RPMD SARMI 2017-2022

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan
Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat, karunia, dan petunjuk-
Nya, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Sarmi Tahun 2018-2022 dapat diselesaikan dengan baik.
RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2018-2022, merupakan implementasi
Visi, Misi, Janji-Janji Kampanye serta Program Prioritas Bupati dan
Wakil Bupati Sarmi terpilih hasil pemilu kepala daerah yaitu Drs.
E.Fonataba,MM dan Yosina Insyaf, SE, MM.

RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2018-2022 disusun sebagai
penjabaran amanat Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta mengacu kepada
arahan pembangunan secara umum sesuai dengan aturan yang
berlaku.

Visi Pembangunan Kabupaten Sarmi dalam RPJMD Kabupaten
Sarmi Tahun 2018-2022, adalah Mewujudkan Sarmi yang Mandiri
dan Bermartabat”. Visi ini diharapkan mampu mendorong
terwujudnya pembangunan yang berkarakter sesuai dengan warisan
budaya, dengan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya alam,
adat, dan budaya yang dimiliki, melalui pembangunan yang dimulai
dari Kampung, Kelurahan-Distrik dengan tetap memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan. Harapan kita bersama agar
seluruh masyarakat Kabupaten Sarmi dapat mandiri dan bermartabat,
dan pembangunan yang dilaksanakan dan dihasilkan dapat
menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di
wilayah kota, Pesisir, pulau-pulau maupun masyarakat yang berada di
pelosok kampung di Negeri ini.

“kami rindu, di suatu kelak, Sarmi Menjadi Negeri Kanaan,

Negeri yang berkelimpahan Air susu dan Madu”,
Mandiri dan Bermartabat…

Tuhan Memberkati…

BUPATI SARMI

Drs. E. FONATABA, MM

DAFTAR ISI

Halaman
Peraturan Bupati Sarmi tentang RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2022 ................ i
Kata Pengantar ................................................................................................................ xii
Daftar Isi ....................................................................................................................... xiii
Daftar Tabel................................................................................................................... xv
Daftar Gambar............................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ............................................................................................. I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................... I-2
1.3 Hubungan Antara RPMJD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya............. I-6
1.4. Maksud dan Tujuan..................................................................................... I-14
1.5 Sistematika Penulisan................................................................................... I-15

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ...................................................................... II-18
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.................................................................. II-56
2.3 Aspek Pelayanan Umum ............................................................................... II-78

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ........................................................................ III-93
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu................................................. III-108
3.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan ...................................................................... III-118

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022

BAB IV PERMASALAHAN ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS
4.1 Permasalahan Pembangunan ...................................................................... IV-128
4.2 Isu Strategis Pembangunan ....................................................................... IV -158

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah ............................................ V - 176
5.2 Misi Pembangunan Daerah 5 (lima) Tahun Periode 2017-2022 ................... V - 180
5.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah................................................ V - 184

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1 Strategi ...................................................................................................... VI - 197
6.2 Arah Kebijakan ......................................................................................... VI - 206

BAB VII KERANGKA PENDANAAN. PEMBANGUNAN DAN PROGRAM OPD ………… .... VII-217
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ........................... VIII - 258
BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN .................................... IX - 269
BAB X PENUTUP .................................................................................................. X - 273

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.

Pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan
tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD
1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam
merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala
nasional maupun skala daerah.

Kabupaten Sarmi terbentuk sebagai suatu wilayah dan
pemerintahan yang otonom dengan mandat untuk menyejahterakan
masyarakat dan berkontribusi terhadap perkembangan Provinsi
Papua dan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut,
diperlukan sebuah perencanaan jangka menengah sebagai arahan
pembangunan tentang kondisi lima tahun yang hendak diwujudkan
dan upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi tersebut.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Sarmi
disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarmi tahun 2005-2025 dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I-1

Dokumen RPJMD wajib dibuat oleh Kabupaten/Kota yang
telah melakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam
rangka tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
RPJMD periode 2017-2022 disusun berdasarkan penjabaran Visi,
Misi dan Kebijakan serta Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

RPJMD bukan hanya merupakan penjabaran ke dalam
program-program pembangunan sektor yang akan dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi saja, tetapi juga merupakan
program pembangunan wilayah yang akan dilaksanakan oleh semua
pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di wilayah
Kabupaten Sarmi. Dengan kata lain, RPJMD ini merupakan
perwujudan komitmen pemerintah, swasta, dan masyarakat di
Kabupaten Sarmi dalam upaya pembangunan yang akan
dilaksanakan secara bersama dalam kurun waktu lima tahun ke
depan.

RPJMD ini tidak saja menjadi acuan utama penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Kabupaten Sarmi, tetapi juga dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Dasar hukum penyusunan RPJMD (RPJMD) Kabupaten Sarmi
adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151);

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I-2

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digul,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk
Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4245);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4355 );

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I-3

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

10. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
daerah otonom;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I-4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312) ;

21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2013-2018;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 02 Tahun 2001
Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan
Penerbitan Lembaran Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 2 tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi tahun
2013-2033 (lembaran daerah Kabupaten Sarmi tahun 2013
nomor 3).

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 04 Tahun 2016

Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi;

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I-5

1.3. Hubungan Antar RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004,
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan
disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program
Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam
menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang
pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program OPD,
lintas OPD dan program perwilayahan disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2022 merupakan bagian yang
terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua, sehingga dalam
penyusunannya RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2022
berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-
2019, serta RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, dan RPJMD Provinsi
Papua 2013-2018.

RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2017-2022 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan
nasional. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Sarmi dengan
dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah sebagai
berikut;

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I-6

Gambar 1.1

Keterhubungan RPJMD Kabupaten Sarmi dengan Dokumen
Perencanaan lainnya.

Adapun penjelasan lebih rinci tentang keterkaitan RPJMD
Kabupaten Sarmi tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan
lainnya dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I-7

1.3.1.Hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten Sarmi tahun

2017-2022 dengan RPJMN tahun 2015-2019.

Identifikasi hubungan Visi dan Misi dalam dokumen RPJMD
Kabupaten Sarmi dengan RPJMN, merupakan bagian yang
terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional
dengan tujuan mendukung capaian prioritas pembangunan
nasional. Keterhubungan ini sebagaimana tertuang dalam tabel
sebagai berikut.

Tabel 1.1.

Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sarmi dengan RPJMN

No Pokok Visi Uraian Visi RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2018-2022
RPJMN
Visi Pokok Visi Uraian Visi

1 Mandiri Mampu mewujudkan Sarmi Merefleksikan seluruh
kehidupan sejajar dan komponen yang ada di
sederajat dengan Bangsa Kabupaten Sarmi yaitu;
lain dengan mengandalkan masyarakat, dunia
pada kemampuan dan usaha/swasta, dan
kekuatan sendiri. Pemerintahan Daerah.

2. Maju Tingkat kemakmuran yang Mandiri Suatu keadaan di mana
ditinggi disertai dengan masyarakat Sarmi mampu
sistem dan kelembagaan Sarmi yang Mandiri dan Bermartabat mewujudkan kualitas hidup
politik dan hukum yang yang lebih baik dengan
mantap mengandalkan kemampuan
dan kekuatan sendiri dengan
pemanfaatan potensi sumber
daya alam dan sumber daya
lainnya secara optimal dan
berkelanjutan untuk
mewujudkan kemajuan
ekonomi yang tumbuh dan
berkembang dari
Kampung/Distrik.

3 Adil Tidak ada pembatasan/ Bermartabat Merefleksikan suatu kondisi
4 Makmur diskriminasi dalam bentuk masyarakat Kabupaten Sarmi
apa pun, baik antar yang mempunyai harga diri,
individu, gender, maupun tatanan masyarakat yang
wilayah mempunyai tingkat harkat
kemanusiaan yang tinggi
Seluruh kebutuhan hidup tercermin dalam keadaan:
Masyarakat Indonesia perekonomian masyarakat
telah terpenuhi sehingga yang tangguh; pemerintahan
dapat memberikan makna yang bersih dan melayani;
dan arti penting bagi rakyat yang sejahtera; dan
bangsa-bangsa lainnya. pengelolaan sumber daya
alam yang lestari.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I-8

Lebih lanjut dalam upaya mewujudkan Visi RPJMN tersebut,
ditetapkan 7 (tujuh) Misi sebagai penjabaran Visi yang ingin dicapai,
dan keterhubungan misi RPJMN dan RPJMD Kabupaten Sarmi
tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan Misi RPJMN dan Misi Kabupaten Sarmi

MISI RPJMN MISI RPJMD KABUPATEN SARMI
Tahun 2015-2019 Tahun 2018-2022

Misi 1 Misi 1
Mewujudkan keamanan nasional yang Percepatan Pembangunan
mampu menjaga kedaulatan wilayah, Infrastruktur dan Konektivitas
menopang kemandirian ekonomi dengan Daerah Sesuai Arahan Rencana
mengamankan sumber daya maritim dan Tata Ruang Wilayah (RTRW);
mencerminkan kepribadian Indonesia
Misi 2
sebagai negara kepulauan. Mewujudkan Kemandirian
Ekonomi Masyarakat Yang
Misi 2 Berbasis Potensi Unggulan
Mewujudkan masyarakat maju,
berkeseimbangan dan demokratis Daerah Dan
Berkelanjutan;
berlandaskan negara hukum.
Misi 3
Misi 3 Meningkatkan Sumber Daya
Mewujudkan politik luar negeri yang bebas Manusia Yang Berkualitas;

aktif dan memperkuat jati diri sebagai Misi 4
negara maritim. Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Misi 4 Bersih Dan Berwibawa.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Misi 5
Mewujudkan kualitas hidup manusia
Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

Misi 6
Mewujudkan Indonesia menjadi negara
maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional.

Misi 7
Mewujudkan masyarakat yang
berkepribadian dalam kebudayaan.

Keterkaitan dokumen perencanaan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi tercermin dari keselarasan
antar visi, dan misi pada dokumen perencanaan.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I-9

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2017-2022 dengan
RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018.

Visi pembangunan Provinsi Papua yang tertuang dalam
RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018 adalah “ Papua Bangkit
Mandiri dan Sejahtera”. Visi tersebut diuraikan dalam beberapa
misi yaitu; 1) Mewujudkan suasana aman, tenteram, dan nyaman
bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan NKRI, 2)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan
berwibawa serta penguatan otonomi khusus, 3) Mewujudkan
sumber daya manusia Papua yang sehat, berprestasi dan berakhlak
mulia, 4) Pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi
masyarakat yang berbasis potensi lokal 5) Percepatan konektivitas
pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara Kawasan dan
antara daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan. Sama halnya dengan RPJM Nasional,
substansi RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018 juga wajib
menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD
Kabupaten Sarmi tahun 2017-2022 sehingga tercipta sinkronisasi
pembangunan. Keterhubungan RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-
2018 dan RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2017-2022 digambarkan
sebagai berikut:

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I - 10

Gambar 1.2

Hubungan Misi RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018 dan Misi
RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2018-2022.

VISI PROV. PAPUA VISI KAB. SARMI
PAPUA BANGKIT MANIDIRI DAN SARMI YANG MANDIRI DAN

SEJAHTERA BERMARTABAT

Misi 1 Misi 1
Mewujudkan suasana Aman, Tentram dan Percepatan Pembangunan
Nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua Infrastruktur dan Konektivitas
Daerah Sesuai Arahan Rencana
dalam kedaulatan NKRI. Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Misi 2 Misi 2
Mewujudkan tatakelola Pemerintah yang Mewujudkan Kemandirian
Ekonomi Masyarakat Yang
Baik, Bersih dan Berwibawa serta Berbasis Potensi Unggulan
penguatan Otonomi Kusus.
Daerah dan
Misi 3 Berkelanjutan.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Papua
Misi 3
yang Sehat, Berprestasi dan Meningkatkan Sumber Daya
Berakhlak Mulia. Manusia Yang Berkualitas.

Misi 4 Misi 4
Pengembangan dan Peningkatan taraf Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Ekonomi Masyarakat yang Bersih Dan Berwibawa.
berbasis Potensi Lokal.

Misi 5
Percepatan Konektivitas Pembangunan
Infrastruktur dan Konektivitas antara

Kawasan dan Antar Daerah dengan
mengedepankan Prinsip-prinsip
Pembangunan Berkelanjutan.

Keterhubungan dokumen perencanaan antara Pemerintah
Daerah Kabupaten Sarmi dan Perencanaan Provinsi Papua tercermin
dari keselarasan antar Visi dan Misi pada dokumen perencanaan
pembangunan sehingga secara otomatis selaras juga pada prioritas
pembangunan antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sarmi.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I - 11

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2017-2022 dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2018-202

memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur
ruang yang telah ditetapkan baik di dalam RTRW Nasional, RTRW
Provinsi Papua dan RTRW Kabupaten Sarmi sebagai dasar dalam
penetapan lokasi program/kegiatan pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sarmi. RPJMD
Kabupaten Sarmi juga memuat strategi dana arah kebijakan
pembangunan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat
kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kabupaten Sarmi.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2017-2022 dengan
RPJPD.
RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2017-2022 merupakan pelaksanaan
periode ke-tiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sarmi
tahun 2005-2025, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan
pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2. RPJMD periode
ke-3 ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan percepatan
pembangunan dan roda perekonomian daerah dengan
mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Posisi RPJMD Kabupaten
Sarmi tahun 2017-2022 selanjutnya menjadi dokumen yang
menjabarkan RPJPD agar lebih terfokus.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I - 12

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Sarmi dengan RPJMD dan RTRW
Kabupaten yang Berbatasan.
Secara administrasi Kabupaten Sarmi juga berbatasan dengan
wilayah kabupaten lainnya, yaitu Sebelah Timur, berbatasan dengan
Kabupaten Jayapura, Sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Mamberamo Tengah, Sebelah Barat berbatasan dengan
Kabupaten Mamberamo Raya, karenanya RPJMD dan RTRW
kabupaten tersebut juga menjadi acuan dalam menyusun RPJMD
Kabupaten Sarmi tahun 2018-2022, sehingga dapat tercipta
sinkronisasi pembangunan antar wilayah, khususnya untuk
mendukung strategi umum dalam RPJMD Kabupaten Sarmi yang
menegaskan pembangunan Masyarakat Sarmi yang Mendiri dan
Bermartabat. Komitmen terbesar dalam upaya mewujudkan
masyarakat Sarmi yang Mandiri dan bermartabat adalah
mengentaskan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

1.3.6. Keterkaitan RPJMD degan Dokumen RENSTRA OPD.
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) untuk
pembangunan 5 (lima) tahunan yang dilakukan oleh OPD dan
bersifat indikatif. RENSTRA OPD merupakan penjabaran teknis
RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis
operasional yang disusun oleh OPD di bawah koordinasi Badan
Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA). RENSTRA OPD
memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis dan arah
kebijakan, serta program dan kegiatan OPD disertai dengan
kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana strategis OPD
kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana
Kerja OPD (RENJA-OPD) dan Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA-
OPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I - 13

1.3.7. Keterkaitan RPJMD tahun 2017-2022 dengan RKPD.
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2017-2022

setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat
prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Kabupaten
Sarmi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat
Kampung, Distrik hingga Kabupaten. RKPD merupakan bahan
utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan
Plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3.8. Keterkaitan RPJMD dengan RENJA Perangkat Daerah.
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2017-2022

dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan
tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari
Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada Renstra
OPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana
Kerja (RENJA) SKPD.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai
pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat,
dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam
mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sarmi sesuai dengan
visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati
terpilih masa bakti 2017-2022 , sehingga seluruh upaya yang
dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif,
dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola
sikap dan pola tindak.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I - 14

1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Sarmi adalah:
1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah dan DPR
Kabupaten Sarmi dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan tahunan yang dibiayai dari APBD, APBN dan sumber-
sumber pembiayaan lain;
2. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan
setiap OPD ;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan
dapat memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang
ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Kabupaten Sarmi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan;
4. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya
guna dan berhasil guna, serta
5. Untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2022
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 8 (delapan) bab,
sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN
Bagian ini Menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Sarmi, dasar
hukum Penyusunan RPJMD, Hubungan antara dokumen dengan
dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, Maksud dan
Tujuan Penyusunan, dan sistematika penulisan.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I - 15

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB 3 Bagian ini memaparkan tentang Gambaran Umum Kabupaten
Sarmi dari sisi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek
BAB 4 Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya
BAB 5 Saing Daerah.
BAB 6 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang
pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran
tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam
mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu juga
diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sarmi
untuk jangka menengah.
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan
Kabupaten Sarmi yang terkait dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari
permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia
internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang
memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan di
Kabupaten Sarmi di masa yang akan datang.
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah
daerah tahun 2017-2022 yang merupakan visi dan misi kepala
daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran
pembangunan beserta indikator yang akan dicapai dalam 5 (lima)
tahun mendatang yang terkait dengan isu strategis daerah.
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
Bab ini Menguraikan tentang Strategi, Arah Kebijakan dan
Program Pembangunan Daerah untuk mengimplementasikan
program Kepala Daerah Kabupaten Sarmi sebagai dasar pada
perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam
mewujudkan visi dan misi.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I - 16

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi
serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat
daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat
Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Bab ini menguraikan tentang Ukuran Keberhasilan Pencapaian
Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci ( IKK) pada akhir
periode masa jabatan.

BAB 9 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Terdiri atas Program Transisi, yaitu tambahan rancangan program
indikatif satu tahun ke depan setelah periode RPJM Daerah ini
berakhir untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan
jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah dan
kaidah pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Sarmi.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 I - 17

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten
Sarmi, meliputi aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing daerah, untuk memberikan
gambaran tentang potensi dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Sarmi
guna menjadi sumber daya pokok bagi pengembangan di masa depan,
berikut kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. Dengan demikian,
apa yang dibahas di bab ini merupakan fondasi tentang perencanaan
pembangunan di Kabupaten Sarmi lima tahun ke depan.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.
Aspek Geografi dan Demografi memberikan gambaran dan

hasil analisis terhadap kondisi geografis dan Demografi daerah.
Kondisi geografis mencakup karakteristik dan potensi pengembangan
wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah
menurut batas administrasi pemerintah kabupaten, Distrik dan
kelurahan dan Kondisi demografi mencakup Jumlah dan distribusi
penduduk, Struktur Penduduk dan perkembangan jumlah Penduduk
di Wilayah Kabupaten Sarmi.

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi.
Kabupaten Sarmi adalah salah satu wilayah administrasi di

Provinsi Papua yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah
administrasi Kabupaten Jayapura dengan didasarkan pada Undang-
undang Nomor 26 Tahun 2002.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-18

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Sarmi terdiri dari 8 (delapan)

Distrik, 94 (sembilan puluh empat) Kampung dan 2 (dua) Kelurahan.

Pada Tahun 2005 tanggal 15 Desember 2005 mekar menjadi 11

(sebelas) Distrik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi

Nomor 4 Tahun 2005 terbentuk 3 (tiga) Distrik baru yaitu Distrik

Apawer Hulu, Mamberamo Tengah Timur, dan Distrik Rufaer.

Selanjutnya padatahun 2006, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2006 dibentuk 4 (empat) Distrik baru lagi, yaitu: Distrik Sarmi

Timur, Sarmi Selatan, Pantai Timur Barat dan Bonggo Timursehingga

seluruhnya berjumlah 15 Distrik. Dalam perkembangannya Kemudian

pada tanggal 13 Oktober 2007 sebagian wilayah Kabupaten Sarmi dan

Kabupaten Waropen dimekarkan menjadi Kabupaten Mamberamo

Raya.

Kabupaten Sarmi secara wilayah administrasi saat ini terbagi
menjadi 19 distrik, 110 kampung serta 2 kelurahan. Terdapat
beberapa distrik di Kabupaten Sarmi yang mengalami pemekaran yaitu
Distrik Sarmi yang dalam perkembangannya dimekarkan menjadi
Distrik Sarmi dan Distrik Sobey, kemudian Sarmi Timur yang dalam
perkembangannya dimekarkan menjadi Distrik Sarmi Timur dan
Distrik Muara Tor, Distrik Tor Atas dalam perkembangannya
dimekarkan menjadi Distrik Tor Atas dan Distrik Ismari, Distrik Pantai
Timur Barat dalam Perkembangannya dimekarkan menjadi Distrik
Pantai Timur Barat dan Distrik Fee’n, Distrik Pantai Timur dalam
Perkembangannya dimekarkan menjadi Distrik Pantai Timur dan
Distrik Sungai Biri, Distrik Bonggo dalam perkembangannya
dimekarkan menjadi Distrik Bonggo dan Distrik Bonggo Barat, Distrik
Sarmi Selatan dalam perkembangannya dimekarkan menjadi Distrik
Sarmi Selatan dan Distrik Verkam, Distrik Pantai Barat dalam
Perkembangannya dimekarkan menjadi Distrik Pantai Barat dan
Distrik Apawer Hilir, serta Distrik Apawer Hulu yang dalam
perkembangannya dimekarkan menjadi Distrik Apawer Hulu dan
Distrik Airoran/ Apawer Tengah. Pembagian Distrik dan Kampung
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-19

Tabel 2.1
Pembagian Distrik dan Kampung di Kabupaten Sarmi

NO. DISTRIK LUAS KAMPUNG / KELURAHAN
WILAYAH

(Km²)

- Takar I (Vinyabo-r) Burtin (Asyaf)
Dabe I
Pantai Timur - Takar II (Vitouw)- Dabe II
Barat Artibe ( masi-masi)
1. 2.455 - Takar III (Kwento-r)
Betaf
- Nengke I - Betaf II
BetafIII
- Nengke II
Tetom Jaya
- Beneraf (Yamben) - Srum
- Narum
2. Pantai Timur 1794 - Beneraf II -
Mawesmukti
- Yamna - Mawesday
- Kaptiau
- Yamna II - Denander
Safrom Tane
- Bebon Jaya - Neidam
- Liki
3. Bonggo 385 - Kiren - Armo
- Tafarewar
- Armopa - Sewan II
- Binyer
- Taronta - Munukania
-
4. Bonggo Timur 863 - Gwin Jaya - Arbais
- Tarawasi Marenggi - Webro
- Waim
5. Tor Atas 1.988 - Tamar Sari -
- Samanente Tamaja
- Kwapitania
- Konderjan - Syoremania
- Kelurahan Sarmi Kota - Sumsar
Rorena
6 Sarmi 419 - Kelurahan Mararena -
- Omte
- Sarmo - Weyen
- Sawar -
- Waaf
7 Sarmi Timur 222 - Waskey Segar Tor
8. Sarmi Selatan 302 -
- Sewan -
- Kasukwe
-
9. Pantai Barat 810 - Wapoania -

- Martewar
- Wari

- Aruswar
- Niwerawar

10. Apawer Hulu 779 - Aurimi
- Sasawapece
11. Sobey 127
- Wamariri
12. Muara Tor 782 - Bagaiserwar
13. Ismari 1687
- Bagaiserwar II

- Nanot

- Holmafen

- Ebram

- Tanjung Batu

- Bora – Bora
- Togonfo

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-20

NO. DISTRIK LUAS WILAYAH KAMPUNG / KELURAHAN
14. Fee’n
(Km²) - Mafen Tor - Wakde II
1829 - Nika Tidi (Tafrawar)

- Keder I

- Arare - Keder II

- Wakde I

15. Sungai Biri 1422 - Komra (Biri II) - Ansudu I

16. Bonggo Barat 308 - Mawes Wares - Ansudu II
- Krim/Podena (Srem)

- Anus II

- Anus - Korur
- Podena II
- Rotea - Yarsun
- Siaratesa
- Rimser Sari - Kamenawari
- Siantoa
17. Verkam 649 - Nisro - Sarmokena
- Burgena
- Amsira
- Maniwa
- Angkasa II - Kapeso

18. Apawer Hilir 578 - Karfasia

- Maseb

- Subu

19 Apawer Tengah 635 - Pina

- Murara

- Airoran

Sumber: Olahan BAPPEDA Kab. Sarmi Tahun 2016

Wilayah Kabupaten Sarmi sebagian besar berada di pesisir pantai
dengan memiliki luas wilayah 18,034 Km2, Distrik Pantai Timur Barat
merupakan Distrik di Kabupaten Sarmi yang memiliki wilayah terluas
yakni 2.455 Km2 atau 13.61 persen dari luas wilayah kabupaten.
Sedangkan Distrik Sobey merupakan distrik yang memiliki wilayah
terkecil yakni 127 Km2 atau 0,70 persen dari seluruh wilayah
Kabupaten Sarmi. Jarak terjauh barat - timur wilayah Kabupaten
Sarmi 336 km, sedangkan jarak terjauh utara - selatan 140 Km.

Adapun batas wilayah administrasi distrik dapat dilihat pada
gambar 2.1 dibawah ini:

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-21

Gambar. 2.1
Peta administrasi Wilayah Kabupaten Sarmi

Sumber: Olahan Tim IDS Kabupaten Sarmi II-22
Sumber; RTRW Kabupaten Sarmi tahun 2013-2033

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022

Pembagian Kabupaten Sarmi menurut jarak dari ibu kota
distrik ke ibu kota Kabupaten Sarmi menunjukkan bahwa Distrik
Apawer Hulu merupakan Distrik yang terjauh dengan jarak sekitar
290.00 km, diikuti Distrik Bonggo Timur sekitar 153.81 Km dan
distrik terdekat adalah Distrik Sarmi Selatan sekitar 5.20 Km.
Informasi perkiraan jarak distrik ke Ibu Kota Kabupaten lebih lanjut
dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perkiraan Jarak
dari Ibu Kota Distrik ke Ibu Kota Kabupaten Sarmi

No. Distrik Ibu Kota Jarak dari Ibu Kota
Distrik Distrik ke Ibu Kota

1. Pantai Barat Arbais Kabupaten (km)
2. Sarmi Sarmi 61,23
18,30
3. Tor Atas Seser 75,00
4. Pantai Timur Betaf 83,81

5. Bonggo Armopa 133,21
6. Apawer Hulu Aurimi 290,00

7. Sarmi Timur TAnjung Batu 25,90

8. Sarmi Selatan Wapo 5,20
9. Pantai Timur Barat Nengke
62,91
10. Bonggo Timur Sarba
11. Sobey Bagaiserwar II 153,81
12 Muara Tor Holmafen
17,22
13 Ismari Bora – Bora
14 Fee’n wakde 30.54
102.84
15 Sungai Biri Ansudu I
53.55
16 Bonggo Barat Krim/Podena 97.64
112.62
17 Verkam Verkame 23.18
88.12
18 Apawer Hilir Karfasia 130.44

19 Apawer Tengah Pina

Sumber : Olahan Bappeda Kabupaten Sarmi, 2017.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-23

2) Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Sarmi.

Secara geografis wilayah Kabupaten Sarmi terbentang pada
posisi koordinat 138º05’ sampai dengan 140°30’ Bujur Timur dan
1°35’ sampai dengan 3°35’ Lintang Selatan. Kabupaten Sarmi
memiliki batas wilayah meliputi; Sebelah Timur, berbatasan dengan
Kabupaten Jayapura, Sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Mamberamo Tengah, Sebelah Barat berbatasan dengan
Kabupaten Mamberamo Raya, dan Sebelah Utara berbatasan dengan
Laut Pasifik.

Letak Kabupaten Sarmi yang berada diantara Kabupaten
Jayapura, Tolikara dan Mamberamo Raya menjadi strategis sebagai
jalur perhubungan antara Kabupaten Jayapura dengan Kabupaten
Mamberamo Raya, dan berada pada kawasan pengembangan pusat
pertumbuhan Kawasan Mamberamo dan kawasan Pegunungan
Tengah.

3) Topografi.
Kondisi topografi atau kemiringan lereng pada wilayah

Kabupaten Sarmi relatif beragam mulai dari wilayah pesisir yang
datar sampai dengan pegunungan dengan kemiringan lereng yang
curam. Berdasarkan hasil perhitungan pada citra peta kabupaten,
dapat diketahui bahwa sebagian besar (sekitar 52,16 persen) wilayah
Kabupaten Sarmi memiliki kondisi topografi yang cukup curam
dengan tingkat kemiringan lereng lebih dari 40 persen. Kemudian
untuk wilayah kabupaten dengan kemiringan lereng lahannya
berkisar antara 0 sampai 8 persen memiliki proporsi luasan wilayah
sebesar 37,39 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa
wilayah Kabupaten Sarmi yang datar terutama pada kawasan pesisir
cukup rentan terhadap terjadinya banjir dan genangan air. Lebih
jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-24

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Sarmi

Sumber; RTRW Kabupaten Sarmi tahun 2013-2033 II-25

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022

Wilayah yang memiliki ketinggian di atas permukaan laut (dpl)
paling tinggi yakni Distrik Apawer Hulu dengan ketinggian sekitar
90m. Sedangkan Distrik Pantai Timur merupakan wilayah yang
paling rendah dengan ketinggian sekitar 1m di atas permukaan laut.

4). Geologi.
Berdasarkan formasi geologi, maka di Kabupaten Sarmi

terdapat 6 jenis tanah yaitu; Entisol (Ent), Inceptisol (Ept), Ultisol
(Ult), Alfisol (Alf), Oxisol (Ox) dan Mollisol (Olls).
a) Entisol; Entisol merupakan tanah mineral yang masih muda

terbentuk dari aktivitas deposisi sungai yang bergabung dengan
sedimentasi pantai melahirkan potensi lahan-lahan pertanian
yang sangat subur.Jenis tanah ini ditemukan di Distrik Pantai
Timur, Pantai Timur Barat dan Tor Atas.
b) Inceptisol; Inceptisol adalah tanah yang menunjukan
perkembangan horizon minimum. Luasan yang cukup besar
untuk tanah ini banyak ditemukan di daerah pegunungan dan
hutan sebagai penyangga cadangan air.Sebaran tanah ini
cukup besar dan hampir terdapat diseluruh wilayah Kabupaten
Sarmi.
c) Ultisol; Ultisol merupakan tanah dengan tingkat pencucian
yang tinggi, dengan tingkat kesuburan yang relatif rendah.
Ultisol memiliki horizon bawah permukaan dengan akumulasi
liat, biasanya memiliki warna kemerahan sebagai representasi
dari kandungan besi yang tinggi. Jenis tanah ini hampir
ditemukan diseluruh wilayah Kabupaten Sarmi.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-26

d) Alfisol; Alfisol biasanya adalah tanah-tanah hutan dengan
tingkat pencucian sedang yang memiliki tingkat kesuburan
yang tinggi.Alfisol adalah tanah yang sangat produktif baik
untuk kegiatan pertanian ataupun yang lainnya. Jenis tanah ini
banyak ditemukan di Distrik Sarmi, Sarmi Timur, Pantai Barat,
Pantai Timur, Apawer Hulu dan Tor Atas.

e) Oxisol; Oxisol merupakan tanah dengan tingkat pelapukan
yang lebih tinggi daripada tanah Ultisol. Persentase luasan
tanah ini di Kabupaten Sarmi sangat kecil dan hanya terdapat
di Distrik Pantai Timur, Pantai Timur Barat dan Apawer Hulu.

f) Mollisol; Mollisol merupakan tanah pada ekosistem padang
rumput. Mollisol salah satu diantara beberapa tanah pertanian
yang paling penting dan produktif di dunia, tanah ini banyak
ditemukan dalam luasan yang cukup besar di Distrik Pantai
Timur dan Tor Atas.

Informasi tentang jenis tanah dan wilayah sebarannya di
Kabupaten Sarmi dapat dilihat pada peta berikut.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-27

Gambar 2.3
Jenis Tanah, Potensidan Wilayah Sebaran di Kabupaten Sarmi

, 2012

Sumber; RTRW Kabupaten Sarmi tahun 2013-2033

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-28

Potensi Geologi di wilayah Kabupaten Sarmi menunjukan adanya
kekuatan yang menjanjikan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi secara
terencana sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan
ekonomi secara signifikan. Realitas yang ada, potensi ini belum dikelola
secara maksimal.

Berdasarkan hasil pemetaan kondisi geologi di Kabupaten Sarmi
diketahui bahwa batuan induk terluas adalah batu formasi unk sebesar
5.580 km2 (31,46% dari luas wilayah Kabupaten Sarmi), kemudian
batuan lain yang memiliki proporsi luas adalah batuan alluvium seluas
5.180 km2 (29,20% dari luas wilayah Kabupaten Sarmi) dan terumbu
koral terangkat seluas 2.540 km2 (14,32% dari luas wilayah Kabupaten
Sarmi). Informasi Lebih jelas mengenai formasi geologi yang terdapat di
wilayah Kabupaten Sarmi disajikan pada tabel berikut dan Peta kondisi
geologi Kabupaten Sarmi dapat dilihat pada gambar Berikut.

Tabel 2.3
Kondisi Geologi Kabupaten Sarmi

NO. KONDISI GEOLOGI LUAS (KM2) PERSENTASE

1 Alluvium 5.180,177 29,20%
0,20%
2 Batuan Gunung Api Jamur 35,863 0,02%
3 Batuan Mafik 3,734 4,30%
4 Batugamping Dayang 1,03%
5 Batugamping Koral 763,124 9,70%
182,538 3,98%
6 Endapan Lumpur 1.721,219 0,01%
7 Formasi Auriimi 706,746 2,55%
0,92%
8 Formasi Biri 2,297 1,68%
9 Formasi Buru 452,871 31,46%
10 Formasi Kukunduri 163,251 14,32%
11 Formasi Makats 298,323 0,61%
12 Formasi Unk 5.580,653
13 TerumbuKoral Terangkat 2.540,865
14 Ultramafik 108,340

Sumber; RTRW Kabupaten Sarmi tahun 2013-2033

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-29

5). Hidrologi.

Di Kabupaten Sarmi terdapat beberapa sungai besar yaitu Apawer,

Iramuar, Muwar, Verkam, Verkam1a, Moaif, Bulianang, Verkam1, Bier,

Unk, Biri, Wiru, Wiru1, Sermoif dan Tor. Daerah Aliran Sungai (DAS)

utama di Kabupaten Sarmi adalah DAS Sentani, DAS Sentani meliputi

wilayah bagian timur laut Kabupaten Sarmi yang terhimpun oleh sub-

sub DAS Verkam, Tor, Biri, Sermo dan Sub DAS Grime dan juga terdapat

3 danau yakni Danau Bomberai seluas 133.500 km², Danau Piamfon

seluas 2.384 km² dan Danau Teun seluas 4.568 km².

Di Kabupaten Sarmi terdapat beberapa sungai besar yaitu Apawer,

Iramuar, Muwar, Verkam, Verkam 1a, Moaif, Bulianang, Verkam 1, Bier,

Unk, Biri, Wiru, Wiru 1, Sermoif dan Tor. Semua sungai termasuk dalam

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sentani, dan terbagi menjadi Sub Das

Apawer, Sub Das Tor, Sub Das Biri, Sub Das Mamberamo Hilir, Sub Das

Tarituatu Tengah, Sub Das Tarutuatu Hilir dan Sub Das Grime. Rincian

pembagian DAS di Kabupaten Sarmi dapat dilihat pada tabel 2.4.berikut:

Tabel 2.4.
Daerah Aliran Sungai (DAS dan Luasannya )

No. Nama DAS Luas Presentase
(Ha) (%)

1. Apawer 328,070 20,56

2. Biri 277,452 17.39

3. Grime 29,163 1.83

4. Mamberamo HIlir 57,485 3.60

5. Taritatu Tengah 293,466 18.39

6. Taritatu HIlir 179,897 11.27

7. Tor 430,387 26.97

Sumber: BPDAS-PS, Kementerian Kehutanan

Selain sungai besar yang ada, Kabupaten Sarmi juga memiliki
beberapa danau-danau kecil yang tersebar di daratan Kabupaten Sarmi
dekat pantai maupun di pedalaman. Danau-danau ini telah
dimanfaatkan masyarakat untuk usaha perikanan darat dan juga
sumber air minum.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-30

6). Klimatologi.
Rata-rata, suhu udara maksimum yang terjadi di Kabupaten Sarmi

tahun 2015 dan 2016 mengalami perubahan yaitu sebesar 31,3oC-
34,6oC. Sedangkan rata-rata suhu udara minimum, tahun 2016 memiliki
rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 31,3oC.
Suhu udara maksimum yang tertinggi selama tahun 2016 terjadi pada
Bulan Oktober dengan suhu maksimum sebesar 34,6oC. Sedangkan
suhu udara minimum yang terendah selama tahun 2016 terjadi pada
Bulan Oktober dan April yaitu 22,8oC dan 34.6Oc.

Kelembaban Udara di Kabupaten Sarmi secara rata-rata tahun
2016 memiliki tingkat kelembaban yang tertinggi dibandingkan dengan
tahun 2014 (82,83 persen) dan 2015 (84,83 persen) yaitu sebesar 86,03
persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelembaban udara di
Kabupaten Sarmi hingga tahun 2016 termasuk tinggi. Pada tahun 2014,
kelembaban udara tertinggi terjadi pada Bulan Januari yaitu sebesar 85
persen, sedangkan pada tahun 2015 terjadi pada Bulan Mei yaitu sebesar
89 persen. Dengan rata-rata kelembaban selama tahun 2016 sebesar
86,08 persen, Bulan Januari, Februari dan Agustus memiliki tingkat
kelembaban yang tertinggi yaitu sebesar 89 persen. Diikuti pada Bulan
Maret, dan Desember dimana memiliki tingkat kelembaban sebesar 87
persen. Kelembaban udara terendah terjadi pada Bulan Oktober yaitu 81
persen Rata-rata tekanan udara permukaan di atas landasan (QFF)
Kabupaten Sarmi tahun 2016 sebesar 1009,7 mb dan rata-rata tekanan
udara permukaan di atas laut (QFE) sebesar 1009,1 mb. Dengan rata rata
kelembaban udara 86,03 persen, rata-rata penyinaran matahari tahun
2016 sebesar 6,3 persen dan memiliki rata-rata kecepatan angin 2,9 knot.
Tekanan udara QFF tertinggi terjadi pada bulan Mei dan Juli yaitu 1010,5
mb, tekanan udara QFE tertinggi terjadi juga pada bulan Mei dan Juli
yaitu sebesar 1009,5 mb. Penyinaran matahari tertinggi terjadi pada
bulan Oktober yaitu sebesar 8,4 persen dan kecepatan angin tertinggi
terjadi pada bulan Desember dengan 5 knot.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-31

Gambar 2.4.
Banyaknya Hari hujan menurut bulan di Kabupaten Sarmi

Tahun 2016

Data Cura Hujan

350 303 338,1
307,2

300

250 199,3 207,5
200 163,3 132,5 125,7 106,4 157,0 106,1 138,4
150

100

50

0

FJeabMnrauuraaerriit
April
Mey
Juni

SndeoepOsvtAkegeetuommmsJtbbbbuueeeelirrrrs

Sumber: BPS Kabupaten Sarmi tahun 2017

7). Penggunaan Lahan. pada wilayah Kabupaten Sarmi dapat
Kondisi lahan

mengindikasikan tingkat pertumbuhan dan perkembangan wilayah

kabupaten secara umum. Pola penggunaan lahan pada Kabupaten Sarmi

secara umum masih didominasi oleh penggunaan lahan tidak terbangun

atau non budidaya seperti hutan, semak belukar ataupun rawa.

Sementara itu, berdasarkan hasil analisa peta tutupan lahan di

ketahui bahwa 13.000.16 Km wilayah Kabupaten Sarmi memiliki

tutupan lahan primer, dan 1969.51 merupakan tutupan rawa primer,

dan 2.000.88 Km merupakan tutupan lahan sekunder.

Kondisi penggunaan lahan pada Kabupaten Sarmi dapat diuraikan

sebagai berikut:

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-32

a) Pemukiman.
Pemukiman penduduk yang terdapat di Kabupaten Sarmi terdiri dari

pemukiman kampung dan permukiman kota. Pemukiman kota
terkonsentrasi pada perkotaan Sarmi yang berada di Distrik Sarmi,
sementara itu pemukiman kampung tersebar pada wilayah distrik di luar
Sarmi. Secara umum kawasan pemukiman di wilayah Kabupaten Sarmi
berkembang secara linier mengikuti jaringan jalan ataupun mengikuti
garis pantai namun untuk pemukiman penduduk yang berada di
perkotaan Sarmi yang membentuk pola grid (persegi) seperti kompleks
perumahan dinas bagi PNS dan militer. Pemukiman yang berada di luar
perkotaan Sarmi memiliki kondisi yang relatif terpisah atau menyebar
dengan jarak antar kampung yang relatif jauh (rata-rata lebih dari 5 km),
sementara pemukiman pada perkotaan Sarmi memiliki pola yang
memusat dan berdekatan.

b) Lahan Pertanian
Lahan pertanian saat ini juga dibudidayakan pada wilayah

Kabupaten Sarmi dimana lokasinya berdekatan dengan kawasan
permukiman penduduk. Lahan pertanian berupa sawah sebagian besar
dibudidayakan penduduk di daerah transmigrasi pada Distrik Bonggo
karena penduduk transmigran memiliki pengetahuan dan kemampuan
yang memadai untuk mengolah lahan sawah yang umumnya digunakan
untuk budidaya pertanian tanaman pangan seperti padi, kacang, jagung
dan lainnya. Selain sawah, lahan pertanian yang dibudidayakan
penduduk di Kabupaten Sarmi berupa pekarangan yang dimanfaatkan
penduduk untuk pertanian sayuran, jagung, ubi kayu dan lainnya.
Lokasi pekarangan ini umumnya masih disekitar lingkungan rumah
penduduk. Lahan pertanian lainnya yang ada di Kabupaten Sarmi berupa
perkebunan yang umumnya menempati lahan di luar permukiman
penduduk.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-33

Komoditas perkebunan yang diusahakan oleh penduduk Sarmi
meliputi pinang, kelapa, kakao dan tanaman buah-buahan. Lahan
perkebunan banyak dijumpai pada sepanjang kawasan pesisir utara
Sarmi mulai dari wilayah Bonggo Timur sampai dengan Pantai Barat.

c) Hutan.
Secara garis besar Provinsi Papua masih di kelilingi oleh wilayah

hutan, begitu pula di Kabupaten Sarmi dimana berdasarkan data dari
dinas kehutanan sebayak 92,22 persen dari wilayah Kabupaten Sarmi
masih merupakan kawasan hutan, sedangkan yang bukan merupakan
kawasan hutan hanya 7,78 persen dapat dilihat Pada Gambar Berikut
ini:

Gambar 2.5.
Persentase luas kawasan hutan di Kabupaten Sarmi Tahun 2016

7,78%

Kawasan Hutan ( Persen )

92,22%

Kawasan Hutan Bukan Kawasan Hutan

Sumber: BPS Kabupaten Sarmi, 2017.

Diketahui pemanfaatan lahan Kabupaten Sarmi didominasi oleh
kawasan hutan dengan luas 1.435.791 ha yang meliputi: kawasan suaka
alam luasnya 268.398 ha, hutan lindung luasnya 196.456 ha, hutan
produksi terbatas 428.039 ha, hutan produksi 252.155 ha, hutan produksi
konversi luasnya 179.057 ha, areal penggunaan lain luasnya 97.533 ha
dan tubuh air mencapai 14.153 ha.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-34

Dari luas kawasan hutan tersebut di atas, terdapat tutupan lahan
yang terdiri dari hutan sagu yang terletak sepanjang sungai di belakang
formasi hutan nipah yang tidak terjangkau oleh pasang surut air laut.
Tanaman sagu ini merupakan tanaman yang banyak terdapat di wilayah
Kabupaten Sarmi dan dimanfaatkan oleh penduduk sebagian besar distrik
di luar Distrik Sarmi sebagai bahan makanan pokok, terutama penduduk
di wilayah pedalaman yang mengalami keterbatasan mengakses atau
mengkonsumsi beras.

Selain hutan sagu yang terdapat di wilayah Kabupaten Sarmi, juga
terdapat hutan produksi yang dimanfaatkan dan di kelola oleh
perusahaan swasta dalam upaya peningkatan PAD. Wilayah hutan
produksi tersebut yaitu di Distrik Bonggo, Pantai Timur, Pantai Timur
Barat dan Pantai Barat.

Usaha Pemanfaatan Hutan di Kabupaten Sarmi masih didominasi
oleh Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, saat ini di Kabupaten Sarmi
terdapat 4 Pemegang IUPHHK yang beroperasi. Hutan produksi pada
Kabupaten Sarmi terdiri dari hutan produksi konversi yang tersebar di
sepanjang pesisir utara wilayah Sarmi serta hutan produksi terbatas yang
berada di bagian pedalaman, seperti di Tor Atas dan Apawer Hulu.

Selain itu Kabupaten Sarmi juga memiliki lahan gambut dengan luas
2.230.618 ha yang tersebar di Distrik Pantai Barat, Sarmi, Pantai Timur,
Pantai Timur Barat, Bonggo dan Bonggo Timur, sedangkan hutan
manggrove dengan luas 3.191 ha yang tersebar di Distrik Bonggo, Bonggo
Timur, Pantai Barat dan Sarmi.

Kawasan hutan lain yang ada di Kabupaten Sarmi adalah hutan
lindung, dimana hutan jenis ini umumnya berada pada bagian tengah
wilayah kabupaten, dengan kondisi topografi yang cukup terjal. Sebagian
besar masih berupa hutan alami yang masih belum dirambah oleh
manusia sehingga kealamian ekosistem atau habitatnya masih terjaga
dengan baik.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-35

Jenis hewan besar dan liar masih dapat ditemui pada kawasan hutan

lindung ini antara lain babi, kanguru, kasuari dan beberapa jenis burung

kakatua, elang kepala putih dan jenis cenderawasih. Untuk pembagian

kawasan hutan beserta peruntukanya dapat dilihat pada gambar di

bawah ini:

Gambar 2.6.
Kawasan Hutan Dan Peruntukanya

di Kabupaten Sarmi

Kawasan Peruntukan Hutan ( Ha )

179,057

3,191 268,398 suaka Alam
Hutan Lindung
196,456 Hutan Produksi
252,155

Hutan Konversi

2.230,62 Area pengguna lainya
Tubuh Air

14,153 Lahan Gambut
Hutan Manggrove

97,533

Sumber; Olahan Bappeda Kabupaten Sarmi tahun 2017

Untuk Sebaran kawasan hutan lindung di Kabupaten Sarmi berada
pada wilayah Distrik Tor Atas serta Pantai Timur Barat. Adapun Informasi
tentang Hutan Lindung dan kesesuain lahan di Kabupaten Sarmi dapat
dilihat pada gambar di bawah ini :

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-36

Gambar 2.7.
Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Sarmi

Sumber: RTRW Kabupaten Sarmi 2013-2033 II-37

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022

1.1.2.Potensi Pengembangan Wilayah.
Kabupaten Sarmi memiliki potensi pengembangan wilayah

cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan Penataan
Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi (RTRW Kabupaten Sarmi 2013-2033)
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Sarmi Tahun 2013-2033. Sesuai dengan konsep pengembangan tata
ruang wilayah Kabupaten Sarmi, maka strategi pengembangan adalah
pemerataan pelayanan dan penjalaran fungsi-fungsi pusat-pusat
pelayanan. Oleh karena itu ditetapakan pusat-pusat pelayanan yang
mampu memberikan pelayanan secara optimal ke seluruh wilyah.
Rencana Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Pelayanan (Pusat
Kegiatan) di wilayah Kabupaten Sarmi diarahkan untuk meningkatkan
pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini
menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat termasuk dalamnya
penyediaan sarana dan prasarana utama dan penunjang.

Arahan pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui
pengembangan pusat-pusat permukiman baik pusat permukiman
perkotaan maupun perdesaan untuk melayani kegiatan ekonomi,
pelayanan pemerintahan dan pelayanan jasa, bagi kawasan
permukiman maupun daerah sekitarnya. Arah pengembangan wilayah
Kabupaten Sarmi sesuai RTRW Kabupaten Sarmi sebagai berikut:

1) Sub Satuan Wilayah Pengembangan ( SSWP )
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Sarmi, maka pengembangan wilayah Kabupaten Sarmi dibagi dalam 3
(tiga) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), yaitu SSWP Sarmi,
SSWP Bonggo dan SSWP Arbais. SSWP Sarmi terdiri dari 4 (empat)
Distrik yaitu; Distrik Sarmi Selatan, Sarmi, Sarmi Timur dan Tor Atas.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-38

SSWP Bonggo terdiri dari 4 (empat) Distrik yaitu; Distrik Bonggo Timur,
Bonggo, Pantai Timur dan Pantai Timur Barat, dan SSWP Arbais terdiri
dari 2(dua) Distrik yaitu; Distrik Pantai Barat dan Apawer Hulu.
Perlunya pembagian wilayah pengembangan tersebut adalah dalam
rangka memacu pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan
pembangunan antar wilayah.

Pengembangan SSWP didasarkan pada potensi wilayah yang
dimiliki suatu daerah. SSWP Sarmi diarahkan pada pengembangan
Fasilitas pendidikan, Fasilitas perdagangan dan jasa, Fasilitas
kesehatan, Fasilitas peribadatan, Pengembangan sarana dan
prasarana penunjang pariwisata serta Pengembangan kawasan pusat
olahraga dan ruang terbuka hijau berupa taman kota. SSWP Bonggo
diarahkan pada pengembangan Fasilitas pendidikan, Fasilitas
perdagangan dan jasa, Fasilitas kesehatan, Fasilitas peribadatan,
Pengembangan ruang terbuka hijau berupa taman dan jalur hijau serta
Pengembangan gudang dan terminal agribisnis. SSWP Arbais
diarahkan pada pengembangan Fasilitas pendidikan, Fasilitas
perdagangan dan jasa, Fasilitas kesehatan, Fasilitas peribadatan serta
Pengembangan ruang terbuka hijau berupa taman dan jalur hijau.
Dimana fungsi untuk setiap SSWP adalah sebagai berikut:
1. Fungsi SSWP Sarmi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat

perdagangan dan jasa, pusat fasilitas pelayanan umum, pertanian,
perikanan, pariwisata, permukiman, simpul transportasi regional,
serta sentra industri kecil dan sedang.
2. Fungsi SSWP Bonggo sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat
fasilitas pelayanan umum, pertanian, perikanan, pariwisata,
permukiman, simpul transportasi regional, serta sentra industri
kecil.
3. Fungsi SSWP Arbais sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat
fasilitas pelayanan umum, pertanian, perkebunan,peternakan dan
Permukiman

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-39

Konsep pusat-pusat pertumbuhan ini menekankan pada fakta
bahwa pembangunan tidak terjadi dimana-mana secara serentak,
tetapi di tempat-tempat tertentu yang disebut sebagai pusat
pertumbuhan dan pada akhirnya akan menyebar melalui berbagai
saluran dan mempunyai akibat akhir pada perekonomian secara
keseluruhan. Adapun penjelasan tentang pengembangan wilayah di
Kabupaten Sarmi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Sarmi

SSWP PUSAT WILAYAH FUNGSI SSWP RENCANA PENGEMBANGAN FASILITAS
SSWP 1 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
1. Pusat 1. Fasilitas pendidikan : pengembangan
SSWP 2 Sarmi Distrik Sarmi 2. Pemerintahan 2. pendidikan setara akademi
Selatan 3. Kabupaten 3. Fasilitas perdagangan dan jasa :
Distrik Sarmi 4. Pusat
Distrik Sarmi pasar umum, bank, swalayan,
Timur perdagangan hotel/penginapan, tempat hiburan
Distrik Tor Atas dan jasa dan jasa
5. Pusat fasilitas 4. Fasilitas kesehatan : rumah sakit
pelayanan daerah tipe C, rumah sakit swasta
umum dan puskesmas rawat inap
6. Pertanian, 5. Fasilitas peribadatan : masjid,
7. Perikanan, gereja, pura dan lainnya
8. Pariwisata, 6. Pengembangan sarana dan
9. Permukiman, prasarana penunjang pariwisata
10. Simpul 7. Pengembangan kawasan pusat
transportasi olahraga dan ruang terbuka hijau
regional, berupa taman kota
11. Industri kecil
dan sedang. 1. Fasilitas pendidikan : pengembangan
pendidikan setara SMU/SMK
Bonggo Distrik Bonggo 1. Perdagangan
Distrik Bonggo 2. Fasilitas perdagangan dan jasa :
dan jasa, pasar umum, bank, warung/rumah
Timur 2. Fasilitas makan, pasar agribisnis
Pantai Timur
Barat pelayanan 3. Fasilitas kesehatan : puskesmas
Pantai Timur umum, rawat inap
3. Pertanian,
4. Perkebunan, 4. Fasilitas peribadatan : masjid,
5. Peternakan, gereja, pura dan lainnya
6. Permukiman,
5. Pengembangan ruang terbuka hijau
7. Industri kecil. berupa taman dan jalur hijau

6. Pengembangan gudang dan terminal
agribisnis

SSWP 3 Arbais Distrik Pantai 1. Perdagangan 1. Fasilitas pendidikan : pengembangan
Barat dan jasa, pendidikan setara SMU/SMK

Distrik Apawer 2. Fasilitas 2. Fasilitas perdagangan dan jasa :
Hulu pelayanan pasar umum, warung/rumah makan,
umum, pertokoan

3. Pertanian, 3. Fasilitas kesehatan : puskesmas
4. Perkebunan, rawat inap
5. Peternakan,
6. Permukiman. 4. Fasilitas peribadatan : masjid, gereja,
pura dan lainnya

5. Pengembangan ruang terbuka hijau

berupa taman dan jalur hijau

Sumber : RTRW Kabupaten Sarmi 2013 -2033

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-40

Informasi tentang potensi pengemabangan wilayah ini tergambar
juga pada gambar di bawah ini tentang peta sub satuan wilayah
pengembangan di Kabupaten Sarmi.

Gambar 2.8
Satuan pembangunan wilayah Kabupaten Sarmi

Sumber: RTRW Kabupetan Sarmi 2013-2033 II-41

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022

2) Rencana Sistem Perkotaan dan Perdesaan.

Berdasarkan arahan PP Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW
Nasional ada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Sarmi.
Untuk mengidentifikasi pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sarmi,
maka dirumuskan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan utama di
Kabupaten Sarmi berikut lokasi kegiatannya. Sistem pusat kegiatan
di dalam wilayah kabupaten harus mengadopsi kebijakan
pengembangan sistem kegiatan nasional yang dituangkan dalam
RTRWN maupun RTRW Pulau serta kebijakan penataan ruang
provinsi yang dituangkan dalam RTRW Provinsi Papua.

Dengan pertimbangan tersebut, maka rencana PKL, PPK, dan
PPL di Kabupaten Sarmi Tahun 2013-2032 dapat di lihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.6
Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di

Kabupaten Sarmi Tahun 2013 -2033

No Nama Kota Sistem Fungsi Utama
1 Sarmi di Distrik Sarmi Perkotaan
PKW § Pusat pemerintahan kabupaten;
2 Bonggo di Distrik Bonggo § Perdagangan dan jasa;
3 Petam di Sarmi Selatan PKL § Perikanan
3 Betaf Distrik Pantai Timur PKL § Pusat pemerintahan distrik;
PPK § Perkebunan;
§ Pertanian; dan
4 Holmafen Distrik Sarmi Timur PPK § Wisata.
§ Pusat pemerintahan kabupaten;
5 Samanente Distrik Tor Atas PPK § Perdagangan dan jasa;
§ Pusat pemerintahan distrik;
6 Arbais Distrik Pantai Barat PPK § Perkebunan;
§ Pertaniandan
7 Pulau Liki di Distrik Sarmi PPL § Wisata.
§ Pusat pemerintahan distrik;
8 Aurimi Distrik Apawer Hulu PPL § Perikanan;
§ Perkebunan;
9 Nengke Distrik Pantai Timur Barat PPL § Pertanian.
§ Pusat pemerintahan distrik,
§ Perikanan dan
§ Pertanian.
§ Pusat pemerintahan distrik,
§ Pertanian.
§ Pusat pemerintahan Kampung
§ Perikanan.
§ Pusat pemerintahan Kampung;
§ Pertanian.
§ Pusat pemerintahan Kampung;
§ Pertanian.

Sumber: RTRW Kabupetan Sarmi 2013-2033

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-42

C) Wilayah Rawan Bencana.
Berdasarkan karakteristik wilayah di Kabupaten Sarmi, dapat

diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi rawan bencana alam,
seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa dan
lain-lain. Kabupaten Sarmi merupakan wilayah rawan bencana alam
diantaranya, rawan kerentanan gerakan tanah, rawan gempa, rawan
tsunami, rawan banjir, dan rawan kekeringan.

Kawasan yang rawan bencana di wilayah Kabupaten Sarmi
berdasarkan pada hasil identifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kawasan sepanjang pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil di
bagian utara Kabupaten Sarmi rawan terhadap bencana gempa
bumi dan tsunami; Wilayah yang termasuk dalam kategori
daerah dengan potensi gempa adalah Distrik Bonggo, Distrik
Bonggo Timur, Distrik Pantai Timur, Distrik Pantai Timur Barat,
Distrik Sarmi Timur, Distrik Tor Atas, Distrik Sarmi Selatan,
Distrik Sarmi Kota, Distrik Pantai Barat, dan sebagian Distrik
Apawer Hulu.

b. Kawasan sepanjang daerah aliran sungai memiliki potensi
bencana berupa banjir akibat luapan atau peningkatan volume
air sungai; wilayah yang termasuk dalam kategori daerah dengan
potensi banjir meliputi Distrik Bonggon Timur, Bonggo, Pantai
Timur Barat, Sarmi Timur, Sarmi Sealatan, Sarmi, dan Pantai
Barat.

c. Kawasan yang memiliki kondisi kelerengan lahan ≥ 40%, rawan
terhadap terjadinya bencana longsor terutama pada kawasan
yang tidak memiliki tutupan vegetasi yang memadai; wilayah
yang termasuk dalam kategori daerah dengan potensi bencana
longsor meliputi, Distrik Tor Atas, Pantai Barat, Apawer Hulu,
Sarmi Selatan, dan Bonggo Timur.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-43

Berdasarkan informasi dan data diatas, terdapat beberapa
kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Sarmi selama kurun
waktu 2012-2016 antara lain; Angin puting beliung, banjir dan
gelombang pasang. Data dan iformasi tentang kejadian bencana alam
selama tahun 2012-2016 dijelaskan lebih lanjut pada gambar berikut.

Gambar 2.9
Intensitas kejadian bencana alam di Kabupaten Sarmi

Tahun 2012-2016

4,5 11 3
4 2013 1
2014
4
3,5

3
2,5

2
1,5

1
0,5

0
2012

Banjir Gelombang pasang Puting beliung

Sumber: BPS Kabupaten Sarmi, 2017.

Penanganan daerah rawan bencana, memerlukan rekayasa
perencanan lintas sektor dalam penanganan nya sehingga tidak
menjadi bencana yang sifatnya rutin setiap tahun.
Untuk lebih jelas mengenai kerawanan terhadap bencana di
wilayah Kabupaten Sarmi dapat dilihat seperti pada gambar
berikut ini.

Informasi lebih lanjut tentang daerah rawan banjir, stunami
dan longsor di Kabupaten Sarmi dijelaskan pada tiga gambar
berikut ini.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-44

Gambar 2.10
Peta Kerawanan Banjir di Kabupaten Sarmi

Sumber: RTRW Kabupaten Sarmi, 2013-2033. II-45

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022

Gambar 2.11.
Peta Kerawanan Stunami Kabupaten Sarmi

Sumber: RTRW Kabupaten Sarmi, 2013-2033. II-46

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022

Gambar 2.12
Peta Kerawanan Longsor Kabupaten Sarmi

Sumber: RTRW Kabupaten Sarmi, 2013-2033. II-47

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022