MODUL STUDIO RDTR

Garis sempadan adalah garis yang pada pendirian bangunan ke arah yang
berbatasan di atas permukaan tanah yang tidak boleh terlampaui. Garis sempadan
ini terdiri dari:

a. Sempadan muka : yang berbatasan dengan jalan
b. Sempadan belakang: yang berbatasan dengan jalan atau bangunan di

belakangnya.
c. Sempadan samping: yang berbatasan dengan jalan atau bangunan di

sampingnya.
d. Sempadan pagar: garis dimana harus dipasang bagian luar dari pagar-pagar

persil atau pagar-pagar pekarangan.
Dalam menentukan garis sempadan digunakan pertimbangan terhadap
transportasi yaitu mempertimbangkan segi kemacetan lalu lintas. Maka dalam
menghitung GSB harus diketahui rencana jaringan jalannya untuk mengetahui lebar
dan status jalan yang ada.

Jarak Bebas Antar Bangunan
Jarak bebas dimaksudkan agar membentuk keserasian bangunan

tunggal/rengang, penerangan dan penghawaan ruang (kenyamanan & kesehatan),
dan keamanan terhadap bahaya kebakaran, seperti untuk sirkulasi kendaraan
pemadam kebakaran, dsb. Untuk jarak bebas bangunan dapat dihitung dengan
mempertimbangkan GSB-nya. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan jarak bebas
bangunan :

Tampilan Bangunan
Ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan

bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan
bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Maka

101

dapat dikatakan tampilan bangunan merupakan estetika bangunan. Berikut

ini adalah contoh ketentuan tampilan bangunan :

Rumah Kepadatan • Ketentuan arsitektural yang berlaku
Sedang (R-3) pada subzona ini adalah bebas, dengan

Pertokoan Tunggal catatan tetap memperhatikan
(K1-1) keindahan dan keserasian lingkungan

sekitar
• Warna bangunan, bahan bangunan,

tekstur bangunan, tidak diatur
mengikat. Namun disarankan

menggunakan material lokal yang
tersedia di sekitar area pemukiman.

Material bangunan lokal dapat
dikombinasikan dengan material non-
lokal, seperti batu bata dan acian

semen.
• Diutamakan memanfaatkan tata

bangunan arsitektur lokal seperti
fungsi ”omekumbe” (rumah tinggal),
”omekumbu” (dapur), dan
”lopo”(gudang penyimpanan dan

tempat istirahat) agar tetap terlihat
selaras dengan lingkungan sekitar.

 Ketentuan arsitektural yang berlaku

pada subzone ini adalah bebas, dengan
catatan tetap memperhatikan
keindahan dan keserasian lingkungan

sekitar
 Bangunan mempunyai tampilan warna

yang lebih mencolok

Aturan Lainnya
Aturan lainnya didasarkan pada karakteristik wilayah perencanaan. Apabila

kententuan ini diperlukan maka dapat diatur seusai karakteristik wilayahnya. Hal
yang perlu diperhatikan adalah dasar pertimbangan yang ada harus sesuai dengan
pedoman yang ada. Misalnya Garis Sempadan Sungai khusus berada di pinggir
sungai. Dasar pertimbangan dapat diambil berdasarkan Permen PU no.
39/PRT/1989 tentang pembagaian wilayah sungai atau PP Nomor 38 Tahun 2011
tentang Sungai, dan Permen PU No. 17 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan
Jaringan Irigasi, Berikut contoh ketentuan masa bangunan.

102

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan

ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang memiliki kewenangan. Misalnya pada
permukiman, pemenuhan prasarana dan sarana minimal berdasarkan kriteria PSU
yang ada pada Kementerian Perumahan Rakyat. Berikut ini adalah contoh tabel
kententuan prasana dan sarana minimal.

103

Mekanisme Perijinan
Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban

pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang (RTRW Kota atau RDTR Kota/Kawasan). Dalam
Undang-Undang 26/2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa izin yang
dimaksud sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang adalah izin
pemanfaatan ruang, yaitu izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan
ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 32).
Izin yang dimaksud adalah:

a. izin lokasi/fungsi ruang
b. amplop ruang
c. kualitas ruang
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang
dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi
adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Izin pemanfaatan
ruang tersebut diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah sesuai dengan

104

kewenangannya masing-masing. Dalam melaksanakan suatu kegiatan
pembangunan berupa kegiatan fisik di suatu persil tertentu, selain izin pemanfaatan
ruang diperlukan juga izin terkait bangunan atau yang dikenal dengan IMB (Izin
Mendirikan Bangunan). Izin ini diperlukan agar bangunan tersebut memenuhi
standar kesehatan dan keamanan. Konsepsi perizinan selengkapnya adalah seperti
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Insentif dan Disinsentif
Perangkat insentif dan disinsentif pembangunan ditujukan untuk

mendorong dan
menghambat/mengendalikan dengan ketat terhadap kebutuhan pengembangan
lokpri. Dalam hal pengendalian intensitas ruang, insentif dan disisentif diberikan
pada pengembangan zona untuk mengurangi atau melampaui ketentuan ketentuan
teknis zona yang sudah ditetapkan didalam rekomendasi pemanfaatan ruang.
Berikut ini adalah contoh bentuk-bentuk insentif dan disinsentif yang dapat
diberikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

105

Arahan Sanksi
Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan
zonasi. Arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang
mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007. Pengenaan sanksi ini ini merupakan dari
bagian penertiban pelanggaran penataan ruang. Ketentuan pidana tersebut terbagi
atas:

1. Tidak mentaati rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan
• Mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
• Mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan
denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah).
• Mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang

106

• Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

• Mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

• Mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah).

• Mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan
perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5. pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai
dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

107

SCAN LINK BERIKUT UNTUK MENGUNDUH VIDEO PROSES
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

https://unej.id/VIDEORENCANARDTR

108

EVALUASI

(LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR)

109

LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR

Nama/Kode MK : Studio Perencanaan II (Perencanaan RDTRK) / TKW 1407

SKS : 4

Semester : Genap

Prodi/Jurusan : S1 Perencanaan wilayah dan kota

Fakultas : Fakultas Teknik Universitas Jember

Lembar Penilaian Hasil Belajar (LPHB) secara lengkap berisi unsure Rubrik

Penilaian yang merupakan rincian indicator, dan bahan cetak yang berisi identitas

yang dinilai serta kolom nilai. Kolom nilai akan diisi dengan nilai yang sesuai

dengan indikator dan kriteria yang telah ditentukan.

Pada matakuliah ini, evaluasi penilaian hasil belajar dibagi menjadi
beberapa bagian dengan masing – masing bobot penilaian yaitu :

Absensi/ kehadiran :5%

Evaluasi I (Laporan Pendahuluan) : 15 %
Evaluasi II (Laporan Fakta – Analisa) : 25 %

Evaluasi III (Presentasi Laporan Rencana) : 25 %

Evaluasi IV (Laporan Rencana) : 30 %

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria yang

telah ditentukan oleh pihak universitas sebagai berikut:

Huruf Nilai Rentang Nilai

A 4.00 ≥ 80
AB 3.50 75 ≤ AB < 80
B 3.00 70 ≤ B < 75
BC 2.50 65 ≤ BC < 70
C 2.00 60 ≤ C < 65
CD 1.50 55 ≤ CD < 60
D 1.00 50 ≤ D < 55
DE 0.50 45 ≤ DE < 50
E 0.00
< 45

Apabila dalam tugas mahasiswa ditemukan plagiasi,
mencontek/memberikan contekan, akan mendapatkan sanksi sesuai kesepakatan
bersama diawal perkuliahan. Mahasiswa diharuskan mengikuti tata tertib
perkuliahan seshai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh universitas

110

berpakaian rapi, sopan, bersepatu, disiplin dan datang tepat waktu. Untuk indikator
dan kriteria penilaian masing – masing evaluasi adalah sebagai berikut :

Indikator dan kriteria Penilaian Tugas Mahasiswa RTM II

Indikator Sangat Memuaskan Cukup Kurang Di bawah
(nilai) Memuaskan (B) (C) Memuaskan Standard

Ketepatan (A) Membuat Membuat (D) (E)
Penjelasan Membuat Makalah makalah Membuat Tidak
makalah dengan sesuai makalah Membuat
terkait pemabahasan instruksi namun Makalah
produk yang dibawah min
perencanaan komprehensif halaman/
dengan dan runtut tidak
mengangkat sesuai menggunakan
inovasi yang kaedah karya sendiri
berbeda dan Ilmiah
konstruktif
dari materi
kuliah /
memberikan
materi atau
original
pemikiran
sendiri

Untuk rekap nilai mahasiswa dapat diacu pada bahan cetak yang berisi identitas

yang dinilai serta kolom nilai sebagai berikut :

Nama Evaluasi I Evaluasi NILAI Evaluasi Absensi/ Nilai Nilai
Mahasiswa (Laporan II Evaluasi IV kehadiran/ akhir huruf
Pendahuluan) (Laporan III (Laporan keaktifan
Mahaiswa Fakta – (Presentasi Rencana)
1 15 % Analisa) Laporan 5%
Mahaiswa Rencana) 30 %
2 25%
....dst 25 %

111

PENUTUP

112

Daftar istilah dan definisi

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.
2. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budi daya.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Delinisasi wilayah adalah batasan wilayah studi yang dipilih pada proses
penyusunan perencanaan.
9. Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada
suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
10. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota adalah rencana tata
ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan
penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi
penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah
kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan
kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten/kota.

113

11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

12. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.

13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

14. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.

15. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih
dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan
perkotaan atau kawasan perdesaan.

16. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik
perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan
utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi
standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman,
dan nyaman.

18. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik

spesifik.
20. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan

karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada zona yang bersangkutan.
21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung

114

dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan RTBL.
22. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan
gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
RTBL.
23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas
tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata
ruang dan RTBL.
24. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah
sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan;
dihitung dari batas terluar dinding bangunan sampai ke batas jalan.
25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam.
26. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang
terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori
RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun
kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau
berpori.

115

Daftar Pustaka
Branch, Meville C (1983). Comprehensive Planning. Palisades Publisher.

California. USA.
Dunn, William. Public Policy Analysis. An Introduction.
Sujarto, Djoko, Ir. MSc. (1985) Beberapa Pengertian Perencanaan Fisik. Bhratara

Karya Aksara. Jakarta.
Tarigan. Robinson. Prof. Drs. MRP (2010). ”Perencanaan Pembangunan Wilayah”.

Edisi revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang – Undang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang
Planning and Managing Urban Development, Nick Devas and Carol Rakodi, in

Managing Fast Growing Asian Cities, Nick Devas and Carol Rakodi (eds),
Longman Scientific Technical, Essex, England, 1993
Peraturan dan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Kota
Kementerian ATR/BPN. 2021. Modul Diklat Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Tingkat Dasar- Pengenalan Muatan Dan Prosedur RDTR. Jakarta:
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN RI
Kementerian ATR/BPN. 2021. Modul Diklat Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Tingkat Dasar- Analisis Penyusunan RDTR. Jakarta: Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN RI

116