MOZAIK INDONESIA

regulasi yang ada, terbuka peluang bagi calon-calon kepala daerah
yang tampil dalam pentas politik lokal yang berasal dari berbagai
latar belakang profesi. Juga bisa berasal dari berbagai latar
belakang pendidikan. Disparitas latar belakang calon yang begitu
besar itu, hanya dapat dinetralisir dalam proses penjaringan yang
dilakukan oleh parpol. Sehingga Parpol-lah yang paling
bertanggung jawab untuk melakukan seleksi awal calon kepala
daerah untuk menyajikannya kepada publik untuk dipilih.

Penerapan prosedur penjaringan yang transparan dan
akuntabel bisa memberikan jaminan bagi munculnya kepala daerah
yang mempunyai visi dan misi yang sesuai dengan karakter dan
cita-cita parpol tanpa mengabaikan niat dan kesungguhan kandidat
untuk membangun daerah.

Ketentuan bahwa figur Kepala Daerah dapat ditentukan oleh
parpol atau gabungan parpol dalam jumlah tertentu, didasari oleh
ide bahwa parpol-parpol yang berhasil mendudukkan wakilnya di
DPRD, atau yang berhasil meraih jumlah suara tertentu dalam
pemipilihan umum anggota legislatif, memiliki konstituen dan basis
massa yang riil di daerah itu. Secara tidak langsung, partai-partai
tersebut dianggap memiliki legitimasi untuk melakukan sesuatu
atas nama rakyat yang konstituen yang diwakilinya.

Dalam bayangan kita, figur yang didukung oleh Parpol untuk
diusung menjadi kontestan merupakan ‗the best person‘ yang
dipilih berdasarkan kualitas pribadi sebagaimana ‗keinginan
mayoritas rakyat.‘ Figur yang secara normatif tidak hanya
memenuhi seluruh kriteria dan syarat pencalonan, namun juga
memiliki kualitas pribadi yang memadai untuk menjadi pemimpin
daerah. Memiliki tingkat akseptabilitas di kalangan masyarakat yang
nilainya minimal setara dengan perolehan suara parpol dalam
pemilihan anggota legislatif. Di sini terlihat bahwa sebetulnya ada

M o z a i k I n d o n e s i a | 91

benang merah yang menghubungkan antara rakyat sebagai pemilih
dengan kontestan pilihan parpol. Parpol memilih kontestan,
sehingga kontestan sesungguhnya adalah pilihan rakyat.

Jika dalam proses rekrutmen ini parpol menetapkan kriteria
dan persyaratan yang lebih rasional, maka paling tidak akan terjadi
seleksi secara alamiah yang akan menyaring setiap orang yang
akan memasuki arena kontestasi pilkada. Hal itu akan memberikan
jaminan bahwa hanya orang-orang terbaik yang akan lolos dalam
seleksi itu. Namun apa yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa
pertimbangan-pertimbangan rasional itu telah dikesampingkan oleh
konsesi-konsesi yang bersifat materil sehingga uanglah yang
menjadi menjadi alat tawar menawar utama dalam kesepakatan
itu. Maka bisa dipastikan bahwa fungsi rekrutmen parpol akan
berujung pada lahirnya kontestan yang ‗mata duitan.‘ Banyak
pimpinan parpol di daerah yang tidak memiliki kapasitas dan
kapabilitas yang memadai untuk menyiapkan calon kontestan yang
benar-benar layak untuk memimpin daerah. Dengan pengalaman
politik seadanya, mereka bekerja merekrut calon kontestan hanya
berdasarkan insting dan hitung-hitungan laba rugi.

Di samping itu, tidak ada ruang yang memadai bagi publik
untuk turut serta memberikan pandangan-pandangan yang
diperlukan untuk menghasilkan rekrutmen yang ideal sesuai
harapan rakyat. Pimpinan parpol bisa melepaskan diri dari rakyat
dan sama sekali menghindar dari ‗jangkauan‘ kehendak rakyat, baik
sebagai konstituen maupun sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
di negeri ini.

Keputusan parpol untuk memberikan dukungan kepada
seorang kontestan, ternyata juga bukanlah domain pimpinan parpol
di daerah. Hampir seluruh parpol di Indonesia masih menganut
struktur kepemimpinan sentralistis. Pengurus di tingkat lokal hanya

92 | Andi P. Rukka

bertugas memberikan rekomendasi tanpa kewenangan untuk
memutuskan arah dukungan. Tentu saja hal itu tidak sejalan
dengan semangat desentralisasi yang sudah meniscayakan seluruh
regulasi di berbagai bidang ketatanegaraan disesuaikan dengan
otonomi daerah. Akibatnya, keputusan pimpinan parpol di tingkat
pusat dalam mendukung kontestan, seringkali bukan
pengejawantahan kehendak konstituen parpol di daerah.

Dengan pilihan-pilihan tindakan yang tersedia seperti itu,
maka sebenarnya Pimpinan Parpol di daerah bisa berperan sebagai
salah satu simpul solusi dalam mewujudkan desentralisasi yang
berkualitas. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, didukung dengan
kapasitas yang mumpuni dalam melakukan rekrutmen politik yang
sehat tanpa konsesi dalam bentuk materi yang memberatkan
kandidat kontestan, pimpinan parpol bisa mencegah terjadinya
korupsi sejak dini. Apalagi jika dalam proses pencalonan
selanjutnya, mesin parpol bekerja secara maksimal dengan
menggunakan struktur dan kader-kader potensialnya yang tersebar
di seluruh pelosok daerah. Menggunakan jaringan simpatisan dan
pendukungnya untuk memenangkan kandidat yang didukungnya
berdasar komitmen pada kepentingan partai pada khususnya, dan
kepentingan daerah pada umumnya.

Di samping itu, hubungan antara parpol dengan kontestan
seharusnya dibangun atas dasar kepentingan rakyat, bukan
kepentingan parpol, kelompok, apalagi kepentingan pribadi.
Dengan cara rekrutmen yang bebas dari kepentingan dangkal
seperti itu, pimpinan parpol bisa mendorong tampilnya calon yang
memenuhi harapan rakyat. Apalagi jika selama bekerja menjaring
kandidat, para pimpinan parpol senantiasa meminta pendapat
konstituen.

M o z a i k I n d o n e s i a | 93

Kepala Daerah
Simpul Solusi yang kedua adalah Kepala Daerah. Kepala

Daerah adalah pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan di
daerah otonom. Dalam kapasitas itu, kepala daerah adalah
pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas berjalannya
fungsi-fingsi negara di daerah, sesuai dengan wewenang yang
diberikan oleh negara kepadanya. Kepala daerah merupakan figur
sentral yang menjadi penentu kualitas jalannya pemerintahan
daerah. Seluruh beban tugas dan tanggung jawab untuk
memajukan daerah dan menjadikan daerah sebagai tempat tinggal
yang nyaman bagi seluruh rakyatnya berada di pundak kepala
daerah. Boleh dikata, kepala daerah adalah manusia biasa tapi
dengan beban yang luar biasa. Kepala daerah adalah penerima
mandat dari rakyat sekaligus pengemban tugas dari pemerintah
pusat yang menjamin berjalannya fungsi-fungsi negara di daerah.

Menjadi seorang kepala daerah dalam era otonomi daerah
dewasa ini adalah sebuah situasi yang sangat menantang sekaligus
menjanjikan. Dengan kekuasaan dan otoritas yang dimiliki, seorang
kepala daerah bisa melakukan apa saja untuk memenuhi tugas dan
tanggung jawabnya. Laksana seorang nakhoda, ia bisa membawa
kapal yang dipimpinnya berlayar ke pulau manapun. Ke pulau
harapan yang penuh dengan kesejahteraan, atau ke pulau
bencana yang muram durja.

Saat seseorang menjadi kepala daerah, tersedia pilihan-
pilihan sikap dan tindakan dari yang terbaik hingga ke yang
terburuk. Kepala daerah bisa sekadar memuaskan syahwat
berkuasa dan menggunakan jabatannya untuk menunjukkan
kekuasaan, ataukah ia sekadar menempatkan diri sebagai salah
seorang pekerja yang mengabdi untuk kepentingan rakyat. Ia bisa

94 | Andi P. Rukka

memperkaya diri dengan sumber-sumber kekayaan daerah, atau
menjadi berkah bagi masyarakatnya.

Sebagai pemimpin, kepala daerah memiliki dua dimensi
kepemimpinan yang harus dijalankan secara simultan. Yaitu
kepemimpinan yang berdimensi struktural, dan kepemimpinan
berdimensi sosial. Hal ini berbeda dengan pemimpin pada sebuah
organisasi atau perusahaan, di mana dimensi kepemimpinan dari
pemimpin organisasi atau perusahaan itu hanya berlaku dalam
internal organisasi atau perusahaannya.

Kepemimpinan berdimensi struktural yang dijalankan oleh
kepala daerah terkait dengan kedudukan kepala daerah sebagai
pemimpin birokrasi pemerintahan dengan tugas menjalankan
seluruh kebijakan publik yang sudah diputuskan di ranah politik.
Dalam hal ini, kepala daerah berperan sebagai manajer. Dengan
kedudukan tersebut, kepala daerah bertanggung jawab untuk
menggerakkan dan mengendalikan birokrasi, sehingga birokrasi
bisa bekerja sesuai dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan.

Birokrasi yang terwadahi dalam lembaga-lembaga perangkat
daerah adalah aparatur pemerintah daerah yang memiliki tugas
pokok dan fungsi yang beragam sesuai dengan urusan
pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah otonom. Baik
urusan wajib maupun urusan pilihan. Besaran jumlah lembaga
perangkat daerah pada daerah yang satu bisa saja berbeda dengan
daerah lainnya. Akan tetapi pada umumnya, ukuran perangkat
daerah yang dibentuk pada setiap daerah selalu mengikuti
ketentuan pola maksimal dengan berbagai tujuan.

Sebagai manajer, kepala daerah bertanggung jawab untuk
membangun sinergitas dan sinkronisasi antar lembaga sehingga
setiap unit berkontribusi bagi kepentingan pemerintahan daerah.
Kepala daerah juga bisa menumbuhkan budaya kerja yang sehat,

M o z a i k I n d o n e s i a | 95

membangkitkan semangat dan etos kerja birokrasi hingga ke level
yang maksimal. Itu bisa terjadi jika Kepala daerah memiliki
kapasitas manajerial yang prima. Namun sebaliknya, jika kepala
daerah tidak memiliki kemampuan manajemen sumber daya
manusia yang sehat, maka kepala daerah justru bisa
menghancurkan budaya kerja yang sudah mapan, meruntuhkan
moril aparat birokrasi sehingga birokrasi sekadar menjadi beban
bagi daerah akibat produktifitas yang rendah.

Dari beberapa praktik pengelolaan SDM aparatur yang
berlangsung dalam era desentralisasi di Indonesia dewasa ini,
terlihat adanya sejumlah terobosan yang dilakukan oleh beberapa
kepala daerah. Yang bisa memberikan dampak positif dalam
otonomi daerah.

Lelang jabatan yang berawal dari DKI Jakarta kemudian
mulai menular ke beberapa daerah adalah bentuk kesadaran kepala
daerah bahwa kesuksesan sebagai kepala daerah bergantung
sepenuhnya pada kemampuan dan kapasitas aparat birokrasi
pemerintah daerah melaksanakan tugasnya sebagai pembantu
kepala daerah. Kesadaran itu dengan sendirinya membangun
komitmen untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang
berkualitas dan profesional. Lelang jabatan yang dilakukan secara
terbuka itu memilah aparat dengan cermat untuk selanjutnya
memberikan kesempatan yang lebih besar kepada aparat yang
memiliki kompetensi.

Implikasi positif yang diperoleh dari proses rekrutmen
pejabat struktural yang transparan seperti itu adalah
berlangsungnya merit system yang berdampak pada lahirnya
capacity building. Apalagi jika proses selanjutnya disertai dengan
pembinaan yang terstruktur dalam kerangka manajemen sumber

96 | Andi P. Rukka

daya manusia modern, maka semakin besar peluang kepala daerah
untuk sukses dalam tugasnya.

Pada aspek pengelolaan sumber daya organisasi dan
keuangan, kepala daerah mempunyai kesempatan untuk
memanfaatkan setiap sen uang negara yang ada dalam
penguasaannya. Kepala daerah bisa mempertahankan situasi
belanja tidak langsung yang lebih besar atau melakukan terobosan
penting merampingkan birokrasi demi memaksimalkan potensi
anggaran bagi kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan pada
sebuah daerah di Bali, di mana kepala daerah membatasi
penggunaan kendaraan dinas hanya pada jam kantor dan jam
dinas demi menghemat anggaran pengadaan dan pemeliharaan
kendaraan dinas. Penggunaan teknologi informasi juga bisa
memberi kontribusi pada terjadinya penghematan. Apalagi yang
berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas yang sering menjadi
lahan empuk penyalahgunaan keuangan negara.

Sedangkan kepemimpinan berdimensi sosial yang dimiliki
oleh Kepala daerah adalah terkait dengan kedudukannya sebagai
pemimpin rakyat yang menaungi ribuan orang yang ada di daerah
itu. Di mana dengan kedudukan itu, kepala daerah dipandang
sebagai orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Bahkan di
daerah yang lebih bersifat rural community, di mana feodalisme
masih berakar dengan kuat, kepala daerah bahkan diposisikan
sebagai ‗raja‘ yang ucapannya bagaikan fatwa yang harus diikuti
dan ditaati, dan pelanggaran atau pembangkangan terhadap fatwa
itu bisa berdampak secara transendental.

Berbagai atribut serba hebat, layak disematkan di dada
seorang kepala daerah. Radi A. Gany bahkan menyebutkan bahwa
Jabatan Kepala Daerah bukan jabatan sembarangan, jabatan itu
diimpikan dan diidam-idamkan, bahkan diperebutkan dengan

M o z a i k I n d o n e s i a | 97

berbagai cara oleh banyak orang.34 Sehingga di daerah, menjadi
kepala daerah bukan lagi persoalan mengabdi kepada rakyat,
melainkan meraih kedudukan terhormat yang prestisius.

Nilai prestisius yang terkandung dalam kedudukan kepala
daerah sebagai pemimpin rakyat bisa menjadi motif utama yang
merentangkan jarak antara tujuan ideal Pilkada Langsung dengan
hasil yang diperoleh. Akibat dari nilai prestisius jabatan kepala
daerah itu, banyak orang yang berlomba meraih status sebagai
pemimpin puncak di daerah sehingga membuatnya ‗tega‘
menghalalkan segala cara demi kedudukan tersebut. Padahal,
menjadi kepala daerah bukan hanya sekadar meraih posisi paling
prestisius, melainkan bagaimana memikul tanggung jawab yang
besar untuk menanggung seluruh beban derita yang dialami oleh
rakyat. Menjadi kepala daerah adalah bagaimana menghidupi
ribuan jiwa dan memberikan jaminan kesejahteraan kepada setiap
penghuni daerah.

Kepala daerah bertugas melayani masyarakat daerah yang
tersebar hingga ke pelosok tanpa kecuali. Kepala daerah harus
menjamin seluruh kebutuhan pokok rakyatnya terpenuhi dengan
baik. Kepala Daerah juga harus menjamin seluruh rakyatnya
mendapatkan layanan publik yang adil dan merata. Kepala daerah
juga harus memastikan seluruh rakyat di daerahnya hidup dalam
keadaan aman dan tertib. Bebas dari gangguan, baik yang
bersumber dari dalam daerah, maupun dari luar daerah. Pendek
kata, kepala daerah harus memastikan bahwa tak ada seorang pun
rakyatnya yang tidak tersentuh oleh kehadiran pemerintahan.

34 (Radi A. Gany, Pembangunan Berdimensi Insaniah, Menjelajahi
Teori dan Realitas Kilas Balik Perjalanan Akademikus sebagai Birokrat,
Hasanuddin University Press, Makassar, 2001, hal 3.)

98 | Andi P. Rukka

Dalam hal inilah berlaku prinsip bahwa pemimpin rakyat adalah
pelayan bagi rakyat itu sendiri.

Sejumlah kepala daerah yang berhasil menempatkan diri
dalam posisi seperti itu melakukan tugasnya dengan memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk bertatap muka secara langsung.
Mendengarkan keluhan rakyat dengan mendatangi langsung pusat-
pusat kegiatan masyarakat untuk menyaksikan aktifitas masyarakat
secara langsung. Ada pula yang membuka pintu kediamannya di
waktu-waktu tertentu dengan membuka akses yang seluas-luasnya
bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhannya secara
langsung.

Untuk mendapatkan kepala daerah yang mampu
menjalankan pemerintahan daerah pada dua dimensi
kepemimpinan tersebut, maka ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi oleh seorang kepala daerah, yaitu sebagai berikut :
a. memiliki kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan

emosional, maupun kecerdasan spiritual.
Seorang kepala daerah harus memiliki kecerdasan

intelektual yang memadai karena dengan jabatannya itu ia
memimpin birokrasi yang sudah berpengalaman dalam
pemerintahan. Ia juga memimpin masyarakat yang memiliki
latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dengan
kecerdasan intelektual ini, kepala daerah bisa memberikan
keyakinan kepada birokrasi dan masyarakat bahwa setiap
tindakan dan kebijakan yang akan dihasilkannya adalah
kebijakan terbaik yang bermanfaat bagi kesejahteraan
masyarakat. Kecerdasan ini diperoleh melalui pemahaman
yang komprehensif mengenai pemerintahan daerah beserta
seluruh tatanan pelaksanaannya.

M o z a i k I n d o n e s i a | 99

Kecerdasan intelektual atau intelegent quotient (IQ) adalah
bentuk kemampuan individu untuk berpikir, mengolah, dan
menguasai lingkungannya secara maksimal serta bertindak
secara terarah. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan
masalah-masalah logika ataupun masalah-masalah yang
bersifat strategis.35

Seorang kepala daerah juga seharusnya memiliki
kecerdasan emosional. Kepala daerah akan berinteraksi dengan
ribuan orang yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda-
beda. Lewat interaksi itu kepala daerah sebagai manusia dapat
menangkap sisi emosional setiap orang yang dihadapinya
dengan tepat. Kecerdasan emosional akan menjadikan seorang
kepala daerah bisa diterima sebagai pemimpin birokrasi yang
dihormati, dan sekaligus sebagai bagian dari orang tua dari
rakyat secara keseluruhan.

Kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ) adalah
kemampuan untuk mengenali, mengendalikan dan menata
perasaan sendiri dan perasaan orang lain secara mendalam
sehingga kehadirannya menyenangkan dan didambakan orang
lain. Kecerdasan ini memberi kita kesadaran mengenai
perasaan milik diri sendiri dan juga perasaan milik orang lain,
memberi rasa empati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk
menanggapi kesedihan atau kegembiraan secara tepat.36

Kecerdasan emosional juga terkait dengan empati dan
perhatian kepada orang lain. Di mana dalam situasi tertentu,
setiap orang membutuhkan seseorang sebagai tempat
mengadu dan berkeluh kesah. Sehingga salah satu aspek

35 http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kecerdasan-dan-
jenis.html, diakses pada tanggal 27 April 2014.
36 Ibid.

100 | Andi P. Rukka

penting dalam kecerdasan ini adalah kemampuan mendengar.
Saat akan memangku jabatan sebagai Kepala Daerah di salah
satu daerah di Sulawesi Selatan, Radi A Gany diingatkan bahwa
Pemimpin selalu lahir dari sikap dan kesediaannya untuk
mendengarkan, bukan untuk didengarkan.37 Senada dengan
itu, Dino Patti Jalal mempersyaratkan kemampuan mendengar
dari seorang pemimpin sebagai syarat untuk menjaga
kepercayaan rakyat terhadap sang pemimpin.38

Adapun perlunya seorang kepala daerah memiliki
kecerdasan spiritual terkait dengan posisi seorang kepala
daerah sebagai pemimpin yang harus memimpin setiap orang
yang dipimpinnya untuk bersikap dan berperilaku sesuai
dengan standar dan nilai-nilai moral yang bersifat universal. Ia
memiliki pemahanan yang baik tentang hal baik dan buruk di
luar dan menunjukkannya sebagai keteladanan kepada orang-
orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Kecerdasan
Spritual atau Spiritual Quotient (SQ) adalah sumber yang
mengilhami dan melambungkan semangat seseorang dengan
mengikatkan diri pada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu.
Kecerdasan ini digunakan untuk membedakan baik dan buruk,
benar dan salah, dan pemahaman terhadap standar moral.39

Politik yang berakhlak berarti ‗melakukan segala sesuatu
dengan tujuan baik, itikad baik, dan dengan hati yang bersih.‘
Kalau pemimpin sudah kehilangan akhlaq, maka ia akan buta

37 Prof. Sallatang dalam Radi A. Gany, Pembangunan Berdimensi
Insaniah, Menjelajahi Teori dan Realitas Kilas Balik Perjalanan
Akademikus sebagai Birokrat, Hasanuddin University Press, Makassar,
2001, hal 7.
38 Dino Patti Jalal, Harus Bisa! Seni Memimpin a la SBY, Ancora
International. Hal 164.
39 http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kecerdasan-dan-
jenis.html.

M o z a i k I n d o n e s i a | 101

dalam membuat keputusan. Ia akan cenderung mengambil
keputusan yang keliru dan tidak bermoral. Seorang pemimpin,
yang memiliki kekuasaan tidak berarti harus kehilangan
kesantunannya. Tenggang rasa, menghormati orang lain dan
menahan ucapan yang tidak baik juga cerminan dari akhlak.40

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian M. Zikri Ks di
Sumatera Selatan yang menunjukkan bahwa mentalitas pejabat
memainkan peranan yang sangat besar dalam menentukan
berhasil tidaknya Pemerintah Daerah menjalankan tugasnya.41

b. Memiliki pengetahuan tentang potensi daerah yang
dipimpinnya.
Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda.
Keragaman potensi inilah yang menjadikan kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah menjadi keniscayaan di
Indonesia. Oleh karena itu, kepala daearah harus memiliki
pengetahuan yang paripurna tentang potensi daerah yang
dipimpinnya. Memahami peluang-peluang yang bisa dibuka,
serta mengerti seluk beluk pengolahannya. Walaupun tentunya,
secara teknis hal itu akan dikelola oleh birokrasi yang memiliki
keahlian untuk itu.
Potensi dan kekayaan daerah adalah sumber kesejahteraan
rakyat yang harus dikelola dan dimanfaatkan bagi rakyat di
daerah itu. Seorang kepala daerah harus memiliki pengetahuan
yang memadai terhadap potensi daerah yang dipimpinnya agar
dapat dipergunakan bagi kepentingan masyarakat.

40 Dino Patti Djalal. Op. Cit hal. 185.
41 Drs. Josef Riwu Kaho, MPA., Prospek Otonomi Daerah di Negara
Republik Indonesia, Identifiktasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi
Penyelenggaraannya, Rajawali Press, Jakarta, 2002 hal. 69.

102 | Andi P. Rukka

Soewargono Prawirohardjo dan Soeparni Pamoedji
menegaskan bahwa Penguasa lokal (dalam hal ini Kepala
Daerah) harus memiliki pengetahuan yang baik tentang kondisi
dan potensi daerahnya. Harus mengerti dengan tepat tujuan
nasional, tujuan regional dan tujuan lokal yang hendak dicapai,
serta mempunyai perhitungan yang matang atas sumber daya
yang dapat digunakan.42

c. Memiliki wawasan yang luas
Di samping memiliki tiga dimensi kecerdasan dan

mengetahui dengan tepat potensi daerahnya, kepala daerah
juga harus memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang perlu
dimiliki oleh seorang pemimpin karena memimpin manusia
sangat berbeda dengan mengatur perabot. Manusia merupakan
makhluk yang kompleks, di mana sikap, perilaku dan
persepsinya tidak bersumber dari motiv yang bersifat tunggal.
Di samping itu, lingkungan internal daerah yang dinamis
memerlukan kearifan-kearifan untuk melakukan tindakan
antisipatif yang tepat. Apalagi lingkungan eksternal dalam
hubungan daerah dengan daerah lain atau dengan institusi
pemerintahan lain, baik yang setingkat maupun yang berbeda
tingkatannya tetapi memiliki hubungan kerja yang erat dengan
pemerintah daerah.

Wawasan yang luas dari seorang kepala daerah
memungkinkan baginya untuk menempatkan diri dan daerah
yang dipimpinnya dalam konteks keindonesiaan. Hal ini penting
untuk membangun kesadaran bahwa daerah adalah bagian
integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana
kebaikan dan keburukan daerah yang dipimpinnya akan

42 Ibid. hal 66.

M o z a i k I n d o n e s i a | 103

berdampak secara langsung terhadap kualitas Indonesia
sebagai sebuah negara. Kesadaran keindonesiaan ini juga
melahirkan negarawan-negarawan lokal berkualitas nasional
bahkan global yang selalu memandang dirinya sebagai pemberi
kontribusi yang signifikan dalam mendorong kemajuan
Indonesia.

Gabungan dari seluruh kualitas itu akan bermuara pada
kemampuan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya,
paling tidak untuk tiga hal pokok, yaitu kemampuan mengambil
keputusan secara cepat dan tepat, kemampuan mengatasi
konflik, dan kemampuan memberikan motivasi kepada orang-
orang yang berada di sekitarnya.

Kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat
adalah konsekuensi dari dinamika organisasi dan dinamika
lingkungan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak. Di
lingkungan birokrasi yang dipimpinnya, kepala daerah sering
dihadapkan pada situasi di mana ia harus memilih sejumlah
alternatif yang sulit. Setiap keputusan yang diambil
mengandung konsekuensi dan berpotensi merugikan seseorang
atau sekelompok orang. Dengan kemampuan ini, kepala daerah
bisa mengambil keputusan dengan risiko paling rendah serta
dengan manfaat yang terbesar.

Sedangkan kemampuan mengatasi konflik adalah
berhubungan dengan jumlah orang yang berada di bawah
pimpinan seorang kepala daerah. Setiap orang memiliki tujuan-
tujuan pribadi yang seringkali berbenturan dengan tujuan
pribadi orang lain yang kemudian menjelma menjadi konflik.
Hal ini bisa terjadi, bukan saja di lingkungan birokrasi yang
secara struktural berada di bawah komando kepala daerah,
tetapi juga di tengah masyarakat. Dalam situasi seperti itu,

104 | Andi P. Rukka

penanganan konflik yang tepat akan mencegah terjadinya
benturan yang lebih besar, akan tetapi bisa menjadi jaminan
agar setiap orang yang berada di daerah itu hidup dalam
keadaan aman dan tentram. Dan salah satu aspek yang
menjadi indikator kesejahteraan masyarakat adalah keamanan
dan ketertiban.

Adapun kemampuan memberikan motivasi diarahkan pada
kesanggupan seorang kepala daerah untuk membangun
semangat setiap orang yang berada di bawah
kepemimpinannya untuk bekerja sungguh-sungguh
mewujudkan tujuan pemerintahan daerah. Kepala daerah harus
mampu memotivasi birokrasi agar bisa berperan sebagai
pelaksana kebijakan yang handal. Kepala daerah juga harus
mampu memotivasi masyarakat agar berpartisipasi secara
sadar dalam setiap proses politik yang ada di daerah, dan tentu
saja memotivasi sektor-sektor privat untuk bersama-sama
dengan pemerintah dan masyarakat menyukseskan
pembangunan di daerah.

Di atas semua itu, landasan konstitusi kita masih memberikan
peluang kepada kepala daerah untuk melakukan freies ermessen
(Jerman), pouvoir discretionnaire (Perancis), discretionary power
(Inggris) atau diskresi. Diskresi adalah kewenangan bebas (vrije
bevoegheid) untuk bertindak yang diberikan kepada pemerintah
dalam menghadapi situasi tertentu atau yang muncul secara
insidental, ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur
hal tersebut.

Jadi, kepala daerah adalah faktor yang sangat signifikan
menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal
itu sesuai dengan pendapat Iglesias bahwa salah satu faktor yang

M o z a i k I n d o n e s i a | 105

menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah
adalah kepemimpinan (leadership).43 Dengan kepemimpinan yang
baik, krisis yang terjadi akan lebih mudah teratasi, konflik yang
terjadi dapat diselesaikan dan negara semakin maju. Sebaliknya,
dengan kepemimpinan yang buruk, korupsi yang terjadi akan
semakin parah, ekonomi jadi terpuruk dan reformasi akan mundur.
Faktor kepemimpinan, karenanya, bisa menjadi kunci sukses atau
penyebab kegagalan.44

Teori, undang-undang, norma agama dan segala hal yang
berkaitan dengan kebaikan manusia, sebaiknya dielaborasi oleh
seorang pemimpin di daerah untuk menyukseskan tugasnya.
Barangkali memang kita tidak akan mungkin menyeragamkan cara
setiap orang memimpin sebuah daerah, karena kepemimpinan
adalah seni sekaligus ilmu yang diasah dan dikembangkan sendiri
oleh pelakunya berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap obyek
kepemimpinannya. Akan tetapi nilai-nilai yang mendasarinya
haruslah bersumber dari sebuah kebajikan universal yang sudah
teruji, baik secara ilmiah maupun secara alamiah.

Cara kepala daerah memimpin di setiap daerah bisa saja
berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi dengan kapasitas
yang dimilikinya, kepala daerah dapat melakukan apa saja Karena
ia memiliki lisensi untuk melakukan apapun yang terbaik bagi
daerahnya. dan itulah sesungguhnya makna dari otonomi daerah
yang dijalankan dalam bingkai desnetralisasi.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat, betapapun belum
sempurna dalam tatanan dan substansinya, seharusnya dijadikan
sebagai instrumen untuk membantu kepala daerah melaksanakan
tugasnya dengan baik. Tidak justru dijadikan sebagai penghalang

43 Ibid hal.59
44 Dino Patti Jalal, Loc. Cit.

106 | Andi P. Rukka

untuk mengambil kebijakan. Celah-celah yang ada dalam aturan
sebaiknya tidak dicari-cari untuk dimanfaatkan demi memenuhi
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan yang jauh dari
kepentingan rakyat.

Mungkin pemimpin dengan kualitas seperti itu merupakan
makhluk yang langka. Tetapi sesungguhnya Indonesia tidak
kekurangan orang-orang dengan kualitas seperti itu. Mereka ada
dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Hanya saja mereka tidak
bisa tampil karena tidak mendapatkan peluang dan kesempatan
untuk menampilkan performanya.

DPRD Kabupaten/Kota
Simpul solusi yang ketiga adalah DPRD. DPRD merupakan

salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. Di mana lembaga ini merupakan mitra pemerintah daerah
yang bersama-sama dengan kepala daerah menjalankan
pemerintahan daerah dengan dibantu oleh perangkat daerah.
Tugas dan fungsi DPRD lebih tertuju kepada pelaksanaan fungsi
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Keanggotaan DPRD berasal dari utusan-utusan partai politik
yang berhasil meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum
anggota legislatif yang dilaksanakan secara nasional. Praktis
dengan demikian, keanggotaan DPRD sesungguhnya adalah
kepanjangan tangan dari partai-partai politik yang berhasil
mendudukkan wakilnya. Meskipun begitu, dalam pemahaman
sehari-hari DPRD diposisikan sebagai representasi dari rakyat yang
berasal dari daerah pemilihan di mana ia mencalonkan diri.

Kondisi itu menjadikan DPRD menjalankan mekanisme
perwakilan politik atas nama partai yang mencalonkannya. Alfred
de Grazia mengemukakan bahwa perwakilan diartikan sebagai

M o z a i k I n d o n e s i a | 107

hubungan di antara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili di mana
wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan
yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan
terwakil.45 Hanya saja, jika merujuk pada definisi itu, fakta-fakta
menunjukkan bahwa hubungan antara wakil dan terwakil dalam
sistem ketatanegaraan kita belum berada pada substansi yang
semestinya. Kecuali bahwa perhatian anggota DPRD terhadap
konstituen yang berada dalam daerah pemilihannya, hampir tidak
ada hubungan khusus yang bisa dijadikan sebagai indikator
berjalannya fungsi perwakilan tersebut. Para anggota DPRD bekerja
dan bertindak sendiri, sementara rakyat yang diwakilinya juga tidak
peduli dengan apa yang dilakukan oleh anggota DPRD.

Pandagan skeptis ini berangkat dari fakta bahwa kedudukan
sebagai anggota DPRD lebih banyak diperoleh dari praktik
transaksional, baik terhadap partai politik yang mencalonkan,
maupun dengan rakyat sebagai konstituen. Ikatan-ikatan
perwakilan terlalu longgar untuk bisa memberikan tanggung jawab
perwakilan yang besar kepada anggota DPRD. Hal ini juga
dipengaruhi oleh sistem pemilihan umum anggota DPRD yang
belum mampu secara tepat menempatkan wakil rakyat sebagai
representasi rakyat, yang secara jelas menunjukkan hubungan
keterwakilan yang harmonis.

Jika hal itu terjadi, maka aspirasi, keinginan dan kebutuhan
masyarakat yang seharusnya disuarakan oleh anggota DPRD tidak
akan terakomodir dengan baik. Apalagi dari segi pertanggung
jawaban, anggota DPRD tidak memiliki kewajiban moral apapun
untuk mempertanggung jawabkan seluruh tindakan politik yang
diambilnya kepada rakyat yang diwakilinya.

45 dalam Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, Rajawali Press,
Jakarta hal. 1.

108 | Andi P. Rukka

Terlepas dari seluruh kerancuan sistem perwakilan yang
terjadi, para anggota DPRD tetap berpeluang menjadi simpul solusi
dalam penyelenggaraan desentralisasi apabila mereka memiliki
kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang diwakilinya secara
tepat. Anggota DPRD yang bisa menjadi simpul solusi adalah
mereka yang bisa menangkap secara tepat aspirasi masyarakat
untuk selanjutnya menyalurkannya pada saluran-saluran formal
yang niscaya. Pengaruh partai terhadap anggota DPRD memang
biasanya masih terlalu besar, akan tetapi jika diletakkan sejalan
dengan aspirasi masyarakat, maka kebutuhan partai dan keinginan
masyarakat bisa disinergikan menjadi kekuatan yang memadai bagi
mereka.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPRD mempunyai hak dan
kewajiban yang pada intinya dimaksudkan untuk mewujudkan
mekanisme check and balances sehingga pelaksanaan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bawah
pimpinan kepala daerah tetap berada dalam koridor peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Salah satu fungsi utama DPRD yang terkait dengan fungsi
anggaran adalah pembahasan dan penetapan APBD yang secara
implisit merupakan proses perumusan kebijakan daerah. Terkait
dengan itu, penetapan APBD itu sendiri harus berpedoman pada
RPJPD dan RPJMD yang sebelumnya juga telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Bertitik tolak dari
dokumen perencanaan itu, DPRD bersama-sama dengan
pemerintah daerah melakukan pembahasan anggaran yang pada
akhirnya menjadi dasar dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang
dijalankan oleh birokrasi.

Dari aspek tersebut terlihat dengan jelas bahwa pembahasan
APBD menjadi salah satu pintu masuk bagi DPRD untuk turut serta

M o z a i k I n d o n e s i a | 109

terlibat dalam perumusan kebijakan publik pemerintah daerah. Hal
itu ditandai paling tidak dengan pemberian persetujuan untuk
dilaksanakannya suatu kegiatan itu oleh pemerintah daerah.
Dengan demikain, kualitas dari setiap kegiatan yang akan
menjelma menjadi kebijakan publik sesungguhnya tergantung
kepada kualitas pemahaman anggota DPRD terhadap kegiatan-
kegiatan yang disiapkan oleh pemerintah daerah, atau dalam hal ini
para perangkat daerah.

Di samping dalam fungsi anggaran, DPRD juga menjalankan
fungsi legislasi, yaitu sebuah fungsi yang berkaitan dengan lahirnya
kebijakan yang bersifat pengaturan bagi kepentingan masyarakat
secara umum. Dalam fungsi ini, DPRD, baik atas inisiatif
pemerintah daerah maupun atas inisiatif sendiri, bisa merumuskan
sebuah regulasi yang bersifat pembebanan atau pemaksaan bagi
masyarakat untuk kepentingan daerah, utamanya yang berkaitan
dengan ketentraman dan ketertiban hidup masyarakat.

DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan yang
dimaksudkan untuk menjamin berjalannya seluruh peraturan
perundang-undangan yang ada di daerah dan dilaksanakan oleh
seluruh penyelenggara negara.

Peranan DPRD dalam desentralisasi tidak bisa disepelekan,
apalagi dinafikan. DPRD adalah lembaga di mana seluruh kebijakan
pemerintah daerah mendapatkan legalitas secara formal. Dalam
proses perumusan kebijakan di daerah, setiap aspek yang bersifat
mengatur dan memaksa bagi seluruh masyarakat dilahirkan
bersama oleh pemerintah dan DPRD. Pembebanan kepada rakyat,
pengenaan kewajiban yang memerlukan ketaatan, disusun oleh
pemerintah bersama-sama dengan DPRD.

Keanggotaan DPRD dengan demikian memerlukan kualitas-
kualitas minimal agar bisa berperan, baik secara individual maupun

110 | Andi P. Rukka

secara kelembagaan dalam perumusan kebijakan yang tepat. Tidak
kurang pentingnya, pelaksanaan fungsi pengawasan yang bijak dan
obyektif harus dapat dijalankan oleh DPRD guna mewujudkan
mekanisme Chech and balances yang membantu pemerintah
daerah menjalankan setiap kebijakan dengan tepat.

Pentingnya peran DPRD akan semakin terasa ketika
pemilihan Kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung atau
melalui anggota DPRD. Setiap anggota DPRD dituntut memiliki
integritas dan kemampuan melakukan pilihan atas nama rakyat
secara tepat dengan menyerap informasi dari konstituen yang
diwakilinya.

Dalam teori perwakilan politik disebutkan bahwa para wakil
memiliki tanggung jawab moral terhadap setiap orang yang
terwakili olehnya. Sehingga dengan demikian, keinginan para pihak
yang terwakili harus dapat diserap sedemikian rupa oleh para wakil
sehingga dapat diartikulasikan dalam penyusunan kebijakan
daerah, penyusunan anggaran dan pengawasan pelaksanaan
terhadap jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah bersama jajaran birokrasinya.

Kehadiran DPRD sebagai salah satu lembaga pemerintahan
daerah seharusnya dimaknai sebagai upaya membangun sinergi
yang saling melengkapi dengan Pemerintah daerah, dalam hal ini
kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Jika DPRD
diposisikan sebagai lembaga legislatif daerah yang kemudian
berhadapan secara head to head dengan pemerintah daerah, bisa
jadi akan menimbulkan situasi pertentangan yang diametral yang
pada gilirannya akan menjadi hambatan dalam penyelenggaraan
pemerintahan itu sendiri. Namun di sisi lain, tidak bisa pula setiap
kebijakan pemerintah daerah diiyakan oleh DPRD sehingga

M o z a i k I n d o n e s i a | 111

terkesan seperti pada zaman orde baru, di mana DPRD hanya
berfungsi sebagai rubber stamp dari kepala daerah.

Birokrasi
Simpul solusi yang keempat adalah birokrasi. Birokrasi

merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan, termasuk yang dilaksanakan dalam frame
desentralisasi atau otonomi daerah. Meskipun banyak ahli
memberikan label negatif terhadap birokrasi, namun tidak sedikit
pula yang menganggap bahwa keberadaan birokrasi sangat penting
bagi berjalannya pemerintahan.

Birokrasi adalah pelaksana dari kebijakan-kebijakan publik
yang dihasilkan oleh para pejabat politik lewat proses politik yang
lazim. Menurut Siagian, birokrasi merupakan alat utama bagi suatu
negara untuk mencapai tujuan politiknya.46 Sebagai alat negara,
birokrasi harus berdiri di atas semua golongan dan memainkan
peranan sebagai stabilisator, katalisator, fasilitator dan dinamisator
dalam kehidupan politik suatu negara.

Pentingnya peran birokrasi tercermin dalam fungsi-fungsi
yang diembannya selaku pelaksana kebijakan, di antaranya adalah
fungsi administrasi yang berarti birokrasi adalah pelaksana
kebijakan umum untuk mencapai tujuan negara secara
keseluruhan, fungsi pelayanan, dimana birokrasi merupakan pihak
yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat,
fungsi pengaturan yaitu menetapkan regulasi untuk menjamin
terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan yang
keempat adalah fungsi pengumpulan informasi yang dimaksudkan
sebagai bahan perumusan kebijakan politik.

46 Soandang P. Siagian, Manajemen Abad 21 hal 50

112 | Andi P. Rukka

Birokrasi sesungguhnya merupakan salah satu elemen
penting yang berfungsi sebagai mitra kerja politisi dalam
menjalankan amanah rakyat. Birokrasi membutuhkan politisi untuk
menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Dan di sisi
lain politisi juga membutuhkan birokrasi agar program kerja dan
keinginan politisi dapat diimpelementasikan. Selama ini, birokrasi
selalu diposisikan sebagai sub ordinasi dari politisi. Ketentuan
perundang-undangan yang ada tidak memberikan batasan yang
jelas mengenai hubungan kerja politisi dan birokrasi, sebagai dua
elemen yang saling membutuhkan. Di samping itu, pemahaman
akan posisi, perandan fungsi masing-masing yang masih terbatas
menyulut lahirnya kondisi yang menjadikan birokrasi sebagai pihak
yang lemah.

Besarnya struktur birokrasi membuatnya sering dipandang
sebagai alat yang ampuh untuk mengejar tujuan-tujuan politis
jangka pendek. Untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan
politik, kadang-kadang birokrasi digunakan untuk mempengaruhi
opini publik terhadap pejabat politik yang sedang berkuasa. Bahkan
dikerahkan untuk memengaruhi persepsi masyarakat tentang
kualitas kepemimpinan seorang politisi.

Akan tetapi, jika birokrasi yang ada profesional, memiliki
kemampuan dalam menjalankan fungsi dan peran yang maksimal,
maka pandangan politisi terhadap birokrasi bisa berubah. Demikian
pula dengan posisi tawar mereka di hadapan politisi bisa
meningkat. Birokrasi yang solid dan padu akan tampak sebagai
kekuatan penyeimbang yang bisa meluruskan kebijakan politisi
ketika kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat. Mekanisme
hubungan dan tata kerja yang terbangun dalam frame manajemen
memungkinkan tercapainya konsensus yang positif antara pejabat
politik di satu sisi dan pejabat birokrasi di sisi lain yang pada

M o z a i k I n d o n e s i a | 113

gilirannya memberikan keuntungan pada terbangunnya hubungan
yang harmonis.

Para birokrat yang berada pada jenjang hirarki yang lebih
tinggi, bisa bertindak sebagai penasihat yang mumpuni tentang
kebijakan pemerintahan bagi para politisi. Keahlian birokrasi pada
lapangan-lapangan yang spesifik bisa memperkaya bahan-bahan
pengambilan kebijakan bagi politisi dan secara rasional menjadikan
kebijakan itu dapat diimplementasikan secara tepat. Birokrasi
memiliki keahlian untuk memberikan gambaran mengenai dampak-
dampak suatu kebijakan secara logis dan rasional. Birokrasi juga
memiliki keahlian untuk menjamin agar kebijakan-kebijakan itu
berjalan secara sistematis dalam sebuah sistem manajemen. Jadi
sebenarnya, birokrasi memiliki sumber otoritas yang memberinya
peluang untuk berdiri sebagai salah satu kekuatan yang
diperhitungkan.47 Sehingga tidak mudah dikooptasi oleh politisi.

Akan tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang terdiri atas
pejabat-pejabat dengan hirarki yang bertingkat, mulai dari yang
tertinggi hingga yang terendah tetap saja adalah ‗bawahan‘ kepala
daerah. Posisi itu membuat birokrasi ketika berhadapan dengan
kepala daerah yang berkuasa, cenderung berada pada posisi
inferior. Dalam peraturan yang berlaku, bangunan birokrasi
pemerintahan Indonesia di daerah memang diposisikan sebagai
binaan kepala daerah. Tetapi fungsi pembinaan yang dimaksudkan
dalam peraturan itu lebih bersifat fungsional, utamanya pada
aspek-aspek pengembangan karier, peningkatan kualitas serta
kapasitas, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya SDM
aparatur daerah yang mampu mengemban urusan-urusan
pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, di mana kepala
daerah diberi tanggung jawab dan kewajiban untuk

47 David Beetham, Birokrasi, hal. 42.

114 | Andi P. Rukka

melaksanakannya. Hanya saja proporsi pembinaan itu bergeser
menjadi penguasaan yang bersifat subordinatif.

Apalagi jika dikaitkan dengan sistem penggajian aparat
minus remunerasi di daerah yang memang masih memprihatinkan,
sehingga mendapatkan tunjangan jabatan bisa berarti penambahan
gaji secara drastis, membuat aparat lebih berpikir untuk
mendapatkan jabatan ketimbang meningkatkan kapasitas.

Syarat untuk mewujudkan kondisi seperti itu adalah
pengetahuan, keahlian dan kecakapan birokrasi terhadap bidang
tugasnya berada pada level yang tinggi. Diawali dengan
pembentukan mental yang kuat serta kedisiplinan yang tinggi.
Kesadaran bahwa birokrasi sebagai alat utama pemerintahan yang
mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negara akan mendorong
birokrasi bersikap a politis dan menjadikan tugas dan tanggung
jawab kepada bangsa sebagai satu-satunya arah loyalitas.

Di dalam lingkungan birokrasi, ada tiga aspek penting yang
harus dijalankan dengan baik dan benar guna menjadikan birokrasi
yang netral dan memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pejabat
politik, yaitu tata laksana, pengelolaan sumber daya manusia, dan
penggunaan sumber daya organisasi secara efisien. Sumber daya
birokrasi itu harus dikelola secara cermat agar keberadaan birokrasi
dalam organisasi pemerintahan daerah bisa menjadi kekuatan yang
diperhitungkan.

Tata kerja yang baik akan menjamin berlangsungnya
pekerjaan dalam alur yang tepat sesuai dengan arah dan tujuan
pemerintahan daerah. Setiap pekerjaan yang dijalankan harus
melewati proses yang benar sehingga tidak membuang-buang
waktu, tenaga dan pikiran secara sia-sia. Jika sebuah pekerjaan
bisa dilaksanakan dalam waktu satu jam, mengapa harus
menunggu hingga tiga jam. Jika sebuah pekerjaan cukup

M o z a i k I n d o n e s i a | 115

diselesaikan oleh satu orang, mengapa harus mengunakan dua
atau tiga orang. Bahkan misalnya jika sudah ada bentuk pekerjaan
yang tidak lagi membutuhkan tenaga manusia, maka mengapa
masih harus membiayai petugas untuk melakukan tugas itu.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan pembinaan sumber
daya manusia dalam lingkungan birokrasi, perlu diperhatikan
bahwa birokrasi dihuni oleh aparatur dengan kecakapan dan
kompetensi yang berbeda-besa. Variasi kecakapan antara aparat
yang satu dengan yang lain menuntut penerapan manajemen
sumber daya manusia yang tepat, mulai dari proses rekrutmen
sampai dengan pemberian pensiun. Hal ini dimaksudkan agar
setiap aparat bisa berkontribusi secara maksimal bagi pemerintah
daerah sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimilikinya.

Birokrasi rentan dipolitisasi ketika profesionalisme,
kecakapan, keahlian dan kapasitasnya rendah. Menggantungkan
penjenjangan kariernya dari kemurahan hati kepala daerah.
Birokrasi bisa menjadi sekadar pesuruh kepala daerah jika ia
menyerahkan lehernya. Namun jika kondisinya terbalik, birokrasi
justru bisa menjadi kekuatan penyeimbang yang berposisi sebagai
mitra pejabat-pejabat politik. Arah dan tujuan UU ASN sepertinya
cukup memadai untuk kepentingan itu, namun dari segi praktis,
kita masih memerlukan waktu untuk membuktikan efektifitasnya.

Sebenarnya, tanpa kehadiran seorang figur Kepala Daerah,
pemerintahan di sebuah daerah otonom masih bisa tetap berjalan,
sepanjang seluruh mesin birokrasi di daerah itu berfungsi dengan
baik. Barangkali, di masa yang akan datang, jika birokrasi sudah
mapan, mekanisme kerja sudah semakin tertib, peran kepala
daerah bisa saja semakin mengkristal di tataran puncak
manajemen pemerintahan daerah.

116 | Andi P. Rukka

Ketidakhadiran atau ketiadaan seorang kepala daerah, tidak
serta merta akan menjadikan daerah itu kolaps. Akan tetapi
kehadiran seorang kepala daerah dengan aura kekuasaan yang
dimilikinya, bisa menjadi ruh bagi birokrasi. Kepala daerah bisa
menyentuh aspek-aspek vital di tubuh birokrasi sehingga secara
dramatis bisa mengubah postur dan watak birokrasi. Sehingga
kehadiran kepala daerah memimpin birokrasi bisa menjadi
pendorong atau sebaliknya justru menjadi penghambat bagi
berjalannya otonomi daerah. Namun upaya ke arah itu harus
dibangun dan masih memerlukan waktu yang panjang.

Keempat simpul solusi itulah yang diharapkan mampu
melakukan perubahan dengan mengedepankan kepentingan
bangsa. Bahkan kolaborasi keempatnya akan memberikan manfaat
yang luar biasa bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
Semua usaha yang dilakukan oleh societal actors lainnya, jika tidak
didukung oleh keempat simpul ini maka semuanya akan berakhir
dengan sia-sia.

Jalankan Otonomi Daerah Dengan Hati
Keempat simpul solusi yang telah diuraikan di atas adalah

pelaku utama yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan
otonomi di daerah. Sebuah penekanan perlu dikemukakan bahwa
keterkaitan keempatnya dihubungkan oleh Kepala Daerah sebagai
pejabat yang lahir dari proses politik lalu menjelma menjadi
pemimpin birokrasi dalam proses administrasi pemerintahan.

Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa pilihan-pilihan
untuk melaksanakan fungsi-fungsi penyelenggaraan otonomi
daerah terbentang di hadapan para aktor utama ini. Seorang
pimpinan parpol di daerah bisa memilih untuk menjadi solusi, tapi
bisa juga menjadi sumber masalah. Seorang kepala daerah yang

M o z a i k I n d o n e s i a | 117

telah berhasil menduduki jabatannya bisa memilih untuk menjadi
solusi, tetapi bisa juga menjadi sumber masalah. Para anggota
DPRD bisa memilih menjadi sumber-sumber solusi, namun bisa
juga menjadi sumber masalah. Demikian pula dengan birokrasi
dengan pilihan-pilihan sikap dan perilaku yang tersedia, bisa
menjadi solusi atau bisa juga menjadi sumber permasalahan.

Dalam situasi inilah, landasan etika dan moral yang menjiwai
karakter setiap aktor dalam menjalankan tanggung jawabnya
menjadi sesuatu yang niscaya. Moral adalah sesuatu yang bersifat
universal, pandangan terhadap baik dan buruk yang dalam sudut
pandang setiap orang diyakini sebagai kebenaran, sekalipun
ideologi atau agama yang mendasarinya berbeda-beda. Sebagai
contoh, kebohongan dalam agama apapun adalah tindakan tidak
terpuji karena menyembunyikan kebenaran atau menampilkan
sesuatu yang palsu tetapi seolah-olah benar.

Seseorang yang memiliki landasan etika dan moral yang baik
akan bekerja sesuai dengan tuntutan etika dan moral yang
diyakininya itu. ia tidak akan mudah terombang ambing oleh
kepentingan sesaat yang mencederai nilai-nilai etika dan moral.
Hukum yang dilahirkan sebenarnya bersumber dari prinsip-prinsip
etika dan moral yang hidup di dalam masyarakat itu. Dengan
pelembagaannya dalam bentuk hukum, maka prinsip-prinsip etika
dan moral itu diejawantahkan lengkap dengan sanksi bagi orang
yang melakukan pelanggaran atasnya.

Para aktor itu seharusnya memandang kekuasaan yang
dimilikinya dengan cara yang bijak dan menempatkannya sebagai
beban tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik.
Pimpinan-pimpinan parpol ketika merekrut kandidat kontestan
menggunakan nilai-nilai tersebut untuk memastikan calon yang
didukungnya adalah calon terbaik berdasar pertimbangan obyektif.

118 | Andi P. Rukka

Kepala daerah yang terpilih menggunakan nilai-nilai tersebut untuk
menjalankan mandat dari rakyat dan memastikan seluruh manfaat
dari kepemimpinannya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, dan
birokrasi sebagai sebuah sistem menggunakan nilai-nilai tersebut
untuk menghasilkan karya nyata dalam bentuk kebijakan publik
yang berkualitas.

Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang
istimewa dengan kedudukan penting di daerah yang bisa tampil
sebagai pembeda yang menentukan baik buruknya kualitas
pemerintahan.Setiap aktor desentralisasi harus melakukan
pengembangan diri pada berbagai aspek untuk bisa menjalankan
tugas dan fungsinya dengan baik. Tuntutan kualitas yang tinggi
terhadap aktor-aktor itu meliputi pengembangan pada sejumlah
aspek. Menurut Wahyudi, ada lima aspek yang harus
dikembangkan untuk menghasilkan aktor desentralisasi yang dapat
menjadikan desentralisasi bisa berhasil, yaitu aspek sosial,
emosional, intelektual, watak, dan spiritual.48

Pengembangan sosial (Social Development), dimaksudkan
untuk meningkatkan berbagai keahlian dan keterampilan dalam
membina hubungan antarpribadi. Proses administratif
membutuhkan keterampilan dalam membina hubungan baik
dengan atasan, rekan sekerja, maupun bawahan sehingga interaksi
sosial dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Pengembangan
sosial ini penting untuk terus dilakukan karena setiap aktor tidak
bekerja sendirian. Mulai dari kepala daerah hingga aparat birokrasi
yang berada pada jajaran terdepan adalah satu kesatuan sistem
yang terintegrasi dan berada di bawah satu rantai komando yang
padu.

48 Wahyudi Kumorotomo, 1992, Etika Administrasi Negara. Jakarta.
Rajawali Press. Hal. 424.

M o z a i k I n d o n e s i a | 119

Pengembangan emosional (emotional development),
dimaksudkan untuk membina kesadaran diri yang lebih besar dan
ketangguhan emosi. Syarat bagi seorang pejabat yang baik adalah
yang dapat mengontrol emosinya sehingga setiap persoalan dalam
organisasi dapat dipecahkan dengan cara-cara yang rasional. Cara-
cara rasional dan bermartabat diperlukan oleh setiap orang yang
bekerja di dalam organisasi pemerintahan daerah karena mereka
bekerja untuk kepentingan yang lebih besar dan untuk rakyat
banyak. Kita tidak bisa membayangkan dampak dari seorang kepala
daerah yang mengambil keputusan pada saat ia berada dalam
kondisi emosional yang tidak stabil.

Pengembangan intelektual (Intelectual development),
dimaksudkan untuk memajukan pengetahuan, kearifan dan
berbagai keterampilan praktis. Para administrator organisasi publik
dituntut memiliki pengetahuan yang menunjang pemahamannya
mengenai persoalan-persoalan publik serta membuat keputusan-
keputusan yang tepat. Dengan pemahaman yang tepat mengenai
masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini dan pengetahuan
yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikannya, maka aktor
desentralisasi yang baik akan akan membangun kemampuan
intelektual agar bisa bekerja dengan baik.

Pengembangan watak (character development), merupakan
upaya untuk menyempurnakan perilaku manusia-manusia sehingga
senantiasa sejalan dengan moral dan nilai-nilai etika. Kesadaran
mengenai norma-norma etis juga merupakan bagian dari
pengembangan watak. Watak atau karakter tidak bisa dibentuk
secara instant, karena merupakan bawaan yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang berada di luar diri manusia. Akan tetapi, jika
pendidikan dan lingkungan kerja dibangun sedemikian rupa
sehingga bisa membentuk watak yang positif, maka upaya untuk

120 | Andi P. Rukka

menghadirkan aktor desentralisasi yang bisa menjadikan bangsa ini
sebagai bangsa yang maju akan terwujud.

Pengembangan spiritual (spiritual development), yaitu usaha
memupuk kesadaran yang lebih besar terhadap makna kehidupan
dan makna kemanusiaan. Pengembangan spiritual juga merupakan
sarana utama untuk membentuk kepribadian manusia yang
tangguh. Kesadaran akan adanya kekuatan yang lebih besar dan
secara transendental memiliki kuasa atas segala sesuatu akan
memberikan batasan-batasan normatif kepada manusia dalam
melakukan berbagai aktifitas. Pengembangan spiritual juga
membangun keikhlasan dan ketulusan dalam melakukan sesuatu
atas nama kebenaran yang absolut. Bahkan dalam konteks yang
lebih luas, pengembangan spiritual ini akan menjadi ruh dari
seluruh upaya pengembangan diri guna menghasilkan aktor
desentralisasi yang bisa memberikan kontribusi dalam
pembangunan bangsa.

Lebih lanjut, menurut Wahyudi, pengembangan kualitas
manusia hendaknya menghasilkan manusia-manusia yang memiliki
keutuhan karakter, yang hidup sesuai dengan asas-asas nilai yang
konsisten dan tidak mudah menyelewengkan kebajikan moral
dengan pertimbangan keuntungan, keinginan dan perasaan
pribadi.49 Keuntungan, baik dalam bentuk harta maupun
kedudukan, selalu menjadi godaan terbesar bagi manusia yang
dengan mudah bisa membelokkan tujuan-tujuan mulia ke arah
tujuan yang bersifat rendah. Ketika seseorang dikuasai oleh
keinginan pribadi, dan melepaskan ikatan-ikatan moral yang ada di
dalam dirinya, maka pada saat itulah kegoncangan dalam sikap dan
perilaku akan terjadi dan merusak seluruh tujuan mulia yang sudah
ditanam.

49 Ibid.

M o z a i k I n d o n e s i a | 121

Di dalam diri setiap oang ada hati. Tetapi hati adalah sesuatu

yang abstrak. Tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat apalagi didengar.

Tetapi dari sanalah kekuatan etika dan moral manusia muncul

sebagai pembatas antara kebaikan dan keburukan. Hati adalah

wilayah spiritual yang transendental dan hanya dapat digali

kedalamannya lewat gejala yang ditampilkan oleh perilaku pemilik-

nya.

Di dalam hati ini Dengan mengoptimalkan
seluruh potensi sumber daya
pulalah bersemayam manusia yang menjadi aktor
desentralisasi, mulai dari kepala
ketaqwaan yang daerah, para anggota DPRD, dan
seluruh personil yang berada
menjadi syarat pertama

setiap jabatan publik di

negeri ini. Bertaqwa dalam lingkaran birokrasi

kepada Tuhan Yang pemerintah daerah secara
maksimal, kemudian didukung
Maha Esa. Tetapi syarat dengan penerapan manajemen
yang tepat, dan didasari dengan
ini seringkali hanya niat yang tulus untuk mengabdikan
diri kepada rakyat, maka otonomi
sekadar menjadi daerah bisa menjadi jalan bagi

pemanis bibir tanpa

disertai dengan

manifestasi dengan terbangunnya daerah-daerah

bentuk tingkah laku. otonom yang nyaman, guna
Taqwa adalah perilaku menjadikan Indonesia sebagai
manusia yang secara negeri yang nyaman bagi seluruh
sadar selalu terjaga dari rakyatnya.

berbagai kecenderungan negatif karena dibingkai oleh prinsip-

prinsip moral yang universal. Seseorang tidak bisa dikatakan

bertaqwa sekalipun ia menjalankan seluruh perintah Tuhan kalau ia

tidak mampu mencegah kecenderungan dirinya untuk melakukan

hal-hal yang tidak terpuji.

122 | Andi P. Rukka

Desentralisasi adalah sebuah peluang besar yang penuh
dengan godaan yang memabukkan. Bekerja dengan tulus bagi
kemajuan bangsa, berbekal niat yang suci untuk memberi manfaat
bagi rakyat, dan kesadaran yang prima bahwa bangsa ini
bergantung sepenuhnya kepada karya dan pengabdian kita, akan
menjadikan seluruh upaya kita berada dalam koridor
―pembangunan.‖ Jika kita ingin menjadikan bangsa ini sebagai
bangsa yang terhormat, maka kita harus mengelolanya dengan
cara-cara terhormat. Indonesia masih punya orang-orang yang
memiliki integritas. Yang peduli pada ketertinggalan bangsa ini dan
ingin melakukan perubahan bagi masa depan yang lebih baik.

Dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya
manusia yang menjadi aktor desentralisasi, mulai dari kepala
daerah, para anggota DPRD, dan seluruh personil yang berada
dalam lingkaran birokrasi pemerintah daerah secara maksimal,
kemudian didukung dengan penerapan manajemen yang tepat, dan
didasari dengan niat yang tulus untuk mengabdikan diri kepada
rakyat, maka otonomi daerah bisa menjadi jalan bagi terbangunnya
daerah-daerah otonom yang nyaman, guna menjadikan Indonesia
sebagai negeri yang nyaman bagi seluruh rakyatnya. Apalagi jika
seluruh pimpinan-pimpinan parpol yang berada di daerah
memusatkan orientasi dan tujuan-tujuan hidupnya bagi
kemaslahatan bangsa, maka jalan lurus implementasi desentralisasi
akan membawa kemajuan bagi bangsa ini.



M o z a i k I n d o n e s i a | 123

124 | Andi P. Rukka

6

PENUTUP

Kesimpulan
Indonesia menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi seluruh

rakyatnya, bukanlah impossible mission. Menjadikan desentralisasi
sebagai alat kemajuan bangsa yang efektif, bukanlah sesuatu yang
mustahil untuk dicapai. Dengan kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah, kita sudah berada di jalur yang benar guna
mencapai kondisi itu. sepanjang seluruh aktor yang bekerja dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bersungguh-
sungguh ingin memajukan bangsa ini dan benar-benar ingin
menjadikan negeri ini sebagai negara yang maju, nyaman dan
menjadi tempat tinggal yang baik bagi seluruh rakyatnya.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini
setiap hari terus bertambah, makin lama makin banyak dan juga
semakin kompleks. Jika cara-cara penyelesaian masalah-masalah
itu tidak efektif dan tidak diletakkan dalam konteks kebangsaan
yang tepat, bisa jadi Indonesia akan semakin sulit keluar dari
jurang ketertinggalan.

Di tataran desain kebijakan, desentralisasi dan otonomi
daerah memang masih memerlukan pembenahan-pembenahan
yang serius agar keseimbangan dalam hubungan pusat dan daerah

M o z a i k I n d o n e s i a | 125

bisa diwujudkan guna menghasilkan format kebijakan desentralisasi

dan otonomi daerah yang ideal. Perang kepentingan yang

mengiringi penyusunan regulasi tentu akan berpengaruh buruk

terhadap kejelasan dalam implementasi otonomi daerah. Jika

seluruh regulasi yang dibangun oleh para pengambil kebijakan

hanya dilakukan secara trial and error, maka dalam kurun waktu

yang masih sangat lama, Indonesia masih sulit menemukan

formulasi kebijakan desentralisasi yang bisa menjadi tatanan

kehidupan berbangsa yang ideal. Tidak ada sistem yang sempurna

di dunia ini. Setiap Apapun dasarnya, apapun
perangkat aturannya, jalankan
sistem mengandung dengan hati. Jalankan dengan
kesungguhan untuk berbakti kepada
kelebihan dan masyarakat yang memberi mandat.
Bahkan jika aturan mengenai
kelemahan. Akan

tetapi cara setiap

orang menjalankan

sistem itu bisa otonomi daerah berganti setiap hari,
bingkailah selalu upaya kita dengan
menjadi memantapkan tekad bahwa tujuan
dari seluruh pekerjaan kita adalah
penyempurna dalam untuk memajukan Indonesia dan
mensejahterakan rakyatnya secara
praktiknya. adil dan merata.

Pada tataran

implementasi,

dengan segala

kelebihan dan kekurangan formatnya, kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah dijalankan secara tertib dengan mengedepankan

tujuan-tujuan yang bersifat azasi, disertai dengan melakukan

terobosan-terobosan yang konstruktif, maka tetap ada harapan

bagi lahirnya buah otonomi daerah yang manis.

Sejarah mencatat bahwa tidak ada satupun bangsa di dunia

ini yang secara tiba-tiba langsung mencapai keadaan sebagaimana

adanya kini. Perlu kerja keras, perlu kesungguhan, perlu kehati-

126 | Andi P. Rukka

hatian, dan yang utama perlu wawasan kebangsaan. Jika arah
perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah kita mulai
melenceng, tak ada salahnya untuk berhenti sejenak, bahkan tak
ada salahnya untuk mundur satu langkah, agar kita bisa lebih
memantapkan diri untuk mengawali langkah baru yang lebih pasti
dan terarah.

Kemajuan suatu bangsa memang ditentukan oleh seluruh
stake holder untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan
kesungguhan. Kesungguhan yang dimaksudkan dalam konteks
argumentasi kita ini adalah kesadaran akan tujuan dan keinginan
yang sama untuk menjadikan bangsa dan negara ini sebagai
tempat tinggal yang nyaman bagi seluruh rakyatnya. Bukankah hal
itulah yang diperjuangkan oleh seluruh pahlawan bangsa ini?
Bukankah itulah yang menjadi tujuan dari berdirinya negeri ini?
Bukankah itulah yang seharusnya ‗dikejar‘ oleh pemerintahan kita
pada seluruh tingkatannya?

Daerah-daerah adalah Indonesia dalam skala yang lebih
kecil. Indonesia tidak mungkin maju jika daerah-daerah yang ada
tidak maju lebih dahulu. Indonesia tidak mungkin sejahtera jika
daerah-daerah tidak sejahtera. Dengan demikian, untuk
memajukan Indonesia maka harus harus dimulai dengan menata
daerah.

Daerah-daerah adalah serpihan-serpihan mozaik yang kecil.
Warnanya mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tempatnya
tersebar, terpencar dan berserakan di mana-mana. Namun ketika
dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, kumpulan serpihan
mozaik itu akan membentuk sebuah gambar yang padu, harmonis
dan indah. Seperti itulah hendaknya kedudukan daerah-daerah kita
terhadap Indonesia.

M o z a i k I n d o n e s i a | 127

Kemajemukan daerah adalah inspirasi bangsa. Warna warni
budaya dan potensi alam setiap daerah adalah kekayaan bangsa.
Semua itu harus ditata, baik secara sendiri-sendiri maupun secara
kolektif agar posisinya bisa menjadi pilar-pilar kemajuan bangsa
yang berguna bagi rakyat.

Kepala daerah, jika ditempatkan dalam konteks kebangsaan,
adalah kepala negara di daerahnya masing-masing. Sehingga
seorang kepala daerah harus memiliki wawasan, visi dan kapasitas
yang setara dengan kepala negara, walau dengan wilayah kerja
yang lebih kecil. Itulah sesungguhnya pesan dari format negara
kesatuan yang dibangun selama hampir 70 tahun ini.

Apapun dasarnya, apapun perangkat aturannya, jalankan
dengan hati. Jalankan dengan kesungguhan untuk berbakti kepada
masayrakat yang memberi mandat. Bahkan jika aturan mengenai
otonomi daerah berganti setiap hari, bingkailah selalu upaya kita
dengan memantapkan tekad bahwa tujuan dari seluruh pekerjaan
kita adalah untuk memajukan Indonesia dan mensejahterakan
rakyatnya secara adil dan merata.

Ada yang berkata, niat baik saja tidaklah cukup. Itu benar.
Tetapi niat baik adalah awal yang baik. Dari sanalah pijakan untuk
melakukan segala sesuatunya dengan baik, karena niat baik akan
menuntun langkah para penyelenggara negara mengabdi dan
bekerja dengan hati. Jangan sampai seluruh jerih payah, usaha dan
kerja keras kita selama ini, tidak membawa bangsa ini kemana-
mana, kecuali ke jurang kehancuran yang semakin dalam.

Perjalanan bangsa ini mungkin masih sangat panjang. Apa
yang kita lakukan sekarang, akan menentukan arah dan bentuk
negeri ini di masa yang akan datang. Jangan sampai kegamangan
kita sekarang ini masih kita wariskan ke anak cucu, sehingga
persoalan Indonesia tak pernah selesai dan Indonesia yang kita

128 | Andi P. Rukka

cintai ini tidak pernah menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi
seluruh rakyatnya.

Wallahu a‘lam.


M o z a i k I n d o n e s i a | 129

130 | Andi P. Rukka

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, dan Artikel
Adair, John. 1994. Bukan Bos Tetapi Pemimpin. Jakarta. Gramedia.
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah.

Yogyakarta. Graha Ilmu.
Zaerudy dkk. (Ed.) 1994
Aristoteles. 2007. Politik (La Politika). Syamsur Irawan Khairie

(penerjemah) Jakarta Visimedia.
Amal. Ichlasul (editor). 1988. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik.

Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yogya.
Basri, Faisal. 2009. Catatan Satu Dekade Krisis: Transformasi,

Masalah Struktural, dan Harapan Ekonomi Indonesia.
Jakarta. Esensi dari Penerbit Erlangga.
Basri Sidehabi, M. 2014. Hilangkan Dikotomi yang Diskriminatif.
Makassar. Intermedia Publishing.
Beetham, David. 1990. Birokrasi. Jakarta. Bumi Aksara.
Brodjonegoro, Bambang. The Indonesian Decentralization After
Law Revision : Toward A Better Future ?
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi).
Jakarta. Gramedia.
Djalal. Dino Patti. (Tanpa Tahun) Harus Bisa, Seni Memimpin a la
SBY. Jakarta Ancora International.
Domingguez, Gabriel . 2014. Corruption Fears Loom over
Indonesian election.
DuBrin, Andrew J. 2006. The Complete Ideals Guides: Leadership.
Jakarta. Prenada Media.
Eko, Sutoro. 2003. Dinamika Desentralisasi dan Demokrasi Lokal
Makalah Disajikan dalam Lokakarya ―Wawasan
Pembangunan Nasional‖ yang diselenggarakan oleh Yayasan

M o z a i k I n d o n e s i a | 131

Bina Masyarakat Mandiri (YBM2), Bogor, 17-19 September
2003
Frederickson, H. George. 2003 (cet. V) Administrasi Negara Baru.
Jakarta. LP3ES.
Gany. Radi A. 2001. Pembangunan Berdimensi Insaniah,
Menjelajahi Teori dan Realitas. Kilas Balik Perjalanan
Akademikus sebagai Birokrat. Makassar. Hasanuddin
University Press.
Gaol. Chr. Jimmy L. 2014. A to Z Human Capital Manajemen
Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori dan Pengembangan
dalam Konteks Organisasi Publik dan Bisnis. Jakarta. Kompas
Gramedia.
Green, Keith. 2009. Decentralization and Good Governance: The
Case of Indonesia, MPRA Paper No. 18097.
Hadiz, Vedi R. (2004) Decentralization and Democracy in Indonesia:
A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives. Blackwell
Publishing, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and
350 Main St., Malden, MA 02148, USA.
Haryatmoko. 2014. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta. Penerbit
Buku Kompas.
Inu Kencana Syafiie, Haji. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Bumi
Aksara.
Irtanto. 2008. Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah.
Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Isjwara, F. Pengantar Ilmu Politik
Johnson, Ronald W. and Henry P. Minis, Jr. Toward Democratic
Decentralization: Approaches to Promoting Good
Governance. Research Triangle institute.

132 | Andi P. Rukka

Kaho, Josef Riwu. 2002. Prospek Otonomi Daerah di Negara
Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang
Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Jakarta. Rajawali Press.

Koesnardi, M. dan R. Saragih, Bintan. 1985. Ilmu Negara. Jakarta.
Perintis Press.

Kumorotomo, Wahyudi. 1992. Etika Administrasi Negara. Jakarta.
Rajawali Pers.

Lembaga Administrasi Negara, 1994. Sistem Administrasi Negara
Republik Indonesia. Jakarta. Haji Masagung.

Mawardi, Sulton dan Sumarto, Sudarno. 2003. Kebijakan Publik
yang Memihak Orang Miskin (Fokus: Pro-Poor Budgeting)

Noer, Deliar. 1982. Pemikiran Politik di Negeri Barat. Jakarta. CV.
Rajawali.

Pamudji. Prof. Drs. MPA. 1986. Kepemimpinan Pemerintahan di
Indonesia. Jakarta. PT. Bina Aksara.

Pribadi, Agung. 2013. Gara-gara Indonesia. Depok. Asmanadia
Publishing House.

Robbins, Stephen P., 2006. Perilaku Organisasi (Edisi ke sepuluh)
Jakarta. PT. Indeks.

Rondinelli, Dennis A. et.all. From Government Decentralization to
Decentralized Governance.

Rosidin, Utang, SH., MH. 2010 Desentralisasi dan Otonomi Daerah,
Bandung, CV. Pustaka Setia.

Rukka, Andi P. (Editor). 2004. Kumpulan Pidato Bupati Wajo, 9
Februari – 30 September 2004. Yogyakarta. Pustaka Timur.

Sanit, Arbi. 1985. Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta. CV.
Rajawali.

Schneider, Aaron.Decentralization: Conceptualization and
Measurement. Studies in Comparative International
Development, Fall 2003, Vol. 38, No. 3, pp. 32-56.

M o z a i k I n d o n e s i a | 133

Shane Joshua Barter, The Dangers of Decentralization: Clientelism,
the State, & Nature in a Democratic Indonesia.

Siagian, Sondang P. 2000. Manajemen Abad 21. Jakarta. Bumi
Aksara.

Sinaga, Rudi Salam. 2013. Pengantar Ilmu Politik. Kerangka
Berpikir dalam Dimensi Arts, Praxis & Policy. Yogyakarta.
Graha Ilmu.

Sjamsuddin, Sjamsiar dan Noor, Irwan. Decentralization: a
Question for Developing Countries.

Soedjatmoko. 1995. Dimensi Manusia dalam Pembangunan, Pilihan
Karangan. LP3ES, Jakarta.

Sedarmayanti, Prof. Dr. Hj. M.Pd., APU. 2009. Reformasi
Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan
Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan
Kepemerintahan yang Baik). Bandung. PT. Refika Aditama.

Wibawa, Samodra (Editor). 2009. Administrasi Negara, Isu-Isu
Kontemporer (Kumpulan Karangan). Yogyakarta; Graha Ilmu.

Kuncoro, Mudrajad, Ph.D. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah,
Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta.
Erlangga.

Suwandi, Made. (2002) Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia
(Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang
Demokratis Dan Efisien) Makalah.

------------------ (2010) Review HubunganPemerintahPusat Dan
Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Makalah.

Tambunan, Tulus. 1998. Krisis Ekonomi dan Masa Depan
Reformasi, Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia.

Thoha, Miftah. 2011. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta.
Rajawali Pers.

134 | Andi P. Rukka

Yuda AR., Hanta. 2010. Presidensialisme Setengah Hati, Dari
Dilema ke Kompromi. Jakarta, Gramedia.

M o z a i k I n d o n e s i a | 135

TENTANG PENULIS

Andi P. Rukka, dilahirkan di
Sengkang pada tanggal 15 Agustus
1970. Menyelesaikan pendidikan D3 di
STPDN pada tahun 1992, dan S1 di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar
tahun 1999. Sebelum bertugas secara
efektif di daerah otonom, penulis
sempat mencicipi penugasan di
Komando teritorial sebagai Perwira
Pertama di Kodim 0620/Kabupaten Cirebon. Jabatan strukutral
yang pernah diemban di antaranya adalah Lurah di Kelurahan
Mamasa Kecamatan Mamasa dan Kelurahan Pekkabata di
Kacamatan Polewali (waktu itu Mamasa dan Polewali masih
tergabung dalam Kabupaten Polewali Mamasa Provinsi Sulawesi
Selatan). Pindah tugas di Kabupaten Wajo pada tahun 2001,
menjabat sebagai Kasubag Organisasi dan Tata Laksana di
Sekretariat Daerah, kemudian dipromosikan menjadi camat di
Kecamatan Tempe, Ibukota Kabupaten Wajo. Sudah lebih dari lima
tahun ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.
Menikah dengan Andi Sukma pada tahun 1995, sekarang
sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing A. Nia Ruqma

136 | Andi P. Rukka

Insani (18) A. Ishlah Hanief Padmanegara (14) dan A. Eqy Padma
Shafsabili (2).

Saat ini penulis bertempat tinggal di Sengkang Kabupaten
Wajo

M o z a i k I n d o n e s i a | 137

138 | Andi P. Rukka