87 diperhitungkan dari pembayaran terakhir seluruh pendapatannya (gaji terakhir, uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian hak (bila ada), atau hak lainnya) yang akan diterima karyawan. (3) Perusahaan akan menyelesaikan administrasi pemutusan hubungan kerja yang meliputi pembayaran akhir kepada karyawan setelah karyawan memenuhi kewajibannya.
88 BAB X KELUHAN DAN PENGADUAN Pasal 78 Penyampaian Aspirasi (1) Perusahaan sangat menginginkan terciptanya suasana dan hubungan kerja yang kondusif dan harmonis sehingga setiap saat setiap komponen dalam perusahaan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal demi kemajuan diri karyawan itu sendiri dan perusahaan pada umumnya. (2) Untuk itu setiap aspirasi, keluhan yang berhubungan dengan hubungan kerja, syarat kerja atau keadaan ketenagakerjaan pada tahap awal akan diselesaikan melalui musyawarah bersama dengan atasan langsung karyawan tersebut, tanpa melibatkan pihak ketiga. (3) Karyawan dapat menyampaikan aspirasinya secara lisan atau tulisan kepada atasan langsungnya dan atau kepada bagian HR. (4) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka dapat diminta bantuan dari Instansi Ketenagakerjaan.
89 Pasal 79 Penyelesaian Perselisihan (1) Dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial baik Perusahaan maupun karyawan akan menyelesaikan setiap perselisihan hubungan industrial yang ada dengan cara musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka perusahaan dan karyawan akan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
90 BAB XI PENUTUP Pasal 80 Ketentuan Penutup (1) Jika di dalam penafsiran Buku Peraturan Perusahaan ini terdapat perbedaan, maka penafsiran yang dibenarkan adalah melalui perusahaan. (2) Peraturan Perusahaan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan berlakunya peraturan perusahan edisi 2023 ini maka peraturan perusahaan sebelumnya tidak berlaku lagi. (3) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur di dalam peraturan edisi tahun 2023 - 2025 ini akan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (4) Jika ternyata masih terdapat syarat-syarat kerja di dalam peraturan perusahaan edisi 2023 ini kurang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka syarat-syarat kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah yang sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
91 (5) Perusahaan di kemudian hari bisa mengganti, mengubah atau menambahkan isi peraturan perusahaan edisi 2023 ini dengan memperhatikan aspirasi karyawan, kondisi perusahaan serta ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku. (6) Pelaksanaan teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan perusahaan ini akan diatur tersendiri dengan keputusan Manajemen. (7) Pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian kerja yang telah ada, namun bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan edisi 2023 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (8) Buku Peraturan Perusahaan ini akan dibagikan kepada semua karyawan yang berhak untuk dipahami dan dilaksanakan serta digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam mnyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan antara karyawan dan perusahaan.
92 LAMPIRAN 1 – ISTILAH Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: (1) Area Kerja adalah seluruh lokasi kerja PT. TRIWISNNA di seluruh Indonesia, area kerja customer atau pemberi kerja, alat atau kendaraan perusahaan. (2) Atasan Langsung adalah karyawan yang jabatannya lebih tinggi secara langsung di unit kerjanya (3) Bantuan atau Fasilitas adalah kebijakan dari perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk uang/fasilitas yang dibayarkan/diberikan kepada karyawan tergantung kepada kemampuan perusahaan. (4) Demosi adalah perpindahan karyawan dari suatu posisi ke posisi yang lebih rendah. (5) Gaji Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian kerja atau surat keputusan, dengan perhitungan satu bulan kerja yang dipengaruhi oleh faktor kehadiran karyawan. (6) Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan baik pada waktu siang hari maupun malam hari. (7) Karyawan Kontrak adalah tenaga kerja yang diterima dan dipekerjakan di perusahaan berdasarkan Perjanjian kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut PKWT) (8) Karyawan Tetap adalah tenaga kerja yang diterima dan
93 dipekerjakan di perusahaan berdasarkan Perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut PKWTT) (9) Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja selama melakukan pekerjaan, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. (10) Keluarga Langsung adalah suami/isteri/ anak anak kandung dan orangtua/mertua karyawan yang terdaftar di HR. (11) Keluarga Satu Rumah adalah kakak/adik kandung karyawan dan atau anggota keluarga lain yang masih ada hubungan kekerabatan yang tinggal di satu rumah. (12) Kesejahteraan karyawan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja. (13) Lajang adalah status perkawinan belum pernah menikah atau bujang. (14) Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang secara sah berada di bawah penguasaan Perusahaan dan dipergunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan.
94 (15) Masa Kerja adalah jangka waktu seorang karyawan bekerja di perusahaan secara terus menerus dan tidak terputus sejak diterima sebagai karyawan menurut perjanjian kerja waktu tertentu dan atau perjanjian kerja waktu tidak tentu. (16) Pelatihan Kerja/Training adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang, pangkat, golongan dan kualifikasi atau pekerjaan, yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (17) Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban karyawan maupun perusahaan. (18) Peraturan Ketenagakerjaan adalah setiap Undangundang, Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi resmi Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang ketenagakerjaan. (19) Perjanjian kerja adalah suatu kesepakatan kerja antara perusahaan dan karyawan secara tertulis baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu yang memuat syarat-
95 syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. (20) Perusahaan adalah PT. TRIWISNNA yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso II, Nomor 17, Sangatta Utara, Kutai Timur. (21) Pimpinan Departemen adalah mereka yang karena jabatannya menjadi pemimpin tertinggi di departemennya. (22) Tunjangan Tetap adalah sesuatu yang diberikan secara rutin, yang diterima bersamaan dengan upah pokok yang nilainya tidak dipengaruhi oleh faktor kehadiran karyawan. (23) Tunjangan Tidak Tetap adalah penghasilan yang diterima oleh karyawan yang nilainya dipengaruhi oleh faktor kehadiran. (24) Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan atau balas jasa dari perusahaan kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundangundangan, dan dibayarkan atas dasar suatu kesepakatan kerja antara perusahaan dan karyawan.
96 LAMPIRAN 2 - PEDOMAN TINDAKAN DISIPLIN TT Teguran Tertulis (Konseling) SP1 Surat Peringatan Pertama SP2 Surat Peringatan Kedua SP3 Surat Peringatan Ketiga PHK Pemutusan Hubungan Kerja JENIS PELANGGARAN TINDAKAN DISIPLIN KETERANGAN T T S P 1 S P 2 S P 3 P H K A. TUGAS DAN KEWAJIBAN 1 Datang terlambat lebih dari 5 menit tanpa ada alasan yang dapat diterima dan atau pulang kerja lebih awal tanpa izin atau meninggalkan tugas/lokasi kerja tanpa izin a) 2 (dua) kali berturut-turut atau 4 (empat) kali tidak berturut-turut dalam 1 bulan Y - - - - b) 3 (tiga) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam 1 bulan - Y - - - c) 4 (empat) kali berturut-turut atau 8 (delapan) kali tidak berturut-turut dalam 1 bulan - - Y - - d) 5 (lima) kali berturut-turut atau 10 (sepuluh) kali tidak berturut-turut dalam 1 bulan - - - Y - e) Tidak ada perbaikan disiplin kehadiran walau sudah mendapat Surat Peringatan terakhir - - - - Y
97 2 Mangkir atau tidak melapor kerja pada waktu hari kerja baik setelah cuti atau izin jenis apapun. a) 1 (satu) kali dalam 1 bulan Y - - - - b) 2 (tiga) kali berturut-turut atau 3 (tiga) kali tidak berturut-turut dalam 1 bulan - Y - - - c) 3 (tiga) kali berturut-turut atau 4 (empat) kali tidak berturut-turut dalam 1 bulan - - Y - - d) 4 (lima) kali berturut-turut dan atau 5 (lima) kali tidak berturut-turut dalam 1 bulan - - - Y - e) 5 kali berturut-turut dan sudah mendapat panggilan kedua - - - - Y 3 Lebih dari 2 (dua) kali di konseling atasan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan karena: a) Bermalas-malasan b) Tidak menggunakan APD - Y - - - 4 Melakukan kerja lembur tanpa perintah Atasan - Y - - - 5 Menghilangkan perkakas kerja atau peralatan kantor yang diberikan untuk kelancaran tugasnya a) Total kehilangan lebih kecil atau sama dengan Rp 500.000 Y - - - - Jika Karyawan mengganti rugi senilai harga barang/perkakas/ asset yang hilang maka kepadanya b) Total kehilangan lebih kecil atau sama dengan Rp 1.000.000 - Y - - - c) Total kehilangan lebih kecil atau sama dengan Rp 3.000.000 - - Y - -
98 d) Total kehilangan lebih kecil atau sama dengan Rp 5.000.000 - - - Y - tidak diberikan sanksi. e) Total kehilangan lebih dari Rp 5.000.000 - - - - Y 6 Melakukan pekerjaan yang beresiko tanpa ada pengetahuan yang cukup untuk melakukan pekerjaan tersebut dan berdampak merugikan perusahaan - - Y - - 7 Melakukan pekerjaan tanpa berkoordinasi dengan pimpinan atau atasannya serta berdampak merugikan secara finansial bagi perusahaan a) Nilai kerugian lebih kecil atau sama dengan Rp 10.000.0000 - Y - - - b) Nilai kerugian lebih kecil atau sama dengan Rp 30.000.0000 - - Y - - c) Nilai kerugian lebih kecil atau sama dengan Rp 50.000.0000 - - - Y - d) Nilai kerugian lebih dari Rp 50.000.0000 - - - - Y 8 Lalai dalam melaksanakan tugas - Y - - - Bila pelanggaran berkaitan dengan keselamatan kerja maka akan mengikuti tindakan disiplin yang menyangkut keselamatan kerja 9 Tidak bisa memberikan laporan dan pertanggung jawaban yang akurat, tepat waktu ketika diminta oleh atasan yang bersangkutan - Y - - -
99 10 Melalaikan kewajiban dan tidak bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan administrasi dan atau pekerjaan lainnya. - Y - - - 11 Menghilangkan data (time shift, absensi, surat jalan, form lembur, form cuti, etc) yang menyebabkan keterlambatan dan hambatan dalam proses pekerjaan - - Y - - 12 Memanipulasi data yang diberikan dan terbukti melakukan tindakan kecurangan dalam hal finansial yang merugikan perusahaan - - - - Y 13 Bekerja sama dengan rekan sekerja yang lain untuk memanipulasi data dan terbukti melakukan tindakan kecurangan dalam hal finansial yang merugikan perusahaan. - - - - Y 14 Menjalankan kendaraan perusahaan tanpa izin/otorisasi dari atasan untuk kepentingan pribadi a) Kendaraan Ringan - - - - Y b) Kendaraan berat - - - - Y 15 Mempergunakan/mengubah fasilitas atau peralatan/perkakas kerja perusahaan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain - - Y - -
100 16 Melakukan pekerjaan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak luar yang tidak berhubungan dengan kewajiban yang diberikan selama jam kerja - - - Y - 17 Tidur atau tertidur pada jam kerja a) Tanpa izin dengan alasan yang dapat diterima atau tidak memberikan informasi kepada atasannya. - - - Y - b) Tanpa izin dengan alasan yang tidak dapat diterima. - - - - Y 18 Dengan sengaja memperlambat pekerjaan walaupun sudah diberikan peringatan lisan oleh atasan - - Y - - 19 Menolak mengikuti training atau pendidikan dengan alasan pribadi - Y - - - 20 Tidak menggunakan / tidak membawa ID (tanda pengenal) yang masih berlaku saat memasuki lingkungan kerja - Y - - - 21 Mencatatkan waktu kehadiran karyawan lain dan memanipulasi data kehadiran - - - Y - 22 Memindahkan /mengambil /menyembunyikan/mengubah waktu dan merusak alat pencatat waktu kehadiran - - - Y - B KESELAMATAN KERJA, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
101 1 Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian karyawan dan mengakibatkan rusaknya asset perusahaan a) kerusakan alat/kendaraan dengan nilai kerugian lebih kecil atau sama dengan Rp 5.000.000 - Y - - - Jika Karyawan mengganti rugi senilai kerugian maka kepadanya tidak diberikan sanksi. b) kerusakan alat/kendaraan dengan nilai kerugian lebih kecil atau sama dengan Rp 10.000.000 tetapi lebih besar dari Rp 5.000.000 - - Y - - c) kerusakan alat/kendaraan dengan nilai kerugian lebih kecil atau sama dengan Rp 20.000.000 tetapi lebih besar dari Rp 10.000.000 - - - Y - d) kerusakan alat/kendaraan dengan nilai kerugian lebih dari Rp 20.000.000 - - - - Y 2 Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian karyawan dan mengakibatkan: a) Membahayakan keselamatan jiwa, cedera diri/orang lain - - - Y - b) Mengakibatkan Lost Time Injury (LTI) dengan tingkat keparahan yang tinggi. - - - - Y c) Mengakibatkan kematian orang lain. - - - - Y d) Mengakibatkan cedera serius, cacat permanen bagi diri sendiri ataupun orang lain - - - - Y
102 3 Tidak melaporkan kecelakaan kerja atau incident yang terjadi di lingkungan kerja yang menjadi tanggungjawabnya - - - Y - 4 Pelanggaran Aturan Keselamatan Kerja (Aturan Baku) - - - Y - Mengacu kepada aturan keselamatan pihak pemberi kerja. 5 Mengoperasikan kendaraan atau alat bergerak dengan kecepatan melebihi 0-5 km/jam Y - - - - 6 Mengoperasikan kendaraan atau alat bergerak dengan kecepatan melebihi 6-10 km/jam - Y - - - 7 Mengoperasikan kendaraan atau alat bergerak dengan kecepatan melebihi 11-20 km/jam - - Y - - 8 Mengoperasikan kendaraan atau alat bergerak dengan kecepatan melebihi 21-30 km/jam - - - Y - 9 Mengoperasikan kendaraan atau alat bergerak dengan kecepatan melebihi 30 km/jam - - - - Y 10 Tidak berhenti di rambu STOP / Lampu Merah - - - Y - 11 Mendahului kendaraan lain tidak sesuai dengan prosedur - - Y - - 12 Melanggar jarak aman beriringan - - Y - - 13 Melanggar prosedur mendekati alat produksi atau melanggar jarak aman parkir dengan alat produksi - - Y - -
103 14 Melanggar prosedur dumping ke air/lumpur atau dumping di ketinggian sesuai dengan peraturan yang berlaku - - - Y - 15 Memberikan perintah kepada bawahan yang tidak memiliki izin untuk mengoperasikan kendaraan atau alat produksi. - - - - Y 16 Tidak melaporkan ke atasan terhadap kondisi fisiknya dalam keadaan fatique (Lelah/mengantuk) dan tetap mengoperasikan kendaraan dan berpotensi terjadinya kecelakaan - - Y - - 17 Mengoperasikan kendaraan atau alat produksi dalam keadaan fatique - - - - Y 18 Melanggar prosedur parkir atau meninggalkan kendaraan diparkir dengan potensi bergerak tidak terkendali. - - - Y - 19 Menggunakan Handphone pada saat sedang mengemudi atau mengoperasikan kendaraan ringan atau alat berat. - - - Y - 20 Mengoperasikan kendaraan tanpa acces sticker/stiker commissioning yang valid - - - Y - 21 Mengoperasikan kendaraan dan alat bergerak di bawah pengaruh obat terlarang/alkohol - - - - Y
104 22 Tidak menggunakan sabuk keselamatan ketika mengemudi dan/atau menumpang - - - Y - 23 Tidak memasang label pengaman (danger tag/lock out) sesuai prosedur - - - Y - 24 Melepas label pengaman (danger tag/lock out) orang lain tanpa mengikuti prosedur - - - Y - 25 Mengubah atau merusak alat keselamatan kerja milik perusahaan atau yang diinventariskan kepada masing -masing karyawan (misalnya tabung pemadam kebakaran, alarm, fatique alarm, dll) - - - Y - 26 Tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah ditentukan pada saat melakukan pekerjaan. - Y - - - 27 Tidak membawa KIMPER yang masih berlaku pada saat bekerja dan memaksakan diri untuk tetap mengoperasikan kendaraan/alat berat. - - - Y - 28 Mengoperasikan kendaraan perusahaan tanpa memiliki KIMPER yang masih berlaku - - - - Y 29 Menolak mengikuti program Medical Check Up dan tindak lanjut MCU - - - Y - 30 Tidak mematuhi kebijakan perusahaan tentang lingkungan hidup - - Y - -
105 31 Membuang limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) tidak pada tempatnya atau membiarkan tumpahan limbah B3 di area yang menjadi tanggung jawabnya. - Y - - - 32 Melakukan tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak besar - - - Y - 33 Tidak melakukan pemeriksaan kendaraan atau peralatan lainnya sebelum dioperasikan - Y - - - 34 Tidak melakukan MCU sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh perusahaan tanpa alasan yang dapat diterima - Y - - - C KETIDAKPATUHAN 1 Memberi perintah yang melanggar prosedur kerja di luar keadaan darurat - - - Y - 2 Menolak atau tidak melaksanakan perintah, peraturan-peraturan dan atau ketentuan perusahaan atau tugas yang diberikan. - - Y - - 3 Tidak mentaati atau melakukan kesalahan prosedur, pedoman, ketentuan-ketentuan dan instruksi baik lisan maupun tulisan dari perusahaan - - Y - -
106 4 Memaksa atau menghasut rekan kerja untuk melanggar atau tidak mentaati peraturan perusahaan atau ketentuan perundangundangan - - - Y - 5 Merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. - - - Y - 6 Mencoret-coret ruangan atau gedung di dalam lingkungan perusahaan - - Y - - 7 Tidak sengaja melanggar atau terkesan menolak melakukan perintah atasan. - - Y - - 8 Dengan sengaja melanggar / menolak melakukan perintah atasan karena alasan pribadi. - - - Y - D KECURANGAN 1 Membawa atau memindahkan keluar alat-alat/ barang-barang milik perusahaan tanpa izin dari daerah kerja perusahaan untuk kepentingan pribadi - - - - Y 2 Menjual, menyewakan, menggunakan barang milik perusahaan tanpa izin atau secara bersama-sama membantu orang lain melakukan - - - - Y
107 tindakan tersebut untuk kepentingan pribadi. 3 Memberikan keterangan tidak benar secara tertulis dan atau lisan selama proses rekrutmen. - - - Y - 4 Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan untuk kepentingan pribadi dan merugikan perusahaan. - - - Y - 5 Memberikan keterangan palsu pada saat investigasi. - - - Y - 6 Memberikan keterangan palsu untuk mangkir kerja - - - Y - 7 Menawarkan atau menerima atau memberi sesuatu yang berharga / uang sebagai imbalan mendapatkan suatu pekerjaan, tugas atau tempat kerja. - - - - Y 8 Memperoleh pekerjaan, uang atau bahan-bahan /barang-barang dari perusahaan dengan jalan penipuan atau membantu orang melakukan tindakan tersebut - - - - Y 9 Membuka rahasia atau informasi peka perusahaan kepada karyawan atau orang-orang/pihak-pihak lain yang tidak berhak mengetahuinya - - - - Y
108 10 Penipuan, pencurian dan penggelapan barang / uang milik perusahaan atau milik rekan kerja atau orang lain. - - - - Y 11 Membuat dokumen palsu atau identitas palsu dan akhirnya merugikan perusahaan - - - - Y 12 Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi orang lain demi mencari keuntungan pribadi - - - - Y 13 Terbukti mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat menentang atau tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan dan undang-undang yang berlaku - - - - Y 14 Terlibat dalam transaksi keuangan yang tidak sah - - - - Y E UMUM 1 Melakukan tindakan sabotase atau tindakan sejenisnya yang mengakibatkan terhambatnya kelancaran atau proses produksi serta pelaksanaan serta menyebabkan kerugian pada perusahaan - - - - Y 2 Minum minuman keras dan atau berada di bawah pengaruh alkohol - - - - Y
109 dan atau obat-obatan terlarang pada jam kerja 3 Berada di bawah pengaruh alkohol dan atau obat-obatan terlarang di luar jam kerja dengan mengendarai kendaraan perusahaan atau di fasilitas yang disewa perusahaan (misalnya mess, dll) - - - - Y 4 Mengedarkan alkohol dan obatobatan terlarang di lingkungan kerja. - - - - Y 5 Berjudi di lingkungan perusahaan. - - - - Y 6 Merokok di lingkungan perusahaan dan area kerja. - Y - - - 7 Merokok di dekat kendaraan yang mengangkut bahan yang mudah terbakar atau pada saat pengisian bahan bakar. - - - Y - 8 Membawa senjata tajam atau senjata api yang tidak berhubungan dengan tugas dan pekerjaannya ke dalam lingkungan kerja perusahaan. - - - Y - 9 Berkelahi/memukul/melukai atau mencoba melukai orang di waktu kerja atau dalam lingkungan kerja perusahaan apapun alasannya, kecuali untuk membela diri dari serangan yang tidak beralasan - - - - Y
110 10 Melakukan tindakan pelecehan seksual dan atau tindakan asusila di lokasi kerja perusahaan. - - - - Y 11 Mengancam atau mengintimidasi rekan kerja di manapun dan dalam situasi apapun yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan. - - - - Y 12 Menjual atau mempromosikan barang dagangan selama jam kerja. - Y - - - 13 Mencoret-coret, merobek atau mengambil surat pengumuman atau pemberitahuan yang ditempel pada papan pengumuman. - - Y - -
111 PENJELASAN ATAS PERATURAN PERUSAHAAN EDISI 2023 – 2025 PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas
112 Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Yang dimaksud dengan “penilaian Bersama” adalah penilaian yang dilakukan Bersama oleh Atasan langsung, pimpinan departemen, HR dan pihak lain yang
113 berhubungan dengan karyawan yang mendapatkan promosi tersebut. Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Yang dimaksud “mendapatkan gaji yang sama…namun tunjangan disesuaikan dengan jabatan baru” artinya karyawan yang mendapatkan promosi dan sedang dalam masa orientasi (acting) tidak akan mengalami perubahan upah pokok. Sedangkan upah tidak tetap berupa tunjangan-tunjangan yang lainnya akan disesuaikan dengan upah tidak tetap dari jabatan baru yang diberikan itu atau upah tidak tetapnya disesuaikan dengan karyawan yang memegang jabatan yang sama. Ayat (11) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
114 Ayat (3) Demosi dapat dilakukan setelah karyawan tersebut mendapatkan pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerjanya sesuai dengan kriteria dari jabatan itu. Jika sudah diberikan pembinaan sampai pada Surat peringatan kedua dan karyawan tetap tidak melakukan perbaikan baru setelah itu keputusan demosi dapat dilakukan oleh pimpinan departemen. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas
115 Pasal 12 Ayat (1) Aspek prestasi yang menjadi kriteria penilaian adalah hasil kinerja dari karyawan yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Aspek ini terkait erat dengan pelaksanaan pekerjaan (job description) setiap hari yang dilakukan oleh karyawan. Aspek non prestasi adalah aspek yang menjadi pendukung dari aspek prestasi yang terdiri dari sikap dan perilaku karyawan terhadap pekerjaan, kepatuhan pada aturan dan prosedur kerja. Aspek kehadiran adalah prosentase kehadiran kerja selama masa penilaian. Ketidakhadiran karena alasan apapun yang dikategorikan sebagai izin dibayar atau tidak dibayar akan mengurangi penilaian aspek ini. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hari libur resmi” adalah hari libur nasional, hari yang diliburkan secara nasional atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
116 Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud ayat 2 ini adalah jumlah minimal jam kerja yang harus dijalani oleh seluruh karyawan untuk mendapatkan perhitungan upah tidak tetap berupa uang hadir dan tunjangan yang dihitung berdasarkan kehadiran kerja. Sebagai contoh: Seorang karyawan bekerja mulai pukul 07.30 WITA. Pada pukul 11.00 yang bersangkutan meminta izin pulang kerja karena sakit. Dalam situasi seperti ini yang bersangkutan dikategorikan hadir hanya tidak berhak mendapatkan komponen upah uang hadir dan tunjangan-tunjangan yang dihitung berdasarkan kehadiran kerja karena jumlah jam kerja yang telah dijalaninya adalah 3 jam 30 menit. Ayat (3) Waktu toleransi yang diberikan kepada karyawan adalah maksimal 5 menit. Karena itu karyawan yang terlambat
117 masuk kerja lebih dari 5 menit wajib memberikan laporan kepada atasan langsungnya. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukp jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Yang dimaksud dengan “sebelum jam kerja dimulai” adalah minimal 5 menit sebelum waktu kerja normal dimulai. Contoh. Jam kerja dimulai pukul 06.00 maka izin tidak hadir kerja wajib disampaikan secara lisan melalui SMS atau WhatsApp (WA) kepada Atasan Langsungnya minimal pada pukul 05.55. Ayat (9) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas
118 Ayat (2) Huruf a) Cukup jelas Huruf b) Yang dimaksud “anggota keluarga dalam satu rumah” adalah orang yang tinggal satu rumah dengan karyawan atau kakak atau adik kandung dari karyawan, saudara ipar karyawan, kakek atau nenek dari karyawan. Huruf c) Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan pertama karyawan yang berstatus bujang/lajang. Huruf d) Cukup jelas Huruf e) Cukup jelas Huruf f) Cukup jelas Huruf g) Cukup jelas Huruf h) Cukup jelas
119 Huruf i) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Perhitungan pemotongan upah dihitung dengan ketentuan jumlah hari ketidakhadiran dibagi dengan angka 21 atau 25 (disesuaikan dengan roster kerja). Angka pembagi 21
120 dilakukan bagi karyawan yang bekerja 5 hari dalam seminggu dan angka 25 bagi karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu. Angka pembagi yang sama juga diberlakukan bagi karyawan baru yang direkrut pada tengah bulan berjalan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan “tidak bersedia melaksanakan tugas” adalah karyawan yang menolak melakukan pekerjaan pada hari itu dengan alasan pribadi dan tidak bisa diterima oleh atasan. Terhadap situasi seperti ini atasan wajib memulangkan karyawan yang bersangkutan. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ibadah haji” adalah kewajiban umat islam untuk menjalankan syariat islam ke-6; bukan perjalanan umroh. Sedangkan jangka waktu cuti yang
121 diberikan perusahaan untuk menjalakan ibadah haji adalah maksimal 50 hari sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2015, pasal 7. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “perjalanan ibadah yang serupa” adalah perjalanan rohani bagi umat beragama lain. Misalnya umat kristiani yang mengadakan perjalanan rohani ke Yerusalem, dll. Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “melalui media digital” adalah persetujuan dari Atasan untuk permintaan waktu kerja lembur melalui email, aplikasi pesan singkat (sms) atau aplikasi WhatsApp (WA)Ayat (2) Ayat (2) Waktu kerja lembur yang sah adalah waktu kerja yang sudah disetujui oleh minimal Atasan langsung atau
122 pimpinan departemen yang dibuktikan melalui Form Kerja Lembur. Ketentuan ini tidak berlaku bagi karyawan yang bekerja berdasarkan roster kerja dimana jumlah waktu kerja dalam 1 (satu) hari sudah ditentukan. Dalam situasi seperti ini maka Form Kerja Lembur tidak dibutuhkan. Kecuali ada permintaan khusus untuk melanjutkan pekerjaan setelah jam kerja yang sudah ditentukan atau diperintah kerja pada hari istirahat mingguannya. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat 3 Huruf a) Cukup jelas
123 Huruf b) Yang dimaksud dengan Tunjangan Kehadiran adalah upah tidak tetap yang dihitung berdasarkan kehadiran kerja. Dalam hal ini terdiri atas uang hadir, tunjangan jabatan dan tunjangan operasional yang dihitung berdasarkan kehadiran kerja. Jika tidak ada tunjangan kehadiran maka yang dimaksud adalah tunjangan tetap yang dibayarkan secara bulanan yang dihitung secara proporsional. Contoh. Tunjangan Jabatan dan Operasional per bulan adalah Rp 5.000.000. Maka hitungan proporsional sehari adalah Rp 5.000.000 / 25 hari kerja = Rp 200.000. Huruf c) Cukup jelas Huruf d) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “memperoleh perlakuan yang sama” adalah perusahaan dalam menerapkan system pengupahan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik.
124 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “sejak dimulainya hubungan kerja” adalah sejak adanya perjanjian kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam bentuk perjanjian kerja atau surat kesepakatan Bersama antara perusahaan dengan karyawan. Yang dimaksud dengan “pada saat putusnya hbungan kerja” antara lain karyawan meninggal dunia, adanya perjanjian Bersama, atau adanya penetapan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ayat (3) Yang dimaksud dengan struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan “upah minimum” adalah upah minimum yang ditetapkan oleh kabupaten/kota. Jika kabupaten/kota tidak menetapkan upah minimum maka yang akan digunakan adalah upah minimum propinsi.
125 Ayat (6) Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Yang dimaksud dengan Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang diperoleh seorang wajib pajak. Yang menjadi Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perpajakan.
126 Pasal 35 Ayat 91) Cukup jelas Ayat (2) Pelaksanaan pembayaran THR diatur sebagai berikut: Karyawan yang beragama Islam akan dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri di setiap tahun. Karyawan yang beragama Katolik dan Kristen dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Natal di setiap tahun. Karyawan yang beragama lain seperti Hindu, Budha, Konghuchu atau yang aliran kepercayaan akan dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri di setiap tahun. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas
127 Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Untuk membuktikan situasi-situasi di luar kontrol tersebut, karyawan wajib menyerahkan bukti berupa rincian biaya pendidikan anak, rincian biaya pengobatan dan lain-lain yang diminta oleh perusahaan. Jika bukti tidak bisa diserahkan oleh karyawan maka permohonan pinjaman akan ditolak oleh HR. Ayat (3) Jumlah pinjaman disesuaikan dengan besarnya Gaji Pokok karyawan. Perusahaan hanya memberi pinjaman dengan jumlah tidak lebih dari 5 kali gaji pokok. Misalnya karyawan dengan gaji pokok Rp 5.000.000/bulan maka besaran maksimal Pinjaman adalah Rp 25.000.000.
128 Sedangkan untuk pembayaran cicilan per bulan adalah 30% dari gaji pokok. Misalnya gaji pokok Rp 5.000.000 maka cicilan per bulan minimal adalah 30% x Rp 5.000.000 = Rp 1.500.000. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas
129 Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas
130 Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Surat pemberitahuan memuat antara lain maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja, kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja serta hak lainnya bagi karyawan yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja Ayat (4) Cukup jelas
131 Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas
132 Pasal 71 Ayat (1) Surat peringatan dapat diterbitkan secara tidak berurutan sesuai dengan jenis pelanggaran yang sudah didaftar dalam Tindakan Disiplin. Surat peringatan diterbitkan secara berurutan yaitu: a. surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. b. Apabila karyawan melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka perusahaan dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua. c. Apabila karyawan masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan, Perusahaan dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga. Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga karyawan kembali melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan maka Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.
133 Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila karyawan yang bersangkutan melakukan kembali pelanggaran Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan maka surat peringatan yang diterbitkan oleh perusahaan adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga kecuali apabila karyawan melakukan pelannggaran yang sama maka surat peringatan tidak harus kembali ke peringatan pertama tapi dapat ditingkatkan ke yang lebih berat. Ayat (2) Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat membuat perusahan langsung memutuskan Hubungan Kerja terhadap karyawan, misalnya dalam hal: a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan; b. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan; c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
134 e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja; f. membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan; h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; i. membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas
135 Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian ditandai dengan antara lain adanya potensi penurunan produktivitas Perusahaan atau kelebihan tenaga kerja yang menyebabkan biaya produksi lebih besar. Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas