Profil Kesehatan Sisipan Biru

BAB III SDM KESEHATAN

24 | B a b III S D M K e s e h a t a n Bab III SDM Kesehatan Umber daya manuasia kesehatan (SDMK) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan kesehatan. SDMK diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal dan juga sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Pada bab ini, pembahasan mengenai SDMK mencakup tenaga kesehatan, baik di seluruh fasilitas kesehatan, maupun secara rinci di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain. Terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan, tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan lain serta tenaga pendukung/penunjang kesehatan A. TENAGA KESEHATAN Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan). Tenaga Kesehatan terdiri dari SDM Kesehatan yang bertugas di unit kesehatan (sarana pelayanan dan non pelayanan) di kabupaten dan Puskesmas/Kecamatan, dengan status kepegawaian PNS, CPNS, PTT Pusat, Tenaga Kerja Kontrak Daerah, dan tenaga kesehatan di sektor swasta. Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam jangka waktu tertentu bertujuan untuk mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013). Pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, dan dapat dilaksanakan pula oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota. Pengangkatan dan penempatan PTT dilakukan untuk tenaga dokter dan bidan. Tenaga dokter yang dimaksud adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengangkatan dokter PTT dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah bermasalah kesehatan, daerah rawan konflik; rumah sakit provinsi sebagai dokter brigade siaga bencana; dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada wilayah terpencil dan sangat terpencil. Masa penugasan dokter PTT adalah satu tahun untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria S

25 | B a b III S D M K e s e h a t a n terpencil dan sangat terpencil; dua tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dan tiga tahun untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa. Dokter PTT dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak untuk satu kali masa penugasan. Penempatan bidan PTT hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil. Bidan PTT ditugaskan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak dua kali masa penugasan. Sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan dalam surat edaran nomor KP.01.02/Menkes/203/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT, tidak ada lagi pengangkatan baru tenaga kesehatan dengan status PTT Kementerian Kesehatan sejak tahun 2016. Hal ini disebabkan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tidak hanya jenis tenaga kesehatan dokter, dokter gigi, atau bidan, tetapi juga jenis tenaga kesehatan yang mendukung upaya promotif dan preventif. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan terobosan dengan program Nusantara Sehat berbasis tim dan individu yang diselenggarakan mulai tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas paling sedikit terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan masyarakat dan ilmu perilaku, tenaga kesehatan lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, dan ahli teknologi laboratorium medik. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Untuk mendukung fungsi dan tujuan puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit). SDMK di rumah sakit meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan. Registrasi tenaga kesehatan diatur menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 44 mengatur setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku selama lima tahun dan dapat diregistrasi ulang. STR diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan setelah tenaga kesehatan yang mengajukan dianggap telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Registrasi dokter dan dokter gigi dikelola oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Hal ini sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. Registrasi ini bertujuan agar KKI memiliki pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki STR dokter/dokter gigi serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

26 | B a b III S D M K e s e h a t a n Gambar 3.1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Indonesia Tahun 2021 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 587.830 511.191 288.686 173.707 87.093 63.748 40.315 37.302 27.917 20.426 11.475 1.155 81 Tenaga Penunjang Kesehatan Tenaga Keperawatan Tenaga Kebidanan Tenaga Medis Tenaga Kefarmasian Tenaga Teknik Biomedika Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Keteknisian Medik Tenaga Gizi Tenaga Kesehatan Lingkungan Tenaga Keterapian Fisik Tenaga Psikologi Klinis Tenaga Kesehatan Tradisional Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022 Berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi, jumlah SDMK di fasyankes di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 1.850.926 orang yang terdiri dari 1.251.621 orang tenaga kesehatan (68,2%) dan 587.830 orang tenaga penunjang kesehatan (31,8%). Jumlah SDMK tahun 2021 ini mengalami kenaikan lebih dari 25% dibandingkan tahun 2020 (Sumber: SISDMK—Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan—diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan). Pendataan tenaga kesehatan yang di dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten Kutai Timur seksi Pengembangan Tenaga Kesehatan menggunakan pendekatan tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan pendekatan tersebut, di kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 tercatat sebanyak 2.776 orang tenaga kesehatan, ditambah tenaga penunjang/pendukung di fasilitas kesehatan sebanyak 1.047 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2021 sebanyak 1.995 orang tenaga kesehatan. 1. Jumlah dan Rasio Tenaga Medis Berdasarkan fungsinya, tenaga medis memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah tenaga medis di Indonesia sebanyak 173.707 orang, dengan proporsi tertinggi yaitu dokter umum sebesar 60%, sedangkan di provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3.280 orang. Dokter spesialis sebanyak 743 orang, dokter umum sebanyak 2.069 orang, dokter spesialis gigi sebanyak 58 orang dan dokter gigi sebanyak 410 orang. Tenaga medis di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada gambar 3.2. Gambar 3.2 Tenaga Medis di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Keterangan : Sumber : Seksi SDMK, Kutim Tahun 2022 51 211 44 3 0 50 100 150 200 250 Dokter Spesialis Dokter Umum Gokter Gigi Dokter Spesialis Gigi

27 | B a b III S D M K e s e h a t a n Tenaga medis di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebanyak 309 orang dengan tenaga medis tertinggi yaitu dokter umum sebanyak 211 orang dengan rasio sebesar 49,7% per 100.000 penduduk. Dokter spesialis sebanyak 51 orang dengan rasio sebesar 12,0%, dokter spesialis gigi sebanyak 3 orang dengan rasio sebesar 0,7% dan dokter gigi sebanyak 44 orang dengan rasio sebesar 10,4% per 100.000 penduduk, meningkat dari tahun 2021 sebanyak 198 orang, dengan tenaga medis tertinggi yaitu dokter umum sebanyak 114 orang dengan rasio sebesar 26,9% per 100.000 penduduk. Dokter spesialis sebanyak 50 orang dengan rasio sebesar 11,8%, dokter spesialis gigi sebanyak 3 orang dengan rasio sebesar 0,7% dan dokter gigi sebanyak 31 orang dengan rasio sebesar 7,3% per 100.000 penduduk. Data dan informasi tenaga medis di fasilitas kesehatan terdapat pada Lampiran Tabel 13. 2. Jumlah dan Rasio Tenaga Keperawatan (Bidan dan Perawat) di Sarana Kesehatan Suatu puskesmas dianggap memiliki perawat yang cukup apabila memiliki minimal 5 perawat pada puskesmas non rawat inap dan minimal 8 perawat pada puskesmas rawat inap. Secara nasional, terdapat 89,4% puskesmas memiliki jumlah perawat sesuai standar minimal yang ditetapkan. Hanya 10,6% puskesmas yang tidak sesuai standar. Jumlah bidan di puskesmas non rawat inap minimal 4 orang dan di puskesmas rawat inap minimal 7 orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Jumlah tenaga keperawatan di fasilitas kesehatan Indonesia tahun 2021 sebanyak 511.191 orang dan jumlah tenaga bidan sebanyak 288.686 orang, sedangkan di provinsi Kalimantan Timur tenaga keperawatan sebanyak 10.671 orang dan jumlah tenaga bidan sebanyak 4.681 orang. Tenaga perawat dan bidan di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada gambar 3.3. Gambar 3.3 Tenaga Perawat dan Bidan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Keterangan : Sumber : Seksi SDMK, Kutim Tahun 2022 Tenaga perawat di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebanyak 1.204 orang dengan rasio sebesar 283,7% per 100.000 penduduk dan tenaga bidan sebanyak 794 orang dengan rasio sebesar 187,1% per 100.000 penduduk, jumlah ini meningkat dari tahun 2021, tenaga perawat sebanyak 874 orang dengan rasio sebesar 206,0% per 100.000 penduduk dan tenaga bidan sebanyak 582 orang dengan rasio sebesar 137,2% per 100.000 penduduk. Data dan informasi tenaga perawat dan bidan di fasilitas kesehatan terdapat pada Lampiran Tabel 14. 1.204 794 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Perawat Bidan

28 | B a b III S D M K e s e h a t a n 3. Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Sarana Kesehatan Tenaga kesehatan masyarakat di fasilitas kesehatan Indonesia tahun 2021 sebanyak 40.315 orang, jumlah tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 20.426 orang dan jumlah tenaga gizi sebanyak 27.917 orang. Di provinsi Kalimantan Timur tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 627 orang, jumlah tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 339 orang dan jumlah tenaga gizi sebanyak 377 orang. Tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan gizi di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada gambar 3.4. Gambar 3.4 Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Keterangan : Sumber : Seksi SDMK, Kutim Tahun 2022 Tenaga kesehatan masyarakat di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebanyak 72 orang dengan rasio sebesar 17,0% per 100.000 penduduk, tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 28 orang dengan rasio sebesar 6,6% per 100.000 penduduk dan tenaga gizi sebanyak 37 orang dengan rasio sebesar 8,7% per 100.000 penduduk, jumlah ini meningkat dari tahun 2021, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 60 orang dengan rasio sebesar 14,1% per 100.000 penduduk, tenaga Kesehatan lingkungan sebanyak 22 orang sebesar 5,2% per 100.000 penduduk dan tengaga gizi sebanyak 26 orang dengan rasio sebesar 6,1% per 100.000 penduduk. Data dan informasi tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan gizi di fasilitas kesehatan terdapat pada Lampiran Tabel 15. 4. Jumlah dan Rasio Tenaga Ahli Laboratorium Medik, Teknik Biomedika Lainnya, Keterapian Fisik dan Keteknisian Medis di Saranan Kesehatan Tenaga ahli laboratorium medik di fasilitas kesehatan Indonesia tahun 2021 sebanyak 45.377 orang, jumlah tenaga teknik biomedika sebanyak 18.371 orang, jumlah tenaga keterapian fisik sebanyak 11.475 orang dan jumlah tenaga keteknisian medis sebanyak 37.302 orang. Di provinsi Kalimantan Timur tenaga ahli laboratorium medik sebanyak 1.026 orang, tenaga teknik biomedika sebanyak 306 orang, jumlah tenaga keterapian fisik sebanyak 215 orang dan jumlah tenaga keteknisian medis sebanyak 449 orang. Tenaga ahli laboratorium medik, teknik biomedika lainnya, keterapian fisik dan keteknisian medis di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada gambar 3.5. 72 28 37 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Kesmas Kesling Gizi

29 | B a b III S D M K e s e h a t a n Gambar 3.5 Tenaga Ahli Laboratorium Medik, Teknik Biomedika Lainnya, Keterapian Fisik dan Keteknisian Medis di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Keterangan : Sumber : Seksi SDMK, Kutim Tahun 2022 Tenaga ahli laboratorium medik di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebanyak 77 orang dengan rasio sebesar 18,1% per 100.000 penduduk, meningkat dari tahun 2021 dengan rasio14,1%, tenaga teknik biomedika lainnya sebanyak 30 orang dengan rasio sebesar 7,1% per 100.000 penduduk, meningkat dari tahun 2021 dengan rasio 5,7% dan tenaga keterapian fisik sebanyak 16 orang dengan rasio sebesar 3,8% per 100.000 penduduk dan tenaga keteknisian medis sebanyak 36 orang dengan rasio sebesar 8,5% per 100.000 penduduk meningkat dari tahun 2021 dengan rasio 4,5%. Data dan informasi tenaga ahli laboratorium medik, teknik biomedika lainnya, keterapian fisik dan keteknisian medis di fasilitas kesehatan terdapat pada Lampiran Tabel 16. 5. Jumlah dan Rasio Tenaga Kefarmasian (Tenaga Teknis Kefarmasian dan Apoteker) Tenaga teknis kefarmasian di dalamnya termasuk analis farmasi, asisten apoteker dan sarjana farmasi. Tenaga teknis kefarmasian di fasilitas kesehatan Indonesia tahun 2021 sebanyak 47.757 orang dan jumlah tenaga apoteker sebanyak 39.336 orang. Di provinsi Kalimantan Timur jumlah tenaga teknis kefarmasian sebanyak 1.034 orang dan jumlah tenaga apoteker sebanyak 892 orang. Tenaga kefarmasian di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 3.6. Gambar 3.6 Tenaga Kefarmasian di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Keterangan : Sumber : Seksi SDMK, Kutim Tahun 2022 Tenaga teknis kefarmasian di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebanyak 95 orang dengan rasio sebesar 22,4% per 100.000 penduduk meningkat dari tahun 2021 77 30 16 36 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ahli Lab Medik Teknik Biomedika Keterafian Fisik Keteknisian Medis 95 78 0 20 40 60 80 100 Kefarmasian Apoteker

30 | B a b III S D M K e s e h a t a n dengan rasio 18,6% dan tenaga apoteker sebanyak 78 orang dengan rasio sebesar 18,4% per 100.000 penduduk meningkat dari tahun 2021 dengan rasio 9,7% per 100.000 penduduk. Data dan informasi tenaga kefarmasian di fasilitas kesehatan terdapat pada Lampiran Tabel 17. 6. Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tenaga penunjang/pendukung kesehatan di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebanyak 1.047 orang terdiri dari pejabat struktural 58 orang, tenaga pendidik 0 orang dan tenaga dukungan manajemen 989 orang, jumlah ini meningkat dari tahun 2021. Data dan informasi rincian mengenai tenaga penunjang/pendukung kesehatan di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 18. ***

BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

31 | B a b I V P e m b i a y a a n K e s e h a t a n Bab IV Pembiayaan Kesehatan alah satu sub-sistem dalam kesehatan nasional adalah sistem pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan sendiri merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakarat. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, unsur ekonomis merupakan salah satu aspek yang dipentingkan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia. A. PESERTA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lain. Di dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai alokasi dan realisasi anggaran kesehatan bersumber dari pemerintah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dasar hukum yang paling utama adanya jaminan kesehatan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H, yaitu: 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Selain itu, dasar hukum adanya Jaminan Kesehatan juga tertuang dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 yaitu: 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Atas dasar itulah, maka diterbitkan Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang salah satu programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Jaminan Kesehatan (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat S

32 | B a b I V P e m b i a y a a n K e s e h a t a n pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Prinsip asuransi sosial yang dimaksud meliputi : 1. Kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; 2. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; 3. Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; 4. Bersifat nirlaba. Sedangkan prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak berkaitan dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Pelaksanaan JKN di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kepesertaan dalam BPJS Kesehatan terdiri dari 2 kelompok, yaitu sebagai berikut: 1. PBI Jaminan Kesehatan. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan dibayari oleh pemerintah. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. 2. Bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari: a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya Gambar 4.1 PerKEMBANGAN Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Tahun 2014- 2020 Keterangan : Sumber : Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2021 Pada tahun 2021 sebanyak 87,0% penduduk Indonesia telah menjadi peserta jaminan Kesehatan nasional (JKN) dimana terdapat 6 (empat) provinsi yang telah mencapai kepesertaan semesta/Universal Health Coverage (UHC), yaitu Provinsi DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sulawesi Utara. Provinsi Kalimantan Timur mencapai 101,7% kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di kabupaten Kutai Timur Jaminan kesehatan penduduk tahun 2022 peserta jaminan kesehatan sebanyak 415.277 orang, terdiri dari penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 168.790 orang dan Non penerima bantuan iuran (Non PBI) sebanyak 246.487 orang.

33 | B a b I V P e m b i a y a a n K e s e h a t a n Gambar 4.2 Jaminan Kesehatan Penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2022 Keterangan : Sumber : Seksi Yandas dan Rujukan Bidang YanKes Kutim, 2022 Gambar 4.2 diatas menunjukan cakupan jaminan kesehatan penduduk berdasarkan jenis jaminan di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebesar 97,8%. Untuk peserta jaminan kesehatan PBI sebesar 39,8% dan Non PBI sebesar 58,1%, peserta jaminan Kesehatan PBI meningkat dari tahun 2021 sebesar 37,6% sedangkan Non PBI menurun 60,3% dari tahun 2021. Data dan informasi jaminan kesehatan penduduk berdasarkan jenis jaminan di kabupaten Kutai Timur terdapat pada Lampiran Tabel 19. B. DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Prioritas penggunaan dana desa (Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022) untuk penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya. Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 terdapat 18 kecamatan terdiri dari 139 desa dan 2 kelurahan, persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk kesehatan mencapai 100%, dengan desa terbanyak berada di kecamatan Sangkulirang terdiri dari 15 desa sedangkan kecamatan yang hanya memiliki 1 desa berada di kecamatan Sangatta Utara. C. PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBD KABUPATEN/KOTA Anggaran kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, sehingga anggaran yang dialokasikan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Sesuai dengan amanat yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwa alokasi belanja di bidang Kesehatan merupakan sesuatu yang mutlak 19,4 25,1 32,4 37,6 39,8 50,6 55,8 40,6 60,3 58,1 0 20 40 60 80 2018 2019 2020 2021 2022 PBI Non PBI

34 | B a b I V P e m b i a y a a n K e s e h a t a n dipenuhi (mandatory spending). Pasal 171 dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar minimal 5% dari APBN diluar gaji, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD diluar gaji. Penggunaan anggaran di bidang Kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu sumber anggaran kesehatan terbesar di Kabupaten Kutai Timur. Gambar 4.3 Persentase Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Keterangan : Sumber : Sub Bagian Keuangan DinKes Kab. Kutai Timur Tahun 2022 Alokasi dan realisasi total anggaran kesehatan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 yaitu sebesar Rp.611.667.664.650,00 (Enam Ratus Sebelas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), anggaran ini meningkat dari dari tahun 2021 sebesar Rp.409.528.622.931,71,- (Empat Ratus Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 13,8% APBD Kesehatan terhadap APBD Kabupaten dari Total APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 yaitu sebesar Rp.4.440.821.675.447,00 (Empat Triliun Empat Ratus Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Anggaran Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur bersumber APBD terbagi atas Anggaran Belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp.310.447.004.197,00 (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), terdiri dari belanja pegawai Rp.129.511.686.979,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 21,2%, belanja barang jasa Rp.166.946.728.015,00 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Belas Rupiah) atau sebesar 27,3%, belanja modal Rp.13.988.589.203,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah) atau sebesar 2,3% dari total anggaran kesehatan. Anggaran belanja rumah sakit Pratama Sangkulirang sebesar Rp.221.233.236.453,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Belanja Pegawai Dinkes 21,2% Barja Dinkes 27,3% Belanja Modal Dinkes 2,3% DAK Fisik Dinkes 9,2% DAK Non Fisik Dinkes 3,9% Belanja Pegawai RS 15,7% Barja RS 13,4% Belanja Modal RS 7,1%

35 | B a b I V P e m b i a y a a n K e s e h a t a n Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), terdiri dari belanja pegawai Rp.95.939.195.923,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 15,7%, Belanja barang jasa Rp.82.108.535.379,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 13,4%, Belanja modal Rp.43.185.505.151,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 7,1% dari total anggaran kesehatan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan sebesar Rp.79.987.424.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), terdiri dari DAK Fisik Dinas Kesehatan sebesar Rp.56.351.013.000,00 (Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Belas Ribu Rupiah) atau sebesar 9,2%, DAK Non Fisik Dinas Kesehatan sebesar Rp.23.636.411.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) atau sebesar 3,9%. Data dan informasi anggaran kesehatan Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Bab Lampiran Tabel 20. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fisik dan non fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terbagi menjadi dua, yaitu DAK fisik dan DAK non fisik. Panduan pemanfaatan DAK bidang kesehatan tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022. DAK fisik bidang kesehatan diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti: penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan puskesmas, pengadaan perangkat Sistem Informasi Kesehatan (SIK), penyediaan alat dan bahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, kelanjutan rumah sakit dan puskesmas yang belum operasional, penguatan laboratorium kesehatan daerah, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan/atau renovasi gedung sarana rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota, penyediaan alat Kesehatan dan prasarana di rumah sakit, dan peningkatan atau pembangunan unit transfusi darah termasuk pemenuhan peralatan, sarana dan prasarana di rumah sakit daerah provinsi/ kabupaten/kota, penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat daerah kabupaten/kota, pembangunan, rehabilitasi, dan penyediaan sarana prasarana instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan DAK non fisik bidang kesehatan terdiri atas: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), akreditasi puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan. D. ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA Anggaran kesehatan perkapita kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebesar Rp.1.441.093,15 dari total anggaran kesehatan kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.611.667.664.650,00 (Enam Ratus Sebelas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 13,8% dari Total

36 | B a b I V P e m b i a y a a n K e s e h a t a n APBD Kabupaten Kutai Timur. Persentase APBD Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Kutai Timur selama 5 tahun dapat dilihat pada gambar 4.4 Gambar 4.4 Persentase APBD Kesehatan Terhadap APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 - 2022 Keterangan : Sumber : Sub Bagian Keuangan DinKes Kab. Kutai Timur Tahun 2022 Gambar 4.4 diatas menggambarkan anggaran jaminan kesehatan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur selama 5 (Lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 10,2% meningkat pada tahun 2022 sebesar 13,8% APBD Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Kutai Timur. Data dan informasi alokasi anggaran kesehatan di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 20. *** 2,5 5,5 7,8 10,2 13,8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2018 2019 2020 2021 2022

BAB V KESEHATAN KELUARGA

37 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a Bab V Kesehatan Keluarga ebagai komponen yang tidak terpisahkan dari masyarakat, keluarga memiliki peran signifikan dalam status kesehatan. Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu serta fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia. Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. Sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan. A. KESEHATAN IBU 1. Jumlah dan Angka Kematian Ibu (Dilaporkan) Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat di lihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain di setiap 100.000 kelahiran hidup. Sebagai upaya penurunan AKI, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sejak tahun 1990 telah meluncurkan safe motherhood initiative, sebuah program yang memastikan semua wanita mendapatkan perawatan yang dibutuhkan sehingga selamat dan sehat selama kehamilan dan persalinannya. Upaya tersebut dilanjutkan dengan program Gerakan Sayang Ibu di tahun 1996 oleh Presiden Republik Indonesia. Program ini melibatkan sektor lain di luar kesehatan. Salah satu program utama yang ditujukan untuk mengatasi masalah kematian ibu yaitu penempatan bidan di tingkat desa secara besar-besaran yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir ke masyarakat. Upaya lain yang juga telah dilakukan yaitu strategi Making Pregnancy Safer yang dicanangkan pada tahun 2000. Gambaran AKI di Indonesia dari tahun 1991 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 5.1. Gambar 5.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Di Indonesia, SDKI 1991 – 2015 Sumber : BPS, SDKI 1991 – 2012 (*AKI tahun 2015 merupakan hasil SUPAS 2015) S 400 350 300 250 200 150 100 50 390 359 334 305 307 228 1991 1997 2002 Tahun 2007 2012 2015 per 100.000 kelahiran hidup

38 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini terlebih lagi mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Penurunan AKI di Indonesia terjadi sejak tahun 1991 sampai dengan 2015, yaitu dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015. Namun target MDGs belum tercapai sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Hasil SUPAS tahun 2015 memperlihatkan angka kematian ibu tiga kali lipat dibandingkan dengan target MDGs. Beberapa terobosan dalam penurunan AKI dan AKB di Indonesia telah dilakukan, salah satunya Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Pelaksanaan P4K di desa-desa bertujuan membantu keluarga dalam membuat perencanaan persalinan yang baik dan meningkatkan kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Dengan menitik beratkan kepedulian dan peran keluarga dan masyarakat dalam melakukan upaya deteksi dini, menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil, serta menyediakan akses dan pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal dasar di tingkat Puskesmas (PONED) dan pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK). Kematian ibu yang dihimpun dari pencatatan program kesehatan keluarga di Kementerian Kesehatan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021 menunjukkan 7.389 kematian di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 4.627 kematian. Berdasarkan penyebab, sebagian besar kematian ibu pada tahun 2021 terkait COVID-19 sebanyak 2.982 kasus, perdarahan sebanyak 1.330 kasus, dan hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.077 kasus. Di provinsi Kalimantan Timur kematian ibu tahun 2021 sebanyak 169 orang dengan jumlah lahir hidup sebanyak 60.751, berdasarkan penyebab kematian ibu sebagian besar terkait COVID-19 sebanyak 94 kasus, perdarahan 21 kasus dan hipertensi dalam kehamilan 17 kasus. Gambaran AKI di Kabupaten Kutai Timur per 100.000 kelahiran hidup selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 5.2. Gambar 5.2 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018 - 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 Secara umum Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kutai Timur selama lima tahun menunjukkan trend menurun dari periode tahun 2020 yaitu dari 198 menjadi 176 di 156 126 198 176 66,2 0 50 100 150 200 250 2018 2019 2020 2021 2022

39 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a tahun 2021 dan 66,2 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022, dengan jumlah lahir hidup sebanyak 7.554 kelahiran. Kasus kematian ibu sebanyak 5 ibu meninggal dunia, terdapat di 5 kecamatan, berdasarkan penyebab kematian perdarahan 1 ibu, Gangguan hipertensi 1 ibu, Covid-19 1 ibu dan lain-lain 2 ibu, kematian ibu menurun dibandingkan kematian ibu di tahun 2020 dengan jumlah kematian 13 ibu. Data cakupan angka kematian ibu (AKI) di tiap Puskesmas tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran tabel 22 dan 23. Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, kemudahan mendapatkan cuti hamil dan melahirkan, serta pelayanan keluarga berencana. 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Cakupan Kunjungan K-1 dan K-4) Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi elemen pelayanan sebagai berikut : a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan; b. Pengukuran tekanan darah; c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA); d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri); e. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi; f. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan; g. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ); h. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana); i. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya); dan j. Tatalaksana kasus. Selain elemen tindakan yang harus dipenuhi, pelayanan kesehatan ibu hamil juga harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan12- 24 minggu), dan dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindunganterhadap ibu hamil dan atau janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester

40 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 di Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 5.3 berikut ini: GAMBAR 5.3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K4 Di Indonesia Tahun 2007 – 2021 Keterangan : Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022 Gambar 5.3 menunjukkan sejak tahun 2007 sampai dengan 2021 cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 di Indonesia cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 angka K4 sebesar 88,8%, angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan cakupan K4 dapat dipengaruhi adanya adaptasi baru pada situasi pandemi COVID-19 di tahun 2021, karena pada satu tahun sebelumnya masih banyak pembatasan hampir ke semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan ibu, seperti ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular, adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil, serta adanya ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk Alat Pelindung Diri (APD). Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K4 di provinsi Kalimantan Timur mencapai sebesar 88,1. Sedangkan target RPJMN 2021 sebesar 85%. Capaian K1 dan K4 di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Gambar 5.4, sebagai berikut: GAMBAR 5.4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 Dan K4 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 94,9 95,2 94,3 99,5 76,8 79,1 80,1 75,7 86,2 85,5 0 20 40 60 80 100 120 2018 2019 2020 2021 2022 K1 K4 100 90 80 70 60 50 40 30 80,3 84,5 86,0 88,3 85,6 86,9 87,5 87,3 88,5 88,8 90,2 86,7 85,4 88,0 84,6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

41 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a Gambar 5.4 cakupan K1 dan K4 di Kabupaten Kutai Timur selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Secara umum cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai dari target 85% RPJMN K1 sebesar 76,8% dan K4 sebesar 85,5% pada tahun 2022. Cakupan pelayanan ini mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2021, K1 sebesar 99,5% dan untuk cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 sebesar 86,2%. Penurunan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 ini disebabkan kurangnya kesadaran ibu untuk memeriksakan diri selama kehamilannya. Data cakupan kunjungan K1 dan K4 untuk di tiap Puskesmas tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran tabel 24. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil tidak hanya dari sisi akses. Kualitas pelayanan yang diberikan juga harus ditingkatkan, diantaranya pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil harus diberikan saat kunjungan. Meskipun rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk sudah mencapai rasio ideal 1:30.000 penduduk, namun penyebarannya masih belum merata. Keberadaan Puskesmas secara ideal harus didukung dengan aksesibilitas yang baik. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan aspek geografis dan kemudahan sarana dan prasarana transportasi. Dalam mendukung penjangkauan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas juga sudah menerapkan konsep satelit dengan menyediakan Puskesmas pembantu di tiap desa. 3. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Keberhasilan program ini di ukur melalui indikator persentase persalinan di tolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan PN) dan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (cakupan PF). Untuk daerah dengan akses sulit, kebijakan Kementerian Kesehatan mengembangkan program Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran. Rumah Tunggu Kelahiran tersebut dapat berupa rumah tunggu khusus yang dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat yang diperuntukan bagi ibu hamil yang di daerah tempat tinggalnya tidak ada bidan atau jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan disediakan rumah tinggal, maka tenaga kesehatan termasuk bidan siaga di tempat tugasnya dan dapat memberikan pertolongan persalinan setiap saat. Dengan Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula dengan persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga akan semakin menekan risiko kematian ibu. Para dukun diupayakan bermitra dengan bidan dengan hak dan kewajiban yang jelas. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan tidak lagi dikerjakan oleh dukun, namun dirujuk ke bidan. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2021 di Indonesia sebesar 90,9%, capaian ini memenuhi target RENSTRA 2021 sebesar 89%. Cakupan persalinan di fasyankes provinsi Kalimantan Timur mencapai sebesar 93,5%. Capaian persalinan di fasyankes kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Gambar 5.5, sebagai berikut:

42 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a Gambar 5.5 Cakupan Pelayanan Persalinan Ibu Bersalin Di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 - 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 Gambar 5.5 di atas menunjukkan cakupan pelayanan persalinan ibu bersalin di fasilitas Kesehatan dikabupaten Kutai Timur mengalami kenaikan selama 5 tahun, capaian tahun 2022 persalinan di fasilitas kesehatan sebanyak 7.305 orang atau sebesar 92,7%, capaian ini meningkat dari tahun 2021 sebanyak 7.042 atau sebesar 88,8%. Hal ini di karenakan peran serta tenaga kesehatan terlatih dan kerja sama lintas sektor dalam membantu ibu bersalin ketempat pelayanan kesehatan dan pemahaman ibu dalam memeriksakan kehamilannya cukup tinggi namun masih ada beberapa kasus ibu bersalin belum menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan dikarenakan akses ke pelayanan kesehatan cukup jauh. Data dan informasi cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin di tiap Puskesmas tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 24. 4. Pelayanan Ibu Nifas Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai jadwal kunjungan ibu dan bayi baru lahir bersamaan, yaitu pada enam jam sampai dengan dua hari pasca persalinan, pada hari ketiga sampai dengan hari ke tujuh setelah persalinan, pada hari ke delapan sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Masa nifas dimulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari: a. Anamnesis; b. Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu); c. Pemeriksaan tanda-tanda anemia; d. Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri); e. Pemeriksaan kontraksi uteri; f. Pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing; g. Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain; h. Pemeriksaan jalan lahir; i. Pemeriksaan payudara dan pendampingan pemberian ASI eksklusif; j. Identifikasi risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas; k. Pemeriksaan kontrasepsi pasca persalinan; l. Pemberian KIE dan konseling; 80,6 74,3 85,1 88,8 92,7 0 20 40 60 80 100 2018 2019 2020 2021 2022

43 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a m. Pemberian kapsul vitamin A. Cakupan kunjungan KF lengkap di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 90,7%. Kunjungan KF lengkap di provinsi Kalimantan Timur mencapai sebesar 85,6%. Kunjungan KF di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Gambar 5.6, sebagai berikut: Gambar 5.6 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 Cakupan kunjungan nifas (KF Lengkap) Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara umum mengalami fluktuatif, tahun 2021 sebanyak 6.992 orang atau sebesar 88,2% hingga tahun 2022 meningkat sebanyak 7.155 orang dengan capaian sebesar 90,8%. Capaian indikator KF3/KF Lengkap yang meningkat dalam lima tahun terakhir merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk sektor swasta. Program penempatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk dokter dan bidan terus dilaksanakan. Selain itu, dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2010, Puskesmas, poskesdes dan posyandu lebih terbantu dalam mengintensifkan implementasi upaya kesehatan termasuk didalamnya pelayanan kesehatan ibu nifas. Pelayanan kesehatan ibu nifas termasuk diantaranya kegiatan sweeping atau kunjungan rumah bagi yang tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Data dan informasi pelayanan kesehatan ibu nifas (KF Lengkap) pada tiap Puskesmas terdapat pada Lampiran pada tabel 24. 5. Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas, kapsul vitamin A merupakan kapsul lunak dengan ujung (nipple) yang dapat digunting, tidak transparan (opaque), dan mudah untuk dikonsumsi, kapsul vitamin A untuk ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 200.000 IU. Di Indonesia pelayanan kesehatan ibu nifas mendapat vitamin A tahun 2021 sebanyak 4.345.182 atau sebesar 93,2%. Pelayanan kesehatan ibu nifas mendapat vitaminA di provinsi Kalimantan Timur sebanyak 57.538 atau sebesar 90,2%. Pelayanan kesehatan ibu nifas mendapatkan vitamin A di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Gambar 5.7, sebagai berikut: 83,6 78,2 79,7 88,2 90,8 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 2018 2019 2020 2021 2022

44 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a Gambar 5.7 Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A Tingkat Puskesmas Kab. Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 Gambar 5.7 di atas menggambarkan cakupan pelayanan ibu nifas mendapatkan vitamin A di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebanyak 6.957 atau sebesar 88,3%, capaian ini menurun dari tahun 2021 sebanyak 7.046 atau sebesar 88,9%. Wilayah kerja puskesmas yang tertinggi berada di Long Semangat sebesar 116,8%, Sangkulirang sebesar 109,7% dan Sepaso sebesar 106,5%. Capaian terendah pelayanan kesehatan ibu nifas mendapat vitamin A berada di wilayah Batu Ampar sebesar 57,1% dan Muara Wahau II sebesar 66,8%. Cakupan yang melebihi 100% ini karena data sasaran yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan data riil/realisasi yang didapatkan. Data dan informasi cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas mendapat vitamin A di tiap Puskesmas tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 24. 6. Imunisasi Tetanus Difteri Ibu Hamil dan Wanita Usia Subur (WUS) Salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi yaitu infeksi tetanus yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani sebagai akibat dari proses persalinan yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Clostridium Tetani masuk melalui luka terbuka dan menghasilkan racun yang menyerang sistem syaraf pusat. Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan kematian bayi, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita 57,1 66,8 70,7 71,9 80,2 81,0 83,5 83,9 85,8 86,1 86,4 89,7 94,8 96,1 97,0 100,0 100,4 102,1 106,5 109,7 116,8 88,3 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 Batu Ampar Muara Wahau II Sangatta Selatan Tepian Baru Teluk Lingga Karangan Teluk Pandan Sandaran Muara Bengkal Telen Kongbeng Sangatta Utara Kaliorang Busang Kaubun Muara Wahau I Ma Ancalong Rantau Pulung Sepaso Sangkulirang Long Mesangat Kutim

45 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a usia subur (khususnya ibu hamil) merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan adalah kegiatan yang bertujuan untuk melengkapi imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan pada bayi yang diberikan kepada anak batita, anak usia sekolah, dan wanita usia subur termasuk ibu hamil dan memperpanjang usia perlindungan. Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td adalah wanita berusia antara 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal atau pelayanan kesehatan di posyandu. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil screening penilaian status T yang dimulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung “T” pada kegiatan imunisasi lainnya. Screening status imunisasi “T” harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. Pemberian imunisasi Td tidak perlu dilakukan bila hasil screening menunjukkan wanita usia subur telah mendapatkan imunisasi T5 yang harus dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, kohort dan atau buku registrasi imunisasi lainnya. Kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan Td sampai dengan Td5 dikatakan mendapatkan imunisasi Td2+. Di Indonesia cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil sebesar 46,4%. tahun 2021 sebanyak 4.345.182 atau sebesar 93,2%. Sedangkan di provinsi Kalimantan Timur cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil sebesar 6,5%. Gambar 5.8 berikut menampilkan cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil di kabupaten Kutai Timur, sebagai berikut: GAMBAR 5.8 Cakupan Imunisasi Td2+ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Surveilance dan Imunisasi Bidang P2P, Dinkes Kutim, 2022 Cakupan imunisasi Td2+ (ibu hamil yang telah mendapat imunisasi TT minimal 2 dosis) pada ibu hamil tahun 2021 sebesar 36,8% terjadi peningkatan di tahun 2022 sebesar 48,2% dan juga lebih rendah dibandingkan cakupan pelayanan ibu hamil K4 sebesar 85,5%. Sedangkan Td2+ merupakan prasyarat pelayanan kesehatan ibu hamil K4. Menurunnya cakupan Td2+ pada ibu hamil disebabkan masih terdapat beberapa ibu hamil yang mendapatkan Td2+ di luar wilayah sehingga capaian tidak sesuai dengan target sasaran dan pemahaman yang kurang terkait dengan keamanan dan keselamatan janin pada ibu hamil setelah dilakukan imunisasi juga menjadi salah satu faktor penyebab lainnya, sehingga edukasi yang diberikan kepada ibu hamil masih perlu ditingkatkan. Informasi cakupan ibu hamil dengan imunisasi Td2+ pada tiap Puskesmas tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 25. 43,3 39 59,2 36,8 48,2 0 20 40 60 80 2018 2019 2020 2021 2022

46 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a 7. Ibu Hamil Mendapatkan Tablet Tambah Darah Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan zat besi minimal 90 tablet (Fe3) selama kehamilan. Zat besi merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin). Selain digunakan untuk pembentukan sel darah merah, zat besi juga berperan sebagai salah satu komponen dalam membentuk myoglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan dan jaringan penyambung), serta enzim. Cakupan pemberian zat besi minimal 90 tablet pada ibu hamil di Indonesia tahun 2021 adalah 84,2%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 83,6%, di provinsi Kalimantan Timur mencapai sebesar 87,0%. Pemberian tablet tambah darah (TTD) pada ibu hamil di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Gambar 5.9, sebagai berikut: GAMBAR 5.9 Cakupan Fe3 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 Selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020 cakupan pemberian Fe3 Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan dari 78,5% ke 76,38% hingga 72,5%, terlihat pada Gambar 5.9. Pencapaian di tahun 2021 sebesar 85,5% meningkat di tahun 2022 sebesar 88,4%. Dari pelaporan dihasilkan bahwa cakupan ibu hamil yang mendapat tablet Fe3 cukup baik namun jika tidak dikonsumsi oleh ibu hamil maka efek minum tablet Fe yang diharapkan tidak akan tercapai. Informasi cakupan pemberian Fe3 (90 Tablet) dan Fe1 (30 Tablet) pada tiap Puskesmas di tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 28. 8. Pelayanan/Penanganan Komplikasi Kebidanan Komplikasi pada proses kehamilan, persalinan dan nifas juga merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa 78,5 76,38 72,5 85,5 88,4 0 20 40 60 80 100 2018 2019 2020 2021 2022

47 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a ibu dan atau janin. Sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi maka dilakukan pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan. Pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu hamil, bersalin atau nifas untuk memberikan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Keberhasilan program ini dapat diukur melalui indikator cakupan penanganan komplikasi kebidanan (Cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas. Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 5.10, sebagai berikut : Gambar 5.10 Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Gambar 5.10. Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa secara umum, cakupan penanganan komplikasi kebidanan Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di tahun 2018 sebesar 63,2% meningkat hingga tahun 2021 sebesar 78,2%, kemudian terjadi penurunan sebesar 75,4% pada tahun 2022 dengan jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani sebanyak 1.245 ibu hamil. Penanganan komplikasi kebidanan memerlukan peran aktif ibu dalam memeriksakan kehamilannya hingga peran serta pemerintah dalam melatih tenaga kesehatan di lapangan serta memberikan dukungan dalam fasilitas kesehatan yang ada di setiap kecamatan dan desa. Data dan informasi cakupan penanganan komplikasi kebidanan tiap Puskesmas pada tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 32. Sebesar 20% dari kehamilan diprediksi akan mengalami komplikasi, perkiraan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan di kabupaten Kutai Timur sebanyak 1.651 ibu hamil dengan jumlah ibu hamil sebanyak 8.255 ibu. Komplikasi yang tidak tertangani dapat menyebabkan kematian, namun demikian sebagian besar komplikasi dapat dicegah dan ditangani bila : a. Ibu segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan; b. Tenaga kesehatan melakukan prosedur penanganan yang sesuai, antara lain penggunaan partograf untuk memantau perkembangan persalinan, dan pelaksanaan manajemen aktif kala III (MAK III) untuk mencegah perdarahan pasca-salin; 63,2 68,87 70,9 78,2 75,4 0 20 40 60 80 100 2018 2019 2020 2021 2022

48 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a c. Tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini komplikasi; d. Apabila komplikasi terjadi, tenaga kesehatan dapat memberikan pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan; e. Proses rujukan efektif; f. Pelayanan rumah sakit yang cepat dan tepat guna. 9. Pelayanan Kontrasepsi Program Keluarga Berencana (KB) dilakukan dalam rangka upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, dan merupakan salah satu strategi untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) melalui: a. Mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan, b. Mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas, c. Mencegah terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Keluarga berencana (KB) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB menyediakan informasi, pendidikan dan cara-cara bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak. Baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk menetapkan berapa jumlah anak yang akan dimiliki dan kapan akan memiliki anak. Melalui tahapan konseling pelayanan KB, pasangan usia subur (PUS) dapat menentukan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya berdasarkan informasi yang telah mereka pahami, termasuk keuntungan dan kerugian, risiko metode kontrasepsi dari petugas kesehatan. GAMBAR 5.11 Cakupan KB Aktif Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 Gambar 5.11 menampilkan persentase peserta KB aktif selama lima tahun terakhir di Kabupaten Kutai Timur. Tahun 2018 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan KB aktif di kabupaten Kutai Timur dari sebesar 60,2% hingga di tahun 2021 sebesar 77,3%, namun di 60,2 72,50 72,7 77,3 76,2 0 20 40 60 80 100 2018 2019 2020 2021 2022

49 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 76,2% atau sebanyak 55.006 peserta KB aktif metode modern dan peserta KB pasca persalinan tahun 2022 sebanyak 5.323 ibu atau sebesar 67,6%. Data dan Informasi capaian KB baru dan KB aktif di tiap Puskesmas Tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 29, 30 dan 31. B. KESEHATAN ANAK Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya untuk menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Dalam Profil Kesehatan Kabupaten Kutai Timur ini data dan informasi mengenai upaya kesehatan anak disajikan dalam indikator kesehatan anak yang meliputi: pelayanan kesehatan neonatal, imunisasi rutin pada anak, dan pelayanan kesehatan pada anak sekolah. 1. Angka Kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup (Yang Dilaporkan) Di Indonesia dari seluruh kematian balita, 73,1% diantaranya terjadi pada masa neonatal (20.154 kematian). Dari seluruh kematian neonatal yang dilaporkan, sebagian besar diantaranya (79,1%) terjadi pada usia 0-6 hari, sedangkan kematian pada usia 7-28 hari sebesar 20,9%. Sementara itu, kematian pada masa post neonatal (usia 29 hari-11 bulan) sebesar 18,5% (5.102 kematian). Penyebab kematian neonatal terbanyak pada tahun 2021 adalah kondisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebesar 34,5% dan asfiksia sebesar 27,8%. Penyebab kematian lain di antaranya kelainan kongenital, infeksi, COVID19, tetanus neonatorium, dan lain-lain. Angka kematian neonatal per-1.000 kelahiran hidup di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 5.12 di bawah ini sebagai berikut: GAMBAR 5.12 Cakupan Kematian Neonatal di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 16,0 7,9 5,7 3,8 6,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 2018 2019 2020 2021 2022

50 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a Gambar 5.12 diatas menggambarkan kematian neonatal per-1.000 kelahiran hidup di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebanyak 49 orang dengan angka kematian neonatal yang dilaporkan 6,5 per-1.000 kelahiran, meningkat dari tahun 2021 sebanyak 28 orang dengan angka kematian neonatal yang dilaporkan 3,8 per-1.000 kelahiran. Wilayah dengan angka kematian neonatal tertinggi berada di wilayah Teluk Lingga sebanyak 7 orang dan wilayah yang tidak ada kejadian kematian neonatal berada di wilayah Batu Ampar, Long Mesangat, Muara Bengkal dan Sandaran sebanyak 0 orang. Penyebab kematian Neonatal (0-28 hari) tahun 2022 adalah asfiksia sebanyak 10 kasus, BBLR dan Prematuritas sebanyak 8 kasus, kelainan konginetal sebanyak 4 kasus dan lain-lain 24 kasus, untuk penyebab kematian neonatal (29 hari-11 bulan) diantaranya Pneumonia sebanyak 1 kasus dan penyebab lain-lain sebanyak 2 kasus. Data dan Informasi kematian Neonatal di Puskesmas Tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 34 dan 35. 2. Angka Kematian Bayi dan Balita per-1.000 Kelahiran Hidup (Yang Dilaporkan) Data yang dilaporkan kepada Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak melalui https://komdatkesmas.kemkes.go.id menunjukkan jumlah kematian balita pada tahun 2021 sebanyak 27.566 kematian balita, menurun dibandingkan tahun 2020, yaitu sebanyak 28.158 kematian. Kematian anak balita (usia 12-59 bulan) sebesar 8,4% (2.310 kematian). Penyebab utama kematian terbanyak pada kelompok anak balita (12-59 bulan) adalah diare sebesar 10,3% dan pneumonia sebesar 9,4%. Penyebab kematian lainnya, yaitu demam berdarah, kelainan kongenital jantung, tenggelam, cedera, kecelakaan, kelainan kongenital lainnya, COVID-19, infeksi parasit, dan penyebab lainnya. Kematian Anak Balita per-1.000 kelahiran hidup di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebesar 0,0% yang dilaporkan dan berdasarkan penyebab kematian anak balita (12- 59 bulan) sebanyak 0 kasus. Data dan Informasi kematian Bayi dan Anak Balita di Puskesmas Tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 34 dan 36. 3. Penanganan Komplikasi Pada Neonatal Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan, dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak yaitu asfiksia, bayi berat lahir rendah, dan infeksi (Riskesdas, 2007). Komplikasi ini sebetulnya dapat dicegah dan ditangani, namun terkendala oleh akses ke pelayanan kesehatan, kemampuan tenaga kesehatan, keadaan sosial ekonomi, sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik, terlambatnya deteksi dini dan kesadaran orang tua untuk mencari pertolongan kesehatan. Penanganan neonatal dengan komplikasi adalah penanganan terhadap neonatal sakit dan atau neonatal dengan kelainan atau komplikasi/kegawat daruratan yang mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat) terlatih baikdi rumah, sarana pelayanan kesehatan dasar maupun sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan sesuai standar antara lain sesuai dengan standar MTBM, Manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, Manajemen Bayi Berat Lahir Rendah, pedoman pelayanan

51 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a neonatal essensial di tingkat pelayanan kesehatan dasar, PONED, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya. Penanganan komplikasi neonatal di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada gambar 5.13 sebagai berikut: Gambar 5.13 Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatal Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 - 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 Gambar 5.13 diatas menggambarkan dalam lima tahun terakhir penanganan komplikasi neonatal di Kabupaten Kutai Timur mengalami fluktuatif, periode tahun 2020 sebesar 56,44% meningkat hingga di tahun 2022 sebesar 88,3% atau sebanyak 1.000 kasus, peningkatan penanganan komplikasi ini terjadi dikarenakan tingginya kesadaran ibu dalam memeriksakan diri selama masa kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan dan dibantu tenaga Kesehatan terlatih. Sebesar 15% dari jumlah lahir hidup diprediksi akan mengalami komplikasi, perkiraan neonatal dengan komplikasi di kabupaten Kutai Timur sebanyak 1.133 orang dengan jumlah lahir hidup sebanyak 7.554 orang pada tahun 2022. Data pencapaian penanganan komplikasi neonatal di tiap Puskesmas tahun 2020 terdapat pada Lampiran Tabel 33. 4. Persentase Berat Badan Lahir Rendah Kondisi bayi BBLR disebabkan oleh kondisi ibu saat hamil (kehamilan remaja, malnutrisi, dan komplikasi kehamilan), bayi kembar, janin memiliki kelainan atau kondisi bawaan, dan gangguan pada plasenta yang menghambat pertumbuhan bayi (intrauterine growth restriction). Bayi BBLR tanpa komplikasi dapat mengejar ketertinggalan berat badan seiring dengan pertambahan usia. Namun, bayi BBLR memiliki risiko lebih besar untuk stunting dan mengidap penyakit tidak menular saat dewasa, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Salah satu pelayanan yang dilakukan pada bayi baru lahir adalah penimbangan. Berdasarkan data di Indonesia yang dilaporkan dari 34 provinsi kepada Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, pada tahun 2021 terdapat 3.632.252 bayi baru lahir yang dilaporkan ditimbang berat badannya (81,8%). Sementara itu, dari bayi baru lahir yang ditimbang terdapat 111.719 bayi BBLR (2,5%). Jumlah bayi BBLR ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 129.815 bayi (3,1%). Bayi BBLR di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 5.14, sebagai berikut: 63,0 70,5 56,4 81,1 88,3 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 2018 2019 2020 2021 2022

52 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a Gambar 5.14 Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Gizi Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 Gambar 5.14 diatas menggambarkan persentase BBLR di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebanyak 325 kasus atau sebesar 4,3%, menurun dari tahun 2021 sebanyak 407 kasus atau sebesar 5,6%. Dengan wilayah tertinggi berada di Muara Ancalong sebesar 14,5% dan Muara Bengkal sebesar 14,2%. Wilayah dengan kasus terendah berada di Teluk Lingga sebanyak 9 kasus atau sebesar 0,7%. Data dan Informasi bayi BBLR dan prematur di Puskesmas Tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 37. 5. Kunjungan Kesehatan Neonatal 1 (KN1) dan KN Lengkap Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia 0 sampai dengan 28 hari. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi, berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitaskesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali, yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 0-28 hari yang meliputi, antara lain kunjungan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) termasuk konseling perawatan bayi 0,7 1,0 1,5 2,2 2,6 3,0 3,1 3,1 3,3 3,5 4,1 4,8 4,9 5,3 5,8 5,9 7,3 8,1 8,7 14,2 14,5 4,3 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 Teluk Lingga Sangkulirang Muara Wahau II Sangatta Utara Kaubun Kaliorang Busang Muara Wahau I Batu Ampar Sandaran Kongbeng Telen Karangan Tepian Baru Rantau Pulung Teluk Pandan Sangatta Selatan Long Mesangat Sepaso Muara Bengkal Ma Ancalong Kutai Timur

53 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi, dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan). Indikator cakupan kunjungan neonatal diukur pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Indikator ini merupakan pengembangan dari cakupan persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) dari Renstra Tahun 2015-2019. Cakupan kunjungan neonatal dihitung berdasarkan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali, dengan distribusi waktu 1 kali pada periode 6-48 jam, 1 kali pada hari ke-3 sampai dengan hari ke-7, dan 1 kali pada hari ke-8 sampai dengan hari ke-28 setelah lahir, dibandingkan jumlah seluruh bayi baru lahir usia 0-28 hari di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, dikalikan dengan 100%. Di Indonesia cakupan pelayanan KN1 tahun 2021 sebesar 100,2%. Cakupan KN lengkap tahun 2021 sebesar 96,3%. Angka ini sudah mencapai target Renstra tahun 2021, yaitu sebesar 88%. Cakupan KN lengkap tahun 2021 di provinsi Kalimantan Timur sebesar 96,3%. Cakupan KN1 dan KN lengkap di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Gambar 5.15, sebagai berikut: Gamber 5.15 Cakupan Kunjungan KN1 dan KN Lengkap Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 Capaian KN1 Kabupaten Kutai Timur di tahun 2021 sebesar 96,6% menurun di tahun 2022 sebesar 94,9% atau sebanyak 7.172 orang. Sedangkan capaian KN Lengkap relatif meningkat dari tahun 2021 sebesar 89,2% menjadi sebesar 89,6% di tahun 2022 atau sebanyak 6.765 orang. Data capaian KN1 dan KN3 Lengkap di tiap Puskesmas tahun 2022 dapat dilihat pada Bab Lampiran Tabel 38. 6. Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral). ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan pembunuh kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi. Kolostrum berwarna kekuningan dihasilkan pada hari pertama sampai hari ketiga. Hari keempat sampai hari kesepuluh ASI mengandung immunoglobulin, protein, dan laktosa lebih sedikit 96,6 97,4 91,4 96,6 94,9 92,4 92,7 82,8 89,2 89,6 75 80 85 90 95 100 2018 2019 2020 2021 2022 Cakupan Kn1 Cakupan KN Lengkap

54 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a dibandingkan kolostrum tetapi lemak dan kalori lebih tinggi dengan warna susu lebih putih. Selain mengandung zat-zat makanan, ASI juga mengandung zat penyerap berupa enzim tersendiri yang tidak akan menganggu enzim di usus. Pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Permasalahan terkait pencapaian cakupan ASI Eksklusif antara lain :1) pemasaran susu formula masih gencar dilakukan untuk bayi 0-6 bulan yg tidak ada masalah medis; 2) masih banyaknya perusahaan yang mempekerjakan perempuan tidak member kesempatan bagi ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan untuk melaksanakan pemberian ASI secara eksklusif. Hal ini terbukti dengan belum tersedianya ruang laktasi dan perangkat pendukungnya; 3) masih banyak tenaga kesehatan ditingkat layanan yang belum peduli atau belum berpihak pada pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif, yaitu masih mendorong untuk memberi susu formula pada bayi 0-6 bulan; 4) masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI; 5) belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI, dan belum semua rumah sakit melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM). Cakupan pemberian Asi Eksklusif di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada gambar 5.16 sebagai berikut: GAMBAR 5.16 Cakupan Pemberian Asi Ekslusif Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 Capaian pemberian Asi Ekslusif pada bayi usia <6 bulan tahun 2022 sebesar 56,1% ayau sebanyak 4.237 orang, meningkat dari tahun 2021 sebesar 51,9% bayi mendapat Asi Ekslusif. Bayi baru lahir mendapat IMD tahun 2022 sebanyak 6.220 orang atau sebesar 82,3%. Capaian hingga tahun 2022 belum mencapai 100% dikarenakan beberapa hal antara lain masih tingginya persentase balita BBLR (4,3%), masih dijumpai ibu hamil yang mengalami lecet puting payudara dan akhirnya tidak melanjutkan pemberian ASI nya, ASI yang tidak keluar dan langsung diganti dengan susu formula, ibu yang menyusui bayinya memberikan cairan/air lainya (selain obat), terbatasnya konselor ASI. Data dan informasi capaian bayi baru lahir mendapat IMD dan pemberian ASI ekslusif pada bayi <6 bulan di Puskesmas tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 39. 58,8 48,1 56,8 51,9 56,1 0 10 20 30 40 50 60 70 2018 2019 2020 2021 2022

55 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a 7. Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah pasal 21, pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dilakukan melalui pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan, pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan, pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi, pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan, pemberian vitamin A, upaya pola mengasuh anak, pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemantauan gangguan tumbuh kembang, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), serta merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu. Cakupan pelayanan Kesehatan bayi di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada gambar 5.17 sebagai berikut: Gambar 5.17 Pelayanan Kesehatan Bayi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 Gambar 5.17 diatas menggambarkan pelayanan kesehatan bayi di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebesar 92,9%. Wilayah tertinggi berada di Batu ampar sebesar 112,1% atau sebanyak 157 orang. Untuk wilayah pelayanan kesehatan bayi terendah berada di karangan sebesar 83,6% atau sebanyak 189 orang. Cakupan yang melebihi 100% ini karena data sasaran yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan data riil/realisasi yang didapatkan. Data dan Informasi pelayanan kesehatan bayi di Puskesmas Tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 40. 83,6 83,9 85,4 85,8 86,2 89,0 90,0 90,4 91,9 93,4 93,5 94,5 94,8 94,9 95,6 96,9 97,9 98,4 98,9 99,0 112,1 92,9 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 Karangan Sangkulirang Teluk Pandan Sepaso Sandaran Ma Ancalong Muara Bengkal Sangatta Selatan Telen Teluk Lingga Kaliorang Muara Wahau II Tepian Baru Muara Wahau I Kongbeng Rantau Pulung Kaubun Long Mesangat Sangatta Utara Busang Batu Ampar Kutai Timur

56 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a 8. Persentase Desa/Kelurahan UCI Pada tahun 2021 cakupan desa UCI di Indonesia sebesar 58,4%. Cakupan ini sedikit menurun dibandingkan dengan cakupan tahun sebelumnya, yaitu 59,2%. Cakupan desa UCI di provinsi Kalimantan Timur mencapai sebesar 72,3%. Hal ini dikarenakan perubahan jumlah desa/kelurahan yang dijadikan denominator. Desa/kelurahan UCI menurut kecamatan dan puskesmas di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Gambar 5.18, sebagai berikut: Gambar 5.18 Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Surveilance Bidang P2PL, Dinkes Kutim, 2022 Salah satu indikator yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah Universal Child Immunization atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Gambar 5.18 menggambarkan cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 sebesar 73,8% meningkat hingga di tahun 2022 sebesar 85,1%. Cakupan tahun 2022 tidak berhasil mencapai target renstra Dinas Kesehatan yaitu sebesar 100%, karena dari 141 desa yang ada di kabupaten Kutai Timur baru 120 desa/kelurahan UCI, namun meningkat dari tahun 2021 sebanyak 111 desa/kelurahan UCI . Permasalahan yang dihadapi terkait UCI adalah: 1) masih ada masyarakat yang menolak untuk di imunisasi bayinya dikarenakan adat; 2) masyarakat berpindah pindah tempat sehingga riwayat imunisasi dasarnya tidak lengkap; 3) masyarakat yang mengalami pandemi Covid-19, Menyikapi permasalahan tersebut di atas berbagai upaya telah dilakukan diantaranya dengan memberikan informasi kepada petugas imunisasi tentang cara dalam menentukan desa UCI, meningkatkan penyuluhan di Puskesmas tentang imunisasi dan melakukan sweeping ke desa–desa untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Data cakupan desa/kelurahan UCI menurut kecamatan dan Puskesmas tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 41. 9. Imunisasi Campak/MR pada Bayi Setiap tahun lebih dari 1,4 juta anak di dunia meninggal karena berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, 78 83,7 73,8 78,7 85,1 65 70 75 80 85 90 2018 2019 2020 2021 2022

57 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Pertusis, Campak, Polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. Program imunisasi diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, balita, anak-anak, wanita usia subur, dan ibu hamil. Bayi Sebagai salah satu kelompok yang menjadi sasaran program imunisasi. Setiap bayi wajib mendapatkan lima imunisasi dasar lengkap (LIL) yang terdiri dari : 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 1 dosis hepatitis B, dan 1 dosis campak. Dari kelima imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan tersebut, campak merupakan imunisasi yang mendapat perhatian lebih yang dibuktikan dengan komitmen Indonesia pada lingkup ASEAN dan SEARO untuk mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90%. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak adalah penyebab utama kematian pada balita. Dengan demikian pencegahan campak memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kematian balita. Gambar 5.19 Imunisasi Campak/MR pada Bayi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Surveilance Bidang P2PL, Dinkes Kutim, 2022 Gambar 5.19 diatas menggambarkan cakupan imunisasi campak/MR pada bayi di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebesar 106,1%. Wilayah dengan pencapaian imunisasi 62,2 78,1 81,9 82,1 85,5 90,1 95,3 96,0 99,1 99,3 104,2 106,1 108,1 110,1 114,3 117,5 118,8 123,3 124,6 135,7 145,0 106,1 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 Muara Bengkal Sandaran Teluk Pandan Batu Ampar Sangatta Selatan Sepaso Ma Ancalong Long Mesangat Karangan Kaliorang Kongbeng Busang Telen Teluk Lingga Muara Wahau II Rantau Pulung Sangatta Utara Tepian Baru Sangkulirang Kaubun Muara Wahau I Kutai Timur

58 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a campak/MR pada bayi tertinggi di Muara Wahau I sebesar 145,0% dan terendah berada pada wilayah Muara Bengkal sebesar 62,2%. Data dan Informasi imunisasi campak/MR pada bayi di Puskesmas Tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 43. 10.Vitamin A Pada Bayi dan Anak Balita Vitamin A adalah salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak, disimpan dalam hati, dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar tubuh. Kekurangan Vitamin A (KVA) dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh balita serta meningkatkan risiko kesakitan dan kematian. Kekurangan Vitamin A juga merupakan penyebab utama kebutaan pada anak yang dapat dicegah. Dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 dinyatakan bahwa untuk mengurangi risiko kesakitan dan kematian pada balita dengan kekurangan Vitamin A, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemberian Vitamin A dalam bentuk kapsul vitamin A biru 100.000 IU bagi bayi usia enam sampai dengan sebelas bulan, kapsul vitamin A merah 200.000 IU untuk anak balita usia dua belas sampai dengan lima puluh sembilan bulan, dan ibu nifas. Menurut Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A, pemberian suplementasi Vitamin A diberikan kepada seluruh balita umur 6-59 bulan secara serentak melalui posyandu yaitu; bulan Februari atau Agustus pada bayi umur 6-11 bulan serta bulan Februari dan Agustus pada anak balita 12-59 bulan. Gambar 5.20 Cakupan Pemberian Vitamin A pada Anak Balita (12-59 Bulan) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Gizi Bidang Binkesmas, Dinkes Kutim, 2022 Berdasarkan Gambar 5.20 cakupan pemberian Vitamin A pada anak balita (12-59 Bulan) di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebesar 58,5% atau sebanyak 22.487 orang, capaian ini menurun dari tahun 2021 sebesar 75,3%. Capaian ini belum mencapai target cakupan pemberian vitamin A, Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 sebesar 90,8%, maupun capaian pemberian vitamin A nasional sebesar 90,1%. Belum terpenuhinya capaian target pemberian vitamin A pada balita dikarenakan ada beberapa Puskesmas dimana cakupan pemberian Vitamin A masih dibawah 60%, hal ini dikarenakan pada saat distribusi Vitamin A tidak semua dapat, pada saat distribusi keluarga balita tidak di tempat. Data cakupan pemberian vitamin A pada bayi dan anak balita di Puskesmas tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 45. 81,3 81,0 73,0 75,3 58,5 0 20 40 60 80 100 2018 2019 2020 2021 2022

59 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a 11.Pelayanan Kesehatan Balita Kegiatan pelayanan kesehatan anak balita dan prasekolah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama dengan kader posyandu, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) dengan minimal pelayanan Kesehatan balita meliputi penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan/tinggi badan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A (usia 6-59 bulan), imunisasi dasar lengkap dan pelayanan balita sakit dengan pendekatan MTBS. Pelayanan Kesehatan anak balita dan prasekolah bertujuan untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, meningkatkan kualitas hidup balita (menurunkan prevalensi stunting dan wasting melalui upaya pemenuhan layanan esensial sebagai pencegahan penyakit, deteksi dini risiko penyakit pada bayi, anak balita dan agar dapat ditindaklanjuti secara dini dan tepat. Hasil dari pelayanan kesehatan di posyandu, PAUD/TK/RA, puskesmas, RS serta fasilitas kesehatan lainnya dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi bagi puskesmas agar pelaksanaan peningkatan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan. Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 69,6%. Sementara target Renstra Tahun 2021 adalah 70%. Capaian provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebesar 63,0%. Cakupan pelayanan balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada gambar 5.21 sebagai berikut: Gambar 5.21 Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Gizi Bidang Binkesmas, Kutim 2022 37,6 40,9 41,8 42,2 45,3 48,4 49,7 52,3 54,1 54,3 55,9 56,5 58,3 59,5 62,0 64,9 66,5 68,7 70,6 72,9 81,3 53,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Kongbeng Muara Wahau I Sangatta Utara Sangatta Selatan Kaubun Sangkulirang Teluk Pandan Sepaso Long Mesangat Karangan Tepian Baru Ma Ancalong Kaliorang Telen Muara Bengkal Muara Wahau II Sandaran Teluk Lingga Busang Batu Ampar Rantau Pulung KUTAI TIMUR Target Renstra 2021: 70%

60 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a Pada Gambar 5.21 dapat dilihat bahwa persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan di kabupaten Kutai Timur pada tahun 2022 adalah sebesar 53,9% atau sebesar 22.898 orang. Tidak tercapainya target cakupan kunjungan persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya sebagai dampak dari Covid-19, banyak ibu yang belum aktif membawa balitanya ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan balita. Data cakupan pelayanan Kesehatan balita di Puskesmas tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 46. Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dilakukan berjenjang mulai dari tingkat keluarga/masyarakat dengan menggunakan checklist perkembangan Buku KIA. Hasil pemeriksaan perkembangan melalui Buku KIA dengan interpretasi tidak lengkap, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan melalui kegiatan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) di Puskesmas. 12.Balita Ditimbang Cakupan penimbangan balita di posyandu (D/S) adalah jumlah balita yang ditimbang di seluruh posyandu yang melapor di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh balita yang ada di seluruh posyandu yang melapor di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Peran serta masyarakat dalam penimbangan balita menjadi sangat penting dalam deteksi dini kasus gizi kurang dan gizi buruk. Dengan rajin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif. Sehingga bila berat badan anak tidak naik atau pun jika ditemukan penyakit akan dapat segera dilakukan upaya pemulihandan pencegahan supaya tidak menjadi gizi kurang atau gizi buruk. Semakin cepat ditemukan, maka penanganan kasus gizi kurang atau gizi buruk akan semakin baik. Penanganan yang cepat dan tepat sesuai tatalaksana kasus anak gizi buruk akan mengurangi risiko kematian sehingga angka kematian akibat gizi buruk dapat ditekan. Tindak lanjut dari hasil penimbangan selain penyuluhan juga pemberian makanan tambahan dan pemberian suplemen gizi. Gizi buruk dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang perlu lebih diperhatikan yaitu pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang optimal (golden period) terutama untuk pertumbuhan janin sehingga bila terjadi gangguan pada masa ini tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. GAMBAR 5.22 Cakupan D/S Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Gizi Bidang Binkesmas, Kutim 2022 53,9 51,6 34,6 36,1 33,8 0 20 40 60 2018 2019 2020 2021 2022

61 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a Berdasarkan gambar 5.22, cakupan balita ditimbang D/S Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebesar 33,8%. Penurunan capaian penimbangan balita di posyandu tahun 2022 dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk membawa balitanya ke posyandu saat masa pandemi Covid-19, sementara dari promosi kesehatan dan juga tenaga kesehatan sudah melaksanakan tugasnya untuk dapat meningkatkan capaian penimbangan. Masalah lain yang berkaitan dengan kunjungan balita di Posyandu antara lain: dana operasional dan sarana prasarana untuk menggerakkan kegiatan Posyandu, Rasio Posyandu yang rendah, tingkat pengetahuan kader dan kemampuan petugas dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling, tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat terhadap manfaat Posyandu, serta pelaksanaan pembinaan kader dan pandemi Covid-19. Data capaian penimbangan balita di Posyandu di tiap Puskesmas tahun 2022 terdapat pada Lampiran Tabel 47. 13.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Salah satu upaya kesehatan anak adalah intervensi pada anak usia sekolah. Upaya kesehatan pada kelompok ini yang dilakukan melalui penjaringan kesehatan terhadap murid SD/MI kelas I juga menjadi salah satu indikator yang dievaluasi keberhasilannya melalui Renstra Kementerian Kesehatan. Melalui kegiatan penjaringan kesehatan diharapkan bisa mengatasi permasalahan kesehatan pada anak usia sekolah yaitu pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi/ketajaman penglihatan dan masalah gizi. GAMBAR 5.23 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Tahun 2022 Gambar 5.23 menggambarkan peserta didik sekolah yang mendapatkan pelayanan Kesehatan tahun 2022 kelas 1 SD/MI sebesar 92,1% atau sebanyak 9.041 orang, kelas 7 SMP/MTS sebesar 95,7% atau sebanyak 5.961 orang dan kelas 10 SMA/MA sebesar 92,4% atau sebanyak 4.742 orang. Data cakupan pelayanan Kesehatan peserta didik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA di tiap puskemas Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 49. 6.277 7.200 9.041 3.857 4.857 5.961 2.529 3.763 4.742 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2020 2021 2022 Kelas 1 SD/MI Kelas 7 SMP/MTS Kelas 10 SMA/MA

62 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a Kegiatan penjaringan kesehatan ini terdiri dari : a. Pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku) b. Pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri c. Pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran) d. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut e. Pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan f. Pengukuran kebugaran jasmani g. Deteksi dini masalah mental emosional. Melalui penjaringan kesehatan diharapkan siswa SD/sederajat kelas 1 yang memiliki masalah kesehatan mendapatkan penanganan sedini mungkin. Penjaringan kesehatan dinilai dengan menghitung persentase SD/MI yang melakukan penjaringan kesehatan terhadap seluruh SD/MI yang menjadi sasaran penjaringan. C. KESEHATAN USIA PRODUKTIF DAN USIA LANJUT 1. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Cakupan pelayanan usia produktif usia (15-59 tahun) di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 mencapai jumlah 22,4%. Cakupan pelayanan usia produktif usia (15-59 tahun) di Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 5.24 sebagai berikut: GAMBAR 5.24 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi PTM Bidang P2P, Tahun 2022 Gambar 5.24 dapat dilihat dimana persentase pelayanan Kesehatan usia produktif selama 5 tahun mengalami peningkatan hingga tahun 2022 sebesar 71,5%. Namun pelayanan pada usia produktif belum mencapai target SPM 100%, hal ini dikarenakan masih kurangnya usia produktif memeriksakan ke fasilitas Kesehatan. Data cakupan pelayanan Kesehatan usia produktif di tiap puskemas Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 52. 2. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (60+ tahun) Cakupan pelayanan usia lanjut (60+ tahun) di Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 5.25 sebagai berikut: 43,6 44,4 11,7 76,4 71,5 0 20 40 60 80 100 2018 2019 2020 2021 2022

63 | B a b V K e s e h a t a n K e l u a r g a GAMBAR 5.25 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – 2022 Keterangan : Sumber : Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Tahun 2022 Pelayanan Kesehatan usia lanjut di kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sebesar 62,6%. Capaian ini belum mencapai target SPM sebesar 100% pada tahun 2022. Pelayanan Kesehatan lansia masih melalui penjaringan di Posbindu, lansia masih Sebagian besar belum dapat mengakses ke posbindu karena belum terjangkau dari petugas Kesehatan. Data cakupan pelayanan Kesehatan usia lanjut tiap puskemas Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 54. *** 58,1 72,1 31,6 48,5 62,6 0 20 40 60 80 2018 2019 2020 2021 2022

BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT