengah serta

Koperasi..........................

Program Pemulihan

Ekonomi Nasional atau disingkat

PEN adalah rangkaian kegiatan

untuk pemulihan perekonomian

nasional yang merupakan bagian

dari kebijakan keuangan negara

yang dilaksanakan oleh Pemerin-

Menghadapi pandemi tah untuk mempercepat penan-
dan ketidakstabilan ekonomi
yang menerjang Indonesia, ganan pandemic Corona Virus
pemerintah dengan segera
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau

menghadapi ancaman yang

Buletin Bicara Data Edisi 1 2022 Halaman 39

membahayakan perekonomian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Corona Virus Disease 2019
nasional dan/atau stabilitas Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan (Covid-19) Tahun Anggaran 2021,
system keuangan serta penyela- Program Pemulihan Ekonomi syarat-syarat agar menjadi
matan nasional (Peraturan Nasional dalam Rangka Men- penerima Bantuan Subsidi
Pemerintah Nomor 43 tahun dukung Kebijakan Keuangan Gaji/Upah (BSU) yaitu :..................
2020 Pasal 1). ................................... Negara Untuk Penanganan Pan-
demi Corona Virus Disease 2019 1. Warga Negara Indonesia
Salah satu bentuk pro- (Covid-19) dan/atau Menghada- yang dibuktikan dengan kepemi-
gram yang mendukung Pemuli- pi Ancaman Yang Membahaya- likan Nomor Induk Kependudukan
han Ekonomi Nasional (PEN) kan Perekonomian Nasional (NIK);..........................
yang dicanangkan oleh Kement- dan/atau Stabilitas Sistem
erian Ketenagakerjaan yaitu Keuangan Serta Penyelamatan 2. Peserta aktif program
Bantuan Subsidi Gaji/Upah bagi Ekonomi Nasional.............................. Jaminal Sosial Ketenagakerjaan
Pekerja/Buruh. Bantuan tersebut BPJS Ketenagakerjaan sampai
masuk ke dalam kriteria Bantuan Mengacu kepada Keputu- dengan bulan Juni 2021;
Pemerintah, yaitu bantuan yang san Direktur Jenderal Pembinaan
ditujukan untuk mereka yang Hubungan Industrial dan Jaminan 3. Mempunyai Gaji/Upah
tidak memenuhi kriteria bantuan Sosial Tenaga Kerja Nomor 4 paling banyak sebesar
sosial yang diberikan oleh tahun 2021 tentang Petunjuk Rp3.500.000,00 (tiga juta lima
pemerintah kepada perseoran- Teknis Penyaluran Bantuan ratus ribu rupiah) per bulan;
gan. Program Bantuan Subsidi Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah merupakan program Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh • Dalam hal Pekerja/Bu-
stimulus yang dikoordinasikan Dalam Penanganan Dampak
dan dibahas bersama antara Corona Virus Disease 2019 ruh bekerja di wilayah dengan
Kementerian Ketenagakerjaan, (Covid-19) Tahun Anggaran 2021,
Kementerian Keuangan, dan BPJS tujuan pemberian bantuan ini upah minimum kabupaten/ko-
Ketenagakerjaan. .......................... yaitu untuk melindungi, memper-
tahankan, dan meningkatkan ta lebih besar dari
Bantuan subsidi gaji/upah kemampuan ekonomi Peker-
kepada pekerja lebih dikenal ja/Buruh dalam penanganan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima
dengan akronim BSU (Bantuan dampak Covid-19. Bantuan ini
Subsidi Gaji/Upah). Program ini juga diharapkan mampu menja- ratus ribu rupiah) maka pers-
merujuk kepada Peraturan Men- ga serta meningkatkan daya beli yaratan Gaji/Upah tersebut
teri Ketenagakerjaan Republik pekerja atau buruh dan men-
Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 dongkrak konsumsi, sehingga menjadi paling banyak sebe-
Tentang Perubahan atas Peratur- menimbulkan multiplier effect
an Menteri Ketenagakerjaan pada pertumbuhan ekonomi dan sar upah minimum kabupat-
Nomor 14 Tahun 2020 Tentang kesejahteraan masyarakat. ......... en/kota dibulatkan ke atas
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Masih mengacu pada hingga ratus ribuan penuh
Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Keputusan Direktur Jenderal
Dalam Penanganan Dampak Pembinaan Hubungan Industrial sebagaimana tercantum
Corona Virus Disease 2019 dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Covid-19). Regulasi tersebut Nomor 4 tahun 2021 tentang pada tabel 1 di bawah;
disusun untuk melaksanakan Petunjuk Teknis Penyaluran Ban-
Peraturan Pemerintah Republik tuan Pemerintah Berupa Subsidi • Dalam hal wilayah
Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh
Tentang Perubahan Atas Dalam Penanganan Dampak tidak menetapkan upah mini-
mum kabupaten/kota maka
Halaman 40
persyaratan Gaji/Upah terse-

but menjadi paling banyak

sebesar upah minimum

provinsi dibulatkan ke atas

hingga ratus ribuan penuh

sebagaimana tercantum

pada tabel 1 di bawah;

• Gaji/Upah paling
banyak sebesar

Buletin Bicara Data Edisi 1 2022

Rp3.500.000,- (tiga juta lima syaratan calon penerima BSU mekanisme penyaluran burekol
ratus ribu rupiah) atau pada tahun 2020. .........................
Gaji/Upah lebih besar dari agar penyaluran dana bantuan
Rp3.500.000,- (tiga juta lima Nantinya, bantuan subsidi
ratus ribu rupiah) tersebut di gaji/upah ini akan diberikan menjadi lebih efektif dan efisien.
atas terdiri dari upah pokok dalam bentuk uang sebesar Rp
dan tunjangan tetap, dan 500.000,- /bulan selama 2 bulan, Contoh kasusnya yaitu terdapat
merupakan Gaji/Upah terakhir yang akan dibayarkan sekaligus. pekerja/buruh di wilayah PPKM
yang dilaporkan oleh pengu- Bantuan subsidi gaji/upah ini akan
saha atau pemberi kerja ditransfer langsung ke rekening level 4 pada salah satu
kepada BPJS Ketenagaker- pekerja/buruh melalui rekening
jaan dan tercatat di BPJS Bank penyalur, yaitu Himpunan bergerak disektor property dan
Ketenagakerjaan; ................ Bank Milik Negara (Himbara)
yang terdiri atas Bank Negara real estate yang telah mendafar-
Indonesia (BNI), Bank Rakyat
Indonesia (BRI), Bank Tabungan kan pekerjanya pada program
Negara (BTN) serta Bank
jaminan sosial ketenagakerjaan
Mandiri. Khusus penerima BSU
yang berada di Provinsi Aceh, di BPJS Ketenagakerjaan, dengan
penyaluran dana BSU dilakukan
melalui rekening Bank Syariah gaji/upah sebesar Rp.
Indonesia (BSI)...................................
3,000,000.00 (tiga juta rupiah).
Bagi para calon penerima
BSU yang belum memiliki reken- Perusahaan tersebut melakukan
ing himbara, tidak perlu merasa
4. Bekerja di wilayah Pem- khawatir. Juknis penyaluran BSU pembayaran gaji kepada seluruh
berlakuan Pembatasan Kegiatan juga mengatur tentang
Masyarakat (PPKM) level 3 (tiga) bagaimana mekanisme penyalu- karyawannya dengan menggu-
dan level 4 (empat) yang ran Burekol (Buku Rekening
ditetapkan oleh Pemerintah Kolektif) yaitu bagi calon peneri- nakan Bank Penyalur Non-
sebagaimana tercantum pada ma BSU yang belum memiliki
tabel 2 di bawah; dan rekening himbara. Kemnaker
......................... akan berusaha memaksimalkan

5. Diutamakan yang bekerja Himbara, misalnya BCA/CIM-
pada sektor usaha industri B/Danamon dsb. Kemudian,
barang konsumsi, transportasi, Pekerja/Buruh tersebut mendaft-
aneka industri, properti dan real arkan dirinya pada Sisnaker
estate, perdagangan dan jasa (Sistem Informasi Ketenagaker-
kecuali jasa pendidikan dan kese- jaan) yang dapat diakses melalui
hatan, sesuai dengan klasifikasi https://www.kemnaker.go.id.
data sektoral di BPJS Ketenagak- Setelah mendapat OTP, akun
erjaan.......................... telah berhasil diverifikasi, sehing-
ga munculah notifikasi terkait
Selain persyaratan penyaluran BSU pada halaman
utama profil. Pada notifikasi itu,
sebagaimana yang telah dise- disebutkan bahwa pekerka/bu-
ruh yang bersangkutan akan
butkan di atas, pada Pasal 3B diarahkan untuk melakukan akti-
vasi rekening baru pada Bank
Peraturan Menteri Ketenagaker- Himbara yang sudah ditunjuk.

jaan Nomor 16 tahun 2021 mens- Halaman 41

yaratkan calon penerima bantu-

an pemerintah berupa Subsidi
Gaji/Upah diprioritaskan bagi
pekerja/buruh yang belum

menerima program kartu prak-

erja, program keluarga harapan,

atau progam bantuan produktif

usaha mikro. Persyaratan ini

merupakan salah satu pembeda

dibandingkan dengan per-

Buletin Bicara Data Edisi 1 2022

Program Bantuan Subsisi (BPJS) Ketenagakerjaan serta dalam mengakses informasi ter-

Upah (BSU) tahun 2021 telah Perbankan. ......................... kait utamanya kepastian

disalurkan Pemerintah sejak apakah mereka (pekerja) me-

Agustus 2021, berbeda dengan Berdasarkan temuan nerima dana BSU atau tidak.
lapangan diperoleh kesimpulan
penyaluran BSU tahun bahwa model pelaksanaan pen- Ketiga adalah pembukaan
yaluran BSU tahun 2021 tidak
sebelumnya, program ini men- sebaik model pelaksanaan peny- rekening kolektif (Burekol).
aluran BSU tahun 2020. Ter-
yasar kepada 8,8 juta pekerja dapat tiga permasalahan pokok Pembukaan rekening banyak
yang menyebabkannya yaitu :
dengan besaran bantuan dan terkendala dalam proses verifi-

kriteria yang sedikit berbeda jika kasi dan validasi (aktivasi reken-

dibandingkan dengan BSU tahun ing) yang memakan waktu dan

2020. ......................... dirasa mengganggu aktivitas

Dalam pelaksanaan BSU

tahun 2021, ditengarai, pelaksa-

naannnya tidak sesukses pelak-

sanaannya pada tahun 2020,

mengapa demikian? Evaluasi ini

menjadi penting untuk dilakukan

guna mencari tahu bagaimana

proses pelaksanaan penyaluran

BSU tahun 2021 dan dalam

upaya memberikan rekomen-

dasi perbaikan kebijakan peny-

aluran BSU dan kebijakan kede-

pan terkait dengan penyaluran

bantuan sejenis. Data kajian

yang telah dilakukan oleh Pusat

Pengembangan Kebijakan Terkait dengan data, data peny- produksi perusahaan. ....................
aluran BSU tahun 2021 dapat
Ketenagakerjaan (Pusbangjak) dikategorikan kurang valid, hal Merujuk praktik umum
ini diindikasikan dengan banyak diberbagai Negara, penyaluran
diperoleh dari berbagai sumber ditemukannya data penerima bantuan subsidi upah banyak
yang tidak tepat sasaran, dan disalurkan melalui perusahaan.
baik literatur pustaka, laporan data balikan dalam jumlah yang Beberapa kelebihannya adalah
relatif besar setelah melalui subsidi upah mampu memper-
hasil pengumpulan data dan proses penyaringan pihak tahankan kesempatan kerja
Kementerian Ketenagakerjaan dan produktivitas perusahaan
pelaksanaan Focus Group Discus- dan pada saat proses pembu- walaupun hal ini juga sangat
kaan rekening oleh Perbankkan. tergantung bagaimana perfor-
sion (FGD). Pertimbangan lokus Dalam proses penyiapan data ini, ma perusahaan pada saat itu.
Perusahaan sebenarnya mem- Untuk kasus Indonesia, model
penelitian diambil merujuk pada punyai peran kunci dalam penyaluran melalui perusahaan
proses penyediaannya. Kedua, ini diyakini mampu mengurangi
besaran data penerima BSU terkait dengan layanan informasi. biaya transfer/kliring yang dike-
Layanan informasi dapat dikate- luarkan pada program penyal-
dimana Pulau Jawa menjadi gorikan kurang responsif hal ini uran sebelumnya dimana diwak-
diindikasikan dengan kesulitan tu yang bersamaan juga mampu
wilayah yang memiliki jumlah pekerja atau pihak perusahaan memperbaiki kualitas data. Jadi

penerima terbesar berdasarkan Buletin Bicara Data Edisi 1 2022

wilayah (84%). Pengumpulan

data dilakukan dengan menggu-

nakan teknik wawancara men-

dalam, dan Focus Group Discus-

sion (FGD). Responden dalam

penelitian ini terdiri dari para

manajer HRD, pekerja, aparatur

Dinas Tenaga Kerja dan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Halaman 42

pada prinsipnya model penyalu- Perusahaan. ......................... ini dapat disampaikan beberapa
ran BSU ini dimulai dari perusa- saran dan rekomendasi sebagai
haan dan berakhir pada Berdasarkan hasil kajian berikut :

Buletin Bicara Data Edisi 1 2022 Halaman 43

Demikian hasil kajian dari Pusat Gaji/Upah (BSU) tahun 2021. Beri- Jumlah Penerima BSU 2021 ber-
kut ini adalah ringkasan dari total dasarkan tahapan ...........................
Pengambangan Kebijakan penerima BSU tahun 2021 ......

Ketenagakerjaan terkait Evaluasi

Program Bantuan Subsidi ............

Jumlah Penerima BSU 2021 berdasarkan tahapan

Tahapan Rekening Berhasil Disalurkan
Jumlah Rekening
TAHAP 1 951.898
TAHAP 2 1.168.011
TAHAP 3 1.230.203
TAHAP 4 1.413.366
TAHAP 5 1.451.761
TAHAP 6 14.046
TAHAP 1 PERLUASAN 497.481
TAHAP 2 PERLUASAN 166.198
TAHAP 3 PERLUASAN 323.735
TAHAP 4 PERLUASAN 34.380
TAHAP 5 PERLUASAN 41.505
TAHAP 6 PERLUASAN 11.654
TAHAP 7 PERLUASAN 17.892
TAHAP PERBAIKAN 72.598
JUMLAH 7.394.728

Sumber : Ditjen PHIJSK, diolah Pusdatik Kemnaker

Halaman 44 Buletin Bicara Data Edisi 1 2022

PENERAPAN BUDAYA K3 PADA SETIAP
KEGIATAN USAHA GUNAMENDUKUNG Penulis : Rina Irania A
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI ERA DIGITALISASI

Era Digital telah mengh- tertinggi adalah kecelakaan lalu nasional suatu bangsa. Pelaksa-
adirkan tantangan baru dalam lintas dalam hubungan kerja naan K3 akan mencegah dan
upaya pelindungan keselamatan yakni sebanyak 2.484 kasus, meminimalkan kecelakaan kerja
dan kesehatan kerja (K3) bagi diikuti mesin (mesin pons, mesin dan penyakit akibat kerja dan
pekerja. Bahwa perkembangan pres, gergaji, mesin bor, mesin juga menunjang peningkatan
teknologi digital memunculkan tenun, dll) sebanyak 1.363 kasus, produktivitas dan kesejahteraan,
pola hubungan kerja yang lebih kemudian pesawat angkut serta peningkatan daya saing
fleksibel karena para pekerja sebanyak 828 kasus, perkakas perusahaan dan keberlanjutan
bisa bekerja di luar tempat kerja, kerja tangan sebanyak 375 kasus, usaha. Keberhasilan program K3
termasuk dirumah dan di tempat dan permukaan lantai kerja juga akan menghasilkan pening-
umum, dan menghadapi risiko sebanyak 235 kasus. Jika dilihat katan Indeks Pembangunan Ma-
kesehatan dan keselamatan di menurut provinsi, kecelakaan nusia (HDI). Peningkatan ini akan
tempat mereka melakukan kerja paling banyak terjadi di sangat membantu dalam
pekerjaan. Dengan kondisi provinsi jawa barat. menunjang pembangunan nasi-
demikian, upaya pengawasan onal dan peningkatan daya saing
kondisi kesehatan dan kesela- Masih terjadinya kasus nasional.
matan tempat kerja juga menja- kecelakaan kerja tersebut
di lebih sulit dilaksanakan. Untuk mencerminkan bahwa masih Menaker menyampaikan
itulah perkembangan teknologi terbatasnya penyediaan alat
dan informasi harus diimbangi pelindung kerja dan kurang strategi nasional K3 yang akan
dengan upaya untuk menekan disiplinnya para pekerja dalam
kecelakaan kerja dan penyakit menggunakan alat pelindung. ditetapkan pemerintah yaitu Pro-
akibat kerja melalui pelaksanaan Untuk itu, perlu adanya pendeka-
keselamatan dan kesehatan tan dan sosialisasi K3 yang lebih mosi K3 Nasional, Penguatan
kerja (K3). intens dan inovatif, agar bisa
semakin peduli dan melak- Kapasitas Sumber Daya K3, Pen-
Kecelakaan kerja secara sanakan K3 di tempat kerja.
umum dapat mengakibatkan gawasan dan Penegakan Hukum
cacat, meninggal dunia, dan Kecelakaan kerja dan PAK
sementara tidak mampu bekerja, tidak hanya menyebabkan Norma K3, Penguatan Sistem
yang disebabkan berbagai hal. kematian, kerugian materi, moril
Berdasarkan data dari Ditjen. dan pencemaran lingkungan Pelaporan dan Manajemen,
Binwasnaker & K3 sampai namun juga mempengaruhi pro-
dengan tahun 2021 tercatat 7.298 duktivitas, kesejahteraan pekerja Informasi K3 Nasional, serta Pen-
kasus kecelakaan kerja dengan maupun masyarakat bahkan
jumlah korban sebanyak 9.224 dapat menurunkan kualitas pem- guatan Koordinasi, Sinergi dan
orang, 33 kasus keracunan dan 6 bangunan dan Indeks Pemban-
kasus penyakit akibat kerja gunan Manusia (IPM) yang pada Kolaborasi K3. Disamping hal
(PAK). Menurut sumber penye- akhirnya dapat berpengaruh
babnya, angka kecelakaan kerja terhadap rendahnya daya saing tersebut, untuk menyederah-

Buletin Bicara Data Edisi 1 2022 anakan pemahaman dalam

mengimplementasikan K3,

Menaker juga mengenalkan 3N

yaitu Nihil Kecelakaan Kerja, Nihil

Pelanggaran Norma K3, dan Nihil

Penindakan Hukum K3. 3N harus

menjadi target capaian bagi kita

semua dan kita semua harus

mensosialisasikannya sehingga

budaya K3 akan semakin terse-

bar luas di masyarakat.

Halaman 45

Sejak tahun 1984 dengan bertepatan 40 tahun Tahun 2015-2019. Tema pokok
Undang-Undang Nomor 1 Tahun bulan K3 nasional tahun 2015
diterbitkannya Kepmenaker 1970 tentang Keselamatan Kerja. adalah MELALUI PENERAPAN
Dari tahun ke tahun, tema yang SMK3 KITA WUJUDKAN INDO-
Nomor Kep.13/Men/1984 tentang diterapkan pada Bulan K3 Nasi- NESIA BERBUDAYA K3 DALAM
onal berbeda-beda. Berikut MENGHADAPI PERDAGAN-
Pola Kampanye Nasional K3 Tema Pokok Bulan K3 Nasional GAN BEBAS, tahun 2016 adalah
dari waktu ke waktu yang telah TINGKATKAN BUDAYA K3
hingga tahun 1992, pemerintah dilaksanakan sejak tahun 2010 UNTUK MENDORONG PRODUK-
sampai dengan sekarang : TIVITAS DAN DAYA SAING DI
bersama-sama pemangku PASAR INTERNASIONAL, tahun
2017 adalah DENGAN BUDAYA
kepentingan telah melakukan K3 KITA TINGKATKAN KUALITAS
HIDUP MANUSIA MENUJU
upaya yang intensif untuk MASYARAKAT YANG SELAMAT,
SEHAT DAN PRODUKTIF, tahun
memasyarakatkan K3 melalui 2018 adalah MELALUI BUDAYA
KESELAMATAN DAN KESEHA-
Kampanye Nasional K3 selama 1 TAN KERJA (K3) MENDORONG
TERBENTUKNYA BANGSA YANG
(satu) bulan dimulai tanggal 12 BERKARAKTER, dan tahun 2019
adalah WUJUDKAN KEMANDI-
Januari sampai dengan 12 Febru- • Berdasarkan Keputusan RIAN MASYARAKAT INDONE-
Menteri Tenaga Kerja dan Trans- SIA BERBUDAYA KESELA-
ari yang selanjutnya dikenal migrasi Republik Indonesia MATAN DAN KESEHATAN
Nomor: Kep.372/Men/XI/2009 KERJA (K3) UNTUK MEN-
dengan Bulan K3 Nasional. Sejak tentang Petunjuk Pelaksanaan DUKUNG STABILITAS EKONOMI
Bulan Keselamatan dan Keseha- NASIONAL.
tahun 1993 hingga tahun 2008 tan Kerja Nasional Tahun
2010-2014. Tema pokok bulan K3
Kampanye Nasional K3 diubah nasional tahun 2010 adalah
GELORAKAN GEMA DAYA K3
menjadi Gerakan Nasional DALAM KEHIDUPAN BERMAS-
YARAKAT, tahun 2011 adalah
Membudayakan K3 dengan Kep- TINGKATKAN PELAKSANAAN
GEMA DAYA K3 UNTUK MEN-
menaker Nomor DUKUNG DAYA SAING USAHA
DALAM GLOBALISASI), tahun
Kep.463/Men/1993 dikenal 2012 adalah OPTIMALISASI
PENERAPAN SMK3 UNTUK PEN-
dengan Bulan K3 Nasional. Pada INGKATAN MUTU KERJA DAN
PRODUKTIVITAS, tahun 2013
tahun 2009, Gerakan Nasional adalah BUDAYAKAN K3 DISETI-
AP KEGIATAN USAHA MENUJU
Membudayakan K3 diubah MASYARAKAT INDUSTRI YANG
SELAMAT, SEHAT DAN PRO-
strateginya yang diwujudkan DUKTIF, dan tahun 2014 adalah
WUJUDKAN BUDAYA K3 UNTUK
dalam “Gerakan Efektif Mas- MENJAMIN STABILITAS USAHA
DALAM MENDUKUNG PER-
yarakat Membudayakan K3 TUMBUHAN EKONOMI NASI-
(GEMA DAYA K3)” dan ONAL.

dicanangkan pada mulainya

pelaksanaan Bulan K3 Nasional

tanggal 12 Januari 2009. GEMA • Berdasarkan Keputusan

DAYA K3 ini merupakan gerakan Menteri Ketenagakerjaan

berkelanjutan yang dilaksanakan Republik Indonesia Nomor 328

secara terus menerus sepanjang Tahun 2019 tentang Petunjuk

tahun seiring dengan berlangsun- Pelaksanaan Bulan Keselamatan

gnya proses produksi di tempat dan Kesehatan Kerja Nasional
kerja/perusahaan.
Tahun 2020. Tema pokok bulan

K3 nasional tahun 2020 adalah

Tahun 2010 adalah OPTIMALISASI KEMANDIRIAN
momentum yang tepat untuk
lebih meningkatkan K3 menjadi MASYARAKAT BERBUDAYA K3
budaya di tempat kerja dan
menjadikan masyarakat Indone- PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI
sia berbudaya K3, karena berte-
patan 100 tahun diterapkan 4.0 BERBASIS TEKNOLOGI
Peraturan Keselamatan Kerja di
Indonesia oleh pemerintahan INFORMASI.
Belanda dengan memberlakukan
Veiligheidsdreglement 1910 dan • Berdasarkan Keputusan

Menteri Ketenagakerjaan • Berdasarkan Keputusan

Republik Indonesia Nomor 386 Menteri Ketenagakerjaan

Tahun 2014 tentang Petunjuk Republik Indonesia Nomor 365

Pelaksanaan Bulan Keselamatan Tahun 2020 tentang Petunjuk

dan Kesehatan Kerja Nasional Pelaksanaan Bulan Keselamatan

Halaman 46 Buletin Bicara Data Edisi 1 2022

dan Kesehatan Kerja Nasional budaya K3 disetiap kegiatan (b) Meningkatnya jumlah perusa-
Tahun 2021. Tema pokok bulan K3 pembangunan ekonomi yang haan nihil kecelakaan; (c)
nasional tahun 2021 adalah PEN- inklusif dan berkelanjutan. Kemu- Meningkatnya pertumbuhan
GUATAN SUMBER DAYA MA- dian, sasarannya diantaranya: ekonomi di semua sektor usaha
NUSIA YANG UNGGUL DAN (a) Meningkatnya jumlah perusa- yang berbudaya K3; (d) Mening-
BERBUDAYA K3 PADA SEMUA haan yang menerapkan SMK3 katnya produktivitas kerja secara
SEKTOR USAHA. berbasis teknologi informasi; nasional.

• Berdasarkan Keputusan Halaman 47

Menteri Ketenagakerjaan

Republik Indonesia Nomor 202

Tahun 2021 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Bulan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja Nasional

Tahun 2022. Tema pokok bulan K3

nasional tahun 2022 adalah PEN-

ERAPAN BUDAYA K3 PADA

SETIAP KEGIATAN USAHA

GUNA MENDUKUNG PERLIND-

UNGAN TENAGA KERJA DI ERA

DIGITALISASI.

Seperti tahun-tahun

sebelumnya, tujuan dari pelaksa-

naan Bulan K3 Nasional ini adalah

dalam rangka melakukan sosial-

isasi, promosi guna meningkatkan

pemahaman dan kesadaran

akan arti penting K3 (kesela-

matan dan kesehatan kerja) bagi

kelangsungan dunia usaha dalam

menjamin ketahanan ekonomi

nasional. Adapun tujuan diber-

lakukan dan diselenggarakan

Bulan K3 diantaranya: (a)

Meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan norma K3; (b) Menja-

min terlaksananya perlindungan

K3 pada setiap kegiatan di

semua sektor usaha; (c) Mening-

katkan penerapan K3 pada pola

dan bentuk pekerjaan baru yang

timbul akibat era ekonomi digi-

talisasi; (d) Mewujudkan sumber

daya manusia K3 yang unggul

dan berdaya saing; (e) Mening-

katkan partisipasi semua pihak

dalam mewujudkan pelaksanaan

Buletin Bicara Data Edisi 1 2022