37 (5) Bagi karyawan tetap yang putus hubungan kerjanya terhitung 30 (Tiga Puluh) hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas THR. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas tidak berlaku bagi karyawan yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berakhir sebelum hari raya keagamaan. Pasal 36 Bantuan Pernikahan (1) Perusahaan akan memberikan sumbangan pernikahan kepada karyawan yang berstatus lajang yang akan melangsungkan pernikahan secara sah. (2) Besarnya sumbangan pernikahan kepada karyawan diatur secara khusus dalam ketentuan tersendiri. (3) Apabila terjadi pernikahan di antara sesama karyawan maka sumbangan pernikahan akan diberikan kepada kedua karyawan tersebut. (4) Sumbangan pernikahan hanya diberikan kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja di atas 1 (satu) tahun. (5) Untuk mendapatkan sumbangan pernikahan, karyawan harus menyampaikan surat nikah yang asli kepada HR.
38 Pasal 37 Tunjangan Kematian dan Uang Duka (1) Bila Karyawan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, di samping mendapatkan uang pesangon dan uang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku, kepada keluarganya atau ahli warisnya diberikan: a) Gaji/Upah dalam bulan yang sedang berjalan. b) Uang duka. (2) Bila Karyawan meninggal dunia karena kecelakaan kerja, di samping mendapatkan hak pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, kepada keluarganya atau ahli warisnya diberikan: a) Gaji/Upah dalam bulan yang sedang berjalan. b) Uang duka. c) Santunan kecelakaan kerja yang dilaksanakan melalui program BPJS sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku. (3) Bila yang meninggal adalah istri/suami karyawan, anak karyawan, orang tua (bukan mertua) karyawan maka akan diberikan uang duka. (4) Besarnya uang duka ditetapkan tersendiri berdasarkan keputusan perusahaan. (5) Sumbangan duka hanya diberikan kepada karyawan yang
39 telah mempunyai masa kerja minimal 1 tahun. (6) Untuk mendapatkan sumbangan duka keluarga langsung karyawan harus menyampaikan surat kematian kepada HR. Pasal 38 BPJS Ketenagakerjaan (1) Perusahaan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan akan mengadakan program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi seluruh karyawan. (2) Perusahaan dan karyawan bersama-sama akan membayar iuran wajib untuk program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan. (3) Kewajiban pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh karyawan akan dipotong langsung oleh perusahaan dari upah bulanan karyawan dan disetorkan kepada Badan Penyelenggara. Pasal 39 BPJS Kesehatan (1) Perusahaan akan mendaftarkan karyawan dan anggota keluarganya yang terdaftar sebagai tanggungan karyawan
40 sebagai anggota BPJS Kesehatan. Dengan menjadi anggota, karyawan berhak mendapatkan manfaat dari seluruh program yang diadakan oleh badan penyelenggara. (2) Perusahaan dan karyawan bersama-sama akan membayar iuran wajib untuk program pemeliharaan kesehatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh BPJS Kesehatan. (3) Iuran yang ditanggung oleh karyawan, akan dipotong langsung oleh perusahaan dari upah bulanan karyawan dan disetorkan kepada Badan Penyelenggara. (4) Karyawan berkewajiban untuk menyediakan berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai persyaratan pendaftaran BPJS Kesehatan. Semua berkas wajib diserahkan kepada HR pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja. (5) Setiap karyawan diwajibkan dengan segera melaporkan kepada perusahaan jika ada perubahan status atau pertambahan jumlah tanggungan atau kerusakan dan/atau kehilangan kartu identitas kepesertaan. (6) Segala kerugian dan/atau biaya yang terjadi akibat keterlambatan dan/atau kelalaian terhadap ketentuan ayat (4) dan ayat (5) di atas akan menjadi tanggungjawab karyawan sendiri.
41 Pasal 40 Pinjaman Karyawan (1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan permohonan pinjaman guna membantu masalah keuangan karyawan yang diakibatkan oleh situasisituasi di luar kontrol karyawan. (2) Situasi-situasi di luar kontrol yang dimaksud pada ayat (1) di atas antara lain: a) Meninggalnya anggota keluarga langsung karyawan. b) “Musibah” seperti kerusakan rumah akibat badai, banjir, kebakaran dan sebagainya. c) Pengeluaran berobat atau biaya rumah sakit yang tidak terduga dari karyawan atau anggota keluarga langsung karyawan. d) Kekurangan biaya pendidikan bagi anak karyawan. (3) Persyaratan bagi karyawan yang boleh mengajukan permohonan pinjaman kepada perusahaan meliputi: a) Karyawan yang berstatus permanen / PKWTT. b) Jumlah pinjaman dibatasi sesuai dengan nominal yang disetujui oleh perusahaan. c) Pembayaran untuk cicilan pinjaman sebesar minimal 30% dari upah pokok per bulan. d) Apabila karyawan sudah melakukan pinjaman dan
42 proses pembayaran belum dilunasi maka perusahaan tidak akan memberikan pinjaman lagi kepada karyawan. e) Karyawan yang sedang terkena tindakan disiplin tidak diizinkan untuk mendapatkan pinjaman. (4) Pemberian pinjaman tergantung kebijakan perusahaan, dengan mempertimbangkan catatan karyawan dan kinerja karyawan. Permohonan didukung oleh Pimpinan Departemen, diketahui oleh bagian HR dan disetujui oleh Direksi. (5) Semua permohonan wajib didukung oleh bukti-bukti yang memadai (kuitansi/tagihan biaya sekolah, tagihan berobat, dan sebagainya).
43 BAB VI KESELAMATAN KERJA, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 41 Hak dan Kewajiban (1) Perusahaan dan karyawan wajib mentaati ketentuan dan peraturan perundangan yang terkait dengan aturan keselamatan kerja, kesehatan dan lingkungan hidup (selanjutnya disebut K3LH) yang berlaku (2) Calon karyawan wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan pra hubungan kerja di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh perusahaan dan harus dalam kondisi fit. Terkait hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari calon karyawan. (3) Seluruh jajaran Manajemen atau yang mewakili berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan strategi K3LH di perusahaan serta memberikan arahan langsung tentang penerapannya kepada karyawan. (4) Pelanggaran terhadap peraturan dan prosedur K3LH akan dikenai tindakan disiplin sesuai dengan pedoman dan sanksi yang ditegaskan dalam peraturan dan prosedur K3LH dan atau yang disesuaikan dengan pedoman tindakan disiplin (5) Seluruh karyawan wajib menguasai dan memahami situasi
44 dan kondisi lingkungan kerja dengan mentaati pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tentang K3LH. Pasal 42 Kecelakaan Kerja (1) Semua karyawan wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja kepada atasannya. (2) Kelalaian terhadap kewajiban ini akan dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. (3) Setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan wajib dilakukan investigasi yang dipimpin oleh Pimpinan Departemen untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan. (4) Pimpinan departemen wajib dan bertanggung jawab menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam investigasi. (5) Kecelakaan kerja yang menyebabkan cidera wajib dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan dalam batas waktu kurang dari 48 jam setelah kecelakaan terjadi. (6) Sehubungan dengan ayat (5) di atas, maka Atasan Langsung dan Petugas Keselamatan Kerja wajib mengumpulkan data awal yang diperlukan oleh HR untuk laporan awal kejadian
45 kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 43 Perlengkapan Keselamatan Kerja (1) Perusahaan menyediakan peralatan Keselamatan Kerja untuk karyawan sesuai dengan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (2) Karyawan diwajibkan untuk menggunakan dan memelihara alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan. Alat tersebut harus digunakan oleh karyawan dan tidak boleh disalahgunakan atau dipindah tangankan kepada orang yang tidak berhak. (3) Bagi karyawan yang perlengkapan keselamatan kerjanya rusak/tidak dapat digunakan lagi diharuskan melapor ke petugas keselamatan kerja untuk mendapatkan gantinya. Ketentuan mengenai pergantian alat pelindung diri akan diatur dalam ketentuan sendiri. (4) Karyawan berhak untuk menolak pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.
46 Pasal 44 Peralatan dan Perlengkapan Kerja (1) Perusahaan akan menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan kerja bagi karyawan dengan jenis dan tipe sesuai dengan tempat, lingkungan kerja dan bidang pekerjaannya untuk dipergunakan oleh karyawan untuk menjalankan tugasnya. (2) Perlengkapan dan peralatan kerja adalah barang inventaris perusahaan yang dipakai pada jam kerja dan untuk keperluan dinas. (3) Karyawan diwajibkan untuk menggunakan dan menjaga serta memelihara alat-alat kerja yang disediakan oleh Perusahaan. (4) Dalam hal terjadi kerusakan pada alat-alat kerja dan perlengkapan kerja sebelum masa waktu pakai habis sehingga perlu dilakukan penukaran, karyawan diwajibkan menunjukkan alat kerja dan perlengkapan yang lama/rusak kepada petugas yang ditunjuk oleh perusahaan. (5) Dalam hal terjadi kehilangan peralatan dan perlengkapan kerja, karyawan diwajibkan melaporkan kehilangan itu kepada atasan langsungnya selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku. (6) Karyawan yang menghilangkan peralatan kerja akan
47 dikenakan ganti rugi sebesar harga peralatan kerja tersebut. Pasal 45 Pakaian Kerja (1) Karyawan wajib mengenakan pakaian kerja yang sopan, rapi dan sesuai dengan ketentuan lingkungan kerjanya. (2) Tidak semua karyawan mendapatkan pakaian dan atau perlengkapan kerja. Namun bagi karyawan yang mendapatkan pakaian dan atau perlengkapan kerja baik demi keseragaman maupun keselamatan atas dirinya, diwajibkan untuk memakai pakaian dan perlengkapan kerja yang berlaku. (3) Pakaian dan perlengkapan kerja disediakan oleh perusahaan untuk periode kerja tertentu sesuai dengan standar kualitas pakaian dan perlengkapan kerja yang berlaku. (4) Pakaian kerja tersebut termasuk barang inventaris perusahaan dengan demikian karyawan diwajibkan menggunakan pakaian kerja setiap hari dan memelihara kebersihan serta kerapiannya dengan baik. (5) Hal-hal lain akan diatur tersendiri dalam peraturan tersendiri.
48 Pasal 46 Barang Milik Perusahaan (1) Barang milik perusahaan adalah semua barang perusahaan berupa harta bergerak atau diam, dokumen maupun informasi yang berada di lingkungan atau area kerja perusahaan. (2) Karyawan diwajibkan untuk menjaga dan merawat barang milik perusahaan, termasuk barang milik perusahaan yang diserahkan kepada karyawan untuk memperlancar operasional. (3) Perusahaan berwenang mengadakan pemeriksaan pada karyawan dan kendaraannya. Jika pada saat diadakan pemeriksaan ternyata didapatkan yang bersangkutan membawa barang milik perusahaan secara tidak sah, maka hal tersebut akan dilaporkan dan ditindaklanjuti. Pasal 47 Lingkungan Setiap karyawan diharuskan untuk manjaga dan memelihara agar lingkungan tempatnya bekerja dapat berada pada suasana yang sehat dan bersih, dengan cara menanggulangi segala macam bentuk kerusakan dan pencemarannya, tidak membuang sampah sembarangan tempat agar tidak mengotori lingkungan.
49 Pasal 48 Keamanan (1) Perusahaan akan memastikan bahwa berbagai usaha akan dilakukan guna menjamin keamanan terhadap lingkungan kerja dan barang Perusahaan termasuk keamanan diri karyawan. (2) Perusahaan akan menyediakan petugas keamanan dan semua karyawan berkewajiban untuk mentaati semua prosedur dan petunjuk keamanan yang sah. (3) Membocorkan rahasia perusahaan baik sengaja maupun karena lalai/tidak sengaja, memberikan keterangan palsu atau tidak melaporkan kejadian-kejadian yang merupakan pelanggaran keamanan Perusahaan akan dianggap pelanggaran terhadap keamanan dan akan dikenakan tindakan disiplin. (4) Penguasaan barang milik Perusahaan secara tidak sah atau menciptakan suatu keadaan yang dapat mengakibatkan barang milik Perusahaan hilang atau digunakan tanpa izin atau dirusak atau disalahgunakan akan dianggap pelanggaran ketentuan keamanan dan dapat dikenakan tindakan disiplin.
50 Pasal 49 Pemeriksaan Kesehatan Berkala (1) Perusahaan akan memeriksakan kesehatan secara berkala (rutin per tahun) bagi seluruh karyawan. Karyawan wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan. (2) Pemeriksaan kesehatan akhir dilakukan kepada karyawan sebelum memasuki masa pensiun. Paling lambat 3 bln sebelum pensiun (3) Apabila dari hasil pemeriksaan berkala ini karyawan dinyatakan tidak sehat oleh Dokter, maka karyawan diwajibkan untuk menindak-lanjuti hasil tersebut. (4) Biaya pemeriksaan lanjutan karena kasus seperti ayat (3) di atas menjadi tanggungan karyawan. (5) Karyawan melakukan pemeriksaan kesehatan / Medical Check Up (MCU) sesuai jadwal yang dibuat perusahaan. (6) Apabila karyawan telat melakukan MCU dan kemudian ada tindak lanjut dari MCU tersebut maka segala sesuatu yang timbul (tidak masuk kerja) akibat hal tersebut akan dikategorikan sebagai kelalaian dan dikategorikan sebagai upah tidak dibayarkan.
51 Pasal 50 Penyakit Akibat Kerja Karyawan menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja sebagaimana dimaksud oleh ketentuan aturan perundangundangan yang berlaku, maka penanganannya mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku tersebut.
52 BAB VII PENDIDIKAN DAN LATIHAN Pasal 51 Pendidikan dan Latihan (1) Guna pengembangan dan karir karyawan serta memenuhi tuntutan pekerjaan, perusahaan berwenang menugaskan karyawan untuk mengikuti program pengembangan, kursus, seminar atau pelatihan yang diadakan di dalam maupun di luar perusahaan yang biayanya ditanggung oleh perusahaan. (2) Agar pengetahuan, pemahaman keterampilan karyawan selalu meningkat dari waktu ke waktu, maka setiap karyawan harus selalu berinisiatif dan berupaya aktif untuk belajar dan mengembangkan diri dan kemampuan nya sendiri, tanpa harus menunggu dan tergantung pada program pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh perusahaan. (3) Penolakan terhadap tugas pendidikan dan latihan tanpa alasan yang wajar dapat dianggap sebagai dengan sengaja tidak mematuhi kebijakan perusahaan dalam mengembangkan potensi dan kemampuan karyawan tersebut dan dapat dikenakan tindakan disiplin, kehilangan kesempatan untuk promosi hingga penurunan peringkat bila dianggap tidak mampu.
53 (4) Karyawan yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan atau latihan kerja berkewajiban untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh dan wajib mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dalam pekerjaannya, serta membagi ilmu dan pengalamannya dengan rekan kerja. (5) Perusahaan akan mengadakan Program Internal Induction (Program Sosialisasi) bagi pekerja baru, mengenai Peraturan Perusahaan, nilai-nilai dan norma-norma kerja yang belaku dan ketentuan-ketentuan perjanjian kerja serta aturan dan kebijakan K3LH. (6) Karyawan baru wajib mengikuti program seperti yang dijelaskan pada ayat 5 di atas. (7) Karyawan yang baru kembali dari cuti tahunan atau cuti apapun sekurang-kurangnya 14 hari kerja meninggalkan lokasi kerja wajib melaporkan diri ke HR dan mendapatkan induksi ulang. Pasal 52 Ikatan Dinas (1) Perusahaan dapat membuat perjanjian ikatan dinas antara perusahaan dengan karyawan atas pelatihan tertentu yang dilaksanakan atau difasilitasi oleh perusahaan dan diikuti oleh karyawan.
54 (2) Ketentuan mengenai jenis dan bentuk pelatihan serta teknis perjanjian ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dibuat dalam Perjanjian Ikatan Dinas. (3) Karyawan yang melakukan pelanggaran atas perjanjian ikatan dinas wajib mengganti rugi semua biaya yang timbul karena pelatihan itu.
55 BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN Pasal 53 Hak Karyawan (1) Setiap karyawan berhak mendapatkan tugas dan pekerjaan sesuai dengan posisinya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan. Setiap karyawan berhak atas imbalan berupa gaji, tunjangan dan pendapatan lain yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. (2) Setiap karyawan berhak atas waktu dan hari istirahat kerja serta cuti. (3) Setiap karyawan berhak atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan atas penyakit yang diderita sesuai peraturan yang berlaku. (4) Setiap karyawan diikutsertakan dalam BPJS (Badan Penyelengggara Jaminan Sosial) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011. (5) Setiap karyawan yang terancam dan atau terkena tindakan hukum oleh yang berwajib dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Perusahaan, berhak memperoleh pembelaan hukum dari Perusahaan atas biaya perusahaan.
56 Pasal 54 Kewajiban Melaksanakan Tugas (1) Karyawan wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. (2) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan. (3) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama karyawan perusahaan. (4) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. (5) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan dengan sebaik-baiknya. (6) Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. (7) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. (8) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya. (9) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karirnya. Pasal 55 Tata Tertib Kerja (1) Setiap karyawan wajib memeriksa peralatan kerja masingmasing sebelum mulai bekerja atau akan meninggalkan
57 pekerjaan sehingga benar-benar tidak akan menimbulkan kerusakan atau bahaya yang akan mengganggu pekerjaan. (2) Setiap karyawan wajib memelihara ketertiban dan kebersihan di tempat kerja, serta menjaga dan memelihara kondisi dan keselamatan barang inventaris yang berada di bawah tanggung jawabnya. (3) Setiap karyawan wajib bersikap, berperilaku dan berpakaian yang pantas dan sopan. Bagi mereka yang bekerja pada bagian tertentu yang karena sifat pekerjaannya memerlukan keseragaman dan atau peralatan perlindungan diri, diharuskan memakai pakaian kerja dan alat pengaman yang telah ditentukan dan disediakan oleh perusahaan. (4) Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan atau perusahaan harus segera melaporkan kepada atasannya atau bidang lain yang terkait. Pasal 56 Rahasia Jabatan (1) Karyawan diwajibkan menyimpan semua rahasia yang bersangkutan dengan Perusahaan. (2) Karyawan tidak dibenarkan menyimpan di luar kantor, memperlihatkan kepada pihak ketiga atau membawa keluar
58 catatan ataupun dokumen-dokumen yang bersifat rahasia tanpa izin khusus dari perusahaan. (3) Pada waktu pemutusan hubungan kerja semua surat-surat, catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan dan perusahaan harus diserahkan oleh karyawan kepada atasannya. Pasal 57 Perilaku Sebagai Rekan Kerja (1) Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun di luar pekerjaan. (2) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok demi kemajuan Perusahaan. (3) Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun unit kerja lain untuk kebaikan Perusahaan. (4) Bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi. (5) Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan membedabedakan satu dengan lainnya. (6) Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri dan peningkatan kinerja.
59 (7) Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja untuk mendukung kerja sama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perusahaan dengan tidak melanggar perjanjian kerja (8) Selalu menyimpan rahasia Perusahaan dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. (9) Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan meng-hargai pendapat orang lain, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik. (10) Memiliki semangat persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secara maksimal. (11) Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan serta saling menjatuhkan terhadap sesama rekan kerja. (12) Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan untuk mencapai tujuan bersama. Pasal 58 Menjaga Nama Baik Perusahaan Setiap karyawan wajib menjaga nama baik, reputasi dan integritas perusahaan, antara lain dengan:
60 (1) Setiap karyawan wajib menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kerja Perusahaan. (2) Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perusahaan. (3) Menjaga dan melindungi informasi Perusahaan yang bersifat rahasia berupa ucapan maupun tulisan baik kepada sesama karyawan lain yang tidak berhak mengetahuinya maupun ke atau oleh pihak manapun, baik perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. (4) Mengutamakan pelayanan kepada pelanggan dengan mengutamakan kualitas pelayanan, etika dan saling menguntungkan. (5) Tidak melakukan pencurian barang milik rekan kerja atau pelanggan perusahaan di lingkungan kerja perusahaan atau di luar lingkungan kerja perusahaan Pasal 59 Menjaga dan Menggunakan Asset Perusahaan Terhadap aset Perusahaan, setiap karyawan wajib untuk: (1) Menjaga agar penggunaan aset perusahaan dilakukan untuk keperluan perusahaan.
61 (2) Dilarang menyimpan asset perusahaan di luar tempat yang ditentukan perusahaan. (3) Menjaga, memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan aset perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan. (5) Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya. (6) Menggunakan sesuai dengan peruntukkannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya. (7) Setiap karyawan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kebakaran di lingkungan Perusahaan. (8) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas sehingga menimbulkan kerugian akan dikenakan hukuman pemutusan hubungan kerja, tanpa mengurangi kewajiban untuk membayar segala kerugian berdasarkan perundangundangan yang berlaku
62 Pasal 60 Narkotika, Obat Terlarang, Alkohol, Perjudian dan Merokok (1) Dilarang menggunakan, mengedarkan, menjual dan memiliki hal-hal yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya serta minuman keras. (2) Perusahaan akan bekerja sama dengan dokter maupun petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pemeriksaan secara tiba-tiba (sidak) kepada seluruh karyawan di lokasi kerja maupun di mess atau tempat tinggal yang merupakan fasilitas perusahaan untuk mewaspadai peredaran narkotika. (3) Jika pada saat sidak ditemukan karyawan sedang terpapar dan atau menggunakan dan atau menyimpan narkotika jenis apapun maka karyawan yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Perusahaan akan mengikuti ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. (4) Jika pada saat sidak atau hasil pemeriksaan dokter ditemukan karyawan sedang terpapar dan atau menggunakan dan atau menyimpan alkohol maka karyawan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun.
63 (6) Dilarang merokok jenis apapun di lingkungan kerja perusahaan termasuk di dalam kabin kendaraan dan alat-alat berat atau di tempat-tempat dilarang merokok sesuai dengan ketentuan perusahaan. (7) Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api maupun senjata lainnya di lingkungan perusahaan kecuali untuk pihak keamanan (security). Pasal 61 Pelecehan dan Kekerasan di Tempat Kerja Perusahaan dan karyawan berkewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan dan perbuatan asusila, ancaman dan kekerasan dengan cara: (1) Dilarang melakukan segala bentuk perundungan dan pelecehan seksual di tempat kerja. (2) Tindakan perundungan yang dimaksud pada ayat (1) diatas dapat berupa perundungan secara fisik, perundungan secara verbal, dan menyebarkan berita bohong atau hoax. (3) Tindakan pelecehan yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa pelecehan fisik (dapat berupa kekerasan seksual atau kontak fisik yang tidak diinginkan berupa sentuhan atau ciuman), pelecehan verbal (dapat berupa komentar, lelucon yang bersifat ofensif, hinaan yang bersifat
64 personal, ungkapan yang bersifat menghina) dan atau pelecehan visual (dapat berupa mendelik, mengerling, bersiul, perilaku yang bersifat mengancam, bahasa tubuh yang menyiratkan sesuatu yang bersifat seksual, atau ‘mengucilkan’ seseorang). (4) Dilarang menyimpan dan mengedarkan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pornografi. (5) Dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik dan non fisik selama berada di jam kerja dan di luar jam kerja. (6) Dilarang melakukan intimidasi kepada siapapun secara pribadi maupun tim yang bertujuan untuk menjadikan orang lain korban, menghina, merongrong atau mengancam dapat menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan. (7) Setiap tindakan pelecehan seksual dan kekerasan yang terjadi di tempat kerja akan dikenai sanksi sesuai aturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 62 Melakukan Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan Setiap karyawan hendaknya mendukung terlaksananya pengelolaan data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara:
65 (1) Hanya memberikan data yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, diverifikasi keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan. (3) Menyampaikan laporan secara benar, lengkap, singkat, jelas, tepat isi dan tepat waktu, serta relevan untuk proses pengambilan keputusan. (4) Tidak menyembunyikan data dan dokumen perusahaan, baik ketika menjabat ataupun setelah selesai masa tugas / jabatannya. (5) Tidak membiarkan catatan yang tidak benar atau transaksi yang melanggar hukum. (6) Menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas-berkas perusahaan dengan tertib sehingga senantiasa mudah ditemukan dan digunakan sewaktu-waktu oleh semua pihak yang berkepentingan. (7) Dilarang memalsukan catatan, dokumen, dan informasi Perusahaan. Pasal 63 Pelanggaran dan Tindakan Disiplin (1) Pada dasarnya tindakan-tindakan disiplin yang diambil oleh
66 perusahaan bertujuan mendidik dan mengoreksi karyawan dengan tujuan untuk mendorong prestasi kerja yang tinggi dan memberikan kesempatan yang wajar bagi karyawan yang melakukan pelanggaran untuk memperbaiki perilakunya serta mencegah terjadinya preseden bagi karyawan lainnya atas pelanggaran tata tertib. (2) Perusahaan mempunyai kebijaksanaan untuk selalu mengambil tindakan disiplin sesuai dengan prosedur dan jenis pelangagran yang dibuat oleh karyawan. (3) Hak dan Kewajiban Karyawan: a) Karyawan mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui dan memahami semua ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi seluruh karyawan. b) Karyawan berkewajiban untuk mematuhi dan mengikuti ketentuan, peraturan, serta perundangan yang berlaku. c) Dalam hal seorang karyawan dikenai tuduhan telah melakukan tindak pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengadakan penyelidikan tuduhan pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d) Karyawan berkewajiban untuk menerima hasil keputusan tindakan disiplin dan tindakan disiplin yang dikenakan atas pelanggaran disiplin akan tetap berlaku, meskipun karyawan tidak menandatangani surat
67 pemberian tindakan disiplin dimaksud. (4) Tingkatan surat peringatan ditentukan bersama oleh Pimpinan Departemen dengan bagian HR dan disetujui oleh Manajemen. (5) Dalam menentukan tindakan disiplin Atasan wajib mengikuti prosedur / ketentuan sebagai berikut : a) Penetapan tindakan disiplin dilakukan secara adil dan konsisten berpedoman pada Pedoman Tindakan Disiplin b) Penetapan tindakan disiplin harus dilakukan dalam waktu tidak melebihi 6 (enam) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran, kecuali pelanggaran yang memerlukan penyelidikan, pemeriksaan lanjutan dan/atau dapat dikategorikan berat. c) Setelah penetapan tindakan disiplin diberikan, Atasan Langsung wajib memanggil karyawan untuk menyampaikan tindakan disiplin serta bersama karyawan wajib menyusun dan menyepakati langkahlangkah perbaikan kinerja sebagai tindak lanjut dari tindakan disiplin yang diberikan kepada karyawan. (6) Jenis tindakan disiplin yang paling awal adalah Peringatan/Teguran Lisan. a) Peringatan lisan dilakukan sehubungan dengan adanya penyimpangan ringan dan / atau tanda-tanda awal
68 kinerja yang kurang baik terhadap ketentuan perusahaan. b) Penekanan peringatan lisan terletak pada perbaikan tingkah laku dan/atau kinerja karyawan. Peringatan lisan ini dibuktikan dengan adanya Surat Konseling kepada karyawan yang bersangkutan. (7) Surat Peringatan Pertama (Peringatan Ringan). Digunakan untuk pelanggaran pertama yang sifatnya ringan seperti yang dirinci dalam pedoman tindakan disiplin. Masa berlaku surat ini selama 6 (enam) bulan. (8) Surat peringatan Kedua (Peringatan Serius). Digunakan sebagai peringatan serius harus diberikan jika karyawan melakukan pelanggaran yang serius seperti yang dirinci dalam pedoman tindakan disiplin. Peringatan serius juga bisa diberikan sebagai akumulasi dari peringatan ringan yang pernah diterima karyawan. Masa berlaku surat ini selama 6 (enam) bulan. (9) Surat Peringatan Ketiga (Peringatan Terakhir). Digunakan sebagai peringatan terakhir jika karyawan melakukan pelanggaran berat seperti yang dirinci dalam pedoman tindakan disiplin. Surat peringatan terakhir ini memiliki konsekuensi yang bisa berlanjut pada pemutusan hubungan. Masa berlaku surat ini selama 6 (enam) bulan. (10) Pemutusan Hubungan Kerja. Tindakan ini diambil jika
69 karyawan telah melakukan kesalahan/pelanggaran berat seperti tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melakukan kesalahan/ pelanggaran seperti yang tercantum dalam pedoman tindakan disiplin. (11) Surat Peringatan tertulis tidak selalu dikeluarkan secara berurutan dan karenanya dapat dikeluarkan tergantung dari besar kecilnya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Pasal 64 Skorsing (1) Skorsing adalah pembebasan tugas sementara untuk kepentingan penyelidikan atau dalam proses pemutusan hubungan kerja. (2) Perusahaan dapat membebaskan Karyawan dari pekerjaannya karena pelanggaran berat. Pembebasan tugas diperlukan untuk proses investigasi dengan pembayaran 100% upah pokok selama maksimal 6 (enam) bulan. Selama pembebasan tugas karyawan tidak diizinkan untuk masuk wilayah operasional perusahaan. (3) Pembebasan tugas sementara untuk kepentingan penyelidikan minimal ditandatangani oleh Pimpinan Departemen. (4) Selama masa skorsing karyawan wajib dan siap datang jika
70 ada panggilan dari perusahaan atau pihak lain sehubungan dengan alasan skorsingnya. Jika karyawan tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka dikategorikan sebagai mangkir.
71 BAB IX PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 65 Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (1) Perusahaan dan karyawan dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut dengan PHK). (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh perusahaan kepada karyawan yang bersangkutan. (3) Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh perusahaan kepada karyawan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja. (4) Karyawan yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan. (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja
72 harus dilakukan melalui perundingan bipartit antara perusahaan dengan karyawan. (6) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencapai kesepakatan maka dibuatlah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dan karyawan. (7) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (8) Sebelum terjadinya PHK, pihak HR dan Atasan Langsung dari karyawan yang bersangkutan wajib memastikan bahwa: a) Semua barang milik perusahaan yang diserahkan kepada karyawan telah dikembalikan; b) Adanya serah terima pekerjaan; c) Dokumen PHK telah diselesaikan. (9) Apabila semua syarat sudah terpenuhi, maka perusahaan melalui HR akan memberikan Surat Keterangan Kerja (Sertifikat Pengalaman Kerja) kepada karyawan yang di PHK.
73 Pasal 66 Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, perusahaan wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a) masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah; b) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah; c) masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah; d) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah; e) masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah; f) masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah; g) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
74 h) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan i) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah. (3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah; b) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah; c) masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah; d) masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah; e) masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah; f) masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah; g) masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan h) masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10
75 (sepuluh) bulan Upah. (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b) biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat dimana karyawan diterima bekerja; dan c) hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian kerja. (5) Ketentuan besaran nilai pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak disesuaikan dengan alasan pemutusan hubungan kerja. Pasal 67 Uang Pisah (1) Uang pisah hanya diberikan kepada karyawan yang mengalami PHK secara sah dan mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Besaran masing-masing Uang Pisah adalah sebagai berikut: No Alasan PHK Masa Kerja Uang Pisah 1 Ditahan Pihak Berwajib 3 tahun atau lebih 1x upah pokok
76 2 Karyawan mengundurkan diri secara patut Mengikuti perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja pasal 66 pada Peraturan Perusahaan 3 Mangkir 3 tahun atau lebih 1x upah pokok 4 Pelanggaran mendesak 3 tahun atau lebih 1x upah pokok (3) Pemberian uang pisah diatur berdasarkan pemenuhan persyaratan pengunduran diri sebagai berikut: Kurang dari 7 hari langsung meninggalkan pekerjaan 0,1 kali ketentuan pasal 67 ayat (2) Masih bekerja 7 hari atau lebih tetapi kurang dari 14 hari 0,25 kali ketentuan pasal 67 ayat (2) Masih tetap bekerja 14 hari atau lebih tetapi kurang dari 21 hari 0,5 kali ketentuan pasal 67 ayat (2) Masih tetap bekerja 21 hari atau lebih tetapi kurang 30 hari 0.75 kali ketentuan pasal 67 ayat (2) Masih tetap bekerja 30 hari atau lebih 1 kali ketentuan pasal 67 ayat (2)
77 Pasal 68 PHK Karena Perjanjian kerja Waktu Tertentu Berakhir (1) Perjanjian kerja Waktu Tertentu berakhir apabila: a) Pekerja/Buruh meninggal dunia; b) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian kerja; c) Selesainya suatu pekerjaan tertentu; d) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya Hubungan Kerja; atau e) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas, perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi sisa kontrak dalam bentuk apapun kecuali gaji bulan berjalan karyawan. (3) Dalam hal Perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d maka perusahaan akan memberikan uang kompensasi. (4) Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a) PKWT selama 12 (dua belas) bulan terus menerus
78 diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah pokok dan tunjangan tetap. b) PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: Masa kerja x 1 (satu) bulan upah 12 c) PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: Masa kerja x 1 (satu) bulan upah 12 (5) Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi sisa kontrak kepada pihak lainnya sebesar upah karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
79 Pasal 69 PHK Atas Permohonan Sendiri (1) Karyawan yang akan mengundurkan diri dari perusahaan secara baik atas kemauan sendiri harus memenuhi syarat: a) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. b) Tidak terikat dalam ikatan dinas, jika karyawan masih terikat dengan ikatan dinas maka karyawan wajib menyelesaikan segala hak yang tercantum dalam Perjanjian Ikatan Dinas. c) Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri (2) Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berhak atas: a) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4); dan b) Uang pisah sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2). Pasal 70 PHK Karena Mangkir (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
80 terhadap karyawan karena alasan mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas: a) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4); dan b) Uang pisah sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2). Pasal 71 PHK karena Pelanggaran Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja (1) Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan karena alasan karyawan melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian kerja atau dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, maka karyawan berhak atas: a) uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 66 ayat (2); b) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 66 ayat (3); dan
81 c) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4). (2) Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan karena alasan karyawan melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian kerja maka karyawan berhak atas: a) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4); dan b) uang pisah sesuai ketentuan Pasal 67. Pasal 72 PHK karena Ditahan yang Berwajib (1) Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan karena alasan karyawan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian Perusahaan maka karyawan berhak atas: a) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4); dan b) uang pisah sesuai ketentuan Pasal 67. (2) Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan karena alasan karyawan tidak dapat
82 melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian Perusahaan maka karyawan berhak atas: a) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 66 ayat (3); dan b) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4). (3) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan karyawan dinyatakan tidak bersalah maka Pengusaha mempekerjakan Pekerja / Buruh kembali. (4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan karyawan dinyatakan bersalah maka perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan karyawan berhak atas: a) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4); dan b) uang pisah sesuai ketentuan Pasal 67. (5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan karyawan dinyatakan bersalah maka
83 Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan karyawan berhak atas: a) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)kali ketentuan Pasal 66 ayat (3); dan b) uang pisah sesuai ketentuan Pasal 67. (6) Apabila ayat (4) di atas terpenuhi, maka karyawan wajib membayarkan ganti rugi terhadap kerugian & biaya yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Pasal 73 PHK Karena Sakit Berkepanjangan (1) Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan karena alasan karyawan mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan maka karyawan berhak atas: a) uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 66 ayat (2); b) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 66 ayat (3); dan c) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4). (2) Karyawan dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja
84 kepada Perusahaan karena alasan karyawan mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan maka karyawan berhak atas: a) uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 66 ayat (2); b) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 66 ayat (3); dan c) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4). Pasal 74 PHK karena Mencapai Umur Maksimum (1) Usia pensiun adalah 55 (lima puluh lima) tahun. (2) Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan karena alasan karyawan mencapai usia pensiun maka karyawan berhak atas: a) uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 66 ayat (2); b) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 66 ayat (3); dan c) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4).
85 (3) Pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mencapai usia pensiun dan sebagai dasar menentukan usia karyawan adalah tanggal lahir yang terdaftar di HR. (4) Pengakhiran hubungan kerja akan dilaksanakan pada akhir bulan berjalan. Pasal 75 PHK Karena Karyawan Meninggal Dunia (1) Apabila karyawan meninggal dunia, maka hubungan kerja secara otomatis putus. (2) Perusahaan akan memberikan pembayaran akhir kepada ahli waris karyawan sebagai berikut: a) uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 66 ayat (2); b) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 66 ayat (3); dan c) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4). (3) Ahli waris karyawan adalah suami/isteri atau anak-anaknya dan atau orangtua sah atau saudaranya yang telah mendapat pengesahan sesuai Aturan Perundang – Undangan yang berlaku. (4) Karyawan wajib menyerahkan kartu keluarga kepada HR dan
86 melaporkan setiap perubahannya. Pasal 76 PHK Karena Efisiensi Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka karyawan berhak atas: a) uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 66 ayat (2); b) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 66 ayat (3); dan c) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4). Pasal 77 Penyelesaian Administrasi PHK (1) Karyawan yang terputus hubungan kerjanya dengan perusahaan karena alasan apapun wajib segera menyerahkan kembali semua peralatan kerja, dokumen dan fasilitas milik perusahaan termasuk kata kunci (password) komputer kepada atasan langsungnya atau ke bagian HR pada saat hubungan kerja berakhir. (2) Pada waktu pemutusan hubungan kerja seluruh hutang piutang karyawan kepada perusahaan akan secara otomatis