RPA SEMESTER I TA 2021

Provinsi Kalimantan Selatan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 24, BANJARMASIN 70114; TELEPON (0511) 3354224; FAKSIMILE (0511) 3354834;
SUREL [email protected]; LAMAN
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/KALSEL

NOTA DINAS
NOMOR ND-700/WPB.19/2021

Yth : Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sifat Kalimantan Selatan
Lampiran : Segera
Hal : 1 (satu) berkas
: Laporan Final Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I Tahun 2021
Tanggal
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
: 04 Agustus 2021

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-
655/PB.02/2021 tanggal 21 Juli 2021 hal Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA)
Wilayah Semester I Tahun Anggaran 2021 dan RPA KPPN Semester I TA 2021, bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlampir disampaikan Laporan Final Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I
TA 2021 Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Softcopy Laporan tersebut telah disampaikan kepada Lesson Officer Direktorat
Pelaksanaan Anggaran melalui suretl [email protected] (dengan ccke
[email protected]).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik
Amra

Executive Summary

Kata Pengantar
Ringkasan
Dashboard
Daftar Isi

Keterangan Foto:
Pelaksanaan swab antigen pada Kanwil DJPb Prov. Kalsel



Executive Summary - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester
I Tahun 2021 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat disusun dan selesai
tepat waktu.
Sebagai perwujudan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan
dalam rangka mengawal pelaksanaan APBN, Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2021 ini
disusun dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran dan menilai kualitas
pelaksanaan anggaran dari sisi kebijakan umum, khusus dan teknis operasional untuk kemudian
disusun rekomendasi yang bersifat .strategis maupun teknis.
Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2021 ini memuat analisis permasalahan pelaksanaan
anggaran untuk menemukan rumusan masalah dan akar masalah serta rekomendasi perubahan
regulasi/kebijakan/mekanisme pelaksanaan anggaran. Disamping itu, di bagian akhir reviu
ini disampaikan Early Warning Semester II Tahun Anggaran 2021 dengan mempertimbangkan
permasalahan yang belum terselesaikan di Semester I Tahun 2021 serta lesson learned yang
didapatkan dari Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I
Tahun 2021 ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami
terbuka atas saran dan masukan yang positif untuk meningkatkan
kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan di masa yang akan datang.
Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang
telah ikut membantu dalam penyelesaian laporan ini dan
kami berharap laporan ini juga dapat bermanfaat bagi
semua pihak.

Banjarmasin, 6 Agustus 2021

Sulaimansyah
Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalsel

1

Executive Summary - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

RINGKASAN

Pada awal tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran Belanja K/L di Kalimantan Selatan
sebesar Rp9.158,5 miliar dialokasikan kepada 40 Kementerian/Lembaga yang ada di Kalimantan
Selatan. Alokasi tersebut terbagi dalam Belanja Pegawai sebesar Rp3.540,3 miliar; Belanja Barang
sebesar Rp3.380,9 miliar; Belanja Modal sebesar Rp2.225,7 miliar; dan Belanja Bantuan Sosial sebesar
Rp11,6 miliar. Sampai dengan 30 Juni 2021, realisasi Belanja K/L mencapai Rp3.875,5 miliar atau 42
persen dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp1.954,9 miliar atau 55 persen; Belanja Barang
sebesar Rp1.220,3 miliar atau 36 persen; Belanja Modal sebesar Rp695,7 miliar atau 31 persen; dan
Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4,6 miliar atau 40 persen.

Anggaran yang telah dialokasikan tersebut berhasil diserap hingga 42 persen, sehingga dapat
dikatakan telah melampaui target serapan di semester I tahun 2021 sebesar 40 persen. Pagu dan
realisasi belanja menurut organisasi terlihat bahwa belanja K/L tidak merata sepanjang periode
Semester I 2021. Realisasi paling rendah terjadi di Januari 2021. Realisasi rendah terus berlanjut
sepanjang Triwulan I 2021. Namun demikian, realisasi belanja mulai meningkat pada Triwulan II 2021
dengan total realisasi mencapai 24,67% dari total pagu belanja.

Berdasarkan fungsi, Fungsi Perlindungan Sosial adalah fungsi yang perkembangan pelaksanaannya
paling lambat (29,53%). Berdasarkan jenis belanja, Tingkat realisasi Belanja Pegawai lebih tinggi
daripada jenis belanja lainnya (50,59%). Di sisi lain, Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2021
memiliki tingkat realisasi terendah (32,07%). Di samping itu, tingkat realisasi Belanja Barang (35,72%)
dan Belanja Bantuan Sosial (39,70%) juga masih di bawah harapan (40%).

Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran
makro ekonomi, khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19,
pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup. Dalam rangka
pencapaian sasaran tersebut, Pemerintah melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Program PEN di wilayah Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh lima organisasi K/L. Secara keseluruhan,
kinerja belanja Program PEN masih di bawah harapan. Kementerian Kesehatan merupakan K/L dengan
kinerja terendah dalam mendukung Program PEN. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan merupakan K/L dengan kinerja realisasi belanja Program PEN tertinggi.

Dari sisi belanja prioritas, terdapat beberapa belanja yang menjadi perhatian khusus Pemerintah.
Belanja prioritas yang menjadi perhatian khusus tersebut dilaksanakan oleh delapan K/L di wilayah
Kalimantan Selatan, Sampai dengan 30 Juni 2021, Kementerian Perhubungan telah merealisasikan
84,25% anggaran belanja prioritasnya yang merupakan tingkat realisasi tertinggi di wilayah
Kalimantan Selatan. Di sisi lain, Badan Pengawasan Pemilihan Umum sama sekali belum melaksanakan
anggaran belanja prioritasnya.

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) wilayah, berdasarkan perhitungan yang
diperoleh dari Aplikasi OMSPAN, nilai IKPA Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Periode semester
I TA 2021 adalah 92,13. Dari data capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kurun waktu
semester I TA 2021, masih terdapat 3 indikator IKPA yang perlu untuk ditingkatkan yaitu Halaman III
DIPA, Capaian Ooutput serta Kesalahan SPM.

Pada TA 2021, Belanja Pemerintah Pusat difokuskan untuk mendukung prioritas pembangunan untuk
percepatan pemulihan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan, optimalisasi teknologi informasi juga
menjadi salah satu fokus Belanja Pemerintah Pusat di TA 2021. Belanja Pemerintah Pusat juga
difokuskan untuk mendukung redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Hal ini merupakan
upaya perbaikan dalam bentuk peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar-
K/L, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar-K/L, serta penajaman rumusan program. Di

2

Executive Summary - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

samping itu, Belanja Pemerintah Pusat juga difokuskan pada penajaman biaya operasional sejalan
dengan perubahan proses kerja dalam rangka mendorong efisiensi belanja.

Prioritas pemerintah pada masa pandemi selain difokuskan untuk percepatan dan penanganan
dampak Covid-19 yang terkait kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi, dana APBN tetap
memprioritaskan membiayai pembangunan infrastruktur dan SDM yang tidak dapat ditunda.
Kebijakan refocusing, relaksasi dan realokasi serta penghematan anggaran seluruh
Kementerian/Lembaga ditujukan untuk anggaran kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan mendukung
perekonomian masyarakat serta dunia usaha khususnya UMKM menjadi pilihan terbaik. Selain
kebijakan tersebut, untuk mengurangi dampak penurunan ekonomi masyarakat akibat Covid-19,
kebijakan PEN dilakukan atas APBN berupa pembangunan infrastruktur (perumahan, pemukiman dan
Sumber Daya Air) melalui program padat karya, swakelola dan penggunaan tenaga lokal. Dalam rangka
mendukung kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dana APBN tersebut difokuskan untuk
belanja-belanja prioritas, seperti belanja infrastruktur, belanja PIP, dan belanja bantuan pemerintah.

Analisis atas permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi di Kalimantan Selatan dilakukan
dengan melihat 3 perspektif yaitu regulasi kebijakan , kemampuan internal satuan kerja K/L dan
munculnya kondisi yang tidak dapat dikendalikan.

Salah satu fungsi dari adanya kebijakan maupun regulasi adalah untuk memberikan arah , pedoman
dan tata cara dan mekanisme pelaksanaan suatu kegiatan. Kebijakan pemerintah di bidang keuangan
dan pelaksanaan anggaran sebagai respon atas terjadinya pandemi Covid 19 telah memunculkan
kompleksitas dan kerumitan di tataran teknis pelaksanaan anggaran.Suatu hal yang tidak bisa
dihindari karena situasi yang memaksa.

Salah satu permasalahan utama yang menyebabkan beberapa satuan kerja K/L mempunyai kinerja
yang belum optimal adalah karena dampak dari refocussing anggaran yaitu realokasi dana
disesuaikan dengan kegiatan prioritas pemerintah untuk PC PEN. Hal itu terutama tampak pada proses
revisi refocusing yang ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga satuan kerja daerah
terkendala menunggu penyelessaian revisi DIPA berkenaan.

Ternyata penyelesaian dokumen yang cukup lama juga terjadi di beberapa satuan kerja sehingga
kegiatan relatif tertahan atau terlambat. Ijin multi years contract, pembukaan tanda bintang (blokir),
penetapan menteri untuk alokasi dana tertentu serta petunjuk teknis adalah contoh beberapa
dokumen yang masih ditunggu.

Pemusatan kegiatan pelelangan pada satuan kerja tertentu muncul sebagai salah satu masalah
penyebab keterlambatan pelaksanaan anggaran. Walaupun isu pendaerahan pelelangan sudah lama
bergulir namun masih terjadi pada masa kini dan ternyata terlambat.

Pada perspektif kemampuan internal satuan kerja beberapa permasalahan masih muncul sebagai
salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran. Dalam perspektif ini, kami membahas
terutama terkait aspek manajerial yang menurut hemat kami adalah aspek penting dalam upaya
mengantisipasi kondisi tahun ini yang masih diwarnai dengan pandemi Covid. Namun demikian tidak
mengurangi diperlukannya peningkatan penguasaan kompetensi teknis keuangan oleh manajemen
satuan kerja.

Diantara beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai suatu lesson learned adalah
kecenderungan pengelola keuangan satuan kerja bersikap pasif dalam menghadapi permasalahan
yang sedang dihadapi serta pelaksanaan fungsi koordinasi baik internal maupun eksternal yang belum
optimal sehingga menyebabkan kelambatan penyerapan anggaran.

Dalam perspektif keadaan lain yang tidak bisa dikendalikan menunjukkan indikasi bahwa secara umum
pada pengelola keuangan satuan kerja belum terbentuk pola pikir untuk melakukan mitigasi risiko

3

Executive Summary - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

terhadap kondisi keuangan atau kinerja satuan kerja yang sedang dikelola pada saat ada kejadian yang
luar biasa, belum nampak ada inisiatif untuk melakukan kegiatan dengan cara lain sebagai alternatif
kegiatan yang tergantung kondisi alam serta belum adanya kebijakan dalam hal keberlangsungan
kegiatan dalam situasi force majeure (business continuity plan) terutama pada level teknis
pelaksanaan anggaran.
Pencapaian nilai indikator kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja, masih ada 3 indikator yang
masih perlu ditingkatkan nilainya yaitu : deviasi halaman III DIPA, capaian output serta kesalahan
SPM.
Usulan rekomendasi atas situasi dan kondisi di atas sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja
pelaksanaan anggaran terkait kebijakan , kompetensi teknis dan non teknis manajerial pengelola
keuangan satuan kerja dan penanganan situasi yang tidak bisa atau sulit dikendalikan dan dikontrol.
Penyusunan kebijakan teknis yang sifatnya luar biasa sebagai respon atas kebijakan strategis yang
tidak biasa perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kesulitan di level teknis pelaksanaan kegiatan di
lapangan. Penetapan Standar Operasional dan Prosedur untuk memastikan jangka waktu
penyelesaian berbagai dokumen yang dikerjakan di pusat akan sangat membantu penyusunan
rencana kerja satuan kerja di daerah. Pemusatan kegiatan pelelangan yang menimbulkan kelambatan
penandatanganan kontrak sebaiknya ditinjau ulang untuk melihat efektivitas kegiatan.
Mendorong pengelola keuangan untuk lebih proaktif dalam menghadapi setiap permasalahan
keuangan yang dihadapi oleh satuan kerja serta mengambil inisiatif untuk mencari alternatif kegiatan
yang berpotensi memperlambat penyerapan anggarannya serta dukungan monitoring dan
pengawasan oleh KPA selaku penanggung jawab kegiatan. Termasuk dalam hal ini adalah pada saat
kegiatan tertunda karena pandemi Covid bisa segera dicarikan cara lain melaksanakan kegiatan seperti
daring atau bisa diganti menjadi kegiatan lain sama sekali yang masih mungkin untuk dilaksanakan.
Peningkatan kapasitas SDM dalam bentuk pemahaman atas perlunya mitigasi risiko dalam mengelola
keuangan perlu mulai dijadikan bahan edukasi kepada seluruh pengelola keuangan. Kegiatan yang
mempunyai ketergantungan pada musim perlu dicarikan alternatif atau ide baru agar tidak lagi
tergantung kepada kondisi alam yang tidak menentu.
Kejadian pandemi covid menjadi pelajaran yang berharga untuk segera menyusun sejenis business
continuity plan ( BCP ) khususnya dalam bidang pelaksanaan anggaran yang dimaksudkan agar
kementerian keuangan sebagai institusi pengelola keuangan yang profesional tanggap dalam
menghadapi situasi keuangan yang dinamis dan tidak terduga.

4

Executive Summary - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selata
5

an
5

Executive Summary - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
6

Executive Summary - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ 1
RINGKASAN ....................................................................................................................................................... 2
DASHBOARD INFOGRAFIS ................................................................................................................................. 5
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................ 7
BAB I PENGANTAR ............................................................................................................................................ 10

1.1 Latar Belakang ............................................................................................................................... 10
1.2 Tujuan ............................................................................................................................................ 11
1.3 Ruang Lingkup ............................................................................................................................... 11
1.4 Sumber Data ................................................................................................................................. 11
1.5 Keterbatasan Reviu ....................................................................................................................... 11
BAB II OVERVIEW RINGKAS PELAKSANAAN ANGGARAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN ........................... 14
2.1 Total Pagu dan Realisasi Belanja K/L ............................................................................................. 14
2.2 Pagu dan Realisasi Belanja K/L ...................................................................................................... 14

2.2.1 Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Organisasi ................................................................ 14
2.2.2 Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi ...................................................... 15
2.2.3 Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja ............................................................ 16
2.2.4 Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Kewenangan ............................................................ 17
2.2.5 Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana ........................................................... 18
2.2.6 Pagu dan Realisasi Belanja Program PEN ........................................................................... 18
2.2.7 Pagu dan Realisasi Belanja Prioritas .................................................................................. 19
2.3 IKPA Semester I ............................................................................................................................. 20
2.4 Halaman III DIPA Petikan dan Realisasi Anggaran ......................................................................... 21
2.5 Kebijakan Pelaksanaan Anggaran TA 2021 ................................................................................... 21
2.6 Indikasi Permasalahan Awal .......................................................................................................... 22
BAB III ANALISIS PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN ....................................................................... 24
3.1 Analisis Data dan Informasi ........................................................................................................... 24
3.1.1 Analisis Pagu dan Realisasi 20 Satker Pagu Terbesar ......................................................... 24
3.1.2 Analisis Terhadap Realisasi dengan Prinsip Pareto ............................................................ 27
3.1.3 Belanja Infrastruktur dan Program Indonesia Pintar ......................................................... 28
3.1.4 Perkembangan Belanja Prioritas Beberapa K/L Periode Semester I .................................. 30
3.1.5 Pelaksanaan FGD Dalam Rangka EPA Semester I .............................................................. 33
3.1.6 Deskripsi Terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ........................................... 36
3.1.7 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja KPPN ................................................................... 36
3.1.8 Identifikasi Struktur Akar Masalah Penyerapan Anggaran Semester I .............................. 37
3.2 Rumusan Permasalahan Utama..................................................................................................... 37
3.3 Analisis Atas Rumusan Permasalahn ............................................................................................. 38
3.3.1 Pembahasan dari Perspektif Regulasi dan Kebijakan ........................................................ 38
3.3.2 Pembahasan dari Perspektif Kemampuan Unit Terkait ..................................................... 40
3.3.3 Pembahasan dari Perspektif Keadaan Lain di Luar Kendali ................................................ 41
3.3.4 Pembahasan Lanjutan Capaian IKPA Semester I ............................................................... 42
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI ............................................................................................................ 46
4.1 Simpulan Pelaksanaan Anggaran Semester I ................................................................................ 46
4.2 Simpulan Analisis Masalah ............................................................................................................ 46
BAB V EARLY WARNING SEMESTER II ............................................................................................................... 56
5.1 Early Warning Permasalahan Semester II ..................................................................................... 56
5.2 Strategi Pemecahan Masalah Semester II ..................................................................................... 57
5.3 Target Realisasi Belanja Semester II .............................................................................................. 58

7

Executive Summary - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Persentase Penyerapan Anggaran Belanja K/L per 30 Juni 2021 ......................................................14
Grafik 2.2 Realisasi Belanja K/L Periode Semester I 2021 .................................................................................15
Grafik 2.3 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Klasifikasi Fungsi per 30 Juni 2021 ..........................................15
Grafik 2.4 Realisasi Belanja K/L Menurut Fungsi Periode Semester I 2021 .......................................................16
Grafik 2.5 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja per 30 Juni 2021 .................................................16
Grafik 2.6 Realisasi Belanja K/L per Jenis Belanja periode Semester I 2021......................................................17
Grafik 2.7 Realisasi Belanja K/L Menurut Kewenangan Periode Semster I 2021...............................................17
Grafik 2.8 Realisasi Belanja K/L Menurut Sumber Dana Periode Semester I 2021............................................18
Grafik 2.9 Belanja Program PEN periode Semester I 2021 ................................................................................19
Grafik 2.10 Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Prioritas K/L per 30 Juni 2021 .....................................20
Grafik 2.11 Belanja Prioritas K/L periode Semester I 2021................................................................................20
Grafik 2.12 Kesesuaian Halaman III DIPA Petikan periode Semester I 2021 .....................................................21
Grafik 3.1 Perbandingan Peserta FGD EPA ........................................................................................................34
Grafik 5.1 Tren Realisasi Belanja Semester II Kanwil Kalsel ..............................................................................58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Total Pagu dan Realisasi Belanja K/L per 30 Juni 2021 .....................................................................14
Tabel 2.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Kewenangan .............................................................................16
Tabel 2.3 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Sumber Dana per 30 Juni 2021.................................................18
Tabel 2.4 Belanja Program PEN per 30 Juni 2021 .............................................................................................19
Tabel 2.5 Nilai IKPA Wilayah periode Semester I TA 2021 ................................................................................20
Tabel 3.1 Perbandingan Pagu-Realisasi Seluruh Satker dan 20 Satker dengan Pagu Terbesar .........................24
Tabel 3.2 Perbandingan Pagu-Realisasi per Jenis Belanja Seluruh Satker dan 20 Satker Terbesar ...................26
Tabel 3.3 Proporsi dan Porsi Pagu-Realisasi Seluruh Satker dan 20 Satker Terpilih ........................................27
Tabel 3.4 Belanja Prioritas Kementerian PUPR per 30 Juni 2021.....................................................................28
Tabel 3.5 Belanja Prioritas Pendidikan pada Kementerian Agama per 30 Juni 2021 .......................................30
Tabel 3.6 Belanja Prioritas Pendidikan pada Kemendikbud per 30 Juni 2021 .................................................30
Tabel 3.7 Belanja Prioritas Pertanian per 30 Juni 2021....................................................................................31
Tabel 3.8 Data Peserta EPA bulan Juli 2021 .....................................................................................................33
Tabel 3.9 Hasil Kuisioner Pelaksanaan FGD EPA...............................................................................................34

8

BAB I
PENGANTAR

Latar Belakang
Tujuan

Ruang Lingkup
Sumber Data

Keterbatasan Reviu

Keterangan Foto:
Olahraga di tengah pandemi, tidak lupa menggunakan masker dan patuh terhadap protokol kesehatan.
Ruang Terbuka Hijau Al-Munawaroh, Banjarbaru

BAB I - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

BAB I
PENGANTAR

1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN RPA

APBN tahun anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021. Perencanaan APBN ini
juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial dan perkembangan internasional dan domestik
terkini, kinerja APBN tahun 2019, serta berbagai Langkah antisipatif yang telah ditempuh di tahun
2020, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

APBN Tahun Anggaran 2021 berada pada posisi yang strategis di antara harapan untuk percepatan
pemulihan ekonomi pasca pandemi dan menjadi pondasi untuk mewujudkan visi jangka Panjang
menuju Indonesia emas di tahun 2045. Oleh karena itu APBN Tahun Anggaran 2021 akan menjadi
instrumen Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (recovery) sekaligus melanjutkan reformasi
sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional
termasuk melalui transformasi struktural.

APBN Tahun Anggaran 2021 masih akan menghadapi ketidakpastian yang tinggi dari lingkungan global
yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian domestik ke depan. Dampak Pandemi Covid-19 yang
belum pasti berakhirnya menjadi tantangan yang besar dalam Menyusun APBN Tahun Anggaran 2021
terutama di sisi asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan postur APBN Tahun
Anggaran 2021. Asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan tetap dapat mencerminkan kondisi
yang realistis sekaligus mampu menghadirkan optimisme di tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2021 diperkirakan mencapai 5,0% (lima koma nol
persen). Asumsi pertumbuhan ekonomi ini mempertimbangkan potensi dan risiko yang berasal dari
sisi eksternal antara lain faktor obat/vaksin yang dapat efektif di tahun 2021, pemulihan ekonomi
global pasca pandemi Covid-19 di seluruh dunia, risiko ketegangan geopolitik, fluktuasi harga
komoditas, serta risiko sektor keuangan yang dapat berpengaruh terhadap likuiditas global dan tingkat
investasi. Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan ditopang oleh peningkatan
konsumsi masyarakat sejalan dengan pengendalian penyebaran Covid-19, konsumsi Pemerintah
sebagai bentuk kebijakan Countercyclical yang dijalankan Pemerintah, peningkatan kinerja investasi
sektor swasta dan Pemerintah, serta perbaikan kinerja ekspor-impor. Selain itu, reformasi struktural
terus dilakukan melalui peningkatan produksi, untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Untuk mendorong efektivitas dan efisiensi APBN maka APBN harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya dengan profesional, terbuka dan bertanggung jawab serta berlandaskan asas-asas
akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan keuangan oleh badan
pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Upaya mendorong efektivitas dan efisiensi APBN tersebut telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Di tingkat pusat, Direktorat Pelaksanaan Anggaran memegang peran penting dalam
bentuk perumusan kebijakan pelaksanaan anggaran dan melakukan monitoring dan evaluasi pada
tingkat kementerian, sementara di tingkat regional Kalimantan Selatan, upaya ini dilakukan oleh
Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Bersama-sama dengan KPPN di lingkup kerjanya
yaitu KPPN Banjarmasin, KPPN Tanjung, KPPN Barabai, KPPN Pelaihari dan KPPN Kotabaru.

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Pelaksanaan Anggaran yang berlangsung selama periode tahun anggaran sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

10

BAB I - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Belanja Kementerian/Lembaga. Namun, dengan adanya pandemi, kegiatan Monev Pelaksanaan
Anggaran dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi informasi seperti Virtual Meeting. Hasil dari
pelaksanaan Monev, disertai analisis dan kendala yang terjadi, dituangkan dalam bentuk Laporan
Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) yang disusun tiap semester.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN RPA

Tujuan penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran, adalah :
1. Mengukur dan menilai kinerja pelaksanaan anggaran Semester I Tahun Anggaran 2021 K/L di

wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Mengidentifikasi kendala dan menganalisis permasalahan yang dihadapi satuan kerja lingkup

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan terkait pelaksanaan anggaran Semester I Tahun
Anggaran 2021 dalam masa pandemic Covid-19;
3. Memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kualitas belanja K/L dan
mendukung percepatan penanganan Covid-19.

1.3 RUANG LINGKUP PENULISAN RPA

Ruang Lingkup Reviu Pelaksanaan Anggaran semester I Tahun 2021 ini adalah :
1. Reviu terhadap pelaksanaan atas dana APBN yang dialokasikan ke seluruh satker di wilayah

Kalimantan Selatan dan dibayarkan oleh KPPN lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan
Selatan, mencakup Belanja Pemerintah Pusat, yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang,
Belanja Modal dan Bantuan Sosial, serta Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang meliputi
Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOS) dan Dana Desa;
2. Analisis belanja K/L ditinjau dari alokasi belanja menurut klasifikasi wilayah, organisasi, fungsi,
kewenangan, dan ekonomi;
3. Analisis permasalahan anggaran berupa tracking belanja prioritas yang teridentifikasi
bermasalah, perumusan permasalahan anggaran, serta analisis lanjutan atas permasalahan untuk
melihat akar masalah yang menjadi penyebab.

1.4 SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam identifikasi dan analisis kendala pelaksanaan anggaran di wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan adalah :
1. Data Primer, adalah data kendala pelaksanaan anggaran yang diperoleh langsung dari satuan

kerja, melalui Monev Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan melalui Focus Group Discussion
(FGD), One on One Meeting, wawancara langsung kepada pejabat pengelola perbendaharaan di
masing-masing satuan kerja serta survey berupa kuesioner evaluasi pelaksanaan anggaran yang
disebar kepada satker.
2. Data Sekunder, adalah data kuantitatif pelaksanaan anggaran yang diperoleh dari aplikasi ME
Budget Execution (MEBE) dan OMSPAN, data APBN pada situs resmi Kemenkeu, DJPb dan DJA,
Berita Resmi Statistik pada situs resmi BPS, serta situs-situs lain yang valid dan relevan.

1.5 KETERBATASAN REVIU

Proses analisis data pada RPA ini dilaksanakan menggunakan aplikasi MEBE dan OMSPAN, maka tidak
semua data yang dibutuhkan dapat diunduh secara langsung dalam satu menu, sehingga pencarian
data detil dan pembuatan rekap data dilakukan secara manual sehingga menimbulkan perbedaan
rekap data mandiri dengan data rekap OM SPAN.

11



BAB II

Overview Ringkas Pelaksanaan
Anggaran Wilayah Kalimantan Selatan

Total Pagu dan Realisasi Belanja K/L Wilayah
Pagu dan Realisasi baik Kumulatif Semester I maupun secara Bulanan

IKPA Semester I 2020
Halaman III DIPA vs Realisasi
Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Yang Berbeda di Semester I 2021
Point catatan realisasi belanja rendah dan indikasi permasalahan awal

Keterangan Foto:
Bersenda gurau dengan teman satu hobi tentu dapat menghilangkan stres di tengah pandemi yang tak
kunjung usai. Pasar Kaget Lapangan Murjani, Banjarbaru

BAB II - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

BAB II
OVERVIEW RINGKAS PELAKSANAAN ANGGARAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

2.1. TOTAL PAGU DAN REALISASI BELANJA K/L WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Grafik 2.1 Persentase Penyerapan Anggaran Belanja K/L per 30 Juni 2021

Sumber: Diolah dari MEBE

Anggaran belanja K/L wilayah Kalimantan Selatan TA 2021 direncanakan sebesar
Rp9.275.158.294.000,00. Sampai dengan 30 Juni 2021, realisasi belanja K/L mencapai
Rp3.699.879.467.926,00 (40,64%). Tiga K/L dengan persentase penyerapan anggaran belanja tertinggi
secara berturut-turut ialah Kementerian Perhubungan (57,39%), Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia (53,44%), dan Badan Kepegawaian Negara (51,79%). Di sisi lain, tiga K/L dengan tingkat
realisasi belanja terendah berturut ialah Kementerian Dalam Negeri (3,11%), Kementerian
Ketenagakerjaan (9,85%), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (14,30%).

2.2. PAGU DAN REALISASI BELANJA K/L WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

2.2.1. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Organisasi
Anggaran Belanja Negara dapat dikelompokkan berdasarkan struktur organisasi K/L dan BUN.

Per 30 Juni 2021, di wilayah Kalimantan Selatan terdapat empat puluh satu organisasi K/L yang
mempunyai pagu anggaran belanja yang bersumber dari APBN. Adapun total pagu dan realisasi
belanja K/L wilayah Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Total Pagu dan Realisasi Belanja K/L per 30 Juni 2021

No. Kementerian Negara/Lembaga Pagu Realisasi %

1. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 2.299,4 773,8 34%

2. Kementerian Agama 1.623,7 765,1 47%

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia 1.094,5 609,5 56%

4. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 828,2 287,1 35%

5. Kementerian Pertahanan 641,6 347,8 54%

6. Kementerian Pertanian 404,0 118,9 29%

7. Kementerian Perhubungan 256,1 149,2 58%

14

BAB II - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

8. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn 246,4 95,3 39%
9. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri 211,3 103,1 49%
10. Kementerian Kesehatan 200,8 51,8 26%
11. Total K/L Lainnya 1.352,5 573,8 42%
9.103,49 3.699,88 42%
Total

Sumber: Diolah dari MEBE

Grafik 2.2 menunjukkan bahwa realisasi belanja K/L tidak merata sepanjang periode Semester I
2021. Realisasi paling rendah terjadi di Januari 2021. Realisasi rendah terus berlanjut sepanjang
Triwulan I 2021. Namun demikian, realisasi belanja mulai meningkat pada Triwulan II 2021 dengan
total realisasi mencapai 24,67% dari total pagu belanja.

Grafik 2.2 Realisasi Belanja K/L Periode Semester I 2021

Sumber: Diolah dari MEBE

2.2.2 Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi
Grafik 2.3 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Klasifikasi Fungsi per 30 Juni 2021

Sumber: Diolah dari MEBE

Sampai dengan 30 Juni 2021, di wilayah Kalimantan Selatan tidak ada Satker K/L yang
melaksanakan fungsi Pariwisata yang merupakan salah satu sektor terdampak pandemi COVID-19.

15

BAB II - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
Pelaksanaan fungsi Pertahanan di wilayah Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi kemajuannya
(49,83%). Di sisi lain, fungsi Perlindungan Sosial adalah fungsi yang perkembangan pelaksanaannya
paling lambat (29,53%).

Grafik 2.4 Realisasi Belanja K/L Menurut Fungsi Periode Semester I 2021

Sumber: Diolah dari MEBE

Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di wilayah Kalimantan Selatan kurang signifikan di
Triwulan I 2021. Memasuki Triwulan II, peran penting Satker K/L dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi
pemerintahan mulai terlihat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja Satker K/L di
Triwulan II.
2.2.3. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Klasifikasi Jenis Belanja adalah pengelompokan anggaran Belanja Negara berdasarkan Jenis
belanja pada K/L dan BUN. Belanja yang dilaksanakan oleh Satker K/L ada empat jenis. Belanja
Pemerintah Pusat menurut Klasifikasi Jenis Belanja di wilayah Kalimantan Selatan ditunjukkan oleh
Grafik 2.5.

Grafik 2.5 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja per 30 Juni 2021

Sumber: Diolah dari MEBE

Tingkat realisasi Belanja Pegawai lebih tinggi daripada jenis belanja lainnya (50,59%). Di sisi lain,
Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2021 memiliki tingkat realisasi terendah (32,07%). Di samping
itu, tingkat realisasi Belanja Barang (35,72%) dan Belanja Bantuan Sosial (39,70%) juga masih di bawah
harapan (40%).

16

BAB II - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
Grafik 2.6 Realisasi Belanja K/L per Jenis Belanja Periode Semester I 2021

Sumber: Diolah dari MEBE

2.2.4. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Kewenangan
Belanja K/L dapat dikelompokkan menurut segmen kewenangan. Kewenangan organisasi K/L

terdiri dari empat jenis. Adapun pagu dan realisasi belanja K/L menurut kewenangan dapat dilihat
pada Tabel 2.2 dalam miliar rupiah.

Tabel 2.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Kewenangan per 30 Juni 2021

No. Kewenangan Pagu Realisasi %

1. Kantor Pusat 2.261,2 764,4 34%

2. Kantor Daerah 6.573,2 3.022,5 46%

3. Dekonsentrasi 79,9 18,4 23%

4. Tugas Pembantuan 244,2 70,2 29%

Total 9.158,5 3.875,5 3.875,5

Sumber: Diolah dari MEBE

Kinerja realisasi belanja tertinggi dicapai oleh jenis kewenangan Kantor Daerah. Di sisi lain, jenis
kewenangan yang lain masih memiliki kinerja realisasi belanja di bawah harapan (40%). Adapun
realisasi belanja K/L per bulan menurut kewenangan periode Semester I 2021 dapat dilihat pada Grafik
2.7.

Grafik 2.7 Realisasi Belanja K/L Menurut Kewenangan Periode Semester I 2021

Sumber: Diolah dari MEBE

17

BAB II - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

2.2.5. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana
Belanja K/L juga dapat dikelompokkan menurut sumber dananya. Terdapat delapan jenis

sumber dana atas belanja K/L di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun rincian pagu dan realisasi belanja
K/L menurut sumber dana dapat dilihat pada Tabel 2.3 dalam miliar rupiah.

Tabel 2.3 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Sumber Dana per 30 Juni 2021

No. Sumber Dana Pagu Realisasi %

1. Rupiah Murni 7.359,4 3.421,9 46%

2. Pinjaman Luar Negeri 287,7 113,6 39%

3. Badan Layanan Umum 55,1 20,1 36%

4. Hibah Langsung Dalam Negeri 80,3 27,4 34%

5. Rupiah Murni Pendamping 1,0 0,3 30%

6. Hibah Luar Negeri 28,3 8,0 28%

7. Penerimaan Negara Bukan Pajak 644,9 158,7 25%

8. Surat Berharga Syariah Negara 701,6 125,5 18%

Total 9.103,49 3.699,88 40,64

Sumber: Diolah dari MEBE

Sampai dengan periode Semester I 2021, hanya belanja K/L dengan sumber dana Rupiah Murni
yang berhasil mencapai harapan. Sebaliknya, realisasi belanja K/L dengan sumber dana selain Rupiah
Murni masih di bawah 40%. Grafik 2.8 menunjukkan realisasi belanja K/L per bulan menurut sumber
dananya untuk periode Semester I 2021.

Grafik 2.8 Realisasi Belanja K/L Menurut Sumber Dana Periode Semester I 2021

Sumber: Diolah dari MEBE

2.2.6. Pagu dan Realisasi Belanja Program PEN
Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup

sasaran makro ekonomi, khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19,
pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup. Dalam rangka
pencapaian sasaran tersebut, Pemerintah melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Program PEN di wilayah Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh lima organisasi K/L.

18

BAB II - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 2.4 Belanja Program PEN per 30 Juni 2021

No. Kementerian Negara/Lembaga Pagu Realisasi %

1. Kementerian Pertanian (018) 53,68 11,72 21,84

2. Kementerian Kesehatan (024) 9,70 0,63 6,51

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (029) 9,55 4,25 44,49

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) 22,08 2,13 9,65

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (033) 759,37 317,56 41,82

Total 854,37 336,29 39,36

Sumber: Diolah dari MEBE

Secara keseluruhan, kinerja belanja Program PEN masih di bawah harapan. Kementerian
Kesehatan merupakan K/L dengan kinerja terendah dalam mendukung Program PEN. Di sisi lain,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan K/L dengan kinerja realisasi belanja
Program PEN tertinggi.

Grafik 2.9 Belanja Program PEN Periode Semester I 2021

Sumber: Diolah dari MEBE

2.2.7. Pagu dan Realisasi Belanja Prioritas
Sampai dengan 30 Juni 2021, Kementerian Perhubungan telah merealisasikan 84,25%

anggaran belanja prioritasnya yang merupakan tingkat realisasi tertinggi di wilayah Kalimantan
Selatan. Di sisi lain, Badan Pengawasan Pemilihan Umum sama sekali belum melaksanakan anggaran
belanja prioritasnya. Grafik 2.10 menunjukkan kesenjangan kinerja realisasi belanja prioritas K/L di
wilayah Kalimantan Selatan.

19

BAB II - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
Grafik 2.10 Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Prioritas K/L per 30 Juni 2021

Sumber: Diolah dari MEBE

Di antara belanja prioritas, terdapat beberapa belanja yang menjadi perhatian khusus
Pemerintah. Belanja prioritas yang menjadi perhatian khusus tersebut dilaksanakan oleh delapan K/L
di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun realisasi belanja prioritas tersebut ditunjukkan oleh Grafik 2.11
dalam miliar rupiah.

Grafik 2.11 Belanja Prioritas K/L Periode Semester I 2021

Sumber: Diolah dari MEBE

2.3. IKPA SEMESTER I 2021

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh BUN untuk
mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap
perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan efisiensi
pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA dilakukan dengan menggunakan Aplikasi OM-SPAN. Adapun
nilai IKPA wilayah periode semester I TA 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Nilai IKPA Wilayah Periode Semester I TA 2021

No. Indikator Nilai

1. Revisi DIPA 99,68

2. Deviasi Halaman III DIPA 89,97

3. Pagu Minus 100

4. Penyampaian Data Kontrak 93

5. Pengelolaan UP dan TUP 96

6. Penyampaian LPJ Bendahara 99,39

20

BAB II - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

7. Dispensasi Penyampaian SPM 100

8. Penyerapan Anggaran 100

9. Penyelesaian Tagihan 99,46

10. Capaian Output 70,68

11. Retur SP2D 99,68

12. Pengembalian/Kesalahan SPM 85

13. Renkas 90

Nilai Akhir 92,13

Sumber: Diolah dari OM-SPAN

2.4. HALAMAN III DIPA PETIKAN VERSUS REALISASI ANGGARAN

Halaman III DIPA Petikan memuat rencana penarikan dana. Rencana penarikan dana tersebut
diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan Kegiatan. Pengukuran beda antara rencana penarikan dana
dalam halaman III DIPA Petikan dan realisasi anggaran merupakan penilaian kesesuaian antara
perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Grafik 2.12 Kesesuaian Halaman III DIPA Petikan Periode Semester I 2021

Sumber: Diolah dari MEBE

Grafik 2.12 menunjukkan bahwa beda Halaman III DIPA Petikan di Semester I 2021 cukup
fluktuatif. Selisih paling besar terjadi di bulan Juni 2021. Sebaliknya, bulan Maret 2021 merupakan
bulan dengan selisih Halaman III DIPA Petikan terkecil.

2.5. KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2021

Belanja Pemerintah Pusat memiliki peran penting dalam pelaksanaan agenda pembangunan
pemerintah. Belanja Pemerintah Pusat TA 2021 diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju
adaptasi kebiasaan baru secara bertahap. Selain itu, Belanja Pemerintah Pusat diharapkan mampu
menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia
pascapandemi COVID-19. Pada TA 2021, Belanja Pemerintah Pusat juga diarahkan untuk penguatan
reformasi untuk keluar dari middle income trap.

Pada TA 2021, Belanja Pemerintah Pusat difokuskan untuk mendukung prioritas
pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan
publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan, optimalisasi teknologi
informasi juga menjadi salah satu fokus Belanja Pemerintah Pusat di TA 2021. Belanja Pemerintah
Pusat juga difokuskan untuk mendukung redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Hal ini
merupakan upaya perbaikan dalam bentuk peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan
pembangunan antar-K/L, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar-K/L, serta penajaman

21

BAB II - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
rumusan program. Di samping itu, Belanja Pemerintah Pusat juga difokuskan pada penajaman biaya
operasional sejalan dengan perubahan proses kerja dalam rangka mendorong efisiensi belanja.
2.6. INDIKASI PERMASALAHAN AWAL

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, ditemukan beberapa indikasi permasalahan awal.
Terdapat kesenjangan yang sangat tinggi antara K/L dengan tingkat realisasi tertinggi dan terendah.
Selain itu, tujuh dari lima belas K/L dengan pagu tertinggi masih memiliki tingkat realisasi belanja di
bawah 40%. Rata-rata tingkat realisasi dari dua puluh enam K/L lainnya pun masih belum mencapai
40%. Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L periode Semester I 2021 masih tidak merata.

Penyelenggaraan fungsi Perlindungan Sosial masih belum signifikan dari sisi realisasi belanja
(29,53%). Hal yang tidak terlalu jauh berbeda juga terjadi pada penyenggaraan fungsi Kesehatan
(31,48%) dan Ekonomi (34,86%). Di samping itu, realisasi belanja K/L selain belanja pegawai masih di
bawah 40%. Realisasi belanja K/L dengan jenis kewenangan selain Kantor Daerah juga belum
mencapai 40%. Di sisi lain, hanya belanja K/L dengan sumber dana RM yang realisasinya mencapai
40%.

Realisasi belanja Program PEN secara keseluruhan masih belum mencapai 40%. Realisasi
belanja prioritas K/L yang menjadi perhatian khusus Pemerintah juga masih di bawah 40%. Selain itu,
nilai kinerja capaian output Satker K/L masih jauh di bawah harapan (70,68%). Di sisi lain, masih sering
terjadi pengembalian SPM oleh KPPN di periode Semester I 2021. Perbedaan antara halaman III DIPA
Petikan dan realisasi anggaran juga masih fluktuatif dengan perbedaan paling besar terjadi di bulan
Januari, April, dan Juni.

22

BAB III

Analisis Permasalahan
Pelaksanaan Anggaran

Analisis Data Dan Informasi
Rumusan Permasalahan Utama
Analisis Atas Rumusan Permasalahan

Keterangan Foto:
Matahari pagi dipercaya mampu menangkal virus penyakit karena mengandung vitamin D yang diperlukan
oleh tubuh. Lapangan Murjani, Banjarbaru

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

BAB III
ANALISIS PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN

3.1. ANALISIS DATA DAN INFORMASI

3.1.1. Analisis pagu realisasi terhadap 20 Satker dengan pagu terbesar
Analisis Permasalahan yang terkait dengan tingkat realisasi dan kendalanya menggunakan

analisis deskriptif kuantitatif, yaitu memperbandingkan antara pagu dan realisasi dari berbagai sudut
pandang untuk seluruh satker dan dua puluh satker dengan pagu terbesar kemudian digabungkan
dengan informasi yang diperoleh dari kegiatan forum group diskusi (FGD) Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran terhadap 32 satker dengan tingkat realisasi rendah. Berdasarkan gambaran angka-angka
yang diperoleh dari hasil olah data pada aplikasi MEBE dan informasi yang diperoleh dari satker
kemudian coba dicari kendala utamanya dan selanjutnya diusulkan rekomendasi untuk antisipasi
permasalahan serupa pada periode selanjutnya. Namun dalam perhitungannya, data yang diambil
untuk diperbandingkan adalah 20 satker dengan pagu terbesar, mengingat total pagu 20 satker
tersebut mencerminkan 47,34% dari keseluruhan pagu K/L yang ada dan total realisasi 20 satker
dengan pagu terbesar tersebut mencerminkan 42,90% dari total realisasi seluruh satker.

Berikut adalah gambaran perbandingan antara pagu dan realisasi seluruh satker dan 20 satker
dengan pagu terbesar berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi MEBE per 30 Juni 2021 dalam
jutaan rupiah

Tabel 3.1 Perbandingan Pagu-Realisasi Seluruh Satker dan 20 Satker dengan Pagu Terbesar

PAGU REALISASI % Realisasi dibanding Pagu

Jenis % 20 % 20 Seluru
satker satker h
NMFUNGSI Belanj Seluruh terhada Seluruh terhada 20
a Satker (548) Satker Satker
20 Satker p Satker (548) 20 Satker p (548) Ket Ket
seluruh seluruh
satker satker

A BC D E=D/C F G H=G/H I=F/C J K=G/D L

51 195.492,31 0,00% 109.862,50 0,00% 56,20% Real
52 Tinggi
53
PELAYANAN 278.284,53 0,00% 91.859,51 0,00% 33,01% Real
UMUM Rendah

20.406,85 0,00% 6.134,39 0,00% 30,06% Real
Rendah

51 968.887,37 62.252,50 6,43% 593.825,81 41.849,04 7,05% 61,29% Real 67,22 Real
52 Tinggi % Tinggi
53
KETERTIBAN 616.092,55 27.039,31 4,39% 287.101,92 18.824,90 6,56% 46,60% Real 69,62 Real
DAN Normal % Tinggi

KEAMANAN

87.736,26 0,00% 18.821,67 0,00% 21,45% Real
Rendah

52 105.270,97 88.108,15 83,70% 46.712,50 40.994,36 87,76% 44,37% Real 46,53 Real
Normal % Normal

PERTAHANAN 51 531.548,53 465.635,81 87,60% 299.031,79 266.975,59 89,28% 56,26% Real 57,34 Real
Tinggi % Tinggi

53 4.741,40 0,00% 2.067,77 0,00% 43,61% Real
Normal

EKONOMI 52 859.880,63 491.333,89 57,14% 293.478,93 154.123,18 52,52% 34,13% Real 31,37 Real
Rendah % Rendah

24

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

53 1.454.199,4 1.293.711,3 88,96% 473.277,22 Real 32,26 Real
51 417.361,64 88,19% 32,55% Renda % Renda
52
h h

172.726,14 8.652,94 5,01% 90.482,74 4.436,15 4,90% 52,39% Real 51,27 Real
Tinggi % Tinggi

623.449,01 393.007,99 63,04% 199.400,57 Real 28,64 Real
112.555,91 56,45% 31,98% Renda % Renda

h h

53 372.461,37 349.512,56 93,84% 93.906,37 Real 26,40 Real
PENDIDIKAN 92.279,39 98,27% 25,21% Renda % Renda

51 h h

1.319.824,6 466.661,32 35,36% 681.136,34 237.906,53 34,93% 51,61% Real 50,98 Real
Tinggi % Tinggi

57 9.890,10 9.860,40 99,70% 4.587,00 4.587,00 100,00% 46,38% Real 46,52 Real
Normal % Normal

52 128.403,17 0,00% 33.606,24 0,00% 26,17% Real
Rendah

KESEHATAN 53 52.213,99 0,00% 4.088,43 0,00% 7,83% Real
Rendah

51 118.967,93 0,00% 61.301,11 0,00% 51,53% Real
Tinggi

52 56.258,29 0,00% 22.969,37 0,00% 40,83% Real
Normal

AGAMA 51 156.506,47 0,00% 81.975,74 0,00% 52,38% Real
Tinggi

53 2.621,89 0,00% 614,86 0,00% 23,45% Real
Rendah

52 27.386,93 0,00% 7.875,49 0,00% 28,76% Real
Rendah

PERLINDUNGA 57 1.664,25 0,00% 0,00% Real
N SOSIAL 51 Rendah

8.804,35 0,00% 4.331,38 0,00% 49,20% Real
Normal

53 3.902,00 0,00% 558,06 0,00% 14,30% Real
Rendah

52 302.942,96 94.980,34 31,35% 108.444,84 51.811,27 47,78% 35,80% Real 54,55 Real
Rendah % Tinggi

LINGKUNGAN 53 8.211,65 6.124,19 74,58% 1.276,98 Real 10,39 Real
HIDUP 636,21 49,82% 15,55% Renda % Renda

h h

51 65.760,06 23.882,80 36,32% 32.248,39 9.456,87 29,33% 49,04% Real 39,60 Real
Normal % Rendah

52 367.074,11 336.390,93 91,64% 125.563,28 Real 33,88 Real
51 113.963,89 90,76% 34,21% Renda % Renda

PERUMAHAN h h
DAN FASILITAS
192,36 0,00% 9,96 0,00% 5,18% Real
UMUM Rendah

53 218.830,94 218.684,44 99,93% 94.915,08 94.768,58 99,85% 43,37% Real 43,34 Real
Normal % Normal

- 52 15.867,72 0,00% 3.336,37 0,00% 21,03% Real
Rendah

- 51 1.587,44 0,00% 702,61 0,00% 44,26% Real
Normal

- 53 415,23 0,00% - 0,00% Real
Rendah

JUMLAH 9.158.503,8 4.335.838,9 47,34% 3.875.505,2 1.662.530,5 42,90% 42,32% Real 38,34 Real
21 21 Normal % Rendah

Sumber data Aplikasi MEBE diolah

25

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Dua puluh satker dengan pagu terbesar mencerminkan 47,34% dari keseluruhan pagu, dan
realisasi 20 satker dengan pagu terbesar mencerminkan 42,90% dari keseluruhan realisasi. Sementara
bila dilihat dari per fungsi dan per jenis belanja, terdapat 6 fungsi dimana pagu dari 20 satker tersebut
sangat dominan, artinya tinggi rendahnya realisasi pada 20 satker tersebut akan sangat
mempengaruhi tingkat realisasi secara keseluruhan pada fungsi-fungsi dan jenis belanja yang ada.
Namun demikian, bila dilihat secara keseluruhan fungsi, rendahnya tingkat realisasi pada 20 satker
dengan pagu terbesar tidak cukup mempengaruhi tingkat realisasi secara keseluruhan, ini terlihat dari
tingkat realisasi 20 satker dengan pagu terbesar dalam kategori rendah (38,34%) sementara tingkat
realisasi secara keseluruhan dalam kategori normal (42,32%).

Sementara itu, bila analisa dipertajam dengan tidak memperhitungkan jenis belanja pegawai,
akan terlihat kondisi yang berbeda,dimana tingkat realisasi 20 satker dengan pagu terbesar, relatif
mempunyai pengaruh terhadap total realisasi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat realisasi dari
20 satker tersebut padahal porsi pagunya adalah 58,89% dari keseluruhan pagu, yaitu sebesar 33,30%
sementara total tingkat realisasi seluruh satker adalah 34,19%. Dan diantara jenis belanja yang paling
dominan mempengaruhi tingkat realisasinya adalah jenis belanja modal. Hal ini terlihat dengan data
bahwa pagu belanja modal 20 satker tersebut mempunyai porsi 83,93% dari keseluruhan pagu belanja
modal yang ada sementara realisasinya masih rendah, yaitu 32,39%.

Adapun gambaran perbandingan tingkat pagu dan realisasi per jenis belanja dalam jutaan
rupiah dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Perbandingan Pagu-Realisasi Per Jenis Belanja Seluruh Satker dan 20 Satker dengan Pagu
Terbesar

PAGU REALISASI % Realisasi dibanding Pagu

Jenis Seluruh % 20 satker Seluruh % 20 satker Seluruh 20
Belanja Satker (548) terhadap Satker (548) terhadap Satker Satker
seluruh seluruh (548)
20 Satker 20 Satker Ket Ket
satker satker

AB C D E=D/C F G H=G/H I=F/C J K=G/D L

Jumlah 3.540.297,59 1.027.085,37 29,01% 1.954.908,37 560.624,18 28,68% 55,22% Real 54,58% Real
51 42,32% 1.220.349,02 492.273,51 40,34% 36,10% Tinggi Tinggi
83,93% 695.660,83 605.045,82 86,97% 31,26%
Jumlah 3.380.910,87 1.430.860,61 85,34% 100,00% 39,70% Real 34,40% Real
52 4.587,00 4.587,00 Rendah Rendah

Jumlah 2.225.741,01 1.868.032,53 Real 32,39% Real
53 Rendah Rendah

Jumlah 11.554,35 9.860,40 Real 46,52% Real
57 Rendah Normal

TOTAL 9.158.503,82 4.335.838,91 47,34% 3.875.505,22 1.662.530,51 42,90% 42,32% Real 38,34% Real
Normal Rendah

Sumber data Aplikasi MEBE diolah

Kesimpulan yang didapat dari olahan data diatas adalah, tingkat realisasi 20 satker dengan pagu
terbesar relatif tidak mempengaruhi tingkat realisasi secara keseluruhan. Hal ini terlihat bahwa
meskipun tingkat realisasi 20 satker tersebut rendah (38,34%) namun secara keseluruhan tingkat
realisasi seluruh satker masih terbilang normal (42,32%). Namun bila dilihat dari jenis belanjanya,
maka jenis belanja modal pada 20 satker dengan pagu terbesar sangat dominan mempengaruhi

26

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

tingkat realisasi menurut jenis belanja. Hal ini dikarenakan porsi pagu belanja modal pada 20 satker
tersebut adalah 83,93% dari total pagu belanja modal, sementara tingkat realisasinya masih rendah
yaitu 32,39%, sehingga mempengaruhi tingkat realisasi belanja modal secara keseluruhan
yaitu sebesar 31,26%.

Tabel 3.3. Proporsi dan porsi pagu-realiasi seluruh satker dan 20 satker terpilih (dalam Juta rupiah)

PAGU REALISASI

Jenis Seluruh Proporsi 20 Satker Proporsi Seluruh Proporsi 20 Satker Proporsi Porsi
Belanja Satker (548) pagu pagu Satker (548) Realisasi Realisasi Realisasi 20
terhadap terhadap
terhadap terhadap total pagu total pagu satker
total pagu pagu 20 20 Satker terhadap
satker realisasi
seluruh

satker

AB C D E FG H I J
38,66% 1.027.085,37 23,69% 1.954.908,37 21,35% 560.624,18 12,93% 28,68%
Jumlah 3.540.297,59 36,92% 1.430.860,61 33,00% 492.273,51 11,35% 40,34%
51 24,30% 1.868.032,53 43,08% 605.045,82 13,95% 86,97%
0,13% 0,23% 0,11% 100,00%
Jumlah 3.380.910,87 9.860,40 1.220.349,02 13,32% 4.587,00
52

Jumlah 2.225.741,01 695.660,83 7,60%
53

Jumlah 11.554,35 4.587,00 0,05%
57

TOTAL 9.158.503,82 100,00% 4.335.838,91 100,00% 3.875.505,22 42,32% 1.662.530,51 38,34% 42,90%
Sumber data Aplikasi MEBE diolah

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa pemilihan 20 satker dengan pagu terbesar mampu
menggambarkan keterwakilan data pagu dan realisasi yang ada. Hal ini terlihat dari porsi realisasi pada
jenis belanja barang yang mewakili 40,34% data seluruh realisasi, dan realisasi belanja modal mewakili
86,97% dari total realisasi jenis belanja modal. Bahkan khusus untuk jenis belanja bantuan sosial
mewakili 100% data total realisasi. Satu-satunya realisasi jenis belanja yang kurang mewakili data yang
ada adalah jenis belanja pegawai, dimana tingkat realisasi belanja pegawai pada 20 satker terpilih
dibandingkan dengan total pagu 20 satker terpilih adalah 12,93%, sementara bila dilihat dari total
realisasi belanja pegawai dibandingkan dengan total pagu seluruh satker adalah 21,35%. Dengan kata
lain, keterwakilan data untuk dianalisis bila dilihat per jenis belanja pada 20 satker terpilih sudah relatif
memenuhi.

3.1.2. Analisis terhadap Realisasi Rendah Dengan Prinsip Pareto
Analisis terhadap realisasi belanja rendah dilakukan dengan menggunakan metode tracking

analysis. Dalam proses pengamatan, diterapkan prinsip Pareto. Prinsip Pareto menyatakan bahwa
80% konsekuensi berasal dari 20% penyebab. Prinsip ini berfungsi sebagai pengingat umum bahwa
hubungan antara input dan output tidak seimbang.

Pelacakan dilakukan terhadap seratus sepuluh Satker dengan pagu belanja tertinggi dari total
548 Satker. Seratus sepuluh Satker tersebut mewakili seluruh empat puluh satu K/L yang ada di
wilayah Kalimantan Selatan. Total pagu belanja seratus sepuluh Satker tersebut mencapai 79,81%
total pagu belanja K/L di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan demikian, jumlah observasi yang dipilih
dapat dikatakan telah memenuhi prinsip Pareto.

27

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil pelacakan, terdapat 569 KRO yang realisasi belanjanya masih belum optimal.
569 KRO tersebut tersebar di seratus delapan Satker pada dua puluh enam K/L. Realisasi rendah paling
banyak terjadi pada alokasi belanja barang (505 KRO). Realisasi rendah juga terjadi pada alokasi
belanja modal yang tersebar di sembilan puluh tujuh KRO. Di samping itu, masih terdapat alokasi
belanja pegawai (tujuh KRO) dan belanja bantuan sosial (satu KRO) yang realisasinya masih di bawah
40%.

Dalam uraian setelah ini, penyajian data dan atau informasi dilakukan secara deskriptif di bagian
awal untuk menggambarkan perkembangan belanja Infrastruktur dan Program Indonesia Pintar serta
di bagian berikutnya meliputi penyajian data perkembangan belanja di beberapa K/L prioritas.

3.1.3. Belanja Infrastruktur dan Program Indonesia Pintar ( Bantuan Pemerintah).
Realisasi belanja rendah di wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar dipengaruhi oleh lima

belas K/L terbesar wilayah. Dalam laporan RPA semester ini, beberapa kegiatan prioritas yang akan
dilihat perkembangan dan dinamikanya adalah belanja infrastruktur , belanja PIP termasuk di
dalamnya komponen bantuan pemerintah yang dibayarkan melalui KPPN di wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan.

Pada bagian pertama, untuk melihat dinamika belanja infrastruktur, kami menggunakan data
milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sebagai bahan
rujukan. Perihal ini sudah menjadi kelaziman dengan melihat alokasi dana belanja infrastruktur
sebagian besar berada di bawah pengelolaan Kementerian PUPR.

Untuk melihat lebih rinci komponen kegiatan yang dimiliki oleh KementerianPU, kami melihat
unsur struktur anggaran yang berada di level Klasifikasi Rincian Output (KRO). KRO menyajikan data
dan informasi yang lebih detil dibanding dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu harapanya,
kami bisa melihat kondisi yang terjadi secara riil walupun tidak sama persis tetapi paling tidak bisa
mendekatinya.

Berdasarkan data yang diambil dari MEBE, masih terdapat dua puluh tujuh KRO yang
realisasinya masih di bawah 40%. Dua puluh tujuh KRO tersebut termasuk sepuluh KRO prioritas.
Adapun rincian realisasi KRO prioritas per 30 Juni 2021 pada Kementerian PUPR dapat dilihat pada
Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Belanja Prioritas Kementerian PUPR per 30 Juni 2021

Fungsi/KRO Pagu Realisasi %

Ekonomi 1.120.308.406.000 211.446.236.561 18,87

Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) 62.168.479.000 8.869.678.820 14,27

Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) 9.381.421.000 2.527.346.700 26,94

Prasarana Bidang SDA dan Irigasi 46.900.000.000 10.206.777.121 21,76

Prasarana Jaringan Sumber Daya Air 270.471.231.000 70.622.441.045 26,11

OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) 366.028.229.000 45.691.600.610 12,48

28

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) 218.008.453.000 50.905.343.234 23,35

OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air 31.907.267.000 7.826.665.494 24,53

Prasarana Jaringan Sumber Daya Air 115.443.326.000 14.796.383.537 12,82

Perumahan dan Fasilitas Umum 368.602.564.000 90.400.371.581 24,53

Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman 290.592.127.000 87.400.371.581 30,08

Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman 78.010.437.000 3.000.000.000 3,85

Sumber: Diolah dari MEBE

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja prioritas pada Kementerian PUPR periode
Semester I 2021 tidak sesuai harapan. Realisasi rendah tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi
atas pagu belanja modal. Di samping itu, realisasi paling rendah berasal dari sumber dana Hibah Luar
Negeri dan SBSN.

Berdasarkan pertemuan yang kami lakukan dengan beberapa satker Kementerian PUPR yang
memiliki realisasi rendah, disampaikan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam kegiatan
pembuatan jalan adalah keterlambatan dalam pembebasan tanah.

Selain itu, terdapat kontrak tahun jamak yang sebagian akan dilanjutkan di TA berikutnya
dengan status masih menunggu ijin multi years contract atau ijin keluar tetapi terlambat.

Pada salah satu Satker Kementerian PUPR, terdapat pekerjaan konstruksi yang terlambat
diakibatkan proses pengiriman instrumen terhambat. Hal ini tentu menghambat proses selanjutnya.
Di samping itu, untuk KRO dengan sumber dana Hibah Luar Negeri, pelaksanaannya terkendala oleh
masih diblokirnya alokasi belanja tersebut. Hal tersebut dikarenakan proses negosiasi dengan donor
masih berlangsung.

Salah satu masalah yang terdapat pada Kementerian PUPR adalah lambatnya proses lelang dan
kontrak. Selain itu, pada kontrak yang sudah berjalan, terdapat rekanan yang tidak menagihkan
haknya walaupun sudah memberikan prestasi. Hal ini tentunya menyebabkan realisasi anggaran
rendah walaupun realisasi fisik RO sudah cukup tinggi.

Pada bagian ke dua, yaitu sektor PIP (Program Indonesia Pintar) , yaitu merupakan kegiatan
dalam rangka untuk memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses kesempatan belajar
dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin
atau rentan miskin.

Alokasi dana PIP tidak tersedia pada DIPA Kementerian Agama (Kemenag) Kalimantan Selatan
karena KRO yang terkait tidak ditemukan pada aplikasi MEBE. Dana bantuan untuk mahasiswa di
Kalimantan Selatan dialokasikan dalam bentuk bantuan beasiswa. Setelah ditelusuri datanya,
ditemukan empat puluh tiga KRO yang tingkat realisasinya masih di bawah 40%. Realisasi rendah
paling banyak terjadi pada alokasi belanja barang. Realisasi rendah terutama berasal dari belanja
dengan sumber dana PNP. Di samping itu, belanja prioritas pendidikan pada Kemenag juga masih
belum optimal. Terdapat lima KRO prioritas yang tingkat realisasinya masih di bawah 40%.

29

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.5 Belanja Prioritas Pendidikan pada Kementerian Agama per 30 Juni 2021

KRO Jenis Sumber Pagu Realisasi %

Belanja Dana

Bantuan Lembaga 52 RM 10.958.920.000 1.036.261.430 9,46

Bantuan Lembaga 53 RM 200.000.000 - -

Tata Kelola Kelembagaan Publik 52 PNP 29.145.885.000 6.526.981.985 22,39
Bidang Pendidikan

Sarana Bidang Pendidikan 53 PNP 4.889.766.000 99.417.000 2,03

Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi 53 PNP 18.831.780.000 6.800.000 0,04

Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi 53 SBSN 170.563.850.000 63.892.633.212 37,46

Bantuan Pendidikan Tinggi 51 PNP 1.134.000.000 300.000.000 26,46
Sumber: Diolah dari MEBE

Kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum membaik menyebabkan beberapa kegiatan
tidak bisa dilaksanakan. Hal ini tentu berdampak pada realisasi belanja dan capaian RO yang rendah.
Atas kegiatan tersebut, dilakukan realokasi anggaran. Namun demikian, dikarenakan proses revisi
DIPA Petikan yang belum selesai, tingkat realisasi untuk RO kegiatan tersebut masih terlihat rendah.
Selain itu, Satker Kemenag juga mengalami hambatan berupa ketersediaan SDM yang cakap dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

3.1.4. Perkembangan Belanja Prioritas Beberapa K/L Periode Semester I
Realisasi rendah pada Satker di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

utamanya berasal dari alokasi belanja modal. Hal tersebut disebabkan oleh tertundanya proses
pengadaan. Selain itu, beberapa kegiatan besar masih dalam tahap pelaksanaan dan/atau belum
ditagihkan pembayarannya. Beberapa Satker di lingkungan Polri juga terkendala dengan ketersediaan
personel. Kendala lain yang juga dihadapi ialah penetapan SK Pejabat Perbendaharaan yang lama.

Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), realisasi rendah terutama
berasal dari alokasi belanja modal. Adapun sumber dana yang tingkat realisasinya paling rendah
adalah PNP. Untuk kegiatan berupa penelitian, pelaksanaan kegiatan masih terhambat kondisi
pandemi COVID-19. Di samping itu, pelaksanaan anggaran belanja prioritas pendidikan juga belum
optimal. Tabel 3.6 menunjukkan realisasi belanja prioritas pendidikan pada Kemendikbud yang masih
belum optimal.

Tabel 3.6 Belanja Prioritas Pendidikan pada Kemendikbud per 30 Juni 2021

KRO/Jenis Belanja Pagu Realisasi %

Bantuan Lembaga 99.758.099.000 21.773.760.388 21,83

52 94.927.045.000 20.218.704.855 21,30

30

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

53 4.831.054.000 1.555.055.533 32,19
Sarana Bidang Pendidikan 59.455.462.000 2.212.586.641 3,72

52 100.000.000 - -
53 59.355.462.000 2.212.586.641 3,73
Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi 89.730.544.000 24.331.368.620 27,12
53 89.730.544.000 24.331.368.620 27,12
Pendidikan Tinggi 91.647.108.000 20.710.674.308 22,60
52 91.155.263.000 20.704.437.208 22,71
53 1,27
Layanan Perkantoran 491.845.000 6.237.100 32,87
52 45.969.697.000 15.110.018.022 32,87
45.969.697.000 15.110.018.022
Sumber: Diolah dari MEBE

Realisasi rendah pada belanja modal juga terjadi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Realisasi rendah tersebut terutama berasal dari sumber dana PNP. Kendati demikian, secara total
tingkat realisasi belanja pada Kementerian Pertahanan telah mencapai 49,83%.

Pada Kementerian Pertanian (Kementan) juga terdapat beberapa KRO yang pelaksanaannya
belum optimal. Hal tersebut berasal dari alokasi belanja barang dan belanja modal yang terutama
berasal dari sumber dana PNP dan Pinjaman Luar Negeri. Beberapa belanja prioritas pertanian juga
masih belum optimal pelaksanaannya. Adapun realisasi belanja prioritas pertanian dimaksud
ditunjukkan oleh Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Belanja Prioritas Pertanian per 30 Juni 2021

KRO/Jenis Belanja Pagu Realisasi %

Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 34.146.000 --

53 34.146.000 --

Bantuan Kelompok Masyarakat 64.745.643.000 1.264.981.723 1,95

52 64.745.643.000 1.264.981.723 1,95

Sarana Pengembangan Kawasan 87.637.775.000 23.511.576.612 26,83

52 87.637.775.000 23.511.576.612 26,83

Prasarana Pengembangan Kawasan 24.575.900.000 7.850.850.000 31,95

52 24.575.900.000 7.850.850.000 31,95
Sumber: Diolah dari MEBE

31

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Pada Kementan, terdapat alokasi bantuan pemerintah yang masih dalam tahap verifikasi CPCL
(Calon Penerima, Calon Lokasi). Di samping itu, beberapa kegiatan juga masih dalam tahap lelang. Hal
tersebut dikarenakan DIPA petikan yang baru turun bulan April 2021. Kendala lain yang dihadapi ialah
adanya kesalahan akun pada kegiatan penyediaan benih produksi ternak. Atas kesalahan tersebut,
telah dilakukan revisi DIPA Petikan di bulan Juni 2021.

Selain itu, terdapat Satker di lingkungan Kementan yang terkendala belum adanya petunjuk
teknis dari Kantor Pusat. Hal ini menyebabkan kegiatan belum dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan
kegiatan SID, Satker terkendala dalam menemukan lokasi kegiatan SID. Atas hal tersebut, Satker telah
berkoordinasi dengan tim teknis kabupaten. Di samping itu, terdapat kegiatan yang tertunda karena
menunggu musim tanam. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghindari biaya penyimpanan atas
benih, pupuk, dan obat-obatan yang akan diberikan kepada para petani.

Pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terdapat alokasi belanja barang dan belanja
modal pada beberapa KRO yang tingkat realisasinya masih di bawah 40%. Realisasi rendah tersebut
terutama berasal dari sumber dana PNP. Bahkan, terdapat alokasi belanja modal dengan sumber dana
PNP pada KRO prioritas yang belum terealisasi sama sekali. Hal tersebut dikarenakan revisi
pembukaan blokir kontrak tahun jamak baru selesai di penghujung Semester I 2021.

Di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (BPN), realisasi belanja rendah
terutama berasal dari belanja modal dan belanja barang. Belanja dengan realisasi rendah tersebut
terutama berasal dari sumber dana Pinjaman Luar Negeri dan PNP. Satker mengalami kesulitan dalam
melaksanakan kegiatan dengan sumber dana Pinjaman Luar Negeri. Selain itu, pelaksana teknis
kegiatan terlambat menyampaikan kelengkapan bukti pelaksanaan kegiatan ke bagian keuangan yang
menyebabkan proses pembayaran terlambat. Kurangnya antusias dari masyarakat juga menyebabkan
pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional menjadi terlambat.

Kendala lain yang dihadapi Satker BPN ialah proses penandatanganan kontrak atas kegiatan
besar antara pihak ketiga dan kanwil cukup menyita waktu. Kurangnya ketersediaan SDM juga
menyebabkan beberapa kegiatan tertunda. Di samping itu, terdapat Satker yang kurang
memperhatikan perkembangan penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA Petikan.

Di lingkungan Mahkamah Agung, realisasi rendah juga terjadi pada belanja modal dan belanja
barang. Akan tetapi, realisasi rendah tersebut berasal dari sumber dana Rupiah Murni. Hal tersebut
salah satunya dipengaruhi oleh minimnya jumlah perkara yang masuk. Hal serupa juga terjadi di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Realisasi rendah pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagian besarnya terjadi pada
alokasi belanja modal. Hal tersebut terjadi pada alokasi yang bersumber dana Rupiah Murni dan PNP.
Di samping itu, terdapat dua KRO prioritas yang pencapaiannya masih belum optimal. Salah satu
penyebabnya adalah ketidaktersediaan barang di e-catalogue. Hal lain yang menjadi kendala Satker
Kemenkes ialah lamanya proses lelang.

Dalam kondisi pandemi COVID-19, Balai Pelatihan Kesehatan digunakan sebagai tempat
karantina. Hal ini menyebabkan sejumlah pelatihan tidak dapat digunakan. Kondisi ini tentu memiliki
konsekuensi anggaran yang tidak terserap. Hal serupa terjadi pada beberapa kegiatan lapangan.

32

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud harus ada telaah dan izin langsung dari pimpinan sebagai
prasyarat.

Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, realisasi rendah terjadi pada belanja
modal dan belanja barang. Realisasi rendah tersebut terutama terjadi pada sumber dana Rupiah
Murni dan PNP. Hal serupa terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Akan tetapi,
realisasi rendah di Kemenkeu berasal dari sumber dana Rupiah Murni. Realisasi rendah pada belanja
modal terkendala dalam hal pembukaan blokir kontrak tahun jamak yang baru selesai di akhir Juni
2021.

Realisasi rendah pada Kejaksaan RI terjadi pada alokasi belanja modal dengan sumber dana
Rupiah Murni. Di sisi lain, realisasi rendah Komisi Pemilihan Umum (KPU) selain terjadi pada alokasi
belanja modal, juga terjadi pada alokasi belanja barang. Realisasi rendah tersebut terutama berasal
dari sumber dana Hibah Langsung Dalam Negeri. Hal ini disebabkan oleh tidak dapat dilaksanakannya
beberapa kegiatan di lingkungan KPU.

Kendala serupa yang dialami Satker di wilayah Kalimantan Selatan ialah kesulitan dalam
pelaksanaan perjalanan dinas. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Aparatur memiliki
kekhawatiran dalam melakukan perjalanan dinas. Selain itu, keterbatasan ruang gerak saat ini juga
menjadi penyebab perjalanan dinas sulit dilakukan.

3.1.5 . Pelaksanaan FGD Dalam Rangka EPA Semester I 2021

Dalam rangka mengidentifikasi permasalahan di lapangan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan
Selatan menggali informasi dari satker-satker dengan tingkat realisasi rendah dan pagunya besar
dalam kegiatan FGD EPA yang dilakukan pada pertengahan bulan Juli 2021.

Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh informasi kendala-kendala yang dialami oleh satker.
Kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kendala eksternal dan
kendala Internal satker. Pembedaan dua jenis kendala ini terletak pada apakah kendala itu murni
karena kendala di dalam satker ataukah kendala itu terjadi karena adanya kondisi/kebijakan dari luar
satker namun pada akhirnya menyebabkan kendala di dalam satker.

Tabel 3.8 Data peserta FGD EPA bulan Juli 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis Kelamin Usia D III S1 S2 S3 SLTA Grand Total

< 30 1 1 24

Laki-laki > 50 1 1 1 2 3
31 - 40 1 9 1 13

41 - 50 32 5

Laki-laki Total 2 14 4 1 4 25

< 30 1 1

> 50 1 1
Perempuan 2 2

31 - 40

41 - 50 1 23

33

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Perempuan Total 41 2 7
32
Grand Total 2 18 5 1 6

Sumber : daftar hadir FGD EPA Juli 2021

Grafik 3.1 Perbandingan Peserta FGD EPA

Sumber : daftar hadir FGD EPA Juli 2021

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa kepesertaan kegiatan FGD EPA yang
dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021 terhadap satker-satker dengan tingkat realisasi rendah relatif
dapat diandalkan mengingat dari sisi pendidikan relatif mumpuni dengan mayoritas diikuti oleh
perwakilan satker dengan tingkat pendidikan S! sebanyak 18 orang (56,25%), berpendidikan S2
sebanyak 5 orang (15,63%), dan berpendidikan S3 sebanyak 1 orang (3%). Dengan demikian, hasil dari
diskusi pada acara FGD EPA tersebut dapat dikatakan bahwa satker mampu menjelaskan
permasalahan/kendala yang terjadi di satkernya masing-masing.

Berdasarkan hasil diskusi pada kegiatan FGD EPA, seluruh perwakilan satker mengungkapkan
berbagai kendala yang dihadapinya. Selanjutnya Kanwil DJPb Provinsi Kalsel melakukan pencatatan
berbagai kendala tersebut dan mengelompokkannya pada beberapa tema kendala. Selanjutnya
kendala yang diungkapkan oleh satker diidentifikasi kendala apa yang menjadi penyebab/kendala
utama dan kendala apa yang hanya sebagai kendala ikutan atau akibat dari kendala utama tersebut.
Nilai atas kendala itu didasarkan pada jumlah tema yang dikemukakan oleh satker. Adapun nilai
pengelompokkan kendala yang dihadapi tersebut diperoleh data sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9 Hasil Kuesioner Pelaksanaan FGD EPA

INTERNAL EKSTERNAL Jumlah

Kendala Pandemi Satker
Covid-
dan Lelang/ Penyerapan Penyelesaian Lain- Revisi Kendala Kebijakan 19 Penyedia Tergantung Peserta
Penyebab Kontrak Anggaran Tagihan lain DIPA Administrasi Pusat Barang Musim FGD
EPA

PENYEBAB 4 - 1 47 7 13 11 1 1 34
UTAMA Satker

34

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

PENYEBAB 6 3 - -2 2 2-- -
IKUTAN - 2 2
- 2- - - --
LAIN-LAIN

Sumber : FGD EPA Juli 2021 diolah

Berdasarkan hasil konfirmasi kendala pada kegiatan FGD EPA yang dihadiri oleh 34 satker
dengan tingkat realisasi terendah diperoleh gambaran bahwa pusat kendala terjadi pada lingkup
internal dan eksternal satker.

Selanjutnya hasil konfirmasi tersebut dilakukan identifikasi apakah kendala tersebut sebagai
penyebab utama ataukah penyebab ikutan atas kendala yang disebutkan oleh satker. Sebagai contoh,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat realisasinya rendah akibat kendala utama berupa adanya
perubahan nomenklatur pada eselon I. Akibat dari perubahan ini, terjadi kendala berikutnya berupa
terlambatnya penerbitan SK KPA dan keterlambatan dalam memproses administrasi migrasi
penerima pembayaran berupa virtual account. Sementara, tingkat realisasi anggaran pada Kantor BPN
Kotabaru rendah diakibatkan oleh 2 kendala utama dan 1 kendala ikutan, yaitu kendala pencairan
dana dari sumber PHLN diakibatkan oleh keengganan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan yang
diadakan oleh BPN dan kesulitan dalam melengkapi berkas bukti-bukti pengeluaran.

Kendala terbanyak terjadi akibat kondisi eksternal satker, dimana adanya kebijakan dari
pemerintah pusat seperti kebijakan refocusing dan realisasi menjadi kendala terbanyak yang dialami
oleh satker. Berikutnya adalah kendala akibat kondisi pandemi covid-19, disusul oleh kendala
penyelesaian revisi DIPA dan kendala pemenuhan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan satker.
Adapun kendala dari internal satker yang menjadi penyebab utama rendahnya tingkat realisasi
pengeluaran di satker adalah keterlambatan proses kontrak/lelang. Namun yang menarik adalah tidak
semua permasalahan keterlambatan proses lelang adalah penyebab utama yang dialami satker.
Karena 60% permasalahan lelang/kontrak ini adalah penyebab ikutan akibat adanya permasalahan
utama terkait kendala eksternal seperti kendala revisi, kendala administrasi, kebijakan dari
pemerintah pusat, dan kondisi pandemi Covid-19.

Realisasi rendah pada alokasi belanja modal sebagian besar disebabkan proses lelang dan
kontrak yang lambat. Selain itu, proses pembukaan blokir kontrak tahun jamak juga baru selesai di
pertengahan tahun. Keterlambatan tersebut selain dari proses yang memang lama, juga diakibatkan
lambatnya eksekusi oleh Satker bersangkutan.

Beberapa tahapan kegiatan yang sudah selesai tidak langsung ditagihkan oleh pihak ketiga.
Selain itu, terdapat kelengkapan bukti pelaksanaan kegiatan yang terlambat dipenuhi pelaksana teknis
kegiatan sehingga pembayaran tagihan juga terlambat. Adanya kebijakan dari Kantor Pusat untuk
menunda beberapa kegiatan juga menyebabkan penyerapan masih belum optimal. Hal tersebut
termasuk penerbitan petunjuk teknis kegiatan.

Dalam tahap pelaksanaan, terdapat keterlambatan diakibatkan kondisi pandemi COVID-19,
seperti proses pengiriman instrumen. Selain itu, kegiatan lapangan yang membutuhkan tatap muka
juga masih sulit dilakukan. Di Kementerian Pertanian, terdapat kegiatan yang harus dilakukan dengan
menyesuaikan jadwal tanam.

35

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Satker telah direkomendasikan melakukan reviu kembali atas rencana kegiatan yang telah
dibuat. Satker diminta melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang sekiranya dapat segera
dilaksanakan. Selain itu, Satker juga direkomendasikan agar mempertimbangkan target realisasi
penyerapan anggaran triwulanan dalam merencanakan kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk
meminimalkan gap antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran serta mencapai target
realisasi penyerapan anggaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian,
sampai dengan periode Semester I 2021, masih ditemui gap yang cukup tinggi dan realisasi yang
rendah pada beberapa KRO.

Dengan kata lain, kendala utama rendahnya tingkat realisasi pada semester ini di satker-satker
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan adalah akibat kendala eksternal satker, dimana
adanya perubahan kebijakan anggaran dari pusat dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan/tertunda
akibat pandemi Covid-19 adalah sangat dominan yang mempengaruhi rendahnya tingkat realisasi.
Adapun permasalahan terkait keterlambatan lelang bukanlah faktor utama/dominan penyebab
rendahnya tingkat realisasi, karena pada periode ini keterlambatan proses lelang/kontrak lebih
dominan sebagai akibat ikutan dari penyebab utamanya yaitu kendala eksternal.

3.1.6. Deskripsi Terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Dari data capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kurun waktu semester I TA

2021, masih terdapat 3 indikator IKPA yang perlu untuk ditingkatkan dengan masing-masing nilainya
: 89,7 : 70, 68 dan 90. Ketiga indikator tersebut adalah Halaman III DIPA, Capaian Ooutput serta
Kesalahan SPM.

Masih terdapat satker yang menyusun rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA tidak
sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Selain itu, beberapa Satker tidak melaksanakan kegiatan
dengan mempertimbangkan rencana penarikan dana bulanan. Beberapa kebijakan dari Kantor Pusat
Satker juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai yang telah direncanakan. Hal ini juga
memengaruhi pencapaian output kegiatan. Kegiatan yang terlambat dilaksanakan selain
menyebabkan output tidak atau lambat tercapai, juga menyebabkan realisasi anggaran masih rendah.

Di samping itu, pengembalian SPM oleh KPPN seringkali diakibatkan data supplier, termasuk
rekening, tidak sesuai dengan yang tercatat dalam pangkalan data SPAN. Hal ini disebabkan
ketidaktelitian Satker dalam menginput supplier pada SPP. Selain itu, satker juga seringkali tidak
memastikan bahwa nama dan nomor rekening penerima sudah benar dan masih aktif.

3.1.7. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja oleh KPPN
Akibat situasi pandemi yang tidak menentu dan adanya pembatasan-pembatasan tertentu,

Satker tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini berakibat
pada rendahnya realisasi anggaran dan nilai IKPA Satker, terutama deviasi halaman III DIPA,
penyerapan anggaran, dan capaian output. Atas kondisi tersebut, KPPN meningkatkan pendampingan
kepada Satker yang terkendala melalui CSO dan SSO. Hal tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan
di sepanjang tahun anggaran.

36

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

3.1.8. Identifikasi Struktur Akar Masalah Penyerapan Anggaran Periode Semester I 2021
Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa indikator munculnya permasalahan dalam

penyerapan anggaran yang cukup rendah, disebabkan oleh antara lain:
a. proses revisi DIPA Petikan secara terpusat memakan waktu yang lama

berasal dari akar masalah belum dibuatnya kebijakan terobosan proses revisi yang dilakukan
melalui mekanisme yang baru yang cepat (tidak seperti mekanisme normal);
b. revisi pembukaan blokir, ijin kontrak tahun jamak dan lain-lain perijinan, juknis membutuhkan
waktu yang lama
berasal dari akar masalah belum adanya mekanisme baku durasi penyelesaian dokumen -dokumen
tersebut ;
c. kegiatan pelelangan di pusat berlangsung cukup lama
berasal dari akar masalah kegiatan tersebut mempunyai kompleksitas yang cukup tinggi jika
dipusatkan;
d. banyak kegiatan tertunda atau dibatalkan karena pandemi Covid 19 yang menimbulkan lambatnya
penyerapan anggaran
berasal dari akar masalah tidak adanya inisiatif dari pengelola keuangan satuan kerja untuk segera
mencari alternatif kegiatan dengan cara lain atau menggeser menjadi kegiatan lain yang masih
mungkin;
e. pemberian bantuan kepada para petani menunggu musim tanam
berasal dari akar masalah belum ada pertimbangan atau ide pemikiran pemberian bantuan lain
yang tidak tergantung musim;
f. pelaksana teknis kegiatan terlambat menyampaikan kelengkapan bukti pelaksanaan kegiatan ke
bagian keuangan / rekanan belum menagih haknaya walapun sudah memberikan prestasi
berasal dari akar masalah kurang koordinasi antara pihak - pihak terkait yang seharusnya
diiinisisasi oleh pengelola keuangan satuan kerja;
g. kurang memperhatikan perkembangan penyerapan anggaran
berasal dari akar masalah kurangya kepedulian dan pengawasan KPA.

3.2. RUMUSAN PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan uraian data dan analisis singkat diatas, kita menggunakan 3 perspektif analisis
masalah sebagaimana disampaikan dalam petunjuk teknis penyusunan RPA ini. Tiga perspektif
masalah yang secara dominan mempengaruhi progres penyerapan anggaran pada beberapa satker
K/L yang mempunyai penyerapan rendah. Beberapa masalah yang berulang setiap tahun dan tidak
terjadi secara merata di seluruh satker tidak dianalisis secara khusus namun jika diperlukan dapat
dibahas secara singkat pada bagian tambahan atau sebagai contoh kasus pada bahasan yang relevan.
Ke tiga perspektif masalah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Terkait regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, termasuk dalam hal ini adalah

kebijakan/regulasi yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga yang membawahi satker dimaksud
maupun kebijakan/regulasi yang terkait dengan pelaksanaan anggaran yang dalam hal ini adalah
Kementerian Keuangan;
2. Terkait dengan internal satker, dalam hal ini adalah bagaimana satker mengelola segala sumber
dayanya agar dapat memaksimalkan kinerja pelaksanaan anggarannya. Termasuk dalam hal ini
adalah terkait sumber daya manusia di internal satker, maupun pihak penyedia yang
berhubungan dengan satker;

37

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

3. Terkait kondisi yang tidak bisa dikendalikan oleh satker, misalnya pandemi dan musim.
4. Reviu Progres Capaian IKPA Semester I 2021

3.3. ANALISIS ATAS RUMUSAN PERMASALAHAN

Analisis di bawah ini akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan mencoba
menggambarkan kondisi riil di lapangan kemudian menguraikan secara umum dengan tidak fokus
secara kasus per kasus kecuali sebagai suatu contoh peristiwa. Pengelompokkan didasarkan pada
kemiripan situasi yang dihadapi sehingga pada saat ada usulan rekomendasi atau solusi juga ditujukan
untuk semua unit atau satuan kerja yang menghadapi hal yang sama atau mirip.

3.3.1. Pembahasan Dari Perspektif Regulasi Dan Kebijakan yang Terkait
Peran regulasi sangat besar dalam mendukung kelancaran kegiatan yang dibiayai oleh APBN.

Regulasi mengatur bagaimana suatu kegiatan harus dilakukan untuk menghindari berbagai macam
risiko dalam membiayai kegiatan tersebut.

Terkait dengan permasalahan di atas, secara formal regulasi mencerminkan suatu kebijakan
yang dijalankan. Salah satu indikator utama penyebab munculnya kelambatan dalam penyerapan
anggaran adalah masih berprosesnya revisi DIPA untuk refocusing. Sebagai dokumen pelaksanaan,
maka keberadaan DIPA yang sah merupakan syarat mutlak dalam memulai suatu kegiatan yang
dibiayai dengan APBN. Oleh karenanya kelambatan penyelesaian DIPA atau revisinya pasti akan sangat
menghambat eksekusi suatu kegiatan yang akan dibiayai.

Sebagaimana diketahui bahwa revisi DIPA untuk refocusing bukanlah suatu sebab tetapi
merupakan suatu akibat dari kebijakan pemerintah untuk menanggulangi Covid. Realokasi dana
sebagai respon atas suatu situasi yang terjadi secara mendadak ( force majeure ) adalah hal yang wajar
dan bahkan merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam mengelola APBN. Hal itu karena salah
satu fungsi dari APBN adalah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat.

Seringkali dalam suatu pengambilan kebijakan yang telah dilaksanakan dengan cermat dan
hati-hati pun tetap berpotensi memunculkan ekses atau suatu hal yang tidak kita harapkan terjadinya
terutama dari sisi implementasi di lapangan. Kami melihat bahwa itu yang sedang terjadi saat ini dalam
konteks penyelesaian revisi DIPA yang masih berlangsung sebagai tindak lanjut kebijakan
refocussing.

Sehubungan dengan itu, sebagai unit pelaksana perlu memberikan feed back untuk
menghindari ekses yang terjadi karena dengan adanya revisi tersebut kegiatan di lapangan otomatis
menjadi relatif berhenti. Menunggu perubahan situasi menjadi lebih pasti untuk memulai kegiatan
kembali. Bisa diperkirakan bahwa sampai dengan bulan Agustus proses revisi DIPA masih berlangsung
sehingga berpotensi penyerapan anggaran dari satker berkenaan akan terlambat pada akhir tahun.

Menjadi pelajaran yang berharga bagaimana menghindari ekses pada saat darurat seperti ini.
Perlu dipertimbangkan untuk membuat suatu aturan guna mewadahi proses pelaksanaaan revisi
dengan menggunakan cara yang tidak biasa agar bisa berlangsung lebih cepat. Keberadaan dari aturan
ini idealnya sudah disiapkan sejak awal pengambilan kebijakan strategis oleh pucuk pimpinan dan
menjadi satu paket dengan kebijakan strategis yang diambil.

38

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagai bahan pertimbangan lain, bahwa untuk menghindari kemandegan kegiatan di lapangan
dan apabila proses revisi DIPA dianggap akan membutuhkan waktu lama, maka eselon 1 K/L
berkenaan bisa memberikan instruksi kepada seluruh unit vertikalnya menjelaskan kegiatan apa yang
tetap bisa dilaksanakan sambil menunggu penyelesaian revisi DIPA. Sehingga unit vertikal di daerah
tidak ragu-ragu melakukan eksekusi kegiatan.

Hal lain yang terkait dengan keberadaan kebijakan teknis maupun regulasi pusat adalah
tentang proses perijinan atau pemberian petunjuk beberapa hal antara lain : ijin multi years,
persetujuan alokasi dana tertentu, pembukaan blokir dana, pengaturan pelelangan beberapa
pekerjaan tertentu dan lain-lain sejenis.

Pada bagian ini, analisis secara deskriptif diharapkan bisa mewakili gambaran situasi ini yaitu
dengan perspektif sederhana model : input - proses - output. Pemberian berbagai macam ijin,
penetapan suatu keputusan serta penetapan suatu pengaturan, pembukaan blokir adalah suatu
output kegiatan. Prosesnya adalah mekanisme atau proses bisnis membuat ijin , regulasi serta
keputusan yang dilakukan. Sedangkan inputnya bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan bisa
dari unit vertikal daerah atau dari sumber lain dan atau kriteria yang lain.

Penting untuk menentukan kriteria sumber input secara jelas termasuk asal input , bentuk data
atau kelengkapan lain yang diperlukan agar pusat tidak perlu menunggu terlalu lama. Ketidakadaan
aturan secara jelas bisa membingungkan para petugas di daerah selaku pemasok data. Berdasarkan
pengalaman selama ini bahwa respon dari rekan-rekan di daerah relatif cepat untuk memenuhi data
dan lain-lain. Dengan fasilitas teknologi saat ini yang cukup bagus maka tidak ada lagi isu tentang
kesulitan dalam pengiriman data atau dokumen yang dibutuhkan.

Hal berikutnya adalah terkait dengan mekanisme pemrosesan di tingkat pusat perlu ditinjau
kembali apakah seluruh mekanisme pemrosesan dokumen masih relevan dengan perkembangan saat
ini dan butuh berapa lama waktu untuk pemrosesan. Pembagian kerja dan tugas yang jelas , standard
penyelesain suatu ijin atau ketetapan yang dikeluarkan oleh instansi pusat. Apabila ini bisa diketahui
secara jelas maka unit vertikal di daerah akan bisa memperkirakan tindak lanjutnya serta mampu
mengantisipasinya untuk menghindari kelambatan penyelesaian pekerjaan dan penarikan dananya.

Pengaturan tentang pelelangan yang diselenggarakan secara khusus dengan memusatkannya
di Jakarta atau oleh lembaga khusus yang ditunjuk untuk jenis pekerjaan tertentu perlu ditinjau
kembali agar tidak menghasilkan hal yang kontra produktif. Hal tersebut terindikasi dari munculnya
kelambatan permulaan pekerjaan karena proses lelang terpusat belum selesai. Setidaknya telah
dipastikan prosedurnya telah dirancang secara adil dan transparan. Kelambatan proses yang terjadi
bisa merupakan ekses dari suatu kebijakan yang perlu dilihat titik simpul atau bottle necknya. Apabila
dimungkinkan sebaiknya pelelangan tetap dilaksanakan di daerah di tempat kegiatan akan
dilaksanakan dengan bekerja sama dengan lembaga resmi lokal.

Metode dan tata cara penyusunan kebijakan implementasi APBN di lapangan baik yang dibuat
oleh Kementerian Keuangan maupun Kementerian/Lembaga Teknis perlu dilakukan secara harmonis
dan perlu direviu setiap saat dengan melihat progres pelaksanaan di lapangan.

39

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Unit vertikal di daerah baik dari unsur Kementerian Keuangan maupun dari unsur
Kementerian/Lembaga yang merasakan dan melaksanakan kebijakan tersebut secara langsung
diharapkan bisa lebih sensitif atas hasil implementasinya dan memberikan feed back ke pusat sebagai
upaya penyempurnaan kebijakan.

3.3.2. Pembahasan Dari Perspektif Kemampuan Unit Terkait
Dalam pembahasan di bawah ini, kemampuan unit terkait dilihat dalam posisi sebagai satuan

kerja dalam mengeksekusi kebijakan yang diputuskan oleh pusat maupun dalam mengatasi
permasalahan yang muncul di tingkat lokal. Kemampuan disini lebih kepada aspek manajerial dalam
menghadapi situasi yang sedang dihadapi.

Contoh yang bisa diambil di sini adalah respon dan kemampuan satuan kerja dalam melihat
pandemi Covid dalam berbagai situasi yang dihadapi oleh masing-masing satuan kerja, antara lain :
revisi DIPA yang belum selesai, kontrak yang belum ditandatangani, pandemi Covid yang membatalkan
atau menunda kegiatan dan lain-lain.

Dalam situasi normal para pejabat perbendaharaan pada satuan kerja umumnya bisa mengelola
tanggung jawabnya secara baik. Hal ini terbukti dari realisasi anggaran tahunan yang umumnya
mencapai target yang telah ditetapkan. Namun pada situasi yang tidak biasa atau pada saat menemui
masalah mereka belum punya pengalaman yang banyak.

Memperhatikan situasi dan kondisi saat ini, respon yang diberikan oleh unit satuan kerja, secara
umum mengambil sikap menunggu situasi situasi yang lebih pasti sebelum mengambil tindakan.
Stigma untuk menghindari risiko dalam mengelola uang negara membuat mereka mengambil langkah
aman dengan menunggu keputusan dari pusat atau pejabat yang lebih tinggi kedudukannya. Peran
KPA relatif belum begitu menonjol dalam mengambil inisiatif pengambilan langkah pada situasi
tertentu dimana diperlukan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Hal tersebut salah satunya
terbukti dari tidak banyaknya pertanyaan dari KPA yang ditujukan ke Kanwil DJPb sebagai bukti
kurangnya kepedulian KPA terhadap adanya permasalahan di penyerapan anggaran.

Menjadi pelajaran penting terkait dengan kemampuan unit terkait dalam menghadapi suatu
situasi dan hal ini bisa menjadi masukan bagi pengambil keputusan di Jakarta. Bahwa dalam situasi
genting seperti pandemi Covid , keputusan dari pusat harus segera dibuat dan mudah dipahami dan
dilaksanakan karena hampir bisa dipastikan unit vertikal di daerah akan hanya menunggu dan
menunggu.

Hal selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kemampuan internal dalam menghadapi
permasalahan di masing-masing satuan kerja. Berdasarkan pengalaman yang dilaksanakan pada saat
ada kegiatan FGD bahwa pada saat mereka menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi pada
umumnya belum melakukan tindakan atau upaya untuk mencari solusi sehingga terkesan lambat
dalam penyelesaian masalah. Contoh lain adalah pengadaan barang melalui e Catalog. Beberapa
kasus kelambatan terjadi dikarenakan tidak tersedianya barang di e catalog namun PPK/KPA tidak
segera melakukan pelelangan biasa. Pada situasi yang lain, pada saat satuan kerja menghadapi
kendala dalam membebaskan tanah untuk pembangunan jalan seharusnya sudah dipikirkan untuk
koordinasi dengan kepala daerah setempat. Oleh karena itu dalam situasi ini perlu ditingkatkan

40

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

kapasitas SDM melalui pemahaman atas substansi pekerjaan, keterkaitan dengan unit
lain, permasalahan hukum serta regulasi yang ada.

Isu terkait koordinasi dan pengawasan internal maupun eksternal masih muncul di satuan kerja
antara lain dengan melihat indikasi permasalahan kelambatan penagihan ke KPPN padahal progres
termin pekerjaan sudah selesai. PPK seharusnya meminta yang berhak untuk segera mengajukan
dokumen kelengkapan kepada PPK untuk segera ditindak lanjuti.

Pada saat banyak kegiatan tertunda atau bahkan dibatalkan karena pandemi, idealnya satuan
kerja bisa mengatisipasi dana yang tidak bisa terserap sampai akhir tahun. Artinya manajemen
keuangan satuan kerja idealnya sudah melakukan antisipasi dengan menyusun rencana melakukan
revisi pergeseran anggaran. Di sini diperlukan kemampuan dan inisiatif untuk segera mengambil suatu
tindakan.

Memperhatikan uraian di atas, bahwa secara umum kemampuan satuan kerja dalam merespon
keadaan menjadi tindakan yang efektif akan sangat tergantung dari kemampuan SDM nya.
Sehubungan dengan itu peningkatan pemahaman dan terutama tindakan proaktif untuk mengambil
tindakan dalam mengantisipasi keadaan masih kurang menonjol.

3.3.3. Pembahasan Dari Perspektif Keadaan Lain Diluar Kendali
Melihat situasi yang tidak dapat dikendalikan, maka yang bisa kita lakukan adalah menghindari

risiko yang mungkin ditimbulkan oleh keadaan tersebut. Pola pikir ini perlu kita miliki sebagai landasan
pengambilan langkah keputusan di semua aspek.

Satu hal yang tidak bisa dihindari adalah terjadinya pandemi Covid 19 dan ternyata menyentuh
hampir semua aspek kehidupan kita. Dalam konteks pekerjaan kita, pada saat terjadi pandemi
kemudian dilakukan revisi DIPA , risiko yang jelas muncul di depan mata adalah pengurangan pagu,
keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau bahkan pembatalan kegiatan. 3 (tiga) hal itulah yang
minimal harus kita lihat dampaknya terhadap kinerja satuan kerja masing-masing.

Pertama, kita melihat dampak pengurangan pagu DIPA terhadap target capaian output masing-
masing. Oleh karena itu harus dilihat jenis output yang akan berkurang sebagai dampak pengurangan
dana apakah termasuk output strategis atau bukan. Hal yang perlu diperhatikan dan dikawal adalah
pencapaian output strategis atau prioritas tetap dapat terjaga semaksimal mungkin.

Kedua, terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Terkait dengan hal ini perlu dilihat
hubungan kerja atau perikatan dengan pihak eksternal. Apakah kegiatan tersebut sudah dikontrakkan
atau belum dan apakah diatur tentang waktu penyelesaian pekerjaan secara detil dalam kontrak
? Apakah ada risiko yang harus ditanggung satuan kerja jika penyelesaiannya
dimundurkan/terlambat.

Ketiga, penundaan atau pembatalan kegiatan. Melakukan identifikasi kegiatan yang ditunda
apakah semua kegiatan bisa ditunda atau sebagiannya. Selain itu juga melihat kemampuan
penyerapan dari satuan kerja sampai dengan akhir tahun dengan melihat kapasitas SDM dan sisa
waktu yang tersedia. Memperhatikan alternatif cara penyelenggaraan kegiatan dengan cara lain,

41

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

misalnya kegiatan pertemuan langsung bisa diganti dengan media daring serta dengan protokol
kesehatan yang ketat.

Selanjutnya yang perlu disiapkan adalah segera melakukan tindak lanjut kegiatan karena waktu
sudah banyak terpakai untuk menunggu selesainya proses revisi DIPA. Sehingga pada saat Revisi DIPA
sudah selesai, pekerjaan lanjutan sudah bisa langsung dilaksanakan.

Dengan beberapa tindakan di atas, diharapkan dapat menekan risiko sebagai akibat
implementasi kebijakan pandemi Covid 19 khususnya refocussing anggaran. Situasi lain yang
menonjol sebagai suatu hal yang tidak bisa dikendalikan adalah jika kegiatan dilakukan menyesuaikan
dengan musim, misalnya pemberian bibit padi untuk ditanam.

Terdapat kegiatan pada Kementan yang tertunda karena menunggu musim tanam. kegiatan
tersebut berupa pemberian bantuan kepada para petani dalam bentuk benih, pupuk, dan obat-
obatan. Apabila pengadaan dilakukan lebih awal, berpotensi akan menimbulkan biaya penyimpanan.
Oleh karena itu, pengadaan ditunda agar bantuan yang diberikan tetap berada pada kualitas yang
prima. Dalam rangka memperlancar kegiatan tersebut, Satker dapat segera melakukan lelang. Dalam
dokumen kontrak, dicantumkan jadwal pengadaan sesuai musim tanam.

Melihat situasi di atas, maka tidak ada pilihan bagi satuan kerja apabila hal tersebut dianggap
situasi yang paling optimal. Namun demikian yang tetap perlu diperhatikan adalah durasi atau
lamanya waktu yang dibutuhkan untuk rangkaian pekerjaan termasuk untuk keperluan pencairan
dana dan pertanggung jawaban di KPPN. Sekiranya musimnya jatuh di ujung tahun tentu perlu
diantisipasi waktu pertanggungjawabanya ke KPPN.

Upaya lain adalah mencari bibit padi yang tidak tergantung dengan musim. Untuk hal ini
tentunya Kementan perlu bekerja sama dengan peneliti di bidang pertanian untuk menciptakan bibit
baru yang cocok dan tidak tergantung musim. Dinas pertanian Prov. Kalimantan Selatan bisa juga
bekerja sama dengan lembaga IPB sebagai lembaga terkemuka untuk penelitian di bidang pertanian
di Indonesia.

Dalam kondisi pandemi COVID-19, Balai Pelatihan Kesehatan digunakan sebagai tempat
karantina. Hal ini menyebabkan sejumlah pelatihan tidak dapat digunakan. Atas kondisi tersebut,
Satker seyogyanya berkoordinasi dengan unit di atasnya dalam rangka mengalihkan lokasi
pelaksanaan pelatihan ke tempat lain.

Untuk menangani keadaan yang bersifat tidak dapat dikendalikan maka secara prinsip harus
dilakukan melalui antisipasi penyusunan mitigasi terhadap risikonya di bidang keuangan dan
pencapaian kinerja satuan kerja. Selanjutnya perlu dibuat semacam Business Continuity Plan (BCP)
atau rencana keberlangsungan kegiatan pada sektor pelaksanaan anggaran yang bersifat nasional
maupun lokal. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kebingungan dan kerumitan yang
mungkin muncul setelah kejadian dan pengambilan langkah yang kontra produktif.

3.3.4. Pembahasan Lanjutan Capaian IKPA Semester I TA 2021
Capaian indikator IKPA merupakan salah satu alat utama dalam melakukan Monitoring dan

Evaluasi pelaksanaaan anggaran yang efektif. Oleh karena itu progres capaian indikator IKPA

42

BAB III - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

senantiasa perlu untuk dilihat secara intensif guna mendorong dan menjaga kinerja pelaksanaan
anggaran selalu dalam keadaan yang prima.

Selama kurun waktu semester I tahun 2021, dari 13 indikator IKA , ada 3 indikator yang menurut
hemat kami masih perlu ditingkatkan , yaitu : Deviasi halaman 3, Capaian output serta kesalahan SPM.
Yang mempunyai nilai akhir capaian terendah diantara 13 indikator IKPA yaitu masing-masing adalah
: 89,7 , 70, 6 serta 90.

Untuk menjaga nilai capaian deviasi halaman 3, dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk
dilaksanakan. Hal itu karena dibalik angka itu sebenarnya ada bertumpuk kegiatan dengan berbagai
macam kompleksitas yang melekat. Semakin besar volume pagu satuan kerja maka secara relatif akan
semakin kompleks masalah yang dihadapi. Oleh karena itu untuk memperlancar pelaksanaan
kegiatan tersebut perlu ada komitmen dan kesungguhan dari koordinator kegiatan dan penanggung
jawab kegiatan. Kemampuan untuk merancang kegiatan secara detil, sehingga dapat memperkirakan
jumlah dana yang dibutuhkan secara akurat merupakan suatu prasyarat penting. Termasuk di sini
adalah kemampuan dalam menghitung daya serap dana dengan memperkirakan target yang harus
dicapai. Kalau merencanakan kegiatan bulanan terlalu rendah berpotensi di akhir tahun target tidak
tercapai sedangkan kalau rencana bulanan terlalu tinggi agak sulit untuk direalisasikan secara
bulanan.

Selanjutnya untuk pengajuan revisi halaman III DIPA yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali
agar segera diajukan setelah masuk periode tanpa menunggu hari terakhir. Hal tersebut untuk
menghindari terjadinya tumpukan data yang masuk ke dalam sistem secara bersama-sama yang
berpotensi terjadinya data overload.

Capaian output yang tinggi dapat dicapai apabila petugas yang bertanggung jawab mempunyai
kedisiplinan dalam menginput data secara bulanan sebelum batas waktu yaitu 10 hari kerja setelah
akhir bulan. Disamping itu perlu disepakati tentang cara menghitung capaian output yang benar. Hal
ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahan dan pertanyaan keraguan terhadap data yang
dimasukkan. Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan KPPN mitra kerja juga perlu dijaga agar jika
terjadi permasalahan di lapangan bisa langsung ditanggulangi.

Perhatian atas terjadinya anomali dalam pengisian output yaitu terjadinya gap antara progres
penyerapan dana dan progres capaian output yang melebihi 20 % untuk output non strategis dan
sebesar 5 % untuk output strategis, harus ditingkatkan. Artinya dapat dikonfirmasi penyebab adanya
gap tersebut sehingga semua informasi bisa disampaikan dengan transparan.

Kesalahan SPM yang berulang-ulang menunjukkan belum adanya komitmen yang cukup dari
pengelola keuangan satuan kerja dalam meneliti data supplier yang akan dikirimkan ke KPPN.
Terhadap tagihan LS perlu mencocokkan kembali data yang sudah dikirim ke KPPN di awal setelah
kontrak ditandatangani dengan data yang akan dikirim pada kesempatan berikutnya. Sedangkan
untuk tagihan kepada perorangan perlu dipastikan data yang telah dikirim telah dicocokkan dengan
data dari penerima berkenaan telah benar tealh sesuai dengan data yang ada di SPAN dan atau data
perbankan.

43



BAB IV

Simpulan Permasalahan, Root
Problem Dan Rekomendasi

Simpulan pelaksanaan anggaran semester 1 TA 2021
Simpulan Hasil Analisis Tiap Permasalahan

Keterangan Foto:
Tak dapat dipungkiri, sektor UMKM adalah sektor yang sangat terdapak atas adanya Covid-19, Penjual pun
harus mencari cara agar tetap mendapat penghasilan di tengah pandemi. Pasar Kaget Murjani, Banjarbaru