RPMD SARMI 2017-2022

d. Demografi.
Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik tentang

besar, komposisi dan distribusi pendudukdan serta perubahan-perubahannya
dalam kurun waktu tertentu. Aspek Demografi meliputi ukuran, struktur dan
distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu
akibat peristiwa kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan.

Dewasa ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun
regional, penduduk merupakan salah satu faktor strategis dikarenakan
penduduk bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai
subjek pembangunan.

Terkait dengan kompleksitas masalah penduduk saat ini, maka
pengendalian penduduk juga menjadi salah satu kebijakan strategis
dalam pembangunan daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Sarmi.
Sepanjang tahun 2012-2016 kondisi penduduk Kabupaten Sarmi dapat
dilihat pada diuraikan sebagai berikut ini:

1. Jumlah Penduduk.
Jumlah penduduk Kabupaten Sarmi dari tahun ke tahun selalu

mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebanyak 34.801 jiwa,
kemudian tumbuh 2,03 persen pada tahun 2013 yang memiliki jumlah
penduduk 35.508 jiwa. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten
Sarmi tumbuh 0,79 persen, dimana jumlah penduduk sebesar 35.787
jiwa dan pada tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Sarmi
meningkat 2,82 persen dengan jumlah penduduk sebesar 36.797 jiwa;
dan di tahun 2016 jumlah penduduk meningkat menjadi 37.511 Jiwa,
terdiri dari 19.993 jiwa penduduk laki-laki dan 17.518 jiwa penduduk
perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Sarmi
yakni pada tahun 2016 mencapai 11.464 jiwa sedangkan penduduk
paling sedikit berada di Distrik Apawer Tengah yakni 695 Jiwa. Lebih
jelas mengenai gambaran jumlah penduduk Kabupaten Sarmi tahun
2012 hingga tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-48

Gambar 2.13

Jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi tahun 2012-2016

38.000 37.511
37.500

37.000 36.797

36.500 35.787
36.000
35.500 35.508

35.000 34.801
34.500 2012

2013 2014 2015 2016

Sumber: BPS Kabupaten Sarmi Tahun 2017

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan
perempuan di Kabupaten Sarmi dari tahun ketahun terus mengalami
kenaikan dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2012 jumlah
penduduk laki-laki sebanyak 18.993 jiwa dan pada tahun 2016
bertambah menjadi 19.993 jiwa, sementara pertumbuhan jumlah
penduduk perempuan pada tahun 2012 sebanyak 15.808 jiwa dan
pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 17.518 jiwa, dimana
rasio jenis kelamin sebesar 114.13 yang nenunjukan bahwa jumlah
penduduk laki-laki 14.13 persen lebih banyak dibandingkan jumlah
penduduk perempuan.

Untuk mengetahui perkembangan penduduk berdasarkan jenis
kelamin selama tahun 2012-2016 di Kabupaten Sarmi, dapat dilihat
pada grafik berikut;

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-49

Gambar 2.14
Jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi menurut jenis kelamin

Tahun 2012-2016

25.000 18.993 19.411 19.536 19.571 19.993
20.000 15.808 16.097 16.251 17.226 17.518
15.000

10.000

5.000

- 2013 2014 2015 2016
2012 laki-laki Perempuan

Sumber: BPS Kabupaten Sarmi Tahun 2017

2. Pertumbuhan Penduduk.
Proses Pembangunan di Kabupaten Sarmi menjadikan jumlah

penduduk Kabupaten Sarmi terus meningkat setiap tahunnya. Salah
satu penyebab pertumbuhan ini juga adalah terjadinya migrasi
penduduk disamping faktor kelahiran dan kematian. Pertumbuhan
penduduk yang terjadi juga dipengaruhi oleh kedudukan dan fungsi
Kabupaten Sarmi sebagai Kabupaten Transit antara beberapa
Kabupaten dan juga daerah dengan daya tarik ketersediaan potensi
Sumber Daya Alam yang melimpah, pusat pemerintahan, pendidikan,
kesehatan serta perdagangan dan jasa. Adapun gambaran
pertumbuhan penduduk tahun 2012-2016 dirinci per Distrik,
sebagaiamana tabel berikut:

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-50

Tabel 2.7
Pertumbuhan Penduduk dirinci per Distrik Tahun 2012-2016

No. Distrik Jumlah Penduduk
1 Pantai Barat
2012 2013 2014 2015 2016
1.628
1.482 1.514 1.529 1.582
11.682
2 Sarmi 11.162 11.267 11.334 11.547 1.185
1.211
3 Tor Atas 1.104 1.122 1.131 1.161 2.887
984
4 Pantai Timur 1.108 1.139 1.149 1.184 993
1.084
5 Bonggo 2.695 2.747 2.764 2.831 2.165
3.245
6 Apawer Hulu 875 927 935 961 1.495
779
7 Sarmi Timur 883 944 951 976 775
2.083
8 Sarmi Selatan 963 1.022 1.030 1.063 1.210
1.506
9 Pantai Timur Barat 1.984 2.026 2.044 2.107 949
955
10 Bonggo Timur 3.002 3.068 3.092 3.181 695

11 Sobey 1.215 1.233 1.261 1.395 37.511

12 Muara Tor 721 733 739 762

13 Ismari 698 728 735 759

14 Fee’n 1.954 1.980 1.995 2.048

15 Sungai Biri 1.139 1.154 1.162 1.193

16 Bonggo Barat 1.394 1.420 1.435 1.484

17 Verkam 894 908 914 935

18 Apawer Hilir 885 920 926 945

19 Apawer Tengah 643 656 661 683

Jumlah 34.801 35.508 35.787 36.797

Sumber: Olahan Tim BAPPEDA Sarmi tahun 2017

Lebih lanjut data pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sarmi yang

disebabkan oleh arus migrasi penduduk berdasarkan Data sosial

demografi Papua (PSDP 2016) menunjukan peningkatan jumlah

penduduk dari tahun sebelumnya. Data migrasi masuk di Kabupaten

Sarmi dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk Papua dan Non Papua

berikut.

Gambar 2.15
Jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi
menurut suku dan jenis Kelamin, 2016

15000 13511 12137

10000 6726 5138
5000

0 Perempuan
laki-laki

Papua (OAP) Bukan Papua (BOAP)

Sumber : BPS Pendataan sosial demografi Papua 2016

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-51

Pada tahun 2016 penyebaran penduduk di Kabupaten Sarmi
masih terkonsentrasi di Distrik Sarmi. Jika dilihat dari sisi
pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 ke tahun 2016 maka Distrik
Bonggo memiliki pertumbuhan penduduk yang paling tinggi dibanding
dengan distrik lainnya. Kepadatan penduduk dari tahun 2012 sampai
tahun 2016 tertinggi berada pada Distrik Sarmi dimana pada tahun
2016 kepadatan penduduknya sebesar 27 jiwa/km. Sedangkan Distrik
Ismari memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah yaitu 0.5
jiwa/km pada tahun 2016, maka dapat diperkirakan kepadatan
penduduk Kabupaten Sarmi tahun 2016 sebesar 2 orang per Km ini
menunjukan bahwa dalam 1 Km terdapat sekitar 2 orang. Perjelasan
data lebih lanjut tentang kepadatan penduduk per Distrik pada tahun
2016, sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 2.8

Kepadatan Penduduk menurut Distrik

di Kabupaten Sarmi, tahun 2016

No. Distrik Luas Km2 Penduduk Kepadatan
Jumlah Orang/Km

1 Pantai Barat 810 1.628 2,0
27,9
2 Sarmi 419 11.682 0,6
0,7
3 Tor Atas 1.988 1.185 7,5
1,3
4 Pantai Timur 1794 1.211 4,5
3,6
5 Bonggo 385 2.887 0,9
3,8
6 Apawer Hulu 779 984 11,8
1,0
7 Sarmi Timur 222 993 0,5
1,1
8 Sarmi Selatan 302 1.084 0,9
4,9
9 Pantai Timur Barat 2.455 2.165 1,5
1,7
10 Bonggo Timur 863 3.245 1,1

11 Sobey 127 1.495 2,0
12 Muara Tor 782 779

13 Ismari 1.687 775

14 Fee’n 1.829 2.083
15 Sungai Biri 1.422 1.210

16 Bonggo Barat 308 1.506

17 Verkam 649 949
18 Apawer Hilir 578 955

19 Airoran/ Apawer Tengah 635 695

Jumlah 18.034 37.511

Sumber : Olahan Bappeda Kabupaten Sarmi, 2017

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-52

Pertumbuhan dan jumlah penduduk Kabupupaten Sarmi
berdasarkan Data sosial deografi orang papua jika dikelompokan
derdasarkan suku maka penduduk asli papua (OAP) sebesar 25.648 jiwa
yang terdiri atas 13.511 jiwa penduduk laki-laki dan 12.137 jiwa
penduduk perempuan dengan sex rasio sebesar 111, sementara
penduduk bukan papua (non papua/BOAP) sebanyak 11.865 jiwa
dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.726 jiwa dan penduduk
perempuan 5.139 jiwa dengan sex rasio sebesar 117.90.

3. Struktur dan Komposisi Penduduk.
Komposisi penduduk Kabupaten Sarmi berdasarkan kelompok

umur merupakan salah satu hal mendasar dalam melakukan
perencanaan suatu wilayah. Komposisi penduduk Kabupaten Sarmi
tahun 2016 menurut kelompok umur terbanyak pada kelompok umur 0
tahun sampai 14 tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kurang lebih
35 persen penduduk Kabupaten Sarmi adalah penduduk pada usia non
produktif. Komposis penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten
Sarmi yang terkecil adalah 65-75 tahun atau sebesar 1.3 persen dari
jumlah penduduk. Adapun Informasi tentang jumlah penduduk menurut
kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Sarmi dapat dilihat
pada tabel dan grafik berikut ini:

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-53

Tabel 2.9
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

di Kabupaten Sarmi, Tahun 2012-2016

Golongan Penduduk (orang) Perempuan
Umur Laki-laki 2012 2013
2012 2013 2014
2015 2016 2014 2015 2016

0-4 2.213 2.224 2.195 2.229 2.243 2.082 2.090 2.105 2.337 2.338
5-9 2.238 2.223 2.169 1.768 1.765 2.069 2.042 1.993 1.750 1.752
10-14 2.023 2.097 2.140 1.523 1.516 1.788 1.869 1.992 1.557 1.559
15-19 1.678 1.740 1.779 1.662 1.672 1.359 1.418 1.459 1.482 1.479
20-24 1.601 1.600 1.580 2.063 2.091 1.329 1.294 1.255 1.633 1.627
25-29 1.759 1.728 1.673 2.056 2.100 1.477 1.450 1.405 1.523 1.537
30-34 1.721 1.766 1.770 1.579 1.601 1.451 1.468 1.459 1.332 1.336
35-39 1.433 1.494 1.536 1.352 1.357 1.229 1.272 1.261 1.217 1.215
40-44 1.297 1.302 1.291 1.399 1.431 1.003 1.031 1.055 1.299 1.345
45-49 1.141 1.188 1.209 1.299 1.358 834 856 867 1.163 1.237
50-54 833 894 941 1.091 1.167 554 616 654 824 892
55-59 502 559 606 719 792 283 316 349 467 517
60-64 286 308 334 397 441 173 180 187 306 336
65-69 149 167 183 215 235 96 109 122 154 169
70-74 70 73 78 136 138 43 45 48 102 101

75+ 48 49 51 83 86 39 40 41 80 78

Total 18.992 19.412 19.535 19.571 19.993 15.809 16.096 16.252 17.226 17.518

Sumber: BPS Kabupaten Sarmi, 2017

Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam
tiap kelompok umur dan persentasenya menunjukan tingkat kelahiran
yang cukup tinggi dan usia ketergantungan yang masih relatif juga
tinggi.

Dari data tabel kelompok umur penduduk tersebut diatas Jika
disusun dalam struktur piramida, penduduk Kabupaten Sarmi termasuk
dalam Piramida Penduduk Muda yaitu kondisi penduduk yang memiliki
pertumbuhan penduduk yang cepat dimana angka kelahiran jauh lebih
tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-54

Hal ini tergambar dalam piramida penduduk berikut, dimana
jumlah penduduk kelompok usia 0-4 tahun lebih besar dibandingkan
dengan kelompok umur lainnya.

Gambar 2.16
Piramida Penduduk Kabupaten Sarmi, Tahun 2016

-3000 -2000 75+ 2000 3000
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

-1000 0 1000

Laki-laki Perempuan

Sumber : BPS Kabupaten Sarmi dan Hasil Olahan, 2017

Kondisi struktur umur penduduk Kabupaten Sarmi pada
tahun 2016 masuk dalam transisi demografi yang menguntungkan
karena proporsi penduduk terbesar adalah usia produktif yang berusia
15-64 tahun. Kondisi ini disebut menguntungkan karena berpeluang
menciptakan kesejahteraan bila penduduk usia produktif tersebut dapat
memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Proporsi penduduk
usia produktif untuk laki-laki dan perempuan perlu diantisipasi oleh
pemerintah dengan kebijakan pembangunan daerah yang pro gender
dan pro job.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-55

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat merupakan tujuan akhir dari
penyelenggaraan pembangunan daerah. Aspek Kesejahteraan
Masyarakat meliputi: (1) aspek fokus kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, (2) aspek fokus kesejahteraan sosial, dan (3) aspek fokus
kesejahteraan seni budaya dan olahraga. Kinerja pada masing-masing
aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi adalah sebagai
berikut:

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.
Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat dari

beberapa indikator utama ekonomi, yaitu pertumbuhan PDRB, laju
inflasi, PDRB perkapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin.
Dalam bagian ini akan diuraikan indikator-indikator tersebut yang
menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di
Kabupaten Sarmi.

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah

nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan
perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan
dua macam harga yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH) yang
digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonoi dan PDRB Atas
Dasar Harga Konstan (ADHK) yang dapat digunakan untuk
mengatahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan.
Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan merupakan nilai tambah
barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada
tahun tertentu sebagai dasar dan pada saat ini menggunakan tahun
dasar 2010. Gambaran peningkatan PDRB Kabupaten Sarmi, selama
kurun waktu tahun 2012-2016 baik ADHB maupun ADHK tergambar
dari grafik berikut ini:

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-56

Gambar 2.17
Perkembangan Nilai PDRB di Kabupaten Sarmi tahun 2012-2016

2.500.000,0 2.059.643,6
2.000.000,0
1.500.000,0 1.835.574,4
1.000.000,0
1.601.475,7 1.525.439,4

1.416.874,5 1.333.394,5 1.428.645,2
1.273.065,2
1.170.649,0 1.248.986,8

500.000,0

- 2013 2014 2015 2016
2012 ADHB ADHK

Sumber : BPS Kabupaten Sarmi, 2017

PRDB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Sarmi pada Tahun
2016 sebesar Rp 2.059,64 miliar meningkat sebesar 12,21 persen dari
Tahun 2015. Sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan nilai
PDRB pada Tahun 2016 Kabupaten Sarmi mencapai Rp 1.524,44 miliar
meningkat sebesar 6,78% dari Tahun 2015. Capaian kondisi tersebut
sedikit menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang
sebesar 7,14%, namun masih memberikan kontribusi terhadap
stabilitas pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5% dalam
kurun waktu lima tahun terakhir.

Dari tahun ke tahun pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarmi
didominasi oleh tiga sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, terutama
didukung oleh kinerja pada Bidang Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan; Bidang Konstruksi; dan Bidang Administrasi Pemerintahan
Wajib yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan
tahun 2015. Dilihat dari sisi kontribusi sektoral, perekonomian
Kabupaten Sarmi pada tahun 2016 belum mengalami perubahan dan
masih didominasi tiga faktor tersebut.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-57

Dalam jangka waktu tahun 2012-2016 kontribusi sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyumbang terbesar
terhadap perekonomian Kabupaten Sarmi dengan rata-rata sebesar
36,60 persen, namun menunjukkan trend perlambatan dan
pertumbuhannya berada di bawah peran kategori konstruksi dan
kategori administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan social
wajib yang merupakan penyumbang kedua dan ketiga. Kontribusi
kategori konstruksi meningkat dari 15,97 persen pada tahun 2012
menjadi 18,11 persen pada tahun 2016 dan kontribusi kategori
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan social wajib
meningkat dari 13,01 persen pada tahun 2012 menjadi 14,45 persen
pada tahun 2016. Penjelasan lebih lanjut tentang distribusi PDRB
(ADHB) dan (ADHK) tahun 2012-2016 Kabupaten Sarmi dijelaskan
seperti pada tabel 2.11 dan tabel 2.12 berikut ini.

Salah satu informasi yang dapat diperoleh dari perhitungan
PDRB adalah pertumbuhan ekonomi. Secara umum, perekonomian di
Kabupaten Sarmi pada Tahun 2016 menunjukkan tren yang stabil
sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Sarmi dapat diketahui dari nilai PDRB atas dasar
harga konstan Tahun 2010, yaitu mampu tumbuh 6,78% dari tahun
sebelumnya, namun capaian ini bila dibandingkan dengan Kabupaten
Jayapura maupun Kabupaten Keerom selama tahun 2012-2016,
Kabupaten Sarmi merupakan yang terendah. Nilai PDRB (ADHK)
Kabupaten Jayapura merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 8.081,35
miliar rupiah pada tahun 2016, kemudian di urutan kedua, Kabupaten
Keerom memiliki PDRB sebesar 1.753,26 miliar rupiah dan di urutan
ketiga nilai PDRB (ADHK) Kabupaten Sarmi sebesar 1.525,44 miliar
rupiah tahun 2016.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-58

Gambar 2.18
PDRB Kabupaten Jayapura, Keerom dan Sarmi Atas Dasar Harga

Konstan 2010, tahun 2012-2016 ( Miliar Rupiah)

9.000,00 2012 2013 2014 2015 2016
8.000,00 5.522,70 6.086,19 6.772,03 7.445,58 8.081,35
7.000,00 1.299,65 1.424,29 1.549,48 1.658,16 1.753,26
6.000,00 1.170,65 1.248,99 1.333,39 1.428,65 1.525,44
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00

0,00

Jayapura
Keerom
Sarmi

Sumber; BPS Kabupaten Sarmi Tahun 2017

Kondisi ekonomi Kabupaten Sarmi pada tahun 2016 dari sisi
transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang
ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor
tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga
sektor tersebut adalah yang pertama, sektor primer yang terdiri dari
lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan (2)
Pertambangan dan Penggalian. Kedua, sektor sekunder yang terdiri
dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) Pengadaan Listrik dan
Gas; (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
dan (4) Konstruksi. Ketiga, sektor tersier yang terdiri dari lapangan
usaha (1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil
dan Sepeda Motor; (2) Transportasi dan Pergudangan; (3) Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum; (4) Informasi dan Komunikasi; (5)Jasa
Keuangan; (6) Real Estat; (7) Jasa Perusahaan; (8) Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (9) Jasa
Pendidikan ; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (11) Jasa
lainnya.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-59

Peran sektor primer sudah mengalami pergeseran ke arah
sektor sekunder dan sektor tersier. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan
Sektor primer ADHK sebesar 4,64 persen lebih kecil dibandingkan
dengan share sektor sekunder yang menglami laju pertumbuhan
sebesar 8,96 persen dan sektor tersier sebesar 7,65 persen. Peran sektor
primer mengalami penurunan dan sudah mengalami pergeseran ke arah
sektor tersier. Lebih lanjut rata-rata kontribusi lapangan usaha tersier
selama lima tahun terakhir sebesar 42,85 persen, lapangan usaha
primer sebesar 37,89 persen dan lapangan usaha sekunder sebesar
19,28 persen. Selama tahun 2012-2016, lapangan usaha tersier
mendominasi perekonomian Kabupaten Sarmi. Peran masing-masing
lapngan usahan terhadap perekonomian Kabupaten Sarmi seperti pada
Gambar berikut.

Gambar 2.19
Pergeseran antar sektor ekonomi

38,87 38,46 37,64 37,62 36,8
18,43 18,52 19,49 19,7 20,25

42,71 43,02 42,87 42,68 42,95

2012 2013 2014 2015 2016
Primer Sekunder Tersier

Sumber; BPS Kab. Sarmi 2017

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Sarmi
menunjukkan perkembangan yang positif khususnya pada sektor
tersier sebagai sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur
perekonomian Kabupaten Sarmi. Sedangkan sektor primer
menunjukkan pertumbuhan yang kontraktif yang didominasi oleh
penurunan kontribusi dari sektor pertanian.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-60

2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita.
Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah

satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi
PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.
Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar
berlaku maupun atas dasar konstan. PDRB perkapita Kabupaten Sarmi
selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik atas dasar
harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016
PDRB per Kapita Kabupaten Sarmi adalah sebesar Rp 54,91 juta rupiah.
Perkembangan PDRB per kapita selama lima tahun terakhir dapat
dilihat pada gambar 2.20 berikut ini.

.
Gambar 2.20

PDRB Perkapita Kabupaten Sarmi, 2012-2016 (Juta Rupiah)

49,88 54,91

44,75

36,57 39,9

2012 2013 2014 2015* 2016**

Sumber; BPS Kab. Sarmi 2017

*angka sementara
**angka sangat sementara

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-61

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2016
mencapai Rp 54,91 juta, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan
PDRB perkapita Tahun 2015 dan 2014 yaitu sebesar Rp 49,88 juta dan
Rp 44,75 juta. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum
mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya
karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan
tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di
Kabupaten Sarmi mengalami peningkatan dari tahun-tahun
sebelumnya.

2.2.1.3. Koefisien Gini.

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui
distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Indeks gini juga
merupakan salah satu ukuran pemerataan ekonomi atau ketimpangan
agregat (secara keseluruhan) yang nilai indeksnya berkisar antara nol
(pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).
Berikut capaian indeks gini di Kabupaten Sarmi tahun 2012-2016.

Data series indeks gini dari tahun 2012 hingga tahun 2016
menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks gini di Kabupaten
Sarmi sempat mengalami kenaikan sebesar 0.01 pada tahun 2014 dari
0.33 pada tahun 2013 menjadi 0.43 pada tahun 2014. Kenaikan indeks
gini tersebut berhasil ditekan kembali sehingga pada tahun 2015 dan
2016 besar nilai indeks gini kembali turun menjadi 0.35 pada tahun
2015 dan 0.32 point pada tahun 2016.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-62

Gambar 2.21
Koefisien Gini di Kabupaten Sarmi Tahun 2012-2016

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2 2012 2013 2014 2015 2016
0,39 0,33 0,43 0,35 0,35
Sarmi 0,44 0,41 0,41 0,42 0,38
Papua

(Sumber : BPS Propinsi Papua, 2017)

2.2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB

yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai
PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga
Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi
sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi
atau perkiraan penerimaan daerah untuk perncanaan pembangunan
daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi lima tahun terakhir
tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh
peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima
tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi mengalami perlambatan
dibandingkan tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Sarmi tahun 2016 adalah sebesar 6,78 persen, sedangkan tahun 2015
mencapai 7,14 persen.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-63

Seluruh kategori lapangan usaha pada tahun 2016
menunjukan pertumbuhan yang positif. Pertubuhan ekonomi tertinggi
dicapai oleh kategori pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 19,54
persen. Namun pada kategori pertanian, kehutnan, dan perikanan yang
sesungguhnya memberikan kontribusi besar terhadap PDRB ternyata
laju pertumbuhannya tergolong rendah dan mengalami perlambatan,
pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,44 persen.

Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi tahun 2012-
2016 dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.22
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarmi, 2012-2016 (persen)

7,2 6,69 6,76 7,14 6,78
7,1 2013 2014 2015* 2016**

7
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5 6,51
6,4
6,3
6,2
6,1

2012

Sumber; BPS Kab. Sarmi 2017

*angka sementara
**angka sangat sementara

2.2.1.4. Kemiskinan.
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah

tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan
maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran
makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-64

Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang

merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal.

Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis

kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan

kesejahteraan sosial masyarakat yang berkaitan dengan berbagai

bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran,

keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan

merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak

dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam

pembangunan kesejahteraan sosial.

Pada kurun 2012-2016, tingkat kemiskinan Kabupaten

Sarmi masih berada dibawah nasional dan Provinsi Papua. Pada

tahun 2016 angka kemiskinan Kabupaten Sarmi sebesar 13,74

persen lebih rendah dibanding angka kemiskinan Provinsi Papua yang

sebesar 28,40 persen namun tidak lebih rendah dibandingkan dengan

angka kemiskinan Nasional yang sebesar 10,70 persen. Rata-rata

angka kemiskinan Kabupaten Sarmi tahun 2012-2016 sebesar 15,49

persen dengan rata-rata kinerja penurunan kemiskinansebesar -1,27

persen.

Perkembangan kinerja pengurangan angka kemiskinan di

Kabupaten Sarmi yang di komparasi dengan data angka kemiskinan

Provinsi Papua dan Nasional, di jelaskan lebih lanjut pada table

berikut ini.

Tabel 2.10
Angka kemiskinan, Jumlah penduduk miskin dan kinerja

penurunan kemiskinan Nasional, Papua dan Kabupaten Sarmi

Tahun 2012-2016

Angka Kemiskinan (%) Jumlah penduduk miskin (jiwa) Kinerja Penurunan
kemiskinan (%)
Tahun
2012 Nasional Papua Kab. Nasional Papua Kab. Nasional Papua Kab.
Sarmi Sarmi Sarmi

11,7 30,66 18,82 28.594.600 976.370 6.580 - --

2013 11,5 31,13 17,72 28.553.930 1.057.980 6.300 -0,20 0,47 -1,1

2014 11,0 30,05 13,32 27.727.780 864.110 4.800 -0,50 -1,08 -4,4

2015 11,10 28,17 13,85 28.510.000 898.210 5.050 0,10 -1,88 0,53

2016 10,70 28,40 13,74 27.764.000 914.870 5.130 -0,40 0,23 -0,11

Sumber; BPS.go.id Tahun 2017

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-65

Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di
Kabupaten Sarmi berkurang dari tahun ke tahun, namun garis
kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini
menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin
ternyata cenderung mendekati garis kemiskinan. Sehingga perbaikan
tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan
meskipun pada kenyataannya masalah yang dihadapi sangat
kompleks. Pada tahun 2016 garis kemiskinan di Kabupaten Sarmi
sebesar Rp.399.291 per kapita perbulan, meningkat dibanding tahun
2015 yang sebesar Rp.377.926 per kapita perbulan.

Penjelasan lebih lanjut tentang garis kemiskinan di Kabupaten
Sarmi tahun 2012-2016, seperti di uraikan pada gambar berikut.

Gambar 2. 23
Garis kemiskinan Kab. Sarmi Tahun 2012-2016

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000 2012 2013 2014 2015 2016
Garis Kemiskinan 305.217 333.493 348.720 377.926 399.291

Sumber; BPS Sarmi tahun 2017

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-66

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab
melalui program pembangunan yang bersifat parsial, tetapi
diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat menyeluruh,
ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari
pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya
disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan
kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Penciptaan lapangan kerja inilah yang akan menggerus tingkat
pengangguran di Kabupaten Sarmi. Pengangguran mempengaruhi
daya beli masyarakat dikarenakan dengan tidak adanya pekerjaan
yang dimiliki maka tidak ada pula pendapatan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan
pada masyarakat.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.
Kualitas kehidupan manusia secara individu atau

masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat
ekonomi melainkan juga kesehatan dan pendidikan. Dalam sub
bab ini akan diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan
sosial yang dilakukan terhadap indikator yang relevan.

2.2.2.1. Pembangunan Manusia.
Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial berkaitan

dengan kualitas manusia di Kabupaten Sarmi yang tercermin dari
aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Aspek pendidikan
diukur dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah
(RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni
(APM). Aspek kesehatan diukur dari angka kematian bayi (AKB),
Angka Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi buruk. Aspek ekonomi
diukur dari tingkat daya beli dan kesempatan kerja/penduduk
yang bekerja.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-67

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks
komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia.
IPM dapat digunakan sebagai ukuran posisi pembangunan
manusia dan penentuan kebijakan. Indeks ini memberikan
gambaran informasi melalui perbandingan antar waktu dan
perbandingan antar wilayah. Pembangunan manusia didefinisikan
sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of
enlarging people’s choices) dalam mengakses hasil pembangunan.

Angka capaian IPM Kabupaten Sarmi dari tahun ke tahun
selalu meningkat. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai
membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan
komponen daya beli. Rata-rata kenaikan IPM Kabupaten Sarmi
periode 2012-2016 sebesar 0,11 persen per tahun. Rata-rata angka
pengeluaran perkapita selama periode 2012-2016 sebesar
6.417.000 rupiah, Rata-rata Lama Sekolah 8,08 tahun, Rata-rata
harapan lama sekolah 11,09 tahun, dan rata-rata angka harapan
hidup selama 65,76 tahun.

Status pembangunan manusia Kabupaten Sarmi pada tahun
2016 berada pada kriteria “Sedang” (angka IPM antara 60 sampai
dengan 70), yaitu sebesar 61,27. Secara lebih jelas, perkembangan
IPM Kabupaten Sarmi tahun 2012-2016 sebagaimana Tabel
berikut:

Gambar 2.24
Perkembangan IPM Kabupaten Sarmi Tahun 2012-2016

70,00 60,99 61,276611,,5000
60,00
50,00 60,48 60,50
40,00
30,00 60,00
20,00
10,00 59,51 59,50
0,00
59,03 59,00
RATA-RATA LAMA
SEKOLAH 58,50

HARAPAN LAMA SEKOLAH 58,00
ANGKA HARAPAN HIDUP
IPM 2012 2013 2014 2015 2016 57,50

7,00 7,27 7,89 8,07 8,08

10,49 10,57 10,74 10,91 11,09
65,40 65,46 65,49 65,69 65,76
59,03 59,51 60,48 60,99 61,27

Sumber; BPS Kab. Sarmi 2017

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-68

Jika dibandingkan dengan angka Provinsi Papua dan

Nasional, maka IPM Kabupaten Sarmi tahun 2016 yaitu 61,27 berada

diatas IPM Provinsi Papua yang besarnya 58,05 dan IPM Nasional

sebesar 70,18 Begitu pula dengan IPM Kota/Kabupaten lainnya di

Provinsi Papua, maka IPM Kabupaten Sarmi menduduki peringkat

sepuluh sebagaimana Grafik berikut:

Gambar 2.25
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Papua

Tahun 2015-2016

Sumber; BPS Kab. Sarmi 2017

Uraian selanjutnya pada 4 (empat) dimensi dasar komponen pembentuk IPM
adalah sebagai berikut:

a) Angka Harapan Hidup (AHH).
Guna melihat ukuran capaian Angka Harapan Hidup (AHH)

suatu wilayah, maka perlu dilihat AHH ideal. AHH penduduk yang ideal
adalah 85 tahun, sementara AHH terendah adalah 25 tahun. Selama
kurun waktu 2012 sampai dengan 2016 AHH penduduk Kabupaten Sarmi
semakin meningkat, artinya kualitas kesehatan mayarakat meningkat
seiring dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.
Namun demikian, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang
bersifat komprehensif dan lintas sektor harus terus di lakukan agar derajat
kesehatan masyarakat makin meningkat di masa depan.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-69

Adapun capaian kualitas kesehatan masyarakat Kota

Mataram yang terukur dari AHH dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)

Kabupaten Sarmi Tahun 2012-2016

TAHUN ANGKA HARAPAN PERTUMBUHAN
HIDUP (AHH) (point)
2012 -
2013 65,40 0,06

65,46 0,03

2014 65,49 0,20
0,07
2015 65,69
2016 65,76

Sumber; BPS Kab. Sarmi 2017

b) Harapan Lama Sekolah (HLS).

Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui

kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang

ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang

diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Pada tahun 2012-2016 HLS di Kabupaten Sarmi menunjukan

tren yang meningkat. Tahun 2016 HLS di Kabupaten Sarmi mencapai

11,09 tahun, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sarmi

yang bersekolah pada tahun 2016 memeiliki harapan untuk menjalani

Pendidikan formal selama 11,09 tahun. Secara lebih jelas, perkembangan

harapan lama sekolah di Kabupaten Sarmi terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Kabupaten Sarmi Tahun 2012-2016

TAHUN HLS PERTUMBUHAN (point)

2012 10,49 -

2013 10,57 0,08

2014 10,74 0,17

2015 10,91 0,17

2016 11,09 0,18

Sumber; BPS Kab. Sarmi 2017

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-70

Dari tahun ke tahun terlihat perkembangan HLS penduduk
Kabupaten Sarmi. Peningkatan partisipasi anak sekolah mendorong
meningkatnya harapan lama sekolah.

c) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan
penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS penduduk berusia 25
tahun keatas. RLS penduduk Kabupaten Sarmi dari tahun ke tahun
semakin meningkat dengan semakin sadarnya masyarakat akan arti
pentingnya pendidikan.

Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sarmi menunjukan tren yang
meningkat yaitu pada tahun 2012, RLS selama 7,00 tahun, terus
meningkat hingga 8,08 tahun pada tahun 2016. Artinya rata-rata
penduduk Kabupaten Sarmi bersekolah selama 8,08 tahun atau
setingkat dengan kelas VIII (2 SMP).

Dengan demikian wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sarmi
masih belum tuntas, sehingga dibutuhkan kerja optimal pembangunan
bidang Pendidikan oleh semua pihak. Perkembangan Rata Lama Sekolah
di Kabupaten Sarmi tahun 2012-2016 sebagaimana Grafik berikut:

Gambar 2.26
Perkembangan Rata Lama Sekolah (RLS)

Kabupaten Sarmi Tahun 2012-2016

8,07 8,08
7,89

7,27

7,00

2012 2013 2014 2015 2016

Sumber; BPS Kab. Sarmi 2017

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-71

d) Angka Partisipasi Murni (APM).

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan
tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase
siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya
terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan
partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan
tertentu. Perkembangan APM di Kabupaten Sarmi selama kurun waktu
lima tahun lebih lanjut di jelaskan seperti pada gambar berikut.

Gambar 2.27
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2012-2016

Kabupaten Sarmi

79,08 100,13 89,92 88,91 97,34 SD
49,46 89,06 68,28 69,22 79,44 SMP
52,04 41,41 47,15 SMA/SMK
54,64 21,01 PT
1,39
31,58 2015 2016

1,25 1,27 1,30

2012 2013 2014

Sumber; BPS Kab. Sarmi 2017

Realisasi APM SD pada Tahun 2016 adalah 97,34 persen lebih
tinggi bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 sebesar 88,91
persen. Adapun nilai APM SMP di Tahun 2016 juga mengalami
peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2015
nilai APM SMP adalah 69,22 persen, sedangkan pada tahun 2016
menjadi 79,44 persen. Untuk SMA/SMK pada tahun 2015 mencapai
41,41 persen mengalami ppeningkatan pada tahun 2016 menjadi 47,15
persen dan untuk APM Perguruan Tinggi juga mengalami peningkatan,
tahun 2015 1,39 persen meningkat pada tahun 2016 menjadi 21,02
persen.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-72

Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-
12 tahun dan anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah, akan tetapi
dimungkinkan dari kelompok umur tersebut ada yang bersekolah di luar
Kabupaten Sarmi atau sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi.

e). Angka Partisipasi Kasar.
APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan
SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18
tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang
sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu
tingkat pendidikan. Pada Tahun 2012 hingga 2016 nilai APK pada
tingkat SD, SMP dan nilai APK SMA/SMK menunjukkan angka yang
dinamis, sementara pada tahun 2016 nilai APK pada jenjang Pendidikan
SD dan SMA mengalami peningkatan, sedangkan nilai APK SMP
mengalami penurunan pada tahun 2015 pada angka 110,58 menjadi
100,56. Nilai APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Sarmi
pada Tahun 2012 – 2016 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.28
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2012-2016

Kabupaten Sarmi

120

110,8 110,58 113,97

100 101,86 100,56

93,3 85,3
87,81
84,86
80 86,4
SD
66,34 70,71 SMP
SMA/SMK
60 62,99

56,43

40 36,26

20 2013 2014 2015 2016

2012

Sumber; BPS Kab. Sarmi 2017

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-73

f). Pengeluaran Perkapita Disesuaikan.

Ukuran kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat digambarkan oleh
tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan berarti
semakin tinggi kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya.
Akan tetapi karena sulitnya memperoleh informasi mengenai
pendapatan, maka salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk
mengukur kesejahteraan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga.
Dengan pendapatan rumah tangga yang tinggi, maka alokasi biaya untuk
investasi kesehatan dan pendidikan akan menjadi lebih tinggi sehingga
pada gilirannya berperan dalam meningkatkan indeks pembangunan
manusia di wilayahnya.
Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Sarmi tahun 2012-
2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.29
Perkembangan pengeluaran perkapita
Kabupaten Sarmi Tahun 2012-2016

6.417.000

6.379.000

6.358.000

6.342.000

6.318.000

2012 2013 2014 2015 2016

Sumber; BPS Kab. Sarmi 2017

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-74

2. Ketenagakerjaan.
Pemerintah Kabupaten Sarmi terus mengupayakan peningkatan

mutu tenaga kerja dengan cara membekali masyarakat dengan
keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang
dikehendaki dan menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan
peluang yang ada.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator
ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang
aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari, merujuk pada suatu
waktu dalam periode survei. Sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
merupakan peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja
untuk bekerja.

Terjadinya penurunan TPAK tidak serta merta diartikan sebagai
minimnya kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam penanganan
ketenagakerjaan, tetapi lebih kepada pola penghitungan yang digunakan,
dimana penghitungan TPAK didasarkan atas jumlah angkatan kerja
berbanding jumlah penduduk usia kerja sehingga dapat dijelaskan
bahwa angkatan kerja berdasarkan kelompok umur yaitu umur 15-24
tahun (kelompok usia sekolah) dan umur 65 ke atas (kelompok purna
bakti/pensiun) lebih banyak masuk ke kelompok bukan angkatan kerja.
Dengan demikian terjadi penurunan rasio jumlah angkatan kerja
terhadap jumlah penduduk usia kerja yang berimplikasi pada
berfluktuasinya angka TPAK, Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa
semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia
untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
Sementara Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) menunjukkan bahwa
terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-75

Pada tahun 2016 diperoleh gambaran bahwa terdapat sekitar
72,20 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi
(yang termasuk angkatan kerja) dan tingkat kesempatan kerja sekitar
96,93 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun
2016 sekitar 3,07 persen, angka ini mengalami penurunan jika
dibandingkan denga tahun 2015 yaitu sekitar 4,04 persen, penurunan ini
adalah penurunan yang positif.

Selanjutnya tentang perkembangan Tingkat Pengaguran Terbuka
(TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan
Kerja ( TKK) selama kurun waktu 2012-2016 dijelaskan seperti pada
gambar berikut:

Gambar 2.30
Perkembangan Angka Indikator Ketenagakerjaan

Kabupaten Sarmi 2012-2016

TPT 2012 2013 2014 2015 2016
TPAK 5,89 4,26 4,04 4,04 3,07
TKK 94,44 95,74 78,35 72,20 72,20
94,44 94,87 95,96 96,93 96,93

Sumber; BPS Kab. Sarmi 2017

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-76

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat
dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2
(dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan
keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii)
mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang
lebih makmur dan sejahtera.

Fokus Seni budaya mencakup jumlah kelompok seni budaya
dan jumlah gedung olah raga Pencapaian pembangunan seni, budaya
dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah grup
kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah
gedung olahraga. Capaian pembangunan seni, budaya, dan olahraga
Kabupaten Sarmi Tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Capaian Pembangunan Seni, Budaya, dan Olahraga

Di Kabupaten Sarmi Tahun 2012-2016

No Capaian Pembangunan 2012 2013 2014 2015 2016 Jml
1 Jumlah grup kesenian 82
2 Jumlah gedung kesenian 5 11 18 22 26 6
3 Jumlah klub olahraga 1 - - 3 2 10
4 Jumlah gedung olahraga - - - 2 8 0
5 Jumlah cabang olahraga - - - - - 10
6 Jumlah Sarpras olahraga - - 5 3 2 11
7 Organisasi kepemudaan - - 1 - 10 1
- - - 1 -
8 Organisasi Olah Raga KONI 1 - - - - 1

Sumber; Dispora dan Dinas Pariwisata Kab. Sarmi tahun 2017

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-77

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan
umum di Kabupaten Sarmi sebagai bagian dari indikator kinerja
pembangunan secara keseluruhan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dalam rangka memberikan
pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan memberdayakan
masyarakat, secara eksplisit dapat terlihat pada kinerja pelaksanaan
pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yang terdiri dari Fokus Layanan
Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan.

2.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan
pengertian urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar
yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sesuai
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
memilah urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemrintahan
yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Fokus layanan urusan wajib yang berkaiatan dengan pelayanan
dasar meliputi: urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan
penataan ruang; perumahan rakyat; ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat; sosial dan fokus urusan pemerintahan
wajib yang tidak berkaiatan dengan pelayan dasar meliputi: tenaga
kerja; pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak; pangan;
lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
pemberdayaan masyarakat desa; pengendalian penduduk dan keluarga
berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koerasi, usaha
kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga;
kebudayaan;perpustakaan; dan kearsipan.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-78

2.3.1.1. Pendidikan.
Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan diarahkan untuk

mencapai sasaran strategis yaitu tersedianya kualitas dan kuantitas
layanan pendidikan di Kabupaten Sarmi yang memadai.

Dengan dilaksanakannya program pendidikan gratis secara
nasional untuk tingkat SD dan SMP sangat membantu masyarakat
kurang mampu untuk melanjutkan sekolah dan diharapkan mampu
untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sarmi.
Sehingga penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan
berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh
Pemerintah Sarmi. Gambaran statistik sekolah, guru dan murid di
Kabupaten Sarmi, tahun 2012-2016 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Statistik Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Sarmi

Tahun 2012-2016

No Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Sekolah
1.1 PAUD dan TK 3 30 30 43 45
1.2 SD 58 62 62 62 62
1.3 SMP 18 18 18 17 17
1.4 SMA/SMK 44777

2 Guru

2.1 PAUD dan TK 8

2.2 SD 332 377 390 511 406

2.3 SMP 172 167 171 173 153

2.4 SMA/SMK 60 67 87 115 116

3 Murid 119 3817 5214 5954 6310
3.1 PAUD dan TK 6770 815 1703 2021 2278
3.2 SD 798 902 1177 1252 1265
3.3 SMP 776

3.4 SMA/SMK

Sumber; BPS Kabupaten Sarmi, 2017

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-79

Urusan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya
dan masyarakat. Adapun yang dibahas selanjutnya pada urusan
bidang pendidikan: Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Fasilitas Pendidikan.

Capaian indikator Pembangunan Urusan Wajib Pendidikan
tahun 2012-2016 di Kabupaten Sarmi dijelaskan lebih lanjut sebagai
berikut.

a. Angka Partisipasi Sekolah.
Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap

sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut
juga memperhitungkan terjadinya perubahan penduduk, terutama
penduduk usia muda. APS pendidikan dasar adalah jumlah murid
kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang
masih menempuh pendidikan dasar atau sedang sekolah (SD-SLTP).

Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Sarmi
cenderung menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi sekolah
tingkat pendidikan dasar lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi
sekolah tingkat pendidikan menengah. APS sebagai indikasi
bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk
sekolah. Jadi semakin tinggi angka partisipasi sekolah, dapat diartikan
semakin baik infrastruktur yang tersedia, dan semakin baik pula akses
penduduk terhadap pendidikan.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-80

Selama periode 2012-2016 APS jenjang SD sederajat terus
mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 nilai APS SD/MI
sederajat sebesar 98,51 angka Ini lebih tinggi dibandingkang tahun
2015 yang sebesar 96,04 dan tahun 2012 sebesar 86,66. Hal ini dapat
diartikan bahwa selama periode 2012- 2016 terjadi peningkatan akses
penduduk terhadap pendidikan.

Selanjutnya, untuk APS tingkat SMP sederajat selama periode
2012-2016 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada
tahun 2016 APS SMP sederajat sebesar 93,21 lebih tinggi dibandingkan
nilai APS SMP sederajat tahun 2012 sebesar 80,01. Hal ini
mengindikasikan bahwa akses penduduk terhadap pendidikan tingkat
Menengah (SMP) sederajat semakin baik untuk setiap tahunnya.

Angka partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengetahui
seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan
fasilitas pendidikan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya
peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.
Perkembangan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Sarmi dalam
kurun waktu Tahun 2012 hingga 2016 cenderung mengalami kenaikan
yang positif. Informasi lebih lanjut tentang perkembangan Angka
Partisipasi Sekolah di Kabupaten Sarmi, untuk kurun Waktu 2012-
2016 sperti dijelaskan pada tabel 2.15 berikut ini.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-81

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Parrtisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Sarmi

Tahun 2012-2016

No Jenjang Pendidikan 2012 2013 Tahun 2016
2014 2015

1 Pendidikan Dasar (SD)

a. Jumlah Murid Usia 7-12 tahun di SD 3.817 3.817 5.214 5.954 6.310

b. Rasio Guru/Murid 18,10 15,60 13,91 12,12 15,37

c. Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD) 86,66 86,03 91,33 96,04 98,51

2 Pedidikan Menengah (SMP)

a. Jumlah murid usia 13-15 tahun di SMP 815 815 1.703 2.021 2.278

b. Rasio Guru/Murid 11,32 12,28 11,34 11,70 13,31

c. Angka Partisipasi Sekolah Menengah (SMP) 80,01 84,33 95,81 100 93,21

3 Angka Melek Huruf 87,68 87,77 88,83 88,92 89,98

4 Fasilitas Pendidikan

a. SD Kondisi Bangunan Baik 17 17 27 50 46

b. SMP dan SMA/SMK Kondisi Bangunan Baik 26 26 27 28 37

5 PAUD

a. Jumlah murid PAUD NA NA NA 564 857

b. Jumlah Guru NA NA NA 59 66

6 SMA/ SMK

a. Jumlah Murid Usia 16-18 tahun di SMA/SMK 776 896 1177 1252 1265

c. Rasio Guru/Murid 16,95 13,47 6,30 12,44 11,45
58,68 63,24 65,33 66,03 68,23
d. Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas
(SMA/SMK)

Sumber; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarmi.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-82

b. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah.
Rasio ketersediaan sekolah mengindikasikan kemampuan untuk
menampung semua penduduk usia sekolah. Rasio Ketersediaan Sekolah
adalah jumlah sekolah di tiap jenjang pendidikan per 10.000 jumlah
penduduk usia pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan atas. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh
sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk
usia pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan. Dengan demikian juga
mencerminkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan layanan
pendidikan. Hal ini dapat dibaca, makin tinggi nilai indikator ini, makin
tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan
pendidikan. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah Tahun 2012-
2016 di Kabupaten Sarmi disajikan pada tabel berikut;
Perkembangan rasio ketersediaan sekolah Tahun 2012-2016 di
Kabupaten Sarmi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2012- 2016 di Kabupaten Sarmi

JENJANG PENDIDIKAN 2012 2013 Tahun 2015 2016
1,28 1,45 2014 1,76 1,76
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SD 58 62 1,49 62 62
Jumlah Gedung Sekolah SD 4536 4265 3518 3517
Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun 62
4162

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SMP 0,45 0,45 0,44 0,55 0,55
Jumlah Gedung Sekolah SMP 18 18 18 17 17
Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun 4013 3964 4062
3080 3075
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH 0,13 0,13 0,22
SMA/SMK 4 4 7 0,22 0,22
Jumlah Gedung Sekolah SMA/SMK 7 7
3198 3158 3238
Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun 3144 3151

Sumber; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarmi.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-83

c. Rasio Guru Murid.

Rasio guru terhadap murid adalah rata-rata rasio guru kelas

tingkat pendidikan dasar atau menengah terhadap jumlah murid

pendidikan dasar atau menengah secara keseluruhan. Rasio ini

mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas atau tingkat

kecukupan guru per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah

ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Semakin kecil angka rasio menunjukan beban guru terhadap

murid binaannya semakin ringan.

Tabel 2.17
Rasio Guru Murid Tahun 2012– 2016 Kabupaten Sarmi

Jenjang Pendidikan 2012 2013 2014 2015 2016

Sekolah Dasar 18,10 15,60 13,91 12,12 15,37
12,28 11,34 11,66 13,31
Sekolah Menengah Pertama 11,32 13,47 14,09 12,44 11,45

Sekolah Menengah Atas/ 16,95
Sekolah Menengah Kejuruan

Sumber; BPS Kabupaten Sarmi, 2017

Rasio Guru Murid baik jengjang Pendidikan SD, SMP dan
SMA/SMK berdasarkan data pada tabel diatas, rasio guru terhadap murid
mengalami fluktuatif selama periode 2012 s/d 2016, untuk jenjang
Pendidikan SD nilai tertinggi rasio ini adalah pada tahun 2012 yaitu
sebesar 18,10 yang berarti bahwa satu orang guru mengajar 19 murid SD.
Sedangkan rasio Guru murid untuk jenjang SMP nilai tertinggi yaitu pada
tahun 2016 sebesar 13,31 yang berarti bahwa satu orang guru mengajar
14 murid SMP dan untuk jenjang SMA/SMK nilai rasio guru murid
tertingga pada tahun 2014 yaitu sebesar 14,09 yang berarti satu orang
guru mengajar 15 orang murid SMA/SMK.

Tingginya rasio Ini tentu berpengaruh terhadap kinerja guru
dimana beban kerja/tingkat kesulitan guru meningkat yang
mengakibatkan murid kurang perhatian.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-84

2.3.1.2 Kesehatan.

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan
ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan
kemiskinan.
Untuk itu, penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan diarahkan untuk
mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas dan derajat
kesehatan masyarakat di Kabupaten Sarmi. Kondisi umum kesehatan
di Kabupaten Sarmi dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan,
perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara faktor yang
mempengaruhi pelayanan kesehatan adalah ketersediaan dan mutu
fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga
kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.
Sebagai sebuah Daerah dengan dinamika yang kompleks, penanganan
penyakit tertentu membutuhkan penanganan khusus dan
berkelanjutan, seperti Penanganan HIV-AIDS, Gizi Buruk dan Gizi
Kurang. Langkah-langkah optimalisasi dilakukan dengan penguatan
kelembagaan dan jejaring kerja yang jelas dan berkesinambungan
antara stakeholders terkait.
Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek
kesehatan selama lima tahun terakhir.

a. Angka Harapan Hidup.
Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang

kesehatan, dicerminkan melalui besaran Angka Harapan Hidup (AHH).
Konsep AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh
seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun
tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan
masyarakatnya (www.bps.go.id).

AHH digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada
umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-85

dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya
termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk
program pemberantasan kemiskinan. AHH diupayakan untuk terus
menerus meningkat dan berkesinambungan karena masalah kesehatan
yang terjadi sekarang dapat berpengaruh terhadap keturunan
berikutnya. Derajat kesehatan ini juga harus terus menerus
ditingkatkan seiring dengan memberikan fasilitas kesehatan yang
memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi
masyarakat secara sinergis.

Gambar 2.31.
Pencapaian Aktual Angka Harapan Hidup

Kabupaten Sarmi, 2012-2016

65,80 65,76

65,70 65,69

65,60

65,50 65,49
65,40
65,46

65,40

65,30

2012 2013 2014 2015 2016

Sumber, BPS Tahun 2017

Selama Kurun waktu 2012 s/d 2016, angka harapan hidup (AHH)
Kabupaten Sarmi menunjukkan peningkatan. Artinya, harapan seorang
bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin
tinggi.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan penduduk
Kabupaten Sarmi untuk hidup lebih lama dan hidup sehat termasuk
kategori sedang, dimana standar harapan hidup paling tinggi adalah 85
tahun.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-86

AHH Kabupaten Sarmi pada tahun 2016 mengalami penambahan

bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 65.40 tahun.

Walaupun terjadi peningkatan, namun AHH Kabupaten Sarmi masih

lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Papua yang mencapai 68.85

tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi masih rendahnya AHH di

Kabupaten Sarmi adalah belum optimalnya kesadaran penduduk

terhadap kesehatan yang terlihat dari sedikitnya pemanfaatan tenaga

medis dalam persalinan dan melakukan pengobatan di fasilitas-fasilitas

kesehatan yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, program

pembangunan di bidang kesehatan antara lain dengan meningkatkan

penyuluhan pola hidup sehat bersih, penyediaan tenaga dan fasilitas

kesehatan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya

saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus
memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang
telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk
menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Fokus kemampuan ekonomi daerah melihat kesiapan suatu
daerah dari sisi ekonomi dalam rangka mendukung investasi yang
masuk ke suatu daerah. Salah satu ukuran kemampuan ekonomi
daerah adalah pengeluaran perkapita daerah. Berdasarkan data
BPS tahun 2016 tentang Pengeluaran per kapita disesuaikan
untuk Kabupaten Sarmi mengalami tren meningkat dari tahun
2012 hingga 2016.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-87

Nilai pengeluaran per kapita disesuikan pada tahun 2012
sebesar Rp 6.318.000,- meningkat menjadi Rp 6.417.000,- pada
tahun 2016. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Sarmi
pada tahun 2016 sebesar Rp 6.417.000,- per orang per tahun.
Angka tersebut lebih tepat disebut konsumsi per kapita per tahun
yang telah disesuaikan. Artinya, nilai daya beli yang dimiliki rata-
rata seorang penduduk di Kabupaten Sarmi pada tahun 2016
adalah sebesar Rp 6.417.000,- per tahun atau Rp 534.750,- per
bulan (Gambar 2.17).

Gambar 2.23
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Sarmi

Tahun 2012 - 2016

6.440.000 6.417.000
6.420.000
6.400.000 6.379.000
6.380.000 6.358.000
6.360.000 6.342.000
6.340.000 6.318.000
6.320.000
6.300.000
6.280.000
6.260.000

2012 2013 2014 2015 2016

Sumber : BPS Kabupaten Sarmi Tahun 2017
Fokus fasilitas wilayah juga menganalisis upaya penyediaan sarana
dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam rangka menarik investor
agar berinvestasi dan melakukan aktivitas ekonominya di Kabupaten
Sarmi. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang
sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan
prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi
berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang
tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk
melangsungkan kegiatan.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-88

Sesuai data terakhir, pada tahun 2016 terdapat 7 bank yang ada di
Kabupaten Sarmi. Berikut bank-bank yang beroperasi di Kabupaten
Sarmi antar lain :

Bank Papua Sarmi
Bank Papua Bonggo
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sarmi
Bank Rakyat Indonesia ( BRI) Mararena
Bank Mandiri
Bank Niaga Indonesia (BNI)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa

Sedangkan untuk perhotelan, di Kabupaten Sarmi pada tahun
2015 terdapat 6 hotel dengan 54 kamar, 88 tempat tidur. Jika dilihat
menurut klasifikasi hotel, 1 hotel yang ada di Kabupaten Sarmi
termasuk dalam klasifikasi hotel melati.

Tabel 2.11
Nama Hotel, Klasifikasi, Jumlah Kamar, Jumlah Tempat Tidur dan

Jumlah Pekerja Hotel di Kabupaten Sarmi Tahun 2016

Sumber : BPS Kabupaten Sarmi Tahun 2017

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-89

Pada tahun 2016 Berdasarkan data dari kantor PT. Pos Sarmi,
di Kabupaten Sarmi hingga tahun 2015 terdapat 1 unit kantor pos, dan
3 unit pos desa. Kantor pos tersebut berada di Distrik Sarmi,
sedangkan pos desa masing-masing berada di Distrik Pantai Barat,
Distrik Pantai Timur, dan Distrik Bonggo Timur.

Sementara aspek daya saing daerah lainnya adalah
ketersediaan telekomunikasi. Teknologi komunikasi kini semakin
dirasakan penting peranannya dalam penyampaian informasi jarak
jauh.

Aktivitas pemerintahan, swasta maupun masyarakat sangat
erat kaitannya dengan pos dan telekomunikasi sebagai sarana untuk
pengiriman informasi. Bahkan ketersediaan teknologi informasi
berdampak pada intelektualitas penduduk, karena dengan tersedianya
teknologi dan kemampuan sumber daya manusia maka akan sangat
mudah membaca kemajuan yang mutakhir sehingga dapat memacu
perkembangan teknologi di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan
telekomunikasi masyarakat, dari tahun ke tahun semakin
bermunculan warung internet (warnet) swasta. Jumlah telepon umum
semakin berkurang, sedangkan jasa telekomunikasi dari pemerintah
dan rumah tangga berkembang pesat. Data PT. Telkom Kabupaten
Sarmi menunjukkan jumlah pelanggan telepon untuk penggunaan
Indihome semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 II-90

GAMBARAN UMUM UA DAERAH

Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan
merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan
kerangka kebijakan menengah. Bab ini akan menyajikan kemampuan
daerah dalam segi keuangan dan pendanaan selama 5 tahun ke depan.
Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam
penentuan kebijakan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan
fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila
penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian
sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan
mengacu pada peraturan perundang- undangan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya
dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau
kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan
pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah
diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan
daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada
umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja
keuangan daerah sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 III-90

Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan dalam pasal 36 ayat 1, yang menjadi

salah satu parameter kapasitas daerah yaitu terletak pada keuangan

daerahnya. Perkembangan regulasi maupun teori terkait keuangan

daerah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut

terjadi agar daerah mampu lebih baik lagi mengatur keuangan yang

dimiliki melalui perencanaan yang matang.

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada
daerah dalam menentukan kebijakan. Dengan adanya otonomi daerah
ini secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan,
pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Daerah diharapkan
dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) agar mampu
mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need) sehingga tidak mengalami
defisit fiskal (fiscal gap). Salah satu upaya untuk meningkatkan
kapasitas fiskal daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan lainnya dari masyarakat atau
swasta.

Sinergi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah pasal 2, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian
pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara
sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah;

2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas
penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan
stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara
pusat dengan daerah dan antar daerah;

3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh
dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 III-91

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah
merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah. Pada 5 (lima) tahun terakhir,
pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat
mendasar. Ini terkait diberlakukannya Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Undang-undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah.

Dari undang-undang keuangan negara tersebut, kemudian
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
implementasinya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Dalam rangka menjamin konsistensi tersebut, maka
penyusunan Kerangka Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Sarmi
tahun 2017-2022 harus meningkatkan penerapan penganggaran
berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka menengah
(Medium Term Expenditure Framework) dan terpadu (Unified Budgeting)
serta penyusunan anggaran yang berbasis data.

Pada kerangka keuangan ini analisis dilakukan berdasarkan
pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan

pendapatan daerah, antara lain:

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 III-92

1) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;

2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan

ekonomi, inflasi dan lain-lain);

3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

4) Kebijakan di bidang keuangan negara.


Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sarmi secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah,
penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang
kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas. Untuk memahami
kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, perlu
dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa
lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan
hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, kinerja keuangan
pemerintah daerah dapat dinilai melalui aspek kinerja pelaksanaan
APBD dan aspek Kondisi Neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD
tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan
belanja tidak langsung), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan
asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari
kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah
serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kabupaten Sarmi Periode 2017-2022 III-93